4 Korban Anarkis Massa di Dekai Dirujuk ke Wamena

JAYAPURA – Sebanyak empat orang warga Dekai, Kabupaten Yahukimo yang menjadi korban kekerasan dari simpatisan dan massa KNPB, Kamis (19/3) lalu, kini telah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Aksi anarkis massa tersebut juga mengakibatkan 1000 warga Yahukimo terpaksa mengungsi ke Mapolres dan tempat-tempat ibadah.

Kepala Kepolisian Resort Yahukimo, AKBP Ade Djadja Subagja ketika dikonfirmasi wartawan melalui telephone selulernya, membenarkan kondisi tersebut. Dikatakan dari kasus ini 1000 warga dilaporkan mengungsi ke Mapolres dan tempat-tempat ibadah, dan 4 warga mengalami kekerasan. Ke empat korban warga tersebut sempat mendapat perawatan di RS Dekai Yahukimo. Namun karena kondisi mereka belum bisa pulih, akhirnya dirujuk ke RSUD Wamena untuk mendapat perawatan secara intensif.

Sebab menurutnya, dari keempat warga tersebut akan membahayakan keselamatan mereka. Seperti, Ibu Ani yang terkena pukulan dari simpatisan KNPB, termasuk petugas penerbangan di Bandara Dekai Yahukimo.

“Kami himbau kepada masyarakat Dekai Yahukimo agar mensikapi secara arif dan tenang aksi anarkis yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dan simpatisan yang menamakan diri Komite Nasional Papua Barat,”

kata Kapolres AKBP Ade.

Kata dia, pihaknya akan berjuang untuk menenangkan situasi Dekai Yahukimo atas adanya tindakan anarkhis dari simpatisan KNPB.

“Kami akan jaga situasi agar tetap kondusif dan kami harap masyarakat tetap tenang dan arif atas kondisi yang terjadi. Serahkan semuanya kepada kami agar bisa ditangani dengan baik,”

ucapnya.

Kapolres Ade mengatakan, pihaknya sudah melakukan penyisiran pasca kejadian itu dan masyarakat juga merespon bagus dan sangat positif tindakan kita dari kepolisian. “Mereka mengancam bukan saja warga non pribumi, tetapi pribumi juga mendapatkan ancaman yang sama,” lanjutnya.

Sementara itu, empat warga yang terkena imbas kekerasan dari massa KNPB yaitu Ani (35), Yohanes Palapessy, Acep Syaiful Hamadi (28) dan Noi Efrat (26). Mereka mendapat tindakan kekerasan dihari yang sama, hanya beda waktu dan tempat. Kemudian, Ani (35 tahun) pekerja swasta, alamat Jalan Paradiso mengalami luka sobek di bibir bawah serta luka lebam di muka akibat dipukuli massa simpatisan KNPB.

Selanjutnya, di Bandara Nop Goliat Dekai simpatisan massa KNPB lainnya menyerang pegawai perhubungan atas nama Yohanes Palapessy dengan luka akibat tebasan parang di empat jari tangan kanan.

Sementara korban atas nama Acep Syaiful Hamdi (28) pekerjaan pegawai penerbangan maskapai Susi Air dengan alamat Kalibonto yang mengalami luka lebam akibat sabetan punggung parang dibagian punggung.

Kemudian pegawai rumah sakit setempat, atas nama Noi Efrat Surirat (26) pekerjaan PNS dengan alamat Kompleks Perumahan Kesehatan Dekai saat menggunakan ambulance menuju ke basecamp PT Bintang Timur Mandiri juga mengalami nasib yang sama, dari massa simpatisan KNPB.

Noi Efrat dikira intel sehingga dihajar simpatisan KNPB dan mengalami luka serius di telinga bagian kanan.

Soal adanya warga yang mengungsi pasca peristiwa itu, lanjut Kapolres Ade mengakuki adanya warga yang mengungsi itu.

“Ya, ada 1.000 orang yang mengungsi di Mapolres dan rumah ibadah, seperti Masjid dan gereja pasca tindakan anarkis yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dan simpatisan yang menamakan diri KNPB,”

katanya.

Menurut dia, para pengungsi itu tediri dari kaum perempuan dan anak-anak yang ketakutan karena diancam oleh kelompok masyarakat yang menamakan diri Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Yahukimo.

“Pengungsi ini, paling banyak di Mapolres sekitar 700 orang, mereka sudah amankan mobil atau harta benda mereka lainnya. Dan yang di rumah ibadah seperti masjid dan gereja ada sekitar 300-400 orang,” katanya. (loy/don/l03)
Source: Senin, 23 Maret 2015 03:12, BinPa

March 23, 2015 0

Langkah ULMWP Harus Didukung Semua Komponen Rakyat Papua

Oleh : Redaksi | Minggu, 22 Maret 2015 – 12.38 WIB

*Oleh: Yan Christian Warinussy “SUARAPAPUA.com”

Sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia di Tanah Papua, saya cenderung memandang bahwa langkah yang telah dilakukan oleh rakyat Papua melalui wadah pemersatu bernama United Liberation Movement for West Papua/ULMWP (Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat) saat ini tengah berada pada aras dan ruang yang tepat, proporsional serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum internasional, bahkan memenuhi syarat dan mekanisme yang dibenarkan pada tingkat Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Langkah dimaksud adalah dimana pada awal dan pertengahan Desember 2014 lalu di Port Villa, Vanuatu, telah terjadi kesepakatan diantara 3 (tiga) organisasi politik rakyat Papua yang sangat berpengaruh untuk bersatu demi secara bersama-sama mendorong pendaftaran ulang aplikasi keanggotaan Papua Barat (West Papua) sebagai calon anggota pada Melanesian Spearhead Group (MSG).

Hal itu kemudian diwujudkan dengan ditandatanganinya Deklarasi Saralana oleh 3 pimpinan organisasi politik Papua, yaitu Buchtar Tabuni mewakili Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Rex Rumakiek mewakili West Papua National Coalition for LIberation (WPNCL) serta Edison K.Waromi atas nama Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB).

Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan pandangan bahwa apa yang sudah dicapai tersebut merupakan sebuah langkah maju dalam konteks perjuangan penegakan hak-hak politik rakyat Papua sebagai bagian dari masyarakat adat dan pribumi di dunia sebagaimana diatur di dalam Deklarasi Internasional tentang masyarakat adat dan pribumi di negara-negara merdeka.

Pencapaian agenda pendaftaran secara resmi aplikasi keanggotaan rakyat Papua oleh para wakil mereka di ULMWP yang diwakili Sekretaris Jenderal ULMWP, Oktovianus Mote dan anggotanya ke Kantor Sekretariat MSG di Port Villa, Vanuatu, 5 Februari 2015 lalu.

Ini merupakan sebuah langkah nyata dan semakin maju dari segi perjuangan penegakan hak-hak politik dan demokrasi rakyat Papua di tingkat internasional, sekaligus dapat dipandang sama dengan sebuah perjuangan perlindungan hak asasi dan hak dasar mereka yang selama 50 tahun sejak tahun 1963 terus dilanggar secara sistematis dan struktural oleh Pemerintah Indonesia.

Oleh sebab itu, langkah yang sangat progresif ini sangat perlu mendapat dukungan nyata dan positif dari semua komponen perjuangan politik rakyat Papua, bahkan oleh mayoritas rakyat Papua di atas Tanah Papua secara keseluruhan.

Kenapa demikian? Karena langkah yang sedang dilakukan tersebut adalah langkah yang sesuai dengan mekanisme hukum internasional sebagaimana diakui dan digunakan di tingkat PBB. Hal ini sebagaimana pernah diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PBB, Bang Ki Mon di Auckland, Selandia Baru, beberapa tahun lalu, bahwa terhadap penyelesaian masalah Papua dapat ditempuh melalui dua jalan.

Menurut Sekjen PBB, bilamana masalah Papua menyangkut soal hak asasi manusia, maka prosesnya harus dimulai dengan membawa dan membahas serta memutuskannya pada Dewan Hak Asasi Manusia PBB (United Nations Human Rights Council) yang berkedudukan di Jenewa, Swiss.

Sedangkan jika hal itu merupakan masalah politik, maka mekanisme penyelesaiannya harus dibawa untuk dibahas dan diputuskan pada Komisi Dekolonisasi yang berada dibawah Majelis Umum PBB yang berkedudukan di New York, Amerika Serikat.

Dengan demikian, langkah rakyat Papua bersama ULMWP adalah sangat tepat, bermartabat dan memenuhi standar dan mekanisme serta prosedur hukum internasional yang diakui PBB sebagai organisasi bangsa-bangsa di dunia, dimana Indonesia dan negara-negara berumpun Melanesia seperti halnya Vanuatu, Papua New Guinea (PNG), Fiji dan Solomon Island maupun Kaledonia Baru juga menjadi anggotanya.

Bila pada pertemuan tingkat tinggi MSG pada Juni 2015 mendatang, aplikasi ULMWP dan rakyat Papua diterima dan status mereka menjadi anggota, maka sesungguhnya sebuah langkah progresif ke arah penyelesaian damai bagi masalah konflik politik berkepanjangan selama 50 tahun terakhir yang berdimensi pelanggaran HAM serius di Tanah Papua makin menemukan solusinya secara imparsial, damai, transparan, demokratis, bermartabat dan memenuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku secara universal.

Oleh sebab itu, peran Pemerintah Indonesia dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo hendaknya tidak bersifat konfrontatif dan sedikit lebih menyesuaikan diri dengan langkah-langkah damai yang sudah dibangun secara damai dan dalam periode yang cukup lama diantara ULMWP dan rakyat Papua dengan para saudara-saudaranya di negara-negara Pasifik serumpun Melanesia tersebut.

Saya kira saudara Mote dan para anggota ULMWP akan sangat sedia untuk duduk secara terhormat berbicara bersama jajaran Pemerintah Indonesia saat ini dan di masa depan dalam mencari model penyelesaian damai bagi masalah-masalah sosial-politik di Tanah Papua selama 50 tahun terakhir ini secara damai kelak. Terutama setelah aplikasi ULMWP atas nama rakyat Papua diterima oleh MSG Juni mendatang.

*Yan Christian Warinussy, Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari/Pemenang Penghargaan Internasional di Bidang HAM “John Humphrey Freedom Award” Tahun 2005 dari Canada.

March 22, 2015 0

Stabilitas Nasional tidak Terjaga, Papua Terancam Lepas dari NKRI

Editor by Media Warga Online on 08.23 /

JAKARTA, Mediawarga.info–Kekisruhan pekerja tambang PT Freeport Indonesia diduga ada keterkaitan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang semakin disayang oleh warga Papua. Pasalnya, tidak adanya kehadiran pemerintah Republik Indonesia di tengah-tengah rakyat Papua telah dimanfaatkan dengan baik oleh OPM.

Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha mengatakan, Jokowi – JK tak menepati janjinya saat kampanye untuk memperhatikan Papua. Saat ini mungkin saja sudah banyak masyarakat Papua mendapatkan pendidikan hingga kesehatan dari OPM. Bukan tidak mungkin hal tersebut menandakan Papua siap lepas dari Indonesia.

“Saat ini pilihannya hanya dua, Jokowi – JK mundur dengan terhormat tahun ini dan mengakui kegagalannya atau Papua bisa lepas dari Republik Indonesia!”

ujar Panji melalui rilis yang diterima Mediawarga.info, Selasa (17/03/2-15).

Pemerintah sebaiknya reaktif dengan keadaan nasional yang sekarang semakin kritis, salah satunya kondisi Papua yang semakin renggang dengan Indonesia. Jika Papua lepas dari Indonesia maka bangsa Indonesia akan merugi sangat besar. Bukan hanya karena sumber daya alam yang melimpah, namun itu juga merupakan pertanda pemerintah tidak bisa mempertahankan kedaulatan negara. Artinya rezim Jokowi – JK mengkhianati cita-cita luhur pendiri bangsa mempertahankan NKRI. (Rid)

March 22, 2015 0

Papua Sudah Bersatu: Apa Berikutnya?

Ini pertanyaan yang diajukan oleh semua yang bercita-cita dan mendukung perjuangan Papua Merdeka. Selama ini kami selalu dibuat kecewa dan dikendorkan semangat oleh fakta faksionaliasi di antara organisasi yang memperjuangkan satu aspirasi bernama: Papua Merdeka.

Faksionalisasi sebenarnya tidak menyebabkan pertentangangan dan cekcok di antara faksi, tetapi membuat energi, waktu dan sumberdaya yang tersalur melakui masing-masing faksi menjadi tersebar dan tidak terarah secara baik sehingga bangsa Papua dan bahkan para pejuang sendiri sulit membayangkan hasil kerja dan tindak-lanjut dari perjuangan yang sedang diperjuangkan.

Kini persoalan faksionalisasi sudah mati. Dengan pendirian ULMWP di Vanuatu pada Desember 2014 maka tidak ada satupun orang Papua yang bisa mengkleim diri sebagai satu-satunya dan menyalahkan yang lain sebagai organisasi atau tokoh palsu atau bayaran. Kita semua sudah sehati, sejiwa, senasib, sepenanggunggan, se-tujuan, sekata.

Buahnya sangat jelas: dukungan dari seluruh masyarakat dan negara-negara Melanesia sudah mengalir tak terbendung. Dukungan dari Arfika tidak dapat dibendung juga. Mengalir semuanya sesuai hukum alam: Di mana ada pelanggaran HAM, di situ akan disoroti oleh manusia beradab di seluruh dunia; di mana ada penipuan, pasti ketahuan boroknya dan akan diperbaiki oleh kebenaran.

Setelah dukungan tunggal dari Negara Republik Vanuatu dan rakyat Vanuatu, kini rakyat Fiji sudah menyatakan dukungan terbuka, disponsori oleh gereja-gereja. Dukungan dari rakyat Solomon Islands juga sudah jelas. Apalagi yang kurang, dukungan dari orang Papua sendiri, yaitu dari Papua New Guinea, baik pemerintah dan rakyat serta gereja dan LSM sudah jelas sudah tidak dapat dibendung lagi.

Dukungan yang sudah membanjir ini tentu saja tidak dapat dibendung atau dialihkan oleh siapapun, karena dukungan ini bukan berasal dari emosi rasialisme atau fasisme, tetapi ditimbulkan oleh belas-kasihan manusia yang satu terhadap manusia yang tertindas dan teraniaya, manusia yang saban hari menerima nasib maut di moncong senjata penjajah.

Lalu pertanyaan selanjutnya ialah: Apa yang harus dilakukan selanjutnya?

Papua Merdeka News mengusulkan kepada segenap organ perjuangan kemerdekaan West Papua hal-hal berikut:

Pertama, para tokoh kemerdekaan West Papua dan organ-organ yang terlibat dalam ULMWP selalu berkoordinasi, berkonsultasi dan saling mendukung, baik secara pribadi, organisasi, dalam urusan pribadi, organisasi; dalam bentuk doa, dukungan moral ataupun dukunga finansial. “Komunikasi” di antara semua pihak “setiap hari” menjadi kunci pada saat ini dalam kondisi ini, demi mempertahankan spirit dan kesatuan dan keutuhan yang telah terbangun, sehingga tidak dirusak/ dikoyak oleh lawan.

Kedua, organ perjuangan Papua Merdeka agar terus melakukan sosialisasi perjuangan Papua Merdeka dan menggalang dukungan sumberdaya dari seluruh orang Papua: baik pejabat, petani, siswa/ mahasiswa, penganggur, Merah-Putih, Bintang-Kejora, Otsus-Merdeka, semuanya memberikan sumbangan menurut kemauan, kelebihan/kekurangan dan menurut kerelaan dan tanggungjawab.

Ketiga, Membentuk sebuah wadah bernama “West Papua Trust Fund”, yang dikelola oleh sebuah badan bernama Pundi Revolusi West Papua sehingga wadah ini memobilisasi, menganggarkan, mengorganisir, mempertanggungjawabkan dan mengatur pemanfaatan dana perjuangan Papua Merdeka.

Keempat, agenda perjuangan dipersatukan. Sudah jelas, agenda perjuangan Papua Merdeka sudah disatukan secara otomatis pada saat ULWP dibentuk. Akan tetapi ULWP sebagai sebuah organisasi perlu pertama-tama (1) membuka kantor sekretariat; kemudian kantor dimaksud diisi oleh para pekerja/ fungsionaris; dan selanjutnya mengorganisir semua kampanye Papua Merdeka secara terpusat. (2) Setelah ada kantor, maka mengatur kantor-kantor diplomasi untuk melobi negara-negara di seluruh dunia mendukung Papua Merdeka serta (3) menyusun rencana perjuangan jangka pendek, jangka panjang dan jangka menengah.

Semua orang tahu, bahwa perjuangan Papua Merdeka selalu bersifat faksional dan panas-panas tahi ayam. Kini salah satu sifat sudah dimatikan. Kini tunggu kita matikan sifat yang lain, “panas-panas tahi ayam” dengan empat saran di atas.

Semoga bermanfaat.

March 21, 2015 3

Lt. Gen. Amunggut Tabi: Nggoliar Tabuni Ketemu Jokowi Artinya Riwayat Perjuangan di Pegunungan Tengah Berakhir

Dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP), terkait dengan Rencana Pertemuan antara Presiden kolonial Joko Widodo dengan salah satu panglima Komando perjuangan Papua Merdeka, Jend. Nggoliar Tabuni dalam waktu dekat sebagaimana disiarkan berbagai media di Tanah Papua, maka dengan ini TRWP menyatakan sikap tegas dan jelas bahwa:

Pertemuan ini pasti akan mengakhiri riwayat perjuangan Papua Merdeka di Pegunungan Tengah Papua yang selama ini menjadi pemberitaan yang menandakan keberlangsungan perjuangan kita sekalian;
Pertemuan ini akan menjad titik balik yang berarti dalam pendekatan dan sikap Jenderal Tabuni dalam menyikapi segala kebijakan kaum penjajah dan penjarah di Tanah Papua;
Pertemuan ini pasti akan berakhir dengan penghilangan nyawa para pemimpin perjuangan Papua Merdeka di Pegunungan Tengah, seperti yang sudah dialami oleh BrigJend TPN/OPM Hans Bomay, Col. TPN/OPM Willem Onde, Jend. TPB PB Kelly Kwalik, Kepala Suku Besar Theys Eluay dan banyak lagi yang lain, yang menjadi pelajaran buat kita semua bahwa ada konsekuensi logis dan langsung yang kita alami saat siapa saja bermain dengan api akan merasa panas dan bisa-bisa kebakaran dan siapa yang bermain dengan api akan kena basah, menjadi padam dan dingin keseluruhan perjuangan Papua Merdeka.

Demikian Pernyataan Media ini kami sampaikan untuk disebarluaskan, dipelajari dan dicermati oleh segenap organ, tokoh, aktivis Papua Merdeka dan sekalian rakyat Papua di manapun kita berada.

Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan

Pada Tanggal: 21 Maret 2015

————————————————————————-

Secretariat-General,

Amunggut Tabi, Lt. Gen. TRWP
BRN: A.001076

March 21, 2015 1

Bubarkan Massa KNPB, Senjata Polisi Dirampas

JAYAPURA – Satu buah Senjata Api (Senpi) milik Kepala Seksi Intel Polres Yahukimo, Inspektur Dua (Ipda) Budi Santoso dirampas setelah membubarkan sekelompok massa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang sedang melaksanakan penggalangan dana, pada Kamis (19/3) sekira pukul 10.30 WIT, tepatnya di kompleks Ruko Blok C Distrk Dekai, Kabupaten Yahukimo.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, Komisaris Besar Polisi, Patrige ketika dikonfirmasi membenarkan perampasan tersebut. “Perampasan itu terjadi, ketika anggota Polres Yahukimo dan anggota Detasemen A bubarkan massa,” katanya kemarin.

Menurutnya, tim gabungan itu dipimpin Wakapolres Yahukimo, Komisaris Polisi Supraptomo. Saat itu anggota Brimob melepaskan tembakan karena kelompok KNPB melakukn perlawanan.

“Ipda Budi Santoso dikeroyok massa saat melakukan negosiasi dengan massa. Senjata laras pendek pistol Revolver milik Ipda Budi Santoso hilang dirampas massa. Saat ini situasi belum kondusif,”

ucapnya.

Terkait peristiwa itu, Patrige menjelaskan, awalnya anggota Polres Yahukimo, anggota Brimob dan anggota organic Polres Yahukimo melaksanakan apel yang dipimpin langsung oleh Danton Brimob IPTU Abjan Jalal.

Dimana dalam apel tersebut diberikan APP bahwa anggota Brimob beserta Polres Yahukimo akan melakukan kegiatan patroli sekaligus melakukan negosiasi pemberhentian atau pembubaran kegiatan kelompok KNPB yang sedang melakukan penggalangan dana di depan kompleks ruko putra daerah Dekai.

“Penggalangan dana tersebut telah berlangsung sejak tanggal 09 Maret 2015 dan kegiatan tersebut, dianggap ilegal karena tanpa adanya surat ijin dari pihak kepolisian setempat,”

jelas patrige.

Selain tak ada ijin, kegiatan penggalangan dana yang dilakukan oleh kelompok KNPB telah meresahkan warga masyarakat, sehingga aparat kepolisian melakukan negosiasi oleh Kasat Intelkam pada saat pertama pelaksanaan penggalangan.

“Negosiasi itu, diminta agar penggalangan hanya batas, Sabtu (14/3) pekan kemarin. Akan tetapi kelompok KNPB terus menerus melakukan kegiatan penggalangan dana, sehingga kembali melakukan pendekatan secara persuasif oleh Kasat Intelkam,”

ucapnya.

Namun karena kelompok KNPB tidak mau membubarkan kegiatan tersebut, maka dari pihak keamanan dalam hal ini Anggota Polres dan Brimob melakukan kegiatan patroli mendatangi TKP dimana KNPB melakukan kegiatan penggalangan dana.

Kemudian, pukul 10.15 WIT, anggota gabungan Brimob dan Polres sampai di TKP melalui Kasat Intelkam Polres Yahukimo IPDA Budi Santoso, S.Sos, langsung melakukan negosiasi kepada Kelompok KNPB akan tetapi kedatangan anggota Polres sebagai negosiator tidak disambut baik oleh Kelompok KNPB sehingga berujung bentrok.

Lantas kejadian itu, anggota gabungan Brimob dan Anggota Organik Polres yahukimo melakukan pembongkaran terhadap atribut maupun alat-alat yang digunakan kelompok KNPB dalam melakukan penggalangan dana.

“Reaksi dari kelompok KNPB mereka melakukan perlawanan setelah anggota naik ke atas kendaraan truk. Semntara Kasat intelkam tetap tinggal guna melakukan negosiasi kembali dengan korlap KNPB agar membongkar dan membubarkan kegiatan penggalangan dana tersebut dengan tertib,”

katanya.

Dalam negosiasi itu, simpatisan massa KNPB langsung menyerang Kasat Intelkam dengan menggunakan Panah dan Batu sehingga IPDA Budi Santoso diselamatkan oleh masyarakat dan korlap KNPB.

Akibatnya, Kasat Intelkam mengalami luka memar di bagian kepala, luka sobek di dahi hingga 7 jahitan akibat dari hantaman benda keras (batu) serta luka sobek di jempol tangan sebelah kiri. “Saat penyerangan, kelompok KNPB merampas senjata api revolfer jenis Taurus dengan nomor seri XK 256027,” katanya.

Sesaat kejadian itu, anggota Anggota Polres Yahukimo berhasil mengamankan salah satu anggota kelompok KNPB yang diketahui bernama Eka Kabak (25 tahun) dan barang bukti berupa, 1 (satu) unit toa, mesin genset serta spanduk yang bertuliskan ‘’ Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Yahukimo, Aksi penggalangan dana Nasional KNPB Yahukimo’’.

Lanjut Patrige, usai dilakukan penangkapan massa simpatisan KNPB yang berjumlah sekitar 50 orang mulai anarkis dengan melakukan pemalangan di pertigaan jalan pemukiman jalur 1 dan paradiso dengan membakar ban bekas sehingga anggota Brimob dan polres Yahukimo membubarkan aksi tersebut dengan tembakan peringatan.

“Massa sempat melempari rumah warga pemukiman dengan menggunakan batu dan pemukulan terhadap warga bernama Ani (35 Tahun) hingga mengalami luka sobek di bibir bawah serta luka lebam di muka akibat dipukuli massa simpatisan KNPB,”

jelasnya.

Lagi-lagi, sekitar pukul 12.15 wit, bertempat di Bandara Nop Goliat Dekai, simpatisan massa KNPB menyerang pegawai perhubungan bernama Yohanes Palapesi mengalami luka akibat tebasan parang di 4 (empat) jari tangan kanan dan pegawai penerbangan pesawat Susi Air atas nama Acep Syaiful Hamdi (28 tahun). “Ia mengalami luka lebam akibat sabetan punggung parang dibagian punggung,” kata Patrige.

Atas peristiwa itu, semua warga setempat melarikan diri menuju basecamp PT Bintang timur Mandir. Namun pada saat korban akan dijemput oleh pegawai rumah sakit bernamaNOI EFRAT SURIRAT (26 tahun) dengan menggunakan kendaraan ambulance iktu serang karena dikira korban merupakan anggota intel.

“Hingga kini, situasi sudah mulai kondusif sambil mencari para pelaku pengeroyokkan dan pengrusakan tersebut. Anggota di lapangan terus melakukan pengamanan siaga,” katanya. (Loy/don/l03)

March 20, 2015 0

“Rakyat Papua Pahami Dialog itu Referendum”

JAYAPURA – Wacana dialog yang disampaikan Pemerintahan Presiden RI Ir. Joko Widodo (Jokowi) ketika berada di Papua, beberapa waktu lalu, ternyata terus dipertanyakan.

Pasalnya, Kepala Negara tak menjelaskan secara baik dialog macam apa yang diingini pemerintah pusat dan pemerintah daerah. “Jangan sampai ini membuat bom waktu, padahal sebetulnya dengan adanya Rancangan UU Otsus Plus bagi Papua itu merupakan salah-satu jawaban terhadap semua gejolak yang terjadi di Tanah Papua,” tegas Sekda ketika membahas pembangunan Papua bersama Direktur Informasi dan Media Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Siti Sofia Sudarma di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Selasa (17/3).

“Dialog menjadi isu kontenporer yang cukup signifikan, karena dialog menurut pemahaman rakyat Papua focus interes-nya adalah referendum,” jelas Sekda.

Menurut Sekda, di Papua ini ternyata tak terjadi gesekan-gesekan horizontal atas dasar isu agama, isu suku dan lain-lain. Walaupun memang pihaknya menyadari dan memaklumi sejumlah rakyat Papua masih bergerilya di gunung dan di hutan memanggul senjata mengusung idelogi Papua merdeka.

Namun demikian, ujar Sekda, pemerintah berusaha mengakomodir aspirasi mereka dan berusaha memberikan pemahaman dengan kearifan-kearifan lokal yang ada, sehingga suatu saat nanti mereka kembali ke pangkuan NKRI dan membangun Papua.

Dikatakan Sekda, ketika pembahasan Rancangan UU Otsus Plus di DPR RI, ternyata Fraksi-Fraksi di DPR RI sebagian menerima dan sebagiannya menolak. Padahal rancangan UU Otsus Plus tersebut telah dipersiapkan setahun lebih. Tapi hal ini tak dipahami pemerintah pusat melainkan menyatakan pembahasan Rancangan UU Otsus Plus di DPR RI menunggu Prolegnas tahu 2016 mendatang.

Menurut Sekda, kebijakan pemerintah pusat ini membuat pemahaman semua elit di Papua terhadap Jakarta menjadi tak baik.

Namun demikian, menurut Sekda, ini realita yang mesti diketahui bersama seharusnya Rancangan UU Otsus Plus sebanyak 365 Pasal adalah jawaban untuk mengatur kewenangan bagi masyarakat Papua di atas semua potensi dan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada. (mdc/don/l03)

Source: Kamis, 19 Maret 2015 06:16, BinPa

March 20, 2015 1

JDP Fasilitasi Dialog Internal Papua

JAYAPURA — Jaringan Damai Papua (JDP), sesuai dengan peranannya sebagai fasilitator untuk semua, akan menfasilitasi Dialog Internal Papua dalam rangka menyambut ajakan dialog yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungannya ke Papua, Desember 2014 lalu.

Hal itu diungkapkan dalam siaran Pers yang disampaikan Koordinator JDP Pater Dr. Neles Tebay di Kampus STFT Fajar Timur Abepura, Kota Jayapura, Kamis (19/3). Menurut Neles, Dialog Internal Papua ini akan diselenggarakan dalam tahun 2015 ini di Jayapura, Papua.

Dalam kunjungan lalu, ujar Neles, Presiden Jokowi menyampaikan dua komitmen pemerintah yakni membangun Papua menjadi Tanah Damai dan menyelesaikan berbagai permasalahan di Tanah Papua melalui Dialog.

Komitmen ini memperlihatkan, terang Neles, bahwa pemerintah telah membuka diri dengan untuk berdialog dengan Papua dalam rangka menjadikan Papua sebagai Tanah Papua.
“

Jadi Dialog Jakarta – Papua bermuara pada terciptanya perdamaian di Tanah Papua. Itu berarti agenda dialog Jakarta – Papua adalah pembangunan perdamaian di Tanah Papua,” terang Pemenang Penghargaan Tji Hak Soon Justice and Peace Award dari Seol, Korea Selatan, tahun 2013 silam.

Karenanya, tambah Neles, warga Papua yang hidup diatas Tanah Papua ini mesti menyambut keterbukaan pemerintah ini dengan gembira. Pasalnya, komitmen pemerintah ini merupakan suatu kesempatan emas yang disediakan oleh pemerintah untuk membahas tentang pembangunan perdamaian di Tanah Papua melalui suatu proses dialog.

Untuk menyambut kesempatan inilah, jelas Neles, JDP mengambil inisiatif untuk mengfasilitasi Dialog Internal Papua sebagai suatu tahapan persiapan menuju Dialog Jakarta – Papua.

Menurut pengamatan JDP, cetus Neles, Dialog Internal Papua ini penting sekali untuk dilaksanakan karena sudah merupakan kebutuhan, bahkan suatu kerinduan warga Papua. Ketika Dialog Jakarta – Papua diwacanakan, banyak pihak mengangkat pentingnya dialog internal antara warga Papua sebelum berdialog dengan pihak Jakarta.

Pernyataan seperti “Sebelum kita berdialog dengan Jakarta, perlu ada dialog antara kita yang hidup di Tanah Papua”, ini sudah berkali-kali disampaikan oleh banyak pihak.

Menyadari pentingnya dialog internal ini, JDP memilih moto “Mari Kitorang Bicara Dulu”.

Neles mengatakan, JDP melihat juga bahwa di antara warga Papua sendiri belum ada pemahaman yang sama tentang tujuan dan agendanya. Ada pihak yang berpandangan bahwa Dialog Jakarta – Papua ini membahayakan integritas teritorial RI. Ada juga pihak lain yang menganggap bahwa Dialog Jakarta – Papua ini berbahaya karena dapat menghancurkan ideologi Papua Merdeka.

Selain itu, kata Neles, masih ada orang yang memahami bahwa Dialog Jakarta – Papua merupakan solusi atas konflik Papua. Padahal Dialog Jakarta—Papua bukanlah tujua melainkan sarana untuk mengindentifikasi masalah dan mencari solusi-solusi terbaik dengan melibatkan semua pihak yang berkentingan.

Ketika JDP menawarkan Papua Tanah Damai sebagai tujuan maupun agenda dari Dialog Jakarta – Papua, ucap Neles, sejumlah pihak masih mempertanyakan konsep Papua Tanah Damai. Bahkan masih ada pemahaman yang berbeda tentang Papua Tanah Damai. Para pimpinan agama yang tergabung dalam Forum Konsultasi Para Pimpinan Agama (FKPPA) menganggap Papua Tanah Damai sebagai visi masyarakat Papua yang mesti dibangun dan diperjuangkan oleh setiap warga Papua, entah apapun agamanya. Tapi ada pihak lain yang melihat Papua Tanah Damai sebagai upaya untuk menutupi dan menyangkal segala bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua.

Neles mengutarakan, Dialog Internal Papua dilaksnakan untuk melibatkan semua warga Papua dalam membahas konsep Papua Tanah Damai dan menetapkan tujuan agenda Dialog Jakarta—Papua menurut warga Papua.

Dalam Dialog Internal Papua, setiap dan semua warga diminta pendapatnya dan dikonsultasikan, sehingga merasa dilibatkan dalam upaya membangun Papua yang damai sejahtera melalui dialog Warga Papua yang dimaksud disini bukan hanya Orang Asli Papua (OAP), ucap Neles, melainkan juga semua paguyuban yang hidup di Tanah Papua.

Maka semua anggota Paguyuban, sebagai warga Papua, diundang untuk berpartisipasi dalam Dialog Internal Papua. Semua Paguyuban diajak untuk memberikan pemikiran yang konstruktif tentang pembangunan perdamaian di Tanah Papua.

“JDP akan memikirkan metodeogi, sarana, dan cara yang tepat untuk melibatkansemua warga Papua dalam Dialog Internal Papua,” ujar mantan Wartawan The Jakarta Post ini. (Mdc/don/l03)

Source: Jum’at, 20 Maret 2015 00:36, BinPa

March 20, 2015 0

Goliat Tabuni Siap Bertemu Presiden RI

JAYAPURA – Pimpinan TPN/OPM, Goliat Tabuni asal Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, mengakui siap melakukan pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, yang rencananya akan berkunjung ke Kabupaten Puncak Jaya pada bulan Juni mendatang.

“Saya sudah telephone Goliat Tabuni untuk minta turun ke daerah ini supaya bisa berbicara kepada Presiden RI saat datang nanti. Dia (Goliat Tabuni) bilang pikir, lalu saya bilang tidak boleh pikir-pikir sekarang harus turun,”

kata Bupati Puncak Jaya, Henok Ibo disambut meriah masyarakat Tingginambut dalam kunjungan bersama Ketua DPR Papua, Yunus Wonda, pada Selasa (17/3).

Ia menandaskan, dirinya selama memegang jabatan sebagai Bupati Puncak Jaya bersama Wakil Bupati menjamin membawa turun Goliat Tabuni dari hutan turun ke Tingginambut. “Respon ini ternyata disambut baik Goliat Tabuni,” katanya.

Bupati Henok mengemukakan bahwa masyarakat Indonesia selalu bertanya kalau Presiden ke Puncak Jaya mau bikin apa. “Tadi pagi (Kemarin lalu), Goliat Tabuni menanyakan kepada saya kapan Presiden mau turun. Saya katakan tunggu karena Presiden rencana akan datang pada bulan Juni nanti,” kata dia.

Sementara itu kepada Wartawan, Bupati Henok Ibo menyatakan bahwa rencana kedatangan Presiden RI ke Puncak Jaya, disampaikan Presiden RI lewat Gubernur Papua, jikalau dirinya akan datang ke Puncak Jaya dan ingin bertemu dengan Goliat Tabuni.

“Ini permintaan Presiden lewat Gubernur, makanya selama satu bulan ini, saya terus melakukan pendekatan dan ternyata Goliat Tabuni punya keinginan untuk bertemu dengan Presiden RI,”

katanya.

Masalah keamanan atas kehadiran Presiden ke Puncak Jaya, kata Bupati Henok, masyarakat mulai dari Ilaga sampai dimana saja bakal menjamin keamanan. Namun, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada aparat keamanan dalam hal ini TNI dan Polri terkait kedatangan Presiden RI. (Loydon/l03)

Source: Kamis, 19 Maret 2015 06:19, BinPa

March 19, 2015 1

Saat Presiden Soekarno Minta Dukungan AS untuk Klaim atas West Irian

Jayapura, Jubi – Tahukah anda jika pada tahun 1961, Presiden Indonesia, Soekarno bertemu dengan Presiden Amerika Serikat (AS), John F. Kennedy untuk meminta dukungan AS atas klaim Indonesia pada Papua Barat, yang dulu disebut West New Guinea dan West Irian?

Pertemuan yang terjadi di Gedung Putih, Washington pada bulan April tanggal 24 ini terekam dengan baik oleh Gedung Putih dan diarsipkan oleh Perpustakaan Kennedy. Presiden Soekarno tiba pukul 10:25 AM dan pertemuan berlangsung pukul 10:28 AM hingga menjelang sore.

Pertemuan ini menegaskan konspirasi antara Indonesia, Amerika Serikat dan Belanda atas West New Guinea atau West Irian atau Papua Barat. Tak ada orang Papua yang disebutkan dalam percakapan ini, apalagi terlibat dalam pertemuan.

Sebagian percakapan dalam pertemuan tersebut:
“Sebelum tahun 1950, Amerika mengatakan Indonesia memiliki hak untuk merdeka. Mengapa anda tidak mengatakannya juga sekarang? Mengapa anda tidak mendukung klaim kami atas West Irian. Satu-satunya jawaban yang saya miliki adalah persahabatan anda (AS) dengan Belanda dan hubungan anda dengan NATO. Amerika tak seharusnya memerankan “tightrope dancer” antara Eropa dan Asia, menjaga keseimbangan setiap saat. Maaf Mr. Presiden, saya bicara terus terang,” kata Soekarno pada Kennedy.

“Mengapa anda menginginkan West Irian?” tanya Presiden Kennedy, sambil menambahkan bahwa orang Melanesia adalah ras yang berbeda dan West Irian membuat Belanda mengeluarkan biaya yang sangat besar, lebih dari apa yang didapatkan Belanda dari West Irian.
“Itu bagian negara kami. Harus dibebaskan,” kata Soekarno.