Pemerintah Mesti Serius Tangani Papua

JAKARTA, KOMPAS.com — Janji Pemerintah Indonesia untuk membangun Papua dengan hati harus direalisasikan di lapangan. Jika tidak, anggota DPR dari Daerah Pemilihan Papua, Yorrys Th Raweyai, mengatakan, “Pemerintah bilang menata Papua dengan hati, rakyat Papua yang makan hati.”

Ditemui Kompas di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (16/8/2011) malam, Yorrys menilai langkah pemerintah untuk Papua tidak memuaskan. Yang paling nyata, wacana pembentukan Unit Kerja Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UKP4B) bahkan belum terealisasi dengan tuntas. “Sudah berapa bulan keppres (keputusan presiden) belum keluar, bagaimana bisa kerja?” kata Yorrys.

Menurut Yorrys, Pemerintah Indonesia mesti sungguh-sungguh menangani persoalan Papua. Dialog damai mesti didorong untuk mencari dan menemukan akar persoalan, kemudian mencari solusi yang komprehensif untuk Papua. Pendekatan parsial, hanya menggelontorkan banyak uang untuk Papua, bagi Yorrys bukanlah pilihan tepat.

Pada Selasa pagi terjadi pengibaran bendera Bintang Kejora di dua lokasi di Pegunungan Tanah Hitam, Jayapura. Sebelum bendera bisa diturunkan sempat terjadi baku tembak TNI-Polri dengan pelaku. Menanggapi insiden tersebut, Yorrys mengingatkan, pemerintah harus berhati-hati menanganinya. Salah satunya, insiden gangguan keamanan sudah merambah sampai ke wilayah perkotaan di Papua.

Saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka peringatan ulang tahun ke-66 proklamasi kemerdekaan RI di depan sidang bersama DPD dan DPR, kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, “Menata Papua dengan hati adalah kunci dari semua langkah untuk menyukseskan pembangunan Papua sebagai gerbang timur wilayah Indonesia.”

Selama lima tahun terakhir, pemerintah menerapkan desentralisasi fiskal yang cukup besar untuk mendukung percepatan pembangunan di Papua. Target utamanya ialah menjadikan Papua sebagai salah satu koridor ekonomi di dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia.

Pemerintah menetapkan kebijakan guna menjamin pembangunan di Papua dapat benar-benar menuju kehidupan masyarakat yang semakin adil, aman, damai, dan sejahtera. Di bidang politik, melalui otonomi khusus, pemerintah telah memberikan kewenangan yang lebih luas untuk menjalankan pembangunan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

Pembebasan Buktar Tabuni Disambut Isak Tangis

kemarin”]DIJEMPUT : Buktar Tabuni, saat disambut sejumlah warga yang menjemputnya, setelah ia dipastikan bebas dari tahanan di Lapas Narkotika Doyo, Rabu [17/8] kemarinSENTANI [PAPOS]- Peringatan HUT Kemardekaan RI ke-66 yang jatuh, hari Rabu [17/8] membawa suka cita bagi tahanan. Salah satunya Buktar Tabuni mendapatkan remisi bebas bersama tiga orang lainnya. Remisi itu di sambut isak tangis belasan masa yang menjemput Buktar Tabuni di Lapas Narkotika Kelas II A Jayapura, Doyo Kabupaten Jayapura.

Dari pantauan Papua Pos, Buktar ketika keluar dari pintu Lapas Narkortika Doyo, langsung disambut isak tangis belasan masanya yang menjemputnya, isak tangispun tampak kelihatan di raut wajah sejumlah warga yang menjemput itu.

Sebelum dilepaskan, Buktar sempat memberikan sejumlah penjelasan kepada wartawan di halaman Lapas Narkotika, terkait dengan pembabasan dirinya. Kebebasan yang di dapatkannya itu, menurut Buktar Tabuni dianggapnya sebagai suatu penghinaan atas bangsa Papua Barat, karena diberikan bertepatan dengan HUT RI Ke 66. Ia menilai pembebasan dirinya sebenarnya bukan 3 bulan yang akhirnya jatuh pada 17 Agustus, tetapi 2 minggu 3 hari, mereka menunggu dan tunda sampai 17 Agustus.

“Bagi saya sebagai tahanan politik ini suatu penghinaan, dan pemebebasan tahanan politik pada hari kemerdekaan Indonesia adalah bertentangan, kami kecewa karena ini menyangkut harga diri bangsa Papua Barat,” imbuhnya.

Oleh karena itu lanjut Buktar, meski pembebasan dirinya jatuh pada 17 Agustus, namun bukan berarti perjuangannya selesai atau malah menceritakan kemardekaan Indonesia, tetapi perjuangan baginya tetap saja jalan.

“Saya bersama tahana politik lainnya tidak terima dengan pemberian remisi di hari kemerdekaan bangsa Indonesia, kami bangsa Papua Barat tidak mengakui karena nenek moyang kami tidak pernah berjuang untuk Indonesia, melainkan kami adalah bangsa Papua Barat rumpun melanesia, berjuang untuk kebebasan bangsa papua barat,” kata Buktar dengan tegas.

Buktar kembali mengklaim kebebasan dirinya bukan bertepatan dengan 17 Agustus yang kini bertepatan dengan HUT RI ke-66. Justru malah ia menuding pembebasan dirinya merupakan konspirasi poltik untuk mencari pemulihan nama baik pemerintah Indonesia di mata masyarakat Internasional.

Usai menyampaikan keterangannya, Buktar bersama sejumlah warga yang menjemputnya langsung meninggalkan Lapas Narkotika Doyo, dengan iring-iringan kendaraan menuju ke arah Kota Sentani. [amros]

Written by Amros/Papos
Thursday, 18 August 2011 00:00

Polisi Sita Dokumen OPM

Kapolresta Jayapura memperlihatkan kepada wartawan satu dari tiga bendera opm yang berhasil disita oleh aparat kepolisian. (Roy Purba/Cenderawasih Pos)
Kapolresta Jayapura memperlihatkan kepada wartawan satu dari tiga bendera opm yang berhasil disita oleh aparat kepolisian. (Roy Purba/Cenderawasih Pos)
JAYAPURA – Polres Jayapura Kota menyita dokumen yang diduga kuat milik Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang ditemukan di tengah Hutan daerah Abe-Arso saat melakukan penyisiran, beberapa hari yang lalu.

Kepada wartawan Kapolres Jayapura Kota, AKBP H Imam Setiawan,SIK, didampingi Kabag Ops, Kompol Junoto, Kasubag Humas, Ipda Heri Susanto,SH menjelaskan bahwa barang bukti tersebut ditemukan saat TNI-Polri melakukan penyelusuran ke tengah hutan selama dua hari. “Sayangnya saat itu kelompok tersebut mengetahui kedatangan kami, sehingga lebih awal pergi meninggalkan tempat tinggal mereka,” tuturnya, Senin (15/8).

Dalam penyusuran tersebut bahwa ditemukan markas yang diduga milik OPM yang cukup lengkap dengan Pos Patroli, markas utama, Gubug beserta tempat tinggal, dapur dan juga lapangan upacara . “Di mana bahwa dari dokumen yang disita, jumlah mereka ada sekitar 19 orang. Di mana tertera nama pimpinannya adalah Danny Kogoya di Nafri, yang juga merupakan pimpinan penyerangan Nafri 1 Agustus 2011 yang juga diduga salah satu pelaku nafri 1 tahun lalu,” terangnya.
“Dalam dokumen penyerangan Nafri 2, lengkap dengan nama-nama anggotanya sebanyak 19 orang, dan nama-nama ini akan dipertajam kembali dengan melibatkan semua komponen termasuk TNI untuk melakukan pengejaran terhadap ke 19 nama yang terlampir di dokumen dan didalam dokumen juga terdapat penyerangan 17 Agustus juga kami telah temukan, selain itu sejumlah barang bukti lain saat kami gerebek di Abe Gunung pada beberapa hari lalu,” ujarnya.

Selain dokumen, tim penyelusuran juga mendapatkan 3 bendera Bintang Kejora, dua di antaranya merupakan buatan manusia, sedangkan satu lagi buatan mesin yang dilabel dari Negeri Belanda. “Bendera yang bagus ini ada lambang kecil bendera Belanda dengan bertuliskan “Document Siagn Centrelo”, namun belum bisa dipastikan apakah bendera tersebut didatangkan dari Belanda atau dibuat di Belanda, namun kami akan menelitinya secara pasti,” ucapnya.

Tak hanya itu saja, tim juga menemukan beberapa amunisi dari berbagai jenis serta panah dan anak panahnya, handphone dan banyak lainnya, termasuk kain merah yang terdapat di anak panah saat kejadian di nafri. “Sayang penggerebekan ini bias diketahui mereka lebih awal, namun hal ini juga kami akan selidiki siapa yang membocorkan pengerebekan ini,” katanya.

“Yang jelas, hasil dari penggerebekan tersebut kami sudah bisa mengetahui rencana-rencana mereka, baik yang sudah dilakukan mau pun yang belum terlaksana serta menyangkut kepangkatan mereka. Dan satu lagi kami juga menemukan beberapa nama pejabat di lingkungan Papua yang menjadi target mereka, terlebih saya juga merupakan target mereka,” ungkap Kapolres.

Kapolres mengatakan bahwa Danny Kogoya kini telah dijadikan Daftar Pencarian Orang (DPO) beserta 18 orang lainnya. “Tapi terkait nama-nama yang lainnya saya belum bisa sebutkan, karena kita masih menyelidiki mereka secara intensif,” tuturnya.

Tak hanya itu Kapolres menyatakan bahwa ada salah satu dokumen beita penangkapan Lambertus, yang pernah ditangkap dengan kasus Nafri pertama. “Saat itu Lambertus dilepaskan terkait tidak adanya bukti-bukti kuat untuknya. Tapi mulai hari ini saya akan menangkapnya karena saya sudah bukti kuat terhadapnya,” tegasnya.

Saat ditanya terkait tanggal 17 Agustus yang mana hari kemerdekaan kita NKRI dari penjajahan, berapakah anggota yang akan dikerahkan untuk melakukan pengamanan? Kapolres menjawab bahwa pihaknya akan mengamankan Kota Jayapura dengan 800 personil. Di mana di antaranya bekerja sama dengan TNI-Polri.

Kapolres meminta kepada masyarakat untuk bisa tetap menciptakan suasana aman dan tentram. “Mari kita sama-sama menciptakan suasana aman, nyaman, tenteram dan damai dengan mengaktifkan kembali pos siskamling,” pintanya. (ro/fud)

Selasa, 16 Agustus 2011 , 03:46:00
Cepos

Lagi, 2 Mobil Diberondong Peluru

JAYAPURA-Kasus penembakan kembali terjadi di Kota Jayapura. Jika sebelumnya menimpa mobil Mitsubishi Kuda pada Jumat (13/8) atau 3 hari lalu, di Abepantai, maka kali ini hampir di tempat yang sama, tepatnya di tikungan bawah gereja Khatolik Santo Petrus Abepantai, 2 mobil angkutan umum jurusan Abepantai-Abepura, diberondong peluru oleh orang tak dikenal, Senin (15/8) sekitar pukul 19.10 WIT tadi malam.

Dalam kejadian tidak ada korban jiwa, namun dua mobil yang ditembaki itu masing-masing mobil angkot TS 120 DS 7540 AD warna biru yang dikemudikan oleh Nurdin (23) warga Tanah Hitam dan mobil Suzuki Carry DS 7416 JK warna putih yang dikemudikan Syafrudin (35) warga Tanah Hitam Abepura ini mengalami kerusakan akibat terkena tembakan.

Awalnya, mobil mobil angkot TS 120 DS 7540 AD itu melaju dari arah Abepantai sendirian hendak menuju ke Abepura. Dalam perjalanan, tepatnya di tikungan di bawah Gereja Katolik Santo Petrus Abepantai, tiba-tiba ditembaki oleh orang tidak dikenal, sehingga langsung memacu mobilnya dengan kencang menuju ke Abepura. Akibat, penembakan itu, dashboard tepat berada di depan sopir tersebut terkena tembakan hingga mengakibatkan pecah dan terdapat 2 lobang diduga bekas tembakan.

Tidak berapa lama, mobil Suzuki Carry DS 7416 JK warna putih juga menuju ke Abepura dengan membawa 7 orang penumpang. Mobil ini juga ditembaki orang tidak dikenal yang diduga dilakukan dari arah depan di tikungan Abepantai dekat gereja tersebut, hanya berjarak 5 meter dari lokasi penembakan awal.

Akibat penembakan tersebut mobil Suzuki Carry warna putih mendapat tembakan lebih banyak, yaitu 6 lobang bekas tembakan di bagian depan sopir. Tiga di antaranya mengenai kaca depan mobil hingga pecah dan berlobang, sedangkan 3 lobang lainnya mengenai bagian bodi depan mobil.

Syafrudin, sopir taksi DS 7416 JK warna putih yang ditemui Cenderawasih Pos di tempat kejadian mengatakan, awalnya ia memang dari Abepantai menuju ke Abepura mengantar penumpang. “Saya tidak tahu, jika itu bunyi tembakan. Saya tidak mendengar, namun tiba-tiba kaca mobil di bagian depan itu seperti meledak dan kacanya berhamburan,” katanya.

Syafrudin yang belum menyadari jika ditembaki orang tidak dikenal tersebut, awalnya mengira ada orang yang melempar mobilnya tersebut dengan menggunakan batu, sehingga ia masih sempat berjalan pelan-pelan hingga di tikungan Abepantai itu.

Syafrudin mengatakan jika saat itu juga sempat berhenti dan salah seorang penumpang hendak turun, namun penumpang yang lain akhirnya meminta agar melanjutkan perjalanan menuju ke arah Abepura. “Memang tidak ada yang kena,” katanya.

Sementara itu, salah seorang saksi, Marinus Wanimbo (35) warga Abepantai yang saat itu naik ojek dibonceng oleh Pujianto (26) warga Abepantai mengatakan bahwa saat itu ia berada di belakang mobil Mitsubishi T12 DS 7540 AD warna biru tersebut, hendak menuju ke pasar Youtefa untuk mengambil barang miliknya yang tertinggal di pasar.

Saat di perjalanan, ia mendengar bunyi tembakan 2 kali. Saat itu, tidak diketahui bahwa itu suara tembakan, namun terakhir kalinya, ia merasakan seperti ada sejenis binatang ke arah di depannya seperti angin, baru diketahui itu tembakan dari arah kiri jalan.

“Saya hanya mendengar suara letusan, namun saya kira bukan suara tembakan, namun ketika seperti ada barang yang lewat di depan wajah saya seperti angin, saya sadar itu tembakan, namun yang lebih jelas merasakan suara angin yang melintas tersebut adalah tukang ojek yang saya tumpangi,” katanya.

Selanjutnya, ia menyuruh tukang ojek cepat memacu sepeda motornya. Dalam perjalanan ke Tanah Hitam, ia memberitahu dan melarang pengendara dari arah berlawanan untuk menuju ke Abepantai, karena ada penembakan di dekat Gereja.

Aparat kepolisian mendapatkan laporan adanya penembakan orang tidak dikenal itu, langsung mendatangi TKP. Dari pantauan Cenderawasih Pos, tampak anggota Reskrim Polres Jayapura Kota, Polda Papua dan Polsek Abepura Kota tampak melakukan olah TKP, diback up Sat Brimob dan TNI.

Bahkan, dengan menggunakan lampu sorot, aparat kepolisian mencari barang bukti di sekitar TKP, hingga naik di perbukitan yang ada di samping Gereja Katolik itu. Tampak terlihat Wakapolres Jayapura Kota, Kompol Raydian Kokrosono, Kasat Reskrim Polres Jayapura Kota, AKP IGG Era Adinata dan pejabat Polres Jayapura Kota. Tidak berapa lama, datang mobil INAFIS Unit Identifikasi TKP Polda Papua.

Wakapolres Jayapura Kota, Kompol Raydian Kokrosono,SIK yang ditemui di TKP mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut.

“Kedua mobil sudah kami amankan ke Mapolsek Abepura,” katanya. Bahkan, dalam kejadian ini, kata Wakapolres, tim Reskrim dari Polda Papua, Polres Jayapura Kota dan Mapolsekta Abepura langsung turun ke TKP.

Ditanya Cenderawasih Pos, apakah pelakunya diduga masih ada kaitan dengan pelaku penembakan di tempat yang sama beberapa hari lalu? Wakapolres mengatakan bahwa kemungkinan masih ada kaitannya. “Mungkin pelakunya masih berkaitan., namun kami tentu masih melakukan penyelidikan lebih mendalam dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi,” imbuhnya.

Akibat terjadinya penembakan itu, banyak warga yang ingin pulang ke arah Abepantai dari Abepura maupun Jayapura terpaksa mengurungkan niatnya. “Saya takut pulang. Lebih baik besok saja baru pulang ke Koya,” ujar Yanto, warga Koya ditemui di depan Pos Yanmor Tanah Hitam.

Kapolres Jayapura Kota AKBP H Imam Setiawan SIK sempat melihat langsung kedua mobil yang terkena tembakan saat sudah diamankan di Mapolsekta Abepura.

Sementara salah satu saksi yang enggan disebutkan namannya mengatakan bahwa saat itu sekitar pukul 19.10 wit melihat tiga orang masyarakat dengan menggunakan senjata pendek mengeluarkan tembakan terhadapnya. “Namun saat itu tembakan mengenai pagar besi pembatas jalan, sehingga saat itu saya mendahului mobil angkot warnah biru,” katanya.

Namun, saat itu saksi sempat mengatakan kepada Nurdin untuk jalan cepat dan langsung menuju pos patmor sebab ada tiga orang masyarakat yang membawa senjata dan menembakin orang yang melihat secara membabi buta. “Namun ternyata saudara Nurdin telah terkena tembakan di bagian dalam mobilnya, tetapi untung tidak apa-apa, selanjutnya kita melaporkan kejadian ke Pos Patmor,” terangnya (bat/fan/ro/cr-170/fud)

OTK KEMBALI BERULAH

JAYAPURA-Kasus penembakan kembali terjadi di wilayah hukum Polres Jayapura Kota. Jika sebelumnya terjadi penembakan mobil Mitsubishi Kuda sebelumnya yang terjadi pada Jumat (13/8) atau 3 hari lalu, terjadi di Abepantai, kali ini hampir ditempat yang sama tepatnya tikungan dibawah gereja menuju kearah Abepura sekitar 30 meter, 2 mobil angkutan umum jurusan Abepantai – Abepura, dan 1 kendaran motor supra x 125 diberondong peluru oleh orang tak dikenal, Senin (15/8) sekitar pukul 19.10 WIT tadi malam.

Namun dalam kejadian penembakan tersebut ini terjadi untuk kedua kalinya di tempat yang sama dilakukan oleh orang tidak dikenal alias OTK, dan dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa.

Dari data yang dihimpun Cenderawasih Pos di TKP, kejadian itu berawal ketika kedua mobil dan motor tersebut berjalan dari Abepantai hendak menuju ke Abepura,tiba-tiba ditembaki dari arah gunung samping gereja sekitar jarak 50 meter dari jalan raya.

Awalnya, mobil mobil angkot TS 120 DS 7540 AD warna biru yang diketahui dikendarai oleh Nurdin (23) warga Tanah Hitam, Abepura ini melaju dari arah Abepantai sendirian hendak menuju ke Abepura. Dalam perjalanan, tepatnya di tikungan dibawah Gereja Katolik Santo Petrus Abepantai, tiba-tiba mobilya ditembaki oleh orang tidak dikenal, yang diduga pelaku penembakanya dari arah gunung.

Akibatnya, penembakan itu,bodi mobil bagian kanan terkena 2 tembakan dan peluru masih tertinggal didalam spidometer mobil.

Selanjutnya mobil Suzuki Carry DS 7416 JK warna putih yang dikemudikan Syafrudin (35) warga Tanah Hitam Abepura juga menuju ke Abepura dengan membawa 7 orang penumpang.

Dan mobil Suzuki Carry warna putih ini, juga ditembaki orang tidak dikenal yang diduga dilakukan dari arah depan Akibatnya, mobil Suzuki Carry warna putih ini terdapat 6 lobang bekas tembakan di bagian depan sopir. Tiga diantaranya mengenai kaca depan mobil hingga pecah dan berlobang, sedangkan 3 lobang lainnya mengenai bagian bodi depan mobil tersebut.

Syafrudin yang ditemui Cenderawasih Pos di TKP mengakui awalnya ia memang dari Abepantai menuju ke Abepura mengantar penumpang.

“Saya tidak tahu, jika itu bunyi tembakan. Saya tidak mendengar, namun tiba-tiba kaca mobil di bagian depan itu seperti meledak,” katanya.

Syafrudin yang belum menyadari jika ditembaki orang tidak dikenal tersebut, bahkan mengira ada orang yang melempar mobilnya tersebut, masih sempat berjalan pelan-pelan hingga ditikungan Abepantai tersebut.

Syafrudin mengatakan jika saat itu juga sempat berhenti dan salah seorang penumpang hendak turun, namun penumpang yang lain akhirnya meminta agar melanjutkan perjalanan menuju kearah Abepura tersebut. “Memang tidak ada yang kena,” katanya.

Sementara itu, salah seorang saksi, Marinus Wanimbo (35) warga Abepantai yang saat itu naik ojek dibonceng oleh Pujianto (26) warga Abepantai mengatakan bahwa saat itu ia berada di belakang mobil Mitsubishi T12 DS 7540 AD warna biru tersebut, hendak menuju ke pasar Youtefa untuk mengambil barang miliknya yang tertinggal di pasar tersebut.
Saat di perjalanan, ia mendengar bunyi tembakan 3 kali. Saat itu, tidak diketahui bahwa itu suara tembakan,dan saya juga tidak melihat pelakunya pada saat itu kerena sudah gelap.Karena merasa takut sayapun lansung menyuruh tukang ojek untuk balap.

Aparat kepolisian mendapatkan laporan adanya penembakan orang tidak dikenal itu, langsung mendatangi TKP. Dari pantauan Cenderawasih Pos dilapangan, sejumlah anggota polisi dari Polres Jayapura Kota, polsek Abepura dan dibantu TNI,melakukan olah TKP

Wakapolres Jayapura Kota, Kompol Raydian Kokrosono yang ditemui di TKP mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut.

“Kedua mobil dan 1 unit motor sudah dan beberapa orang saksi kami amankan ke Mapolsek Abepura untuk penyelidikan lebih lanjut,” ujarnya

Akibat kejadian tersebut sejumlah warga yang mau pulang kearah koya dan abepante terlihat takut dan berbeloh arah,(cr-170)

Gereja Prihatinkan Kondisi Keamanan di Paniai

JUBI — Pihak Gereja Kingmi Sinode Papua Koordinator Paniai dan Gereja Katolik Dekanat Paniai menyatakan sangat prihatin terhadap situasi keamanan sejak beberapa hari terakhir di wilayah Kabupaten Paniai. Sebab, beredarnya isu akan ada kontak senjata antara TPN/OPM dan aparat keamanan, meresahkan umat/masyarakat, bahkan sebagian orang sudah mengungsi ke tempat yang dianggap aman.

Sikap prihatin tersebut mengemuka dalam satu pertemuan di Aula SKB YPPK Iyaitaka, Enarotali, Senin (15/8) sore. Keprihatinan yang terungkap pada pertemuan menyikapi situasi keamanan di Kabupaten Paniai, tertuang pula dalam sebuah surat yang akan disampaikan kepada Bupati dan pihak terkait lainnya.

Salah seorang tokoh pemuda menegaskan, cara-cara kekerasan apalagi perang tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, pihak TPN/OPM harus bijak dan tidak gegabah karena tindakan sekecil apapun akan berdampak besar yang tentunya warga sipil korbannya.

Sedangkan pihak aparat keamanan diminta memberi rasa aman bagi warga masyarakat untuk tidak panik terhadap berkembangnya berbagai isu yang sangat meresahkan.

Sebab, sejarah mencacat beberapa kasus besar yang pernah terjadi di seluruh daerah Paniai, misalnya perang PEPERA tahun 1969, peristiwa Operasi Daerah Militer tahun 1980-1986 dan konflik lainnya. Dampak dari semua itu dirasakan warga jemaat di Kabupaten Paniai. Bukan hanya memakan korban jiwa, peristiwa-peristiwa itu juga telah menimbulkan rasa trauma dan ketakutan yang mendalam dalam diri umat Tuhan.

Lantaran masih trauma, demikian ditulis dalam surat keprihatinan, isu perang yang muncul belakangan ini antara TNI-Polri dan TPN/OPM mengingatkan kembali warga jemaat pada kasus-kasus sebelumnya. Sehingga saat ini orang ada dalam rasa ketakutan. Bahkan, terjadi pengungsian besar-besaran sejak empat hari lalu. Tidak hanya di Kabupaten Paniai, masyarakat Deiyai dan Dogiyai juga mengalami hal yang sama.

Selain ketakutan di kalangan umat/jemaat Gereja atau masyarakat setempat dan mengungsi ke kampung-kampung lain, isu perang juga berdampak pada tersendatnya proses belajar mengajar di beberapa sekolah di Kabupaten Paniai. Juga aktivitas ekonomi tersendat, kios-kios memilih untuk tutup sebelum waktunya.

Bahkan, selama empat hari belakangan warga tidak melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai petani, peternak. Umat Gereja Katolik dan Kingmi di sekitar Madi, Kopo, Ipakiye, Awabutu, Enarotali, tidak mengikuti ibadah pada hari Minggu kemarin.

Mencermati perkembangan situasi yang dialami umat/jemaat, semua komponen bersama pimpinan Gereja dengan rasa prihatin menyampaikan himbauan: Pemerintah, TNI, Polri dan TPN/OPM tidak mengganggu umat Kristen Protestan, Katolik maupun Islam yang ada di wilayah Kabupaten Paniai. (J/04)

TUESDAY, 16 AUGUST 2011 04:48 J/04 HITS: 388

pacific media centre | articles: WEST PAPUA: Leaders to talk ‘road to peace’ at parallel PIF forum (2011-08-12

Media_httpwwwpmcautac_nqmcd

Friday, August 12, 2011
Item: 7575

AUCKLAND (Indonesian Human Rights Committee/Pacific Media Watch): Three West Papuan civil and human rights leaders are travelling to New Zealand to address a “road to peace” forum on the eve of the Pacific Islands Forum in Auckland next month.

“The indigenous Melanesian people of West Papua have been forced to live under Indonesian military rule since the early 1960s, but yearn to be part of the Pacific family again,” said the organisers, Auckland-based Indonesian Human Rights Committee, today in a statement.

The three leaders are:

Dr John Ondawame (West Papua People’s Representative Office in Vanuatu)

Rex Rumakiek (secretary-general, West Papua National Coalition for Liberation – WPCNL)

Paula Makabory (Institute of Papuan Advocacy and Human Rights – IPAHR, Australia, and ELSHAM West Papua. She is one of 1000 peace women who were nominated for the Nobel Prize in 2005).

Where: MacLaurin Chapel, 18 Princes St, Auckland (corner of Princes Street and Waterloo Quadrant)
Time: 7.30 pm, Tuesday, 6 September 2011

The next day a West Papuan solidarity conference will be held at the AUT University marae.

The Pacific Islands Forum meets in Auckland 6-9 September at Sky City.

* Contact: Indonesia Human Rights Committee, Box 68-419 Newton,
Auckland 1125 or email: maire@clear.net.nz

Selamatkan Manusia dan Hutan Papua

JUBI — Kampanye ‘Selamatkan Manusia dan Hutan Papua’ jelang hari Lingkungan Hidup sedunia (World Environment Day) 5 Juni 2011 agaknya relevan. Berbagai pihak yang peduli lingkungan di Papua serukan, agar hutan dan manusia Papua tidak punah.

Aktivis Forest Compaigner, Greenpeace SEA Indonesia, Richarth Charles Tawaru kepada Jubi mengatakan, pembangunan di Papua, semestinya mempertimbangkan aspek SDA (Sumber Daya Alam) dan kesejahteraan masyarakat adat.

“Pada prinsipnya kita tidak menolak pembangunan. Tapi pembangunan itu harus seimbang dengan pemanfaatan SDA. Hari lingkungan hidup ini kita merefleksikan untuk menyelamatkan lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat adat,” kata Charles di Jayapura, Papua. Jumat, 3 Juni 2011 siang.

Papua merupakan salah satu penyedia areal hutan yang masih dibutuhkan dunia selain hutan di Brazil, dan di Kongo. Namun di era Otonomi Khusus (Otsus) seiring perkembangan wilayah, pembangunan, program Merauke Intergrated Food and Energy Estate (MIFEE) dan pemekaran justru menjadikan hutan Papua kian dikeruk. Menurut Charles, sejak 2009, hutan Papua tersisa 42 juta hektar. Tahun 2010, sedikitnya tersisa 39 juta hektar dari jumlah areal hutan yang ada. Maka, perlu dijaga yang tersisa. Setidaknya, untuk memperluas pembangunan, dan program pemukinan warga, kata dia, pemerintah mesti menggunakan lahan kritis yang kini seluas sekitar 3 juta hektar, yang tersebar di Papua dan Papua Barat semisal Merauke dan Manokwari.

“Ini membutuhkan komitmen dari pemerintah Papua dan Papua Barat. Jangan lagi membuka hutan.” lanjutnya.

Lanjut dia, Isu REDD (Reducing Emission from Deforestation and Degradation), yang difokuskan pada isu stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca (emisi) pada sektor industri. Di COP 13 Bali, yang diperkuat COP 15 di Kopenhagen tahun lalu mesti dipertimbangkan juga. Di Indonesia, Papua di bagian timur adalah provinsi yang paling siap untuk melaksanakan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan ini. Ini dimungkinkan karena dari 42 juta hektar, hutan Papua ternyata bisa menyimpan lebih dari 400 ton karbon bagi kelangsungan hidup di bumi. Bagi Charles, REDD perlu ada mekanisme dan skema yang jelas agar bisa mensejahterakan masyarakat adat Papua.

“Pada pertengahan Mei lalu, presiden SBY resmikan moratorium hutan di Papua. Saya harap, ini serius, ada mekanisme dan skema yang jelas,” harap Charles Tawaru. (Timo Marten)

“Pelaku Penembakan di Nafri 19 Orang”

IDENTIFIKASI : Sebuah mobil sedang diolah TKP petugas dalam kasus penembakan di tanjakan kampung Nafri baru-baru ini
IDENTIFIKASI : Sebuah mobil sedang diolah TKP petugas dalam kasus penembakan di tanjakan kampung Nafri baru-baru ini

Hasil teridentifikasi dilakukan oleh Polres Jayapura Kota memastikan bahwa penembakan yang dilakukan oleh kelompok sipil bersenjata terhadap warga sipil sebanyak 19 orang dan mereka orang-orang terlatih.

DEMIKIAN ditegaskan Kapolres Jayapura Kota Imam Setiawan Sik dalam keterangan persnya yang didampingi Kabag Ops, Kompol Junoto, Kasubag Humas, Ipda Heri Susanto serta Perwira Sat Brimobda di Mapolres Jayapura Kota, Senin (15/8) kemarin.

“Dari jumlah para pelaku tersebut, hasil identifikasi yang dilakukan oleh anggota sesuai dokumen penyerangan Nafri ke 2 oleh kelompok Danny Kogoya yang ditemukan oleh tim gabungan TNI/Polri di Markas Danny Kogoya, saat penyergapan, baru-baru ini.

Dikatakannya, dalam dokumen penyerangan Nafri yang kita temukan itu, lengkap dengan nama-nama anggotanya sebanyak 19 orang, dan nama-nama ini akan dipertajam kembali dengan melibatkan semua komponen termasuk TNI untuk melakukan pengejaran terhadap ke 19 nama yang terlampir di dokumen.

Dari hasil operasi ini, terang Kapolres, tim gabungan mendapati 4 bangunan, yang terdiri dari pos penjagaan, gubug, dapur dan markas utama. Untuk di pos penjagaan ini, ada anggota kelompok tersebut yang memantau setiap orang yang masuk, bahkan di depan Pos Penjagaan juga terdapat orang pemantau di garis depan.

“Dari sini gerakan kami ketahuan, sehingga mereka lari, namun kami dapat beberapa barang bukti berupa dokumen-dokumen milik kelompok tersebut, baik menyangkut tata kepangkatan, rencana penyerangan maupun nama-nama yang diduga akan menjadi target kelompok ini,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Kapolres, petugas juga menemukan 3 bendera Bintang Kejora, dua diantaranya merupakan buatan manusia, sedangkan satu lagi buatan mesin yang dilabel dari Negeri Belanda.

”Bendera yang bagus ini ada lambang kecil bendera Belanda dengan bertuliskan “Document Siagn Centrelo”, namun belum bisa dipastikan apakah bendera tersebut didatangkan dari Belanda atau dibuat di Belanda,” terangnya.

Selain bendera, kata Kapolres, pihaknya juga menemukan busur dan anak panah dengan jumlah cukup banyak, namun dimusnahkan ditengah jalan, karena terlalu berat. Disamping itu, petugas juga menemukan alat komunikasi radio rit yang cukup canggih, termasuk beberapa amunisi yang tertinggal di Markas.

Paling terpenting, ungkap Kapolres, petugas menemukan dokumen yang menguatkan bahwa pelaku penyerangan di Nafri adalah kelompok Danny Kogoya. Hanya saja, pihak kepolisian belum bisa mempublikasikan secara detail isi dokumen tersebut.

”Saya tidak bisa menjelaskan lebih detail, yang jelas ada struktur organisasi, ada system pelatihan, ada sistim peraturan urusan dinas dalam (PUD) dan mereka punya displin membatasi penggunaan senter untuk penerangan, bahwa ada jam tertentu mereka turun dan naik gunung serta ada kepangkatan,” jelasnya.

Dijelaskan, dalam dokumen milik Danny Kogoya juga terlampir nama-nama beberapa pejabat dilingkungan Jayapura, termasuk Kapolres Jayapura Kota, AKBP H Imam Setiawan.

”Ada nama-nama pejabat di lingkungan Jayapura, baik itu Danlanud, Dansat Brimob, Kapolsek Abepura, Komandan Marinir, termasuk saya selaku Kapolres, namun saya belum bisa pastikan apakah nama-nama merupakan target atau hal lainnya. Yang jelas saya punya prinsip, mereka jual, saya beli dan mereka bikin rusuh masyarakat, saya sikat,” tandas Kapolres.

Menurut Kapolres, tuntuan masyarakat seratus persen meminta agar diberikan rasa aman. Bahkan, pihaknya mempertanyakan pernyataan salah satu LSM bahwa operasi gabungan TNI/Polri di kawasan Tanah Hitam meresakan masyarakat.

”Masyarakat mana yang diresahkan, jadi rekan-rekan harus memahami pernyataan LSM ini, saya pingin tahu, karena justru masyarakat yang datang dan menuntut agar para pelaku ditangkap,” tegasnya.

Kapolres juga akan mempertaruhkan jabatannya bila kambali terulang kasus Nafri 3, karena dinilai memalukan. ”Saya sangat malu sekali bila ada kasus Nafri jilid 3, dan entah apakah betul atau tidak ada sms beredar bahwa pada tanggal 17 Agustus nanti ada kelompok tertentu yang akan mengacaukan situasi dan kemungkinan kelompok Danny Kogoya, karena saya yakin KNBP tidak seperti itu,” ungkapnya.

Diakui Kapolres, dirinya telah memperingatkan kepada seluruh anggota bahwa hari 17 Agustus merupakan hari kehormatan bangsa Indonesia, maka itu siapa pun yang mencoba mengacaukan pelaksanaan upacara bendera akan dikategorikan sebagai musuh negara.

”Saya perintahkan anggota agar tidak segan-segan, bila mendapati langsung sikat, tangkap dan tembak, karena ini kewibawaan suatu Negara yang harus ditegakan dan saya siap menerima resiko apapun, karena tujuan kapolisian adalah kewibawaan Negara, ketentraman masyarakat dan penegakan hokum,” tegasnya.

Dari dokumen ini akan dikembangkan. Saya hanya menegaskan, siapa yang melakukan tindak pidana, maka dia harus ditangkap, saya sementara menitik beratkan kepada 19 orang pelaku penyerangan Nafri ke 2 yang sudah diidentifikasi satu persatu, termasuk nomor ponsel di markas Danny Kogoya.

“Nomor ini dari luar, yang jelas polisi akan terus bekerja memberikan ketentraman kepada masyarakat dan tagretnya 19 pelaku kasus Nafri 2 yang juga diperkirakan merupakan pelaku kasus Nafri ke-1,” tandasnya.

Disinggung lokasi pasti Markas Kelompok Danny Kogoya ? Kapolres menjelaskan bila dilihat dari peta jarak ke titik markas sekitar 6 kilometer, namun sesuai medan diperkirakan lebih, karena aparat harus melalui beberapa gunung dan lembah.

”Jarak di Peta dengan Medan berbeda dan dari lokasi penembakan di Nafri cukup jauh, namun memang ada jalan menuju ke sana,” terangnya.

Soal apakah ada temuan di Markas yang berkaitan dengan temuan di rumah Danny Kogoya di Tanah Hitam ? Kapolres mengakui tidak ada. Namun, dari dokumen terseut, dijelaskan rencana penyerangan hingga hasilnya, termasuk jumlah korban tewas dan senjata yang digunakan saat penyerangan.

”Ada 4 pucuk senjata yang digunakan dalam penyerangan Nafri 2, karena 3 senjata, yakni jenis Moser, AK, M-16 lupa dilengkapi peluru, sehingga mereka menggunakan parang dan alat tajam, semua terungkap di dokumen mereka,” katanya.

Ketika ditanya apakah kelompok Danny Kogoya, masih ada kaitannya dengan kelompok Matias Wenda atau Guliat Tabuni ? Kapolres mengaku belum bisa berspekulasi, karena sesuai dokumen, penyerangan itu dilakukan kelompok Danny Kogoya.

”Untuk yang mengeksekusi di lapangan bernama Lambertus Siep, yang pernah ditangkap polisi dan Nafri 1, namun karena bukti tidak kuat, mereka dilepas,” tuturnya.[**]

Written by Antonius Loy/Papos
Tuesday, 16 August 2011 00:00

Mabes TNI: Dokumen Kopassus Bocor Isu Lama

JAKARTA [PAPOS]- Mabes TNI mengklarifikasi 19 dokumen milik Kopassus tentang Papua dibocorkan oleh kelompok media Fairfax Australia merupakan isu lama. Sebab, dokumen yang sama dirilis tahun 2006 oleh media Australia. Mabes TNI juga membantah adanya operasi intelijen di Papua dan tidak adanya pendekatan kesejahteraan di Papua.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksamana muda Iskandar Sitompul menegaskan TNI tidak pernah melakukan operasi intelijen dan telah melaksanakan pendekatan kesejahteraan terhadap masyarakat Papua, seperti di Puncak Jaya.

“Itu data yang sudah diberitakan media Australia pada tahun 2006. Tidak benar informasi adanya operasi intelijen. Kita juga melakukan pendekatan melalui kesejahteraan. Sejak 3 bulan lalu kita mengirimkan TMMD (Tentara Manunggal Masuk Desa) antara lain merenovasi gereja, rumah penduduk asli (honai), bakti kesehatan dan perbaikan irigasi. Seluruh warga bersimpatik. Pada tahun 2006 kita juga mengirimkan AMD (ABRI Masuk Desa),” ujar Kapuspen dalam keterangan persnya di Jakarta. Senin, [15/8].

Menurut Iskandar, keluarnya kembali data yang disebut-sebut dokumen operasi intelijen Kopassus tersebut diindikasikan adanya pihak yang menginginkan disintegrasi dengan meregangkan kembali hubungan antara TNI dengan masyarakat Papua. “Seluruh masyarakat mari kita buat suasana kondusif. Jangan menanggapi isu-isu yang tidak benar. Ini diindikasikan upaya membuat hubungan dengan masyarakat renggang lagi di Puncak Jaya,” kata dia.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi 1 DPR Mahfudz Siddiq mengungkapkan jika terbukti dokumen tersebut adalah data operasi intelijen di Papua yang bocornya di negara asing, membuktikan lemahnya pengamanan informasi negara kita.

“Kalau benar data intel Kopassus, sangat disesalkan. Ini indikasi bahwa penanganan data intel kita rentan kebobolan. Jika memang sudah pernah direlease, berarti merupakan pembenaran adanya data yang telah bocor,” imbuhnya.

Lebih jauh Mahfudz memastikan Komisi I akan memanggil Mabes TNI dan BAIS (Badan Intelijen Strategis) untuk mengklarifikasi hal ini. Sebelumnya, The Canberra Times menulis soal bocornya dokumen TNI. Dokumen bertahun 2006-2009 itu adalah laporan analisis detail tentang anatomi gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka, serta orang-orang yang dicurigai memberikan dukungan dan simpatinya kepada mereka.

Laporan itu menggambarkan pengawasan ketat yang dilakukan oleh intelijen Kopassus di Papua terhadap orang-orang yang dianggap sebagai tokoh gerakan separatis, orang-orang asing yang dicurigai mendukung gerakan ini, termasuk mengawasi turis-turis asing yang berkunjung ke sana.

Dokumen itu juga menceritakan daftar informan yang ditugasi untuk mengawasi orang-orang yang dicurigai oleh Kopassus. Kendati jati diri informan-informan itu tidak diungkap, namun dalam laporan itu mereka digambarkan berdasarkan temperamen dan motivasi mereka.

Informan-informan ini digambarkan berasal dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, birokrat, guru, tukang ojek, kepala suku, kepala desa, hingga petani.”Materi dokumen ini menyingkap bahwa pemerintah Indonesia menjalankan sebuah jaringan mata-mata dan informan di Papua dalam skala target dan jangkauan yang mengejutkan,” tulis The Canberra Times.

Dokumen Bocor Bukan Ancaman

Terkait bocornya 19 dokumen Kopassus oleh Fairfax Australia seperti yang dilansir The Canberra Times, TNI sama sekali tidak terpengaruh. Bahkan, bukan ancaman berarti bagi keutuhan NKRI.

“NKRI akan tetap utuh dan sama sekali tidak terpengaruh dengan bocoran dokumen tersebut. Namun, kami masih memeriksanya. Dan kita semua harus bersama-sama ikut memeriksanya,” kata Pangdam XVII Cenderawasih, Mayjen Erfi Triassunu, Senin [15/8].

Kelompok yang sengaja membocorkan itu, kata Pangdam, adalah pihak yang menginginkan atau menunjukan TNI dalam kondisi rapuh. “Yang jelas NKRI tetap utuh dan bocoran itu bukan ancaman yang berarti,”imbuhnya.

Pangdam mengakui sudah mengetahui tentang bocoran dokumen itu, namun belum bisa menjelaskannya. “Periode itu saya belum menjabat Pangdam, jadi detailnya belum saya ketahui, tapi kami terus memeriksanya,” tukas jenderal bintang dua itu.

Mengenai eksistensi kelompok separatis Papua Merdeka, Pangdam mengatakan, mereka masih terus bergerilya dan TNI terus melakukan pengejaran terhadap mereka, karena kerap mengacau. “Kami kejar mereka, sebab selalu mengganggu masyarakat bahkan menembaki aparat. Jumlah mereka sebenarnya tidak banyak, dan kami tetap berupaya merangkul mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI, dengan melakukan berbagai pendekatan salah satunya menggelar bakti sosial,”ucapnya.

Ia juga mengajak media untuk turut menyelidiki dokumen yang bocor itu. Sebab, rongrongan terhadap NKRI bukan hanya tanggung jawab TNI semata tapi juga seluruh warga Indonesia termasuk media. “Ini tanggung jawab kita semua, mari kita sama-sama mengungkapnya,” kata Pangdam.

Sebelumnya, The Canberra Times menulis soal bocornya dokumen TNI. Dokumen bertahun 2006-2009 itu adalah laporan analisis detail tentang anatomi gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka, serta orang-orang yang dicurigai memberikan dukungan dan simpatinya kepada mereka.

Laporan itu menggambarkan pengawasan ketat yang dilakukan oleh intelijen Kopassus di Papua terhadap orang-orang yang dianggap sebagai tokoh gerakan separatis, orang-orang asing yang dicurigai mendukung gerakan ini, termasuk mengawasi turis-turis asing yang berkunjung ke sana.[bel/vvn]

Written by Bel/VVN/Papos
Tuesday, 16 August 2011 00:00

Papua Bukan Daerah DOM

JAYAPURA [PAPOS]- Aksi penembakan yang terjadi di sejumlah daerah di tanah Papua akhir-akhir ini, dimana aksi penembakan menimbulkan korban jiwa di pihak masyarakat sipil, seperti yang terjadi di Tolikara saat masyarakat melakukan aksi demo. Aksi penembakan ini dikecam oleh Ketua Kaukus Parlemen Pegunungan, Kenius Kogoya, SP.

‘’Saya terus terang cukup kecewa atas terjadinya aksi penembakan yang terjadi di Tolikara. Apalagi saya mendapat informasi ada ketidak transparan soal jumlah korban yang terjadi di Puncak,’’ kata Kenius kepada wartawan diruang kerjanya, kemarin.

Sebab kata politisi ulung partai PPRN ini, dari 19 korban yang meninggal akibat kerusuhan, empat diantaranya mati karena ditembak. Hal ini menurut Kenius harus diklarifikasi oleh Kapolda Papua, siapa yang memerintahkan polisi untuk menembak secara membabi buta. Penembakan ini adalah pelanggaran HAM yang menimbulkan hilangnya nyawa manusia.

‘’Jadi kami minta kepada Kapolda untuk serius mengungkapkan siapa pelaku dibalik kasus ini. Kasus ini tidak bisa didiamkan begitu saja,’’ kata anggota DPRP ini.

Kasus serupa juga lanjut ketua DPD PPRN provinsi Papua, terjadi di Tolikara, saat masyarakat menyampaikan aspirasi untuk percepatan Pilkada di Tolikara, sayangnya massa belum melakukan aksi demo sudah ditembak. Akibat penembakan itu, satu orang kena tembak pada bagian betis tembus tulang dan 5 orang lainnya dianiya oleh aparat.

‘’Siapapun dia pelakukan harus ditindak tegas karena ini adalah pelanggaran HAM. Khan lucu, warga Tolikara hanya melakukan aksi damai dan tidak ada tindakan anarkis. Menurut saya dalam proses demokrasi apa yang dilakukan oleh masyarakat Tolikara harus dihargai oleh siapapun, termasuk petugas di kampung-kampung dan daerah pedalaman sekalipun,’’ katanya.

‘’Jadi jangan kita selalu negative thingking terhadap setiap warga yang datang menyampaikan aspirasinya. Ini adalah era demokrasi. Jadi siapa saja masyarakat yang hendak datang menyampaikan pendapat, silahkan saja,’’ ujar Kenius yang repilih dari Daerah Pemilihan Dapil IV meliputi Tolikara, Puncak Jaya, Puncak, Lani Jaya, Membramo Tengah, Jayawijaya.

Ia juga mempertanyakan apakah kode etik Sekda bisa memerintahkan petugas untuk melakukan tembak di tempat. Ini juga harap diklarifikasi oleh Kapolda Papua. Kasus ini harus diselidiki betul-betul. Apakah informasi ini benar atau tidak. Apakah perintah tembak ditempat, benar-benar disampaikan Sekda sendiri.Nah, bila sekda benar memerintah penembakan itu, maka sekda harus bertanggungjawab.

Bukan Daerah DOM

Sebelumnya Kenius Kogoya menolak secara tegas pengerahan pasukan TNI di tanah Papua. Pengerahan pasukan TNI dalam pembranatasan gerakan separatis di Papua dinilai melanggar hukum karena tidak ada keputusan politik dari DPR dan presiden untuk itu, Papua Pos edisi Kamis [11/8].

‘’Saya sebagai ketua kaukus perlemen Pegunungan sangat sependapat terhadap apa yang disampaikan oleh Komisi I DPR-RI yang menyebutkan pengerahan pasukan ke Papua melanggar hukum,’’ katanya saat berbincang-bincang dengan Papua Pos di DPRP, belum lama ini.

Dikatakannya, tidak ada alasan pengerahan pasukan di tanah Papua. Sebab tanah Papua bukan Daerah Operasi Militer [DOM].’’Stop sudah mengirim pasukan ke tanah Papua,’’ imbuhnya.[tom/bela].

Written by Tom/Bel/Papos
Tuesday, 16 August 2011 01:04

Up ↑

Wantok Coffee

Melanesia Single Origin Coffee

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny