Oleh karena itu, Pejabat ULMWP Pro NKRI yang Menggerakkan Untuk Mempertahankan ULMWP Sebagai Wadah Koordinatif adalah Pesan TITIPAN NKRI yang Pasti akan Mematikan Papua Merdeka
By: Kristian Griapon, April 1, 2023.
Strategi Politik Perjuangan Kemerdekaan Bangsa Papua Barat, yang telah terbangun melalui ULMWP telah berada pada level teratas perlawanan politk bangsa Papua Barat di dunia internasional menuju pengakuan masyarakat internasional, tentang “hak politik bangsa Papua Barat”. Itu adalah bentuk nyata kemajuan perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat yang didukung berbagai elemen pejuang lainnya, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri.
Kalau ada yang masih mempersoalkan eksistensi ULMWP sebagai wadah koordinator, isu itu adalah sebuah langkah mundur dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat.
Isu wadah koordinatif harus dicermati dengan cara bijaksana, artinya tidak terpaku pada aturan baku, yang harus mengacu pada formalitas, atau mengikuti tata cara ULMWP sebagai wadah apa? sesuai dengan aturan dasarnya. Namun harus menempatkan ULMWP sebagai wadah politik perjuangan kemerdekaan Bangsa Papua Barat di dunia internasional. Sehingga ULMWP tidak terpaku pada aturan baku, akan tetapi dapat mengembangkan strategi perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat mengikuti situasi dan perkembangan global di dunia internasional dalam lobi politiknya.
Dari sudut pandang dukungan masyarakat internasional terhadap ULMWP dan keterbukaan informasi perjuangan bangsa Papua Barat di dalam negeri dan di luar negeri, serta isu sensitif genosida dan ekosida di wilayah Papua Barat, adalah satu paket dari fakta perjuangan nyata bangsa Papua Barat yang telah mengalami kemajuan dari sebelumnya, dan sudah tidak bisa di tutupi dengan berbagai isu yang dikemas dan dikembangkan oleh Indonesia di dalam negerinya maupun di dunia internasional.
Siapapun yang memimpin ULMWP harus dapat mengembangkan strategi perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat di dunia internasional dan terhubung dengan perlawanan di dalam negeri, walaupun tanpa koordinasi langsung harus mampu mengakomodir situasi yang berkembang di dalam negeri, menyuarakan di dunia internasional, wasalam.(Kgr)
Penuliis adalah Aktivis Pemerhati Masalah Papua Barat
Ketika Musa (Mako) Tabuni, Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di tembak mati, Ketua Umum Buctar Tabuni berada di dalam tahanan. Buctar tidak pernah menyaksikan mayat saudaranya hingga masuk ke liang kubur.
Sekalipun Buctar tidak hadir dan tak pernah melihat mayat kolega perjuangannya, namun doa Buctar menyertai Musa Tabuni. Melalui akun facebooknya, buchtar.tabuni@facebook.com, Buchtar menuliskan
doa buat kolega sekaligus saudaranya itu, Jumat 13/9.
“Sahabat karibku! Aku tahu Kau telah pergi untuk selamanya, tanpa seijin ALLAH yang berhak mencabut nyawamu, namun Aku pesan kepadamu. Jangan pernah, Kau ikut bawa pergi jiwa dan semangat perLAWANan kepada musuhmu yang adalah musuhku dan musuh kita bersama.
Tinggalkanlah jiwa dan semangat perLAWANanmu bersama kami, supaya kami tetap dan terus berjuang untuk membebaskan masa depan negeri dan anak cucu kita, agar masa depan negeri dan anak cucu kita tidak boleh di jajah lagi. Seperti kita di jajah hari ini.
Sahabat karibku! Kepergianmu membuat jiwaku sakit, sedih dan tergetar marah. Andai saja kau pergi, lalu 1 tahun kemudian kau harus kembali untuk menemuiku, saat itu juga aku harus memukulmu sebagai tanda untuk melepaskan jiwa ragaku yang sedang sakit dan bergejolak ini. Namun karena kau telah pergi untuk selamanya di alam baka sana, maka yang harus ku lakukan adalah aku harus jatuh tersungkur di hadirat TUHAN YESUS, lalu memohon penghiburan jiwaku yang sedang bergejolak karena kepergianmu.
Sahabat karibku! Aku janji. Aku akan terus berjuang bersama Kebenaran KRISTUS buat pembebasan negeri dan masa depan anak cucu kita. Semoga ada waktu TUAHAN yang indah buat kemerdekaan bangsa kita, sebagai tanda pembalasan kepada musuhmu yang adalah musuhku dan musuh kita bersama. Dan saat itu juga kita akan katakan: Perjuangan melawan kolonial NKRI dari tanah perjanjian, Papua Barat telah selesai dan selamat jalan penjara tuaku NKRI.
Secara Hukum hanya 2 (dua) Provinsi yaitu: Provinsi Papua dan Papua Barat yang akan di serahkan Administrasinya kepada Pemerintah West Papua saat Kemerdekaan itu tiba.
Sisa Provinsi lainnya yang saat ini gencar di bicarakan oleh Pemerintah Indonesia adalah: Hanya Politik mengelabuhi Rakyat West Papua akan situasi dan jalannya Perjuangan Bangsa Papua saat ini.
General Amunggut Tabi dari West Papua Army mengatakan dengan tegas bahwa tokoh / Pemimpin Gereja dan masyarakat umum yang entah dari hati atau karena dibayar berbicara Jeda Kemanusiaan di Tanah Papua adalah kaki-tangan NKRI.
Alasan pertama karena tujuan dari Jeda Kemanusiaan ialah untuk meyakinkan Komisi Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa kondisi keamana di Tanah Papua telah tidak bermasalah, para pihak yang bertikai telah menerima jeda ini sehingga PBB tidak perlu dan lucu kalau masuk, atau bersikeras hendak mengunjungi Tanah Papua.
Ini jelas memenangkan NKRI secara mutlak.
Ini jelas-jelas merugikan perjuangan bangsa Papua. Semua pihak yang berpihak kepada Jeda Kemanusiaan menghina diri sendiri dan mencederai semua perjuangan bangsa Papua.
Alasan kedua, Jeda Kemanusiaan tidak menghentikan NKRI untuk membunuh OAP, karena tujuan kedatangan dan kehadiran NKRI dan orang Indonesia di Tanah Papua ialah untuk mencuri dan menjarah kekayaan alam pulau New Guinea dan menduduki dan menguasai tanah Papua. Artinya jelas, cara paling jelas dan sangat masuk akal untuk menguasai tanah Papua memusnahkan OAP itu sendiri. Di mana telaknya jeda? Siapa yang harus berhenti membunuh? Bagaimana cara menghentikannya?
Alasan ketiga, mindset penggagas Jeda Kemanusiaan ialah menghentikan perjuangan bangsa Papua, bukan menghentikan penjajahan dan pendudukan, penjarahan, pencurian dan pembunuhan yang telah terjadi sejak tahun 1961.
Dengan kata lain, Jeda Kemanusiaan sama artinya dengan memaksa orang Papua berhenti berjuang untuk Papua Merdeka. Itu artinya bersekongkol dengan NKRI untuk kepentingan NKRI.
Lalu pertanyaannya?
Dua tokoh Gereja yang ikut dalam Jeda Kemanusiaan ini mendukung siapa?
Tiga pejabat ULMWP yang ikut dalam Jeda Kemanusiaan ini mendukung apa?
Orang Papua pada umumnya yang mendukung Jeda Kemanusiaan mendukung yang mana?
ULMWP tidak akan menggelar KTT. ULMWP akan menggelar Kongres sesuai dasar hukumnya. Secara Konstitusional Dasar Hukum ULMWP bukan lagi By Law atau Konstitusi 2017. Sejak 2020, ULMWP telah memberlakukan Undang – Undang Dasar Sementara (UUDS).
ULMWP memberlakukan UUDS melalui berbagai proses yang panjang. Pansus yang terdiri dari representasi NRFPB, WPNCL dan PNWP telah merampungkan dan merumuskan Draf Rancangan Undang – Undang Dasar Sementara (DRUUDS) di Sentani selama 1 minggu.
Setelah melalui proses ini Panitia telah menggelar sebuah forum yang bernama KTTLB ULMWP.
Dalam KTTLB tahun 2020, peserta sidang KTT yang terdiri dari Executive Cauncil, Legislative Cauncil dan Yudikative Cauncil serta organisasi afiliasi lainnya telah;
– Membahas,
– Mengesahkan,
– Memutuskan dan
– Menetapkan Rancangan Undang – Undang Dasar Sementara (RUUDS) itu menjadi Undang – Undang yang kini kita sebut dengan Undang – Undang Dasar Sementara (UUDS).
Surat Penetapan dan Berita Acara Pengesahan itu telah dibacakan oleh Pimpinan Legislative Cauncil selaku Pimpinan Sidang sebab KTT adalah ajalnya Legislative Cauncil.
Bukti dokumen mentah dalam bentuk naskah, file, Audio visual serta video Clip pada saat pembacaan Surat Penetapan dan Berita Acara yang ditandatangani itu secara lengkap ada hingga saat ini.
Saudara Menase Tabuni dan Markus Haluk selaku anggota Pansus KTT dan juga selaku anggota eksekutive Cauncil terlibat aktif mengikuti proses hingga selesai.
UUDS sudah sah dan legal sejak tanggal ditetapkannya undang-undang itu.
Semua pengistilaan untuk penyebutan nama-nama forum dan pimpinan di dalam ULMWP pun telah berubah. Nama KTT telah dirubah ke Kongres. Bentuk telah dirubah menjadi Pemerintahan Persatuan Sementara.
Waktu berlakunya kepemimpinan pun telah berubah. Tidak ada alasan apapun yang dapat menyangkal dan melakukan penipuan. Semua pimpinan yg kini sedang melakukan penipuan ini telah mengikuti proses dan turut menyetujui semua yg telah berlalu.
Dengan demikian Pemerintahan Sementara United Liberation Movement for West Papua akan menggelar Kongres bukan KTT. Kongres akan digelar pada tahun 2025 mendatang.
He was an officer of OPM-TPN SONEK Battalion under the Command of late Marthen Prawar. He was killed in action in Biak-West Papua.
He was a fearsome sniper, he was also known for his courage and relentlessness. I am sure some members of Sonek Battalion can still tell stories about his relentless TNI-kills.
In Numfor-Biak we call people like him MAMBRI (a Warrior).
Jakarta, CNN Indonesia — Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk tidak menyepelekan persoalan yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Ia mengingatkan peristiwa bubarnya Uni Soviet dan Yugoslavia karena tak bisa menjaga wilayah.
“Jangan diremehkan sama sekali. Ini pesan saya,” kata Amien Rais di selah acara hari ulang tahun (HUT) ke-21 PAN di Pluit, Jumat (23/8).
Amien menyinggung gerakan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau gerakan pembebasan Papua Barat yang telah mengagendakan agar referendum disidangkan di Majelis Umum pada Desember tahun ini.
“Jadi hati-hati jangan anggap remeh,” kata Amien. Lihat juga:Polda Papua Barat Tangkap Tiga Tersangka Rusuh Manokwari Dalam kesempatan itu Amien kembali menyinggung sebutan ‘monyet’ yang diketahui disebutkan oleh salah satu oknum TNI kepada mahasiswa Papua di Surabaya. Meski begitu, Amien mengaku tak mau menyalahkan pihak manapun terkait persoalan ini.
Terpenting, kata, dia, Presiden Jokowi jangan sampai terlambat menangani persoalan dan gejolak yang saat ini terjadi di Papua. Jangan sampai, kata Amien, istilah nasi menjadi bubur terjadi dalam persoalan Papua ini.
Amien bahkan menyinggung beberapa negara besar yang saat ini tak ada lagi eksistensinya lantaran tak bisa menjaga wilayah. Amien mengatakan, sebesar apapun negaranya, sekuat apapun ekonomi dan militernya, negara tetap bisa runtuh hanya dalam tempo hitungan bulan bahkan minggu.
“Jadi dulu kita melihat tahun 89 ada USSR (Union of Soviet Socialist Republics/Uni Soviet). Negara super power yang setara Amerika kemudian sekarang sudah bubar enggak ada lagi. Yugoslavia negara kuat, paling kuat paling makmur enggak ada lagi sudah bubar,” kata.
Amien juga meminta pendekatan pemerintah menghadapi persoalan Papua juga dicermati betul.
“Pendekatan yang bukan hanya security approach, bukan tapi betul-betul multidimensional,” kata dia.
Lihat juga:Amien Rais: Ketum Bisiki Saya, PAN Pasti Tak Ikut Kabinet
Manokwari, Jubi– Pekikan “Papua Merdeka” menggema di dalam terminal dekat Pasar Wosi, tepatnya di depan Pos Polisi Wosi Manokwari Papua Barat pada Minggu (27/11/2022).
Warga Papua dari berbagai wilayah berkumpul merayakan kemerdekaan Papua, dengan membawa spanduk dan baliho bercorak bendera Bintang Kejora.
Bernard Idji salah satu peserta aksi perayaan mengatakan aktivitas perayaan ini digelar sejak Minggu pagi dengan diawali Ibadah. ” Kegiatan ini kita rayakan kemerdekaan Papua yang ke 25 tahun” kata Bernard yang mengaku datang dari Nabire Provinsi Papua.
Peserta yang terdiri dari pria dan wanita ini juga membawa simbol bendera Amerika Serikat dan Bendera Australia dan Bendera Belanda “Kami tetap merayakan ini. Undangan perayaan ditujukan kepada seluruh orang Papua dan para Petinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia” ucap Bernad.
Nampak pada pukul 12.15. waktu setempat, Kapolres Manokwari AKBP. Parisian Herman Gultom bersama beberapa jajaranya menggunakan pakaian sipil mendatangi lokasi di terminal Pasar Wosi Manokwari. Sementara para massa aksi yang awalnya berdiri di depan terminal mulai bergeser mencari tempat berteduh di dalam terminal, dengan pekikan yang sama yakni Papua Merdeka.
Hingga saat ini masih berlangsung aktivitas para massa ini. Massa melakukan tarian tumbuh tanah di dalam kawasan terminal. (*)
Delapan negara telah menyerukan penyelidikan segera atas pelanggaran hak asasi manusia di West Papua yang diduduki di PBB, yang merupakan pukulan besar bagi kedudukan internasional Indonesia.
Putaran keempat Universal Periodic Review (UPR) Indonesia dimulai di Jenewa pada 9 November . Setiap negara harus menjalani proses ini setiap empat atau lima tahun, yang melibatkan negara-negara anggota lainnya untuk meneliti proses hak asasi manusia mereka dan membuat rekomendasi untuk perbaikan.
Ada sejumlah pelanggaran hak asasi manusia yang menghancurkan di West Papua selama beberapa bulan terakhir, karena pendudukan ilegal Indonesia telah mencapai tingkat kebrutalan yang baru. Empat warga sipil Papua disiksa, dibunuh, dan dimutilasi oleh pasukan khusus Indonesia pada akhir Agustus, sementara aktivis non-kekerasan legendaris Filep Karma – digambarkan oleh Presiden Sementara Benny Wenda sebagai ‘Nelson Mandela’ nya West Papua – ditemukan tewas di Jayapura dalam keadaan misterius. Pemimpin kemerdekaan Buchtar Tabuni ditangkap secara sewenang-wenang setelah pertemuan strategi ULMWP pada bulan Oktober 2022.
Kedelapan negara yang melontarkan kritik terhadap perilaku Indonesia adalah Vanuatu, Australia, Amerika Serikat, Belanda, Selandia Baru, Kanada, Kepulauan Marshall, dan Slovenia. Dari jumlah tersebut, Australia, AS, Kanada, Slovenia, dan Belanda merekomendasikan penyelidikan internasional segera, dengan Vanuatu dan Republik Kepulauan Marshall secara khusus mengulangi Forum Kepulauan Pasifik (PIF) 2019 dan Organisasi Negara Afrika, Karibia, dan Pasifik (OACPS) menyerukan kunjungan mendesak ke West Papua oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.
Intervensi Kepulauan Marshall sangat signifikan, karena mereka juga menyerukan agar West Papua diizinkan untuk menggunakan hak penentuan nasib sendiri. Dalam praktiknya, ini membutuhkan referendum kemerdekaan yang dimediasi secara internasional untuk diadakan di West Papua – permintaan utama dari Presiden Sementara Benny Wenda dan ULMWP.
West Papua memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dicuri dari mereka pada tahun 1969 dengan penipuan ‘Act of Free Choice’ , yang melihat sekitar 1000 orang Papua terpilih diintimidasi untuk memberikan suara untuk integrasi ke Indonesia.
Menanggapi investigasi UPR, Indonesia membuat serangkaian klaim tidak berdasar tentang hak asasi manusia di West Papua , termasuk mengatakan bahwa sebagian besar kasus kekerasan di Papua telah diinvestigasi dan pelakunya dihukum. Pada kenyataannya, tentara Indonesia bertindak dengan impunitas total di West Papua, dan kasus-kasus seperti pembunuhan empat warga sipil Papua baru-baru ini hampir tidak pernah diadili.
UPR akan menambah panggilan vokal oleh lebih dari 80 negara untuk kunjungan PBB ke West Papua, secara signifikan meningkatkan tekanan pada Indonesia untuk akhirnya menyerahkan pendudukan genosida mereka ke pengawasan internasional.
• Australia🇦🇺: “Menyelesaikan investigasi semua pelanggaran HAM di Indonesia, termasuk di Papua dan memastikan akses termasuk oleh pengamat independen yang kredibel” (6.269)
• Kanada🇨🇦: “Menyelidiki dugaan pelanggaran HAM di Indonesia Papua dan memprioritaskan perlindungan warga sipil termasuk perempuan dan anak-anak” (6.268)
• Kepulauan Marshall🇲🇭: “Hormati, promosikan dan lindungi hak asasi manusia semua masyarakat adat di West Papua, dengan memastikan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri melalui dialog inklusif” (6.260) dan “Bekerja sama dengan OHCHR untuk memulai kunjungan ke West Papua oleh Komisaris Tinggi menanggapi seruan dari Forum Kepulauan Pasifik dan Organisasi Negara-Negara Afrika, Karibia, dan Pasifik” (6.265)
• Belanda🇱🇺: “Terus menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia, termasuk yang terjadi di provinsi Papua, dan membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan secara tepat waktu dan transparan” dan “Menahan diri dari tindakan apa pun yang dapat merupakan pelecehan, penganiayaan, atau campur tangan yang tidak semestinya dalam pekerjaan pengacara dan pembela hak asasi manusia, termasuk tuntutan pidana mereka dengan alasan seperti ekspresi pandangan kritis” (6.99)
• Selandia Baru🇳🇿: “Menjunjung tinggi, menghormati dan mempromosikan kewajiban hak asasi manusianya di Papua, termasuk kebebasan berkumpul, berbicara, berekspresi, pers, dan hak perempuan dan minoritas”
• Slovenia🇸🇮: “Memastikan investigasi, akuntabilitas dan pencegahan impunitas atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat adat di Papua dilakukan oleh anggota pasukan keamanan” (6.262)
• Amerika Serikat🇺🇲: “Lakukan penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pembunuhan di luar hukum dan pelanggaran hak asasi manusia di lima provinsi Papua dan meminta pertanggungjawaban pelaku” (6.263)
• Vanuatu🇻🇺: “Menerima tanpa penundaan kunjungan Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia ke Provinsi Papua dan West Papua” (6.264)
Jayapura, Jubi – Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda menegaskan Komnas HAM RI tak punya kapasitas untuk menyelenggarakan ataupun menjadi mediator dialog damai antara rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia. Komnas HAM, menurut Wenda adalah institusi yang menjadi bagian dari negara Indonesia.
Komnas HAM RI menargetkan dialog damai antara pemerintahan dan warga asli Papua, termasuk dengan ULMWP dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) bisa diselenggarakan pada tahun ini.
“Harapannya tahun ini sudah dimulai tahap awalnya dari pemerintah, OPM, tokoh masyarakat, tokoh gereja, tokoh adat, sudah mulai bisa duduk,” kata Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik.
Namun Taufan mengatakan dialog damai di Papua nantinya akan sedikit berbeda dengan yang pernah dilakukan di Aceh. Dialog damai di Papua rencananya akan dimediasi langsung oleh Komnas HAM. Berbeda dengan dialog antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dimediasi oleh NGO asal Finlandia yaitu Crisis Management Initatiative.
Taufan mengklaim hal itu dipilih lantaran masih banyak orang Papua yang percaya dengan lembaga di dalam negeri. Sehingga, mereka bersedia dimediasi oleh Komnas HAM.
Klaim Taufan ini ditanggapi berbeda oleh Benny Wenda.
“Tidak mungkin dialog dimediasi oleh satu dari para pihak yang berdialog,” kata Wenda.
Selain itu, Wenda mengatakan selama ini apa yang dilakukan Komnas HAM pada kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua pun tidak pernah tuntas ataupun ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia. Fakta ini menunjukan tidak adanya kepercayaan dari Pemerintah Indonesia sendiri terhadap Lembaga HAM negara yang dibentuknya sendiri.
“Fakta ini juga membuat rakyat Papua tidak percaya pada Komnas HAM itu juga,” kata Wenda.
Wenda mengingatkan pada tahun 2019 lalu Presiden Jokowi juga pernah mengatakan bersedia berdialog dengan kelompok-kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan Papua namun hingga saat ini, pernyataan tersebut tidak pernah terbukti.
Dialog sudah terjadi di MSG dan PIF
Menurut Wenda, sesungguhnya rakyat Papua sudah berdialog dengan Pemerintah Indonesia selama enam tahun belakangan ini dengan dimediasi oleh Melanesian Spearhead Groups (MSG) dan Pacific Islands Forum (PIF). Dalam setiap forum MSG, ULMWP yang memiliki posisi yang sama dengan Indonesia sebagai anggota (Indonesia sebagai Associated Member dan ULMWP sebagai Observer) mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan kehendak rakyat Papua berikut persoalan-persoalan HAM di Papua. Demikian juga Pemerintah Indonesia mendapatkan kesempatan untuk memberikan responnya.
“Kenapa Indonesia dimasukan sebagai Associated Member di MSG? Itu karena para pemimpin MSG mengharapkan Indonesia membawa solusi atas persoalan yang terjadi di Tanah Papua,” kata Wenda.
Namun sejauh ini, belum ada titik temu untuk melanjutkan proses penyelesaian persoalan Papua. Sebab, kata Wenda, ULMWP membawa persoalan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM sedangkan Indonesia membawa isu pembangunan dan Otonomi Khusus.
“Ini menunjukan bahwa Indonesia tidak punya niat yang baik untuk menyelesaikan persoalan. Bahkan mereka meremehkan persoalan yang terjadi,” tegas Wenda.
Rakyat Papua, lanjut Wenda sebenarnya sudah tahu bahwa dialog yang diusulkan oleh Komnas HAM ini hanyalah pengalihan dari tekanan-tekanan masyarakat internasional pada Indonesia untuk mencari penyelesaian persoalan Papua.
“Tekanan yang terjadi ini bukan tekanan Lembaga Swadaya Masyarakat ataupun inisiatif Komisioner Tinggi HAM PBB. Ini tekanan negara. Indonesia tahu itu, rakyat Papua juga tahu itu. Isu dialog ini hanyalah pengalihan perhatian rakyat saja,” jelas Wenda.
Para pemimpin MSG dalam kesempatan Forum MSG menegaskan MSG mengakui kedaulatan Indonesia dan dapat menyediakan platform atau forum untuk dialog antara rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia. Sebuah pernyataan yang disampaikan MSG dalam forum “Mengakhiri Kolonialisme” yang diselenggarakan oleh PBB, menyebutkan MSG telah berinisiatif untuk menciptakan dan melembagakan dialog ini, memelihara dan mengembangkannya dalam jangka menengah hingga jangka panjang untuk mengatasi keprihatinan Indonesia dan ULMWP. Upaya MSG untuk mendampingi anggota akan dinilai pada waktunya dan penyesuaian akan dilakukan untuk lebih menyempurnakan pendampingan dan keterlibatan konstruktif dengan anggota MSG.
Sekretaris Jenderal Forum Kepulauan Pasifik (PIF), Dame Meg Taylor, mengaku Isu Papua telah menjadi agenda PIF sejak tahun 2000 dan melalui keterlibatan dengan masyarakat sipil Pasifik, menjadi agenda tetap PIF pada tahun 2015.
Tahun 2021, PIF menyerukan kepada Dewan HAM PBB untuk mendorong semua pihak terkait untuk segera memfasilitasi misi ke West Papua oleh Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia,
“Tanpa akses yang luas dari media independen, masyarakat sipil atau kelompok hak asasi manusia di Papua, sulit untuk memverifikasi masing-masing klaim. Namun demikian, laporan-laporan dugaan pelanggaran HAM itu tak bisa diremehkan. Saya tetap sangat bermasalah dengan konflik dan pelanggaran hak asasi manusia di West Papua,” kata Dame Meg Taylor.
Syarat dialog
Untuk melakukan proses dialog, Wenda mengatakan sudah mengajukan syarat pada tahun 2019. Hanya ajuka syarat-syarat ini dipenuhi, dialog damai antara Pemerintah Indonesia dengan Rakyat Papua bisa terjadi. Syarat-syarat itu adalah :
.Orang-orang Papua yang telah lama bertekad menuntut referendum, diikutsertakan dalam pertemuan;
.Pertemuan dilakukan melalui mediasi pihak ketiga (Misalnya diselenggarakan oleh PBB atau negara pihak ketiga yang disepakati).
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia diizinkan untuk mengunjungi Papua Barat sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh 18 negara Pasifik di Forum Kepulauan Pasifik ke-50 pada Agustus 2019;
16 ribu personel militer dan polisi Indonesia yang dikerahkan sejak Agustus 2019 segera ditarik;
Semua tahanan politik Papua Barat dibebaskan;
Semua pembatasan masuk ke Papua Barat untuk media internasional dan LSM dicabut.
Wenda menegaskan, sebaiknya Indonesia mengizinkan PBB untuk berkunjung ke Papua dan melihat fakta sesungguhnya. Apakah, laporan-laporan rakyat Papua yang benar atau laporan Pemerintah Indonesia. Setelah fakta dan bukti atas masing-masing klaim didapatkan barulah bisa dilanjutkan dengan berdialog untuk menyelesaikan persoalan Papua.
“Kita selesaikan dengan hati yang dingin setelah mendapatkan bukti atas klaim masing-masing pihak,” ujar Wenda.
Lanjut Wenda, persoalan yang dihadapi sekarang terjadi karena keterlibatan pihak internasional. Sehingga penyelesaiannya juga harus melibatkan mekanisme dan masyarakat internasional.
Papua Merdeka News 