Selamat HUT 1 Juli 1971 – 1 Juli 2021

Selamat Merayakan HUT Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat 1 Juli 1971 – 1 Juli 2021.
Makna Penting 1 Juli 1971 sebagai Dasar Hukum Perjuangan Bangsa Papua Barat Merdeka.

Landasan final sejarah perjuangan bangsa Papua Barat (West Papua) telah di kenal pada tanggal 1 Desember 1961 yang dibentuk oleh dewan New Guinea Raad (Parlementer) dibawah kontrol Belanda.

Selama masa kemerdekaan bangsa West Papua yang di berikan oleh pihak kerajaan Belanda, Jebakan dari pihak yang ingin menguasai tanah Papua menekan pemerintahan Belanda untuk segera meninggalkan Papua dengan dalil Papua masih termasuk wilayah kedaulatan Republik Indonesia.

Generasi pertama yang adalah dewan New Guinea Raad telah berhasil mempersiapkan manifesto dasar politik bangsa Papua Barat dengan adanya Bendera bangsa, Lagu kebangsaan, Batas wilayah, dan Mata uang

Setelah 10 Tahun berjalan, dasar kebangsaan Papua Barat diombang ambingkan oleh pihak Indonesia yang sedang berkolaborasi, konspirasi dan kongkalingkong bersama Amerika demi mendapatkan kandungan mineral dari perut bumi Papua.

Sebelum hari Proklamasi 1 Juli 1971 (pembentukan dasar negara), orang Papua mengalami pembantaian yang jumlahnya mencapai ribuan nyawa dipadukan dengan tensi pada hari – hari bersejarah yang nyata dan yang sulit terlupakan .
19 Desember 1961 ( Trikora),
15 Agustus 1962 (New York Agreement),
30 September 1962 (Roma Agreement),
1 Mei 1963 (Aneksasi),
15 Juli 1965 (Bentuk Perlawanan OPM),
30 April 1967 (Kontrak Karya I PT. FM),
14 Juli 1969 (Pepera).

Detik – Detik Proklamasi.

Dalam catatan sejarah, pada waktu Proklamasi 1 Juli 1971, terjadi 4 (empat) peristiwa penting : Proklamasi Kemerdekaan, Pengumuman Kabinet Pemerintahan, Penetapan Konstitusi Sementara (UUDS), dan Penolakan Pemilu Indonesia yang melibatkan Rakyat Bangsa Papua.

Source: FB

July 1, 2021 0

West Papua Diadopsi oleh SHEFA

Daily Post Vanuatu | Selasa, 29 Juni 2021

Provinsi SHEFA telah mengadopsi West Papua sebagai negara kembarnya awal bulan ini [Juni].

Perwakilan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Port Vila, Freddy Waromi memberi tahu Daily Post bahwa ini adalah “sejarah yang menarik dan juga tonggak baru dalam sejarah hubungan Vanuatu dan West Papua”.

Dalam upacara tersebut, perwakilan ULMWP juga diberi nama kastom ‘Marikor’ yang secara longgar diterjemahkan menjadi penjaga rakyatnya, nama ini dianugerahkan oleh Dewan Kepala Vaturisu.

“Saya senang melihat bahwa setiap kepala di provinsi SHEFA, bersama dengan pemerintah provinsi SHEFA bersedia mengadopsi West Papua sebagai negara kembar untuk provinsi SHEFA,” katanya.

“Hal lain yang membuat saya senang adalah bahwa semua kepala di bawah Dewan Kepala Vaturisu, mereka ingin saya menjadi kepala Provinsi SHEFA, mereka sudah memberi saya nama, kepala Marikor dan saya sekarang menjadi kepala provinsi SHEFA.”

Perwakilan West Papua mengklarifikasi bahwa dia tidak mengatakan apa-apa dalam adopsi, tetapi senang diadopsi oleh provinsi yang mempelopori perjuangan kemerdekaan West Papua.

“Sistem adopsi sudah dimulai pada tahun 2007 dan semua kepala dari Dewan Kepala Malvatumauri adalah yang memulai adopsi untuk keenam provinsi di Vanuatu.

“Ketika mereka mulai, TAFEA mengadopsi Kanaky, MALAMPA mengadopsi Fiji, PENAMA mengadopsi Kepulauan Solomon, TORBA mengadopsi PNG, tetapi dua provinsi masih tertinggal adalah provinsi SANMA dan SHEFA,” tambahnya.

Bapak Waromi mengucapkan terima kasih kepada dewan provinsi SHEFA dan merasa terhormat berada di bawah sayap SHEFA.

Upacara tersebut disaksikan oleh anggota dewan SHEFA, Dewan Kepala Vaturisu dan perwakilan serta pendukung West Papua.

(https://dailypost.vu/…/article_14bcfbac-d866-11eb-a5e3…)

WestPapua #SHEFA #Vanuatu #Melanesia

June 29, 2021 0

Pastor Alan Nafuki berpulang, ucapan duka cita mengalir dari Papua

Nabire, Jubi – Direktur Eksekutif United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP, Markus Haluk menyampaikan rasa duka citanya atas berpulangnya Pastor Alan Nafuki pada Senin (14/6/2021). Pastor Alan Nafuki adalah Ketua Vanuatu West Papua Unification and Association Committee atau VWPUAC yang selalu konsisten menyuarakan dukungan bagi gerakan Papua merdeka.

“Ia adalah seorang Bapa, Gembala, saudara, dan seorang pejuang kemerdekaan Vanuatu. Sejak studi pada awal 1970-an di Meden, Papua Nugini, ia jatuh hati dengan manusia dan perjuangan kemerdekaan Papua Barat. Selama 40 tahun lebih ia berjuang dan bersuara bagi kemerdekaan Papua di Vanuatu. Kami sedih dan berduka,” kata Haluk saat dihubungi melalui panggilan telepon pada Senin (14/6/2021).

Haluk mengatakan Pastor Alan merupakan salah satu tiang gerakan Papua merdeka di Vanuatu. “Rakyat dan bangsa Papua akan selalu mengenangnya selalu memimpin aksi, lobi Papua merdeka di berbagai forum di Vanuatu, Melanesia, dan Pacifik,” kata Haluk.

Ia berharap semangat mendiang Pastor Alan Nafuki akan menggugah hati para pemimpin Melanesian Spearhead Group (MSG). “Supaya pada pertemuan MSG pada 15-17 Juni 2021 [nanti] forum MSG dapat menerima ULMWP sebagai anggota penuh,” kata Haluk.

Haluk menyatakan Ketua ULMWP, Benny Wenda, telah mengumumkan masa berkabung selama sepekan, untuk menghormati berpulangnya Pastor Alan Nafuki. “Itu duka bersama rakyat, para pemimpin Vanuatu dan Melanesia. Wakil ULMWP akan hadir dalam acara duka di Vanuatu,” kata Haluk.

Aktivis Hak Asasi Manusia, Daniel Randongkir juga menyampaikan rasa bela sungkawanya atas berpulangnya Pastor Alan Nafuki. “Terlalu besar jasa-jasamu untuk Tanah Papua. Kami akan mengenang jasa besar yang kau abdikan untuk perjuangan Tanah Papua. Jangan lupa mendoakan kami dan perjuangan kami,” kata Randongkir.

Randongkir mengatakan rakyat Vanuatu maupun rakyat Papua berduka atas berpulangnya Pastor Alan Nafuki. “Kami orang West Papua juga berduka yang amat mendalam atas kepulangan Pastor Alan Nafuki,” katanya.

Kabar berpulangnya Pastor Alan Nafuki menyebar luas di Papua. Salah satu warga di Papua, Melvin Yobe turut menyampaikan rasa duka citanya. “Kami rakyat Papua korban penjajahan Indonesia merasa kehilangan [atas berpulangnya] pejuang kemerdekaan Papua di Vanuatu. Tuhan Allah bangsa Papua menyebutmu di surga,” kata Yobe. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

June 16, 2021 0

Kenang 20 tahun ‘Wasior Berdarah’, dua mahasiswa Papua aksi bisu di Bandung

Dua mahasiwa Papua di Bandung sedang melakukan aksi bisu kenang Wasior Berdarah .- Franz Mapiha untuk Jubi

Jayapura, Jubi – Mengenang kembali 20 tahun Wasior Berdarah, 13 Juni 2001, dua orang mahasiwa Papua di Bandung, Jawa Barat, menggelar aksi bisu. Keduanya adalah mahasiwa aktif di Universitas Pendidikan Indonesia dan Universitas Ahmad Yani. Aksi tersebut berlangsung di depan Gedung Sate Bandung atau Kantor Gubernur Jawa Barat, dimulai dari pukul 11.00 WIB hingga 13.40 WIB.

Emanuel Iyai, salah satu mahasiswa yang menggelar aksi tersebut, mengatakan ia bersama temannya melakukan aksi bisu sebagai bentuk sikap melawan lupa atas tragedi yang memilukan itu.

Ia menceritakan, peristiwa tersebut dipicu oleh dugaan serangan dari kelompok bersenjata kepada lima anggota Brimob di Base Camp CV Vatika Papuana Perkasa (VPP) di Desa Wondiboi, Distrik Wasior dan diduga kelompok tersebut membawa lari enam pucuk senjata milik Brimob.

“Nah, lalu merespons kejadian tersebut Kapolda Papua saat itu memerintahkan pengejaran kepada kelompok yang diduga telah mencuri senjata tersebut,” katanya kepada Jubi melalui telepon selulernya.

Dalam pengejaran tersebut, kata dia, Brimob dari Biak, Jayapura dan Sorong dikirim secara massal. Lokasi pengejarannya meliputi Wasior, Serui hingga ke Nabire.

“Lalu kita tahu semua bahwa akibat dari itu, Brimob dan milter Indonesia melakukan operasi militer besar-besaran yang berdampak pada kematian empat orang Papua, 39 korban penyiksaan, satu orang korban pemerkosaan dan lima orang dihilangkan secara paksa,” ungkapnya.

Selain itu, aksi bisu tersebut juga guna memberikan kesadaran ke khalayak (masyarakat) luas atas operasi militer di sejumlah kabupaten di Papua terutama Nduga, Intan Jaya, Mimika dan Puncak.

Rekan lainnya Luis Kris mengatakan, aksi bisu itu sebagai upaya dari budaya melawan lupa yang harus dirawat dan dijaga, agar rakyat Papua sadar bahwa mereka sisa-sisa dari operasi-operasi militer, pembunuhan, penghilangan, pemerkosaan dan ekploitasi sumber daya alam.

“Sekarang memasuki 20 tahun tanpa ada penyelesaian dari negara dan otoritas yang bertanggug jawab. Kasus Wasior Berdarah ini terjadi bukti bahwa negara masih melakukan pendekatan militeristik dan tidak pernah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di seluruh Tanah Papua,” kata Luiz.

Menurutnya Wasior Berdarah adalah salah satu peristiwa berdarah dari banyak peristiwa seperti kasus Wamena Berdarah, Abepura Berdarah, Paniai Berdarah dan berbagai kasus pelaggaran HAM lainnya. Negara juga, kata dia, tidak mau bertanggung jawab, bisa dilihat dari beberapa kejadian contohya pengembalian berkas penyidikan dan penyelidikan dari Komnas HAM oleh Kejaksaan Agung.

“Ini adalah salah satu bukti negara tidak mau adil dan bertanggung jawab atas perbuatannya sediri,” katanya. (*)

Editor: Kristianto Galuwo

June 16, 2021 0

Akankah Konflik West Papua Berakhir sama dengan “Timor Timur”?

Peningkatan militer Indonesia dan kegiatan milisi ala Timor Leste mengancam akan mengacaukan Papua dan kawasan. Papua adalah contoh utama proses dekolonisasi yang gagal. Integrasi Indonesia di Papua, dengan keterlibatan Amerika Serikat, menjadi perang tidak resmi terhadap penduduk asli.

Indonesia mengambil alih Papua dari Belanda pada 1960-an melalui proses kontroversial yang disponsori PBB dan ditengahi oleh Amerika Serikat. Sejak saat itu, kaum Melanesia penduduk asli Papua telah memprotes pendudukan Indonesia. Integrasi Papua ke Indonesia diimplementasikan dengan keterlibatan Amerika Serikat. Itu merupakan perang tidak resmi terhadap penduduk asli yang menimbulkan diskriminasi rasial dan agama, perampasan besar-besaran atas tanah adat, penyerangan terhadap mata pencaharian dan budaya setempat, serta pelanggaran HAM berat lainnya termasuk pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, dan pemerkosaan. Investor asing dan sekitar 1 juta migran non-Papua mendominasi ekonomi wilayah dan administrasi sipil dan militer, memarginalkan dan merampas hak 1,2 juta penduduk asli Papua.

Pelanggaran HAM brutal di Papua merupakan ciri khas rezim otoriter Presiden Soeharto selama 32 tahun. Pelanggaran terus berlanjut di bawah pemerintahan berbagai presiden berikutnya, termasuk penembakan terhadap demonstran damai, penyiksaan, dan penahanan sewenang-wenang.

Peningkatan aktivitas militer dan milisi Indonesia, bertujuan menggagalkan upaya penduduk asli Papua meraih kemerdekaan tanpa kekerasan, mengancam akan mengacaukan Papua dan wilayah. TNI mengerahkan ribuan pasukan ke Papua serta mendukung pembentukan milisi pro-pemerintah di Papua, dengan pelatihan, senjata, dan arahan. Unit-unit tersebut, dikenal sebagai Satgas Merah Putih, serupa dengan kampanye kekerasan di Timor Leste pada 2004 dan yang terus meneror kamp-kamp pengungsi Timor Barat di tahun-tahun berikutnya.

Integrasi Indonesia atas Papua, melalui proses dekolonisasi yang melanggar standar internasional, merupakan fondasi dari konflik saat ini. Setelah Perang Dunia II, Indonesia, baru merdeka dari Belanda, berusaha menguasai Papua dengan mengklaim semua tanah jajahan Belanda.

Para pemimpin Papua secara eksplisit menolak integrasi dengan Indonesia. Belanda meluncurkan inisiatif untuk mempersiapkan pemerintahan sendiri Papua. Di bawah rencana Belanda, penduduk asli Papua menyelesaikan pemungutan suara di seluruh wilayah untuk perwakilan Dewan Nugini yang baru dibentuk. Pada 1961, Dewan meratifikasi, dengan persetujuan resmi Belanda, adopsi bendera nasional Papua Bintang Kejora, lagu kebangsaan, dan nama baru untuk wilayah tersebut: Papua Barat. Ketika PBB menolak mendukung klaim teritorial Indonesia, pemerintah Soekarno menggunakan cara militer, termasuk invasi Trikora untuk “membebaskan” Papua.

Pemerintahan Presiden AS saat itu John F. Kennedy berusaha meredakan konfrontasi militer habis-habisan antara Indonesia dan Belanda serta memulai negosiasi yang disponsori PBB antara kedua pihak, berpuncak pada Perjanjian New York 1962. Penduduk asli Papua tidak memiliki suara dalam perjanjian, yang mengakhiri kedaulatan Belanda dan mendirikan pemerintahan sementara PBB. Perjanjian tersebut juga menyerukan orang-orang Papua menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri “sesuai praktik internasional”, termasuk persetujuan bebas dan terinformasi serta hak pilih universal.

PBB menyerahkan kendali Papua ke Indonesia pada 1963, setelah periode administrasi singkat dan tidak memadai. Setelah memicu pembalikan parah perkembangan politik dan ekonomi wilayah, Indonesia secara resmi mengonsolidasikan kedaulatan atas Papua melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Act of Free Choice) 1969. Hanya 1.025 “perwakilan” (dari 800 ribu orang Papua) yang berpartisipasi, dengan dikelola dan dikendalikan Indonesia. Meskipun pengamat PBB melaporkan pelanggaran serius terhadap proses penentuan nasib sendiri dan 15 negara dengan keras menentang validitasnya, Majelis Umum PBB menerima hasilnya.

Polisi Indonesia telah membantu militer dalam misi melawan pejuang separatis di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Barat. (Foto: via RadioNZ)
Seperti Timor Leste, Papua telah bertahan dalam operasi militer dan pendudukan Indonesia. Indonesia membenarkan operasi militer di Papua atas dasar menjaga stabilitas internal dan memerangi Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sejak 1960-an, gerakan pembebasan nasional multifaksi populer OPM menggunakan taktik perlawanan bersenjata dan diplomasi internasional dalam melawan pemerintah Indonesia.

Penggunaan kekuatan militer Indonesia terhadap warga sipil, umumnya tanpa pandang bulu dan berlebihan, seringkali brutal, termasuk serangan udara besar-besaran dan penggunaan napalm di pedesaan. Meskipun jumlah total orang Papua yang terbunuh tidak diketahui, perkiraan pejabat gereja dan pengamat internasional menyebutkan angka lebih dari 100 ribu jiwa (kira-kira sepuluh persen populasi).

Kebijakan AS yang bermasalah

Keterlibatan AS dengan penjajahan Indonesia di Papua dan dengan penolakan hak penentuan nasib sendiri Papua berawal dari peran sentral AS dalam Perjanjian New York 1962.

Dukungan AS untuk militer Indonesia serta kegiatan ekonomi dan program sosial berbahaya secara sosial dan lingkungan di Papua berkontribusi pada pelanggaran HAM parah terhadap penduduk asli Papua.

AS mengecilkan masalah HAM dan penentuan nasib sendiri Papua demi kepentingan komersial dan strategis di Indonesia.

Keterlibatan AS menengahi Perjanjian New York 1962 membuka jalan bagi dominasi Indonesia atas Papua dan menumbangkan hak penentuan nasib sendiri penduduk asli Papua. Keterlibatan itu berlanjut melalui pengabaian efektif terhadap pelanggaran HAM besar-besaran Indonesia di wilayah Papua dan dukungan langsung untuk perusahaan AS di Papua yang merusak lingkungan dan mata pencaharian orang Papua.

Pembuat kebijakan maupun media AS menaruh perhatian besar pada Papua selama 1960-an. Namun, setelah memainkan peran utama dalam meredakan konflik Belanda-Indonesia atas Papua, AS melepaskan keterlibatan lebih lanjut yang berarti. Penderitaan rakyat Papua tenggelam dalam ketidakjelasan. Pemerintah Indonesia bebas berbuat sesukanya serta didukung secara politik dan finansial oleh AS, menghalangi pengawasan internasional atas peristiwa di Papua dengan memblokir akses ke pemantau PBB dan jurnalis asing.

Terlepas dari banyak bukti pelanggaran HAM yang dilaporkan setiap tahun oleh Departemen Luar Negeri AS, Amerika memberi militer Indonesia peralatan dan pelatihan selama beberapa dekade. Pasukan keamanan Indonesia telah menggunakan peralatan yang dipasok AS, termasuk helikopter, pengebom B-26, pesawat kontra-pemberontakan Bronco OV-10, jet tempur F-5E Tiger, dan senapan mesin M-16, dalam serangan terhadap warga sipil Papua. Pentagon terlibat dalam latihan militer bersama dan melatih pasukan Indonesia melalui program Joint Combined Exchange Training (JCET) dan International Military Education and Training (IMET).

Perusahaan AS, tertarik pada sumber daya alam Indonesia, tenaga kerja berupah rendah, dan lingkungan peraturan yang longgar, mendominasi kebijakan AS terhadap Indonesia dan Papua. Salah satunya adalah perusahaan multinasional pertambangan Freeport McMoran. Tambang emas dan tembaganya di pegunungan glasial Papua adalah yang terbesar di dunia. Lobi anggota dewan Freeport dan mantan Menteri Luar Negeri AS Henry Kissinger, kontribusi kampanye besar-besaran kepada politisi AS, dan manuver melalui kelompok-kelompok seperti US-Indonesia Society yang berbasis di Washington, D.C. memblokir respons kebijakan efektif AS terhadap praktik represif Indonesia.
Kedutaan Besar AS di Jakarta memberikan dukungan diplomatik besar untuk kepentingan perusahaan-perusahaan tersebut dalam menghadapi upaya masyarakat Papua, masyarakat sipil Indonesia, dan baru-baru ini pemerintah Indonesia untuk menuntut pertanggungjawaban perusahaan atas dampak sosial dan lingkungan serta dugaan kesepakatan bisnis tidak adil dengan rezim Soeharto.

Penduduk asli Papua secara luas memandang Freeport sebagai pijakan kontrol Indonesia atas tanah mereka. Mereka tanpa henti memprotes pelanggaran HAM dan degradasi lingkungan terkait operasi perusahaan. Itu termasuk: pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, pengambilalihan tanah adat, pemukiman kembali paksa masyarakat lokal, masuknya migran non-Papua, penghancuran mata pencaharian lokal dan lokasi ritual penting, dan pembatasan ketat terhadap kebebasan bergerak orang Papua.

Sejak awal 1970-an, militer Indonesia menggunakan infrastruktur yang dibangun Freeport (bandara, jalan, pelabuhan) sebagai sarana serangan mematikan terhadap pemilik tanah adat Papua di sekitar tambang. Tindakan itu dirancang untuk melindungi tambang dan menghilangkan perlawanan terhadap kedaulatan Indonesia.

Dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, Overseas Private Investment Corporation (OPIC) mencabut asuransi risiko politik senilai US$100 juta Freeport pada 1995, menyimpulkan dampak sosial dan lingkungan perusahaan tersebut melanggar peraturan AS. OPIC menyatakan tambang telah “menciptakan dan terus menimbulkan bahaya lingkungan, kesehatan, atau keselamatan besar sehubungan sungai yang terkena dampak tailing, ekosistem darat di sekitarnya, dan penduduk setempat.”

Kekerasan baru-baru ini di Papua Barat telah membuat Jokowi memikirkan strategi untuk merespons. (Foto: Antara/Zabur Karuru/Reuters)

Namun, secara umum, dukungan AS secara bilateral melalui Bank Ekspor-Impor serta multilateral melalui Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk kegiatan ekonomi dan program sosial berbahaya secara sosial dan lingkungan di Papua telah memberikan kontribusi pada pelanggaran HAM dan memperkuat tuntutan penentuan nasib sendiri Papua. Program-program tersebut termasuk transmigrasi, pengendalian kelahiran nasional, pendirian perkebunan pertanian dan pertambangan, serta operasi eksploitasi sumber daya alam lainnya.

Rekomendasi kebijakan luar negeri AS

AS harus mengakui aspirasi sah penentuan nasib sendiri Papua dan menawarkan dukungan nyata untuk upaya menyelesaikan konflik Papua secara damai.
AS harus menyerukan penghentian segera peningkatan militer Indonesia di Papua serta penarikan semua pasukan.

Melalui bantuan dan subsidi luar negeri kepada berbagai perusahaan, AS harus memastikan penghormatan penuh terhadap standar AS dan internasional mengenai HAM dan perlindungan lingkungan.

Transisi politik Indonesia dari Orde Baru menawarkan kemungkinan mencapai solusi jangka panjang atas konflik puluhan tahun di Papua. Pemerintah Indonesia pernah secara terbuka mengakui kekejaman HAM serta dinamika sosial dan ekonomi tidak adil yang memperkuat aspirasi kemerdekaan Papua. Pemerintah meminta pertanggungjawaban Freeport atas dampak lingkungan dan menjanjikan penyelidikan HAM. Pemerintah juga menyusun Otonomi Khusus, termasuk pengakuan khusus atas hak tanah adat serta bagian yang jauh lebih besar dari manfaat keuangan dari eksploitasi sumber daya.

Langkah-langkah tersebut merupakan langkah pertama yang penting, tetapi tidak memadai. Itu terlalu sedikit dan terlalu terlambat untuk mengatasi kekhawatiran Papua mengenai tata kelola, hak atas tanah, penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam, serta HAM. Langkah-langkah ad hoc semacam itu juga kemungkinan gagal, karena tidak memiliki kerangka keseluruhan dialog bilateral dan inklusif yang tidak mengasumsikan hasil.

Peluang penyelesaian konflik secara damai telah tertutup. Energi pemerintahan mantan Presiden Abdurrahman Wahid di awal era Reformasi terkuras oleh sederet tantangan mengatasi warisan rezim Soeharto: korupsi endemik, lemahnya struktur penegakan hukum sipil, militer kuat yang menyalahgunakan hak, kegagalan ekonomi, serta konflik antaretnis dan agama. Sementara itu, para pemimpin Papua memperkuat semangat kemerdekaan akibat kekerasan pasukan keamanan Indonesia.

Pengalaman lima dekade terakhir menunjukkan penggunaan kekuatan militer Indonesia tidak akan mencapai penyelesaian konflik langgeng. Menegaskan kembali dukungan AS untuk integritas teritorial Indonesia adalah respons kebijakan yang tidak memadai. Sebaliknya, AS harus mengejar kebijakan resmi yang mengakui aspirasi sah penentuan nasib sendiri Papua dan secara eksplisit menyatakan kesiapan untuk mendukung upaya penyelesaian konflik Papua secara damai, sebaiknya melalui dialog antara Papua dan pemerintah Indonesia atau, jika perlu, melalui penentuan nasib sendiri yang tepat dan valid.

Menurut analisis Abigail Abrash Walton di Institute for Policy Studies, kebijakan AS harus menggunakan empat tujuan panduan: 1) demiliterisasi dan mengakhiri pelanggaran HAM di Papua; 2) dukungan untuk konsolidasi demokrasi yang dipimpin sipil di Indonesia sebagai sarana meningkatkan prasyarat penyelesaian konflik tanpa kekerasan; 3) memastikan bantuan luar negeri AS serta program bantuan ekspor dan investasi memperkuat upaya Papua untuk pembangunan berbasis masyarakat dan berkelanjutan; serta 4) memobilisasi dukungan internasional untuk penyelesaian konflik tanpa kekerasan.

Penangguhan keterlibatan militer AS dengan Indonesia setelah peran kekerasan militer Indonesia pada 2004 di Timor Leste merupakan langkah yang disambut baik. AS harus melanjutkan penundaan sampai pemerintah Indonesia menarik pasukan serta melucuti dan membubarkan milisi di Papua, menuntut personel militer dan milisi yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM, dan menggelar pembicaraan serius dengan penduduk asli Papua.

Dukungan mengakhiri konflik di Papua berarti menghilangkan hambatan terhadap stabilitas Indonesia dengan membatalkan utang luar negeri pemerintah Indonesia dan mendukung pengawasan sipil penuh terhadap militer dan mengakhiri peran militer dalam urusan politik-ekonomi. Dukungan AS dibutuhkan untuk upaya organisasi non-pemerintah, lembaga Indonesia, dan badan internasional untuk menyelidiki kondisi HAM di Papua.

Menurut analisis Abigail Abrash Walton di Institute for Policy Studies, AS harus memastikan bantuan luar negeri serta program bantuan ekspor dan investasi menjunjung tinggi dan mempromosikan penghormatan penuh terhadap standar AS dan internasional mengenai HAM, perlindungan lingkungan, serta hak masyarakat adat atas kepemilikan dan pengelolaan tanah adat. Perusahaan AS yang beroperasi di luar negeri harus diharuskan mengadopsi kode etik yang dipantau independen untuk memastikan penghormatan terhadap HAM, pekerja, dan perlindungan lingkungan. AS harus terus memberikan bantuan keuangan dan dukungan politik kepada kelompok masyarakat sipil yang mendapat kepercayaan dari komunitas konstituen dan bekerja di tingkat akar rumput di bidang pendidikan hak hukum, bantuan hukum, pemantauan HAM, pembangunan berbasis masyarakat, dan perlindungan lingkungan.

Dalam upaya memperbaiki ketidakadilan di masa lalu, para pemimpin Papua telah meminta Indonesia, AS, dan pihak lain untuk meninjau kembali keadaan yang mengarah pada integrasi Papua ke Indonesia. Kementerian Luar Negeri Belanda mengumumkan pada Desember 1999, mereka melakukannya dengan pemeriksaan ulang historis atas penyerahan kedaulatan. Pada saat yang sama, negara-negara kepulauan Pasifik Selatan Vanuatu dan Nauru telah menyatakan dukungan untuk upaya penentuan nasib sendiri orang Papua, sehingga menghancurkan konsensus internasional bahwa Papua harus tetap berada di bawah kendali Indonesia. Seperti yang telah didesak oleh anggota Kongres AS, Amerika harus bertindak serupa dengan meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk melakukan tinjauan menyeluruh terhadap Pepera 1969.

Penerjemah: Fadhila Eka Ratnasari

Editor: Purnama Ayu Rizky

June 12, 2021 0

Pasukan TPNPB Berhasil Tembak Ajudan Bupati Wilem Wandik di Ilaga Papua

Siaran Pers Oleh Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB-OPM Per 4 Juni 2021

Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB-OPM telah terima laporan resmi dari Pimpinan Militer TPNPB langsung dari Ilaga, dan dalam laporannya Panglima KODAP SINAK Bridjen Militer Murib dan Komandan Operasi Umum Mayjen Lekagak Telenggen melaporkan bahwa mereka telah berhasil tembak Ajudan Bupati Wilem Wandik di Ilaga, Kabupaten Puncak Papua.

Laporan TPNPB dari Ilaga pada tanggal 03/06/2021 pukul 02:15 Waktu Papua silakan ikuti dibawah ini:

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Menembak ajudan bupati wilem wandik di erombaga bandar udara Kabupaten Puncak Papua di Ilaga.

Pimpinan Militer TPNPB-OPM dari Ilaga mengatakan bahwa kami dengar pernyataan Militer dan Polisi Indonesia yang kami terimah oleh PIS bahwa TNI/POLRI bilang kami sudah usir Pimpinan dan Pasukan TPNPB-OPM dari kota Ilaga dan Ilaga aman-aman saja, namun TPNPB menyatakan bahwa kami tidak lari tapi kami ada disini dan tidak pergi.
Dan kami siap lawan Psukan Setan dari Jakarta, disini tanah kelahiran kami, dan disini tanah ahli waris nenek moyang kami. Jadi kami siap layani Pasukan Setan, yaitu TNI/POlri.

Dan faktanya, pukul 05:50 waktu Papua, kami serang Militer dan Polisi Indonesia di Bandara Ilaga, dan kami lakuakn kontak senjata dan kami juga bakar bandara di Ilaga, Kabupaten Puncak Papua. Ini adalah laporan langsung dari Ilaga, yang telah dilaporkan oleh Numbuk Tenggen.

Kami Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sangat mengetahui bahwa ajudan Bupati Wilem Wandik adalah anggota Militer atau Polisi Indonesia, maka kami tembak dan Tentara Pembebasan Nasinal Papua Barat (TPNPB) bertanggung jawab atas penembakan ini, dan juga bakar Bandar di Ilaga.

Tujuan kami jelas, usir Pasukan Kolonial Indonesia dan kami mau mendirikan negara sendiri, yaitu Negara Republik Sosialis Papua Barat.

Penanggungjawab Perang Pemebasan Nasional Papua Barat di Kabupaten Puncak Ilaga yaitu, Komandan Operasi Umum TPNPB-OPM Mayjen Lekagak, Panglima KODAP Sinak Bridjen Militer Murib dan Panglima KODAP Ilaga Bridjen Peny Murib.

Peringatan Manajemena Markas Pusat KOMNAS TPNPB-OPM Kepada Warga Imigran Indonesia yang beraktifitas di Wilayah Konflik bersenjata agar segera tinggalkan wilayah yang Pimpinana TPNPB telah umumkan sebagai zone Perang, dan TNI/POLRI segera hentikan propaganda murahan dengan dalil TPNPB-OPM tembak masyarakat civil. Tidak ada wagra civil di wilayah konflik bersenjata, yang ada hanya TNI/Polri dengan pasukan intelejen nya. Jadi jangan salahkan Pimpinan dan Pasukan TPNPB, jika ada yang kena tembak.

Laporan ini adalah kualifikasi resmi yang dikeluarkan dari Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB-OPM, dan diteruskan kepada semua pihak oleh Jubir TPNPB-OPM Sebby Sambom. Terima kasih atas kerja sama yang baik.

Source: FB Inbox

June 5, 2021 0

NIPORLOME: Ingat Kolam Merpati ingat Niporlome, Duka Dari Ilaga

NIPORLOME: Ingat Kolam Merpati ingat Niporlome.

Niporlome dilupakan sejak adanya jalan baru Kago 1- Eromaga (1991).

Jadinya Lupa Niporlome-Ingat Kolam Merpati.

Setelah Pemekaran Kabupaten Puncak, Niporlome disebut karena Darah & Air Mata mengalir bagaikan buangan air kolam Merpati.

Early morning, three West Papuan civilians were shot dead by Indonesian military during a raid in Nipulame Village:

Petianus Kogoya (head of village)

Patena Murib

Melius Kogoya

Four other civilians including children were injured.- Veronica Koman on Twitter

Murder of Melanesians in West Papua continues….What are Melanesian leaders doing today?

June 5, 2021 0

Komnas HAM sampaikan temuannya di Kabupaten Puncak ke Pemprov Papua

Kepala Kantor Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandey (tengah) bersama pengungsi di Puncak – Dok Komnas HAM perwakilan Papua

Jayapura, Jubi – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM perwakilan Papua telah menyampaikan temuannya mengenai kondisi pengungsi di Kabupaten Puncak, kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.

Kepala Kantor Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan pihaknya melihat langsung kondisi pengungsi dari sejumlah kampung di Puncak pada awal pekan ini.

Sebanyak 3.019 pengungsi dari 23 kampung, kini berada di Ilaga, ibu kota Kabupaten Puncak dan ibu kota Distrik Gome. Pengungsi ini berasal dari sembilan kampung di Ilaga Utara, empat kampung di pinggiran Ilaga, lima kampung di Distrik Gome, dan lima kampung dari Gome Utara.

Ribuan warga kampung itu mengungsi lantaran memanasnya konflik antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata di sejumlah wilayah Puncak, beberapa waktu lalu.

“Saya sudah bertemu Pemprov Papua dan Kapolda, menyampaikan gagasan ini dan direspons baik oleh Kapolda dan Pak Sekda, untuk mengambil langkah langkah. Terutama terhadap para pengungsi,” kata Frits Ramandey kepada Jubi, Kamis (3/6/2021).

Ramandey mengatakan, kondisi keamanan di Puncak sudah berangsur pulih. Aktivitas ekonomi sudah berlajan baik.

Akan tetapi, Komnas HAM perwakilan Papua menemukan dua masalah utama pengungsi, yakni kebutuhan air bersih dan terbatasnya tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan.

“Mesti ada tambahan tenaga medis, sehingga bisa melayani pengungsi di dua titik pengungsian besar, yakni di Distrik Ilaga dan Gome,” ucapnya.

Ia berharap Pemprov Papua membantu Pemkab Puncak menyelesaikan masalah pengungsi. Memulangkan warga ke kampung asalnya. Sebab kondisi keamanan di sana sudah mulai pulih.

“Ketika mereka tingga di pengungsian, itu menimbulkan masalah kemanusiaan. Baik dari aspek kesehatan, beraktivitas, makan dan lain sebagainya. Sekarang yang mesti dilakukan adalah memulangkan pengungsi ke kampung mereka, agar mereka bisa kembali beraktivitas,” ujarnya.

Ramandey mengatakan, Pemprov Papua mesti membantu Pemkab Puncak menangani pengungsi, sebab di wilayah itu sedang ada konflik. Selain itu, pemkab memiliki keterbatasan fasilitas dan anggaran.

“Terpenting, pemkab dan pemprov berkolaborasi. Konfliknya sudah mereda, apalagi ada jaminan dari TPN-OPM. Mereka juga tidak ingin melanjutkan kekerasan yang terjadi selama ini di Puncak,” kata Ramandey.

Sementara itu, satu di antara advokat Papua, Oktavianus Tabuni berharap pemerintah memberikan perhatian khusus bagi para warga sipil yang mengungsi karena konflik bersenjata di Puncak.

“Karena pengungsi semakin bertambah, dan mereka tidak mendapatkan perhatian khusus,” kata Tabuni.

Ia menegaskan negara memiliki kewajiban untuk mengurus para pengungsi di Kabupaten Puncak, termasuk dalam memenuhi hak konstitusional mereka sebagai warga negara.

“Banyak anak-anak kecil yang tidak mendapatkan haknya, termasuk hak hidup dan hak atas kesehatan,” kata Tabuni. (*)

Editor: Edho Sinaga

June 3, 2021 0

Presiden Sementara: Akses internet diblokir saat penangkapan para pemimpin pembebasan dimulai

New Zealand MPs pose with the West Papua Freedom Movement's Benny Wenda after signing the International Parliamentarians for West Papua Declaration.

Press Release, 2 Juni 2021

Indonesia telah memutuskan akses internet di West Papua untuk menyembunyikan tindakan kerasnya terhadap gerakan pembebasan damai. Erik Walela, sekretaris Departemen Politik ULMWP, bersembunyi, dan dua kerabatnya Abi (32) dan Anno (31) ditangkap oleh polisi kolonial Indonesia pada 1 Juni.

Victor Yeimo, juru bicara KNPB, sudah ditangkap . Saya prihatin bahwa semua pemimpin dan departemen ULMWP di West Papua sekarang dalam bahaya setelah Indonesia mencoba menstigmatisasi kami sebagai ‘teroris’ . Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah menyatakan bahwa mereka menganggap seluruh gerakan pembebasan , termasuk siapa pun yang terkait dengan saya, sebagai teroris.

Siapa pun yang menentang ketidakadilan di West Papua sekarang dalam bahaya. Indonesia memutuskan internet untuk menyembunyikan tindakan keras dan operasi militernya, melanjutkan tradisi lama menyembunyikan informasi dari dunia dengan melarang jurnalis internasional dan menyebarkan propaganda. Satu-satunya cara siapa pun saat ini dapat mengakses internet di dalam adalah dengan berdiri [join] di dekat markas militer, polisi, atau pemerintah .

Mereka mencoba melabeli kami ‘separatis’, ‘kelompok kriminal bersenjata’, dan pada 2019 menyebut kami ‘monyet’. Sekarang mereka mencap kami ‘teroris’. Ini tidak lain adalah diskriminasi terhadap seluruh rakyat West Papua dan perjuangan kami untuk menegakkan hak dasar kami untuk menentukan nasib sendiri. Saya ingin mengingatkan para pemimpin PBB, Pasifik dan Melanesia bahwa Indonesia menyalahgunakan isu terorisme untuk menghancurkan perjuangan fundamental kami untuk pembebasan tanah kami dari pendudukan dan penjajahan ilegal.

Lebih dari 21.000 tentara telah dikerahkan dalam waktu kurang dari tiga tahun, termasuk bulan lalu ‘pasukan setan’ yang terlibat dalam genosida di Timor Timur. Densus 88, dilatih oleh Barat , juga menggunakan keterampilan mereka melawan rakyat saya. Operasi ini dilakukan atas perintah langsung Presiden dan ketua MPR . Rakyat saya trauma, takut pergi ke kebun, berburu atau memancing. Ke mana pun mereka berbelok, ada pos dan pangkalan militer. Berapa lama dunia akan mengabaikan seruan saya? Berapa lama dunia bisa melihat apa yang terjadi pada orang-orang saya dan berdiri?

Benny Wenda
Interim Presiden
Pemerintah Sementara ULMWP
(https://www.ulmwp.org/interim-president-internet-access…)

ULMWP #WestPapua #FreeWestPapua #Referendum #TNIPolri #IndonesiaMilitary #Militerism #InternetAccess

June 3, 2021 0

Papua: arrests over alleged plot to attack archbishop and police

Twelve people have been arrested over an alleged terrorist plot to attack an archbishop and police stations in the Indonesian province of Papua, local police officials said.

Indonesia’s Detachment 88 counter-terrorism unit carrying out a raid in Banten province, in 2018. Photo: AFP

The suspected terrorists were believed to be Muslim extremists and were arrested in the largely Christian Merauke Regency of Papua, for planning an attack on police stations and Petrus Canisius Mandagi, the Archbishop of Merauke.

Merauke police chief Untung Sangaji said a series of arrests were made, starting from Friday 28 May, by the Indonesian Detachment 88 (or Densus 88) counter-terrorism team of the police.

“Yes, bishops have been targeted, including the Resort Police and … Merauke Police,” Untung told Benar News.

“It is true that they had entered the church carrying backpacks to target the Archbishop of Merauke. Since no one was targeted, they left.”

Untung said police learned about the attempt from a priest and a nun.

The 12 people involved in the plot were affiliated with the Islamic State-inspired Jamaah Ansharut Daulah (JAD) group, which carried out a suicide bombing at a Catholic Church in the Indonesian city of Makassar at the end of March, said Detachment 88 head of operations Aswin Azhar Siregar.

At least 20 worshippers were injured in the Makassar church attack, and two suspected suicide bombers were killed.

However, Aswin said the Merauke plot appeared to be more focused on attacking security forces.

“The attack plan that stands out is not the church, but the police stations,” he said, adding that Detachment 88 was still tracing JAD networks in Papua.

The first 10 suspects were arrested on Friday 28 May, and were listed by police using their initials: AK, SB, ZR, UAT, DS, SD, WS, YK, and husband and wife AP and IK. An eleventh person was arrested on Sunday, said police inspector Argo Yuwono.

Those eleven were migrants from Java and Sulawesi who had lived in Papua for a long time, and had sworn allegiance to the Islamic State group in Merauke, Argo said. A twelfth person was arrested later.

“Air rifles, sharp weapons and arrows” had been found during the arrests, as well as chemicals that were confiscated, but were still being investigated to find out what was in them, Argo said.

At least 83 terrorist suspects connected with the Makassar JAD network had been arrested by Detachment 88 earlier this year, in at least six cities, the minister for security affairs Mohammad Mahfud said in April.

Potential new conflicts as extremists seek hiding places

The establishment of Islamic militant networks in Papua began in 2018, when the pro-ISIS group was looking for an alternative training location it felt was safe from the reach of security forces, said Muh Taufiqurrohman, a senior researcher at the Center for the Study of Radicalism and Deradicalization, King’s College, London.

“It’s not a native tribe. Even if there are genuine Muslims who are radical, they usually lean more towards movements such as Hizbut Tahrir Indonesia, not JAD… [they are] ideologically different and less supportive of JAD’s actions,” he said.

“They have been active in Papua, in Timika [city], since March 2018… At that time there were 14 people who moved to Papua,” he said. “Their affiliation is with JAD in Bekasi, led by Koswara – and JAD in Lampung, led by Rudi (alias Abu Azzam).”

Koswara (alias Abu Ahmad) was sentenced to four years in prison in 2016, for helping militants travelling to join ISIS in Syria.

The shift of the Papua JAD group from Timika to the Merauke area was caused by security forces pursuing separatist groups, Taufiqurrohman said.

He believed security forces should respond quickly to the latest discovery of the Merauke plans to attack police targets and the archbishop, in order to avoid potential inflammatory incidents and conflict designed to fan wider social divisions.

“If this bombing is successful, there is a possibility of provoking the anger of the Catholic-Christian people.”

–Benar News

June 2, 2021 0