Aparat Dinilai Salah Tangkap

JAYAPURA- Sementara itu, Socratez Sofyan Yoman dalam press releasenya yang diterima Bintang Papua menilai penangkapan yang dilakukan aparat gabungan TNI/Polri pada tanggal 31 Agustus 2011, salah sasaran, sebab yang ditangkap adalah masyarakat sipil yang ditangkap bukan pelaku pembakaran mobil di Skyline pada 6 Juli 2011 dan pelaku pembunuhan masyarakat sipil di Nafri, 1 Agustus 2011. “ Ini upaya-upaya aparat Negara untuk mengintimidasi, meng-kriminalisasi Gereja Baptis Papua yang selama ini dengan konsisten dan konseskwen menyuarakan penderitaan umat dan melawan kekerasan dan ketidakadilan di Tanah Papua. Kami sudah bertemu dengan dua orang yang ditahan pada tanggal 31 Agustus 2011 di ruang tahanan Polresta Jayapura dan mereka yang disangkakan pelaku ini mengaku kepada saya bahwa mereka tidak terlibat dan mereka dipaksa untuk mengaku sebagai pelaku. Tetapi, kami dari pihak Gereja tidak mau membuka semua laporan kami dan kami akan mengumumkan laporan kami secara resmi kepada publik minggu depan,jelasnya.

Pertanyaan kami adalah apakah dua orang yang dipaksa mengaku pelaku ini mempunyai kemampuan untuk membunuh empat orang dan melukai hampir delapan orang di Nafri pada 1 Agustus 2011? Bagaimana penyerangan dan pembunuhan dengan teknik yang cepat dan rapi itu dilakukan oleh dua orang sipil ini? Logikanya ialah dua orang ini bisa ditangkap oleh banyak orang penumpang yang ada di dalam mobil waktu penyerangan itu? Tidak susah dari banyak orang penumpang itu untuk menghadapi dua orang ini?

Saya sampaikan kepada aparat keamanan mencari dan menangkap pelaku yang sesungguhya. Orang Tak dikenal (OTK) itu harus dicari dan ditangkap bukan rakyat kecil yang dikambinghitamkan. Sandiwara dan rekayasa seperti ini harus dihentikan, karena hanya menghancurkan wibawa Pemerintah dan aparat keamanan itu sendiri di mata publik Indonesia dan masyarakat Internasional. Aparat telah gagal mengayomi rakyatnya. Aparat keamanan sedang berperang melawan rakyatnya sendiri. Aparat keamanan sedang berperang dengan OTK. OTK itu siapa? OTK itu dari mana? OTK itu ada di mana?

Saya juga sangat heran kepada perilaku aparat keamanan. Bagaimana datang menangkap masyarakat sipil dengan perlengkapan senjata lengkap. Dan yang paling menakutkan adalah dua mobil datang dengan orang-orang memakai topeng. Maksud apa dan mengapa harus memakai topeng? Apakah yang menggunakan topeng ini bisa dikategorikan Orang-Orang Tak di Kenal (OTK) itu???

Perilaku aparat yang sangat tidak terpuji. Sikap yang sangat memalukan. Maaf, Anda sekalian, aparat keamanan, Anda tidak akan menghentikan suara Gereja Baptis Papua. Kami tidak sendirian di Tanah ini. Kami tidak sendirian di planet ini. Umat Tuhan di planet ini sedang melihat dan menyaksikan apa yang Anda lakukan di atas Tanah Papua ini.

Kami harap dan kami minta kepada aparat keamanan bebaskan dua orang sipil yang ditahan itu. Jangan menyakiti dan melukai hati nurani umat Tuhan.

Saya menutup press release ini dengan mengutip pengakuan aparat kepolisian bahwa mereka mengalami kesulitan untuk menangkap pelaku.

“Polisi tidak memiliki saksi sehingga kesulitan mengungkap pelaku kekerasan karena tidak ada saksi. Kita mau dapat informasi dari mana kalau tidak ada saksi. Kalau pun ada yang tahu peristiwa tersebut, tapi tidak mau memberikan kesaksiannya karena takut terhadap pelaku. Kita ketahui itu faktor-faktor luar yang menyebabkan pihak kepolisian kewalahan mengungkap pelaku kekerasan beruntun di kota Jaya dua bulan terakhir ini” ( Kabid. Humas Polda Papua, Kombes Polisi Wachyono, 27 Agustus 2011, di Hotel Aston Jayapura).

Aparat keamanan lebih mudah dan gampang menangkap penduduk sipil karena memang misi dan tujuan Pemerintah Indonesia ada di menduduki Papua adalah menjajah secara ekonomi, politik, keamanan dan pemusnahan etnis Melanesia secara sistematis, terprogram dan struktural.

Kekerasan, Kejahatan dan rekayasa, ketidakadilan, penindasan, diskriminasi dan eksploitasi seperti yang terjadi terhadap umat Tuhan atas nama keamanan Negara di Tanah Papua tidak bisa dibiarkan dan tidak bisa ditoleransi. Kehormatan dan integritas umat manusia harus dijaga.

Semua pihak, ada di Tanah Papua, kita bersama-sama hidup saling menghormati dan menjaga Papua sebagai rumah kita. Kita harus melawan kekerasan dan ketikadilan. Kejahatan terhadap kemanusiaan harus dilawan di atas Tanah ini.(*/don/l03)

BintangPapua.com, Jumat, 02 September 2011 17:10

September 2, 2011 1

Penolakan Pihak OPM ‘Dimentahkan’

JAYAPURA—Pernyataan Ketua Dewan Tertinggi Revolusi OPM, Lambertus Pekikir yang menolak Kongres Rakyat Papua III dan cenderung menyepakati Referendum yang dilakukan International Lawyers for West Papua (ILWP) untuk menggugat PEPERA 1969 di Mahkamah Internasional, ditanggapi dingin Penanggungjawab Kongres Rakyat Papua III Selpius Bobbi ketika dihubungi di Jayapura, Jumat (2/9). Dia menegaskan, pihaknya menerima dan menghargai pernyataan yang disampaikannya sebagai bagian dari demokrasi. Tapi Kongres Rakyat Papua III tetap jalan sesuai agenda yakni di Jayapura pada 16-19 Oktober 2011. Pernyataan Lambertus Pekikir tersebut bukan mewakili TPN/OPM. Pasalnya, struktur organisasi TPN/OPM belum tertata rapi. Tapi apabila stukturnya telah ditata rapi dan ternyata Panglima Tertinggi TPN/OPM mengatakan menolak rencana Kongres Rakyat Papua III itu sah sah saja.

Menurutnya, sayap sayap perjuangan dan pergerakan rakyat Papua Barat terdiri dari sayap sipil, sayap diplomasi dan sayap militer. Kongres Rakyat Papua III adalah konsolidasi sipil. Apabila Lambertus Pekikir merasa perjuangan rakyat Papua penting dan bermanfaat bagi masa depan Papua dia juga bisa melakukan konsolidasi diri.

Dia mengatakan, Lambertus Pekikir sejatinya harus memberikan apresiasi bahwa sipil terus berjuang dan bukan diam. “Kami juga tak mengganggu agenda yang mereka usung. Jadi sama sama menghargai agar penegakan kebenaran dan keadilan berjalan secara baik,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Umum Badan Otorita Adat Sentani Franzalbert Joku menyatakan, rencana menggelar suatu pertemuan akbar dalam bentuk apapun untuk membahas kepentingan masyarakat Papua bukanlah sesuatu hal yang gampang atau bisa dilakukan secara sepihak oleh para kelompok yang mewakili aliran tertentu.

Menurutnya, pertemuan seperti itu bila dipandang perlu harus melibatkan seluruh stakeholders (pemangku kepentingan) dan dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai hukum yang berlaku di negara ini dan seizin pemerintah pusat dengan Term of Reference (TOR) dan dasar hukum yang jelas dan minimal disepakati semua pihak.

“Diluar dari ini semuanya akan jadi sia sia dan counter productive bagi siapa saja,” ungkapnya. (mdc/don/l03)

BintangPapua.com, Jumat, 02 September 2011 17:10

September 2, 2011 0

OPM Tolak Rencana Kongres Papua III

JAYAPURA–Ketua Dewan Tertinggi Revolusi Organisasi Papua Merdeka, Lambertus Pekikir, mengatakan, Organisasi Papua Merdeka menolak rencana pelaksanaan kongres Papua III di Jayapura, yang akan digelar dari tanggal 16 hingga 19 Oktober 2011 mendatang. Kabarnya Kongres tersebut bakal didukung Presidium Dewan Papua, Yepena (Youth Papua National Authority), West Papua National for Leader Nation, dan Bintang 14 Melanesia Barat. “Kami dari markas besar OPM menolak tegas segala bentuk kongres maupun dialog yang bertujuan untuk membicarakan krisis Papua,” katanya Kamis (1/9).

Ia menegaskan, persoalan Papua harus dituntaskan melalui mekanisme internasional. Kongres tersebut tidak akan berarti apa-apa dan hanya akan menyisahkan kekecewaaan mendalam. “Masalah Papua sudah diserahkan pada mekanisme, tidak ada alasan untuk membuat kongres lanjutan dari kongres dua dulu,” tegasnya. Ia mengajak rakyat Papua agar tidak terpancing pada isu menyesatkan yang bertujuan sempit. “Kami menolak tegas, kalau kongres itu jadi, OPM tetap tidak akan mendukung,” ujar Pekikir.

Tema kongres tersebut adalah ‘Mari Kita Menegakkan Hak-hak Dasar Orang Asli Papua di Masa Kini dan Masa Depan’. Kongres Papua III sebagai lanjutan dari Kongres Papua II tahun 2000 yang juga membahas aspirasi murni dan hak-hak dasar orang asli Papua.

Rencananya kongres tersebut akan mengundang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai keynote speaker. Sedangkan agenda kongres antara lain membicarakan soal kesejahteraan, hak masyarakat Papua, dan penataan Papua ke depan. “Sudah berulang kali masalah Papua dibicarakan dalam pertemuan-pertemuan, tapi tidak ada hasilnya, kami dari markas besar juga tidak melihat ada itikad baik dalam kongres tersebut, jangan hanya ini merupakan skenario yang sama yang kemudian membuat rakyat makin sengsara,” ucapnya.

Menurutnya, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) International Lawyer for West Papua (ILWP) di London, Inggris, awal Agustus kemarin telah secara sah memutuskan masalah Papua bukan sesuatu yang sepele.

KTT dengan tema West Papua: the Road to Freedom itu digelar oleh dua lembaga solidaritas Papua – Free West Papua Campaign dan International Lawyers for West Papua – di Oxford, 2 Agustus. Sekurangnya 15 warga Papua di luar negeri mengikuti konferensi yang membahas proses integrasi tahun 1969 yang bermasalah secara hukum dan politik. “Semua sudah diputuskan disana, putusannya antara lain menyiapkan jalan bagi kemerdekaan, jadi tidak ada lagi kongres atau dialog,” katanya

” Dikatakan, pilihan utama untuk menyelesaikan problem Papua yakni dengan menggelar Referendum, bukan dengan kongres. (jer/don/l03)

Kamis, 01 September 2011 16:34
BintangPapua.com

September 1, 2011 5

Dicurigai OPM, 13 Orang Ditangkap di Perbukitan Skyland

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Wachayono saat menunjukkan sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan aparat saat penyergapan 13 orang yang dicurigai sebagai anggota TPN/OPM di perbukitan skyland, Rabu (31/8).

Jayapura- Aparat gabungan TNI/Polri beranggotakan 115 personil berhasil menangkap 13 orang yang dicurigai sebagai kelompok TPN/OPM. Dari 13 orang tersebut, dua di antaranya dipastikan sebagai tersangka kasus penembakan dan pembunuhan di kampung Nafri, Distrik Abepura, Jayapura, beberapa waktu lalu. Penyergapan 13 orang yang dicurigai sebagai TPN/OPM ini dilakukan Rabu (31/8) saat umat muslim sedang melaksanakan hari raya Idul Fitri. Tiga belas orang tersebut berhasil disergap tim gabungan yang dipimpin langsung Kapolres Jayapura Kota, AKBP Imam Setyawan. Dari 13 orang tersebut terungkap dua diantaranya diduga kuat sebagai pelaku utama tindak kekerasan dan penembakan yang terjadi di skyland dan tanjakan kampung Nafri beberapa waktu lalu.

Kedua pelaku yakni PK dan EK. Awalnya keduanya dikatahui sebagai pelaku pembakaran mobil di Skyland pada (7/6), namun dari pengembangan penyelidikan, ternyata PK juga adalah pelaku penembakan serta pembunuhan di Nafri .

Hal itu sebagaimana diungkapkan Kapolda Papua IRJEN POL Drs BL TOBING kepada sejumlah wartawan Rabu (31/8) di ruang Cendrawasih Polda Papua. Dikatakan , jika pelaku adalah target lama, namun baru dapat diungkap dari saksi yang berhasil diamankan di Polresta Jayapura dalam operasi penangkapan tersebut.

Lebih lanjut Kapolda mengatakan, jika pihaknya masih terus akan melakukan penyidikan dan juga pengusutan kasus- kasus kekerasan yang terjadi di Kota Jayapura dan Papua umumnya.
Sementara dari hasil penyergapan tersebut, juga berhasil ditemukan barang bukti berupa dokumen TPN/OPM yang ditanam di dalam tanah, peluru doble loop, cap , anak panah, parang , busur, linggis , mesin ketik , sepatu PDL, tulang kasuari, buku diari milik DK pimpinan TPN/OPM, dompet milik OK wakil dewan revolusi TPN/OPM,serta beberapa HP dan dompet milik saksi.

Sementara pantauan ANTARA Jayapura, Rabu siang, di bukit belakang kompleks Vuria, Kotaraja, lokasi pengejaran dan penangkapan, sempat terjadi baku tembak sebelum akhirnya para pelaku diringkus.

Sementara Dani Kogoya yang oleh pihak kepolisian setempat dianggap sebagai otak serangkaian aksi teror di Kota Jayapura, berhasil meloloskan diri dalam penyergapan itu. Mereka yang ditangkap masing-masing-masing-masing, TW, AW, MK, BK, DK, SK, YK, YKO, YuK, WW, EK dan PKo.

AK dan PK yang sudah dijadikan sebagai tersangka sebelum penyergapan itu dilakukan aparat.

Lebaran BERJALAN AMAN
Sementara itu, mesikipun kota Jayapura akhir – akhir ini di kejutkan dengan serangkaian kejadian pembunuhan dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum – oknum tertentu yang ingin mengacaukan keamanan,

namun saat pelaksanaan hari raya Idul Fitri tetap berjalan dengan baik dan kondusif. Hal ini di tegaskan Kapolda Papua IRJEN POL Drs BL TOBING saat gelar jumpa pers sekaligus halal bihalal dengan wartawan di ruang Cenderawasih Polda Papua Rabu (31/8) .

“Sampai saat ini situasi Papua kususnya Kota Jayapura menjelang dan saat hari raya Idul Fitri kondusif,”katanya. Lebih lanjut BL TOBING menegaskan kalau aparat keamanan TNI/POLRI akan selalu memberikan pelayanan keamanan terhadap masyarakat Papua khususnya Kota Jayapura sebagai barometer kamtibmas di Tanah Papua, oleh karena itu BL Tobing meminta agar masyarakat selalu menciptakan suasana yang aman dan jangan cepat terprovokasi oleh segalah bentuk isu yang tidak bertanggung jawab. (cr32/ant/don/l03)

Kamis, 01 September 2011 16:34
BintangPapua.com

September 1, 2011 2

Konsultasi Publik Langkah Awal Konferensi Damai Papua

JUBI — Konferensi Perdamaian Tanah Papua (KPTP) akan diawali dengan adanya konsultasi publik kepada masyarakat asli Papua dan masyarakat Indonesia yang ada di Papua serta melibatkan kesepuluh (10) aktor yang ada, seperti TNI, Polisi, TPN/OPM, investor atau pengusaha, pemerintah pusat serta pers atau media.

Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP), Pastor Neles Tebay

“Sebelum adanya konferensi perdamaian Tanah Papua, maka langkah awal dilakukan konsultasi publik, dan semua aktor akan dilibatkan untuk bisa mencapai hasil yang lebih baik dalam penyelesaian masalah-masalah di Papua,” ujar Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP), Pastor Neles Tebay, kepada wartawan di Jayapura, Sabtu (27/8).

Pastor Neles yang juga tampil sebagai pembicara dalam diskusi panel yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jayapura pada Sabtu (27/8) mala kemarin, mengakui bahwa rencana pelaksanaan KPTP bagi warga Papua lebih condong membahas dan mencari indikator – indikator dari lima bidang yakni politik, ekonomi, sosial budaya – lingkungan, keamanan serta Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Posisi JDP dalam konfrensi perdamian itu hanya sebagai fasilitator, yang mengedepankan perjuangan bagaimana menciptakan Papua sebagai Tanah yang damai bagi semua orang, terutama Orang Asli Papua (OAP). Selain konsultasi publik rencananya KPTP akan digelar setelah hasil KPTP pada awal bulan Juli 2011 lalu dibagikan hasilnya kepada peserta.

“Perjuangan JDP adalah bagaimana mewujudkan Papua sebagai Tanah Damai, sehingga penting bagi masing-masing aktor memberikan sumbangan yang khas untuk mewujudkan cita-cita tersebut dengan indikator dan identifikasi persoalan yang ada dengan penyelesaiannya,” tandasnya. (J/O5)

Monday, 29 August 2011 08:30 administrator Hits: 15

August 29, 2011 0

Pemilihan Lagi, Timotius Murib Pimpin MRP

JAYAPURA – Meski pada akhir Mei 2011 lalu unsur pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP) telah dipilih yaitu Dorkas Duaramuri sebagai ketua, Pdt. Herman Saud sebagai wakil ketua I dan Timotius Murib sebagai wakil ketua II, namun Jumat (26/8) kemarin pemilihan unsur pimpinan MRP itu dilakukan lagi alias diulang.
Dalam rapat pleno pemilihan tersebut akhirnya terpilih Timotius Murib sebagai ketua, Hofni Simbiak sebagai wakil ketua I, dan Engelbertha Kotorok sebagai wakil ketua II.

Ketua MRP Sementara Joram Wambrauw menjelaskan, pemilihan ulang unsur pimpinan MRP ini dilakukan menyusul adanya surat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI pada 14 Agustus 2011 dan disusul kembali surat dari Mendagri pada 23 Agustus 2011 terkait pemilihan Ketua MRP Provinsi Papua yang baru.

“Dengan adanya dua surat dari Mendagri itu, maka pemilihan ketua MRP yang lalu dibatalkan dan kemudian dilakukan pemilihan ulang melalui pemungutan suara secara mufakat,” katanya.

Joram menjelaskan, mekanisme yang diatur dalam Peraturan MRP sebelumnya yaitu dalam Peraturan MRP No.1 tahun 2011 diulang lagi dengan Peraturan MRP No.2 Tahun 2011 yang kemudian diperbaharui lagi menjadi Peraturan MRP No.3 Tahun 2011 sehingga mekanismenya dengan mengajukan calon dimulai dari kelompok kerja (pokja) adat , pokja perempuan dan pokja agama.

“Dari masing-masing pokja diajukan sedikitnya 3 (tiga) orang sebagai bakal calon, kemudian hanya 1(satu) orang saja yang diikutkan dalam pemilihan, yang mana dari proses itu maka pokja adat yang keluar sebagai ketua yaitu Timotius Murib, pokja agama sebagai wakil ketua I yaitu Hofni Simbiak, dan pokja perempuan sebagai wakil ketua II yaitu Engelbertha Kotorok,” jelasnya.

Joram juga menjelaskan, dengan dilakukannya pemilihan ketua MRP yang baru, maka para anggota MRP yang berasal dari wilayah Provinsi Papua Barat akan dikembalikan ke daerahnya. “Dengan demikian pemilihan yang lalu luntur dengan sendirinya,” terangnya.

Di tempat yang sama, Timotius Murib selaku Ketua MRP terpilih periode 2011-2016 mengatakan ini tugas berat yang dipercayakan kepada dirinya, oleh sebab itu perlu kerjasama yang baik, sebab ada banyak persoalan yang harus dikerjakan.

Setelah dilantik nanti, dirinya akan melakukan pembenahan dalam berbagai program, baik pendek, menengah maupun panjang.

“Pemilihan gubernur dalam waktu dekat ini harus dilihat keaslian orang tua asli Papua dengan mengacu UU Otsus, sehingga bagi abang-abang atau bapak-bapak yang merasa dirinya gado-gado sebaiknya mengundurkan diri,” tegasnya.

Sementara itu, Koordinator Program The Institut for Civil Strengthening (ICS) Papua, Yusak Reba menilai bahwa pemilihan ketua MRP yang dilakukan oleh anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) jilid II kemarin sore bakal membuat kredibilitas dan komitmen kerja dari anggota MRP itu dipertanyakan.

“Soal pemilihan itu oke-oke saja, namun bagi saya dengan pemilihan ulang seperti ini sudah membuktikan bahwa kinerja dari MRP diragukan. Apakah bisa menjalankan fungsi sebagai pengawal Otsus atau kah tidak,” tuturnya.

Sebab Kata Yusak, dari awal saja sebagian anggota MRP Papua Barat sudah ke provinsinya, hanya karena kepentingan politik, sehingga kinerja mereka sudah bisa dipertanyakan, karena kehadiran mereka ternyata bukan untuk memproteksi hak-hak dasar orang asli, sebagaimana diatur dalam undang-undang Otsus, namun yang dilakukan sudah keluar jauh. “Hal ini harus menjadi catatan bagi anggota MRP di Papua. Jangan sampai hal yang sama lagi terjadi bagi anggota MRP di Papua,” tegasnya.

“Jika selama ini kita katakan Pusat yang tidak melaksanakan Otsus dengan baik di Papua, ternyata orang Papua sendiri yang malah merusak Otsus di Papua, ini bisa terlihat dari lembaga MRP,” sambungnya.
Yusak bahkan mengkritisi persoalan di dalam MRP jilid II kali ini, di mana waktunya hanya terbuang percuma untuk mengurusi persoaln internal MRP. Sementara banyak persoalan hak-hak dasar orang asli Papua yang harus dilihat oleh MRP ternyata banyak yang terlewat.

“Saya tidak persoalkan siapa yang menjadi Ketua MRP, hanya saja saya sangat mengharapkan agar ketua yang baru bisa menyusun agenda yang baik, sehingga MRP ke depan bekerja dengan program yang jelas. Jangan hanya kerja dengan moment saja,” tambahnya.

Yusak juga mengharapkan agar masyarakat asli Papua bisa ikut mengawasi kinerja anggota MRP ke depan. “Saya berharap masyarakat Papua harus ikut mengawal kinerja MRP,sehingga tugas dan tanggungjawabnya bisa dilaksanakan sesuai dengan amanat Otsus,”katanya.(ado/nal/cak/fud)

Sabtu, 27 Agustus 2011 , 05:26:00

August 27, 2011 1

Rakyat Papua Tidak Memperjuangkan Pemekaran Wilayah

Jubi — Komentar ketua panitia pemekaran provinsi Papua Tengah, Andreas Agalibek beberapa waktu lalu, yang mengatakan rakyat Papua menjadi korban karena memperjuangkan pemekaran provinsi Papua, sehingga pemerintah harus menjawab pengorbanan rakyat dengan memberikan provinsi Papua tengah itu dibantah oleh aktivis dan intelektual muda pengunungan tengah Papua, Dominikus Surabut.

[stickyleft]Akibatnya rakyat Papua Menjadi Korban, NKRI tertipu, atau kena tipu atau memang membiarkan tertipu asal pendudukannya di Tanah Papua paling tidak diperpanjang.
Perilaku tidak jujur kepada diri sendiri merupakan perbuatan manusia sampah, manusia bermental budak, manusia tidak berjatidiri, manusia yang tidak dipakai rakyat Papua, manusia sampah, yang dipungut NKRI dan dipakainya.[/stickyleft]Kepada tabloidjubi.com, melalui pesan singkat (25/08), Dominikus mengatakan pelangaran HAM yang terjadi terhadap orang Papua bukan karena memperjuangkan pemekaran. Dommy mengatakan rakyat Papua menjadi korban karena memperjuangkan agenda hak-hak rakyat Papua sebagai manusia. Rakyat Papua menjadi korban karena memperjuangkan kehidupan yang aman dan damai melalui dialog atau refrendum. Dommy meragukan bila pergorbanan itu akibat memperjuangkan pemekaran provinsi.

“Kekerasan akhir-akhir ini justru menolak pemekaran, minta dialog atau referendum. Dua agenda itu yang menjadi perjuangan rakyat Papua. Rakyat Papua tidak pernah memperjaungkan pemekaran. Perjuangan pemekaran itu hanyalah perjuangan kelompok elite politik yang gila dengan kedudukan dan kekayaan pribadi dan kelompoknya. Rakyat Papua tidak berkepentingan sama sekali dengan pemekaran.” tegas Dominikus.

Menurut Domi, pemekaran itu terjadi karena ada persaingan kepentingan antara elite politik tertentu dengan kaum pemodal domestik dan asing. Elite politik yang kalah bersaing lah yang memperjuangkan pemekaran agar bisa menjadi penguasa lagi. Perjuangan elite politik itu tidaklah sendiri. Di belakang pemekaran itu, menurut Dommy ada sejumlah pemodal yang berkepentingan di Papua. Pemodal yang berkepentingan itu mendorong pemekaran agar kemudian bisa masuk mengekplorasi alam Papua.

Aktivis muda yang berasal dari wilayah pengunungan ini menegaskan bahwa pemekaran tidak berasal dari niat murni Jakarta untuk membangun Papua. Pemekaran hanyalah bagian dari usaha menyukseskan kepentingan politik Jakarta di atas tanah Papua.
“Pemekaran tidak ada niat hukum tetapi semata-mata kepentingan politik Jakarta. Pemerintah memperlihatkan kepetingan melalui pemekaran-pemerkaran yang ada bertentangan dengan UU otonomi khusus.” kata Domi.

Domi menjelaskan, UU Otonomi khusus hanya mengamanatkan satu provinsi, kalaupun ada harus melalui persetujuan MRP. Namun semua ini tidak pernah jalan. Pemerintah malah mengandalkan keputusannya daripada amanat UU otonomi khusus. Menurut Dommy, sikap itulah yang menjadi masalah di Papua maupun Papua Barat. Masalah yang ada belum selesai, pemerintah mulai lagi mau mekarkan Papua tengah. Sikap ini yang akan membuat konflik Papua akan berkepanjangan. Lebih baik pemerintah berhenti lalu memikirkan solusi yang baik, ujar Dommy. (J/17)

THURSDAY, 25 AUGUST 2011 20:40 ADMINISTRATOR

August 25, 2011 1

Pemimpin Papua Hanya Mampu Menyukseskan Kebijakan Jakarta

Tanah Papua Dipotong-Potong Segelintir Elut Papua-Indonesia, Penghianat, Lalu Rakyat dan Bangsa ini Mau Dikemanakan???

Jubi — Pastor Yulianus Bidau Mote Pr, Vikaris Judicial (Wakil Uskup Jayapura yang membidangi hukum gereja) mengatakan belum ada pemimpin pemerintah di tanah Papua yang mampu menterjemahkan kebijakan pemerintah Jakarta sesuai dengan kebutuhan orang asli Papua. Sekarang ini, orang asli Papua memiliki pemerintah yang hanya mampu menyukseskan seluruh kebijakan Jakarta di Papua. Semua kebijakan yang tidak terkontrol dan merugikan rakyat Papua.

[stickyright]Yang mengurus Pemekaran itu bukan pemimpin Papua, mereka boneka NKRI di Tanah Papua. Pemimpin Papua saat ini ada di DAP, TRWP, OPM, AMWP, DeMMAK.
Pemimpin Papua tidak pernah dipilih lewat Pilkada/Pemilukada, itu yang dipilih ialah wakil NKRI untuk Tanah Papua, jadi memang pantas, malahan harus mereka urus kepentingan Jakarta.[/stickyright]Hal ini dikatakan oleh Pastor Yulianus Bidau Mote Pr kepada tabloidjubi.com (25/08) untuk menegaskan ketidakmampuan pemerintah Papua selama ini. Salah satunya adalah pemekaran wilayah yang merajalela di Papua.

“Kita lihat isu pemekaran provinsi Papua Tegah mulai mencuat ke permukaan dengan alasan kebijakan pemerintah provinsi Papua yang tidak berpihak kepada masyarakat di wilayah pegunungan tengah Papua. Rasa kecewa itu mendorong elite politik disana berjuang untuk pemekaran Papua Tengah. Perjuangan ini kelihatnya untuk menjawab kebutuhan rakyat namunitu hanyalah usaha terselubung pemerintah Jakarta dan elit politik di Papua.” kata Pastor Yulianus Bidau Mote Pr.

Menurut Pastor Yulianus Bidau Mote Pr, pemekaran itu tidak akan membawa perubahan atau menjawab kebutuhan rakyat. Perubahan itu akan terwujud atau tidak tergantung pemimpinnya nanti.

“Tidak ada pemimpin yang mampu menterjemahkan kepentingan orang Papua sesuai dengan kata-kata dan tindakan yang tepat.” tegas Mote. Lanjutnya, para pemimpin sekarang hanya mampu menerapkan kebijakan Jakarta demi kepentingannya di Papua. Sikap ini akan membahayakan orang papua ke depan.

Pastor Hakim Ketua pengadilan gereja Katolik keuskupan Jayapura ini menambahkan rakyat Papua agak sulit memiliki pemimpin yang mampu menjawab kebutuhannya. Kita akan mendapatkan pemimpin yang mampu bila pemimpin itu merasa terpanggil untuk melayani orang Papua.

Menurut Mote, pemimpin Papua, misalnya Pater Neles yang berusaha menterjemahkan kebutuhan rakyat Papua dengan kata-kata yang tepat. “Kata-kata Pater Neles untuk menyelesaikan masalah itu sebenarnya kata yang tepat. Kita bicara dialog bukan untuk otonomi dan merdeka. Kita bicara untuk menciptakan kehidupan yang dikehendaki orang Papua,” ujar pastor yang menyelesaikan master hukum gereja di Roma dua tahun lalu ini. (J/17)

THURSDAY, 25 AUGUST 2011 20:31 ADMINISTRATOR HITS: 189

August 25, 2011 0

Presiden, Situasi di Papua Sudah Darurat!

JAKARTA, KOMPAS.com — Aktivis hak asasi manusia yang juga mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid mendesak pemerintah segera mengusut pelaku-pelaku kekerasan baik terhadap warga sipil, polisi, maupun TNI di Papua. Menurut dia, tingkat keamanan di Papua saat ini sudah semakin mencekam dan darurat.

“Harus diungkap dari sekarang sebelum pelakunya sulit dideteksi. Kemarin, kami baru dapat laporan terbaru, di sana situasinya semakin mencekam dan darurat. Warga semakin khawatir dengan semua kejadian penembakan selama dua bulan terakhir, Juli dan Agustus,” ujar Usman saat dihubungi Kompas.com di Jakarta, Rabu (24/8/2011).

Usman dimintai pendapat tentang kasus pembunuhan anggota TNI, Kapten Inf Tasman bin Noer, yang tewas dengan kondisi mengenaskan, yakni leher belakang ditebas dengan parang oleh dua orang tak dikenal di Papua, Selasa. Jenazah Tasman sudah dibawa ke Jakarta untuk dikebumikan.

Menurut Usman, dari berbagai aksi kekerasan tersebut, sulit menduga siapa pelakunya. Ia mengatakan, kalangan agamawan, tokoh pemuda, dan lembaga swadaya masyarakat kini merasa situasi di Papua semakin memburuk. Mereka, kata Usman, merasa kelompok-kelompok bersenjata di Papua seperti sudah ada di mana-mana.

“Inilah yang kita harapkan, pemerintah, khususnya Presiden, dapat segera menjawab tuntutan dialog di Papua karena kondisinya sudah sangat darurat. Mereka bisa tanggapi hal itu dengan mengatakan pemerintah meminta TNI dan Polri cegah kekerasan,” kata Usman.

Oleh karena itu, ia meminta Presiden dapat segera menandatangani Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) sebagai bentuk keseriusan pemerintah membenahi sistem di Papua.

Dalam pengusutan kekerasan, termasuk kasus pembunuhan Tasman, menurut Usman, pemerintah harus melibatkan Komnas HAM serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, pemerintah juga dapat menindaklanjuti hasil Konferensi Damai Papua, 5-7 Juli lalu, yang dihadiri Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto. Menurut Usman, langkah itu lebih konstruktif untuk dijalankan dalam situasi darurat di Papua.

“Panggil juga Kepala BIN dan Kepala BAIS untuk jelaskan kondisi terakhir di sana. Ini harus segera dilakukan karena propaganda yang beredar di Papua semakin hari kian tidak konstruktif, bisa memicu kontak senjata antara kelompok OPM dan tentara,” katanya.

August 24, 2011 0

Bintang Kejora dan Keluarga, Alasan Boaz Tinggalkan Timnas

Lebih Bernilai Luhur Berbangga atas Nama Bangsa Sendiri daripada Ikut-Ikutan Meramaikan Pesat Penjajah

TEMPO Interaktif, Jakarta – Boaz Salossa, penyerang Tim Nasional Indonesia menegaskan, tak pernah terbersit niat untuk keluar dari timnas. Ia menyesal beberapa pendapat menuding dirinya tak nasionalis.

“Saya tetap akan perkuat timnas. Timnas bagi saya sangat penting, saya hanya pulang melihat keluarga karena situasi di Papua berbeda dengan daerah lain,” kata Boaz, Senin 22 Agustus 2011, malam.

Lebih Bernilai Luhur Berbangga atas Nama Bangsa Sendiri daripada Ikut-Ikutan Meramaikan Pesta Penjajah yang Siang-Malam Membantai dan Menyusahkan Tanah dan bangsa Sendiri

Boaz mengatakan, alasan utamanya meninggalkan rekan-rekannya bertarung melawan Palestina di Solo, bukan disengaja tetapi karena kondisi keamanan di Papua yang bisa mengancam keluarganya. “Papua saat ini lagi tidak aman, ada penembakan dan pengibaran bendera Bintang Kejora membuat saya harus pergi melihat keluarga” ujarnya. “Situasi saya berbeda dengan rekan lain. Kalau mereka, keluarganya sangat dekat dan bisa bertemu kapan saja, saya tidak. Kalau terjadi apa-apa dengan keluarga saya di Papua, saya paling yang bertanggungjawab,”

Ia memahami kerinduan banyak pendukung timnas saat ini yang menginginkan dirinya harus merumput. “Saya penuh dengan dilema, tapi dari pelatih sendiri sudah mengijinkan saya pulang. Bagi pelatih, keluarga adalah yang nomor satu, dia bisa memahami itu dan tidak mempermasalahkannya,” ujarnya.

Boaz berjanji akan kembali bergabung dengan timnas pada 3 September mendatang. “Saya hanya butuh beberapa hari, selanjutnya saya akan full di Timnas,” katanya.

Selain Boaz, pemain Persipura lainnya yang meninggalkan timnas yakni Ian Kabes. Alasannya serupa dengan Boaz, urusan keluarga. “Saya mohon agar pendukung timnas tidak menganggap kepergian saya ini sebagai masalah besar, saya tetap akan buktikan bahwa Indonesia bisa berkiprah di dunia internasional,” ucapnya.

Dibabak pra kualifikasi piala dunia 2014, Indonesia berada di Grup E bersama Iran, Bahrain, dan Qatar. Boaz memastikan sudah akan kembali sebelum melawan Bahrain nanti. “Saya akan kembali secepatnya,” katanya.

JERRY OMONA

August 22, 2011 0