Kalapas Abe dan 14 Staf Dituding Lakukan Kekerasan Terhadap Napi

JAYAPURA- Rentetan dua aksi kekerasan terpisah yang terjadi di Abepura dalam dua bulan terakhir , belum mendapatkan kejelasan siapa sebenarnya pelaku kekerasan di dalam LP itu. Karena itu aparat kepolisisan diharapkan lebih serius dalam melakukan penelitian untuk dapat menyingkap dua aksi yang telah mendorong aparat melakukan penyisiran di wilayah Abepura. Penegasan, agar aparat dapat melakukan penelitian yang lebih manusiawi terlebih bila berhadapan dengan para korban, terungkap kembali dalam jumpa Pers yang dilakukan Forum Demokrasi Rakyat Papua( Fordem ) Senin ( 13/12) di Abepura.Dari semua rentetan peristiwa salah satunya penembakan di Nafri dan kaburnya kelima orang Narapidana dari Lapas Abepura masih menimbulkan pertanyaan besar dari Fordem terutama dalam menyikapi tindakan pemindahan paksa lima orang narapidana salah satunya Filep Karma, Buctar Tabuni, Dominggus Pulalo, Lopez Karubaba dan Eni Elopere dari lembaga pemasyarakatan Abepura ke rumah tahanan Polda Papua dinilai tidak jelas statusnya untuk kelimanya.

Kelima orang Napi tersebut, dua diantaranya merupakan Napol sementara tiga lainnya napi yang tersangkut kasus kriminal biasa. Dari pengakuan lima terpidana, mereka dijemput aparat kepolisian dari Polda Papua dan dipindahkan pada Jumat 3 Desember sekitar pukul 23.00 malam atas perintah Kalapas Abepura Berthy Sitinjak.Hingga saat ini, pihak Lapas belum memberitahukan secara langsung kepada mereka apa yang menjadi alasan mereka dipindahkan ke rutan Polda Papua, sebab yang diutarakan kalapas justru pernyataannya kepada Media bahwa kelima narapidana ini dianggap telah memprovokasi para narapidana lainnya dengan merusak fasilitas bangunan di LP Abepura pada jumat sore.Menurut kelima narapidana, terjadinya pengrusakan beberapa bagian kaca bangunan Lapas sebagai wujud dari ketidakpuasan para narapidana terhadap sikap Kalapas yang tidak terbuka dan tidak bertanggung jawab menjelaskan mengapa lima orang kawan mereka bisa melarikan diri pada siang hari tepat dijam yang sama sekitar pukul 12 waktu Papua pada 3 Desember lalu yang menyebabkan seorang diantaranya tertembak mati oleh aparat TNI- Polri.

Korban tewas tertembak atas nama Wiron Wetipo itu, sesuai pengakuan mereka, bahwa posisi Filep Karma dan Buctar Tabuni saat itu hanyalah berjuang meredahkan kemarahan narapidana lainnya sambil meminta staf Lapas untuk menghadirkan Kalapas ke LP Abepura guna menjelaskan nasib narapidana yang ditembak mati di Tanah Hitam Abepura. Menurut Fordem, seperti yang diungkapkan Simon Yumame kepada wartawan posisi Dominggus Pulalo, Lopez Karubaba dan Eni Elopere yang tidak terlibat melakukan pengrusakan fasilitas Lapas, namun dianiaya oleh Kalapas Berthy Sitinjak bersama sekitar 14 orang anak buahnya.Tindakan sewenang wenang Kepala Penjara dan bawahannya ini menyebabkan narapidana yang bernama Dominggus Pulalo mengalami luka robek di telinga kiri, bengkak pada kepala dan rusuk akibat tendangan dan injakan bertubi tubi saat dianiaya.Korban hingga kini masih merasa pusing dan sakit sekujur tubuhnya, ujar Frederika Korain. Menurut keterangan Filep Karma dan kawan kawannya sesama Napi, kelima narapidana yang lari dari penjara Abepura pada jumat 3 Desember lalu adalah narapidana murni dan tidak ada hubungannya dengan kegiatan Politik Papua atau OPM atau organisasi apapun didalam LP sebab selama ini mereka hanya menekuni bidang keterampuilan anyaman dan berkebun sayuran.

Berdasarkan fakta fakta tersebut, Fordem mendesak Kalapas Abepura Berthy Sitinjak dan Kakanwil Hukum dan HAM Nasarudin Bunas untuk bertanggung jawab dan segera mengembalikan kelima narapidana untuk menjalani sisa masa tahanan mereka di LP Abepura, serta menjelaskan kepada publik di Papua mengapa kelima narapidana termasuk Wiron Wetipo yang tertembak aparat dengan mudahnya melarikan diri keluar Lapas ditengah sistim pengamanan Lapas yang ketat.

Fordem juga mendesak Menteri Hukum dan HAM serta Ditjen Lapas untuk segera menindak tegas Kepala penjara Abepura atas kekerasan yang dilakukannya dengan sewenang wenang kepada narapidana di penjara Abepura. Menurut Fordem dalam jumpa pers yang dilakukan, justru sikap Kepala Penjara Berty Sitinjak telah menunjukkan bahwa yang bersangkutan tak benar lagi dalam melakukan pembinaan terhadap para narapidana dan malah menimbulkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan bagi narapidana secara khusus aparat TNI dan Polri yang sewenang wenang melakukan penembakan terhadap narapidana Wiron Wetipo yang kedapatan meninggal dunia.

Dengan rentetan dua kejadian di Nafri dan kaburnya narapidana itu, Fordem secara tegas meminta aparat TNI dan Polri agar dalam menyelidiki kasus penembakan Nafri maupun kasus hukum lainnya, tidak menggunakan kekerasan serta lebih berlaku profesional dan taat hukum sehingga tidak menimbulkan ketakutan yang mendalam dikalangan warga sipil di Kota jayapura dan sekitarnya.

Kalapas Abepura Berthy Sitinjak, yang dihubungi terpisah soal adanya tudingan keterlibatnnya bersama stafnya melakukan kekerasan terhadap napi di penjara Abepura, menanggapinya biasa. Dikatakan, tudingan itu merupakan hak mereka untuk menyatakan Kalapas bersama anak buahnya lakukan kekerasan, tetapi yang jelas lanjut kalapas, justru merekalah yang dahulu melakukan pelemparan kantor Kalapas. “Dan buktinya kami telah adukan mereka ke Polda Papua dan merekalah yang terlibat peristiwa 3 Desember lalu, “kata Kalapas sambil menambahkan mereka juga menghasut dan melempari anak buahnya. BUktinya katanya kelima orang itu sudah tindaklanjuti ke Polda Papua dan hari Rabu, ( 8/12) Polisi dari Polsek Abepura telah melakukan olah TKP.(Ven/don/03)

Forum Diskusi Terbatas Libatkan Masyarakat Papua

JAYAPURA [PAPOS]- Jika tidak ada aral melintang, Rabu [15/12] Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia [DPD-RI] akan menggelar forum diskusi terbatas dengan melibatkan stakeholders dari Papua serta Menko Polhukam di Jakarta. Forum ini untuk melengkapi dan menerima berbagai masukan dari berbagai sudut pandang masing-masing stakeholder.

Demikian diungkapkan Ketua Tim Pansus Otsus Papua DPD-RI Drs. Paulus Sumino, MM kepada Papua Pos ketika berbincang-bincang di Jayapura, Rabu [8/12] siang.

“Pesertanya kita undang dari democrat centre, Gubernur, sejumlah tokoh masyarakat dari Papua serta sejumlah pengamat dari Papua,” kata Sumino.

Sebelum forum diskusi terbatas ini dilaksanakan di Jakarta, Tim Pansus Otsus Papua dipimpim Paulus Sumino tiba di Jayapura, Rabu [8/12] pagi. Rombongan terdiri dari Paulus Sumino, Dr.[HC] A.M. Fatwa, Dra. Eni Khaerani, M.Si, Denty Eka Widi Pratiwi, SE, Telie Gozelie, SE, Pdt. Elion Numberi, S.Th dan Herlina Murib. Tim Pansus Papua akan berada di Jayapura selama tiga hari.

“Agenda kami adalah melakukan pertemuan dengan pemuka masyarakat, pemuka agama. Kemudian akan melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua dan Papua Barat. Pertemuan Pansus DPD-RI dengan Uncen, kemudian akan melakukan pertemuan dengan DPRP, MRP di kantor DPRP,” terangnya.

Sebelumnya juga pihaknya telah melakukan forum diskusi terbatas. Pada waktu itu, Pansus Otsus Papua DPR-RI telah melakukan pertemuan dengan ketua DPRP, Drs. John Ibo, MM, wakil ketua DPRP dan MRP. Dalam pertemuan tersebut kita menerima berbagai masukan-masukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masng.

Adapun kata Sumino kehadiran tim Pansus Otsus DPD-RI di Jayapura saat ini sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya, pansus Otsus akan melakukan identifikasi sekaligus merumuskan masalah-masalah yang terjadi di Papua.

“Kita akan lebih pokus terhadap perubahan pasal UU Otsus. Kita ingin mencari informasi atau masukan-masukan terkait pelaksanaan Otsus di Papua. Misalnya, setelah Otsus berjalan di Papua, apa hasilnya, apa yang sudah dilakukan, apa yang belum dilakukan. Nah, yang belum dilakukan adalah amanah dari Komisi Kebenaran Rekonsilidasi [KKR],” ujar Sumino.

KKR ini menurut Sumino sangat penting supaya kita bisa menjelaskan kepada rakyat dan dunia luar tentang Papua dalam NKRI. Oleh karena pihaknya berharap sebelum bulan Maret berakhir sudah ada keputusan tentang rekomendasi DPD-RI. ‘’Jadi pada bulan Maret 2011 mendatang sudah menjadi laporan kepada Paripurna DPD-RI. Laporan ini akan berisi rekomendasi dan solusinya,” tandas mantan ketua Komisi B DPRP ini.

Pertemuan dengan berbagai stake holder di Jakarta lanju dia untuk mendapatkan masukan-masukan. Setelah pertemuan itu, pansus akan melakukan perumusan masalah-masalah. Kemudian hasil rumusan ini akan disampaikan ke masyarakat secara terbuka.

“Tahap berikutnya kita akan mencari solusi. Karena masa tugas Pansus Otsus DPD-RI berakhir bulan Maret 2011. Kita akan bekerja semaksimlamungkin sehingga diharapkan bulan Maret 2011 sudah menjadi laporan dan akan disampaikan pada Paripurna DPD-RI,” terangnya. [bela]

Written by Bela/Papos
Thursday, 09 December 2010 00:00

DPRD Mimika Dukung Pansus Otsus Papua

TIMIKA [PAPOS]- Rencana Dewan Perwakilan Daerah (DPD) membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengevaluasi kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua mendapat dukungan positif dari warga Mimika.

Anggota Komisi B DPRD Mimika, Wilhelmus Pigai kepada ANTARA di Timika, Senin mengatakan rencana pembentukan pansus Otsus Papua oleh DPD sangat positif mengingat selama ini pelaksanaan kebijakan Otsus di Papua yang sudah berjalan selama sembilan tahun belum pernah dievaluasi. “Bagi kami, hal ini sangat penting karena selama ini masyarakat Papua memberi penilaian bahwa kebijakan Otsus gagal,” kata Pigai.

Wakil rakyat dari Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) itu menegaskan

kebijakan Otsus Papua tidak bisa serta-merta dinilai gagal tanpa melalui sebuah evaluasi yang menyeluruh. Meski begitu, menurut Pigai, kebijakan Otsus Papua dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan orang asli Papua dalam penerapannya belum dilaksanakan sesuai amanat UU No 21 tahun 2001.

Sebagaimana informasi yang diterima, katanya, pansus Otsus yang dibentuk DPD akan menggelar forum diskusi terbatas masyarakat Papua di Jayapura untuk mengevaluasi Otsus. Menurut Pigai, evaluasi Otsus tidak bisa hanya sekedar dengan menggelar sebuah forum diskusi yang dihadiri oleh kalangan terbatas.

Agar hasil yang dicapai bisa maksimal, ia mengusulkan agar Pansus DPD mengundang seluruh komponen rakyat Papua dari 29 kabupaten/kota setempat termasuk dari Provinsi Papua Barat.

“Kami harapkan agar DPD mengundang semua unsur birokrat, DPRD, lembaga-lembaga adat, perguruan tinggi, tokoh gereja, pemuda, perempuan untuk terlibat dalam evaluasi Otsus sehingga hasil yang diperoleh bisa maksimal untuk kepentingan Papua ke depan,” pintanya.

Bila perlu, katanya, DPD mendesak Gubernur Papua Barnabas Suebu dan para bupati/walikota untuk turut memfasilitasi pertemuan dimaksud agar semua pihak bisa hadir. “Persoalan Otsus di Papua selama ini bukan pada tataran kebijakan, tetapi pada implementasinya. Selama sekian tahun uang yang mengalir ke Papua sudah belasan hingga puluhan triliun, rupiah tapi rakyat Papua tetap miskin,” jelas Pigai.

Tokoh masyarakat Mimika, Thomas Wanmang juga mendukung rencana melakukan evaluasi Otsus karena hingga saat ini rakyat di kampung-kampung di Papua belum sepenuhnya merasakan dampak dari kebijakan itu.”Kami tidak melihat ada perubahan yang berarti dalam kehidupan rakyat Papua selama era Otsus dan sebelum Otsus karena rakyat Papua tetap miskin dan tertinggal dalam berbagai aspek,” kata Thomas.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), John Ibo beberapa waktu lalu di Timika mengatakan lembaga yang dipimpinnya itu sangat mendukung rencana audit dana Otsus Papua yang sudah dikucurkan selama sembilan tahun sejak 2001.”Harus dilakukan. Seharusnya evaluasi dilakukan setiap tiga tahun, tapi kita sudah berjalan sembilan tahun belum pernah dievaluasi,” kata Ibo.

Ia menjelaskan, pada tahun 2005 Pemprov dan DPRP sudah merencanakan melakukan evaluasi Otsus namun urung terlaksana lantaran Pemerintah Pusat tidak hadir.Menurut Ibo, itu merupakan sebuah kerugian besar karena rakyat Papua tidak bisa mengetahui secara pasti apakah kebijakan itu benar-benar dilaksanakan secara baik atau tidak.[bel/ant]

Written by Bel/Ant/Papos
Tuesday, 14 December 2010 00:00

Warga Dukung Soal Evaluasi Otsus Papua

Timika [PAPOS] – Rencana Dewan Perwakilan Daerah (DPD) membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengevaluasi kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua mendapat dukungan positif dari warga Mimika.

Anggota Komisi B DPRD Mimika, Wilhelmus Pigai kepada wartawan di Timika, Senin mengatakan rencana pembentukan pansus Otsus Papua oleh DPD sangat positif mengingat selama ini pelaksanaan kebijakan Otsus di Papua yang sudah berjalan selama sembilan tahun belum pernah dievaluasi.

“Bagi kami, hal ini sangat penting karena selama ini masyarakat Papua memberi penilaian bahwa kebijakan Otsus gagal,” kata Pigai.

Wakil rakyat dari Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) itu menegaskan kebijakan Otsus Papua tidak bisa serta-merta dinilai gagal tanpa melalui sebuah evaluasi yang menyeluruh.

Meski begitu, menurut Pigai, kebijakan Otsus Papua dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan orang asli Papua dalam penerapannya belum dilaksanakan sesuai amanat UU No 21 tahun 2001.

Sebagaimana informasi yang diterima, katanya, pansus Otsus yang dibentuk DPD akan menggelar forum diskusi terbatas masyarakat Papua di Jayapura untuk mengevaluasi Otsus.

Menurut Pigai, evaluasi Otsus tidak bisa hanya sekedar dengan menggelar sebuah forum diskusi yang dihadiri oleh kalangan terbatas.

Agar hasil yang dicapai bisa maksimal, ia mengusulkan agar Pansus DPD mengundang seluruh komponen rakyat Papua dari 29 kabupaten/kota setempat termasuk dari Provinsi Papua Barat.

“Kami harapkan agar DPD mengundang semua unsur birokrat, DPRD, lembaga-lembaga adat, perguruan tinggi, tokoh gereja, pemuda, perempuan untuk terlibat dalam evaluasi Otsus sehingga hasil yang diperoleh bisa maksimal untuk kepentingan Papua ke depan,” pintanya.

Bila perlu, katanya, DPD mendesak Gubernur Papua Barnabas Suebu dan para bupati/walikota untuk turut memfasilitasi pertemuan dimaksud agar semua pihak bisa hadir.

“Persoalan Otsus di Papua selama ini bukan pada tataran kebijakan, tetapi pada implementasinya. Selama sekian tahun uang yang mengalir ke Papua sudah belasan hingga puluhan triliun, rupiah tapi rakyat Papua tetap miskin,” jelas Pigai.

Tokoh masyarakat Mimika, Thomas Wanmang juga mendukung rencana melakukan evaluasi Otsus karena hingga saat ini rakyat di kampung-kampung di Papua belum sepenuhnya merasakan dampak dari kebijakan itu.

“Kami tidak melihat ada perubahan yang berarti dalam kehidupan rakyat Papua selama era Otsus dan sebelum Otsus karena rakyat Papua tetap miskin dan tertinggal dalam berbagai aspek,” kata Thomas.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), John Ibo beberapa waktu lalu di Timika mengatakan lembaga yang dipimpinnya itu sangat mendukung rencana audit dana Otsus Papua yang sudah dikucurkan selama sembilan tahun sejak 2001.

“Harus dilakukan. Seharusnya evaluasi dilakukan setiap tiga tahun, tapi kita sudah berjalan sembilan tahun belum pernah dievaluasi,” kata Ibo.

Ia menjelaskan, pada tahun 2005 Pemprov dan DPRP sudah merencanakan melakukan evaluasi Otsus namun urung terlaksana lantaran Pemerintah Pusat tidak hadir.

Menurut Ibo, itu merupakan sebuah kerugian besar karena rakyat Papua tidak bisa mengetahui secara pasti apakah kebijakan itu benar-benar dilaksanakan secara baik atau tidak. [ant/agi]

Written by Ant/Agi/Papos
Tuesday, 14 December 2010 00:00

Pengibaran Bintang 14, Diwaspadai

JAYAPURA-Meski pergerakan kelompok pro kemerdekaan ‘Bangsa Melanesi’ selama ini sudah kurang terdengar lagi, namun pihak kepolisian Polda Papua tetap mewaspadai kemungkinan adanya gerekan-gerakan tidak terduga. Untuk itu, sehubungan hari ini, Selasa 14 Desember yang diklaim sebagai hari Kemerdekaan Bangsa Melanesia, pihak Polda Papua telah menginstruksikan ke seluruh jajarannya di Polres dan Polresta untuk menyiagakan pasukannya. Pihak Polda Papua berjanji tidak akan mentolerir pihak-pihak tertentu yang sengaja mengibarkan bendera bintang 14 atau bendera Melanesia di wilayah Papua, dengan tujuan memperingati hari kemerdekaan Bangsa Melanesia. Polda Papua menggerakan sebanyak 999 aparat keamanan, sedangkan masing masing Polres dan Polresta di seluruh Provinsi Papua dan Papua Barat menggerakan 2/3 aparat keamanan sebagai langkah antisipasi. Demikian Kabag Humas Polda Papua AKBP Wachyono mengatakan hal ini ketika dihubungi Bintang Papua via ponselnya semalam. Dia mengatakan, pihaknya melakukan operasi pengamanan dan razia seperti unjukrasa, pengibaran bendera Bintang 14 dan lain lain. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban agar masyarakat dapat melakukan aktivitasnya dengan aman dan lancar.

Pengamanan tersebut, katanya, dilakukan selama 4 hari sejak Minggu (12/12) hingga Selasa (14/12) khusus di Kota Jayapura, pihaknya menggerakan aparat keamanan di titik keramaian mulai dari Bhayangkara hingga sampai ke wilayah perbatasan Papua New Gui Nea (PNG) di Skouw Wutung, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura serta menjaga obyek obyek vital seperti Kantor Gubernur, Gedung DPRP dan lain lain. Sementara pantauan di Gedung DPRP, Jayapura kemarin tampak aparat keamanan dari Brimobda Papua berjaga jaga sejak Minggu (12/12) pukul 19.00 WIT.Seorang aparat keamanan yang ditemui Bintang Papua di Halaman DPRP, Senin (13/12) mengatakan, kemarin untuk mengantisipasi Hari Melanesia, maka pihaknya mendapat tugas melakukan penjagaan di seluruh titik mulai dari Bhayangkara sampai ke wilayah perbatasan Papua Nugini (PNG) di Skouw Wutung, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura.
Sementara itu, menjelang peringatan kemerdekaan bangsa Melanesia 14 Desember 2010, di Wilayah Keerom digelar patroli serta operasi gabungan TNI dan Polri. Demikian diungkapkan Kapolres Keerom, AKBP Bedjo PS saat ditemui di Kantor Bupati, Senin (14/12).

Menurutnya, Razia serta patroli dilakukan untuk menjadikan wilayah Keerom tetap aman dan kondusif. “Diharapkan juga masyarakat tetap tenang dan menjalankan aktifitas seperti biasanya, jangan mudah terovokasi terhadap orang yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.Potroli Gabungan ini dilakukan pada malam hari sampai pagi bersama pihak TNI atau Satgas yang sedang bertugas. “Kami akan lakukan Patroli Gabungan dengan sejumlah TNI yang ada di Wilayah Kabupaten Keerom,” ungkapnya.
Kapolres Kabupaten Jayapura, AKBP Matius Fakhiri kepada wartawan mengakui bila tidak ada pengamanan khusus yang dilakukan untuk mengantisipasi hari malenesia ( 14 Desember) “ Tidak ada pengamanan khusus, hanya saja kita tetap melakukan apel siaga juga menggelar patroli tetap, dalam dua hari terakhir ini, untuk mengantisipasi adanya gerakan-gerakan tidak terduga,” ungkapnya di hadapan wartawan ketika di temui di Mabes Polres Jayapura, kemarin( 13/12).

Diakui Matius, sekalipun ada siaga yang diberlakukan untuk 1 regu dari Brimob, untuk pengamanan di wilayah Sentani dan sekitarnya, akan tetapi pasukan brigadier mobil tersebut tetap bersiaga di markas besar Brimob sambil menunggu perintah lanjutan.Terkait izin untuk melakukan kegiatan pada hari ini ( 14 desember) diakui Martinus bila pihaknya belum menerima laporan permohonan izin untuk melakuakn kegiatan di wilayahnya. Diakuinya, bila situasi di Sentani dan sekitarnya menjelang tanggal 14 Desember aman terkendali.(mdc/cr-11/as/don/03)

DPRD Mimika Dukung Pansus Otsus Papua

TIMIKA [PAPOS]- Rencana Dewan Perwakilan Daerah (DPD) membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengevaluasi kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua mendapat dukungan positif dari warga Mimika.

Anggota Komisi B DPRD Mimika, Wilhelmus Pigai kepada ANTARA di Timika, Senin mengatakan rencana pembentukan pansus Otsus Papua oleh DPD sangat positif mengingat selama ini pelaksanaan kebijakan Otsus di Papua yang sudah berjalan selama sembilan tahun belum pernah dievaluasi. “Bagi kami, hal ini sangat penting karena selama ini masyarakat Papua memberi penilaian bahwa kebijakan Otsus gagal,” kata Pigai.

Wakil rakyat dari Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) itu menegaskan

kebijakan Otsus Papua tidak bisa serta-merta dinilai gagal tanpa melalui sebuah evaluasi yang menyeluruh. Meski begitu, menurut Pigai, kebijakan Otsus Papua dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan orang asli Papua dalam penerapannya belum dilaksanakan sesuai amanat UU No 21 tahun 2001.

Sebagaimana informasi yang diterima, katanya, pansus Otsus yang dibentuk DPD akan menggelar forum diskusi terbatas masyarakat Papua di Jayapura untuk mengevaluasi Otsus. Menurut Pigai, evaluasi Otsus tidak bisa hanya sekedar dengan menggelar sebuah forum diskusi yang dihadiri oleh kalangan terbatas.

Agar hasil yang dicapai bisa maksimal, ia mengusulkan agar Pansus DPD mengundang seluruh komponen rakyat Papua dari 29 kabupaten/kota setempat termasuk dari Provinsi Papua Barat.

“Kami harapkan agar DPD mengundang semua unsur birokrat, DPRD, lembaga-lembaga adat, perguruan tinggi, tokoh gereja, pemuda, perempuan untuk terlibat dalam evaluasi Otsus sehingga hasil yang diperoleh bisa maksimal untuk kepentingan Papua ke depan,” pintanya.

Bila perlu, katanya, DPD mendesak Gubernur Papua Barnabas Suebu dan para bupati/walikota untuk turut memfasilitasi pertemuan dimaksud agar semua pihak bisa hadir. “Persoalan Otsus di Papua selama ini bukan pada tataran kebijakan, tetapi pada implementasinya. Selama sekian tahun uang yang mengalir ke Papua sudah belasan hingga puluhan triliun, rupiah tapi rakyat Papua tetap miskin,” jelas Pigai.

Tokoh masyarakat Mimika, Thomas Wanmang juga mendukung rencana melakukan evaluasi Otsus karena hingga saat ini rakyat di kampung-kampung di Papua belum sepenuhnya merasakan dampak dari kebijakan itu.”Kami tidak melihat ada perubahan yang berarti dalam kehidupan rakyat Papua selama era Otsus dan sebelum Otsus karena rakyat Papua tetap miskin dan tertinggal dalam berbagai aspek,” kata Thomas.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), John Ibo beberapa waktu lalu di Timika mengatakan lembaga yang dipimpinnya itu sangat mendukung rencana audit dana Otsus Papua yang sudah dikucurkan selama sembilan tahun sejak 2001.”Harus dilakukan. Seharusnya evaluasi dilakukan setiap tiga tahun, tapi kita sudah berjalan sembilan tahun belum pernah dievaluasi,” kata Ibo.

Ia menjelaskan, pada tahun 2005 Pemprov dan DPRP sudah merencanakan melakukan evaluasi Otsus namun urung terlaksana lantaran Pemerintah Pusat tidak hadir.Menurut Ibo, itu merupakan sebuah kerugian besar karena rakyat Papua tidak bisa mengetahui secara pasti apakah kebijakan itu benar-benar dilaksanakan secara baik atau tidak.[bel/ant]

Written by Bel/Ant/Papos
Tuesday, 14 December 2010 00:00

Soal Penyerangan Markas TPN/OPM

JAYAPURA [PAPOS] – Panglima Kodam XVII/Cenderwasih, Brigjen TNI Erfi Triassunu menyikapi serius pernyataan Wakil Komnas HAM Papua, Matius Murib terkait masalah penyerangan yang dilakukan anggota TNI/Polri di Markas TPN/OPM Yugum, Distrik Bolakme, kabupaten Jayawijaya pada tanggal 1 Desember 2010 lalu.

Untuk menyelidiki hal itu, Pangdam XVII/Cenderawasih akan mengirimkan timnya untuk melakukan investigasi apakah benar kejadian seperti yang disampaikan Wakil Komnas HAM Papua itu benar terjadi disana.

Pangdam, Erfi Triassunu menjelaskan, untuk mengetahui kebenaran dari informasi itu pihaknya menugaskan orang-orang khusus dari Kodam XVII/Cenderawasih untuk melakukan investigasi terhadap kasus yang disebutkan, sehingga dalam mengambil kebijakan pihaknya tidak salah dan harus didukung dengan bukti –bukti, fakta dan infomasi yang mendukung tentang kejadian di Puncak Jaya tersebut.

“ Tim yang akan diturunkan baru di berangkatkan tadi pagi ( Rabu (8/12) kemarin-Red) dan merupakan orang-orang tertentu yang menajdi kepercayaan khusus,” ujar Pangdam.

Di tegaskan, bila dari hasil investigasi terbukti ada prajuritnya melakukan kekerasan, maka pihaknya tidak main-main untuk melakukan tindak an tegas dengan memproses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Ketika ditanya berapa lama Tim yang di turunkan ke Puncak Jaya untuk melakukan Investigasi, Pangdam mengatakan , semakin lama makin baik dan untuk waktu telah di tetapkan 3 hari.

“ Saya berikan target kepada mereka selama 3 hari dan sudah mendapatkan informasi A1, namun tidak sampai disitu kita butuh data yang akurat,” tukasnya.

Lebih ajuh Pangdam Erfi Triassunu mengatakan, tentu saja dalam kasus kekerasan yang di duga dilakukan oleh prajurit TNI di Kabupaten Puncak Jaya ini belum bisa dipastikan benar, karena masih menggunakan praduga tak bersalah. Namun kalau memang terbukti anggota melakukan perbuatan itu sebagaimana hasil investigasi tim, maka akan diproses di Pengadilan Militer.

Untuk diketahui dalam siaran pers Komnas HAM Papua menyebutkan, bahwa teerjadi insiden dalam penyerangan anggota TNI/Polri ke markas TPN/OPM Yugum, Distrik Bolakme, Puncak Jaya pada tanggal 1 Desember 2010 sekitra pukul 13.00 WIT, mereka menembak Atili Wenda (35), Melianus Tabuni (46), korban luka-luka saat itu dibawa berobat di rumah sakit Bandua, Distrik Bolakme. Sementara itu pihak perwakilan keluarga korban tanggal 2 Desember 2010 pukul 11.00 Wit telah mengadu ke Komnas HAM Papua.

Untuk itu Komnas HAM Papua minta supaya aparat TNI-Polri tidak melakukan operasi dengan cara siksa dan menembaki warga sipil, tetapi dengan cara persuasive dengan tetap mengedepankan standard an prinsip HAM di Tanah Papua.

Sementara itu disinggung saol pembakaran Rumah Dinas milik Anggota Ajendam XVII/Cenderwasih di Buncen IV Angkasa, Pangdam mengungkapkan bahwa kasus itu masih terus diselidiki dan pencarian siapa pelaku pembakaran rumah milik anggota tersebut. “ Yang jelas yang melakukan pembakaran rumah ini adalah orang-orang yang ingin mengacaukan situasi dan bukan dari kelompok Matius Wenda,” ujar Pangdam.

Pangdam menegaskan bahwa, diketahui bahwa yang melakukan pembakaran rumah ini adalah orang yang tidak bersekolah karena ada tulisan yang di tempel di sekitar rumah adalah tulisan acakan yang tidak jelas. “yang jelas kita masih terus melakukan pencarian terhadap pelaku tersebut,”tegasnya Pangdam. [loy]

 

Written by Loy/Papos  
Thursday, 09 December 2010 00:00

Antisipasi Hari Melanesia

AYAPURA [PAPOS]– Polda Papua dan seluruh jajaran Polres di Provinsi Papua dan Papua Barat melakukan pengamanan antisipasi terkait dengan perayaan hari Melanesia yang jatuh pada hari ini, Selasa (14/12). Dimana seperti masa-masa lalu pada 14 Desember, sekelompok kecil masyarakat melakukan pengibaran bendera bintang empat belas.

Untuk Hari ini, Selasa (14/12) Polda dan seluruh Polres melakukan antisipasi gerakan kelompok masyarakat Melanesia tersebut dengan menurunkan personil sebanyak 999 personil dari Satgas Polda Papua, untuk menghindari adanya gerakan sekelompok orang untuk melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan NKRI.

Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kobes Pol, Wachyono kepada Papua Pos mengatakan, meskipun tidak ada warga yang mengajukan surat perberitahuan ke Polisi untuk melakukan aksi pada peringatan hari Melanesia tanggal 14 Desember ini, namun pihak kepolisian daerah Papua tetap melakukan antisipasi, apakah kemungkinan ada gerakan pengibaran bendera bintang 14 atau aksi demo, maka Polisi akan membubarkan secara paksa.

“ Polda Papua sudah siap melakukan pengamanan diwilayah yang dianggap rawan,” ujar Kabid Humas Polda Papua saat dikonfirmasi Papua Pos, Senin (13/12) kemarin.

Lebih jauh ditegaskan, Jajaran kepolisian akan melakukan patroli di setiap titik yang dianggap rawan serta melakukan operasi rutin untuk menghindari adanya orang yang membawa senjata tajam, bahan peledak dan barang bawaan yang membahayakan diri termasuk narkoba.

Operasi ini juga terkait dalam pengamanan masyarakat menjelang perayaan natal.

Kabid Humas menuturkan, selain melakukan patrol di setia titik rawan baik dari skla kecil maupun skala besar, pihaknya juga akan melakukan pengamanan di Kantor Gubernur, Kantor DPRP, termasuk di daerah Jayapura sampai pada daearah perbatasan RI-PNG di Skouw.

Lanjutnya, dengan anggota yang disiagakan ini melakukan pencegahan adanya pelanggaran-pelanggaran bagi kelompok-kelompok tertentu atau yang ingin mengacaukan situasi keamanan. “ Kalau memang ditemukan pelanggaran yang melawan hukum, maka kita akan melakukan penegakkan hukum,” tegas Kabid Humas.

Selain melakukan antisipasi diwilayah Kota Jayapura, Polda Papua juga mengistruksikan kepada semua jajaran Polres di Polda Papua dan papua Barat untuk melakukan persiapan anggota dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya tindakan masyarakat yang melakukan kegiatan peringatan Hari Melanesia.

“Semua Polres diinstrusikan melakukan pengamanan dan meurunkan 2/3 kekuatan pasukan,” ujar Kabid Humas.

Ketika ditanya, apa tindakan bila ada oknum-oknum yang melakukan pelanggaran atau anarkhis saat perayaan hari Melanesia ini, Kabid Humas mengatakan, kalau ada pelanggara maka ditindak sesuai dengan hukum serta melakukan penangkapan dan memproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Polisi tidak pernah kompromi dengan orang-orang yang melakukan anarkis dan pengacau keamanan, tandasnya.[loy]

BEM Uncen Serukan Tangkap ‘Separatis Berdasi’

JAYAPURA [PAPOS]- Tangkap separatis berdasi, itulah tulisan pada spanduk yang akan dibentangkan oleh Badan Esekutif Mahasiswa (BEM) Uncen dalam aksi demo damai di kantor DPRP dalam rangka memperingati hari anti korupsi se-dunia Kamis (9/12) hari ini.

Mahasiswa Uncen bersama Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Papua Anti Korupsi akan mendatangi kantor DPRP untuk menyampaikan aspirasi tentang penanganan kasus kerupsi di Papua. Aksi demo damai tersebut di koordinir oleh Ketua Bem Fakultas Hukum, Thomas Syufri dan Ketua Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Papua anti Korupsi Kaleb Woisiri.

Kepada wartawan di Seketariat BEM Uncen, Rabu (8/12) kemarin, Thomas Syufri selaku koordinator aksi mengatakan, aksi yang dilakukan oleh mahasiswa Uncen dan Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Papua anti Korupsi, mengingat pada tanggal (9/12) hari ini, merupakan hari anti korupsi se-dunia.

Sebagai kaum intelettual dan sebagai fungsi kontrol pembangunan di Papua mahasiswa Papua menilai kasus korupsi semakin merajalela di Papua, namun upaya untuk memberantas kasus korupsi sangat minim. Hal tersebut membuat kami mahasiswa di Papua tergerak hati untuk menyeruhkan kepada pemerintah maupun penegak hukum agar serius dalam penangan kasus korupsi di Papua, tindakan mahasiswa untuk mengingatkan pemerintah dan penegak hukum melalui aksi demo damai yang dilakukan hari ini. Mahasiswa akan memintah DPRP selaku wakil rakyat di Papua untuk mendesak pemerintah dan penegak hukum mengusut seluruh kasus korupsi di Papua yang belum di usut.

“Mereka adalah separatis berdasi yang duduk di kursi empuk, makan uang rakyat sehingga rakyat menderita,” ujar Thomas Syufri.

Sementara itu Ketua Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Papua Anti Korupsi Kaleb Woisiri mengatakan, beberapa kasus korupsi yang data-data sudah muncul seperti kasus Hatari dan kasus Jhon Ibo namun tiba-tiba langsung tenggelam, untuk itu kami mahasiswa Papua dalam aksi hari ini, meminta DPRP mendesak penegak hukum menuntaskan kasus korupsi di Papua yang sudah nyata di mata.

Kata Wasiri, mahasiswa telah menyiapkan pokok pikiran untuk disampaikan kepada DPRP untuk ditindak lanjuti kepada pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Gubernur serta Polda Papua untuk serius menangani kasus korupsi.[eka]

Written by Eka/Papos
Thursday, 09 December 2010 00:00

LMA Minta Bagian Dana Otsus Rp10 Triliun

Linus Kogoya,S.Th, M.Hum
JAYAPURA [PAPOS]- Lembaga Masyarakat Adat (LMA) meminta bagian dari dana Otsus sebesar Rp.10 Triliun. Permintaan ini sebagai dukungan LMA terhadap pelaksaan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua lewat Undang-undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 yang tinggal waktu 16 tahun lagi.

Hal itu diungkapkan Linus Kogoya,S.Th, M.Hum selaku Ketua Lembaga Musyawarah Adat (LMA)Papua terpilih pada Musyawarah Daerah LMA yang di selenggarakan oleh Biro Pemerintahan Kampung Setda Provinsi Papua, di Balai Latihan Koperasi Jayapura, Rabu (9/12) kemarin.

Menurut Linus Kogoya, dalam proses perjalanannya Otonomi khusus Papua selama ini belum memberikan dampak yang berarti terhadap lembaga-lembaga adat yang ada di Tanah Papua. Lembaga adat di Papua tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan di Papua. Bahkan tua-tua adat, para pejuang PEPERA tidak pernah diperhatikan kesejahteraannya, sehingga mereka hidup dalam kesengsaraan. Keluhan tentang kesejahteraan mereka itu sampai dibayar dengan air mata, untuk itu Lembaga Masyarakat Adat akan memperjuangkan kesejahteraan mereka melalui pembagaina dana Otsus.

Lebih jauh Linus mengatakan, sejak Maret 2010 lalu dia telah memperjuangkan hak-hak tersebut dengan cara meminta Musda harus dilaksanakan, tujuannya agar dapat membangun dan meningkatkan Lembaga Adat dengan pemerintah serta berbagai pihak.

Sebelum Musda dilaksanakan, dia juga telah membuat program antara lain program jangka panjang, program jangka menengah dan program jangka pendek.

Dalam program jangka pendek di Tahun 2011 mendatang tambah Linus, dirinya telah membuat satu komitmen bahwa pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Provinsi harus memberikan fasilitas kepada para ketua LMA baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Fasilitas dimaksud yaitu penyediaan kendaraan roda empat serta pemberian gaji yang sama seperti gaji para anggota dewan perwakilan rakyat, tak hanya itu untuk peralatan kerja para pengurus LMA harus dilengkapi dengan komputer.

Selain fasilitas tersebut diatas, Linus Kogoya kembali menegaskan akan mengusulkan segera dibuat kesepakatan dengan PT.Freeport Indonesia untuk pembangunan jalan antar Kabupaten. ”Dalam waktu dekat ini penandatangan MOU harus segera dilaksanakan terkait pembangunan jalan antar Kabupaten di Papua,” tandasnya.

Dikatakan, Program LMA selanjutnya yaitu tentang usulan dana Otsus dari pemerintah pusat sebesar Rp10 triliun Rupiah kepada Lembaga-lembaga adat yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat, sebab LMA yang ada ini mau membangun daerah ini.

“ Permintaan dana Otsus ini, sesuai dengan tema Musda yaitu mandirilah bangsaku menuju Papua Baru, oleh sebab itu LMA meminta dana sebesar itu agar dapat membangun daerah ini menuju Papua Baru,” ujar Linus Kogoya.[cr-59]

Written by Cr-59/Papos
Thursday, 09 December 2010 00:00

Up ↑

Wantok Coffee

Melanesia Single Origin Coffee

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny