Indonesian troops opened fire in West Papua and killed five civilians during disturbances on Monday, as Indonesia faces growing pressure over its occupation of the region.
The exact events that led to the deaths are difficult to trace, especially given media censorship and inconsistent reporting inside West Papua. It has been established that the shootings occurred in Paniai, where locals gathered to demonstrate at Karel Gobay Square. At least five people have been reported dead, with at least 12 wounded.
The cause of the protests is unclear. Local mediaquoted community leaders claiming that the unrest was provoked by the beating of a 12-year-old boy on Sunday night, while military spokesperson Rikas Hidayatullah claimed it was a political demonstration against the electoral commission.
The crowd “ran amok,” according to Hidayatullah, who added that the incident happened after the “police asked the military to help them.”
Activists for West Papuan independence began circulating a number of horrific pictures, that they claimed were taken at the scene of the shootings, on blogs and Twitter.
Indonesia occupied West Papua in 1963, following a colonial Dutch government. Ever since, the national Morning Star flag of West Papua has been banned and independence supporters have been suppressed. An estimated 100,000 West Papuans have died as a result of the occupation.
West Papua is a valuable strategic asset for Indonesia. It is home to the world’s largest known deposit of gold at Grasberg Mine, and is also a major palm oil producer.
Indonesia argues it secured the province fairly after a vacuum of internal leadership left the country completely ungoverned with no central authority. The UN did grant Indonesia control of West Papua in 1963, on the condition that a plebiscite on self-determination was held within six years.
In 1969, Indonesia organized a vote that surveyed 1,026 handpicked West Papuans. They voted to join Indonesia, and the other 800,000 West Papuans — who were considered “too primitive” and not consulted — were forced to go along with it.
News broke of Monday’s tragic shooting in Paniai just as West Papuan independence activist organizations announced they had unified after negotiations in Vanuatu. The new body, called the United Liberation Movement for West Papua, has been set up with the ambition of being recognized by the Melanesian Spearhead Group, an intergovernmental organization that advances the interests of the Melanesian peoples of the Pacific.
Menanggapi perkembangan terakhir yang terjadi di Port Vila, Vanuatu, Tentara Revolusi West Papua (TRWP) lewat Jurubicaranya, Gen. Amunggut Tabi dari Markas Pusat Pertahanan TRWP Menyatakan
“Worskhop ini lebih bertujuan untuk menyatukan program kerja dan langkah-langkah menuju kemerdekaan.”
Ketika ditanyakan pembentukan lembaga baru, Gen. Tabi menyatakan,
“Itu bukan organisasi, tetapi sebuah wadah koordinasi kerja, yang mengkoordinir semua elemen dan organisasi perjuangan yang ada di dalam negeri dan di luar negeri.”
Berikut petikan wawancara per telepon.
PMNews: Selamat pagi.
TRWP: Selamat pagi, selamat memasuki Hari Natal 2015, Selamat merayakan HUT Hari Kebangkitan Nasional I, Bangsa Papua.
PMNews: Selamat pagi. Terimakasih. Kami punya satu pertanyaan mengenai perkembangan yang terjadi di Vanuatu saat ini. Apa pendapat dari TRWP?
TRWP: Perkembangan yang terjadi saat ini sangat kami banggakan. Waktu-waktu penderitaan kami di rimba raya New Guinea akan diperpendek. Waktu itu semakin dekat. Kami hanya bersyukur kepada Tuhan, Pencipta dan Pelindung Tanah dan Manusia Papua.
PMNews: Kami maksud terkait penyatuan yang terjadi di Vanuatu. Semua organ perjuangan akan disatukan ke OPM atau WPNCL atau NFRPB, atau apa?
TRWP: Jangan salah baca. Worskhop ini lebih bertujuan untuk menyatukan program kerja dan langkah-langkah menuju kemerdekaan, bukan untuk menyatukan organisasi. Kita harus lihat Papua dan organisasi perjuangan dalam konteks “Papua” bukan dalam konteks dunia barat dan dunia modern. Kami di Papua ini terdiri dari 245 suku lebih, dengan segala sistem suku, adat dan organisasi sosial yang sekian jumlahnya juga. Jadi menyatukan kami semua ke dalam satu struktur akan makan waktu lebih lama daripada waktu yang kita butuhkan untuk mewujudkan Papua Merdeka.
Kita jangan lawan realitas suku-bangsa kita. Kita harus jalan atas koridor fakta adat-istiadat, dan berjalan di atas jembatan itu. Jangan keluar jalur.
PMNews: Maksudnya TRWP memandang banyak faksi dan organisasi perjuangan Papua Merdeka tidak menjadi masalah?
TRWP: Tepat! Kami para pejuang tidak pernah melihat fakta yang ada sebagai masalah, atau penghambat. Lihat saja kami punya banyak Panglima, banyak organisasi, tetapi kami tidak baku tembak di antara kami sendiri. Jadi, jangan berpandangan yang keliru. Jangan jadikan barang yang bukan masalah menjadi masalah.
PMNews: Kalau begitu, sebenarnya kenapa harus ada pertemuan ini? Kami dengar ada pembentukan wadah baru.
TRWP: Itu bukan organisasi, tetapi sebuah wadah koordinasi kerja, yang mengkoordinir semua elemen dan organisasi perjuangan yang ada di dalam negeri dan di luar negeri.
Yang kita pejuang Papua Merdeka perlu saat ini ialah “koordinasi kerja” dan “penyatuan program kerja dan langkah-langkah kerja” menuju Papua Merdeka.
PMNews: Apakah itu artinya semua organisasi lain dihapus?
TRWP: Sudah jelas tadi saya katakan. Semua organisasi yang ada tidak akan pernah dihapus. Tidak boleh kita membiasakan diri mendirikan organisasi lalu bunuh orgasasi kami sendiri. Itu kebiasaan tidak produktif. Kita harus menjaga dan mendayagunakan semua organisasi perjuangan yang ada.
PMNews: Bagaimana dengan negara yang sudah didekalarasikan di Padang Bulan, dalam kongres yang mereka sebut KRP III?
TRWP: Negara bukan baru didirikan, negara sudah ada sejak 1 Desember 1961, dan dikukuhkan 1 Juli 2971, cuman belum ada pengakuan dari negara lain. Yang kekurangan selama ini ialah Pemerintah Revolusi dan Dewan Perwakilan. Jadi kami sudah punya Parlemen Nasional West Papua, kami tinggal tunggu membentuk pemerintahan, bekerjasama dengan pemberintah bentukan KRP III itu, dan semua pihak.
Kita harus membangun sejarah perjuangan yang logis dan jelas secara logika hukum. Jangan bikin negara di atas negara, sama seperti yang dibuat NKRI. Jangan anggap proklamasi tidak pernah ada dan membuat proklamasi baru. Itu cara-cara yang justru membuat masyarakat internasional akan menilai kita tidak tahu bernegara.
Jadi, semua terlibat, semua bersama, semua bersatu. Kami punya semboyan kan, “One People – One Soul”.
Semua, artinya semua orang Melanesia, dari dalam negeri, dari luar negeri, yang pro Papua Merdeka yang anti Papua Merdeka, semua perlu bersatu dalam satu barisan, yaitu Barisan Orang West Papua sebagai manusia Ras Melanesia, tanpa membeda-bedakan, tanpa harus menuduh dan saling menolak.
PMNews: Maksudnya semua pendukung Merah-Putih termasuk?
TRWP: Pendukung Merah-Putih itu orang mana? Mereka orang Melanesia toh? Jadi, sekarang ini kita orang Melanesia yang satukan agenda dan program kerja. Agenda pertama ialah mendaftarkan diri ke MSG, jadi itu yang kita kemukakan. Itu membangun kebersamaan kita. Kita harus mendaftarkan diri sebagai orang Melanesia, bukan sebagai orang Merah-Putih atau orang Papua Merdeka.
PMNews: Apakah orang Merah-Putih menentang Bintang Kejora?
TRWP: Siapa bilang mereka menentang Bintang Kejora? Yang mereka tentang ialah cara perjuangan, pendekatan perjuangan, strategi perjuangan. Tadi saya sudah bilang, orang Papua ini bermacam-macam suku, dengan budaya dan tradisi yang berbeda. Ada yang senang perang, ada yang tidak memilik budaya perang. Jadi, kalau Papua Merdeka ialah pereang, maka itu membuat suku-suku lain menjadi tidak sejalan. Jadi, yang menimbulkan perbedaan ialah fakta latar-belakang kita.
Karena itu pertemuan ini membantu kita berkoordinasi dan menyatukan program dan langkah-langkah. Program pertama ialah mendaftarkan diri ke MSG. Itu sesuai dengan pesan Komunike MSG tahun 2013 dan tahun 2014.
PMNews: Terimakasih, kami sudah dapat penjelasan. Kami akan hubungi kalau ada perlu penjelasan. Terimakasih dan cukup sekian, kami mohon permisi.
TRWP: Selamat pagi. terimakasih. Kami selalu terbuka. Terimakasih.
JAYAPURA – Dewan Perwakilan Rakyat Papua mengutuk keras penembakan yang menewaskan dua anggota Brigadir Mobil (Brimob) di depan Kantor Bupati Puncak-Papua, pada Rabu (3/12) pagi sekitar pukul 09.00 WIT.
“Kami mengutuk tindakan yang dilakukan kelompok bersenjata di Kabupaten Puncak Jaya, karena mereka tidak punya hak mengambil nyawa manusia. Hanya Tuhan yang bisa mengambil nyawa manusia,”
ungkap anggota DPRP terpilih, Yunus Wonda kepada wartawan di Hotel Aston, Kamis (4/5) siang.
Yunus mengungkap, bukan lagi waktunya untuk melakukan kekerasan atau pertumpahan darah karena itu tidak akan menyelesaikan masalah Papua.
“Justru peristiwa penembakan di sana akan berimbas kepada rakyat. Mereka justru ketakutan, perekonomian mereka tidak bisa jalan karena dibawah ancaman dari kelompok yang berseberangan itu,”
akunya.
Kendati demikian, pihaknya turut berduka cita atas meninggalnya dua anggota Brimob yang ditembak oleh kelompok berbeda paham itu. “Kejadian ini, masyarakat sekarang sudah ketakutan. Kasian masyarakat terganggu dalam aktivitas sehari-hari,” kata dia.
Lagi-lagi, menurut mantan Ketua I DPR Papua periode 2009-2014 ini, bahwa para pelaku bisa saja lari ke hutan pasca penembakan itu. Namun, Masyarakat yang jadi korban. Mereka pasti akan ketakutan. Apalagi bisa saja aparat kemanan di wilayah itu melakukan penyisiran pasca penembakan tersebut.
“Untuk mencari pelaku bisa saja aparat mekakukan penyisiran dan masyarakat akan ketakutan. Kekerasan tak akan membuat Papua merdeka. Sudah bukan waktunya lagi. Orang justru tak akan simpati. Dengan kasus ini rakyat akan takut padahal mereka masih trauma usai perang di sana lalu. Kalau mereka ambil senpi itu tidak dibenarkan, itu bukan milik mereka,”
ucapnya.
Untuk itu, Yunus mengingatkan kepada para aparat keamanan yang bertugas di wilayah pegunungan tengah Papua agar selalu waspada dan tidak lengah, karena kondisi di gunung tidak bisa dikatakan 100 persen aman.
“Menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab. Tapi tetap harus waspada. Kami DPR hanya bisa menghimbau agar tak ada lagi kekerasan. Cara-cara itu tidak akan selesaikan masalah. Kalau saling tembak menembak terus, masyarakat juga tak akan sejahtera,”
himbaunya. Yunus juga menekankan agar tidak ada lagi kekerasan karena kekerasan merupakan pelanggaran HAM.
“Kami harap kejadian seperti ini tdak terulang lagi. Itu tak terpuji. Apapun alasannya tetap cara itu tak dibenarkan. Tak ada yang berhak menghilangkan nyawa orang selain Tuhan,”
Willem Wandik dan Irjend (Pol) Drs. Yotje MendeJAYAPURA – Kepala Kepolisian Daerah Papua, Inspektur Jenderal Polisi, Yotje benar-benar tidak akan mau kompromi dengan pelaku penembakan di Puncak Ilaga yang menewaskan 2 anggota Brimob di depan Kantor Bupati Puncak, Rabu (3/12). Untuk itu, Kapolda memerintahkan kepada anggotanya untuk mengejar dan menangkap pelaku penembakan dua anggota Brimob tersebut. “Kami mengutuk perbuatan pelaku penembakan itu karena mereka telah melanggar HAM dan tidak berprikemanusiaan hingga melakukan penembakan secara sadis terhadap anggota kami dari belakang. Saya sudah perintahkan untuk mengejar dan menangkap pelaku itu,” tegas Kapolda Papua, usai melakukan pertemuan dengan Kasdam ZVII/Cenderawasih, dan Bupati Puncak Willem Wandik di ruang Cenderawasih Mapolda Papua, Jumat (5/12) kemarin.
Meski telah memerintah anggotanya untuk melakukan pengejaran dan penangkapan, namun pihaknya tidak ingin anggotanya dianggap bahwa pengejaran merupakan balas dendam.
“Itu bukan balas dendam, tapi menangkap pelaku kejahatan itu. Saya minta jangan melakukan tindakan siporadis atau menangkap secara membabi buta. Jika salah melakukan tindakan hukum akan ada resiko,” tekan Kapolda.
Sebelum dilakukan penangkapan, Kapolda Yotje memberikan batas waktu (deadline) 3 hari kepada para pelaku untuk menyerahkan diri dan menyerahkan senjata yang mereka rampas. Apabila tidak menyerahkan diri sesuai deadline waktu, maka polisi akan terus melakukan pengejaran untuk menangkap para pelaku tersebut.
Bahkan, pihaknya akan meningkat kegiatan operasional dan fokus untuk mencari dan mengejar serta penangkap pelaku secara hidup-hidup atau mati maupun jaringannya. “Saya berikan waktu untuk menyerah dan tidak boleh melakukan tindakan-tindakan di luar kemanusian,” mintanya.
Kapolda Yotje mengaku bahwa dirinya masih punya keinginan untuk berdamai dengan kelompok tersebut, dengan syarat mereka harus menyerahkan diri dan tidak melakukan perbuatan yang tidak manusiawi. “Saya masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyerahkan diri dan mengembalikan senjata itu. Namun apabila tidak, maka mereka tetap dikejar sampai tertangkap,” tandas dia.
Untuk jumlah personil, Kapolda Yotje telah kekuatan personilnya sebanyak 1 Satuan Setingkat Kompi (SSK) atau sebanding dengan 100 personil Polri dilengkapi peralatan untuk mengejar para pelaku tersebut.
“Kami sudah sepakat dengan TNI dan masyarakat. Kami akan tambah perkuatan rencananya 1 SSK dari Polisi. Jumlahnya kurang lebih 100 orang dengan peralatan lengkap. Kami akan cari mereka,” kata Kapolda Yotje.
Disinggung pelaku kelompok dari mana? Kapolda Yotje enggan membeberkan kelompok dari mana para pelaku penembakan itu. “Kali saya tidak memberitahukan kelompok mereka. Yang jelas, saat menembakan anggota kami, mereka sebanyak 5 orang dan kami sudah ketahui mereka. Mereka masih ada di Kabupaten itu,” tandas dia.
Sementara itu, Bupati Puncak Willem Wandik mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Puncak menyatakan sikap untuk mendukung langkah Kepolisian Papua yang akan melakukan pengejaran dan pencarian terhadap Kelompok Bersenjata yang menembak dua personil Brimob tersebut.
Ia menyatakan, jika pengejaran tidak dilakukan maka masalah yang terjadi di daerahnya tidak akan selesai, dan masyarakat di sana akan ketakutan dalam melaksanakan aktivitas. “Masyarakat Puncak sangat rindu kelau ada kedamaian di daerahnya,” ucapnya.
Bupati Willem menilai, pelaku penembakan tersebut tidak memiliki kasih dan mereka harus di denda sesuai dengan kesepakatan yang berlangsung pada bulan November lalu. “Ada enam kesepakatan yang dilakukan terhadap para pelaku penembakan di sana. Kami tuntut Rp2 miliar. Kalau tidak pelakunya maka, kepada keluarganya,” tegas dia.
Disinggung motif pelaku penembakan itu, Bupati Willem mengungkapkan, motif penembakan itu hanya ingin merampas senjata. Tapi dampaknya ke masyarakat. “Ketika mereka melakukan pengacauan, lalu mereka hilang. Masyarakat jadi ketakutan hingga membuat situasi tidak aman,”katanya.
Apakah perbuatan mereka untuk memperjuangkan merdeka? lagi,lagi Bupati Willem menandaskan, bahwa Perjuangan Papua merdeka tidak seperti ini. “Tidak bisa dan kami tidak setuju. Mereka ini tidak punya hati. Kami berupaya membangun daerah dan keluar dari ketertinggalan, keterisolasian tapi mereka mengacau sehingga perkembangan pembangunan semua macet,” ucapnya. (loy/don)
Nampak Bendera ‘BK’ yang Berkibar di Atas Perbukitan Kompleks BTN PuskopadSENTANI – Jumat (5/12) kemarin pagi sekitar pukul 07.00 WIT, bendera Bintang Kejora (BK) yang merupakan simbol kemerdekaan Bangsa Papua Barat itu sempat berkibar di atas Perbukitan atau Gunung dari Kompleks Perumahan BTN Puskopad Atas.
Walaupun 1 Desember yang disebut-sebut Hari Ulang Tahun (HUT) Papua Barat, itu momennya sudah lewat, namun BK tetap dengan sengaja dikibarkan oleh orang tak dikenal (OTK). Pengibaran BK yang dilakukan tanggal 5 Desember kemarin itu sontak saja banyak kalangan menilai itu hanya dilakukan orang iseng, karena momen 1 Desember sudah lewat.
Pantauan Bintang Papua di tempat kejadian, BK ini berkibar kurang lebih sekitar 45 menit di atas ketinggian bukit tersebut. Aparat kepolisian dari Polsekta Abepura yang lebih awal mendatangi lokasi pengibaran di bawah pimpinan Wakapolsekta Abepura Iptu Frits O. Siagian.
Dan, selang beberapa menit (tidak lama) muncul Kapolsekta Abepura Kompol Y. Yawan, kemudian juga datang Danramil Abepura Kapten Rama beserta aparat gabungan dari TNI/Polri berusaha menurunkan bendera BK dengan menaiki tanjakan tanpa rasa ragu dan takut.
Dimana, pengibaran bendera BK ini menjadi tontonan warga karena lokasinya dekat dari perumahan warga yang mendiami Kompleks Perumahan BTN Puskopad Atas.
Setelah mendapatkan laporan terkait pengibaran bendera BK, Kapolresta Jayapura AKBP Alfred Papare, S.IK, langsung mendatangi Mapolsekta Abepura dan ketika disambangi para awak media di Mapolsekta Abepura, Jumat (5/12) kemarin siang sekitar pukul 12.00 WIT, Kapolresta Jayapura AKBP Alfed Papare, S.Ik, membenarkan hal itu.
“Hal ini awalnya diketahui oleh warga sekitar Kompleks Perumahan BTN Puskopad Atas karena melihat ada sebuah bendera yang menyerupai Bintang Kejora. Kemudian saat itu juga, warga melaporkannya ke pihak aparat kepolisian yang ada di Mapolsekta Abepura untuk mendatangi lokasi kejadian guna menurunkan dan juga mengamankannya,” ucap Kapolres Alfred ketika dikonfirmasi wartawan di Mapolsekta Abepura, Jumat (5/12) kemarin siang.
“Dan, setelah saya sendiri melihat langsung barang buktinya dapat dikatakan bahwa benda ini berbentuk sehelai kain berwarna putih berukuran 147×70 cm yang dicat menyerupai warna bendera Bintang Kejora lalu dipasang di sebuah kayu dengan panjang 1,5 atau satu setengah meter, kemudian ditancapkan diatas bukit di Kompleks BTN Puskopad Atas sekitar jam tujuh pagi,” tambahnya.
Kapolres Alfred menegaskan, bahwa hal ini tidak perlu dikhawatirkan oleh masyarakat, karena pengibaran yang dilakukan pada hari ini (kemarin) di tanggal 5 Desember itu sudah lewat dari momen tanggal 1 Desember.
“Yang perlu saya tegaskan disini bahwa hal ini tidak perlu dikhawatirkan, karena yang pertama bendera ini dikibarkan pada tanggal 5 Desember atau sudah lewat dari momen tanggal 1 Desember. Terus kalau saya lihat dari bentuknya itu asal-asal jadi saja atau orang yang membuat benda ini tidak serius dalam membuatnya sebagai bendera, karena bentuknya juga yang tidak karuan,” ujarnya.
Namun itu, lebih lanjut Kapolres Alfred mengatakan, bahwa pihaknya tetap mencari tahu siapa pelakunya yang dengan sengaja menancapkan benda yang menyerupai bendera BK di lokasi kejadian tersebut.
“Jadi, momennya sudah lewat daripada momentum mereka. Kemudian bentuk benderanya yang asal dibuat, lokasi dari pengibaran bendera BK ini dibelakang kompleks perumahan warga atau dapat diartikan lokasinya itu tidak menjadi perhatian. Dikarenakan ada masyarakat yang melihat berkibarnya bendera yang menyerupai BK tersebut, sehingga harus diturunkan oleh aparat kepolisian,” tukasnya. (Mir/don)
Wakil Duta Besar dan Konsul Jenderal Kedutaan Besar Inggris Rebecca Razavi menerima cinderamata dari Wakil Ketua II MRP Enggel Bertha Kotorok, ketika audiensi di Kantor MRP di Kantor MRP, Kota Jayapura, Papua, Rabu (3/12).JAYAPURA — Wakil Dubes Inggris dan Konsul Jenderal Kedubes Inggris Rebecca Razavi didampingi Feye Belnis selaku penterjemah bersama pimpinan dan anggota MRP, masing-masing Wakil Ketua I MRP Pdt. Hofni Simbiak, S.Th, Wakil Ketua II Enggel Bertha Kotorok, Anggota Pokja Adat Joram Wambrauw, SH., dan anggota Pokja Perempuan Debora Mote, S.Sos, membahas kasus pelanggaran HAM di Papua, khususnya terhadap ibu dan anak asli Papua di wilayah Pegunungan Tengah. Pertemuan itu berlangsung di Kantor MRP, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Rabu (3/12).
Terkait kasus pelanggaran HAM di Papua, cetus Hofni Simbiak, pihaknya menyampaikan kasus pelanggaran HAM di Papua, khususnya pelanggaran terhadap ibu dan anak asli Papua yang terjadi di Pegunungan Tengah, diantaranya, kasus perang suku disejumlah wilayah di Papua, yang telah mengalami pergeseran nilai dari nilai adat ke nilai komersial atau mengkomersialkan Orang Asli Papua (OAP) mengatasnamakan adat. Padahal sebagaimana aturan hukum, tak ada seorangpun berhak menghilangkan nyawa orang lain.
Pasalnya, perang suku bisa pecah kapan dan dimanapun di wilayah Papua, hanya untuk mendapatkan pembayaran kepala, yang jumlahnya mencapai puluhan miliar.
“Kita harapkan keadaan seperti ini tak boleh terjadi lagi, yakni menyelesaikan kasus perang suku dengan ganti rugi uang,” tandasnya.
Hofni Simbiak menjelaskan, pihak Kedubes Inggris juga ingin melihat pembangunan hukum berhubungan dengan keamanan, terutama situasi yang terjadi akhir-akhir ini di Tanah Papua.
Dikatakan Hofni Simbiak, ada kejadian di Papua yang sebenarnya paradox. Di satu sisi disampaikan situasi keamanan di Papua aman dan terkendali, sebagaimana seruan para tokoh agama Papua tanah damai. Tapi di sisi lain terjadi gejolak seperti aksi penembakan dan pembunuhan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Semua aksi-aksi yang terjadi modus operandinya sama, karena tak pernah diketahui siapa pelaku.
“Kesulitannya tak ada investigasi yang jelas menyangkut aksi penembakan dan pembunuhan tersebut,” katanya.
Hofni menerangkan, pihaknya bekerjasama dengan Komnas Perempuan tengah mengumpulkan dokumen kasus-kasus pelanggaran HAM terhadap ibu dan anak asli Papua, khususnya di wilayah Pegunungan Tengah Papua sejak 1962 hingga 2010 bekerjasama dengan Komnas Perempuan.
Diutarakan Hofni, pihaknya tengah mempersiapkan Buku berjudul Anyaman Noken Kehidupan, direncanakan dilaunching 15 Desember mendatang di Kampus Universitas Indonesia Jakarta, diinisiasi ibu-ibu dari wilayah Pegunungan Tengah Papua. (Mdc/don/l03/par)
Pagi Ini, Jenazah Dua Anggota Brimob Diantar ke Parapat dan Soe
Jenazah dua anggota Brimob Detasemen A Polda Papua Iptu Tomon Siahaan dan Bripda Everson, ketika tiba di RS Bhayangkari, Kotaraja, Kamis (4/12). JAYAPURA — Dua anggota Brimob Detasemen A Polda Papua, masing-masing Iptu Tomon Siahaan dan Bripda Everson, tewas seketika lantaran diberondong tembakan dari jarak dekat, sekitar 2 meter ketika sedang menurunkan kursi untuk persiapan natal.
Demikian diungkapkan Kabid Humas Polda Papua Kombespol Sulistyo Pudjo Hartono, S.IK, ketika dikonfirmasi di sela-sela persiapan otopsi jenazah di RS Bhayangkari, Kotaraja, Kamis (4/2), kemarin.
Terkait dengan peristiwa penambakan ini, Kepolisian Daerah (Polda) Papua segera menuntut pertanggungjawaban hukum dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), pasca aksi penembakan yang menewaskan dua anggota Brimob Detasemen A Polda Papua, Iptu Tomon Siahaan dan Bripda Everson, ketika membantu dan mengantar kursi untuk perayaan Natal di Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Tanah Papua Klasis Ilaga atau di Depan Kantor Bupati Puncak di Ilaga, Papua, Rabu (3/12) sekitar pukul 09.00 WIT.
Menurut Kabid Humas, tokoh adat dan tokoh agama di Ilaga sebelumnya telah mengimbau kepada masyarakat setempat, agar tak melakukan aksi penembakan menjelang perayaan Natal. Bahkan telah disepakati, bila ada aksi penembakan didenda Rp2 Miliar. Tapi tetap dilanggar.
“Kami mengutuk keras aksi penyerangan terhadap kedua anggota Brimob yang di-BKO-kan di Polsek Ilaga tersebut. Pelaku tak memahami, bila kedua korban tengah membantu kegiatan perayaan Natal,” tukas Kabid Humas.
Kabid Humas menuturkan, pihaknya segera mengantar jenazah kerumah keluarganya pada Jumat (5/12) sekitar pukul 06.00 WIT. Masing-masing Iptu Tomon Siahaan diantar ke Parapat (Sumut) dan Bripda Everson diantar ke Soe (NTT).
Pantauan Bintang Papua, ketika iring-iringan mobil jenazah yang membawa kedua korban tiba di RS Bhayangkari, setelah menempuh penerbangan dari Ilaga ditunggui Wakapolda Papua Brigjen (Pol) Drs. Paulus Waterpauw didampingi Kabid Humas Polda Papua Kombespol Sulistyo Pudjo Hartono, S.IK, dan Kasat Brimob Polda Papua Kombespol Matius Fakhiri.
Isak tangis pun tak terhindarkan dari keluarga dan kenalan kedua korban, terutama dari keluarga Batak dan Flobamora-NTT, sesaat sejumlah anggota Brimob Polda Papua mengusung peti jenazah para korban, yang dibalut bendera merah putih.
Sontak seorang perempuan paruh baya menyeruak masuk ke ruang otopsi sembari membawa selembar tenun ikat Timor, untuk diletakkan di tubuh korban Bripda Everson.
Dikatakan Kabid Humas, setelah diotopsi jenazah direncanakan disemayankan di Aula Mako Brimob Polda Papua, Kotaraja. “Kedua jenazah akan dilepas dengan upacara militer, sebelum diantar ke kampung halamannnya masing-masing,” terang Kabid Humas. (Mdc/don)
United Liberation Movement for West Papua adalah organisasi yang telah disepakati tadi malam, 03 Desember 2014 setelah pertengkaran alot bahkan sampai nyaris perkelahian terjadi di dalam persidangan yang diselenggarakan oleh Gereja di Vanuatu, dilindungi dan di-backup oleh Tentara Repbulik Vanuatu. Dalam kondisi siap-siaga di Port Vila, pertemuan dilakukan dari pagi pukul 09:00 waktu setempat sampai selesai pukul 01:00 pagi haru berikutnya, yaitu tanggal 04 Desember 2014.
Dalam wawancara dengan PMNews dikatakan oleh salah satu peserta di Workshop ini bahwa pertemuan ini akhirnya telah menyekatati nama payung yang menyatukan perjuangan bangsa Papua, terutama untuk mendaftarkan diri ke MSG (Melanesia Spearhead Group).
Dijelaskan pula bahwa pertengkaran berlangsung berlarut karena masing-masing organisasi perjuangan Papua Merdeka mempertahankan posisi mereka, mengkleim diri sebagia perwakilan menyeluruh, organisasi terlama, perjuangan nyata atau negara resmi yang didirikan bangsa Papua. Setelah hampir terjadi pertengkaran fisik, maka muncul para penengah untuk menenangkan situasi dan akhirnya disepakati nama “United Liberation Movement for West Papua”.
JAYAPURA [PAPOS] – Jenazah AiWakapolda Papua, Brigjen Pol. Paulus Waterpuw saat melihat langsung jenazah anggota Brimob yang menjadi korban penembakan KKB di Ilaga, Puncak setelah beradai RS Bhayangkara Jayapura.pda Thomson Siahaan dan Bripda Everson anggota Brimob Den A Polda Papua, korban penembakan Kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Ilaga, Puncak, Papua, Rabu (03/12/2014) sekitar pukul 12.00 Wit Kamis tiba di Jayapura.
“Tiba di Jayapura kedua Jenazah langsung dibawa ke RS Bhayangkara Jayapura guna dilakukan autopsi,” kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Sulistiyo Pudjo, Kamis (04/12).
Keduanya diterbangkan dengan pesawat Trigana Air dari Ilaga, Puncak ke Timika, kemudian dari Timika diterbangkan dengan Pesawat Garuda menuju Sentani, Jayapura.
Direncanakan, kedua jenazah akan disemayamkan satu malam di Markas Brimob Polda Papua, kemudian besok pagi Aipda Thomson akan diterbangkan menuju Medan, untuk dimakamkan di kampung halaman di Parsoburan, kab Tobasa. Sementara jenazah Bripda Everson akan diterbangkan ke Kupang, Nusa Tenggara Timur besok pagi.
Wakapolda Papua Tinjau Lokasi Penembakan
Wakapolda Papua Brigjen Pol. Paulus Waterpauw didampingi beberapa pejabat teras Polda Papua langsung meninjau langsung lokasi penembakan terhadap ke dua anggota Brimob Kompi A Polda Papua di Ilaga Puncak, Kamis (04/12) seklagus menjemput kedua jenazah korban yakni Aipda Thomson Siahaan dan Bripda Everson dibawa ke Jayapura untuk di otopsi dan visum setelah itu baru diserahkan ke pihak keluarga untuk dilakukan pemakaman.
Setibanya di Jayapura kedua jenazah langsung dibawa ke Rumah sakit Bhayangkara untuk dilakukan otopsi dan visum.
Wakapolda Papua secara langsung mengantarkan kedua jenazah di RS Bhayangkara, juga terlihat keluarga dari pada korban. Wakapolda Papua, Brigjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan jenasah baru dapat dievakusi hari ini, lantaran cuaca buruk di Ilaga.
“Kami telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi kejadian serta melakukan olah tempat kejadian perkara. Sebelumnya ada informasi bahwa keduanya dianiaya terlebih dahulu, lalu ditembak. Namun setelah ada 5 orang yang kami interogasi secara khusus, maka didapat kesimpulan bahwa kedua anggota ditembak terlebih dahulu, lalu dianiaya oleh lebih dari 10 orang,”
ujarnya.
Lanjut Waterpauw, informasi dua senjata jenis AK yang kabarnya dibawa kabur oleh pelaku, ternyata hanya satu senjata yang dibawa oleh kelompok itui. “Kami juga telah mengirimkan dua regu Brimob tambahan dari Timika ke Ilaga, Puncak untuk mengamankan situasi dan mencari pelaku,” ucapnya.
Kedua anggota Brimob Papua, Aipda Thomson Siahaan dan Bripda Everson ditembak oleh kelompok bersenjata, saat sedang membantu panitia perayaan Natal bersama masyarakat dan Pemda Puncak. Aparat keamanan setempat terus melakukan pengejaran kepada kelompok ini, namun belum mebuahkan hasil . [tom/agi]
Ditulis oleh Tom/Agi/Papos, Terakhir diperbarui pada Jum’at, 05 Desember 2014 00:30
JAYAPURA Wakapolda Papua Brigjen Pol. Papualus Waterpauw meninjau lokasi penembakan aggota Brimob di Ilaga.[PAPOS]- Pelaku Penembakan terhadap anggota Brimob, Aipda Thomson Siahaan dan Bripda Everson di iIIaga Puncak, Rabu pagi (3/12) diduga merupakan kelompok Leka Tenggelan,(LT). Dimana, awalnya kelompok LK tersebut bergabung dengan masyarakat sambil berpura-pura membantu menaikkan kursi-kursi yang akan digunakan dalam kegiatan Perayaan Natal di gereja GKII itu.
Kabidhumas Polda Papua, Kombes Pol. Sulistyo Pudjo Hartono kepada wartawan membeberkan , sebelum ditembak ke dua anggota Brimob tersebut dipukul dengan senjata tajam dan akhirnya ditembak.
Dari otopsi, Bripda Everson ditemukan luka dihidung dan luka bacok dan luka bekas goresan senjata tajam dibagian tangan bekas goresan senjata tajam, sedangkan Aipda Thomson Siahaan bagian kaki kanan dipotong dan ditembak dibagian pelipis,” ungkapnya, Kamis (4/12).
Pudjo menjelaskan, Saat ini Polisi sedang memintai keterangan terhadap masyarakat disekitar itu guna mengetahui cirri dan indentitas pelaku penembakan tersebut sebab tak mungkin masyarakat sekitar tak tahu siapa-siapa yang ikut membantu kegiatan gereja GKII tersebut. Tentunya, satu sama lainnya mengetahui siapa dan bagaimana si pelaku sehingga akhirnya ditemukan pelakunya, namun dugaan pelakunya adalah kelompok Leka Telenggan,(LT).
Pudjo menyakini bahwa dua anggota Brimob itu awalnya siaga namun karena ada permintaan bantuan dari gereja GKII tersebut, dua anggota Brimob itu meninggalkan senjatanya.
” Tak mungkin dua anggota Brimob itu tak siaga, bila memang ada permintaan dari gereja, mereka pasti siaga kalau tahu akan diserangkan kelompok LT tersebut. Dua Brimob itu, diperkirakan sudah lebih dulu diintip. Hal itu berdasarkan dari gerakan dari Gereja itu,”
ujarnya.
Kelompok LT, kata Pudjo sebelumnya telah ditolak oleh masyarakat iIIaga Kabupaten Puncak. Dimana, tiga minggu lalu, masyarakat iIIaga telah menandatangani kesepakatan iIIaga yang isinya adalah menolak semua kegiatan kelompok kriminal bersenjata,(KKB)di iIIaga dan sekitarnya lalu mendenda sebanyak 2 Milliar kepada KKB sebagai pelaku Penembakan terhadap masyarakat dan aparat, dimana denda itu akan diberlakukan kepada para keluarga pelaku bahkan dikenaka hokum adat dan hokum pidana.
“ Diperkirakan kelompok LT beranggotakan tiga orang yang melakukan aksi penembakan terhadap dua anggota Brimob tersebut. Pasca kejadian, status di iIIaga ditingkat menjadi siaga satu,”
tegasnya.
Honai Dibakar
Soal 20 honai dibakar Brimob, Pudjo membeberkan memang setelah kejadian itu, Brimob bertanya kepada warga sekitar namun tidak satupun yang mengenal pelaku, karena sudah terlalu emosi akhirya beberapa tenda honai dibakar dan beberapa ditarik lalu melepaskan. Kalau anggota berniat jahat, bukan honai saja yang menjadi sasaran, orangpun ikut namun tak dilakukannya sebab anggota saat itu sudah menahan kekesalan menimpa rekannya. Saat ini, 10 orang dimintai keterangan disekitar kejadian itu sebab sebelumnya mereka berada di lokasi itu,” katanya.
Pudjo menjelaskan dari kejadian itu, 1 regu Brimob diberangkat menuju iIIaga Kabupaten Puncak namun itu akan berkembang sesuai dengan perkembangan aman.
Sementara itu, Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pdt. Alberth Yoku menyatakan kami mengapresiasikan apa yang dikerjakan dua anggota Brimob itu sebab dia apa yang dikerjakan itu berarti telah menghormati, Tuhan. Namun kami menyayangkan kejadian itu karena itu, apa yang dilakukan saudara-saudara yang melakukan tindakan itu, suatu saat Tuhan akan menghukum mereka sebab tak boleh melakukan seperti itu.
”Kita manusia harus tahu memilah, ini orang mengerjakan apa, kalau orang sedang bekerja untuk Tuhan, sejahat apapun kita jangan kita melakukan hal-hal tercela,” katanya.
Soal langkah yang diambil gereja GKI, Alberth Yoku menjelaskan bahwa kita tetap mengiriman surat teguran kepada gereja GKII iIIaga apalagi menganggu persiapan dalam ibadah. Jadi, GKI ditanah Papua berduka bersama dengan Polda terhadap dua warga jemaatnya tersebut. Dan diserukan kepada saudara-saudara di pegunungan agar menghentikan kebiasaan membunuh sebab membunuh bukan hak kita melainkan haknya Tuhan. “Mau mati atau hidup itu sudah menjadi hak Tuhan dan bukan hak manusia,” tandasnya. [tom]
Ditulis oleh Tom/Papos, Jum’at, 05 Desember 2014 00:20
Papua Merdeka News 