Papua Tanah atau Zona Damai: Agenda Siapa? Apa tujuannya?

Damai artinya ada ketenangan dan kemakmuran, bebas dari gangguan dalam bentuk apa saja, tidak ada peperangan atau peperangan berakhir, tertib hukum dan sosial, rekonsiliasi, persetujuan setelah ketegangan, harmoni kehidupan. Untuk mencapai “damai”, maka harus ada penghentian.

Itulah salah satu definisi dari “damai” menurut brainyquote.com. Arti yang lebih luas dijelaskan dalam Kamus-kamus ternama di dunia seperti versi Online dari Oxford Dictionary dan Wikipedia.

Wikipedia Indonesia memberikan definisi damai:

Damai memiliki banyak arti: arti kedamaian berubah sesuai dengan hubungannya dengan kalimat. Perdamaian dapat menunjuk ke persetujuan mengakhiri sebuah perang, atau ketiadaan perang, atau ke sebuah periode di mana sebuah angkatan bersenjata tidak memerangi musuh. Damai dapat juga berarti sebuah keadaan tenang, seperti yang umum di tempat-tempat yang terpencil, mengijinkan untuk tidur atau meditasi. Damai dapat juga menggambarkan keadaan emosi dalam diri dan akhirnya damai juga dapat berarti kombinasi dari definisi-definisi di atas.

Kami soroti maksud “danai” dari definisi pertama tadi. Dengan melihat satu definisi pertama di atas, dapat dikatakan bahwa deklarasi “Papua Tanah Damai” artinya Papua yang tidak ada gangguan, makmur, bebas dari gangguan dari pihak TNI/Polri ataupun dari pejuang Papua Merdeka, tidak ada peperangan antara kedua belah pihak atau peperangan keduanya diakhiri, semua pihak di Tanah Papua hidup tertib sesuai hukum yang berlaku, berdamai dengan satu sama lain, menyetujui untuk tidak berkonflik lagi, hidup harmonis antara sesama manusia yang mendiami Tanah Papua, dan permusuhan harus dihentikan.

Dengan milihat kepada definisi ini, maka pesan langsung yang sedang disampaikan dengan deklarasi “Papua Zona Damai” atau “Papua Tanah Damai” ialah:

1. Rakyat di Tanah Papua harus mencapai tingkat kesejahteraan;

2. Tanah dan rakyat Papua bebas dari gangguan dalam bentuk apapun;

3. Tidak terjadi peperangan di Tanah Papua;

4. Rakyat di Tanah Papua harus taat dan tertib hukum.

5. Ada rekonsiliasi antara masyarakat Indonesia di Tanah Papua dengan orang asli Papua;

6. Untuk mencapai ini, kegiatan gerilyawan Papua Merdeka harus dihentikan.

Memang masih banyaki daftar syarat lainnya, kalau ditinjau dari berbagai definisi dan aspek tinjauan. Tetapi dengan mengambil enam pokok penentu “Papua Tanah Damai” dia atas, maka perlu dilanjutkan dengan sejumlah pemikiran kembali.

1. Pemikiran lanjut untuk point pertama, : “Rakyat di Tanah Papua mencapai tingkat kesejahteraan” ini perlu dibedah lagi. Apakah rakyat Papua di sini dimaksudkan orang asli Papua ataukah semua orang yang ada dan tinggal di Tanah Papua? Kalau dimaksudkan untuk kedua-duanya, maka pertanyaan lanjutan, “Siapa yang sebenarnya membuat orang asli Papua di tanah leluhurnya tidak sejahtera: Apakah perdamaian ataukah kebijakan politik dan ekonomi?”

2. Untuk kedua, kalau rakyat Papua dimaksudkan hidup tanpa gangguan dalam bentuk apapun, maka perlu diperdalam lagi. Apakah gangguan yang dimaksudkan di sini dalam bentuk gangguan keamanan dan ketertiban? Apakah kedatangan orang asing (indonesia) ke tanah Papua merupakan gangguan bagi orang Papua? Apakah kebijakan-kebijakan dan kegiatan-kegiatan orang Indonesia di tanah Papua merupakah gangguan terhadap eksistensi, jatidiri dan ketentaraman hidup orang Papua?

3. Untuk ketiga, kalau Papua Tanah Damai menginginkan tidak ada peperangan di Tanah Papua, maka perlu diperluas dengan mempertanyakan “Kedamaian di Tanah Papua yang sudah ada sejak penciptaan itu berakhir sejak kapan? Bukankah kedamaian hidup itu berakhir sejak Indonesia menginvasi tanah ini? Memang dulu ada peperangan-peperangan kecil di antara suku-suku di Tanah Papua (perang suku), tetapi perang-perang suku itu bukan diakhiri karena kehadiran orang Indoensia, tetapi perubahan peradaban manusia Papua sejak ada kontak dengan dunia luar, khususnya dengan penyebaran agama modern. Kalau gereja dan pejuang Damai di Tanah Papua menginginkan Papua Zona Damai, maka apakah itu berarti pihak gerilyawan yang harus dikorbankan dengan memaksa mereka menghentikan perlawanan, dengan lapang dada menerima nasib sial yang dibawa NKRI ke dalam peri kehidupan orang Papua?

Kemungkinan juga bisa dikatakan dengan menekankan perdamaian di Tanah Papua, maka militer akan ditarik dari Tanah Papua, kepolisian akan dibatasi, dan pengeboman serta penembakan oleh aparat TNI diminimalisir sampai serendah-rendahnya. Akan tetapi perlu dipertanyakan, “Apakah memang TNI/Polri mau Papua menjadi damai? Apakah TNI/Polri tidak akan menembak dan membunuh orang Papua lagi? Apakah Operasi Militer seperti di Puncak Jaya saat ini tidak akan ada lagi? Apakah NKRI benar-benar akan menarik mundur pasukan organik dan non-organik yang bergentayangan dalam berbagai bentuk, dana dan wujud itu?

Atau lebih tepat kita bertanya, “Siapa yang harus pertama-tama berhenti berperang: Gerilyawan Papua Merdeka atau TNI/Polri? Atau kedua-duanya. Kalau kedua-duanya, sejauh mana para pejuangan “Papua Zona Damai” mendekati dan berdiskusi dengan kedua belah pihak untuk merintis jalan menuju Papua Tanah Damai? Apakah seminar-seminar-seminar pimpinan Neles Tebay (Papindo-BIN) – Muridan (BIN-Indonesia) itu merupakan jalan yang sedang ditempuh untuk mencapai Papua Tanah Damai?

4. Point keempat, kehidupan yang tertib hukum di tanah Papua. Tertib hukum berarti semua berjalan menuruti hukum yang berlaku. Dengan ini kita perlu bertanya, tertib hukum di sini berarti tertib atas “hukum apa” dan “hukum dari siapa”. Apakah Papua Tanah Damai maksudnya orang Papua menerima secara mentah-mentah semua hukum kolonial Indonesia dan mentaati semuanya, agar hidup menjadi tertib hukum. Apakah memang orang Papua tidak memiliki hukumnya? Bagaimana kalau hukum yang sudah ada di Tanah Papua jauh sebelum bangsa kolonial Indonesia masuk itu menjadi terlanggar oleh kehadiran hukum kolonial?

Kalau kehidupan yang tertib hukum atau damai itu tercipta dengan mentaati hukum NKRI, maka dengan demikian hukum-hukum adat, hukum moral dan hukum sosial-budaya yang telah ada di tanah Papua dan beroperasi selama ratusan-ribu tahun ini dengan mutlak menjadi ditiadakan. Apalagi orang Papua sekarang memiliki hukum gerilya dan hukum politik perjuangan yang diatur oleh organisasi politik sayap militer dan sayap politik. Tertib terhadap hukum mana? merupakan pertanyaan yang perlu kita jawab.

5. Ada rekonsiliasi antara orang Papua dengan kaum kolonial Indonesia. Rekonsiliasi mengandung makna spiritual-psikologis. Artinya memaafkan dan menerima, atau saling memaafkan dan saling menerima. Dalam hal ini siapa yang memaafkan dan siapa yang menerima serta Memaafkan apa/siapa dan meneripa apa/ siapa? Dari sisi orang Papua, siapa/ apa yang harus dimaafkan oleh orang Papua dan apa/siapa yang harus diterima orang Papua?

Jawabanya bisa juga seperti ini: Orang Papua harus menerima fakta sejarah yang terjadi di tahun 1969 (Pepera), menerima kehadiran kolonial Indonesia, menerima mereka sebagai sesama umat ciptaan Tuhan di Tanah ini. Orang Papua memaafkan kesalahan-kesalahan NKRI yang telah dilakukan selama ini, termasuk kesalahan dalam pelaksanaan Pepera 1969, termasuk semua pelanggaran HAM, pelecehan, marginalisasi, yang berujung kepada pembasmian ras Melanesia dari Pulau New Guinea bagian barat ini.

Kalau kita memperdalam tujuan yang hendak dicapai dari deklarasi “Papua Zona Damai”, maka dapat disimpulkan untuk sementara ini bahwa yang hendak dicapai ialah orang Papua menghentikan semua kegiatan yang menentang NKRI dengan cara menerima dan berdamai dengan orang Indonesia dan memfokuskan diri kepada kegiatan ibadah agamawi dan membawa semua persoalan kepada Tuhan, tanpa harus memberikan reaksi sesuai hukum alam.

Dari catatan singkat ini kita perlu bertanya “Papua Zona Damai itu sebenarnya agenda siapa?”

August 19, 2011 0

66 Tahun Indonesia Merdeka, Bagaimana Dengan Papua?

PADA 17 Agustus 2011 lalu, hampir sebagian besar rakyat Indonesia merayakaan kemerdekaan negara mereka. Kalau mau jujur, sebenarnya Indonesia belum bisa disebut negara merdeka. Masih banyak rakyat lain yang merasa ‘dijajah’, terutama rakyat Papua. Saya menulis ini sebagai kado ulang tahun untuk negara penjajah –Negara Indonesia.

Arti kemerdekaan yang sesungguhnya ialah semua warga negara merasa diperlakukan secara adil, benar serta hak-hak hidup mereka diperhatikan secara sungguh-sungguh. Tapi yang memprihatinkan, sampai saat ini negara sengaja tidak berlaku adil dan benar terhadap seluruh rakyat, terutama bagi rakyat Papua. Negara perlakukan mereka sebagai kelas nomor dua. Kelas yang hak-haknya tak patut dihargai.

Hampir tiga setengah abad lamanya Negara Indonesia dijajah. Ia dijajah oleh beberapa negara besar yang ada di Eropa –Inggris, Portugis, Spayol, Jepang dan Belanda yang paling lama. Pemerintah Inggris mulai menguasai Indonesia sejak tahun 1811 pemerintah Inggris mengangkat Thomas Stamford Raffles (TSR) sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia. Ketika TSR berkuasa sejak 17 September 1811, ia telah menempuh beberapa langkah yang dipertimbangkan, baik dibidang ekonomi, sosial, dan budaya (Jan Aritonang, 2004)

Penyerahan kembali wilayah Indonesia yang dikuasai Inggris dilaksanakan pada tahun 1816 dalam suatu penandatanganan perjanjian. Pemerintah Inggris diwakili oleh John Fendall, sedangkan pihak dari Belanda diwakili oleh Van Der Cappelen. Sejak tahun 1816, berakhirlah kekuasaan Inggris di Indonesia. Kembali belandai menjajah Indonesia. Mereka paling lama, tahun 1602 sampai tahun 1942. Kemudian Jepang. Masa pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 seiring dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan M. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Yang namanya penjajah jelas akan tidak berlaku adil pada yang dijajah. Hal itu juga yang dirasakan oleh rakyat Indonesia pada masa penjajahaan. Mereka sering diperlakukan tidak adil, wanitanya diperkosa, bahkan banyak dari antara mereka yang dibunuh. Dibanding beberapa negara besar di Asia, Indonesia adalah salah satu negara yang dijajah paling lama. Coba bayangkan, dijajah hampir tiga setegah abad lamanya. Indonesia meraih kemerdekaan berkat pertolongan negara adidaya, yakni; Amerika Serikat. Setelah sebelas hari Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan delapana hari di Nagasaki, kemerdekaan negara Indonesia akhirnya terwujud.

Artinya, Indonesia tidak berjuang secara susah payah untuk mendapatkan kemerdekaan, tetapi kemerdekaan negara Indonesia adalah kado berharga dan tak ternilai harganya yang diberikan secara tidak langsung oleh negara Amerika Serikat.

Senjata nuklir “Little Boy” dijatuhkan di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945, diikuti dengan pada tanggal 9 Agustus 1945, dijatuhkan bom nuklir “Fat Man” diatas Nagasaki. Kedua tanggal tersebut adalah satu-satunya serangan nuklir yang pernah terjadi di dunia. John Hersey dalam laporan tentang Hiroshima memparkan tentang semua peristiwa kelam itu.

Saat itu mata dunia tertuju kepada tragedi bersejarah di Jepang. Amerika Serikat diklaim sebagai negara yang jahat dan biadab. Mereka memusnahkan semua yang ada di Hirosima. Mata negara penjajah di dunia juga sedang tertuju kepada Hiroshima. Bahkan beberapa negara yang sedang menjajah justru melepaskan daerah jajahaan mereka untuk merdeka. Indonesia adalah salah satu contoh negara jajahaan Jepang yang mendapatkan kemerdekaan.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 negara Indonesia memproklamirkan kemerdekaan mereka dari Jepang. Sebelumnya Jepan telah menandatangi surat menyerah. Dunia internasional mengakui kemerdekaan itu. Seantoro rakyat Indonesia, kecuali Papua juga turut bangga dengan kemerdekaan itu. Babak perjuangan untuk meraih kemerdekaan telah dilewati, sekarang bagaimana mengisi kemerdekaan itu. Pergumulan paling berat adalah mengisi sebuah kemerdekaan yang telah diperoleh Negara Indonesia.

Soekarno sebagai sang proklamtor menjadi presiden. Hatta menjadi wakil. Mereka memimpin dengan cukup bijak. Walau beberapa isu penting tentang kedekataan Soekarno dengan agen intelejen Amerika sering nampak. Banyak peristiwa penting yang dilewati. Selama 20 Tahun Soekarno memimpin.

Tahun 1966 kekuasaan Soekarno tumbang. Surat perintah sebelas maret digunakan oleh Soeharto untuk memimpin Indonesia. Partai Komunis saat itu dituduh sebagai separatis yang akan mengganggu keamanan negara. Mayor Jenderal Soeharto menjadi otak untuk penumpasaan itu. Keberhasilaannya membawanya menjadi orang nomor satu. Selama 32 Tahun memimpin dengan Otoriter akhirnya Soeharto tumbang. Mahasiswa bersama rakyat Indonesia mengakhiri kediktatoran Soeharto. Habibie menjadi presiden menggantikan Soeharto.

Habibi memimpin hanya dua bulan tujuh hari . Setelah itu pemilu ulang di lakukan, Abdurhaman Wahid terpilih. Gus Dur tak bertahan lama. MPR mendesak Gus Dur untuk mundur. Megawati mengantikannya. Pemilu berikutnya juga di langsungkan, SBY akhirnya terpilh, hingga yang berikut lagi tetap terpilih. Hampir enam orang yang telah memimpin negeri ini. lima di antaranya pria, dan seorang wanita. Tidak semua memperhatikan persoalan yang terjadi di Papua dengan cermat dan bijak, hanya Gus Dur seorang diri yang dianggap sedikit peka dan peduli terhad persoalan di Papua.

Penjajahan di Papua
Saat negara Indonesia diproklamirkan, Papua tidak turut didalamnya. Sabang (Ache) sampai Amboina (Ambon) saat itu menjadi wilayah negara Indonesia. Sumpah palapa, sumpah pemuda dan beberapa sumpah pemuda Indonesia yang lain tidak pernah ada keterwakilan Papua. Ini menandakan bahwa Papua bukanlah bagian dari negara Indonesia.
Pada 1 Mei 1961 oleh intelektual Papua yang tergabung dalam Nieuw Guinea Raad pernah mendeklarasikan kemerdekaan Papua. Saat itu lagu “Hai Tanahku Papua” dinyanyikan, lambang burung mambruk diperlihatkan, juga bendera bintang kejora dikibarkan dan membentuk pemerintahan sendiri. Tri komando rakyat, salah satunya berbunyi bubarkan negara boneka buataan Belanda, Indonesia juga pernah mayakini bahwa Papua adalah sebuah Negara (P.J Drooglever, 2005).
Tahun 1969 atas usulan Elswot Bungker, akhirnya penentuaan pendapat rakyat diberlangsungkan. Saat itu usulannya satu orang Papua memberikan satu suaranya, bukan beberapa orang Papua mewakili seluruh rakyat Papua, tetapi pemerintah Indonesia berlaku tidak adil, mereka menunjuk 1025 orang Papua untuk memberikan suara mereka mewakili 800.000 orang Papua (Jhon Saltford, 2006).
UNTEA, badan khusus PBB yang ditugaskan untuk memantau perkembangan di Papua juga tak bisa berbuat apa-apa. Pemerintah Indonesia menekan semua gerak-gerik mereka. Ruang demokrasi ditutup rapat. Mereka tidak menghargai hak setiap orang untuk berpendapat, termasuk utusan PBB sendiri. Hasil pepera akhirnya memutuskan bahwa rakyat Papua ikut dengan negara Indonesia. Mereka yang memberikan suaranya mewakili rakyat Papua adalah orang-orang pilihan pemerintah Indonesia. Mereka diancam akan dibunuh jika memilih ikut Papua. Mereka memilih dibawah tekanan.
Setelah Papua integrasi ke dalam negara Indonesia secara sepihak banyak problem yang terjadi. Misalnya, militer mencurigai masih banyak orang Papua menghendaki kemerdekaannya sendiri. Mereka dikejar, diinterogasi bahkan banyak dari antara mereka yang dibunuh. Pelanggaran HAM oleh aparat militer sering terjadi di Papua. Semua berlangsung atas nama kepentingan negara. Orang Papua dianggap tidak penting untuk hidup. Pemerintah lebih mementingkan kekayaan alam orang Papua dari pada manusianya. PT Freeport Indonesia menjadi lahan yang paling menguntungkan bagi pemerintah Indonesia.
Pertumbuhaan penduduk Papua tak nampak. Program keluarga berencana yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, hal itu hanyalah akal-akalan untuk menekan penduduk asli Papua. Transmigrasi terus diberlangsungkan di Papua. Orang Papua sungguh tidak berdaya. Orang Papua memang betul-betul di buat tidak berdaya. UU Otsus hanyalah bentuk penjajahaan baru. Pemerintah Indonesia menaruh kecurigaan yang besar terhadap rakyat Papua, dampaknya Otsus tidak diimplementasikan secara baik dan konsekuen. Uang Otsus hanya di nikmati oleh pejabat Papua dan pemerintah Jakarta.
Peraturan daerah khusus yang di buat oleh pemerintah daerah untuk menjaga hak-hak adat masyarakat lokal juga selalu dicurigai. Pemerintah selalu beralasan untuk tidak menyetujui Perdasi maupun Perdasus seperti itu. Rakyat Papua dianggap manusia yang tidak berguna dan tidak perlu dididik.
Rakyat kecil yang seharusnya menikmati dana Otsus tetap terpinggirkan. Betul-betul dibuat tidak berdaya. Pemekaraan malah menimbulkan penyakit baru. Banyak uang Otsus dialokasikan untuk membuka daerah pemekaran. akhirnya lebih banyak uang Otsus dinikmati oleh birokrasi pemerintah dan aparat negara. Rakyat Papua masih tetap di jajah. Dijajah oleh sistem yang tidak memihak. Sepertinya keadilaan tidak pernah ada untuk rakyat Papua. Penjajahaan itu membuat orang Papua sebagai kaum lemah yang sungguh tak berdaya.

Maka pantaslah jika rakyat Papua menuntut hak mereka untuk memisahkan diri, arti lain menuntut merdeka. Semua rakyat Papua, termasuk pejabat-pejabat birkorasi pemerintah sudah muak dengan pemerintah pusat yang tidak pernah menghargai rakyat Papua sebagai manusia beradab. Pemerintah Indonesia merdeka, berarti rakyat Papua juga harus merdeka. Semua orang, termasuk rakyat Papua juga berhak menentukan nasib sendiri. Tidak ada seseorang-pun yang bisa menghalangi hak setiap orang. Negara di dunia manapun mengakui hak-hak itu.
Pemerintah Indonesia perlu membuka diri dan merefleksikan kembali kegagalan mereka dalam membangun Papua. Menyadari bahwa tidak siap memimpin sebuah daerah yang di sebut Papua. Ini juga sudah menunjukan kedwasaan mereka sebagai negara demokrasi. Dunia sedang menanti sikap pemerintah Indonesia.

Kemarin lalu negara Indonesia senang karena telah merdeka. Tetapi bagaimana dengan rakyat Papua yang saat ini sedang dijajah, dan merasa benar-benar belum merdeka. Semoga pemerintah Indonesia sadar akan ketidakmampuaan itu. Hanya satu kebutuhan rakyat Papua saat ini; bebas dari penjajahan Indonesia. Selamat ulang tahun. Selamat bersenang-senang untuk rakyat Indonesia. Untuk rakyat Papua, terus berjuang, sampai harapan dan cita-cita kita tercapai. Kita harus mengakhiri!!!

*Penulis adalah Sekjend Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Konsulat Indonesia, tinggal di Jakarta.
BintangPapua.com, Jumat, 19 Agustus 2011 17:05

August 19, 2011 0

Sekali Lagi: Musibah dan Kemalangan Akan Terus Menimpa NKRI, Sampai Papua Merdeka

Di tengah perayaan HUT Kemerdekaan kolonial NKRI pada hari ini, Pemangku Adat dan Alam Papua dengan ini sekali lagi, untuk sekian kalinya memberitahukan:

Sesuai dengan seruan dan pesan-pesan sebelumnya, Indonesia harus mengakui dan memberikan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Papua yang telah dirampas dengan manipulasi jahatnya, karena Alm. Ir. Soekarno dan rekan-rekannya telah dengan meminta maaf, mengembalikan surat wasiat yang telah dirampas dari Tanah Papua, dan mengembalikan benda warisan nenek moyang Papua yang telah dismpannya puluhan tahun lamanya;
Surat telah kami sampaikan kepada Sultan Hamengkubuwono X, Megawati Sukarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono dan Alm. KH Abdurrahman Wahid, bahwa maryoritas Tiang Pulau Jawa, para Sunan telah menyetujui kemerdekaan bangsa Papua;
Sudah berulangkali diberitahukan bahwa musibah berupa air bah, gempa bumi, kecelakaan, dan kebakaran (khusus, sekali lagi secara khsuus kebakaran tempat-tempat usaha, perkantoran dan tempat umum, bukan rumah tempat tinggal) akan terus berlanjut, terus berlanjut dan terus berlanjut, sampai titik terakhir, atau sampai NKRI mengakui dan menyerahkan kemerdekaan dan kedaulatan tanah dan bangsa Papua.
Silahkan hitung, silahkan renngkan dan silahkan bertanya kepada hatinurani, apakah pesan-pesan ini hanyalah khayalan, takhayul, seperti pidato SBY tahun 2005, ataukah ini fakta. Apakah kebakaran-kebakaran ini takhayul? Apakah kecelakaan takhayul? Apakah musibah takhayul? Apakah ini ujian dalam rangka membersihakn umat Tuhan NKRI dalam proses masuk ke surga agar semua orang Indonesia menjadi murni bersih? Ataukah ini kutukan dan tulah dari Tuhan, sampai NKRI memenuhi tuntutan Hukum Alam dan Hukum Adat, yaitu Hukum Ilahi Pencipta Tanah dan Manusia Papua?

Sekian pesan kami untuk dimaklumi dan disebarluaskan.

Atas nama Tanah, Alam, Benda, Hewan, Tumbuhan, Leluhur, Pahlawan, Anak-Cucu, dan Bangsa Papua, atas nama Tuhan Pencipta Langit dan Bumi!!!

———————————-

OPERASI SANDI “AWAS!”

Pemangku Adat dan Alam Papua

August 18, 2011 1

Baku Tembak Hentikan Upacara Bendera, Bupati Paniai Kecewa

JUBI — Bupati Kabupaten Paniai, Naftali Yogi, menyayangkan adanya aksi penembakan di saat sedang berlangsung upacara bendera dalam rangka memperingati hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Soeharto, Enarotali, Rabu (17/8).

“Kenapa bisa begitu ya? Kalau ada persoalan, mari kita bicara baik-baik. Saya sangat kecewa dengan penembakan tadi,” katanya saat pertemuan Muspida plus, siang tadi.

Suara tembakan terdengar sekitar pukul 09.30 WIT saat Bendera Sang Saka Merah Putih sedang dikerek petugas Paskibra. Belum sempat membacakan pidato, upacara bendera terpaksa dihentikan, peserta langsung bubar. Mereka berlarian ke Kantor Koramil dan Polsek Paniai Timur, tak jauh dari Lapangan Soeharto, tempat upacara bendera berlangsung.

Kapolres Paniai, AKBP Jannus P Siregar membenarkan adanya penembakan pada dini hari di sekitar kawasan Madi. Saat upacara, selain dari arah Bukit Bobaigo di tepian Danau Paniai, beberapa tembakan juga terdengar dari kawasan perbukitan Enarotali.

Kapolres menambahkan, beberapa jam sebelumnya terjadi aksi “baku tembak” di Madi, tepatnya di sekitar Pagepotapuga dan Uwibutu. “Situasi keamanan Paniai sejak beberapa hari lalu tidak kondusif, ada isu penyerangan. Tetapi kami jamin daerah ini tetap aman,” ujarnya.

Beredarnya isu perang antara TPN/OPM yang bermarkas di Eduda dengan pihak aparat keamanan di Paniai membuat warga ketakutan dan sebagian besar memilih pulang ke kampungnya. Rasa tidak aman makin bertambah dengan banyaknya kabar miring yang tidak jelas, berkembang dari mulut ke mulut maupun melalui handphone (SMS).

Menyikapi hal itu, pimpinan Gereja Katolik dan Kingmi bersama komponen masyarakat serta aktivis HAM di Paniai, Senin (15/8) mengeluarkan “Surat Gembala” sebagai bentuk keprihatinan terhadap situasi keamanan yang sangat meresahkan warga masyarakat sehubungan rencana “perang” tersebut. Dalam surat itu dihimbau agar rencana perang itu jangan sampai mengganggu umat Tuhan yang ada di wilayah Kabupaten Paniai.

Hingga berita ini dilaporkan, situasi Paniai secara umum sudah aman. Tadi sore beberapa orang terlihat di jalan raya, selain membicarakan kejadian yang menegangkan, sebagian rupanya hendak belanja. Tapi, pasar masih lumpuh, kios-kios juga sudah tutup. Beberapa kios yang membuka pintu, langsung diserbu warga untuk membeli keperluannya. (J/04)

August 18, 2011 0

Tuntaskan Masalah di Papua Dengan Dialog

KBR68H – Papua terus saja memanas. Saat peringatan Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-66, serangkaian peristiwa penembakan terjadi di Paniai. Sedang sebelumnya aksi berbau separatisme juga mengemuka dengan pengibaran bendera Bintang Kejora. Ada dugaan kelompok pengacau keamanan ini ingin mengacaukan hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-66. Koordinator Jaringan Damai Papua Pastor Neles Tebay menjelaskan kondisi terakhir Bumi Cenderawasih.

Kalau ditempat anda situasinya seperti apa?

Saya di Jayapura, situasinya aman tapi orang-orang sedikit resah karena kekerasan-kekerasan yang terjadi beberapa hari yang lalu termasuk di dalam kota, mobil ditembaki, bendera bintang kejora dikibarkan, dan lain sebagainya.

Kalau aparat keamanan menyebutkan pelakunya OPM, siapa sebenarnya yang melakukan ini?

Menurut laporan memang pelakunya OPM tapi itu belum ada investigasi, polisi masih melakukan investigasi. Jadi, saya pikir tidak adil kalau hanya karena melihat bendera bintang kejora dikibarkan lalu menyatakan bahwa pelakunya OPM, sementara OPM sendiri tidak bisa dimintai pendapat. Jadi saya pikir siapapun pengibar bendera itu, pengibaran bendera bintang kejora ini memperlihatkan bahwa ada masalah di Papua yang belum diselesaikan.

Dari saksi-saksi yang ada sejauh ini, yang Pastor Nelles Tebay ketahui siapa?

Jadi, dari pihak yang menangkap bahwa menuduh OPM sebagai pelaku kekerasan, sementara polisi belum secara langsung menyebutnya betul sebagai pelaku, rakyat biasa sedang mencari-cari siapa pelakunya karena kekerasan ini terjadi di tempat yang sama dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jadi ini mesti orang yang betul-betul menguasai keadaan kota Jayapura atau Arbepura terutama. Jadi ini jelas kita tidak tahu persis siapa pelakunya. Tapi siapapun pelakunya, pengibaran bendera bintang kejora itu memperlihatkan bahwa ada masalah di Papua yang memang belum diselesaikan, belum dituntaskan.

Masalah yang anda tangkap seperti apa?

Bendera bintang kejora ini bendera politik, kalau memang itu yang menyebarkan adalah OPM, OPM itu bukan organisasi kriminal, ini organisasi yang memperjuangkan ideologi tertentu, ideologi pro merdeka. Tuntutan pro merdeka itu ada, bukan karena tidak ada apa-apanya, tuntutan ke pro merdeka karena ada penyebanya. Yang sekarang diperlukan adalah pemerintah Indonesia dengan pihak OPM atau rakyat Papua yaitu bersama-sama bertemu berdialog untuk mencari tahu penyebab-penyebab dari terjadinya penembakan-penembakan di kabupaten Paniai misalnya. Tanpa berdialog, masalah atau penyebab utama dari kekerasan ini tidak akan teridentifikasi, maka solusinya pun tidak akan diambil. Jadi sementara ini menurut saya yang paling penting dilakukan untuk menghentikan kekerasan ini dan mencegah kekerasan ini terjadi lagi adalah perlunya dialog antara Jakarta, pemerintah pusat dan rakyat Papua untuk bersama-sama mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, dan bersama-sama mencari bagaimana menyelesaikan masalah ini secara damai.

Pasca konferensi, apakah tawaran dialog ini sudah diajukan ke pemerintah pusat?

Salah satu rekomendasi dari konferensi perdamaian adalah dialog. Banyak rakyat Papua itu sudah menerima dialog sebagai sarana terbaik untuk mencari solusi, jadi banyak orang Papua di kampung-kampung sudah mulai berdoa agar dialog antara pemerintah pusat dan rakyat Papua bisa terjadi suatu saat.

Jakarta seringkali mengajukan pertanyaan, bukankah ada Majelis Rakyat Papua, ada Dewan Adat dengan merekalah dialog dilakukan oleh Jakarta. Kemudian kalau mau dialog dengan OPM, itu dengan siapa?

Jadi, yang pokok itu adalah pemerintah pusat punya keinginan untuk berdialog dengan orang Papua, itu yang pertama. Lalu orang Papua itu diwakili oleh siapa itu nanti akan ditentukan oleh orang Papua. Kalau menurut saya, kalau pemerintah mau menyelesaikan masalah Papua maka dialog mesti melibatkan pihak yang bertentangan dengan pemerintah Indonesia. Kalau antara pihak-pihak yang tidak bertentangan, ya tidak perlu berdialog silahkan bersilaturahmi saja. Tapi kalau betul-betul mau diadakan dialog untuk menyelesaikan masalah Papua, maka dialog mesti dilaksanakan diantara pihak-pihak yang berkelahi atau yang bertikai. Dengan demikian, TPN itu sudah harus mau tidak mau terlibat dalam keseluruhan proses dialog ini.

Sebetulnya bagaimana kekuatan TPN/OPM ini?

Saya juga tidak tahu kekuatan dari TPN/OPM, saya tidak punya akses dari mereka.

Apakah OPM mau diajak berdialog?

Mereka perlu ditanyai apakah TPN/OPM mau berdialog dengan masyarakat Papua.

Sampai sekarang hasil konferensi itu belum diberikan ke TPN/OPM?

Belum.

Sumber: http://www.kbr68h.com/berita/wawancara/10939

THURSDAY, 18 AUGUST 2011 15:25 SURYAWIJAYANTI

August 18, 2011 0

Hasil KTT ILWP Diumumkan Besok ?

JAYAPURA – Hasil Konferensi Tingkat Tinggi International Lawyer for West Papua (KTT ILWP), 2 Agustus di London, yang selama ini ditunggu-tunggu banyak pihaknya, kabarnya akan diumumkan hari Sabtu (20/8) besok. Hal itu diungkapkan Bucthar Tabuni, Ketua Umum KNPB dalam kesempatan jumpa pers Kamis (18/8), kemarin. Jumpar pers Buctar ini dilakukan hanya sehari pasca bebasnya dari Lapas Narkoba Doyo, setelah mendapat remisi HUT RI kemerdekaan. “Sesuai janji KNPB, diberitahu kepada public bahwa hasil Konferensi Tingkat Tinggi International di Oxford pada tanggal 2 Agustus 2011 lalu, akan diumumkan secara resmi pada 20 Agustus 2011 besok di lapangan Alm. Theys H Eluay,” ungkap Mako Tabuni (Ketua I KNPB) bersama Bucthar Tabuni, Kamis (18/8), di depan Ruko, Jalan kamwolker Perumnas III Waena.

Ditegaskan, pelaksanaa KTT ILWP tersebut sesungguhnya adalah meraih kesuksesan dan berlangsung dengan demokratis dan ilmiah. “Nanti akan kita buktikan apakah pemberitaan media massa local, dan media nasional lain benar atau tidak,” ungkapnya.

Meski dinyatakan demokratis dan ilmiah, namun dikatakan bahwa KTT tersebut berlangsung tertutup dan hanya diikuti oleh orang-orang yang berideologi sama, yakni menjadikan Papua sebagai Negara terpisah dari Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Bucthar Tabuni kembali menegaskan atas apa yang disampaikan kepada Wartawan di Lapas Narkotika, sesaat setelah bebas. Yakni ia akan menggalang kekuatan yang lebih besar, rapi dan terorganisir dengan baik, dan akan melakukan perjuangan yang lebih radikal lagi.

“Peristiwa penembakan dan lain-lain di Puncak Jaya dan tempat lain yang menggunakan senjata adalah sayap militer perjuangan Papua Merdeka yang telah berlangsung sejak Tahun 1961. Secara organisasi tidak ada hubungan dengan KNPB. Karena kami komitment untuk berjuang dengan jalan damai,” tegasnya.

Dikatakan, masalah utama Bangsa Papua Barat adalah ‘status politik’, wilayah Papua Barat dalam Negara Kesatuan republic Indinesia (NKRI) yang belum final.Karena proses memasuknya wilayah Papua Barat dalam NKRI itu dilakukan dengan penuh pelanggaran terhadap standar-standar, prinsip-pronsip hukum dan Ham Internasional oleh Amerika Serikat, Belanda, Indonesia dan PBB sendiri demi kepentingan ekonomi politik mereka.

Bucthar Tabuni yang didampingi Wakil KNPB Macko Tabuni, menyatakan status politik Papua Barat dalam Negara NKRI itu adalah hasil ‘kongkalingkong’ (Persengkongkolan) pihak-pihak internasional, untuk itu lanjutnya masalah konflik politik tentang status politik Papua Barat harus di selesaikan di tingkat Internasional.

Di katakan lagi, Rakyat Papua Barat telah menempuh jalur Internasional dan berhasil membentuk Media Internasional yang mempu membawa persoalan Papua Barat ke tingkat internasional yaitu IPWP dan ILWP. Dan juga katanya kedua media Internasional (IPWP dan ILWP) tersebut, berhasil menyelenggarakan KonferensiTingkat Tinggi Internasional di Oxford London Inggris, pada tanggal 02 Agustus 2011 dengan Thema central “West Papua : The Road to Freedom”.

Ketika ditanya soal keadaan dalam tahanan ia (Bucthar Red) menyatakan, ”saya dalam tahanan kali ini mungkin agak baik dibandingkan dengan penahanan saya yang kemarin-kemarin. kalau soal perlakuan, saya dan para napi yang lain diperlakukan sama sebagai sesama tahanan,”ungkapnya.

Ditambahkan, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sebagai media nasional rakyat Papua Barat, dan sebagai penanggung jawab Dalam Negeri, yang di percayakan oleh ILWP untuk melaksanakan berbagai aksi demo untuk mendukung KTT ILWP pada 2 Agustus di Oxford Inggris, menyampaikan kepada Rakyat papua Barat dan seluruh Bangsa di muka bumi untuk di ketahui bersama , beberapa stetmen yang akan di umumkan pada, 20 / 08 di makam Alm. Theys H. Elluay Sentani. Diapun menyampaikan bebera poin di antaranya, pertama, sesuai janji KNPB, diberitahukan kepada public bahwa Hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang berlangsung di Oxford London Inggris tanggal 2/8-2011, lalu akan diumumkan secara resmi pada tanggal 20 agustus 2011 di lapangan Alm. Theys H. Elluay. Kedua, pembebasan Ketua Umum, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Bucthar Tabuni dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) Narkoba Doyo baru Sentani Jayapura,pada tanggal 17 Agustus 2011, bertepatan dengan Hut RI ke 66, merupakan sebuah pelecehan politik atas rakyat Pangsa Papua. Ketiga, KNPB, menegaskan bahwa: Pembunuhan, Penangkapan, Pembantaian dan pemenjaraan terhadap pejuang hak dasar bangsa pribumi merupakan bukan hal yang tabu, karena dengan demikian dapat mempercepat untuk menggapai cita-cita Rakyat Bangsa Papua Barat.

Mereka juga menjamin dalam acara yang digelar di Makam Alm.Theys Hiyo Eluay akan berjalan aman dan lancar. Mereka juga berharapa kapada Rakyat Papua supaya jangan terpropokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawan,seperti yang selama ini terjadi.(aj/CR-34/don/l03)

Kamis, 18 Agustus 2011 17:21
BintangPapua.com

August 18, 2011 0

Komnas HAM Papua Surati Komnas HAM Pusat

JAYAPURA—Lantaran putusan Pengadilan Militer III-9 Jayapura Kamis (11/8) terhadap tiga pelaku TNI yang melakukan pembunuhan Pdt. Kinderman Gire dan penganiayaan Pinitus Kogoya dinilai jauh dari rasa keadilan yang dicari korban dan mengecewakan, apalagi tanpa menghadirkan saksi korban membuat Komnas HAM Perwakilan Papua menyurati Ketua Komnas HAM di Jakarta sebagai bentuk protes mereka. Protes dari Wakil Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Matius Murib disampaikan melalui ponsel kepada Bintang Papua, Selasa (16/8).

Ketiga pelaku pembunuhan dan penganiayaan terhadap kedua gembala umat tersebut terjadi di Kampung Kolome, Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Provinis Papua pada 7 Maret 2010. Ketiga terdakwa yang sudah divonis adalah masing masing Pratu Herry Purwanto anggota TNI Yonif 754/AVT Nabire diganjar hukuman penjara selama 1 tahun 3 bulan.
Sertu Saut Sihombing 7 bulan serta Pratu Hasirun 6 bulan.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kasus perkara pembunuhan terhadap Pdt. Kinderman Gire di Kampung Kolome, Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Provinis Papua terjadi pada 17 Maret 2010 ketika pelaku melakukan pengewalan 30 kendaraan sipil yang mengangkut logistik untuk kebutuhan warga di Mulia, Ibukota Kabupaten Puncak Jaya. Namun, saat perjalanan persisnya di tanjakan sebelum tiba di Pintu Angin kendaraan terhenti lantaran jalan rusak. Tiba tiba korban mendatangi salah seorang sopir untuk menanyakan bensin yang dititipkannya. Saat itu juga, pelaku Pratu Hasirun menanyai korban tentang keberadaan senjata TPN-OPM sembari memukul korban bersama korban lainnya Pinitus Kogoya yang kebetulan berada didaerah tersebut.

Akibat pemukulan tersebut, korban Pdt. Kinderman Gire tertembak di bagian punggung dan tewas di tempat. Sedangkan Pinitus Kogoya berhasil melarikan diri. (mdc/don/l03)

Kamis, 18 Agustus 2011 17:33

August 18, 2011 0

Kaum Pemberontak Bisa Gugat PEPERA

JAYAPURA—Siapa bilang hanya negara yang bisa menggugat PEPERA 1969 ke Mahkamah Internasional?, ternyata subyek hukum lain di luar negara seperti kaum pemberontak dapat menggugat PEPERA.

Demikian disampaikan Dosen Hukum Internasional Fakultas Hukum Uncen Jayapura Yusak E Reba SH MH ketika dihubungi Bintang Papua di Jayapura, Selasa (16/8). Dia menegaskan, di dunia ini kaum pemberontak terdiri dari dua kategori yakni kaum pemberontak bilygrand adalah kaum pemberontak yang diakui secara nasional dan kaum pemberontak insurgent adalah kaum pemberontak yang tak diakui secara internasional. Namun demikian, lanjutnya, kaum pemberontak yang bisa mengugat PEPERA ke Mahkamah Internasional hanyalah kaum pemberontak biliygrand yang diakui secara internasional seperti Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

Menurutnya, TPN-OPM tak masuk kategori kaum pemberontak bilygrand, tapi masih kategori kaum pemberontak insurgent. Karena itu, OPM tak bisa melakukan perbuatan secara internasional karena dia tak diakui oleh masyarakat internasional dalam hal ini negara negara didunia sebagai sebuah subyek hukum internasional.

Bisa menggugat PEPERA, kata dia, TPN—OPM bisa menggugat PEPERA ke Mahkamah Internasional apabila telah memenuhi empat syarat. Pertama, menguasai sebagian wilayah. Kedua, mempunyai tanda pengenal yang jelas. Ketiga, mempunyai pemimpin yang jelas. Keempat, mendapat dukungan rakyat.

“Apabila TPN-OPM memenuhi 4 syarat tersebut maka status mereka dari pemberontak insurgen naik menjadi pemberontak bilygrand,” ungkapnya.

Kata dia, OPM sangat sulit mememenuhi 4 syarat itu. Dari kategori wilayah, maka wilayah mana yang dikuasai. Atribut bisa terpenuhi. Dukungan dari rakyat belum tahu siapa yang memberikan dukungan kepada OPM.

Tapi apabila OPM sudah diterima negara negara internasional sebagai kaum pemberontak bilygrand, maka OPM atau bisa mempersoalkan PEPERA di Mahkamah Internasional.

Dia menegaskan, sebagaimana tertuang dalam Statuta Roma 1948 yang mengatur tentang keberadaan Mahkamah Pidana International mempunyai kewenangan untuk mengadili 4 jenis pelanggaran HAM berat yakni kejahatan kemanusiaan, kejahatan genocide (pemusnaan etnis), kejahatan perang (war criminal) serta kejahatan agresi (invasi).

Menurut dia, PEPERA tak masuk dalam 4 jenis pelanggaran HAM berat baik kejahatan kemanusiaan, kejahatan genocide, kejahatan perang serta kejahatan agresi.

Dari ke-4 jenis pelanggaran HAM berat itu, menurutnya, PEPERA masuk pelanggaran HAM berat atau tidak. Tapi, dia mengiyakan apabila ILWP hendak mempersoalkan keabsahan PEPERA 1969.

“Silakan ILWP melakukan gugatan. Apakah nanti menerima atau tidak gugatan tersebut tergantung keputusan Mahkamah Internasional,” ungkapnya.

Menurutnya, apabila hendak ditarik kedalam hukum nasional PEPERA juga tak bisa digugat karena Indonesia tak mengakui kejahatan agresi sebagai pelanggaran HAM berat. Pasalnya, UU HAM No 26 Tahun 2000. Tentang Pengadilan HAM Indonesia hanya mengadili dua jenis pelanggaran HAM yaitu kejahatan kemanusiaan dan kejahatan genocide.

Sedangkan kejahatan perang dan kejahatan agresi atau perluasan wilayah tak menjadi kompetensi pengadilan HAM di Indonesia.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Imparsial Jakarta Poengky Indarti menegaskan upaya International Lawyers for West Papua (ILWP) menggugat Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Tahun 1969 di Mahkamah Internasional sulit terwujud. Alasannya karena syarat untuk menggungat ke Mahkamah Internasional adalah sebuah negara, sementara ILWP sendiri bukanlah suatu negara. (mdc/don/l03)

Kamis, 18 Agustus 2011 17:35
http://www.bintangpapua.com/headline/13750-kaum-pemberontak-bisa-gugat-pepera

August 18, 2011 2

Di Kota, Dinodai Pengibaran Bintang Kejora

Aparat kepolisian dan TNI usai berhasil menurunkan bendera Bintang Kejora di perbukitan belakang Kompleks BTN Puskopad, Kamkey, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Selasa (16/8) kemarin.

JAYAPURA – Sementara itu, peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-66 di Kota Jayapura, Rabu (17/8) kemarin dinodai adanya pengibaran bendera yang diklaim sebagai bendera Bangsa Papua Barat yaitu Bintang Kejora, di perbukitan Tanah Hitam, tepatnya di RT 04/RW 03 Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura.

Sehari sebelumnya, tepatnya Selasa pagi (16/8), kelompok kriminal bersenjata itu juga menancapkan dua bendera Bintang Kejora di Perbukitan BTN Puskopad, Abepura. Aparat pun berhasil mengamankan bendera-bendera Bintang Kejora itu, meski harus mengeluarkan tembakan-tembakan agar kelompok sipil bersenjata itu tidak mengganggu saat aparat menurunkan bendera Bintang Kejora itu.

“Kami menduga kalau Bendera Bintang Kejora (di perbukitan Tanah Hitam,red) itu sudah dikibarkan sejak Subuh, tapi baru diketahui oleh sejumlah warga sekitar pukul 09.00 WIT. Itu pun kami langsung melaporkannya ke polisi,” ungkap salah seorang warga bernama Alan kepada Cenderawasih Pos, Rabu (17/8).

Setelah mengetahui adanya aksi pengibaran bendera itu, sekitar pukul 09.00 WIT aparat kepolisian yang dibackup Brimob langsung menuju lokasi dan sekitar pukul 11.00 WIT bendera tersebut berhasil diturunkan oleh Kasat Narkoba Polres Jayapura Kota, AKP. Agustinus, SH dengan cara memanjat pohon karena bendara itu dikibarkan tepat di atas pohon.

Dari pantauan Cenderawasih Pos di lapangan, aparat kepolisian ketika hendak menurunkan bendera tersebut mengeluarkan tembakan ke arah perbukitan tempat lokasi bendera dikibarkan.

Ketika dikonfirmasi wartawan di Mapolsek Abepura Kota, Kapolres Jayapura Kota, AKBP. H. Imam Setiawan, SIK mengakui, ada beberapa informasi yang berkaitan dengan penggagalan pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan RI wilayah di Kota Jayapura dan ternyata informasi tersebut tidak terbukti karena kesiagaan aparat keamanan yang bekerjasama dengan masyarakat.

“Saya memberikan apresiasi bahwa tidak terbuktinya dari kelompok tertentu yang ingin menggagalkan pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan RI kali ini. Saya tegaskan kalau upacara HUT Kemerdekaan RI berjalan aman, lancar, tertib dan tidak ditemukan adanya penggagalan sebagaimana informasi yang beredar,” tegasnya.

Menyoal pengibaran bendera di Tanah Hitam, menurut Kapolres bahwa hal itu tidak bermakna apa-apa, bahkan tidak mempengaruhi NKRI di Papua dan dianggap sebagai simbol-simbol kain yang tidak bermakna.

“Pengibaran bendera itu hanya memprovokasi, namun sayangnya masyarakat tidak terpengaruh tapi malah menganggap hal yang tidak perlu dikhawatirkan. Untuk itu, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah kembali mengaktifkan pamswakarsa (siskamling) sehingga tercipta rasa aman,” imbuhnya.

Disinggung soal perkembangan kasus penembakan di Kampung Nafri, Kapolres menjelaskan, untuk kasus Nafri I dan II saat ini pihaknya sedang melakukan pengejaran karena pihaknya sudah bisa mengidentifikasi siapa pelakunya sehingga hanya tahap pengejaran. Ditambahkannya, dalam waktu dekat ini sketsa wajah pimpinan pelaku penembakan Danny Kogoya beserta 19 pengikutnya termasuk salah seorang pelaku bernama Lambert Siep yang diketahui sebagai Kepala Bagian Operasi di wilayah Kota Jayapura akan diterbitkan dalam bentuk Daftar Pencarian Orang (DPO) dan akan disebar ke seluruh penjuru.

Sementara itu Selasa (16/8) pagi, kelompok sipil bersenjata itu menganiaya seorang warga di Kompleks BTN Puskopad Lama, Kamkey, Distrik Abepura, Kota Jayapura. Akibatnya korban terkena panah di bagian punggung sebelah kanan tembus ke bagian depan, namun beruntung, korban berhasil diselamatkan kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan medis.

Setelah memanah korban, para pelaku langsung melarikan diri ke arah perbukitan di belakang komplek tersebut. Selanjutnya para pelaku begerak menuju perbukitan sambil menancapkan dua buah Bendera Bintang Kejora ukuran 180 x 140 cm dan 100 x 50 cm di tempat yang tidak berjauhan antara pepohonan.

Aparat keamanan gabungan baik itu dari TNI dan Polri dipimpin Kapolres Jayapura Kota, AKBP. H. Imam Setiawan, SIK dan Dandim 1701/JPR, Letkol ARM. Ihutma Sihombing yang mengetahui kejadian tersebut kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku namun sayangnya para pelaku sudah lebih dulu melarikan diri sehingga aparat hanya berusaha menurunkan dua buah bendera tersebut.

Cenderawasih Pos yang saat itu ikut dalam proses pengejaran dan penurunan dua buah bendera tersebut melihat upaya yang dilakukan aparat keamanan cukup gigih, meskipun saat itu Kota Jayapura dilanda hujan. Bahkan masyarakat yang di sekitar lokasi sangat takut dikarenakan adanya isu yang dilontarkan orang tidak bertanggungjawab soal adanya suara tembakan, kemudian ironisnya lagi bahwa sejumlah sekolah mulai dari TK sampai SMA/SMK terpaksa memulangkan siswanya karena ketakutan mendengar suara tembakan.
Sekitar pukul 07.00 WIT, aparat gabungan berhasil menurunkan sebuah bendera Bintang Kejora kemudian sekitar pukul 09.00 WIT satu bendera lagi berhasil diturunkan, namun dalam proses penurunan bendera tersebut aparat gabungan terlihat mengeluarkan tembakan ke udara guna memberikan perlawanan kepada kelompok tersebut.

Kapolres Jayapura Kota mengatakan, kelompok sipil bersenjata ini sudah menunjukkan eksistensinya.

“Dokumen-dokumen yang sudah kita temukan, ternyata mereka ini adalah kelompok TPN/OPM pimpinan Danny Kogoya yang selama ini mengganggu ketertiban umum yang akibatnya banyak korban,” ungkapnya kepada wartawan usai turun dari perbukitan.

Kapolres juga mengakui bahwa kelompok TPN/OPM pimpinan Danny Kogoya ini telah mengibarkan dua buah bendera Bintang Kejora di dua perbukitan belakang Komplek BTN Puskopad Lama. Sehingga setelah berkoordinasi dengan pihak TNI maka aparat gabungan langsung melakukan pengejaran di sekitar lokasi pengibaran bendera tersebut.

Untuk memberikan ketenangan kepada masyarakat Kota Jayapura khususnya di sekitar lokasi maka pihaknya bersama aparat TNI akan menyiagakan dan menempatkan sejumlah anggota sampai dengan situasi aman. Oleh karena itu, Kapolres menghimbau kepada masyarakat supaya tetap tenang dan bekerjasama dengan aparat keamanan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan gerakan kelompok tersebut. Bukan hanya itu, Kapolres juga menghimbau kepada masyarakat supaya meningkatkan keamanan masing-masing termasuk lingkungan dan keluarga bahkan masyarakat harus menghidupkan kembali pamswakarsa (siskamling).

“Masalah keamanan adalah tanggungjawab kita bersama meskipun inti dari kamtibmas itu adalah tugas aparat keamanan namun perlu adanya kerjasama masyarakat untuk mewujudkan rasa aman dengan memberikan informasi, kemudian peka terhadap situasi dan hidupkan kembali siskamling. Saya berjanji akan berupaya semaksimal mungkin dengan segala keterbatasan yang ada untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat,” imbuhnya.

Kapolres menegaskan, pihaknya telah memberikan perintah tegas baik itu kepada anggota polisi maupun TNI untuk tidak ragu-ragu mengambil tindakan tembak di tempat apabila menemukan kelompok itu melakukan perlawanan. Hal ini dilakukan, kata Kapolres, karena masyarakat sudah banyak menjadi korban sehingga saat ini pihak pemerintah harus mengambil sikap tegas meskipun ada beberapa oknum-oknum dari masyarakat tertentu mengucilkan aparat keamanan dalam kasus ini, namun yang jelas untuk kasus ini perlu tindakan tegas.

Sementara itu Wali Kota Jayapura Drs. Benhur Tommy Mano,MM saat ditemui Cenderawasih Pos usai malam resepsi HUT RI di Gedung Serba Guna Kantor Wali Kota Jayapura tadi malam mengaku cukup prihatin dengan berbagai kasus penembakan yang terjadi belakangan ini di Kota Jayapura tercinta ini, karena banyak warga kota menjadi tidak aman dalam melakukan berbagai aktivitasnya, baik itu berkebun, berdagang, nelayan dan sebagainya.

Oleh sebab itu pihaknya mendorong aparat keamanan untuk menuntaskan masalah ini dan mencari akar masalahnya. “Sebagai umat Tuhan kita harus banyak berdoa, agar Tuhan memberikan jalan dan menghindarkan dari masalah-masalah ini, sehingga kita dapat bekerja dengan aman dan damai,” harapnya.

Pihaknya juga bekerjasama dengan aparat keamanan untuk membangun pos polisi di Nafri dan sesuai rencana Kamis (18/7) pagi ini, pihaknya akan melakukan coffee morning bersama para tokoh adat, tokoh agama, para pemimpin paguyuban dan aparat untuk mencari solusi yang baik supaya kota ini menjadi aman.

Wali Kota Jayapura ini mengajak masyarakat untuk menjaga kesatuan dan persatuan, karena dengan persatuan ini maka bisa dilakukan pembangunan. “Kami juga menghimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dengan hal-hal yang memperkeruh suasana, karena aparat juga sudah siap untuk mengawal situasi keamanan di kota ini,” himbaunya. (nal/fud)

Kamis, 18 Agustus 2011 , 05:15:00

August 18, 2011 2

OTK Kembali Berulah di Nafri

BARANG BUKTI : Kapolres Jayapura Kota bersama Kabag Ops, dan Kasubag Humas saat menggelar barang bukti dari hasil penyisiran yang

JAYAPURA [PAPOS]- Masih jelas dalam ingatan kita, peristiwa penembakan oleh Orang Tak Dikenal [OTK] terhadap warga sipil di Nafri Distrik Abepura beberapa waktu lalu. Dalam kurun waktu 15 hari ini saja sudah tiga kali terjadi penembakan. Seperti yang terjadi di Nafri Jayapura, Senin [15/8] malam sekitar pukul 19.00 Wit.

Aksi penembakan yang dilakukan OTK ini selama bulan Agustus dua bulan terakhir ini. Tadi malam dua angkutan umum dan satu unit motor Supra X 125 ikut menjadi sasaran penembakan dari belakang saat melintas di wilayah itu.

Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, hanya meninggalkan enam lubang pada salah satu mobil. Penembakan kali ini jadi sasaran adalah, 2 unit mobil Taxi Carry jurusan Abepura-Abepantai ditembak dari arah depan mengenai Taksi Carrry warna biru DS 7540 AD yang dikendarai oleh Udin (23), tepatnya pada bagian pintu depan sebelah kanan tembus Dashboar dan Taksi warna putih DS 7416 JK yang dikendarai oleh Safrudin [35] mengenai kaca bagian depan yang diperkirakan enam kali tembakan.

Dari data yang dihimpun Papua dilokasi kejadian, penembakan bermula ketika Taksi Carry warna biru dari arah Abepantai tujuan Abepura berpenumpang 5 orang dalam perjalan tak jauh dari penembakan sebelumnya, tiba-tiba keluar tembakan dari arah kanan dengan menembak pintu depan tembus Dashboar dekat sopir.

Secara bersamaan pula datang seorang tukang ojek bernama, Junianto [26] dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 DS 5087 AH tengah membawa penumpang bernama Marinus Wanimbo ikut juga ditembaki dari arah depan. Beruntung, tembakan itu tidak mengenai mereka.

Beberapa menit kemudian, para pelaku kembali menembaki taksi warna putih yang dikendarai oleh Safrudin berpenumpang sebanyak 7 orang itu dari depan, tepatnya mengenai kaca hingga pecah dan tembakan itu diperkirakan 6 kali tembakan.

Dengan adanya kejadian tersebut, para pengendara langsung menuju Pos Pol Tanah hitam untuk melaporkan kejadian yang dialami mereka. Begitu mendapat informasi, anggota Polsek Abepura Kota bersama Polres Jayapura Kota dan Polda Papua langsung bergerak menuju lokasi kejadian untuk mengejar para pelaku.

Demikian juga begitu aparat tiba dilokasi langsung menyisir daerah gunung tanah hitam yang diduga tempat pelarian para pelaku, namun pelaku tidk ditemukan karena sudah melarikan diri usai melakukan penembakan itu.

Sementara pengendara mobil langsung dibawa ke Mapolsek Abepura untuk dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Reskrim bersama dua unit mobil Taksi Cary yang terkena tembakan itu.

Menurut keterangan saksi, salah seorang sopir bernama Safrudin di lokasi kejadian mengatakan, dirinya dari arah Abepantai hendak menuju Abepura, tiba-tiba kaca depan mobil yang dikendarainya ditembak dari arah kiri gunung.

“Awalnya saya kira bukan suara tembakan, namun setelah penumpang berteriak, baru saya sadar bahwa itu tembakan, sehingga saya langsung tancap gas dan melaporkan kejadian ke Pos Pol Tanah hitam,” kata Safrudin.

Sementara dari Marinus Wanimbo salah satu penumpang ojek mengaku bahwa tembakan itu didengar dari arah Gunung sebelah kiri. “Waktu, saya naik ojek dari Abepantai menuju Pasar Youtefa menggunakan ojek tujuan mengambil kaset ke pasar, tiba-tiba ada bunyi tembakan dari kiri mengenai mobil taksi tersebut,” paparnya.

Mendengar tembakan itu, Marinus langsung menyuruh tukang ojek kebut dan perjalanan menyuruh para pengendara dari Abepura untuk tidak lewat karena telah terjadi penembakan di Abepantai.

Marinus mengakui bahwa tembakan yang didengar itu sebanyak 3 kali dan pelaku tidak diketahui sama sekali. “Dari suara tembakan yang saya dengar, ada bunyi angin di depan topi saya dan saya pikir itu peluru,” ujarnya.

Ketika dikonfirmasi ke Kapolres Jayapura Kota, AKBP H Imam Setiawan SiK pihaknya belum bisa memberikan keterangan terkait penembakan itu. “Nanti dulu, satya belum bisa bicara karena kejadiannya saya belum tahu,” katanya sambil mengecek 2 unti mobil yang terkena tembakan itu. [loy]

Written by Loy/Papos
Tuesday, 16 August 2011 01:17

August 18, 2011 1