DECKY IMBIRI Cs DIDUGA PENYANDERA 17 PENUMPANG SPEEDBOAT

Misteri hilangnya 17 penumpang speedboat 3 Maret 2009 yang di duga di sandera, pembunuhan Pdt. Zeth Krioman saat mengantar logistik Pemilukada ke Barapase 8 April 2009, dan peristiwa pendudukan dan pengibaran bendera Bintang Kejora di Lapangan Terbang Kapeso selama sebulan, 3 Mei 2009 – 4 Juni 2009 di duga sebagai satu rangkaian peristiwa yang tidak dapat dipisahkan, dimana pelaku serta tujuannya sama. Benarkah ada aroma konspirasi didalamnya, dan bukan murni inisiatif kelompok TPN – OPM ?

Oleh : Walhamri Wahid

Lelaki berperawakan sedang itu duduk menggelosor di lantai, celana loreng dengan baju kaos putih agak kumal membalut tubuhnya yang sedikit berisi, rambutnya rapi dengan potongan pendek, wajahnya terlihat sehat, kejujuran terpancar dari tatapan matanya yang tenang dan polos, kata demi kata meluncur mulus dari mulutnya menjawab semua pertanyaan wartawan tanpa harus berpikir dulu, karena ia mengaku berada dan menjadi bagian dari peristiwa yang tengah ia ungkapkan itu. Tidak ada nama, tidak ada foto atau gambar, hanya ada rekaman suara, itulah komitmen awal yang dibangun antara Bintang Papua dengan Sang Informan, setelah yakin ada jaminan untuk hal itu barulah akhirnya ia mau bercerita mengungkapkan apa saja yang ia ketahui.

“sekitar akhir February 2009 saya berada di Kasonaweja, pada suatu malam saat duduk nongkrong bersama teman – teman di suatu tempat, Decky Imbiri datang dan menghampiri kami dan mengatakan bahwa ia baru saja datang dari Serui bersama 6 (enam) rekan lainnya”, kata informan Bintang Papua memulai ceritanya siang itu, Kamis, 5 Mei 2011 di sebuah rumah di kawasan Waena Kota Jayapura.

Menurutnya Decky Imbiri menjabat sebagai Ka. Staff Ops TPN-OPM Kodam Jaya Wilayah Mamta, ia sendiri dalam kelompok TPN – OPM membawahi 9 (sembilan) anak buah dengan jabatan sebagai Komandan Regu.

“dimana Sekwan (Eduard Sasarawani-Red)”, tanya Decky Imbiri ketika itu yang dijawab tidak tahu oleh informan ini, lalu kemudian Decky Imbiri kembali bertanya, “dimana Pak Kabag Umum (Ishak Petrus Muabuay-Red) sebelum informan Bintang Papua ini menjawab, salah seorang rekannya menyela, “Ada di Serui”.

Sampai di situ, Decky Imbiri mencoba mengalihkan pembicaraan dengan mengajak informan dan beberapa rekannya yang ada di situ untuk ke Kampung Namunaweja esok hari sementara Decky Imbiri bersama 6 orang yang bersamanya dari Serui malam itu juga berangkat ke Namunaweja setelah mendapat bantuan bensin 1 drum dari pemuda Kasonaweja malam itu.

Keesokan harinya ia bersama sekitar 50 orang pemuda bergerak ke Kampung Namunaweja dan melakukan pertemuan dengan Decky Imbiri pada sebuah gereja, di dalam pertemuan itulah baru diketahui bahwa 6 orang yang bersama Decky Imbiri adalah 3 (tiga) orang utusan dari Fernando Warobay dan 3 (tiga) orang utusan dari Erick Manitori.

“dalam pertemuan itu Decky menyampaikan kami akan membuat kegiatan yang terfokus di Kapeso, dan saya ingat itu hari Kamis, keesokan harinya Jumat rombongan Decky Imbiri bertolak ke Kapeso, dan setelah bermalam semalam di Kapeso, hari Minggu rombongan Decky Imbiri melanjutkan perjalanan ke Teba – Warembori dan kembali bermalam, Selasa 3 Maret 2009 Decky Imbiri dan 6 orang yang bersamanya bergerak menuju Serui”, kata informan tersebut dengan mimik serius. Dan pada hari dan tanggal yang sama pula 17 penumpang speedboat yang di tumpangi Ishaak Petrus Muabuay di khabarkan hilang hingga kini.

Masih menurut informan Bintang Papua, bahwa setelah melakukan penyanderaan terhadap 17 penumpang speedboat rombongan Ishak Petrus Muabuay, Decky Imbiri dengan menggunakan speedboat yang telah dipersiapkan yang dibawa dari Nabire langsung kembali lagi ke Serui dan selanjutnya menuju ke Jayapura untuk bertemu dengan Panglima Besar TPN – OPM Kodam Jaya Wilayah Mamta (Richard Hans Yoweni) dengan sebelumnya menghanyutkan speedboat tersebut di daerah sekitar Demta dan Depapre Kabupaten Jayapura, yang kemungkinan speedboat inilah yang ditemukan dan dianggap sebagai speedboat yang di tumpangi 17 penumpang rombongan Ishak Petrus Muabuay.

Sedangkan para sandera, masih menurut informan, sepeninggal Decky ke Jayapura para sandera di tangani langsung dan di bawa oleh 6 orang yang bersama – sama Decky Imbiri yang dikenali sebagai utusan dari Fernando Warobay dan Erick Manitori itu.

“info yang saya dengar Panglima Besar TPN – OPM Richard Hans Yoweni tidak menyetujui rencana yang di rancang oleh Decki Imbiri sehingga ia kembali ke Serui dengan kapal putih kemudian di jemput dengan perahu motor tempel kepala hitam langsung menuju ke Kapeso”, ujarnya.

Sementara itu di hari yang sama juga, terjadi pendropan personel pemuda yang di rekrut dari kampung Trimuris, Trimuris II, Baudi, Kasonaweja, Murumere, Marinapalen, Mataweja, Kosata, Biarameso, Bagusa, warembori dan manaunaweja, yang dijemput dan di drop oleh salah seorang personel berinisial SK yang semuanya di kumpulkan di Kampung Soaseso.

“pendropan dari daerah Yapen Waropen dilakukan oleh Fernando Worabay sampai ke Tanjung Durfile dan dari sana ke Kapeso oleh SK”, katanya menambahkan bahwa ia berada bersama – sama dengan rombongan yang di drop ke Kapeso itu.

Informan Bintang Papua tersebut juga menjelaskan bahwa sebenarnya kegiatan pendudukan Lapangan Terbang Kapeso serta pengibaran bintang kejora selama sebulan itu tidak di setujui oleh Richard Hans Yoweni, karena ia menuturkan bahwa sesampainya di Kapeso, ada 9 orang yang di utus oleh Decky Imbiri untuk menjemput dua petinggi TPN – OPM yakni Richard Hans Yoweni dan Alex Makabori di Kampung Subu, namun selama seminggu 9 orang tersebut menanti kedatangan kedua petinggi TPN – OPM tersebut tidak muncul – muncul akhirnya seorang utusan Decki Imbiri mendatangi mereka dan di suruh kembali ke Kapeso.

Sesampainya 9 orang ini di Kapeso kebetulan ada pesawat terbang yang datang, dan kembali Decky Imbiri mengirim utusan 2 orang ke Jayapura untuk menemui dua petinggi TPN – OPM, setelah menunggu 1 minggu, kedua utusan tersebut kembali dan mengabarkan bahwa kedua petinggi tersebut tidak mau mengikuti kegiatan tersebut, dan saat itu juga Decky Imbiri langsung mengambil alih pimpinan di Kapeso bersama Erik Manatori dan Cosmos Makabori, dan tepatnya Minggu, 3 Mei 2009 pukul 06.00 WIT berkibarlah “bintang kejora” di Lapter Kapeso dan di mulailah drama pendudukan Lapter Kapeso selama sebulan lebih.

Keterlibatan Decki Imbiri sebagai “dalang” pendudukan Lapter Kapeso 3 Mei 2009 lalu itu dibenarkan oleh Kapolda Papua Irjenpol FX Bagus Ekodanto dan Juru Bicara Polri Irjenpol Abubakar Nataprawira ketika itu, dimana keduanya menegaskan bahwa Decki Imbiri adalah eks anggota TNI dari Batalyon 751 BS Sentani yang telah desersi berpangkat Prajurit Satu (Pratu), namun ketika itu kedua petinggi Polri tersebut tidak menyimpulkan keterkaitan antara kasus Lapter Kapeso dengan beberapa peristiwa yang terjadi sebelumnya termasuk dugaan penyanderaan 17 penumpang speedboat Ishaak Petrus Muabuay apalagi kasus pembunuhan Pdt. Zeth Krioman.

Namun pengakuan salah seorang keluarga korban yang bertandang ke Redaksi Bintang Papua di Kotaraja Selasa (7/6) setelah membaca pemberitaan koran ini, bahwasanya pasca penyergapan oleh Brimob dan Tim Densus 88 di Kapeso, Polda Papua memanggil beberapa keluarga korban untuk mengenali beberapa temuan barang – barang pribadi yang di duga milik korban penyanderaan, diantaranya ada celana dalam, BH dan beberapa barang lainnya yang ditemukan di sekitar lokasi Lapter Kapeso, dan saat itu beberapa keluarga korban mengenali bahwa itu adalah barang – barang pribadi korban.

Penuturan informan Bintang Papua dan temuan Polda Papua atas sejumlah barang – barang pribadi di area sekitar Lapter Kapeso memperkuat pengakuan Niko Aronggear seperti yang tertuang dalam laporan Tim Pencari Fakta (TPF) Dirwasnas Kesbangpol Kemendagri yang telah di muat dalam tulisan ini edisi pertama.

Dimana Niko Aronggear menjelaskan bahwa saat terjadi peristiwa Kapeso Berdarah dimana kelompok Decki Imbiri melakukan penyanderaan Bandara Kapeso dan pengibaran Bintang Kejora selama hampir sebulan lebih, saat terjadi penyerbuan oleh pasukan Brimob, dirinya berada di bawah tiang bendera bersama seorang pendeta berinisial DM, yang mana menurut pengakuannya saat penyerbuan pasukan Brimob itu para sandera ada bersama kelompok Decki Imbiri di wilayah Kapeso, setelah ada penyerbuan maka para sandera dengan tangan terikat di belakang di bawa keluar dari Kapeso dengan berpindah – pindah tempat sampai berada di Markas TPN PB – OPM Wilayah Yapen Waropen – Mamberamo.

Sanggahan keterlibatan kelompok TPN – OPM dalam kasus dugaan penyanderaan 17 penumpang speedboat seperti yang di kemukakan oleh beberapa pihak salah satunya Wakil Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Matius Murib bisa jadi benar, karena ada upaya “dalang” dari keseluruhan peristiwa ini, Decki Imbiri untuk “mengajak” kedua petinggi TPN-OPM masuk ke dalam skenario yang sudah ia rancang entah atas inisiatif sendiri atau pesanan kelompok lain, tapi nampaknya semua rancangan Decki Imbiri tidak di setujui oleh kedua petinggi TPN – OPM Richard Hans Yoweni dan Alex Makabori.

“saya tahu bagaimana Panglima Yoweni punya perjuangan, dia tidak akan pernah mau menodai dengan tindakan – tindakan seperti itu, main uang, sandera, dan sebagainya, karena saya tahu pasti itu bukan rancangannya, dan TPN – OPM tidak terlibat jauh ke dalam peristiwa itu, namun bisa jadi inisiatif Decki Imbiri Cs sendiri atau ada kepentingan lain yang menggerakkannya, ini yang harus di ungkap oleh polisi, supaya tidak asal main tuduh dan mengkambing hitamkan TPN-OPM terus”, komentar salah seorang informan Bintang Papua yang mengaku dekat dan mengenal sosok Richard Hans Yoweni maupun Alex Makabori dengan baik.

Terkait dua tahun lamanya para sandera masih bertahan di dalam hutan atau dimanapun berada, bukanlah hal yang mustahil, mengingat pengakuan beberapa keluarga korban bahwa dalam speedboat tersebut terdapat miliaran uang, belum lagi informasi yang berhasil di peroleh TPF Dirwasnas Kesbangpol Kemendagri bahwa ada kegiatan supply bahan makanan (BAMA) maupun obat – obatan dari Serui ke tempat yang belum terlacak, bisa menjadi dasar mengapa sandera maupun pelaku masih bertahan.

Dan bila dikaitkan dengan sepucuk surat bertanggal 18 Januari 2011 yang di kirimkan oleh Leonard Sayori yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi di Jakarta, dan surat dengan nomor : 01/VIII-F/MIL/SM/pang-Dgv.II.PNP/2010 tertanggal 10 November 2010 yang ditujukan langsung ke Presiden RI di Jakarta dari Thadius Jhoni Kimema Jopari Magaiyogi yang mengklaim dirinya sebagai Panglima TPN PB Devisi II Makodam Pemka IV Paniai merangkap Anggota Dewan Revolusioner Papua Barat Melanesia Nation yang kedua surat tersebut isinya terkait hasil Pemilukada di Kabupaten Mamberamo Raya, kuat dugaan serangkaian peristiwa yang terjadi di Mamberamo Raya sarat konspirasi serta rekayasa dan bukan murni “kerjaan” kelompok TPN-OPM. Tugas polisi dan pemerintah untuk mengungkap itu semua. (Selesai)

WAROPEN [PAPOS] Pinggiran pantai sepanjang jalan Urei Faisei sampai jalan Waren rawan terjadi abrasi pantai. Pengikisan abrasi pantai itu setiap saat semakin melebar ke tempat

pemukiman dan bahu jalan yang akan membawa dampak lebih parah lagi, jika tidak dilakukan pembenahan.

Menyikapi terjadinya abrasi pantai, Bupati Waropen, Drs. Yesaya Buinei, MM, usai membuka peringatan Hari Lingkungan Hidup kemarin, di gedung pertemuan kepada wartawan mengatakan, faktor utama pelebaran abrasi pantai, akibat pengambilan pasir laut yang seharusnya tidak boleh terjadi. “Bibir pantai mulai jalan Urfas sampai jalan Waren, akan lebih parah terjadi abrasi apabila pasir laut seenaknya diambil. Oleh karena itu, stop mengambil pasir laut dari kawasan itu,” tegasnya.

Lebih jauh bupati mengemukakan perhatian Pemerintah Kabupaten Waropen dalam mencegah perluasan abrasi pantai, Dinas Pekerjaan Umum (PU) mengambil langkah pengamanan kawasan pantai yaitu membangun talud secara bertahap. “Untuk membangun talud pengaman abrasi dengan panjang puluhan kilometer, tentu harus dilakukan secara bertahap. Tidak semudah membalikkan telapak tangan,” katanya.

Dikatakannya, untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan talud pantai, menjadi salah satu pekerjaan rumah Pemkab Waropen lewat Dinas PU. Tetapi di balik itu semua, bupati meminta agar pengambilan pasir hendaknya dihentikan. “Jangan kita korbankan kawasan pantai, tetapi hendaknya kita saling menjaga kelestarian pantai sejak sekarang,” ajak bupati.

Penguatan pemerintah untuk melindungi kawasan pantai dan melarang penggalian pasir, kata Bupati Buiney, pihaknya sedang menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang bahan galian C seperti pasir dan batu. Dengan demikian, begitu perda tentang larangan bahan galian C sudah diatur, maka penggalian pasir dan batu di kawasan Urfas sampai Waren tidak boleh terjadi lagi.

“Kendati perdanya belum disahkan, hendaknya bahan galian di kawasan itu sebenarnya tidak boleh diambil,” ujarnya, seraya menambahkan, rakyat jangan memikirkan jalan pintas dengan mengorbankan kawasan pantai untuk mendapat pasir dan batu.

Gambaran kawasan pantai mulai jalan Urfas sampai jalan Waren, kawasan jalan terbentang

di pinggir laut dengan panjang kurang lebih 16 kilometer ini, hunian masyarakat terus meningkat. [rin]

Written by Thamrin/Papos
Friday, 10 June 2011 00:00

JUBI — Kampanye ‘Selamatkan Manusia dan Hutan Papua’ jelang hari Lingkungan Hidup sedunia (World Environment Day) 5 Juni 2011 agaknya relevan. Berbagai pihak yang peduli lingkungan di Papua serukan, agar hutan dan manusia Papua tidak punah.

Aktivis Forest Compaigner, Greenpeace SEA Indonesia, Richarth Charles Tawaru kepada Jubi mengatakan, pembangunan di Papua, semestinya mempertimbangkan aspek SDA (Sumber Daya Alam) dan kesejahteraan masyarakat adat.

“Pada prinsipnya kita tidak menolak pembangunan. Tapi pembangunan itu harus seimbang dengan pemanfaatan SDA. Hari lingkungan hidup ini kita merefleksikan untuk menyelamatkan lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat adat,” kata Charles di Jayapura, Papua. Jumat, 3 Juni 2011 siang.

Papua merupakan salah satu penyedia areal hutan yang masih dibutuhkan dunia selain hutan di Brazil, dan di Kongo. Namun di era Otonomi Khusus (Otsus) seiring perkembangan wilayah, pembangunan, program Merauke Intergrated Food and Energy Estate (MIFEE) dan pemekaran justru menjadikan hutan Papua kian dikeruk. Menurut Charles, sejak 2009, hutan Papua tersisa 42 juta hektar. Tahun 2010, sedikitnya tersisa 39 juta hektar dari jumlah areal hutan yang ada. Maka, perlu dijaga yang tersisa. Setidaknya, untuk memperluas pembangunan, dan program pemukinan warga, kata dia, pemerintah mesti menggunakan lahan kritis yang kini seluas sekitar 3 juta hektar, yang tersebar di Papua dan Papua Barat semisal Merauke dan Manokwari.

“Ini membutuhkan komitmen dari pemerintah Papua dan Papua Barat. Jangan lagi membuka hutan.” lanjutnya.

Lanjut dia, Isu REDD (Reducing Emission from Deforestation and Degradation), yang difokuskan pada isu stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca (emisi) pada sektor industri. Di COP 13 Bali, yang diperkuat COP 15 di Kopenhagen tahun lalu mesti dipertimbangkan juga. Di Indonesia, Papua di bagian timur adalah provinsi yang paling siap untuk melaksanakan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan ini. Ini dimungkinkan karena dari 42 juta hektar, hutan Papua ternyata bisa menyimpan lebih dari 400 ton karbon bagi kelangsungan hidup di bumi. Bagi Charles, REDD perlu ada mekanisme dan skema yang jelas agar bisa mensejahterakan masyarakat adat Papua.

“Pada pertengahan Mei lalu, presiden SBY resmikan moratorium hutan di Papua. Saya harap, ini serius, ada mekanisme dan skema yang jelas,” harap Charles Tawaru. (Timo Marten)

Pimpinan Agama: NII Sudah Jelas Makar, Tapi Tak Dikerasi Seperti Papua

Pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua, Pdt. Elly Doirebo Sth MM, Pdt. Dr Benny Giay, Pdt. Socrates Sofyan Yoman ketika jumpa pers menyikapi situasi Papua terkini di Kantor Sinode KINGMI, Jalan Sam Ratulangi, Jayapura, Selasa (1/6).

JAYAPURA—Kekerasan yang terus dilakukan lembaga negara dilihat sebagai siasat untuk meradikalisasi atau membuat orang Papua makin radikal atau menyuburkan aspirasi Papua merdeka (baca: aspirasi M) di kalangan masyarakat Papua. Demikian antara lain disampaikan Pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua masing masing, Pdt. Elly Doirebo Sth MM, Pdt. Dr Benny Giay, dan Pdt. Socrates Sofyan Yoman ketika jumpa pers menyikapi situasi Papua terkini antara lain spanduk Papua Tanah Damai yang dipanjang TNI/Polri di Kantor Sinode KINGMI, Jalan Sam Ratulangi, Jayapura, Selasa (1/6). Pdt. Dr Benny Giay mengatakan kekerasan terhadap rakyat sipil yang dilakukan lembaga keamanan negara baik TNI/Polri di Tanah Papua terjadi silih berganti. Sebuah masalah kekerasan belum selesai dituntaskan muncul lagi kekerasan yang lain. Bahkan semua kekerasan itu berada di luar kontrol Pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua. “Ibarat kita memberikan cek kosong ke lembaga lembaga lain karena Pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua belum pernah menindaklanjuti proyek itu dengan merumuskan Papua Tanah Damai seperti apa baik di bidang agama, politik, kebudayaan serta kemasyarakatan,” tukasnya.

Padahal, lanjutnya, ketika terjadi pertemuan dihadiri Uskup dan semua Pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua serta DPR Papua ketika peluncuran Buku Misi Gereja dan Budaya Kekerasan di Tanah Papua di Aula STT tahun 2006 didalam acuan pihaknya telah merusmuskan suatu gagasan yang bagus untuk memberi ruang kepada para gembala, katakis, imam dan petugas gereja di tingkat komunitas untuk bicara tentang Papua Tanah Damai.

“Gagasan gagasan bagus ini kita tak pernah pegang dia, rumuskan dia, kita perjuangkan dia lewat lembaga gereja, perempuan dan pemuda mungkin terbatasnya sumber daya manusia di tingkat gereja,” katanya.

Pdt. Elly Doirebo Sth MM mengatakan pihaknya mempersoalkan statemen aparat keamanan Papua Tanah Damai karena tanah ini tetap damai dari masa lalu sampai kini. Pihaknya mengatakan kehidupan damai di Papua adalah orang Non Papua dapat hidup bersama masyarakat asli orang Papua dan saling menghargai sebagai manusia dan masing masing tahu kodratnya dia dimana berada dan bagaimana kepentingan orang asli sehingga jangan menimbulkan cekcok antara satu dengan yang lain.

Dia mengatakan, sebenarnya pihaknya ingin menciptakan Papua Tanah Damai. Ironisnya rasa keindonesiaan dia rasakan ketika berada diluar negeri.

Menurut dia, siapapun ingin bicara tentang Papua buka kaca mata Indonesia dan pakai kaca mata Otsus melihat Papua itu baru pas. Karena orang di Papua bertindak berdasarkan Otsus. Hidup dalam nuansa itu. “Ketika kami bergerak dalam nuansa itu orang lain lihat dalam kaca mata umum Indonesia tak pas dan kami selalu akan salah. Orang Papua suka suka terus dia angkat bendera Bintang Kejora. Itu jelas jelas dalam Otsus adalah lambang daerah. Tapi ketika dia lihat dengan kacamata Indonesia salah. Tapi kalau dia lihat dalam kacamata Otsus tak salah,” katanya.

Menurut Pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua, pihaknya melihat lembaga keamanan negara menunjukkan tanda- tanda dan perhatian untuk mengangkat tema Papua Tanah Damai. Damai itu indah, Damai itu kasih dan lain lain belakangan ini. Tapi amat disayangkan tindakan tindakan yang dilakukan lembaga tersebut hanya berhenti diseputar wacana wacana indah di spanduk spanduk, di depan lembaga lembaga keamanan atau di jalan masuk pusat pemukiman dan perkantoran. “Dalam suasana Paskah ini kami mengajak umat untuk menyimak kekerasan berikut ini yang bertentangan dengan kata kata indah tentang perdamaian di spanduk spanduk tadi,”katanya. Mereka pun membuka rekaman kembali peristiwa yang terjadi, antara lain; 30 Mei –2 Juni Anggen Pugu/Tunaliwor Kiwo bersama Telengga Gire mengalami penyiksaan oleh Anggota TNI di Pos Kwanggok Nalime Kampung Yogorini Distrik Tingginambut.

Pada 15 September 2010 sekitar pukul 18.30 WIT Aparat Brimob dari Kompi C tanpa memberikan arahan dan peringatan melakukan penembakan terhadap dua orang korban sipil masing masing Naftali Kwan (50) dan Sapinus Kwan (40) serta Arfinika Kwan mengalami patah tulang punggung akibat terpelosok jatu ke jurang saat berlari menghindari aparat. Pencoretan nama nama anggota MRP terpilih almarhun Agus Alue Alua dan Ny Hana Hikoyabi awal April 2011. Penembakan terhadap 2 orang warga sipil di Dogiyai dan penyisiran terhadap masyarakat di sekitarnya dalam rangka melindungi Bandar togel Kapolsek kamu Martinus Marpaung.

Isu TNI—Polri akan melakukan latihan gabungan di Pegunungan Tengah. Penganiayaan dan pembunuhan terhadap Derek Adii di Nabire pada 14 Mei 2011. Penikaman terhadap Gerald Pangkali di depan Korem oleh 2 orang anggota TNI Waena 18 Mei (sekalipun itu sudah dibantah bukan ditikam). Penanganan terhadap kekerasan di Abepura yang berpihak kepada pelaku kekerasan bukan kepada korban pada 29 Mei lalu.

Kekerasan demikian dilakukan sambil menyibukan diri memasang spanduk tadi. Maka itu kami lihat antara, sebagai upaya upaya lembaga negara untuk memelihara budaya pembohongan publik yang sering dikemukakan pimpinan lintas agama di Jawa. Budaya bicara lain main lain terus dipelihara. Dengan semangat kebangkitan Kristus mari kita hentikan budaya “Pembohongan Publik” tadi . Kedua, kekerasan yang terus dilakukan oleh lembaga negara ini kami lihat sebagai siasat untuk meradikalisasi atau membuat orang Papua makin radikal atau menyuburkan aspirasi Papua merdeka di kalangan masyarakat Papua yang kemudian bisa mereka pakai sebagai alasan untuk menangkap atau membunuh orang Papua. Lembaga keamanan negara berperan sebagai penabur benih aspirasi Papua merdeka dengan pendekatan kekerasn yang terus menerus dan kemudian mereka sendiri tampil sebagai penimat apa yang telah mereka tabor. Mereka menuai benih benih kebencian yang ditanam karena ujung ujungnya melahirkan separatism yang kemudian menjadi surat izin untuk operasi keamanan yang sekaligus menjadi sarana untuk mempercepat kenaikan pangkat. Ketiga, kami melihat maraknya spanduk kasih itu damai dan lain lain atau kegiatan seperti KKR atau penyelengaraan Paskah Naional dan lain lain yang mendatangkan pembicara dari pusat hanya sebagai upaya berbagai pihak untiuk menyembunyikan wajah kekerasan negara yang telah ditunjukan diatas.

Pdt. Dr Benny Giay menandaskan, mata rantai kekerasan ini walaupun mungkin dilakukan tanpa sengaja tapi bagi orang Papua proses proses yang menyuburkan aspirasi Papua merdeka.
Ketika ditanya langkah langkah konkrit yang dilakukan Pimpinan Gereja Gereja diu Tanah Papua untuk mencega peristiwa peristiwa kekerasan, dia mengatakan, pihaknya melibatkan umat untuk membangun kesadaran. “Ini yang penting karena ini barang sudah diluar kontrol kita. Kami tak bisa kontrol lagi. Kita sudah tak bisa pegang kendali,” katanya.

Socrates melanjutkan, terkait hal ini Pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua lebih mendengar suara umat. Pasalnya, kalau rakyat ingin dialog, maka pihaknya mendukungnya untuk menyelesaikan persoalan di Papua karena kekerasan tak akan menyelesaikan persoalan kekerasan. Kekerasan akan melahirkan kekerasan yang lebih keras lagi. Dia mengatakan, umat Tuhan di Tanah Papua berteriak dimana mana baik Papua maupun di luar Papua menyampaikan masalah Papua tak bisa diselesaikan dengan muncong senjata serta dengan mengkreasi kekerasan yang membuang energi. “Solusi yang bermartabat, manusia dan simpatik datang dialog antara rakyat Papua dengan pemerintah Indonesia selesaikan persoalan Papua.,” ungkapnya.

Menurut Pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua prihatin menemukan diskriminasi yang luar biasa seperti peristiwa yang terjadi 29 Mei justru pihak korban, tapi pelaku kejahatan ini dibiarkan leluasa. Karena itu, lanjutnya, pihaknya menghimbau kepada aparat keamanan secara bijaksana menyikapi suatu persoalan itu. Dia mengatakan, secara nasional pemerintah Indonesia dan aparat keamanan sangat diskriminatif menyikapi masalah masalah yang terjadi di Papua seperti yang saya tegaskan tadi Negara Islam Indonesia (NII) sudah jelas jelas dikatakan makar kenapa itu tak diperlakukan dengan keras. Yogyakarta secara jelas jelas menentukan nasib sendiri kenapa orang orang itu ditangkap dan dipenjarakan.

“Ini jadi pertanyaan bagi kami. Kepentingan pemerintah Indonesia di Tanah Papua adalah kepentingan ekonomi dan politik serta keamanan. Kalau tiga kepentingan ini diganggu orang Papua terus jadi korban,” ungkapnya. Karena itu selama ini Gereja, katanya, rakyat Papua selalu menyampaikan mari kita duduk bicara atau dialog itu dimana mana. Semua rakyat Papua meminta itu. Kami harap kekerasan baik parsial atau sporadis kami minta dihentikan di Tanah Papua ini. Pihaknya mengimbau kepada lembaga negara khususnya TNI/Polri menjelang Paska Hari Kenaikan Kristus diharapkan Yesus membawa damai. “Jadi semua orang harus berpikir damai yang sesungguhnya bukan damai yang secara teori atau gantung spanduk dimana mana tapi tetap melakukan kekerasan,” tukasnya. (mdc/don)

Pimpinan Agama: NII Sudah Jelas Makar, Tapi Tak Dikerasi Seperti Papua

Pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua, Pdt. Elly Doirebo Sth MM, Pdt. Dr Benny Giay, Pdt. Socrates Sofyan Yoman ketika jumpa pers menyikapi situasi Papua terkini di Kantor Sinode KINGMI, Jalan Sam Ratulangi, Jayapura, Selasa (1/6).

JAYAPURA—Kekerasan yang terus dilakukan lembaga negara dilihat sebagai siasat untuk meradikalisasi atau membuat orang Papua makin radikal atau menyuburkan aspirasi Papua merdeka (baca: aspirasi M) di kalangan masyarakat Papua. Demikian antara lain disampaikan Pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua masing masing, Pdt. Elly Doirebo Sth MM, Pdt. Dr Benny Giay, dan Pdt. Socrates Sofyan Yoman ketika jumpa pers menyikapi situasi Papua terkini antara lain spanduk Papua Tanah Damai yang dipanjang TNI/Polri di Kantor Sinode KINGMI, Jalan Sam Ratulangi, Jayapura, Selasa (1/6). Pdt. Dr Benny Giay mengatakan kekerasan terhadap rakyat sipil yang dilakukan lembaga keamanan negara baik TNI/Polri di Tanah Papua terjadi silih berganti. Sebuah masalah kekerasan belum selesai dituntaskan muncul lagi kekerasan yang lain. Bahkan semua kekerasan itu berada di luar kontrol Pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua. “Ibarat kita memberikan cek kosong ke lembaga lembaga lain karena Pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua belum pernah menindaklanjuti proyek itu dengan merumuskan Papua Tanah Damai seperti apa baik di bidang agama, politik, kebudayaan serta kemasyarakatan,” tukasnya.

Padahal, lanjutnya, ketika terjadi pertemuan dihadiri Uskup dan semua Pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua serta DPR Papua ketika peluncuran Buku Misi Gereja dan Budaya Kekerasan di Tanah Papua di Aula STT tahun 2006 didalam acuan pihaknya telah merusmuskan suatu gagasan yang bagus untuk memberi ruang kepada para gembala, katakis, imam dan petugas gereja di tingkat komunitas untuk bicara tentang Papua Tanah Damai.

“Gagasan gagasan bagus ini kita tak pernah pegang dia, rumuskan dia, kita perjuangkan dia lewat lembaga gereja, perempuan dan pemuda mungkin terbatasnya sumber daya manusia di tingkat gereja,” katanya.

Pdt. Elly Doirebo Sth MM mengatakan pihaknya mempersoalkan statemen aparat keamanan Papua Tanah Damai karena tanah ini tetap damai dari masa lalu sampai kini. Pihaknya mengatakan kehidupan damai di Papua adalah orang Non Papua dapat hidup bersama masyarakat asli orang Papua dan saling menghargai sebagai manusia dan masing masing tahu kodratnya dia dimana berada dan bagaimana kepentingan orang asli sehingga jangan menimbulkan cekcok antara satu dengan yang lain.

Dia mengatakan, sebenarnya pihaknya ingin menciptakan Papua Tanah Damai. Ironisnya rasa keindonesiaan dia rasakan ketika berada diluar negeri.

Menurut dia, siapapun ingin bicara tentang Papua buka kaca mata Indonesia dan pakai kaca mata Otsus melihat Papua itu baru pas. Karena orang di Papua bertindak berdasarkan Otsus. Hidup dalam nuansa itu. “Ketika kami bergerak dalam nuansa itu orang lain lihat dalam kaca mata umum Indonesia tak pas dan kami selalu akan salah. Orang Papua suka suka terus dia angkat bendera Bintang Kejora. Itu jelas jelas dalam Otsus adalah lambang daerah. Tapi ketika dia lihat dengan kacamata Indonesia salah. Tapi kalau dia lihat dalam kacamata Otsus tak salah,” katanya.

Menurut Pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua, pihaknya melihat lembaga keamanan negara menunjukkan tanda- tanda dan perhatian untuk mengangkat tema Papua Tanah Damai. Damai itu indah, Damai itu kasih dan lain lain belakangan ini. Tapi amat disayangkan tindakan tindakan yang dilakukan lembaga tersebut hanya berhenti diseputar wacana wacana indah di spanduk spanduk, di depan lembaga lembaga keamanan atau di jalan masuk pusat pemukiman dan perkantoran. “Dalam suasana Paskah ini kami mengajak umat untuk menyimak kekerasan berikut ini yang bertentangan dengan kata kata indah tentang perdamaian di spanduk spanduk tadi,”katanya. Mereka pun membuka rekaman kembali peristiwa yang terjadi, antara lain; 30 Mei –2 Juni Anggen Pugu/Tunaliwor Kiwo bersama Telengga Gire mengalami penyiksaan oleh Anggota TNI di Pos Kwanggok Nalime Kampung Yogorini Distrik Tingginambut.

Pada 15 September 2010 sekitar pukul 18.30 WIT Aparat Brimob dari Kompi C tanpa memberikan arahan dan peringatan melakukan penembakan terhadap dua orang korban sipil masing masing Naftali Kwan (50) dan Sapinus Kwan (40) serta Arfinika Kwan mengalami patah tulang punggung akibat terpelosok jatu ke jurang saat berlari menghindari aparat. Pencoretan nama nama anggota MRP terpilih almarhun Agus Alue Alua dan Ny Hana Hikoyabi awal April 2011. Penembakan terhadap 2 orang warga sipil di Dogiyai dan penyisiran terhadap masyarakat di sekitarnya dalam rangka melindungi Bandar togel Kapolsek kamu Martinus Marpaung.

Isu TNI—Polri akan melakukan latihan gabungan di Pegunungan Tengah. Penganiayaan dan pembunuhan terhadap Derek Adii di Nabire pada 14 Mei 2011. Penikaman terhadap Gerald Pangkali di depan Korem oleh 2 orang anggota TNI Waena 18 Mei (sekalipun itu sudah dibantah bukan ditikam). Penanganan terhadap kekerasan di Abepura yang berpihak kepada pelaku kekerasan bukan kepada korban pada 29 Mei lalu.

Kekerasan demikian dilakukan sambil menyibukan diri memasang spanduk tadi. Maka itu kami lihat antara, sebagai upaya upaya lembaga negara untuk memelihara budaya pembohongan publik yang sering dikemukakan pimpinan lintas agama di Jawa. Budaya bicara lain main lain terus dipelihara. Dengan semangat kebangkitan Kristus mari kita hentikan budaya “Pembohongan Publik” tadi . Kedua, kekerasan yang terus dilakukan oleh lembaga negara ini kami lihat sebagai siasat untuk meradikalisasi atau membuat orang Papua makin radikal atau menyuburkan aspirasi Papua merdeka di kalangan masyarakat Papua yang kemudian bisa mereka pakai sebagai alasan untuk menangkap atau membunuh orang Papua. Lembaga keamanan negara berperan sebagai penabur benih aspirasi Papua merdeka dengan pendekatan kekerasn yang terus menerus dan kemudian mereka sendiri tampil sebagai penimat apa yang telah mereka tabor. Mereka menuai benih benih kebencian yang ditanam karena ujung ujungnya melahirkan separatism yang kemudian menjadi surat izin untuk operasi keamanan yang sekaligus menjadi sarana untuk mempercepat kenaikan pangkat. Ketiga, kami melihat maraknya spanduk kasih itu damai dan lain lain atau kegiatan seperti KKR atau penyelengaraan Paskah Naional dan lain lain yang mendatangkan pembicara dari pusat hanya sebagai upaya berbagai pihak untiuk menyembunyikan wajah kekerasan negara yang telah ditunjukan diatas.

Pdt. Dr Benny Giay menandaskan, mata rantai kekerasan ini walaupun mungkin dilakukan tanpa sengaja tapi bagi orang Papua proses proses yang menyuburkan aspirasi Papua merdeka.
Ketika ditanya langkah langkah konkrit yang dilakukan Pimpinan Gereja Gereja diu Tanah Papua untuk mencega peristiwa peristiwa kekerasan, dia mengatakan, pihaknya melibatkan umat untuk membangun kesadaran. “Ini yang penting karena ini barang sudah diluar kontrol kita. Kami tak bisa kontrol lagi. Kita sudah tak bisa pegang kendali,” katanya.

Socrates melanjutkan, terkait hal ini Pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua lebih mendengar suara umat. Pasalnya, kalau rakyat ingin dialog, maka pihaknya mendukungnya untuk menyelesaikan persoalan di Papua karena kekerasan tak akan menyelesaikan persoalan kekerasan. Kekerasan akan melahirkan kekerasan yang lebih keras lagi. Dia mengatakan, umat Tuhan di Tanah Papua berteriak dimana mana baik Papua maupun di luar Papua menyampaikan masalah Papua tak bisa diselesaikan dengan muncong senjata serta dengan mengkreasi kekerasan yang membuang energi. “Solusi yang bermartabat, manusia dan simpatik datang dialog antara rakyat Papua dengan pemerintah Indonesia selesaikan persoalan Papua.,” ungkapnya.

Menurut Pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua prihatin menemukan diskriminasi yang luar biasa seperti peristiwa yang terjadi 29 Mei justru pihak korban, tapi pelaku kejahatan ini dibiarkan leluasa. Karena itu, lanjutnya, pihaknya menghimbau kepada aparat keamanan secara bijaksana menyikapi suatu persoalan itu. Dia mengatakan, secara nasional pemerintah Indonesia dan aparat keamanan sangat diskriminatif menyikapi masalah masalah yang terjadi di Papua seperti yang saya tegaskan tadi Negara Islam Indonesia (NII) sudah jelas jelas dikatakan makar kenapa itu tak diperlakukan dengan keras. Yogyakarta secara jelas jelas menentukan nasib sendiri kenapa orang orang itu ditangkap dan dipenjarakan.

“Ini jadi pertanyaan bagi kami. Kepentingan pemerintah Indonesia di Tanah Papua adalah kepentingan ekonomi dan politik serta keamanan. Kalau tiga kepentingan ini diganggu orang Papua terus jadi korban,” ungkapnya. Karena itu selama ini Gereja, katanya, rakyat Papua selalu menyampaikan mari kita duduk bicara atau dialog itu dimana mana. Semua rakyat Papua meminta itu. Kami harap kekerasan baik parsial atau sporadis kami minta dihentikan di Tanah Papua ini. Pihaknya mengimbau kepada lembaga negara khususnya TNI/Polri menjelang Paska Hari Kenaikan Kristus diharapkan Yesus membawa damai. “Jadi semua orang harus berpikir damai yang sesungguhnya bukan damai yang secara teori atau gantung spanduk dimana mana tapi tetap melakukan kekerasan,” tukasnya. (mdc/don)