Organisasi Papua Merdeka: Kami Menyatakan Diri Kembali kepada NKRI

13 February 2012 | 08:04

Ilustrasi/Admin (KOMPAS.com)
Kabar Baik untuk Papua hadir pada Minggu Sore 12/2 dimana Panglima Tentara Pembebasan Papua Organisasi Papua Merdeka, Alex Mebri bersama sebelas orang aktivis gerakan Papua Merdeka untuk membicarakan solusi bagi segala permasalahan yang terjadi Papua. mereka menyatakan diri kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan siap secara bersama-sama membangun Papua lebih sejahtera serta berkomitmen mengakhiri seluruh kekerasan seperti yang selama ini terjadi hal tersebut disampaikan kepada Abdurizal Bakrie selaku Ketua Golkar.

“Kami, bersama pemerintah Republik Indonesia, siap mencari solusi untuk Papua, dan siap bekerja untuk membangun Papua,” ujar politisi asal Papua sekaligus anggota Fraksi Partai Golkar DPR Yorris Raweyai.

Abdurizal Bakrie menyatakan bahwa pengalamannya beberapa kali mengunjungi Papua selama menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat telah menggugah kesadarannya bahwa permasalahan Papua tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan kekerasan/militer, melainkan dengan pendekatan kesejahteraan, demikian yang saya kutip dari (Laporan Arief Ulyanov vivanews.com)

Keinginan tersebut tentunya harus disambut baik oleh Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia serta seluruh elemen bangsa.

Papua Cinta Indonesia, Papua Tanah Damai, Papua tidak ingin Merdeka, Papua ingin hidup sejahtera.

Untuk itu Pemerintah telah memiliki komitmen untuk membangun Papua dengan hati. Beberapa Minggu yang lalu pemerintah telah membuktikan komitmennya untuk membangun Papua dengan hati.

Hal tersebut diwujudkan dalam Aksi Terpadu Untuk Mansinam 2012. Aksi Terpadu tersebut dalam Bentuk Pembangunan Tugu Kedatangan Situs Pekabaran Injil dan Pembangunan Kawasan Pulau Mansinam.

Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai dalam hal ini mewakili Presiden, 3 Menteri masing-masing Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Perhubungan, Gubernur Provinsi Papua Barat diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Ir. M. L. Rumadas, M.Si., Ketua Senode Gereja-Gereja di Manokwari, Kepala Suku di Pulau Mansinam dan pemegang hak ulayat telah meletakan batu pertama tanda dimulainya Pembangunan Tugu Kedatangan Situs Pekabaran Injil dan Pembangunan Kawasan Pulau Mansinam dilakukan bersamaan dengan pada Perayaan Hut Pekabaran Injil di Tanah Papua ke 157 yang dilaksanakan di Pulau Mansinam, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat, Minggu 5/2/2012.

Pulau Mansinam merupakan tempat bersejarah masyarakat Papua, “the gate civilisation’. Di pulau Mansinam ini telah datang 2 pendeta Ottow dann Geisher pada 5 Februari 1855 yang diantar oleh Kesultanan Tidore dari Maluku Utara (seorang muslim), hal ini merupakan simbol harmoni sosial dalam sejarah peradaban orang papua.

Aksi terpadu untuk Mansinam 2012 meliputi :
(A) Pembangunan Situs Pekabaran Injil dan Penataan Kawasan Mansinam yang terdiri dari 10 Program diantaranya (1) Renovasi Situs Lama Kedatangan 2 Penginjil yang terletak ditepi pantai, (2)Pembangunan Tugu Kedatangan Injil sekitar ketinggian 30 meter, (3) Pembangunan Pembangunan Dermaga Kedatangan.

(B) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Pulau Mansinam terdiri dari 5 program diantara adalah (1) Pembangunan jalan setapak lingkar pulau 12 KM, (2) Penataan dan Renovasi Permukiman Penduduk, (3) Peningkatan Daya Listrik dari semula 6 jam sehari (18.00 – 24.00 WIT menjadi pelayanan 24 jam sehari mulai 1 Maret 2012.

(C) Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Pulau Mansinam, 10 program diantaranya adalah (1) Pembangunan Puskesmas, pendukung kesehatan lainnya beserta kesiapan SDMnya, (2) Revitalisasi Lapangan Bola Kecamatan, Lapangan Futsal dan Peralatan Olah Raga Program Pemberdayaan Kepemudaan (kewirausahaan dan life skill), (3) Pembangunan 1 Gedung PAUD dan 1 Gedung TK Mansinam.

Dalam kesempatan itu juga Pemerintah dalam bidang olahraga menyerahkan langsung bantuan berupa perlengkapan olah raga seperti bola sepak, bola futsal, bola basket dan peralatan olah raga lainnya, sedangkan dibidang perhubungan pemerintah memberikan 2 buah kapal masing-masing 1 kapal untuk Provinsi Papua Barat dan 1 buah kapal buat Provinsi Papua.

Semoga segala keinginan dan cita-cita serta harapan masyarakat Papua dapat terwujud bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pilihan OPM beserta aktivisnya untuk kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi menjadi pilihan terbaik untuk mengatasi segala persoalan dan permasalahan yang ada di Papua menuju Papua yang lebih sejahtera

Papua tidak perlu janji-janji tapi bukti nyata dan langkah-langkah kongkrit dari Pemerintah dan seluruh elemen bangsa untuk Papua memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Semoga …

February 13, 2012 1

Lagi, Penembakan di Mulia 1 Tewas

Senin, 23 Januari 2012 22:05

JAYAPURA- Lagi-lagi, aksi penembakan oleh kelompok tak dikenal (OTK)
kembali terjadi di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Jumat 20 Januari sekitar
pukul 19.20 WIT, tepatnya di Kampung Karobate Ujung Bandara Mulia.
Akibatnya satu warga sipil dikabarkan tewas tertembak.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, warga di sekitar lokasi saat itu
sedang berada di rumah, kemudian dikagetkan dengan suara tembakan sebanyak
3 kali. Warga kemudian keluar rumah untuk mengecek sumber suara tembakan.
Namun yang ditemukan adalah sesosok mayat yang tergetak dengan luka
tembakan di kepala belakang tembus leher depan. Akibatnya Warga pun
ketakutan dan hingga Sabtu siang memilih tidak beraktivitas.

Wakapolda Papua Brigjen Pol Paulus Waterpauw ketika dikonfirmasi
membenarkan adanya aksi penembakan itu. ‘’Tadi malam ada aksi penembakan
yang membuat salah seorang warga sipil bernama Rofiq pekerjaan swasta
tewas ditempat,. Ia ditembak di kepala bagian belakang tembus leher dan
tewas ditempat,’’kata Waterpauw.

Lanjutnya, pihaknya belum mengetahui secara pasti motif dan kronologis
aksi penembakan. ‘’Warga hanya mendengar suara tembakan sebanyak 3 kali,
lalu keluar mengecek dan menemukan Rofiq yang sehar-harinya pedagang
kelontongan sudah tewas tergeletak,’’terangnya.

Menurut Jenderal berbintang satu orang Papua asli ini, pihak kesulitan
meminta keterangan warga. ‘’Warga takut memberikan keterangan menjadi
salah satu kendala kami untuk mengungkap kasus penembakan ini, tapi yang
jelas tim penyidik sudah melakukan olah TKP,’’ujarnya.

Jadi, sambungnya belum bisa dipastikan siapa kelompok yang melakukan aksi
penembakan. ‘’Bisa saja ini kelompok orang tak dikenal, tapi dilokasi
kejadian selama ini juga dikenal sebagai tempat kelompok OPM Yambi
melakukan aktivitasnya, ‘’ungkapnya. Ditanya tentang aktivitas warga yang
sempat lengang karena Mulia mencekam, Wakapolda menyatakan hal itu tidak
benar. ‘’Memang malam itu warga semapt takut keluar rumah, tapi Sabtu ini
aktivitas mereka sudah berjalan normal karena situasi sudah
kondusif,’’paparnya.

Sementara itu jenazah Rofiq hari ini diterbangkan dari Mulia ke Jayapura
dengan pesawat Trigana, untuk kemudian diberangkatkan ke kampung
halamannya di Sumatera.

Direktur Imparsial Poengky Indarti mengatakan, Polri harus bertanggung
jawab atas serangkaian aksi penembakan di Puncak Jaya yang menewaskan
warga sipil maupun anggota Polri sendiri. Sebab, Polri yang diberikan
kewenangan melindungi masyarakat serta mengusut pelaku criminal. ‘’Sudah
banyak korban yang jatuh baik warga sipil maupun anggota Polisi, tapi
hingga saat ini tidak satupun pelaku yang tertangkap. Polisi harus
bertanggung jawab atas semua itu, karena sesuai amanat UU, mereka yang
memiliki kewenangan untuk melakukan pengusutan,’’ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya, anggota Polisi yang ditugaskan di Puncak Jaya
juga semestinya harus dilengkapi dengan fasilitas yang memadai dalam
melaksanakan pengamanan. ‘’Mestinya setiap anggota Polisi yang ditempatkan
disana harus dilihat kapasitas dan kualitasnya, supaya mampu memahami
kondisi daerah,’’paparnya.

Ia juga menyatakan, evaluasi terhadap Kapolda Papua juga perlu dilakukan,
karena terkesan tidak mampu menghentikan serangkaian aksi kekerasan di
Puncak Jaya. ‘’Melihat banyaknya aksi kekerasan di Puncak Jaya terutama
tahun 2011, Kapolda harus bertanggung jawab, karena tak mampu mengelolah
keamanan disana dengan baik. operasi disana juga perlu direview karena
terbukti tak mampu menghentikan kekerasan, ’’imbuhnya.

Pasar gelap senjata juga mestinya menjadi perhatian Polri, karena diduga
para pelaku serangkaian kekerasan di Puncak Jaya memiliki senjata serta
amunisi yang cukup banyak. ‘’Mabes Plri mestinya memperhatikan dan
menghentikan peredaran senjata di pasar gelap, karena disinyalir kelompok
bersenjata di Puncak Jaya memperoleh senjata dari sana,’’paparnya.
Imparsial juga menyoroti Pemerintah Daerah Puncak Jaya dan juga harus
bertanggung jawab atas serangkaian kekerasan yang membuat jatuhnya korban
sipil. ‘’Kondisi Puncak Jaya kan masih tertib sipil, mestinya bupati juga
bertanggung jawab atas keamanan masyarakat, yakni berkoordinasi baik
dengan aparat Kepolisian,’’tukasnya.(jir/don/l03)

January 23, 2012 0

Presiden Kaget, Ada BMP di Papua

Bintang Papua – Kiprah Barisan Merah Putih BMP) yang selalu menyuarakan aspirasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) final ternyata membuat kaget Presiden RI DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Demikian disampaikan Ketua Umum Badan Pelayanan Pusat Perekutua Gereja Gereja Baptis Papua Pdt. Socrates Sofyan Yoman MA saat jumpa pers di Kantor Sinode Gereja KINGMI di Tanah Papua, Jayapura, Kamis (22/12).

Dia mengatakan, ketika tokoh gereja gereja Papua melakukan audiensi dengan Presiden di Puri Cikeas, 16 Desember ada beberapa masalah krusial yang didiskusikan antara lain menyangkut kiprah BMP di Papua sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Sinode Gereja Kristen Indonesia(GKI) di Tanah Papua Pdt. Yemima Krey STh kepada Presiden bahwa seolah olah hanya BMP yang selalu setia kepada NKRI sedangkan kelompok yang lain tak setia kepada NKRI.

Kepala Negara kontan menanggapinya seraya mengatakanpihaknya belum pernah mengetahui kehadiran BMP di Tanah Papua. “Tak boleh situasi diciptakan seperti itu,” tukasnya menirukan Presiden. Ketua Umum DPP BMP Indonesia Papua Ramses Ohee yang dihubungi via ponselnya semalam terkait pernyataan Presiden ini tapi tak aktif. (mdc/don/l03)

Diposting oleh mamage • Pada Saturday, 24 December 2011 15:13 WIB<

December 24, 2011 0

Penyerbuan Markas OPM, Kebijakan Pusat

Kamis, 22 Desember 2011 22:12

Merah Putih berkibar pasca penyerbuan markas OPM di Pania.
Paniai – Terkait aksi penyerangan dan pendudukan markas OPM di Eduda
Paniai Papua, oleh pasukan Brimbo Mabes Polri, Bupati Paniai Naftali Yogi
memastikan kondisi wilayahnya sampai saat ini aman dan terkendali.
‘’Paniai aman dan kondusif, aktivitas warga berjalan dengan baik dan
lancer pasca pendudukan markas OPM Eduda. Warga juga tidak resah lagi dari
gangguan kelompok bersenjata itu,’’ujar Bupati kepada wartawan di ruang
kerjanya, Kamis 22 Desember.

Lanjutnya, pihaknya juga memastikan tidak ada korban warga sipil dalam
aksi penyerangan dan pendudukan itu. “Memang warga sempat resah tapi tidak
ada pertumpahan darah,’’ungkapnya.

Mengenai sikap Pemda Paniai terhadap aksi penyerangan itu, kata dia,
sepanjang itu dilakukan secara Persuasive, professional, terukur serta
dipastikan tidak menimbulkan korban jiwa dari warga sipil, sangat
mendukung. ‘’Yang penting warga sipil harus dilindungi dan itu tidak bisa
ditawar-tawar,’’paparnya.

Bupati melanjutkan, aksi penyerbuan dan pendudukan markas OPM Eduda oleh
Brimob, adalah kebijakan pemerintah pusat, karena selama ini Paniai
dianggap salah satu kantong dan tempat beroperasinya kelompok OPM.
‘’Ini kebijakan pusat bukan pemerintah kabupaten atau provinsi, Paniai
dianggap salah satu wilayah rawan kelompok separatis, sehingga ada
kebijakan penyerangan terhadap kantong-kantong mereka,’’ucapnya. Terkait
keresahan warga, terutama akan adanya aksi balasan dari OPM, Bupati
menyatakan, pihaknya akan berupaya melindungi warga. ‘’Sudah kewajiban
pemerintah melindungi warganya dari gangguan kelompok OPM,’’singkatnya.
Namun, kata Bupati, keresahan warga tidak terlepas dari trauma masa lalu,
dimana, Paniai sempat dijadikan salah satu wilayah DOM. ‘’Ketakutan warga
masih terngiang sampai sekarang, jangan sampai daerahnya dijadikan DOM
lagi,’’tandasnya.

Dari pantauan langsung, sepuluh hari pasca penyerangan dan pendudukan
Markas OPM Eduda, situasi Paniai kondusif, warga terlihat beraktivitas
tanpa merasa ketakutan.

Markas OPM Eduda berdiri sejak tahun 1982, dibawah pimpinan Tadius Yogi.
Namuna semenjak Pimpinan dialihkan kepada anaknya John Magay Yogi,
kelompok ini kerap melakukan serangkaian aksi. Seperti merampas senjata
api milik Polisi, membakar jembatan dan memeras serta merampas harta warga
kampong. Kekuatan OPM Eduda diperkirakan 800 personil, setelah Markasnya
diduduki, sampai saat ini tidak diketahui kemana berpindah markas. Pasukan
Brimob masih terus melakukan pengejaran. (jir/don/l03)

December 22, 2011 0

Parlemen Rakyat Daerah Byak bersidang untuk menolak Dialog Jakata-Papua

Biaknews, December 17, 2011, Parlemen Rakyat Daerah Byak adalah sebuah wadah representatif politik masyarakat West Papua di daerah Byak yang mana menjalankan fungsi di bidang legislative dan sekaligus sebagai kendaran politik di daerah Byak dalam penyelesaian masalah West Papua. Perkembangan politik West Papua yang begitu panas di level lokal Papua, Indonesia dan international ini membuat Parlemen Rakyat Daerah Byak ini yang disingkat PRD-Byak melakukan Sidang untuk membahas persoalan politik Papua. Sidang PRD-Byak itu sekaligus sebagai sidang terakhir untuk masa sidang tahun 2011.

Sidang PRD-Byak tersebut dilaksanakan selama dua hari yaitu dari tanggal 15-16 Desember 2011 bertempat di Sorido. Sidang PRD-Byak tersebut dihadiri lengkap oleh anggota-anggota PRD-Byak yang berjumlah 100 orang. Sidang PRD-Byak itu dipimpin langsung oleh Ketua PRD-Byak Mr. Harry Ronsumbere.

Ketua PRD-Byak Mr. Harry Ronsumbre mengatakan Sidang kali ini sekaligus untuk mengakhiri masa sidang PRD-Byak tahun 2011 fokus pada agenda tawaran politik Dialog Jakarta-Papua dan konsolidasi Parlemen Rakyat Daerah yang sudah terbentuk di sejumlah daerah yang sudah mencapai 13 Parlemen Rakyat Daerah di 13 daerah di wilayah West Papua.

Menurut Ketua PRD-Byak tersebut bahwa Sidang Parlemen Rakyat Daerah Byak yang dilaksanakan selama dua hari kemarin memutuskan untuk menolak dialog Jakarta-Papua. Alasan menolak dialog Jakarta-Papua karena masalah West Papua adalah masalah hukum international, dimana belum adanya pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri bagi orang Papua Barat berdasarkan prinsip-prinsip hukum international, standart-standart Hak Asasi Manusia dan Piagam PBB. Perjanjian New York 1962 adalah akar dari masalah Papua Barat karena perjanjian ini dibuat Belanda, Indonesia dengan perantara Amerika dan PBB untuk mengagalkan hak asasi manusia bagi orang Papua Barat. Sebuah penentuan nasib sendiri yang disebut dengan PEPERA 1969 berdasarkan perjanjian New York 1962 itu penuh dengan manipulasi, rekayasa. PBB, Amerika, Indonesia dan Belanda gagal dalam melindungi, mempromosikan dan memenuhi pelaksanaan hak asasi manusia bagi orang Papua Barat dalam sebuah pelaksanaan PEPERA 1969. PEPERA 1969 tidak dilaksanakan berdasarkan praktek hukum international. Perjanjian New York 1962 itu justru memberikan legitimasi kepada Indonesia untuk melakukan kejahatan kemanusian dari tahun 1963-1969 dan sampai saat ini dan sekaligus memberikan izin kepada Indonesia sebagai penjajah baru untuk orang Papua Barat yang telah berjalan dari tahun 1963 sampai saat ini. Untuk itu jalur untuk penyelesaian masalah West Papua adalah menempuh jalur hukum international karena masalah West Papua adalah masalah hukum international. Piagam PBB pasal 33 mengenal penyelesaian secara damai suatu sengketa international dengan cara diplomasi dan hukum.

Lanjut Harry Ronsumbre mengatakan hal yang terpenting untuk menginternasionalisasi masalah West Papua adalah Masalah West Papua ini harus dibawah ke perhatian international. Jika ditinjau dari konteks hukum internasional publik, sengketa dapat didefinisikan sebagai ketidaksepakatan salah satu subyek mengenai sebuah fakta, hukum, atau kebijakan yang kemudian dibantah oleh pihak lain atau adanya ketidaksepakatan mengenai masalah hukum atau fakta-fakta atau konflik mengenai penafsiran atau kepentingan antara 2 bangsa yang berbeda. Untuk itu jalur yang tepat untuk mempertemukan perbedaan ini adalah pengadilan international. Ada 4 kriteria sengketa yang ditetapkan di ICJ yaitu didasarkan pada kriteria-kriteria objektif, tidak didasarkan pada agurmentasi salah satu pihak, Penyangkalan mengenai suatu peristiwa atau fakta oleh salah satu pihak tentang adanya sengketa tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa tidak ada sengketa, dan adanya sikap yang saling bertentangan/berlawanan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Jika masalah West Papua menuju jalur itu dan apabila ICJ memutuskan bahwa PEPERA 1969 cacat, dan Perjanjian New York 1962 gagal dalam mempromosi, melindungi dan memenuhi pelaksanaan hak-hak manusia bagi orang Papua barat dalam suatu pelaksanaan penentuan nasib sendiri bagi orang Papua Barat maka, ICJ memustukan untuk perlunya sebuah pelaksanaan Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi orang Papua Barat dibawah prinsip-prinsip hukum international dan Hak Asasi Manusia. Dan selanjutkan masalah hak penentuan nasib sendiri bagi Papua Barat dibahas di PBB dengan 2 kemungkinan resolusi PBB yaitu Pengakuan Kedaulatan atau Referendum.

Harry Ronsumbre mengatakan bahwa yang menyangkut konsolidasi Parlement Rakyat Daerah sudah mencapai 90 persen terbentuk di setiap daerah, ini berarti bahwa tahun depan Konsolidasi pembentukan Parlemen Nasional harus dilaksanakan guna membentuk suatu wadah representatif nasional dan Wadah politik nasional rakyat Papua Barat yang menjalankan fungsi dibidang legislatif. Wadah ini akan dibentuk oleh Parlement Daerah yang terbentuk bersama rakyat. Dan kata Harry Ronsumbre Sidang PRD Byak kemaring juga mengelurkan surat terima kasih kepada jaringan komunitas international yang dengan komitmennya terus mendukung perjuangan Papua.

December 17, 2011 0

Elieser Awom: Saya OPM Murni

Bintang Papua – Menanggapi pemberitaan sebelumnya terkait kelompok TPN/OMP pimpinan Goliath Tabuni, melalui Anton Tabuni dan dimediasi oleh KNPB yang mempertanyakan kapasitas dirinya, Elieser Awom, akhirnya berkunjung ke redaksi Bintang Papua untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan tersebut. “Saya adalah TPN/OPM murni, perlu saya sampaikan hal ini kepada semua, dan saya juga ingin sampaikan bahwa, kita semua berjuang untuk merdeka,” ujar ELieser Awom, Selasa (6/12) kemarin.

Dirinya juga menjelaskan perihal tuduhan bahwa dirinya menyerah,”Kalau saya menyerah kenapa saya ditahan dan harus jalani sebelas tahun di dalam penjara, dan saya dilepaskan tahun 1999 itu karena menerima amnesty dari Presiden Gus Dur,” bebernya. Dalam ceriteranya, Elieser Awom menyampaikan bahwa, berawal dari tahun 1984,” Waktu itu saya adalah anggota Brimob, saya rela melepaskan seragam untuk berjuang demi Papua merdeka, dan saat itu saya langsung bergabung dengan kelompok pimpinan Richard Yoweni, empat tahun kemudian yaitu tahun 1988 saya ditangkap dan diadili,” ungkap Elieser Awom.

“Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa saya OPM murni, dan perjuangan yang saya lakukan sampai saat ini nyata, tahun 2007, kami lakukan pertemuan di Malaysia dengan tim diplomasi untuk mencari dukungan dari Negara luar, kemudian tahun 2008 kami masuk ke Vanuatu, dan berhasil meyakinkan Vanuatu sehingga mereka mengakui perjuangan bangsa Papua, dan membuka Kantor Perwakilan Papua di Vanuatu, setelah itu 22 September 2010 kami lakukan dengar pendapat dengan Kongres Amerika Serikat, dilanjutkan dengan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Amerika,” tambah Awom.

Terkait apa yang dipertanyakan kepada dirinya, Elieser menyampaikan bahwa,”Seharusnya kan kita saling mendukung, semua yang kita lakukan adalah perjuangan untuk mencapai kebebasan, Kalau kita terus-terusan saling menuduh dan mempertanyakan satu dan yang lain, tidak akan pernah mencapai tujuan,” tambahnya.

Ketika ditanya terkait tujuan yang ingin dicapai tersebut, Elieser menyampaikan bahwa,”Sudah jelas, apa yang sudah dideklarasikan pada saat Kongres Rakyat Papua III adalah tujuan kita, yaitu merdeka, kalau anda seorang pejuang dan mengerti politik, pasti akan mendukung hasil Kongres Rakyat Papua III,” beber Elieser Awom. “Kedaulatan ada di tangan rakyat, dan Kongres itu adalah hasil keputusan rakyat, itu juga merupakan bagian dari perjuangan kita, mari kita dukung,” tutup Elieser Awom. (bom/don/l03)

Diposting oleh mamage • Pada Wednesday, 7 December 2011 14:27 WIB • Central Demokrasi

December 7, 2011 0

“Pasukan AS di Asia Tak Berkaitan Kasus Papua”

JAKARTA – Duta Besar Amerika Serikat (Dubes AS) untuk Indonesia Scot Marciel menegaskan penempatan pasukan AS di wilayah Asia tidak bertujuan untuk mengganggu negara lain dan AS menghormati kedaulatan setiap negara.

Rencana pengerahan 2.500 pasukan AS di Papua cukup mengkhawatirkan beberapa negara di kawasan Asia seperti halnya China. Namun AS sebelumnya sudah menegaskan keberadaannya di Asia tak bertujuan untuk mengganggu negara mana pun.

“Ini adalah perjanjian dan bentuk aliansi dari AS dan Australia yang sudah terjalin sejak dulu. Kami berada di wilayah itu untuk memelihara perdamaian,” ujar Dubes AS untuk Asean David Carden, di kantor Kedutaan Besar AS di Jakarta, Selasa (22/11/2011).

AS juga menegaskan keberadaan militer AS itu juga tak ada kaitannya dengan masalah Papua. Seperti halnya yang saat ini terjadi, kekerasan di Papua pun meningkat dan perusahaan AS dinilai menjadi pihak yang bertanggung jawab atas eskalasi kekerasan itu.

“Keberadaan militer AS tidak berkaitan dengan Papua, kami mendukung kedaulatan Indonesia,” tegas Dubes Marciel.

Pada Oktober lalu, Asisten Menteri Luar Negeri AS Kurt M Campbell juga sudah menyatakan keprihatinan dan juga kekhawatirannya terhadap kasus Papua. Mereka juga menyadari isu ini merupakan isu sensitif yang di alami Indonesia.

Campbell tetap menyarankan agar diadakannya dialog antara pihak PT Freeport, Pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua.

Updated: Tue, 22 Nov 2011 04:21:05 GMT | By rani, okezone.com

November 22, 2011 0

Pangkalan Militer AS di Australia Terkait Kondisi di Papua

INTELIJEN.co.id – Pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di Darwin Australia mempunyai kepentingan terhadap sumber daya Freeport.

“Pangkalan itu kepentingan AS atas basis sumberdaya mereka di Freeport yang dengan tuntutan masyarakat atas rasa keadilan yang selama ini tidak dirasakan, terutama bagi masyarkat setempat, Papua,” kata anggota Komisi I DPR Syahfan Badri Sampurno dalam rilis kepada wartawan, Senin 21 November 2011, seperti dikutip laman http://www.indonesiatoday.in

Menurut politisi PKS ini, pemerintah Indonesia dan ASEAN harus menolak keberadaan pangkalan AS itu.

“Pimpinan DPR perlu segera mengambil sikap untuk menolak dan mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menegaskan sikap penolakan,” paparnya.

Kata Syahfan, keberadaan pangkalan AS akan menganggu stabilitas di kawasan dan akan menyengsarakan rakyat.

Ia juga menyayangkan Australia sebagai negara tetangga tetapi tidak mempunyai tenggang rasa dengan pemerintah Indonesia dengan mengijinkan keberadaan pangkalan militer AS.

Syafhan berharap pemerintah mampu menunjukkan wibawanya dan menjaga kepentingan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Amerika Serikat telah menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran pangkalan militernya di Darwin, Australia. Hal itu diumumkan Presiden barack Obama dan Perdana Menteri Australian Julia Gillard di Canberra, rabu, 6 November 2011.

Obama menyatakan untuk memperkuat kehadiran militer AS di Darwin, dengan 2500 marinir hingga 2017 yang akan ditempatkan wilayah utara Australia. Juga berbagai jet AS, termasuk pembom B-52, yang akan terbang keluar dari pangkalan resmi di Darwin.

Esok harinya, Kamis 18 November 2011, Obama berpidato dalam sidang khusus Parlemen Federal Australia. Di depan anggota parlemen dan senator, Obama menegaskan bahwa Ia telah mengarahkan tim keamanan nasional agar kehadiran AS dan misi di kawasan Asia-Pasifik menjadi prioritas utama.

Sebelumnya, anggota Komisi I DPR lainnya, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, juga megkritisi soal rencana AS memperkuat peran pangkalan militernya di Darwin tersebut, yang posisi dan skala operasinya cukup dekat dengan wilayah Indonesia.

Menurut politisi dari Partai Hanura itu, jika berbicara soal pangkalan militer, tentu tidak hanya melihat dari sisi alat utama sistem persenjataan (alutsista) saja. Tapi, lebih jauh secara terintegrasi ada sebuah entitas negara lain dan masyarakat sekitar wilayah pangkalan itu, termasuk Indonesia.

“Jangan sampai kebijakan pertahanan yang sejatinya ingin memperlihatkan efek getar kepada Cina, misalnya, justru berdampak ekologi dan sosial politik bagi Indonesia. Diaspora sistem pengendalian pertahanan AS harus jelas maksud dan tujuannya,” tegasnya

November 21, 2011 0

Papua Merdeka: Hillary Clinton, Facebook dan Iklan Papua Merdeka

Wednesday 16 November 2011 22:03, IslamTimes.org

Hillary Clinton dan Facebook Papua Merdeka — Hillary Clinton dan Iklan Facebook Papua Merdeka

Islam Times- Kemudian bandingkan dengan pernyataan Menko Polhukam, Djoko Suyanto, dia bilang, soal Papua menunggu keputusan Tuhan. Jadi, Pak Menko Polhukan mau bilang, kita biarkan saja orang-orang Papua terus hidup dengan menyedihkan, nanti datang mukjizat Tuhan membebaskan mereka.

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Marty Natalagewa harus menyatakan protes atas pernyataan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton yang khawatir kondisi HAM di Papua.

“Pernyataan Hillary sudah intervensi AS ke Indonesia,” kata pengamat intelijen AC Manullang seperti diberitakan indonesiatoday.in, Senin, 14 November 2011.

Menurut AC Manullang, Pemerintah AS sudah menerapkan strategi HAM untuk melepaskan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “HAM akan dijadikan alasan AS mengajukan referendum bagi rakyat Papua,” jelasnya.

Kata Manullang, akibat pernyataan Hillary, negara-negara Eropa maupun kelompok pendukung Papua di berbagai negara akan mendesak Indonesia untuk melakukan referendum bagi Papua.

“Di dunia internasional sudah diopinikan, perlunya referendum bagi Papua karena sudah banyak pelanggaran HAM,” papar Manullang.

“Saya usulkan Menlu Indonesia mengirim surat protes kepada pemerintah AS karena telah melakukan intervensi kedaulatan Bangsa Indonesia,” jelasnya.

Lanjutnya, sikap tegas Indonesia akan berakibat positif bagi Pemerintahan SBY yang akhir-akhir turun mendapat dukungan dari masyarakat.

“Kalau pemerintah SBY bersikap tegas terhadap AS, rakyat Indonesia akan mendukungnya,” pungkas Manullang.

Sementara itu reklame tentang Papua di Facebook sudah muncul. Tepatnya iklan tentang kemungkinan Papua Barat merdeka. Iklan yang disponsori oleh Protest4 itu memasang bendera Bintang Kejora: bintang berwarna putih dengan latar belakang merah di bagian kiri dan tujuh garis biru dan enam garis putih di sebelah kanan. Di sebelah kanan Bintang Kejora itu tertera tulisan agak provokatif: Do you believe West Papua should be given independence? Make your voice count. Whatever you think, we want to know.

Tapi, dengarlah apa yang diucapan seorang OPM di tengah hutan rimba Papua itu: “Otonomi khusus yang diberikan kepada kami hanyalah lelucon. Hanya dengan melihat kulit, rambut, bahasa, dan budaya, kami berbeda dari orang-orang Indonesia. Kami tidak memiliki kesamaan dengan mereka.” [Intelijen.co.id]

Kemudian bandingkan dengan pernyataan Menko Polhukam, Djoko Suyanto, dia bilang, soal Papua menunggu keputusan Tuhan. Jadi, Pak Menko Polhukan mau bilang, kita biarkan saja orang-orang Papua terus hidup dengan menyedihkan, nanti datang mukjizat Tuhan membebaskan mereka. Hebat bukan?

Dan mungkin ini yang paling memprihatinkan, presiden kita seorang pesinden. Bayangkan dalam setahun saja, presiden mampu mengemas 3 Album, yang akan mengalahkan ketenaran Madonnna tentunya. Sementara rakyat dalam kebingungan mutlak, menghadapi harga-harga hidup yang tak bisa mereka jangkau.

Ah, ternyata Presiden dan menterinya pun ternyata tak pernah berharap Papua tetap dalam NKRI. Entah garansi apa yang di dapat Presiden SBY dari Obama di sela-sela makan bersama yang dihadiri pengusaha top Amerika di KTT APEC beberapa waktu lalu di Hawaii. [Islam Times/on/K-014]

November 16, 2011 0

Melanesian Spearhead Group (MSG) akan Mengizinkan West Papua Melamar sebagai Status Peninjau

Posted at 20:55 on 11 November, 2011 UTC

Terjemahan PMNews dari sumber: http://www.rnzi.com/pages/news.php?op=read&id=64348

West Papua akan diberikan kesempatan untuk melamar diri menjadi peninjau dalam MSG.

Direktur Jenderal sekretariat MSG di Port Vila, Peter Forau, memberitahukan kepada Radio Vanuatu bahwa hal ini telah disetujui minggu lalu pada pertemuan para Menlu MSG.

Akan tetapi, Forau mengatakan status peninjau bagi West Papua dimaksud dibentuk sebagai bagian dari kelompok yang mewakili Indonesia.

Pada KTT MSG di Fiji pada Maret lalu, Indonesia diberikan status peninjau.

Salah satu anggota MSG ialah Kanaks dari Gerakan Kaledonia Baru (ed, Melanesia).

PO Box 123, Wellington, New Zealand

November 12, 2011