Laporan Intel: Australia Punya Bukti Kejamnya Militer Indonesia Bantai Demonstran di Papua Barat

Foto pengibaran bendera bintang kejora. /ANTARA/Husyen Abdillah.

PIKIRAN RAKYAT – Sebuah laporan intelijen mengungkapkan pemerintah Australia memiliki bukti kuat bahwa militer Indonesia menembakkan peluru tajam tanpa pandang bulu ke sekelompok demonstran Papua Barat yang tidak bersenjata di pulau Biak pada 6 Juli 1998.

Peristiwa tersebut dikenal sebagai Tragedi Biak Berdarah. Biak berdarah merupakan salah satu kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang belum terselesaikan. Saat itu militer yang seharusnya menjadi garda depan pelindung masyarakat, justru membunuh masyarakat, dikutip dari komnasham.go.id, Selasa, 21 September 2021.

Menurut The Guardian yang menerima laporan intelijen itu, kelompok hak asasi manusia (HAM) mengatakan pengusutan tragedi Biak itu saat ini berada di tangan pemerintah Australia karena sudah mengetahui kekejaman militer Indonesia.

Meskipun ada seruan yang konsisten untuk penyelidikan independen terhadap pembantaian Biak, Australia tidak membagikan buktinya kepada dunia.

Laporan intelijen juga menunjukkan orang Papua Barat secara diam-diam menyerahkan bukti foto kekejaman kepada petugas intelijen Australia, meski ada risiko besar bagi keselamatan mereka sendiri.

Film ini didistribusikan ke pertahanan, tetapi tidak pernah diusut. Tampaknya bukti foto itu telah dihancurkan pada tahun 2014.

“Jika Pertahanan menghancurkan bukti foto dari dugaan pelanggaran maka itu tidak masuk akal dan harus ada tinjauan menyeluruh terhadap kebijakan tentang bagaimana bukti pelanggaran hak asasi manusia ditangani,” kata Pearson kepada The Guardian.

“Setiap bukti dugaan pembantaian harus dikumpulkan dan dilestarikan. Mengapa tidak dikirim ke Kantor Hak Asasi Manusia PBB jika Australia tidak akan menindaklanjutinya,” katanya.

Investigasi atas pembantaian di Biak itu dapat dilakukan oleh Kantor Hak Asasi Manusia PBB, sementara penyelidikan parlemen dapat menyelidiki tanggapan pemerintah Australia dan penanganan buktinya.

Menurut Guardian, Pemerintah Indonesia telah membantah atau meremehkan pembantaian di Biak, awalnya menyalahkan tsunami 1.000 km jauhnya ketika mayat-mayat yang dimutilasi mulai hanyut di pantai pulau Biak.

Australia hanya memberikan tanggapan yang diredam terhadap laporan kekerasan terhadap aktivis Papua Barat yang berkumpul di Biak hari itu, mengungkapkan keprihatinan tetapi tidak pernah mengeluarkan kecaman langsung atau menyerukan penyelidikan PBB.

Laporan intelijen yang baru dirilis, disusun oleh atase militer yang dikirim ke pulau Biak lima hari setelah serangan, menunjukkan bahwa pemerintah Australia memiliki bukti serius tentang kekejaman itu selama 23 tahun.

Laporan tersebut dirilis oleh Arsip Nasional Australia menyusul tindakan di Pengadilan Banding Administratif oleh juru kampanye Anthony Craig dan firma hukum Xenophon Davis.

Petugas yang menulisnya, Dan Weadon, membagikan bukti dari para saksi yang melihat “banyak darah dan mayat” dan mengetahui “setidaknya 20 orang yang terbunuh. Sekitar 200 demonstran (sisanya tewas atau terluka) kemudian ditangkap.”

Disimpulkan bahwa kemungkinan besar militer Indonesia telah menggunakan kekuatan berlebihan terhadap para demonstran, kemudian membersihkan lokasi dan mengintimidasi para saksi.

Pearson mengatakan Australia harus “mendesak Indonesia untuk menindaklanjuti janji Jokowi pada 2018”.

“Selama lebih dari 50 tahun, Indonesia secara ketat membatasi akses ke Papua dan Papua Barat untuk jurnalis asing dan pemantau hak asasi manusia sehingga sangat sulit untuk menyelidiki tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang serius,” katanya.

“Ada banyak laporan pembunuhan, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan pemindahan paksa yang tidak pernah dimintai pertanggungjawaban oleh siapa pun,” ujar Pearson.***

Source: https://www.pikiran-rakyat.com/

September 21, 2021 0

Intelijen Merupakan Salah Satu Bagian Penting Dalam Sebuah Negara

Intelijen Merupakan Salah Satu Bagian Penting Dalam Sebuah Negara. Intelijen Berfungsi Sebagai Mata dan Telinga Pemerintah Untuk Menentukan Sebuah Kebijakan.

Intelijen Sendiri Terbagi Atas Dua Jenis Intelejen Sipil dan Militer, Yang Masing-masing Memiliki Fungsi dan Peranan Yang Berbeda.

Sebagai Pasukan Intelijen Kerahasiaan Merupakan “NAFAS UTAMA”

Penyelesaian Tugas Yang Tanpa Diketahui Merupakan Sebuah Keberhasilan Mutlak Pasukan ini.

Di Indonesia Disebut Kopassus

Kopassus Grup 3

Kopassus Grup 3, Salah Satu Pasukan Super Rahasia Yang Hanya Boleh Digerakan Atas Perintah Panglima TNI.

Pasukan ini Bertugas Mengumpulkan Data Intelijen Tempur di Wilayah Lawan, Jauh Sebelum Pasukan Utama Masuk ke Wilayah Tempur.

Misi Intelijen di PAPUA dan MALUKU Menjadi Ajang Pembuktian Pasukan Grup 3. Satuan ini Memiliki Sasanti Atau Moto Catur Kottaman Wira Naraca Byuha dan Menyelam Ditempatkan Yang Bertentangan Bagai Negara Republik indonesia.

Kemampuan Induvidu dan Tim ini Didukung Juga Oleh Tingginya Teknologi Yang Digunakan dan Dilindungi.

PENYAMARAN !

Sebagai Supir Angkot

Abang Ojek

Penjualan Bakso

Mahasiswa
Haji atau Pdt Pastor

Tukang Bangunan

Tukang Parkir

Penjual Ikan Sayur dan Besi Tua

Menyamar Sebagai Petugas Kesehatan

Menyamar Sebagai Petugas PLN

Menyamar Sebagi Petugas Bandara

Menyamar Sebagai Petugas Kebersihan

Menyeludup Masuk Ke Tubuh Gereja

Menyeludup Masuk Ke Tubuh Organisasi

Menyeludup Masku Ke Tubuh Adat Istiadat

Menyeludup Masuk Ke Komunitas atau Grup

Dan Merakyat Hingga Banyak Jenis Penyamaran Lainya.

#Bongkar…✊

September 13, 2021 0

I am Egianus Kogeya

I am Egianus Kogeya
I don’t walk alone
I walk with God
I was born here
I grew up here
I will not back down once
I remain in the square of the capital
Since I was young I am fighting until Papua Merdeka
My strength is my God

August 18, 2021 0

KPD YTH : Kk Kapolda Papua, Forkopimda serta DPR Provinsi Papua

“Segera Bebaskan Victor Yeimo”

Melihat Kondisi tubuh terakhir “Victor yeimo” yang sdh menurun drastis di rutan macko Brimob!

Demi junjung tinggi nilai kemanusian serta keamanan di Republik Indonesia ini, melihat kondisi “Jubir Internasional KNPB Victor yeimo” yang kondisinya tidak efektif lagi seperti semula, maka kami rakyat papua mendesak Kepada Kapolda Papua untuk segera Bebaskan Victor Yeimo tanpa syarat apapun!

Di Rutan macko Brimob Victor yeimo tidak mendapatkan udara,dan matahari segar dan rutan tersebut lembab menyebabkan penyakit Victor yeimo kambu dan kondisinya sudah sangat menurun secara pesat.

Apalagi, dikondisi Covid-19 melanda papua membuat victor yeimo menjadi ancaman serius atas kesehatannya, dan itu dapat mengakibatkan kefatalan.”

Hanya ada satu caranya untuk menyelamatkan kondisi victor yeimo disaat masa kritis ini, dengan cara Bebaskan Victor Yeimo dari Rutan Macko Brimob Papua.

Kami bersamanya!
“Segera Bebaskan Victor Yeimo”!

Kiri Keroman
[Ketua BEM FISIP uncen]

August 8, 2021 0

Pendoa Syafaat Papua Merdeka: Rev. Emeritus Ki’marek Karoba Tawy Meninggal Dunia 06 Agustus 2021

Seorang tokoh syafaat Papua Merdeka, yang selama 20 tahun terakhir mendoakan secara tekun untuk sebuah West Papua yang merdeka dan berdaulat di luar NKRI

Rev. Emeritus Ki’marek Karoba Tawy

pada pukul 01.01 subu tanggal 06 Agustus 2021, di Guest House 8plus1.org Wamena dan telah dikremasi di kampung halamannya, Gunung Mogonik, kempung Eragayam

Almarhum meninggalkan 2 Anak Perempuan dan 4 anak laki-laki

Anak laki-laki pertama, Sem Karoba Tawy menyatakan

Terpujilah nama YHWH! Pencipta! Pelindung! Gembala! Juruselamat! dan Raja di atas segala Raja yang dinantikan oleh semua orang percaya di seluruh dunia

Mari kita lanjutkan dan selesaikan misi perjuangan pembebasan bangsa Papua.

Beliau memesankan agar Pemerintah Negara Republik West Papua dengan Kementerian Penginjilan untuk Indonesia iala cita-cita dan doa-nya selama hidupnya dan beliau meninggal dengan ucapan syukur Negara West Papua telah berpikir untuk menyelamatkan orang-orang Indonesia Islam yang selama ini menjadi pemerkosa, penjarah, peneror, penipu, perampok dan pembunuh atas tanah dan bangsa Papua.

Beliau mengatakan, “Bangsa Papua diberkati dengan menginjili semua orang Indonesia menjadi anak-anak Allah di dalam Yesus Krstus! Negara West Papua pasti diberkati!

Rest in peace our grandfather, our father and our prophet!

Sem Karoba, dan keluarga besar Karoba

August 7, 2021 0

Keinginan Rakyat West Papua, Hanyalah Bebas dan Merdeka!

Sejak tahun 60-an perjuangan Bangsa Papua melawan Sistem Kolonial Indonesia dan telah mengalami pembungkaman demokrasi, Intimidasi, teror, pemerkosaan, penangkapan, pemenjaraan dan pembunuhan. Hingga banyak nyawa gugur atas nama perjuangan dan terus berlangsung saat ini.

Selama itu juga, Kolonial Indonesia menggunakan berbagai cara untuk menggagalkan perjuangan suci Bangsa Papua. Dengan cara yang sering dan sampai saat ini mereka gunakan adalah; memecah-belah persatuan serta tatanan hidup orang papua, dalam setiap organisasi² paguyuban maupun organisasi² perjuangan orang papua sampai dengan gereja-gereja yang ada di teritory West Papua. Dan mereka pun, membuat banyak organisasi² tandingan demi melemahkan persatuan orang papua.

Sudah 60 tahun kita berjuang melawan penjajahan kolonial Indonesia. Sepertinya sebagian para aktivis, pejuang dan pemimpin kemerdekaan West Papua sudah mengerti dan memahami cara-cara yang mereka gunakan adalah merugikan Perjuangan suci Rakyat Bangsa Papua.

Tetapi, sayangnya sebagian/kelompok pejuang Papua Merdeka telah terjebak dalam cara² dan setingan kolonial Indonesia itu sendiri. Sehingga dalam perjuangan West Papua, mereka tidak berpikir bagaimana cara untuk melawan dan mengusir Kolonial Indonesia serta sistemnya dari atas Tanah Papua. Yang mereka berpikir adalah bersaing atau melakukan tandingan terhadap organisasi² dan lembaga² resmi perjuangan Rakyat Bangsa Papua yang ada dan sedang berjuang saat ini.

Salah satu yang mereka lakukan adalah: Kongres II PARLEMEN NASIONAL WEST PAPUA baru-baru ini, dimana termuat dalam Media Suara Papua (SP). 24 Juni 2021; https://www.facebook.com/207588392657943/posts/4020236234726454/?app=fbl

Perbuatan seperti ini, sebenarnya menjalankan misi Penjajah Kolonial Indonesia dalam tubuh perjuangan Bangsa Papua. Karena, yang diinginkan Rakyat adalah West Papua cepat merdeka dan berdaulat penuh. Bukan melakukan tandingan² dalam organ perjuangan yang hanya memperpanjang penderitaan diatas Tanah Papua ini.

Oleh sebab itu, Rakyat West Papua harus bijaksana melihat dan menilai siapa para pejuang dan perjuangannya.

Kunci Perjuangan Papua untuk Merdeka adalah Persatuan. Dan akhirnya, persatuan tersebut sudah ada baik SIPIL maupun MILITER yaitu:

ULMWP yang telah mengumumkan “Pemerintah Sementara West Papua dan diangkat Hon. Benny Wenda sebagai Presidennya.
West Papua Army [WPA] yang telah diumumkan ole; Presiden Pemerintah Sementara West Papua, dalam salah satu Kabinet dari 12 Kabinet, dengan Panglima Tertinggi Chief. Gen. Mathias Wenda serta jajarannya.

Dengan demikian, siapapun pejuang yang berjuang Papua Merdeka diluar dari Pemerintah Sementara West Papua perlu dan penting untuk dipertanyakan. Kalau hanya karena EGO & AMBISI jangan mempermainkan nyawa Rakyat dan Pejuang West Papua.

Tanggungjawab Pejuang, membebaskan Rakyat dan Bangsa Papua.

Selamat berjuang…✊✊✊🔥
WaSalam…!!

ProvisionalGovernmentofWestPapua

WestPapuaArmy

FreeWestPapua #ULMWP #WPA

August 7, 2021 0

Presiden Sementara: Indonesia Memberlakukan Undang-Undang No Choice Kedua dengan RUU ‘Otonomi Khusus’

14 juli 2021| Dalam Pernyataan

Kami telah menerima informasi penting dari dalam Papua Barat: mahasiswa yang berdemonstrasi secara damai menentang pengenaan undang-undang ‘Otonomi Khusus’ kedua di Indonesia telah dilecehkan, dipukuli dan ditangkap oleh polisi di Universitas Cendrawasih di Jayapura hari ini.

Kekerasan brutal ini terjadi ketika Jakarta mencoba untuk memaksakan periode ‘Otonomi Khusus’ lainnya kepada rakyat Papua Barat, di luar kehendak mereka. Majelis Rakyat Papua (MRP), yang dibentuk untuk menjadi bagian dari lengan panjang Jakarta di Papua Barat, bahkan telah menolak upaya pemerintah Indonesia untuk memaksakan era baru secara paksa.

Orang-orang Papua Barat telah bersatu dalam menolak apa yang disebut Otonomi Khusus. MRP, Dewan Adat Papua (DAP), ULMWP, sayap militer Papua Barat, Petisi Rakyat Papua (terdiri dari lebih dari 100 organisasi masyarakat sipil), dan 1,8 juta yang menandatangani Petisi Rakyat Papua Barat pada tahun 2017, semuanya telah menyatakan langsung penolakan pendudukan Indonesia yang tidak sah dan upaya memperbaharui ‘Otonomi Khusus’.’Otonomi Khusus’ sudah mati.

Kami menyaksikan Act of No Choice kedua. Pada 1960-an, Indonesia menginvasi negara kita dengan ribuan tentara, melecehkan, mengintimidasi, dan membunuh setiap orang Papua Barat yang berbicara untuk kemerdekaan. apa yang terjadi hari ini, dengan lebih dari 21.000 tentara baru dikerahkan, operasi militer besar-besaran di Intan Jaya, Nduga dan Puncak, dan penindasan polisi terhadap semua perlawanan, adalah sama dengan apa yang terjadi pada kita pada tahun 1969. ‘Otonomi Khusus’ 2.0 adalah pemaksaan kolonial .
Indonesia harus segera menghentikan
RUU ‘Otsus’ kedua. Rakyat Papua Barat sudah memberikan mandat penuh kepada Pemerintahan Sementara ULMWP. Kami memiliki konstitusi kami, kabinet kami dan departemen kami dan berjalan. kami tidak membutuhkan tipu daya dan kebohongan skema Jakarta. Kami sudah merebut kembali kedaulatan kami, dan menolak semua hukum Indonesia yang dikenakan kepada kami.

Saya menyerukan kepada Uni Eropa, Pemerintah Inggris, Amerika Serikat, Australia, OACPS, MSG, PIF, Bank Dunia, dan semua organisasi internasional untuk menolak pemerintahan dengan todongan senjata ini. Tidak ada pendanaan, dukungan atau pelatihan internasional untuk paket ‘Otonomi Khusus’ Indonesia. Presiden Indonesia harus duduk bersama saya, sebagai Presiden Sementara Pemerintahan Sementara ULMWP, untuk mencari solusi bagi rakyat saya berdasarkan penentuan nasib sendiri, keadilan dan perdamaian.

Untuk semua orang Papua Barat, di mana pun Anda berada di dunia – baik di pengasingan, bekerja di pemerintah Indonesia, atau di kota-kota dan desa – untuk pendukung solidaritas kami, inilah saatnya untuk bersatu dan mengakui Pemerintahan Sementara dan Konstitusi kami . kami siap untuk menjalankan urusan kami sendiri.
Benny Wenda

Presiden Sementara
Pemerintah Sementara ULMWP
https://www.ulmwp.org/interim-president-indonesia…

July 15, 2021 0

BREAKING NEWS!!!: Rabu (14/06/2021) aksi demonstrasi damai Ditanggi Terror TNI

BREAKING NEWS!!!Pada hari ini, Rabu (14/06/2021) aksi demonstrasi damai yang dipimpin mahasiswa Papua di Jayapura, dalam rangka menolak Undang-undang Otonomi Khusus (UU Otsus Papua) telah dibubarkan secara paksa ditandai dengan tindakan kriminal oleh Tentara dan Polisi Indonesia.

Tentara dan Polisi Indonesia (TNI/Polri) bertindak sangat arogan, dimana beberapa mahasiswa telah dipukul hingga berdarah-darah. Sebagian lainnya telah ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi.

Hak penentuan nasib sendiri melalui mekanisme referendum yang diawasi internasional adalah solusi bagi West Papua.Referendum Yes…!!!

Referendum Yes…!!! Referendum Yes…!!! Referendum Yes…!!! Mohon advokasi dan pantauan media!

Source: ULMWP Dept of Political Affairs

#WestPapua #TolakOtsusJilidII #TolakOtsusPapua #TolakUndangUndangOtsus #MahasiswaPapua #MahasiswaUncen #FreeWestPapua #Referendum

July 14, 2021 0

Dua Gerakan Perjuangan Kemerdekaan West Papua Harus Terpadu dan Melekat

By: Kristian Griapon, 3 Juli 2021

Dua bentuk Gerakan Perlawanan Rakyat Papua Barat yang memperjuangkan kemerdekaan dari pendudukan Indonesia diatas wilayah mereka Papua Barat, yaitu bentuk perlawanan bersenjata di dalam negeri, dan bentuk perlawanan melalui kampanye politik di luar negari mencari dukungan masyarakat internasional, yang disebut sayap militer TPNPB di dalam negeri dan sayap politik ULMWP di luar negeri.

Kedua Gerakan Perlawanan TPNPB dan ULMWP, merupakan bagian keutuhan dari Kampanye Politik Perjuangan Kemerdekaan Papua Barat yang harus terpadu dan melekat. Jika tidak demikian, maka akan memperpanjang serta memperumit gerakan perlawanan itu sendiri untuk mencapai tujuannya.

Rakyat Papua Barat dapat bercermin dari perjuangan Rakyat Palestina melawan pendudukan Israel diatas wilayah mereka. Perjuangan Rakyat Palestina semakin panjang dan rumit melawan pendudukan Israel, pada hal Kemerdekan Rakyat Palestina telah berada di depan mata.

Akibat dari dua kubu dalam barisan pejuang kemerdekaan Rakyat Palestina yang tidak terpadu dan melekat, yaitu sayap militer Hamas dan sayap politik PLO mempunyai pandangan yang berdeda dan mempertahankan prinsip masing-masing dalam perjuangan kemerdekaan Rakyat Palestina, telah memperumit kemerdekaan Rakyat Palestina.

Kampanye politik luar negeri melalui sayap politik PLO berhasil meyakinkan masyarakat internasional tentang Hak Penentuan Nasib Sendiri Rakyat Palestina sebagai suatu bangsa diatas wilayah mereka dan hidup berdampingan dengan Israel sebagai Negara merdeka, yang telah direspons melalui PBB, namun mendapat jalan buntu, akibat dari pelabelan teroris terhadap gerakan perlawanan bersenjata Hamas yang mempunyai prinsip dasar menghancurkan atau melenyapkan Israel yang adalah satu bangsa merdeka dari muka bumi.

Jika kita melihat dari pengalaman masa lalu yang menjadi Dasar Sejarah Perjuangan Rakyat Papua Barat hari ini, tidak bisa ditutupi, bahwa perjuangan saat ini masih mewarisi perpecahan masa lalu, akibat dari tidak ada penyatuan prinsip para pejuang kemerdekaan, yang dijadikan komitmen dasar memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri diatas wilayah mereka Papua Barat, sehingga hal tersebut telah memperpanjang dan memperumit perjuangan itu sendiri.

Pelabelan teroris terhadap TPNPB merupakan langkah strategis dan bersifat politis pemerintah Republik Indonesia, untuk memutuskan mata rantai Perjuangan Kemerdekaan Rakyat Papua Barat di dalam negeri, yang berkaitan erat dengan hubungan kampanye politik luar negeri pejuang kemerdekaan Papua Barat di dunia internasional.

Para Pejuang Kemerdekaan Papua Barat di dalam negeri maupun di luar negeri harus bersatu, serta menjaga dan merawat dukungan yang telah nyata dan jelas diberikan oleh bangsa Vanuatu sebagai sebuah Negara anggota PBB, karena dukungan itu menjadi landasan dan pintu diplomasi politik luar negeri Perjuangan Kemerdekaan Rakyat Papua Barat baik itu melalui PBB maupun lembaga-lembaga kredibel internasional lainnya, wasalam.(Kgr)
Symbol Kemerdekaan Bangsa Papua Barat (Mr.Rex Rumakiek)

July 4, 2021 0

Tolak Otsus dan DOB di Papua, Rakyat Paupa Minta Merdeka

Rakyat Papua Dari dua Provinsi bersama Mahasiswa/i dan Generasi milenial Se-Tanah Papua Menolak dengan Tegas adanya Revisi UU OTSUS NO 21 Tahun 2021 dan DOB (Daerah Otonom Baru) di atas tanah papua.

Dari pertemuan para pejabat se-tanah papua di atas, menurut hemat pikir kami rakyat tertindas hanyalah keberpihakan kepentingan diri sendiri.

Dan untuk menambah devisa kekayaan pribadi mereka dgn jakarta bukan untuk kepentingan rakyat papua seutuhnya.

Sesuai dengan UU OTSUS NO 21 Tahun 2001 Pasal 77, dimana hak dan kewenangan penuh menentukan otsus berhasil atau tidak itu adalah hak dan kewenangan rakyat papua itu sendiri, tampa harus ada dari manapun yang menginterfensinya,

Maka apapun keputusan yang di ambil oleh rakyat memiliki keputusan mutlak yang harus dilaksanakan dan di jalankan oleh pemerintah tampa harus mengurangi atau menambah.
Sudah terlihat jelas kurang lebih 60 tahun semenjak operasi trikora 19 desember 1961 setelah papua mendeklarasi kemerdekaannya dari belanda 1 desember 1961, dan lahirnya otsus tahun 2000-2001 hingga saat ini tidak pernah membawa perubahan yang siknifikan yang membuat orang papua benar2 percaya jakarta.

Disini ada beberapa poin penting yang harus di lihat oleh jakarta dan pemerintah daerah bagaimana rakyat papua itu benar2 tidak lagi percaya terhadap pemerintah jakarta dan ingin mengurusi rumah tangganya sendiri tampa harus melibatkan jakarta dan pemerintah daerah perpanjangan tangan jakarta.

Rakyat papua dengan suara tegas 100% menolak Revisi UU OTSUS NO 21 Tahun 2001 dan DOB (daerah otom baru) yang di lakukan oleh DAP bersama MRP dalam bentuk petisi rakyat papua tolak otsus dan DOB.
Rakyat papua dengan suara tegas 100% menolak Revisi UU OTSUS NO 21 Tahun 2001 dan DOB (daerah otonom baru) di tanah papua yang di selenggarakan oleh MRP DAN DPRP dalam bentuk RDP (rapat dengar pendapat) rakyat papua di dua provinsi dan RDPU ( rapat dengar pendapat secara umum) rakyat papua di seluruh tanah papua.
Mahasiswa/i dan generasi milenial seluruh Papua dengan suara tegas 100% menolak Revisi UU OTSUS NO 21 Tahun 2001 dan DOB (daerah otom baru di tanah papua dengan cara melakukan pesta demokrasi/mimbar bebas dll.

Di karenakan rakyat papua menilai Otsus dan DOM hanya sebagai kepentingan jakarta dan segelintir para penguasa kapitalisme dan neokolonialisme di tanah papua, tapi bukan untuk kesejahteraan rakyat papua yang sebagaimana di rindukan oleh rakyat papua itu sendiri.

Solusinya:

Berikan hak penentuan nasib sendiri bagi kami bangsa papua untuk dapat menentukan nasib kami sendiri dan kehidupan generasi kami di masa yang akan datang

Free West Papua

July 3, 2021 0