3000-an Eks TPN/OPM Menjadi Ancaman?

JAYAPURA- Ribuan eks TPN/OPM yang sejak puluhan tahun lalu menyeberang ke Negara tetangga Papua New Guinea (PNG), kini kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kembalinya warga Papua yang selama orde baru dicap sebagai separatis, karena merasa tanah kelahirannya sudah aman, dan jauh lebih baik dibanding Negara tempat mereka mengungsi, terutama sejak otonomi khusus diberlakukan. Namun, mereka berpotensi menjadi ancaman, karena tidak memiliki pekerjaan dan tempat tinggal. ‘’ Ada sekitar 3000-an eks TPN/OPM asal PNG yang kembali ke NKRI dalam tiga tahun terakhir, mereka saat ini tersebar di 8 distrik di Kabupaten Pegunungan Bintang Papua, yang berbatasan langsung dengan Papua New,’’ujar Redison Manurung Kepala Badan Perbatasan dan Kesbangpol Linmas Kabupaten Pegunungan Bintang, Jumat 28 Oktober. Lanjutnya, dari identifikasi yang dilakukan, alasan para eks TPN/OPM itu kembali, karena menganggap Papua sudah aman dan jauh lebih maju terutama sejak otonomi khusus diberlakukan. ‘’Dulu mereka lari ke PNG, karena merasa Papua tidak aman, tapi sejak otonomi khusus diberlakukan, mereka melihat perkembangan sangat pesat dan menjanjikan serta bisa mensejahterahkan. Dan mereka berharap bisa ikut merasakan, sehingga memutuskan pulang,’’kata dia.

Namun, sambungnya, mereka hingga kini belum memiliki pekerjaan serta tempat tinggal, dan hanya selalu mengharapkan bantuan dari pemerintah dengan mengajukan proposal. ‘’Hampir setiap saat mereka membawa proposal meminta bantuan dana ke pemerintah, sementara yang diberikan hanya bisa untuk keperluan sesaat, karena anggaran pemerintah kabupaten sangat terbatas,’’ucapnya.

Jika kondisi ini terus menerus berlangsung, pemerintah kabupaten Pegunungan Bintang akan kewalahan, sementara jika permintaan para eks TPN/OPM itu tidak dipenuhi bisa menimbulkan dampak social. ‘’Mereka bisa menjadi ancaman, jika tidak segera ditangani dengan baik,’’ singkatnya.

Menurut Redison, langkah-langkah yang sudah dipersiapkan pihaknya dalam menangani Eks TPN/OPM itu, berencana menyiapkan perumahan bagi mereka, serta lahan untuk digarap. ‘’Upaya kami masih sebatas merencanakan, membangun perumahan bagi mereka, seperti yang pernah dilakukan Menko Kesra dijamannya Aburizal, tapi terkendala anggaran yang sangat terbatas,’’imbuhnya.

Untuk melakukan identifikasi terhadap eks TPN/OPM itu, pihaknya juga masih kesulitan karena keterbatasan sarana dan prasarana. ‘’ Mereka memang tersebar di 8 distrik, tapi yang paling banyak di Distrik Batom yang berbatasan langsung dengan PNG, sementara untuk menjangkau kesana hanya bisa menggunakan pesawat, karena belum ada akses jalan,’’terangnya.(jir/don/l03)

October 31, 2011 0

Otsus Gagal, Bikin ‘Papua Marah’

JAYAPURA—Terjadinya berbagai konflik dan kekerasan yang belakangan ini di Papua, dianggap sebagai akibat dari gagalnya pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Otsus Papua dinilai gagal lantaran sejak diberlakukan selama 10 tahun lebih, ternyata pemerintah pusat tak menyertakan Peraturan Pemerintah (PP). Pasalnya, Peraturan Pemerintah adalah acuan untuk menyusun Perdasi dan Perdasus. Tanpa ada Peraturan Pemerintah tak mungkin dibuat Perdasus dan Perdasi. “Ini bukan kesalahan daerah saja. Tapi itu juga kesalahan pemerintah pusat yang sengaja mengulur ngulur—seakan akan melepas kepala, tapi pegang ekor,” tukas Ketua Tim Komisi VIII DPR RI Manuel Kaisiepo disela sela pembahasan masalah masalah sosial, agama, perlindungan perempuan dan penanggulangan bencana alam bersama Pemerintah Provinsi Papua serta stakeholder (pemangku kepentingan) di Aula Sasana Karya, Kantor Gubernur Provinsi Papua, Jayapura, Senin (31/10).

Namun demikian, dia mengatakan masih ada kesempatan bagi pemerintah daerah Papua untuk mengambil inisiatif duduk bersama antara tiga komponen ini masing masing Gubernur, MRP dan DPR Papua. “Saya kira mereka bisa mencari jalan keluar dari situ,” kata mantan wartawan Kompas ini.

Ditanya pembentukan Badan Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (BP4B), menurut dia, rakyat Papua boleh berharap tapi terlebih dahulu harus dilihat sebab pihaknya khawatir banyak badan yang dibentuk tapi belum tentu bisa bekerja.

Karena itu, kata dia, pihaknya menyarankan BP4B tetap jalan tapi dia harus koordinasi dengan pemerintah daerah. Pasalnya, amanat UU Otsus memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah bukan ada badan badan baru, termasuk BP4B.

Menurutnya, apabila kini dianggap institusi pelaksana di daerah masih kurang tatap harus ada supervisi bukan campur tangan dari pemerintah pusat.

“Kita lihat soal badan baru itu kita anggap sebagai niat dan komitmen baik dari Presiden. Tapi kita belum lihat hasil kerjanya. Kita tunggu,” ungkapnya.

Dia menandaskan, Tim DPR RI membentuk Tim Pemantau Pengawasan Otsus di Aceh dan Papua. Tapi pihaknya belum sampaikan hasil final karena saat ini sedang bekerja.
“Terus terang kami melihat di Aceh jauh lebih baik. Ketika UU Otsus lahir pemerintah daerah cepat merespons membuat peraturan daerah atau yang disebut KANON,” ungkapnya. Dia mengatakan, spirit dari KANON apabila di Papua adalah Perdasi dan Perdasus adalah keberpihakan yang nyata.

“Sangat kelihatan affirmatifnya itu. Kami berharap Papua juga seperti itu dengan adanya UU Otsus ini lahir beberapa Perdasi dan Perdasus memperlihatkan semangat keberpihakan itu,” cetusnya.

Menurut dia, semua gejolak, kekerasan dan konflik yang terjadi khususnya di Papua (baca; Bikin Papua Marah) pada dasarnya adalah ekspresi ketidakpuasan dan kekecewaan rakyat akibat tak terlaksananya UU Otsus secara konsekwen dan konsisten. Padahal ketika sebelumnya UU Otsus dirancang dan ketika jadi isinya sangat baik. Semua pihak berharap ia mampu memberi dampak yang signifikan jika dilihat dari tingkat kesejahteraan.

UU Otsus itu, lanjutnya, semacam konsensus politik yang akan mengakhiri konflik konflik yang terjadi pada masa lampau sekaligus ia akan memberikan keberpihakan yang nyata untuk peningkatan kesejahteraan secara sosial ekonomi, harkat dan martabat bagi rakyat Papua. “Itu intisari dari UU Otsus itu,” tutur dia.

Tapi setelah 10 tahun lebih berjalan dan kita lihat dengan pengucuran anggaran yang begitu besar dia belum memberi dampak yang signifikan jika dilihat dari tingkat kesejahteraan. Bahkan kini angka kemiskinan paling tinggi di Papua ini mencapai 34 persen. “Jadi ada yang salah bukan di UU-nya itu. UU Otsus baik dan bagus tapi implementasi berarti ada miss manajemen,” tuturnya.

Karena itu, kata dia, kedepan diharapkan ada perbaikan karena UU Otsus telah memberikan kewenangan dan anggaran yang besar seharusnya itu sesuatu yang bisa mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan, percepatan pembangunan di pelbagai sektor bukan saja secara sosial ekonomi tapi harkat dan martabat. Harkat dan martabat akan muncul sendiri sendirinya ketika orang punya pendidikan, ekonomi, dan kesehatan yang baik,” ucapnya.

“Saya kira sekarang Presiden juga sudah menyadari ada upaya untuk melakukan evaluasi bukan di UU, tapi tingkat diimplementasi,” sebutnya. (mdc/don/l03)

October 31, 2011 0

Tim Utusan SBY Temui Kapolda

Kapolda Papua foto bersama dengan utusan SBY

JAYAPURA – Situasi politik di Papua yang belakangan ini menjadi sorotan publik pasca Kongres Rakyat Papua III, mulai mendapat respon positif dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menyusul dengan memanasnya Papua, SBY mengutus Tim terpadu direktorat keamanan diplomatik pemerintah pusat, menemui pihak Polda Papua, Jumat 28 Oktober. Tim yang terdiri dari beberapa kementrian itu langsung menemui Kapolda Papua, Irjen Pol BL Tobing, untuk mencari data – data dan bukti tentang situasi keamanan yang sebenarnya terjadi di Papua belakangan ini. Tim terpadu keamanan diplomatik terdiri dari beberapa kementrian antara lain, Polhukam, Dagri, Luar Negeri dan BIN. Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang Cenderawasih Jumat (28/10) di hadiri pejabat tinggi polda antara lain Kapolda Papua Irjen Pol BL TOBING , Kapolres Jayapura kota AKBP H Imam Setiawan serta Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Wacyhono . Dalam pertemuan itu, Kapolda Papua BL TOBING memberikan data resmi yang terjadi lapangan dan bukan opini. Diharapkan dengan adanya kunjungan tim terpadu ini, setelah menerima fakta yang terjadi di Papua agar memberikan berita atau informasih yang benar bahwa Papua aman dan masih untuh dalam konteks NKRI kepada rekan dari Negara lain, yang memiliki hubungan diplomasi, serta investor asing yang menanamkan saham di Papua .

Pasalnya, merekalah yang akan menjadi corong pemerintah Indonesia bagi luar negeri untuk berbicara dengan Negara luar tentang keamanan di Indonesia dan juga dalam urusan diplomatic.

Demikian Kabid Humas Polda Papua Kombel Pol Wachyono kepada wartawan usai pertemuan dengan tim direktorat keamanan dan diplomatic luar negeri di ruang Cenderawasih Polda Papua, sekitar pukul 01.00 wit .

Sementara itu, Ketua Tim terpadu Utusan SBY Samsul Risam enggan memberikan keterangan kepada wartawan, bahkan terkesan menghindar dari wartawan.
Juru Bicara Polda Papua, Kombes Wachyono mengatakan, kedatangan tim terpadu keamanan, atas perintah Presiden. Untuk mengetahui secara jelas kondisi Papua yang belakangan ini eskalasinya meningkat. “Mereka ingin mendapat fakta yang sebenarnya, mengenai kondisi situasi Papua, terkait terjadinya sejumlah aksi kekerasan,”imbuhnya.
Kata dia, pihak Polda kemudian menjelaskan situasi yang sebenarnya tentang Papua. “Kami memberikan berbagai fakta yang diminta mereka,”tandasnya.

Ditanya, apakah kondisi Papua memang sudah sangat mencemaskan, sehingga presiden mengirim tim terpadu untuk mencari fakta, Wachyono hanya mengatakan, tidak semua wilayah di Papua yang bergolak atau ada tindak kekerasan. “Hanya beberapa wilayah yang ada gejolak, sementara wilayah lain aman dan kondusif kok,”tukasnya.
Wachyono juga mengatakan, bahwa situasi Puncak Jaya berangsur pulih. Aktivitas masyarakat mulai berjalan normal meski tetap waspada. “Puncak Jaya mulai aman,”singkatnya.

Mengenai pasukan Brimob yang didatangkan dari Kelapa Dua Depok, Wachyono, belum tiba di Puncak Jaya. “Cuaca yang ekstrem membuat pengiriman personil mengalami kendala, sehingga personil yang ada disana di optimalkan untuk menciptakan situasi yang ada,”katanya. (jir/cr-32/don/l03)

October 28, 2011 1

Penuturan Korban dan Saksi KRP III

Kongres Rakyat Papua III yang sudah digelar 19 Oktober 2011, meninggalkan luka dan trauma mendalam di bathin para korban dan mereka yang dikorbankan akibat tindakan arogansi monopoli kebenaran tunggal, serta mengabaikan dan mengorbankan nyawa, harkat dan martabat kemanusiaan.

Salah seorang massa kongres saat diamankan aparat
Cristianus Dogopia ( 22) mahasiswa semester V STFT Fajar Timur, anggota kongregasi Imam Imam Projo Jayapura harus dirawat di rumah sakit Dian Harapan karena tulang tangan kanannya retak. Saat ditemui Jumat( 28/10) siang di rumah Projo. Cris dalam keadaan terbalut tangan kanannya, dengan mata lebam, saat dirawat di rumah sakit, wajahnya bengkak merata sehingga terkesan tak ada perbedaan antara hidung dan pipi. Cris bercerita, saat kongres selesai dia berada di halaman rumah Sang Surya, dari jauh dia mengamati aparat melakukan penembakan, Dalam benaknya berpikir, kira kira kemana arah dan tujuan dari tembakan itu, rupanya tembakan aparat itu diarahkan ke atas, merata kepada semua peserta kongres. Pada pukul 15.30 atau jam 04.00 sore aparat lakukan penembakan itu serentak terdengar dari arah belakang Kampus, berikut dari Jalan Yakonde dan sepanjang jalan Sosiri padang bulan.

“ Karena arah tembakan aparat merata , peserta kongres diantaranya ada laki laki, perempuan dan warga yang hanya ingin melihat kongres. Ketika peserta berlari mencari tempat perlindungan yakni rumah- rumah dosen yang berada di luar lapangan kongres, saya tetap berdiri dan tidak terpengaruh dengan tembakan tembakan yang diaragkan aparat, namun saya kasihan dengan orang orang yang mencari perlindungan, hingga saya mengarahkan mereka dan menunjukkan satu rumah yang pintunya terbuka agar mereka masuk kesana, termasuk kandang ayam milik salah seorang dosen, saya arahkan ke kandang ayam sebagi tempat perlindungan dan saya berteriak dari jauh, tutup pintu dari dalam,” kenangnya.

“ Ketika saya berusaha melindungi seorang pria peserta kongres yang kedapatan ditangkap, dipukul hingga berdarah darah dan pingsan, saya bermaksud melindunginya agar tidak mendapatkan perlakuan yang lebih kasar lagi dari aparat, namun ketika akan melakukan itu, saya dipukul dibatang hidung , dan sempat menangkis pukulan aparat hingga mengenai tangan, setelahnya saya dibawah masuk ke dalam lapangan yang dipakai sebelumnya untuk kongres, disana ada kelompok besar orang yang ditangkap sambil berbaris, di suruh jongkok dan saya masuk dalam kelompok itu, dibawah ke Polda dalam keadaan berdarah darah bersama peserta kongres lainnya yang kondisinya sama dengan saya berkesimpah darah disekujur tubuh”.katanya.

Dia dipulangkan pada 20 oktober dan masuk rumah Sakit Dian Harapan untuk menjalani perawatan. Dari pemeriksaan yang dilakukan di RS. Dian Harapan, keterangan dokter menyatakan, tangan yang digunakannya melindungi peserta kongres yang pingsan itu retak hingga perlu perawatan. Dia juga bercerita saat diangkut ke Polda, mereka ditempatkan di lapangan tenis dan dikelompok kelompokan masing masing mahasiswa/ pelajar, perempua , laki laki, peserta kongres dan Petapa.

Mahasiswa STFT yang ditangkap dan sempat ditahan di Polda usai digelarnya KRP III berjumlah 5 orang , mereka berada pada posisi didatangi massa yang mau menyelamatkan diri, mau tidak mau demi kemanusiaan mereka harus melakukan perlindungan kepada massa yang mendatangi mereka, mereka tak luput dari tindak kekerasan aparat, bahkan seorang pastor Yan You ditodong dengan pistol sebanyak tiga kali oleh aparat yang berbeda diselang waktu yang berbeda pula.

Ditempat yang sama, Daud Wilin( 22) mahasiswa STFT dan Frater Imam Projo yang serumah dengan Cris Dogopia mengalami hal yang sama seperti rekannya Cris, dia ditendang dan dipukul dengan senjata tepat dipunggung dan tulang belakang, hingga gumpalan darah kotor mengumpal di pinggangnya, bahkan dia menuturkan, masih banyak mahasiswa STFT yang dikejar dan merasa rakut dan trauma melarikan diri ke hutan . Sampai keduanya ditemui di rumah projo Padang Bulan, nampak rasa trauma dan ketakutan terlihat diraut wajah dua frater Projo ini, keduanya mengaku, tidak tenang selalu awas dalam berbagai situasi, apalagi mendengar bunyi tembakan atau bunyi gaduh, hati bathin mereka masih terbawa dan terbayang peristiwa dimana keduanya mendapat perlakukan tidak manusiawi dari Aparat.*/don/l03)

October 28, 2011 0

‘Cap Makar’ Jangan Dijadikan Alasan

JAYAPURA – Pasca Kongres Rakyat Papua III yang berakhir jatuhnya korban jiwa, mendorong Lima Ketua Dewan Adat Papua buka suara, dengan mengeluarkan penyataan sikap. Intinya, mereka menyesalkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan aparat sehingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Mereka juga minta jangan stigma atau ‘cap makar’ atau separatis yang dialamatkan kepada orang Papua dijadikan alasan pembenaran untuk melakukan tindakan kekerasan. Lima perwakilan masyarakat Adat Papua itu, masing masing Ketua Dewan Adat Biak, Yan Pieter Yarangga, Ones Wanande Ketua Dewan Adat Mampta, Lemak Mabel \Ketua Dewan Adat wilayah Baliem, Yulius Hisage ketua Dewan Adat Hubula Lembah Baliem dan Izak Heselo Ketua Dewan Adat Hosolimo Kurima Wamena. Menurut mereka, betapapun hasil Kongres yang selesai digelar oleh aparat dinilai bertentangan dengan hukum di Indonesia, namun Dewan Adat Papua menilai tindakan represif yang berlebihan dan tidak manusiawai yang dilakukan aparat TNI – POLRI merupakan tindakan yang tak dapat ditolerir.

Kelima Perwakilan masyarakat Adat Papua ini dalam pernyataannya kepada Wartawan menyatakan, tindakan kekerasan kepada rakyat Papua peserta kongres yang dilakukan aparat bersenjata terhadap rakyat Papua tak bersenjata menunjukkan aparat keamanan sesungguhnya masih mempertahankan pola- pola lamanya, yang militeristik dalam merespon tuntutan Politik Masyarakat Papua. Seolah olah cap makar dan separatis yang dikenakan kepada orang Papua merupakan pembenaran bagi aparat keamanan untuk melakukan tindak kekerasan.

Kelima Dewan Adat Papua ini menyatakan, peristiwa pasca Kongres III Papua merupakan rangkaian dari kesekian kasus yang merenggut nyawa masyarakat adat Papua diatas Tanah leluhurnya, yang sampai pada hari ini tak pernah diusut, diungkap serta pelakunya dibawah ke pengadilan untuk diselesaikan secara adil oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Di lain pihak, masyarakat adat Papua selalu saja diseret dalam proses hukum dengan berbagai macam cara dan alasan yang faktanya adalah maraknya praktek impunitas yang masih dipertontonkan oleh negara terhadap rakyat Papua.

Berdasarkan pengalaman itulah, maka segenap masyarakat adat Papua menyatakan rasa dukanya yang mendalam terhadap masyarakat adat Papua yang menjadi korban dari insiden pasca Kongres III Rakyat Papua pada 19 Oktober 2011 lalu, dimana kejadian ini satu dari lembaran kelam panjang yang terus menerus menimpa masyarakat adat Papua sejak hadirnya Pemerintah Indonesia di Tanah Papua.

Kelima Perwakilan Masyarakat Adat Papua ini kepada wartawan mengemukakan bahwa sebagai masyarakat adat mereka sangat menyesalkan dan mengutuk keras tindakan brutalitas aparat dalam insiden pasca Kongres III Rakyat Papua yang dilakukan terhadap masyarakat adat Papua. Tindakan sama dilakukan terhadap Ondofolo Forkorus Yaboisembut dimana Ondofolo Forkorus diseret, dipukul, ditendang, dijemur dan mendapat caci makian, Menurut Lima Ketua Dewan Adat Papua ini, tindakan brutalitas aparat ini sangat merendahkan martbat kemanusiaan beliau, apalgi dalam proses beliau sebagi seorang Pemimpin adat/Ondofolo dan Ketua Dewan Adat Papua.

Para Ketua Dewan adat melihat insiden pasca Kongres merupakan satu dari sekian insiden lainnya yang terkait persoalan Politik Papua yang terus terulang dan menimpa masyarakat Adat Papua, kami berkeyakinan bahwa hal seperti ini akan mungkin terus terjadi dimasa yang akan datang, apabila akar persoalan yang melatarbelakangi berbagai aksi Politik masyarakat adat Papua tidak diselesaikan secara adil dan bermartabat.

Menurut kelima ketua Dewan adat, Kongres Rakyat Papua yang usai digelar semua berjalan aman karena antara para peserta kongres saling salam menyalami, setelah akan meninggalkan lapangan Kongres, semua peserta Kongres berjalan dengan tenang, dua jam kemudian aparat melakukan penyerangan dan membubarkan massa kongres yang tidak bersenjata dan tidak melakukan perlawanan, namun terus dikejar dan dianggap musuh, seharusnya aparat malu berhadapan denga masyarakat adat Papua yang tidak bersenjata dan melakukan perlawanan, justru kami menilai tindakan mengejar dan brutalitas aparat itulah yang disebut makar, ungkap mereka.

Dewan Adat mempertanyakan kembali surat ijin yang dikeluarkan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang resmi dikirimkan kepada Pantia Kongres dengan menugaskan Dirjen Otda Kemdagri untuk membuka dan menjadi Keynode Speaker pada KRP III di Auditorium Uncen Jayapura, dengan sepihak Pula Kemendagri memerintahkan membubarkan Kongres karena dinilai makar.

“Kalau Kami melakukan makar dengan adanya Bintang Kejora yang dibawakan dalam tarian, sesungguhnya itu bukan makar, yang dapat dikatakan makar, ketika bendera Bintang Kejora dipasang dan dinaikkan pada tiang dan ditancapkan saat Kongres, namun kenyataan itu tak terbukti,” ungkap mereka.

Para Ketua Dewan Adat juga menyingkung tempat pelaksanaan Kongres yang dilakukan di lapangan, dikatakan ini menunjukkan Pemerintah sudah tidak menghargai masyarakat Adat Papua dan dianggap tidak ada, “padahal kami ini datang untuk bicarakan hak hak dasar kami dalam negara ini yang terabaikan dan kami telah diusir keluar dan tidak diberi tempat layak dalam sebuah gedung sebagaimana permintaan kami untuk menempati gedung Auditorium dan GOR,”katanya.

Hal ini menujukkan Pemerintah, terutama Kemendagri terus melakukan pembohongan terhadap orang Papua, padahal mereka sendiri mengeluarkan ijin resmi bahwa Kongres Rakyat Papua III boleh dilaksanakan, lantas kemudian mereka juga melarang dan merintahkan aparat melakukan penangkapan. (Ven/don/l03)

October 28, 2011 0

JFK, Indonesia, CIA dan Freeport

by Ismail Asso on Friday, 28 October 2011 at 01:18

FROM:Satrio Arismunandar

Salam kebangsaan yg terhina,

Akhir tahun 1996, sebuah tulisan bagus oleh Lisa Pease yang dimuat dalam majalah Probe. Tulisan ini juga disimpan dalam National Archive di Washington DC. Judul tulisan tersebut adalah “JFK, Indonesia, CIA and Freeport.”

Walau dominasi Freeport atas gunung emas di Papua dimulai sejak tahun 1967, namun kiprahnya di negeri ini sudah dimulai beberapa tahun sebelumnya. Dalam tulisannya, Lisa Pease mendapatkan temuan jika Freeport Sulphur, demikian nama perusahaan itu awalnya, nyaris bangkrut berkeping-keping ketika terjadi pergantian kekuasaan di Kuba tahun 1959.

Saat itu Fidel Castro berhasil menghancurkan rezim diktator Batista. Oleh Castro, seluruh perusahaan asing di negeri itu dinasionalisasikan. Freeport Sulphur yang baru saja hendak melakukan pengapalan nikel produksi perdananya terkena imbasnya. Ketegangan terjadi. Menurut Lisa Pease, berkali-kali CEO Freeport Sulphur merencanakan upaya pembunuhan terhadap Castro, namun berkali-kali pula menemui kegagalan.

Ditengah situasi yang penuh ketidakpastian, pada Agustus 1959, Forbes Wilson yang menjabat sebagai Direktur Freeport Sulphur melakukan pertemuan dengan Direktur pelaksana East Borneo Company, Jan van Gruisen. Dalam pertemuan itu Gruisen bercerita jika dirinya menemukan sebuah laporan penelitian atas Gunung Ersberg (Gunung Tembaga) di Irian Barat yang ditulis Jean Jaques Dozy di tahun 1936. Uniknya, laporan itu sebenarnya sudah dianggap tidak berguna dan tersimpan selama bertahun-tahun begitu saja di perpustakaan Belanda. Van Gruisen tertarik dengan laporan penelitian yang sudah berdebu itu dan membacanya.

Dengan berapi-api, Van Gruisen bercerita kepada pemimpin Freeport Sulphur itu jika selain memaparkan tentang keindahan alamnya, Jean Jaques Dozy juga menulis tentang kekayaan alamnya yang begitu melimpah. Tidak seperti wilayah lainnya diseluruh dunia, maka kandungan biji tembaga yang ada disekujur tubuh Gunung Ersberg itu terhampar di atas permukaan tanah, jadi tidak tersembunyi di dalam tanah. Mendengar hal itu, Wilson sangat antusias dan segera melakukan perjalanan ke Irian Barat untuk mengecek kebenaran cerita itu. Di dalam benaknya, jika kisah laporan ini benar, maka perusahaannya akan bisa bangkit

kembali dan selamat dari kebangkrutan yang sudah di depan mata.

Selama beberapa bulan, Forbes Wilson melakukan survey dengan seksama atas Gunung Ersberg dan juga wilayah sekitarnya. Penelitiannya ini kelak ditulisnya dalam sebuah buku berjudul The Conquest of Cooper Mountain. Wilson menyebut gunung tersebut sebagai harta karun terbesar yang untuk memperolehnya tidak perlu menyelam lagi karena semua harta karun itu telah terhampar di permukaan tanah. Dari udara, tanah disekujur gunung tersebut berkilauan ditimpa sinar matahari.

Wilson juga mendapatkan temuan yang nyaris membuatnya gila. Karena selain dipenuhi bijih tembaga, gunung tersebut ternyata juga dipenuhi bijih emas dan perak!! Menurut Wilson, seharusnya gunung tersebut diberi nama GOLD MOUNTAIN, bukan Gunung Tembaga. Sebagai seorang pakar pertambangan, Wilson memperkirakan jika Freeport akan untung besar dalam waktu tiga tahun sudah kembali moda Pimpinan Freeport Sulphur ini pun bergerak dengan cepat. Pada 1 Februari 1960, Freeport Sulphur meneken kerjasama dengan East Borneo Company untuk mengeksplorasi gunung tersebut.

Namun lagi-lagi Freeport Sulphur mengalami kenyataan yang hampir sama dengan yang pernah dialaminya di Kuba. Perubahan eskalasi politik atas tanah Irian Barat tengah mengancam. Hubungan Indonesia dan Belanda telah memanas dan Soekarno malah mulai menerjunkan pasukannya di Irian Barat.

Tadinya Wilson ingin meminta bantuan kepada Presiden AS John Fitzgerald Kennedy agar mendinginkan Irian Barat. Namun ironisnya, JFK malah spertinya mendukung Soekarno. Kennedy mengancam Belanda, akan menghentikan bantuan Marshall Plan jika ngotot mempertahankan Irian Barat. Belanda yang saat itu memerlukan bantuan dana segar untuk membangun kembali negerinya dari puing-puing kehancuran akibat Perang Dunia II terpaksa mengalah dan mundur dari Irian Barat.

Ketika itu sepertinya Belanda tidak tahu jika Gunung Ersberg sesungguhnya mengandung banyak emas, bukan tembaga. Sebab jika saja Belanda mengetahui fakta sesungguhnya, maka nilai bantuan Marshall Plan yang diterimanya dari AS tidak ada apa-apanya dibanding nilai emas yang ada di gunung tersebut.

Dampak dari sikap Belanda untuk mundur dari Irian Barat menyebabkan perjanjian kerjasama dengan East Borneo Company mentah kembali. Para pemimpin Freeport jelas marah besar. Apalagi mendengar Kennedy akan menyiapkan paket bantuan ekonomi kepada Indonesia sebesar 11 juta AS dengan melibatkan IMF dan Bank Dunia. Semua ini jelas harus dihentikan!

Segalanya berubah seratus delapan puluh derajat ketika Presiden Kennedy tewas ditembak pada 22 November 1963. Banyak kalangan menyatakan penembakan Kennedy merupakan sebuah konspirasi besar menyangkut kepentingan kaum Globalis yang hendak mempertahankan hegemoninya atas kebijakan politik di Amerika.

Presiden Johnson yang menggantikan Kennedy mengambil sikap yang bertolak belakang dengan pendahulunya. Johnson malah mengurangi bantuan ekonomi kepada Indonesia, kecuali kepada militernya. Salah seorang tokoh di belakang keberhasilan Johnson, termasuk dalam kampanye pemilihan presiden AS tahun 1964, adalah Augustus C.Long, salah seorang anggota dewan direksi Freeport.

Tokoh yang satu ini memang punya kepentingan besar atas Indonesia. Selain kaitannya dengan Freeport, Long juga memimpin Texaco, yang membawahi Caltex (patungan dengan Standard Oil of California). Soekarno pada tahun 1961 memutuskan kebijakan baru kontrak perminyakan yang mengharuskan 60persen labanya diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Caltex sebagai salah satu dari tiga operator perminyakan di Indonesia jelas sangat terpukul oleh kebijakan Soekarno ini.

Augustus C.Long amat marah terhadap Soekarno dan amat berkepentingan agar orang ini disingkirkan secepatnya. Mungkin suatu kebetulan yang ajaib. Augustus C.Long juga aktif di Presbysterian Hospital di NY dimana dia pernah dua kali menjadi presidennya (1961-1962). Sudah bukan rahasia umum lagi jika tempat ini merupakan salah satu simpul pertemuan tokoh CIA.

Lisa Pease dengan cermat menelusuri riwayat kehidupan tokoh ini. Antara tahun 1964 sampai 1970, Long pensiun sementara sebagai pemimpin Texaco. Apa saja yang dilakukan orang ini dalam masa itu yang di Indonesia dikenal sebagai masa yang paling krusial.

Pease mendapatkan data jika pada Maret 1965, Augustus C.Long terpilih sebagai Direktur Chemical Bank, salah satu perusahaan Rockefeller. Augustus 1965, Long diangkat menjadi anggota dewan penasehat intelejen kepresidenan AS untuk masalah luar negeri. Badan ini memiliki pengaruh sangat besar untuk menentukan operasi rahasia AS di Negara-negara tertentu. Long diyakini salah satu tokoh yang merancang kudeta terhadap Soekarno, yang dilakukan AS dengan menggerakkan sejumlah perwira Angkatan Darat yang disebutnya sebagai Our Local Army Friend.

Salah satu bukti sebuah telegram rahasia Cinpac 342, 21 Januari 1965, pukul 21.48, yang menyatakan jika kelompok Jendral Suharto akan mendesak angkatan darat agar mengambil-alih kekuasaan tanpa menunggu Soekarno berhalangan. Mantan pejabat CIA Ralph Mc Gehee juga pernah bersaksi jika hal itu benar adanya.

Awal November 1965, satu bulan setelah tragedi terbunuhnya sejumlah perwira loyalis Soekarno, Forbes Wilson mendapat telpon dari Ketua Dewan Direktur Freeport, Langbourne Williams, yang menanyakan apakah Freeport sudah siap mengekplorasi gunung emas di Irian Barat. Wilson jelas kaget. Ketika itu Soekarno masih sah sebagai presiden Indonesia bahkan hingga 1967, lalu darimana Williams yakin gunung emas di Irian Barat akan jatuh ke tangan Freeport?

Lisa Pease mendapatkan jawabannya. Para petinggi Freeport ternyata sudah mempunyai kontak dengan tokoh penting di dalam lingkaran elit Indonesia. Mereka adalah Menteri Pertambangan dan Perminyakan Ibnu Soetowo dan Julius Tahija. Orang yang terakhir ini berperan sebagai penghubung antara Ibnu Soetowo dengan Freeport. Ibnu Soetowo sendiri sangat berpengaruh di dalam angkatan darat karena dialah yang menutup seluruh anggaran operasional mereka.

Sebab itulah, ketika UU no 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang draftnya dirancang di Jenewa-Swiss yang didektekan Rockefeller, disahkan tahun 1967, maka perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani Suharto adalah Freeport!. Inilah kali pertama kontrak pertambangan yang baru dibuat. Jika di zaman Soekarno kontrak-kontrak dengan perusahaan asing selalu menguntungkan Indonesia, maka sejak Suharto berkuasa, kontrak-kontrak seperti itu malah merugikan Indonesia.

Untuk membangun konstruksi pertambangan emasnya itu, Freeport mengandeng Bechtel, perusahaan AS yang banyak mempekerjakan pentolan CIA. Direktur CIA John McCone memiliki saham di Bechtel, sedangkan mantan Direktur CIA Richards Helms bekerja sebagai konsultan internasional di tahun 1978.

Tahun 1980, Freeport menggandeng McMoran milik “Jim Bob” Moffet dan menjadi perusahaan raksasa dunia dengan laba lebih dari 1,5 miliar dollar AS pertahun.

Tahun 1996, seorang eksekutif Freeport-McMoran, George A.Maley, menulis sebuah buku berjudul “Grasberg” setelab 384 halaman dan memaparkan jika tambang emas di Irian Barat itu memiliki deposit terbesar di dunia, sedangkan untuk bijih tembaganya menempati urutan ketiga terbesar didunia.

Maley menulis, data tahun 1995 menunjukkan jika di areal ini tersimpan cadangan bijih tembaga sebesar 40,3 miliar dollar AS dan masih akan menguntungkan 45 tahun ke depan. Ironisnya, Maley dengan bangga juga menulis jika biaya produksi tambang emas dan tembaga terbesar di dunia yang ada di Irian Barat itu merupakan yang termurah di dunia!!

Istilah Kota Tembagapura itu sebenarnya menyesatkan dan salah. Seharusnya EMASPURA. Karena gunung tersebut memang gunung emas, walau juga mengandung tembaga. Karena kandungan emas dan tembaga terserak di permukaan tanah, maka Freeport tinggal memungutinya dan kemudian baru menggalinya dengan sangat mudah. Freeport sama sekali tidak mau kehilangan emasnya itu dan membangun pipa-pipa raksasa dan kuat dari Grasberg-Tembagapura sepanjang 100 kilometer langsung menuju ke Laut Arafuru dimana telah menunggu kapal-kapal besar yang akan mengangkut emas dan tembaga itu ke Amerika. Ini sungguh-sungguh perampokan besar yang direstui oleh pemerintah Indonesia sampai sekarang!!!

Kesaksian seorang reporter CNN yang diizinkan meliput areal tambang emas Freeport dari udara. Dengan helikopter ia meliput gunung emas tersebut yang ditahun 1990-an sudah berubah menjadi lembah yang dalam. Semua emas, perak, dan tembaga yang ada digunung tersebut telah dibawa kabur ke Amerika, meninggalkan limbah beracun yang mencemari sungai-sungai dan tanah-tanah orang Papua yang sampai detik ini masih saja hidup bagai di zaman batu.

Freeport merupakan ladang uang haram bagi para pejabat negeri ini, yang dari sipil maupun militer. Sejak 1967 sampai sekarang, tambang emas terbesar di dunia itu menjadi tambang pribadi mereka untuk memperkaya diri sendiri dan keluarganya. Freeport McMoran sendiri telah menganggarkan dana untuk itu yang walau jumlahnya sangat besar bagi kita, namun bagi mereka terbilang kecil karena jumlah laba dari tambang itu memang sangat dahsyat. Jika Indonesia mau mandiri, sektor inilah yang harus dibereskan terlebih dahulu.

Sumber : Blog Media Kata

October 28, 2011 0

Presiden: Papua Diselesaikan dengan Pendekatan Kesejahteraan

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan, dalam menyelesaikan gejolak di Papua dan Papua Barat pemerintah menempuh pendekatan kesejahteraan, bukan pendekatan keamanan. Pendekatan itu dilakukan sejak Yudhoyono dipercaya memimpin negeri ini setelah menang dalam pemilu tahun 2004.

Hal itu diutarakan Presiden Yudhoyono di Istana, Jakarta, Kamis (27/10), saat membuka sidang kabinet paripurna pertama setelah perombakan kabinet dan pelantikan sejumlah menteri, 19 Oktober lalu. Presiden menjelaskan, dalam 100 hari program Kabinet Indonesia Bersatu Jili I ia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 54/2004 tentang Majelis Rakyat Papua.

“Intinya, untuk keadilan, kemajuan dan kesejahteran warga di Papua dan Papua Barat,” kata Presiden. Menurut Presiden, sejak tujuh tahun lalu sudah banyak hal dilakukan pemerintah untuk warga Papua dan Papua Barat. Dana desentralisasi fiskal, kata Presiden, dari tahun ke tahun terus meningkat. Ada pula program PNPM Mandiri dan percepatan pembangunan Papua/Papua Barat.

Selain itu, kata Presiden, pemerintah menyiapkan dan menyusun satu unit kerja untuk mempercepat pembangunan di Papua dan Papua Barat. Semua itu dilakukan dalam kerangka menjalankan otonomi khusus dengan sungguh-sungguh demi keadilan dan kemajuan warga Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. (DOR)

October 27, 2011 0

Secretary Hillary Clinton and Faleomavaega on Papuan political prisoners

This video contains footage of a conversation between Congressman Faleomavaega and Secretary of State Hilary Clinton about political
prisoners in West Papua. The conversation happens right after Clinton’s testimony about Afghanistan and Pakistan. Clinton promises
to work with Faleomavaega on the issue.

http://foreignaffairs.house.gov/hearings_livestream.asp

October 27, 2011

Rudd called on to launch Indon inquiry

1) Rudd called on to launch Indon inquiry

2) Legislator Proposes Jusuf Kalla to Lead Papua Peace Process

3) House slams SBY over Papua violence; demand dialogue

4) Papuan activists lobbying Australian government

5) Australia criticised for Freeport inaction

6) Footage of violent Papuan crackdown emerges

7) Parliamentarians group says NZ should review its community

8) Officials deny Papua alert status

9) Solving ‘the Papuan problem’ or Papua’s problems?

————————————————–

http://news.ninemsn.com.au/national/8366263/rudd-called-on-to-launch-indon-inquiry

1) Rudd called on to launch Indon inquiry

By Victoria Bruce

15:35 AEST Thu Oct 27 2011

October 27, 2011 0

Rector of ‘Fajar Timur’ Catholic School of Philosophy & Theology & Provincial of Franciscan Friars in West Papua, Indonesia, in regards to the recent violence affecting their communities

unofficial English translation of the media statement published yesterday (26/10) by the Rector of “Fajar Timur” Catholic School of Philosophy and Theology and the Provincial of the Franciscan Friars in West Papua, Indonesia, in regards to the recent violence affecting their communities

“WHAT THE CIVITAS ACADEMICA OF ‘FAJAR TIMUR’ SCHOOL OF PHILOSOPY AND THEOLOGY

HAVE EXPERIENCED AND SEEN POST THE THIRD PAPUAN CONGRESS”

1. Wednesday, 19 October 2011, around 9 am, the police, Brimob and the Indonesian army were on guard equipped with armoured vehicle, trucks, along Sosiri Street, Yakonde Street even at the back of “Fajar Timur” School of Philosophy and Theology (STFT). Within those streets the Catholic mission compound is located, including St Paul’s Secondary School and its teachers’ residence, “Nur Jaya” girls’ dormitory, JMJ nuns’ house, staff residence, “Sang Surya” Franciscan friary, “Tunas Harapan” Catholic dormitory, Zakheus football field (where the gathering spot of the congress), Seminary of John Vianney, “Tauboria” dormitory, Inter-diocesan seminary, the campus of Fajar Timur School of Philosophy and Theology, residence of priest staff, a chapel, a dinning hall and other facilities. The deployment of troops without any prior notice to the school made us worried and suspected that the situation would have turned into chaos and we would have been trapped in such circumstances. Therefore, around 10 am, we asked our staff to go home.

2. Around 11 am, a unit of Indonesian army with heavy guns entered the campus and dormitories (the inter-diocesan seminary) from the hill at the back of the campus. The troops entered our property without asking any permission. They took rest in a multi-purposed hut. Some students gave reactions to them and asked them not to enter the seminary and campus area. So they then left and went back to the hill.

3. Around 3.30 pm some members of the security services entered the dormitories searching for the participants of the Papuan congress who were running for safety. The security services entered the dormitories of the brothers from the Diocese of Agats. They broke the doors of the study room and bed rooms at the front side, entered and ransacked the computer room while saying, “Take that computer for evidence.” While window glasses were destroyed, another voice said, “Don’t do it. This is the mission complex.” The brothers from the Diocese of Agats were terrified and lying face down hiding at the front room. A few congress participants who took refuge in the bathrooms were arrested. A harsh voice said, “Run?…get shot!” When the security services wanted to ransack the room at the back where students were hiding, an instruction came out saying, “Enough! Enough! Stop! Back off!” then silence. After waiting for a while, those who were hiding, got out and ran away to the residence of priest staff. When they got there, they realised that one of them was shocked and could not move from his hiding place.

4. Meanwhile, inside the staff’s study room, Father John Jehuru OSA, Associate Dean and the Rector of Interdiocesan Seminary was stunned when a bullet penetrated his window. He was monitoring the chaos happening in Zakheus football field around 3.30 pm. The bullet razed his glass louvers and curtain, hit the wall, before dropped into a study desk. The bullet and Father John were only separated for about 50-75 cms. The crumbs of the bullet were found.

5. The security services also entered other dormitories. In the dormitories of the brothers of the Diocese of Manokwari-Sorong, while searching for participants of the congress, they said, “Is it a mission house? Where are those idiot priests? Why priests hide criminals?”

In the dormitory of the brothers of the Archdiocese of Merauke, the security services arrested Agus Alua, a student, who was standing outside when the security services came in. We found a bullet pierced a window but we do not know from which direction the bullet came from. The security services came from the back of the campus with shooting. However, we do not know whether they were the same troops that came ealier at 11 am or not.

6. Meanwhile in the staff residence, the troops were chasing the participants and threw tear gas. One of the troops entered and found the resident, a woman, lying face down and hiding under the bed. He asked, “Who are you?” and the woman answered, “I’m the resident here!”. “Get out, don’t be afraid” said the security. She came out and wiped her soured eyes saying, “I’m not afraid of you but of your bullets and tear gas”. Then he walked away.

7. In “Sang Surya” Franciscan friary, many participants took refuge. Mr Forkorus Yaboisembut (the Chair of the Papuan Customary Council) and Dominikus Sorabut, now suspects detained in the police custody, were taking rest after the congress was closed. Father Gonsa Saur OFM, the head of the friary, was taken by surprised when he heard a shooting. He put his Franciscan habit on and came out standing at the stairs that connect the first and the second floor of the friary. Three members of the security forces and some others with plain clothes forced to enter the second level of the house but Father Gonsa denied them. He saw the security services with plain clothes sneaked into the dining room and the front room. They were carrying big guns and pistols. Due to the heavy pressure from the security forces, finally Father Gonsa had to ask those who were hiding to come out. While some of them came out, some others stayed hidding for safety. Father Gonsa asked the security, “You can take them, but don’t beat them.” In front of him, they were not beaten up but once they were out at the road, some of the security services beat them.

Six members of the security forces in plain clothes dragged Mr Yaboisembut and yelled at him. A woman was dragged too out of the friary. One of the security forces tried to penetrate the second level but Father Gonsa asked him to come down. About ten people surrendered but we do not know their identities. They were told to walk by squatting. There were three women among them. Outside the building, many security forces with or without uniform were hanging around with heavy weapons.

8. In John Maria Vianey’s Seminary of the Diocese of Jayapura, many participants were hiding for safety. The security services searched for the participants and found Father Yan You, the head of the seminary. Three members of the security forces pointed his gun at Father Yan’s head one by one. They said, “You hide them.” He answered, “Kill me, shot me, come on.” Then they smashed the door, entered the room and took those who were hiding. Meanwhile, the brothers convened the participants at the hall. The brothers gave up their bedrooms for the participants for hiding. The brothers put their priest uniform on and protect the participants of the congress but when the security forces entered, some of the participants surrendered and they were taken away. The brothers told the security not to be cruel with the participants. One of the brothers, who tried to help those who were shot, got beaten with a rifle butt on his hand until it was fractured and with a rubbler baton on his nose until it was bleeding. He had been arrested and detained at the Papua police custody overnight before released on the following day. He is being treated at the intensive care unit at the local hospital.

9. When the security forces persecuted the crowd and members of the security guards of the Papuan Customary Council (Penjaga Tanah Papua), these people ran through the back of the library and tried to enter the staff room. But they could not make it because it was locked. So they broke two pieces of glass louvers. They ran to the hill but then were stopped with shootings coming from the top of the hill. So they went back to the bushes where they had come from.

Because of this incidence, the “Yerusalem Baru” inter-diocesan seminary and “Fajar Timur” School of Philosophy and Theology were physically and non-physically damaged:
1. 7 doors were ruined, 2 computer units missing, 2 trophies crushed, 2 chairs were broken, 2 sickles and 1 knife were missing, pots of flowers scattered. Window glasses of the dormitory of the Diocese of Merauke was razed with bullet, 2 pieces of glasses louvers of the staff room were smashed, 1 window glass of the staff room was pierced by bullet, window glasses of the seminary office demolished.

2. One student is being treated in hospital because his face was swollen so there was no difference between his nose and his cheeks.

3. The brothers remain terrified and worried. They are traumatized because the security services have acted inhumanely.

In regards to this incidence:
1. We do not ask for compensation for the damaged or missing facilities. The violent acts of the security forces have destroyed the facilities and also infused fear and anxiety among the civitas academica of “Fajar Timur” School of Philosophy and Theology. The building and window glasses can be replaced but it takes a long time to heal fear and anxiety.

2. We do not ask for compensation for the medical treatment for the brother who is in hospital.

3. We firmly reject any repressive means to deal with issues because such violent act only undermines the human dignity of victims and perpetrators.

4. We are deeply concerned that our campus, which is entitled to academic freedom, was penetrated by heavily armed security forces without any permission or prior notice.

5. We regret that the monopoly of truth by the security forces who assumed the brothers had done something wrong by providing assylums for those who were persecuted by the security forces. We affirm that such an assylum was provided on the basis of the universal humanitarian principle, namely when a person is exposed to a life-threatening situation, s/he has to be given protection and defence. Therefore, the protection provided for the participants of the congress who tried to take refuge from the persecution and threats from the security forces was solely based on the humanitarian principle rather than any political interests.

6. We appeal to the Indonesian Human Rights Commission (KOMNAS HAM) to investigate the violent incidence post congress to look at how serious human rights abuses have occurred.

7. Based on the government’s commitment, as expressed by President Susilo Bambang Yudhoyono during his address to the nation on 16 August 2011, namely “dealing Papua with heart,” we support a dialogue to be done between Jakarta and Papua. This dialogue is highly important not only to stop violence but also to prevent any recurrence of violent acts in Papua. We ask all parties of good will to push the idea of dialogue between Jakarta and Papua.

8. We ask for supports and solidarity from the members of the Catholic Church around the world to pray and support the implementation of dialogue between Jakarta and Papua for peace of Papua. Because only through dialogue, issues that underpin conflicts in Papua can be identified and proper solutions can also be found without resorting to violence and bloodshed.

Jayapura, 26 October 2011

Rector of “Fajar Timur” STFT The Provincial of the Franciscans Order in Papua

Father Dr. Neles Tebay, Pr Father Gabriel Ngga OFM, Lic Theol.

October 27, 2011 0