Diduga Lindungi OPM, Rumah Warga Digeledah TNI

JAYAPURA – Satu kompi aparat TNI dari Kostrad 330, dini hari tadi, menggeledah rumah salah satu warga kampung Workwana, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Kota Jayapura, Papua.

Penggeladahan rumah milik Lukas Menigir ini dilakukan karena warga Kabupaten Keerom tersebut dilaporkan melindungi salah satu dari anggota DNPB (Dalam negeri Papua Barat) atau yang lebih dikenal dengan sebutan TPN/OPM yaitu Lambert Pekikir.

Namun, penggeledahan yang berlangsung selama kurang lebih satu jam, mulai pukul 04.30 sampai pukul 05.30 WIT ini sama sekali tak membuahkan hasil.

Karena sebetulnya, Lambert Pekikir yang tak lain adalah Panglima TPN/OPM wilayah Kabupaten Keerom, tak berada di rumah Lukas Menigir seperti yang dilaporkan selama ini.

Tak ada kerusakan yang dilakukan aparat pasca-penggeledahan tersebut, namun warga sekitar mengaku trauma dengan penggeledahan yang dianggap semena-mena itu.

“Kita minta untuk diberikan jaminan perlindungan keamanan, karena sebagai warga kita merasa terancam dengan kecurigaan para aparat, “ ujar Lukas di Jayapura, Jumat (26/11/2010).

Sementara itu, pihak TNI belum mau memberikan keterangan kepada media terkait dengan penggeledahan tersebut. (teb)

Jum’at, 26 November 2010 – 15:05 wib
Nurlina Umasugi – Okezone

Cari Tokoh OPM, TNI Geledah Rumah Warga

Jayapura—Dini hari (26/11), Warga di sekitar Kampung Workwana Arso, dikejutkan dengan aksi dari Satgas 303 Kostrad yang menggledah tiga rumah warga di tengah malam.

Aksi pengeledahan itu diduga untuk menangkap Lamber Pekikir, salah satu tokoh OPM yang beroperasi di wilayah perbatasan Arso.

Dari data yang dihimpun Bintang Papua melalui sumber terpercaya, sekitar pukul 01.00 Wit puluhan anggota TNI dari Satgas 303 Kostrad, mendatangi kediaman Randukir salah satu warga yang bermukim di kampung workwana.

Para satgas tersebut meminta Randukir untuk menunjukkan alamat Kepala Kampung Workwana, satu keluarga pun digiring anggota untuk menunjukkan kediaman kepala kampung.

Sesampainya di alamat yang dituju, ternyata disana telah ada belasan anggota yang sudah mengepung rumah kepala kampung yang saat itu tidak berada di kediamannya, aksi satgas di tengah keheningan malam, menarik perhatian tetangga di sekitaran kediaman kepala kampung. “Tengah malam mereka gedor-gedor pintu rumah, sambil berteriak dan membuat kegaduhan, lalu istri dan anak kepala kampung keluar rumah, trus bilang kalau kepala kampung tidak di rumah, ada tidur dibalai kampung, mereka tidak percaya, lalu masuk di rumah geledah cari paksa kepala kampung, setelah itu paksa kami lagi minta diantar ketemu kepala kampung, yang saat itu lagi tidur dibalai kampung,” ujar sumber kepada Bintang Papua melalui telp selularnya sembari meminat agar namanya tidak dikorankan.

Pukul 03.30 Wit, satgas menggiring dua keluarga untuk diantar ke kepala kampung yag saat itu tengah beristirahat di balai kampung Workwana,setelah berhasil menemui kepala kampung, satgas meminta diantar kekediaman mertua Lamber Pekikir.

“ Mereka datang kasi bangun saya, minta di kasi tunjuk rumah Lamber Pekiki, tapi saya bilang cuma ada rumah mertuanya saja, jam 04.00 Wit, mereka paksa saya juga yang lainnya untuk antar lagi ke rumah Lukas (Mertua Lamber),” ungkap kepala kampung Gasper Tafor yang merasa tidak dihargai dengan baik oleh apatar satgas 303 Kostrad.

Sesampai di kediaman Lukas ( mertua lamber), anggota satgas kembali membuat kericuhan, sekalipun sudah diterangkan kepada anggota bila Lamber sudah lama tidak tinggal di rumah mertuanya, namun anggota kostrad itu tetap ngotot dan memaksa masuk. Dengan paksa, anggota mendobrak pintu kamar dimana saat itu istri lamber tengah tertidur.

Karena tidak menemukan Lmber dalam kamar, anggota menggeledah lemari pakaian dan merobek kelambu juga lemari plastic milik istir Lamber.

Sementara itu Juru Bicara Kodam XVII Cenderawasih, Papua, Letkol Czi Harry Priyatna ketika dikonfirmasi wartawan mengatakan, pengepungan rumah dilakukan berdasarkan laporan dari warga, bahwa aktivis kelompok bersenjata sedang berada di rumah itu.

Lantas dilakukan penggeledahan. ‘’Kami melakukan penggeledahan, setelah mendapat info dari warga, bahwa Lambertus Pekikir dan pengikutnya sedang berada di rumah warga yang ternyata belakang diketahui rumah mertuanya. Tentu, karena ia adalah aktivis kelompok bersenjata, kita langsung menindaklanjuti laporan tersebut,’’ katanya sebagaimana dilansir media online vivanews.com.

Menurut Harry, proses penggeledahan dilakukan sesuai prosedur dengan terlebih dulu melapor kepada kepala kampung setempat.

Ia juga membantah bila yang melakukan penggeledahan sebanyak 1 kompi. ‘’Anggota yang menggeledah hanya yang sedang berpatroli,’’ katanya.

Intensitas razia dan sejenisnya di wilayah Papua kemungkinan akan terus meningkat terutama menjelang 1 Desember, yang diyakini sebagai hari ulang tahun kemerdekaan Bangsa Papua Barat.(as/don/don)
http://www.bintangpapua.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8868%3Acari-tokoh-opm-tni-geledah-rumah-warga&catid=25%3Aheadline&Itemid=96

SECRET FILE SHOW KOPASSUS (SPECIAL FORCES COMMAND)

Breaking News: Secret Files Show Kopassus, Indonesia’s Special Forces, Targets Papuan Churches, Civilians. Documents Leak from Notorious US-Backed Unit as Obama Lands in Indonesia.

By Allan Nairn

Secret documents have leaked from inside Kopassus, Indonesia’s red berets, which say that Indonesia’s US-backed security forces engage in “murder [and] abduction” and show that Kopassus targets churches in West Papua and defines civilian dissidents as the “enemy.”

The documents include a Kopassus enemies list headed by Papua’s top Baptist minister and describe a covert network of surveillance, infiltration and disruption of Papuan institutions

The disclosure comes as US President Barack Obama is touching down in Indonesia. His administration recently announced the restoration of US aid to Kopassus.

Kopassus is the most notorious unit of Indonesia’s armed forces, TNI, which along with POLRI, the national police, have killed civilians by the hundreds of thousands.

The leaked cache of secret Kopassus documents includes operational, intelligence and field reports as well as personnel records which list the names and details of Kopassus “agents.”

The documents are classified “SECRET” (“RAHASIA”) and include extensive background reports on Kopassus civilian targets — reports that are apparently of uneven accuracy.

The authenticity of the documents has been verified by Kopassus personnel who have seen them and by external evidence regarding the authors and the internal characteristics of the documents.

Some of the Kopassus documents will be released in the days to come, in part via this website.

Those being released with this article are about West Papua, where tens of thousands of civilians have been murdered and where Kopassus is most active. Jakarta has attempted to largely seal off Papua to visits by non-approved outsiders.

Those being released with this article are about West Papua, where tens of thousands of civilians have been murdered and where Kopassus is most active. Jakarta has attempted to largely seal off Papua to visits by non-approved outsiders.

A detailed 25-page secret report by a Kopassus task force in Kotaraja, Papua defines Kopassus’ number-one “enemy” as unarmed civilians. It calls them the “separatist political movement” “GSP/P, ” lists what they say are the top 15 leaders and discusses the “enemy order of battle.”

All of those listed are civilians, starting with the head of the Baptist Synod of Papua. The others include evangelical ministers, activists, traditional leaders, legislators, students and intellectuals as well as local establishment figures and the head of the Papua Muslim Youth organization.

The secret Kopassus study says that in their 400,000 – person area of operations the civilians they target as being political are “much more dangerous than” any armed opposition since the armed groups “hardly do anything” but the civilians — with popular support — have “reached the outside world” with their “obsession” with “merdeka” (independence/ freedom) and persist in “propagating the issue of severe human rights violations in Papua,” ie. “murders and abductions that are done by the security forces.”

(See SATGAS BAN – 5 KOPASSUS, LAPORAN TRIWULAN I POS KOTARAJA, DANPOS NUR WAHYUDI, LETTU INF, AGUSTUS 2007, p. 8, 12, 9, 6, 5, )

The Kopassus document cited above is embedded below, followed by supplementary field reports.

http://www.allannairn.com/2010/11/breaking-news-secret-files-show.html

Diposkan oleh Yalimeck di 11.15

15 Aktifis Papua Akan Minta Perlindungan ke PBB

Merasa Terancam Akibat Sering Mendapat Teror

Selpius BobiiJayapura—Masih membekas dalam benak kita, peristiwa sembilan tahun yang lalu, saat salah satu aktifis Papua, Alm.Theys Eluay ditemukan meninggal setelah dinyatakan hilang satu hari sebelumnya.

Kiranya peristiwa itu, sulit terlupakan dan menjadi bayang-bayang yang akan terus menghantui para aktifis Papua, yang tidak berhenti menyuarakan keadilan dan kebenaran di Tanah Papua.

Bahkan belum lama ini, kembali mencuat di permukaan adanya dokument intelkam yang bocor, dan menjadi topik hangat karena telah menyebar melalui dunia maya,  dimana dari puluhan  lembar dokumant tersebut salah satunya mengisi,  15 nama tokoh aktifis Papua yang menjadi target sasaran operasi intelkam/Kopassus.

Sejak saat itu, satu demi satu para Aktifis mulai mene­rima terror dan intimidasi lainnya. Pernyataan itu seperti diungkapkan Selpius Bobii, salah satu Aktifis Papua yang juga merupakan satu dari tokoh aktifis dari golongan pemuda yang menjadi incaran.

Karena itu, dirinya beserta 15 Aktifis Pa­pua yang menjadi target sasaran akan segera meminta perlindungan kepada Komisi HAM PBB dan Pengiat HAM Internasional.

“ Kami beserta orang tua lainnya, akan segera meminta perlindungan pada Komnas Ham Internasional, juga PBB untuk dapat melindungi 15 tokoh Aktifis Papua yang kini menjadi sasaran target operasi,” ungkapnya.

Ketika disingung mengenai perlindungan aparat keamanan di Indonesia (TNI/Polri) selaku penegak hukum di tanah Air, Selpius justru menyangsikan.

Ia mengatakan, meminta perlindungan kepada kedua aparat keamanan tersebut merupakan pekerjaan yang sia-sia, karena menurutnya, aparat kepolisian maupun TNI/AD tidak mungkin dapat memberikan perlindu­ngan kepada 15 tokoh aktifis Papua, karena selama kasus pembunuhan tokoh utama Aktifis Papua sembilan tahun yang lalu justru adalah aparat dari TNI/AD ( kopa­s­sus  sebagaimana yang sidah disidangkan)

Selpius dan juga ke 14 tokoh aktifis lainnya merasa diri bukan teroris yang harus diintimidasi, diincar dan dibunuh. Karena apa yang diperjuangkannya hanya lah meminta keadilan dan kebenaran di atas tanah Papua.

Dan selama ini perjuangan mereka pun dengan jalan yang damai.

“ Kami inikan bukan teroris, kenapa menjadi incaran untuk dibunuh.

Apa yang kami lakukan hanya memperjaungkan keadilan dan kebenaran, dan semua itu kami lakukan dengan jalan yang damai,” lanjutnya.

Untuk diketahui, ke 15 aktivias yang mengaku menjadi target operasi, salah satunya adalah,Sokretes Sofian Nyoman,  Dr Beny Giay, Forkorus Yaboisembut, Agus Aulua dan terdapat dua tokoh pemuda lainnya selain Selpius Bobii, yaitu Markus Haluq, dan Bukthar Tabuni. (as/don)

Rabu, 24 November 2010 16:00

Rahabilitasi, Stigma Separatis Bagi Mahasiswa Papua

Komisi E DPRP ketika menyampaikan keterangan kepada wartawan di Multi Grosir Tanah Hitam, Distrik Abepura, Jayapura, Sabtu (30/10). JAYAPURA—Adanya insiden penggeledaan Asrama Mahasiswa Kamasan VII milik Pemprov Papua di Kabupaten Tondano, Sulawesi Utara beberapa waktu lalu oleh Satpol PP dan Polisi setempat, mendepat reaksi dari kalangan DPRP. Intinya mereka mendesak Gubernur provinsi Papua untuk segera mengklarifikasi stigama separatis yang dialamatkan kepada mahasiswa Papua.

Untuk diketahui, penggeledaan ini dilakukan dengan dalil menggelar sweeping Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pasalnya, Satpol PP Kabupaten Tondano dan Polisi setempat tanpa prosedur masuk ke dalam asrama Kamasan VII di Tondano dan mengacak ngajak asrama mahasiswa Papua tersebut.

Alasannya, Satpol PP Kabupaten Tondano dan Polisi ingin melakukan razia KTP. Namun demikian, mahasiswa mahasiswa tersebut bukan hanya dirazia KPT tapi juga mengutak atik dan mengambil pisau dapur, laptop, perlengakapan tempat tidur dan lain lain. Mereka juga mencap mahasiswa mahasiswi tersebut sebagai separatis.

“Mahasiswa mahasiswa Papua di Tondano diperlakukan secara tak wajar. Mereka kini dalam keadaan trauma. Mereka mau jalan keluar kemana mana sedikit sulit karena sudah dicap sebagai separatis dan mau pergi kuliah saja masih ketakutan. Semua punya keinginan untuk pulang ke Papua karena diperlakukan seperti itu,” tukas anggota Komisi E DPRP masing masing Ananias Pigai SSos, Kenius Kogoya SP, H Maddu Mallu SE serta Kamasan Jack Komboy ketika menjelaskan kepada wartawan di Multi Grosir Tanah Hitam, Distrik Abepura, Jayapura, Sabtu (30/10).

Insiden ini terungkap setelah Tim I Komisi E DPRP terdiri dari Ananias Pigai SSos, Kenius Kogoya SP dan Kamasan Jack Komboy ketika melakukan kunjungan kerja ke Asrama mahasiswa Kamasan VII di Tondano.

Menurut Ananias, pihaknya menghimbau agar Pemprov Papua dalam hal ini gubernur bersama sama Pemprov Sulut merehabilitasi nama baik mahasaiswa Papua yang terlanjur dicap separatis. “Kami minta gubernur segera mengklarifikasi dan meluruskan persoalan ini karena ini sangat mengganggu kenyamanan dan aktivitas perkuliahan mahasiswa.

Kenius Kogoya SP mengatakan, pihaknya mengharapkan Pemprov Papua dalam hal ini gubernur dan SKPD- SKPD terkait dapat meninjau langsung situasi mahasiswa di sana dengan asramanya yang diutak atik Pol PP bersama polisi yang ada disana itu segera mereka harus mengklarifikasi. Pasalnya, mahasiswa mahsiswa Papua diperlakukan tak sewenang wenang oleh Pemda setempat.

Pasalnya, ungkapnya, mahasiswa Papua khususnya di Tondano dicap sebagai separatis dan masuk kedalam Asrama itu dan mengutak atik barang barang penghuninya. Padahal tak ada dasar untuk mengatakan bahwa mahasiswa mahasiswa Papua adalah separatis.

“Adik adik semua sudah tak tenang lagi untuk melakukan kegiatan perkuliahan.Adik adik disebut sebagai separatis itu dasarnya apa. Kita ini sama anak bangsa. Masa mahasiswa Papua yang kuliah di Manado dianggap separatis. Kami sangat tak setuju dengan stigma yang diberikan kepada anak anak Papua yang kuliah disana.

Masih kata Kenius, terkait dengan KTP. Alasan Satpol PP dan Polisi setempat bahwa mereka memeriksa KTP mahasiswa yang kuliah di Tondano. Para mahasiswa itu selam 2 tiga tahun kuliah bahkan ada yang 4 tahun tapi KPT yang mereka urus tak pernah diurus dan dikasih oleh pemerintah daerah. Bahkan KTP ini dijadikan alasan untuk menginterogasi mahasiswa.
“Kami minta supaya pemprov Sulut juga secara bijaksana untuk menerima mahasiswa Papua disana juga sebagai bagian warga negara. Jangan menganggap orang Papua itu bukan warga dari republik ini. Kenapa mereka bisa menjadikan KTP sebagai suatu alasana untuk pergi menginterogasi adik adik mahasiswa disana dengan mengecap sebagai separatis dan lai lain.
“Kami harapkan secepatnya karena adik adik mahasiswa ini sudah sangat trauma. Ada momen dimana pemerintah Sulut dan juga Papua untuk duduk sama sama untuk membicarakan, mengklarifikasi dan luruskan semua persoalan adik adik mahasiswa yang ada disana,” ungkapnya.

Ananias Pigai, berkaitan dengan hal tereebut pihaknya telah mengunjungi ke Surabaya dan Yogyakarta dan waktu kami wawancarai para mahasiswa saling telpon dan saling menjaga jangan sampai masalah ini tersebar. Hal ini lebih baik dari awal secepatnya ditangani masalah oleh Pemprov Papua dan Pemprov Sulut dan mesti ada kerjasama antara Pangdam dan Kapolda supaya masalah ini segera diselesaikan dan tak tersebar di Asrama mahasiswa di kota studi yang lain seperti Makassar, Bandung dan lain lain.

Kamasan Jack Komboy, pihaknya hanya mengetahui keberadaan mahasiswa mahasiswa di Tondano hanya untuk melakukan studi tak untuk kegiatan lain. Mereka mengaku jalan kemana saja orang sudah melihat mereka sebagai separatis bukan lagi sebagai mahasiswa. “Setelah kami pulang ke Jayapura mahasiswa Papua di Tondano menelpon lagi bapak Pol PP datang lagi masuk ke asrama kami ada mengambil lap top,” katanya. (mdc)

Peradilan Militer Berikan Putusan Ringan

JUBI — Pro dan kontra terhadap pengadilan terhadap para pelaku pelanggaran HAM termasuk kekerasan di Papua biasanya memberikan putusan ringan dan para pelaku bisa diberi label pahlawan.“Kami sudah prediksi mereka akan diberi hukuman yang ringan. Persidangan ini sama dengan sidang militer kasus pembunuhan tokoh Papua, Theys Hiyo Eluay. Kami tidak kaget dengan putusan ringan itu karena para terdakwa akan jadi pahlawan,” kata Wakil Ketua Komnas HAM Papua di Jayapura, Matius Murib kepada JUBI, pekan lalu.

Lebih lanjut urai Murib, Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Papua di Jayapura, empat terdakwa yang terlibat dalam kasus video penganiayaan dan kekerasan terhadap warga di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, akan naik pangkat dan jadi pahlawan setelah disidang dan menjalani hukuman. Murib berani mengatakan karena sesuai dengan pengalaman terdahulu, para pelaku pembunuhan terhadap Almarhum Theys Eluay sejak itu diberi hukuman ringan. Seusai menajalani hukuman pangkatnya dinaikan.

Empat terdakwa yang melakukan penganiayaan dan kekerasan terhadap warga di Tingginambut juga akan mengalami hal yang sama yakni naik pangkat setelah menjalani hukuman. Bagi dia, pihak TNI menilai kasus tersebut tidak melanggar Hak Asasi Manusia dan sama sekali tak ada hubungannya. “Mereka menilai masalah ini bukan kasus pelanggaran HAM tetapi merupakan masalah internal TNI yakni tak menjalankan perintah yang diturunkan oleh pucuk pimpinan. Padahal jelas-jelas sudah melanggar HAM.”

Lanjut Murib, pihaknya tak bisa berbuat banyak karena wilayah tersebut bukan merupakan wilayah hukum Komnas HAM Papua. “Kita tidak bisa ngotot dan tuntut banyak karena bukan wilayah hukum kita.” Dia mengatakan, pihak TNI menjatuhkan hukuman ringan karena mereka menilai Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) adalah kelompok pemberontak dan melawan negara. Kelompok tesebut yang dianiaya dan siksa sehingga dianggap sebagai hal yang biasa. “Bagi perspektif mereka hal ini wajar dilakukan karena mereka lawan negara,” ujar Murib.

Hal yang senada pula disampaikan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan Forum Kerja LSM Papua (Foker LSM Papua) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dalam siaran persnya, belum lama ini di Jayapura. KontraS, Foker LSM Papua dan AMP juga menyatakan keraguan atas proses penyidikan yang dilakukan oleh TNI dalam kasus tersebut. “Kami meragukan proses penyidikan kasus ini bisa akuntabel karena tidak dilakukan melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang independen dan terbuka. Keempat tersangka pelaku penyiksaan hanya diproses melalui mekanisme peradilan Militer (sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer). Mekanisme ini sangat tidak tepat secara hukum maupun secara kontekstual.” jelas mereka. Menurut mereka, secara hukum, kekerasan yang terjadi di dalam video Youtube jelas merupakan tindakan introgasi yang menggunakan kekerasan (Baca: Penyiksaan). Penyiksaan masuk dalam kategori pelanggaran berat HAM sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi Internasional Anti Penyiksaan dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dimana pada Pasal 9 disebutkan bahwa penyiksaan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan.

Secara konteks, upaya UU peradilan militer tidak bisa diberlakukan mengingat memiliki sejumlah kelemahan; pertama, penyiksaan tidak diakomodir pengaturannya dalam KUHPM (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer). Kedua, UU Permil sangat dominan dintervensi oleh Panglima TNI. Dengan kata lain tidak ada independensi hakim dan aparat hukumnya. Ketiga, Mekanisme Permil tidak memberikan ruang pemantauan dan keterlibatan masyarakat dan korban secara baik (unfair). Kami khawatir jika mekanisme Permil yang dikedepankan maka hanya akan menghukum aparat-aparat lapangan belaka. Tidak ada pertanggung jawaban komando atas peristiwa-peristiwa kekerasan di Papua dan tidak bisa mengkoreksi kebijakan pengamanan yang berimplikasi buruk pada situasi di Papua. “Lebih jauh proses ini dilakukan disaat dan pada kondisi dimana pengamanan oleh TNI dan Polri tetap diberlakukan secara ketat sehingga ruang gerak masyarakat sipil di Papua sangat minim.” papar Haris dari KontraS.

Dalam catatan hasil pemantauan KontraS yang juga disebutkan dalam laporan Komnas HAM bahwa peristiwa penyiksaan terhadap warga di Tingginambut, Papua merupakan peristiwa berulang dengan metode penyiksaan yang sama. Sebelumnya, seorang aktivis Yawan Manase Wayeni dibunuh setelah mengalami penyiksaan pada Tanggal 13 Agustus 2009 di Serui, dan Pembunuhan Opinus Tabuni pada peringatan hari pribumi internasional, 9 Agustus 2008 di Wamena. Kasus-kasus tersebut merupakan bagian kecil dari daftar pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua dan tidak melalui proses pengungkapan yang berkeadilan bagi korban dan keluarganya. Oleh karenanya KontraS, Foker LSM Papua dan AMP, meski mengapresiasi instruksi penyelesaian kasus yang telah dikeluarkan oleh presiden, mereka tetap meminta agar Presiden SBY hendaknya mengubah kebijakan dasar penyelesaian masalah Papua melalui dialog konstruktif yang mengedepankan pembangunan kesejahteraan yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi Warga Papua. Mereka juga meminta agar Presiden memastikan, kebijakan dengan pendekatan keamanan harus segera dikurangi. Secara khusus terkait kasus video Youtube, termasuk meminta Komnas HAM membentuk Tim Penyelidik Pelanggaran HAM di Papua terutama atas peristiwa di Tingginambut dan Serui dan membawa kedua kasus ini ke Pengadilan HAM.

KontraS, Foker LSM Papua dan AMP juga khawatir, perintah pesiden untuk mengungkap peristiwa ini hanya sebagai tindakan parsial menjelang kedatangan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama dan Perdana Menteri Australia, Julia Gillard. Kedua negara ini memiliki peranan cukup penting dalam proses reformasi sektor keamanan di Indonesia. Dukungan kedua negara ini selalu menyaratkan penyelesaian kasus-kasus pelanggran HAM yang dilakukan oleh aktor keamanan di Indonesia. Tindakan yang sama pun dilakukan oleh polisi, Senin (8/11). Saat itu Warga Asli Papua yang tergabung dalam Solidaritas Nasional Bangsa Papua Untuk Obama (SONABPO) mengadakan aksi damai untuk mengenang pencaplokan Papua ke Indonesia oleh Peremerintah Amerika, Belanda, dan Indonesia, namun naas bagi kelompok ini karena polisi menangkap secara paksa koordinator lapangan, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Eksekutif Nasional Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat (Eksnas Front PEPERA PB), Selpius Bobii dan dua orang lainnya, sesungguhnya adalah tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip dasar demokrasi yang berlaku di Indonesia. “Siapa yang salah, kami atau polisi? surat pemberitahuan sejak tiga hari yang lalu sudah disampaikan, sedangkan pemberitahuan dari Polda Papua yang menyatakan tidak diijinkan melakukan aksi baru tadi malam Pukul 00.00 kami dapat,” ujar Juru Bicara SONABPO, Usama Yogobi, kepada wartawan di Polresta Jayapura, pekan lalu. Menurutnya tindakan sepihak polisi tersebut merupakan cerminan bahwa demokrasi di Indonesia telah dimatikan oleh polisi.

KontraS mencatat, sepanjang Tahun 2009/2010 di Papua praktek kekerasan meningkat. Serangan yang dialami kelompok-kelompok pembela HAM merupakan bentuk paling nyata. Serangan bisa hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari ancaman dan teror kekerasan, mengikuti setiap gerak-gerik aktivitas pembela HAM, pembatasan akses informasi dan pemantauan kondisi HAM di lapangan, praktik penyiksaan sistematis, hingga tindak kekerasan yang berujung pada tewasnya pembela HAM. Kekerasan yang terjadi berlangsung di tengah meningkatnya operasi keamanan yang digelar oleh TNI dan Polri untuk mencari Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang makin sering terlibat kontak senjata.Terungkapnya kasus penyiksaan terhadap korban warga sipil, bukan anggota kelompok OPM seperti perkiraan sebelumnya, memberi stigma negatif di tengah peringatan 12 tahun Reformasi dalam tubuh TNI. Dalam catatan satu dekade reformasi TNI pada dua tahun silam, organisasi pembela HAM menyebut bahkan menyebut TNI belum bisa melepaskan diri dari paradigma lama dan cenderung tetap melakukan kekerasan yang melekat berurat berakar. Kekerasan oleh tentara memang menjadi problem politik besar pada masa Orde Baru. Kultur kekerasan telah dikembangkan militer dalam upaya menyokong Pemerintahan Soeharto. Motifnya sangat beragam, mulai dari kekerasan sebagai alat represi politik, kekerasan sebagai pengaman bagi praktik bisnis militer, kekerasan sebagai alat monopoli ideologi tunggal kekuasaan, atau kekerasan sebagai alat untuk mendisiplinkan publik atas nama pembangunan, serta kepentingan-kepentingan lain yang kerap bertumpang tindih.

Dalam catatan organisasi pembela HAM, kultur kekerasan ini masih terus melekat pada TNI pasca Orde Baru. TNI hampir terlibat di setiap konflik dan kekerasan (oknum atau institusi). Padahal, pada rumusan Buku Putih Pertahanan, kekerasan seharusnya diletakkan sebagai bagian dari tugas penegakan hukum Polri, termasuk tindakan tegas terhadap personil TNI yang melakukan tindak kekerasan. Rakyat Papua kerap mengalami tindak penyiksaan dan kekerasan oleh TNI. Beruntung memang jika ada berita atau tayangan kekerasan yang terekspos luas seperti kasus Youtube tadi. Ibarat gunung es, kasus yang terekspos hanyalah sedikit dari yang sebenarnya ada di bawah permukaan. Sebuah situs beralamat di http://wartapapuabarat.org, misalnya, banyak memberitakan kisah kekerasan yang jarang terungkap. Laman itu misalnya memaparkan kisah bahwa sejak Bulan Maret lalu hidup masyarakat di Kabupaten Puncak Jaya semakin mencekam, mereka tak punya kebebasan beraktifitas guna memenuhi kebutuhan hidupnya dan wajib lapor dan periksa KTP di pos militer. Perkembangan sosial media dengan berbagai produknya–blog, youtube, facebook dan aneka produk jurnalisme warga membuat apa yang selama ini tertutupi menjadi mudah tersebar kepada khalayak. Meski berita di situs Papua Barat ini belum terverifikasi, setidaknya kita mendapat peringatan, bahwa di sudut lain negara ini, ketidakadilan dan perlakuan semena-mena masih saja terjadi. Pengungkapan peristiwa kekerasan yang sempat beredar luas lewat situs “youtube.com” harusnya dilakukan oleh tim independen yang dibentuk oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan pelaku nantinya harus diadili di pengadilan Hak Asasi Manusia. (JUBI/Marten/Dari berbagai sumber)

[Papua Press Agency] Status Politik Papua di PBB Diperingati

JAYAPURA—Tanggal 19 November 1969 dikenal  sebagai tahun dimana sejarah Tanah Papua di perdebatkan di PBB dan Internasional. Untuk Papua tanggal 19 November 2010 dianggap ‘keramat’ oleh  sejumlah elemen elemen perjuangan Papua Merdeka   yang sejak  Jumat pagi, (19/11) bersama  kelompok Petapa atau penjaga Tanah Papua kembali mengenang saat dimana sejarah Papua diangkat dalam kongres Amerika.

Adanya  lampu hijau tentang agenda Papua yang dibicarakan dalam kongres Amerika, meski tak jelas  apakah kongres Amerika secara terang- terangan mendukung kedaulatan  Papua sebagai suatu   nega­ra atau tidak, tidak diterangkan secara  jelas.

Koordinator Umum aksi demo damai sosialisasi Congress Of the United State House Of Representatives Washington DC 20313 Wilson Waimbo Uruwaya  menyatakan rencana mereka  itu di kantor MRP kemarin,   dia bersama semua elemen perjuangan Papua yang ada di Jayapura akan melakukan demo ke DPRP  dengan satu tujuan mendukung semua alternatif/ solusi terbaik penyelesaian damai masalah status Politik Papua Barat tahun 1969 yang diperebatkan dalam sidang Umum PBB 1969 dan dinyatakan sebagai” Satatus Politik Papua yang Mengambang di PBB dan Internasional.

Menurut keterangan Wilson Uruwaya, semua elemen perjuangan rakyat Papua telah bersatu untuk mensosialisasikan hasil kongres Amerika  yang baru  berakhir 22 September 2010 telah diadakan acara dengar pendapat di kongres tentang kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Sub Komite Asia Pasifik dan lingkungan global untuk mencarikan solusi dalam mengatasi masalah serta situasi sulit yang dihadapi Bangsa Papua Barat hari hari terakhir ini.

Dalam  kutipan laporan kongres Amerika yang tertulis, saat ini untuk pertama kalinya dalam kongres, pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua Barat menjadi sorotan utama yang menyebabkan Bangsa Papua mendekati titik hasil dalam sejarah.

Dengan adanya Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi begitu lama dan panjang di Papua Barat, perlu mendapatkan perhatian dan pengakuan pihak Internasional dan penghargaan terhadap hak hak  orang Papua Barat.

Surat khusus kongres Amerika yang ditanda tangani Sheila Jackson Lee dari Congreess Women yang ditujukan kepada Profesor Kurtz dari Universitas George Mason bersama Herman Wanggai yang telah memasukkan Sheila Jackson Lee dalam kongres Amerika. Konon Sheila Jackson Lee adalah seorang perempuan Politisi dari Partai Demokrat Amerika yang memasukkan Barak Obama dalam  barisan Partai Demokrat Amerika dan berhasil meloloskannya dalam pencalonan Presiden Amerika.

Isu- isu tersebut diagendakan dan harus diusahakan jalan keluarnya, karena telah mengabaikan Papua Barat. “ Ini adalah harapan saya yang tulus bahwa harus ada upaya hentikan tindakan Militer Indonesia dan Pemerintah yang tidak adil, keadaan ini harus direformasi terhadap pelanggaran pelanggaran itu”.  Secara khusus kami mau harus ada peningkatan kesadaran untuk nasib orang Papua Barat dalam hubungannya dengan kelambanan aktor Internasional, maka situasi disana akan kian memburuk sebab bagaimanapun, sejarah Papua Barat berhubungan dengan Amerika Serikat.

Mengutip peryataan Sheila Jackson Lee dalam kongres tersebut, yang terungkap bahwa sesudah konferensi tersebut, pihaknya masih akan bertemu lagi dalam waktu dekat untuk bekerja sama dengan pihak keamanan Internasional agar mengamankan Papua Barat.  (Ven )

[Papua Press Agency] Penolakan Otsus Kembali Menguat

DPRP Didesak Segera Gelar Paripurna

OTSUS GAGAL TOTAL-Pimpinan Kolektif Bangsa Papua Barat (PKBPB) mendesak DPRP untuk segera melakukan paripurna penolakan Otsus ketika menggelar aksi unjukrasa di Gedung DPRP, Jayapura, Jumat (19/11) kemarin.JAYAPURA—Wacana penolakan Otsus Papua karena dinilai gagal, menguat lagi. Kemarin, sekelompok massa  melakukan aksi demo di kantor DPRP. Massa tersebut mendesak DPRP untuk segera menggelar paripurna penolakan Otsus Papua sebagaimana 11 butir rekomendasi yang dihasilkan dalam Musyawarah Besar (Mubes) MRP beberapa waktu, antara lain merekomendasikan penolakan Otsus. „Kami menyatakan bahwa implementasi UU Otsus sejak tahun 2001 hingga kini  tak membawa perubahan yang signifikan  dalam hidup orang Papua dan kami menyatakan Otsus  gagal dengan indikator,“  ujar penang­gungjawab lapa­ngan aksi unjukrasa Pimpinan Kolektif Bangsa Papua Barat (PKBPB)Wilson Uruwaya ketika menyampaikan orasi politik ketika menggelar aksi unjukrasa di Gedung DPRP, Jayapura, Jumat (19/11) kemarin.

Ketua From PEPERA PB Selpius Bobii ketika membacakan pernyatan sikap PKBPB menyatakan, kewenangan dalam implementasi Otsus adalah keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan orang asli Papua. Tapi  sampai dengan 9 tahun implementasi UU Otsus ini, Pemprov Papua belum mengatur  satu kebijakanpun yang mengatur tentang kewenangan khusus di Tanah Papua sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 UU Otsus, namun terdapat inkonsitensi sikap dan perbuatan pemerintah pusat dan daerah baik  bersifat sengaja maupun tidak disengaja. 

Sekitar 100-an massa yang hadir saat aksi unjukrasa tersebut sekaligus membentangkan sejumlah spanduk  yang antara lain bertuliskan Bangsa Papua Menggugat Aneksasi, PEPERA 1969 dan Kejahatan Kemanusiaan, Wellcome  Barack Obama, Papua Tolak Otsus Gagal Total, Hak Hidup Bangsa Papua Terancam Puna, The Best Solution Self Determation for West Papua, Washington Solution USA 9 November 2010 dan lain lain.  

Selanjutnya Ketua Pemuda  Adat Papua Wilson Uruwaya menyerahkan pernyataan sikap kepada Wakil Ketua I DPRP Yunus  Wonda yang didampingi para anggota DPRP masing masing Nasson Uti, Ananias Pigai, Ignatius Mimim, Thomas Sondegau.

Wakil Ketua I DPRP Yunus  Wonda yang didaulat untuk memberikan sambutan mengatakan, semua aspirasi yang disampaikan masyarakat atau lembaga manapun pihaknya selalu menindaklanjuti melalui pembahasan pada sidang sidang DPRP. Namun apabila aspirasi tersebut berkaitan dengan pemerintah pusat, maka akan segera dikirim ke Jakarta seperti 11 butir rekomendasi MRP telah dikirim ke pemerintahn pusat.

„Semua aspirasi yang masuk wajib kami terima tanpa membedakan lembaga mana atau berapa orang yang datang menyampaikan aspirasi. Semuanya kami terima karena kami tahu kami berada di tempat ini juga karena dukungan dari masyarakat Papua,“ katanya.    

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani  Pimpinan Kolektif Bangsa Papua Barat (PKBPB) masin masing Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yaboysembut, Ketua PDP Pdt Herman Awom, Ketua WNPA Ev. Edison Waromi, Ketua Pemuda  Adat Papua Wilson Uruwaya  didukung  penuh  Ketua AMP  Rinta Kogoya, Ketua From PEPERA PB Selpius Bobii, Ketua KNPB Buchtar Tabuni, Sekjen AMPTPI Markus Haluk, Ketua Umum FNMPP Simon Seren, Ketua Garda-P Sam Awom, Ketua Perlemen Jalanan Zakarias Takimai,  Ketua Team Kerja Konsensus Dominggus Sorabut, Ketua FORDEM Papua John Baransano,  Ketua SHDRP Usman Yagobi, Ketua BEM Papua Benny Hurik, Ketua Sonamapa Kelly Peday dan lain lain. 

Dia mengatakan ada beberapa kebijakan langsung maupun  tak  langsung pemerintah pusat di Jakarta yang menunjukkan pelanggaran terhadap keberadaan dan pelaksanan UU Otsus  bagi Provinsi Papua. Buktinya,  pemerintah pusat dan pemerintah daerah  tak menerbitkan segera beberapa Peraturan Pemerintah yang diamanatkan dalam UU No 1 Tahun 2001 sebagai pelaksanaan UU Otsus di Papua.

Pencairan dana Otsus setiap tahun anggaran hampir selalu sebagian besar dana pada akhir  tahun anggaran sehingga dana tak dapat dimanfaatkan secara efektif untuk  menolong dan menyelamatkan orang asli Papua, tapi dibagi bagikan dengan laporan keuangan fiktif. Pemerintah pusat secara sadar telah memasung MRP mulai dari kebijakan sampai dengan implementasi tugas dan fungsi  sehingga tak berdaya  dalam memperjuangkan hak hak dasar orang asli Papua.

Disebutkan, ada beberapa indikator yang menunjukkan kegagalan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam implementasi UU Otsus  bagi Provinsi Papua. Hal hal tersebut sebagai berikut pemerintah Provinsi Papua tak menetapkan Perdasi dan Perdasus selama pelaksanaan UU Otsus kecuali Perdasus Pembagian  dana Otsus. Baru tahun ke-7 pelaksanaan Otsus ditetapkan 8 Perdasus pada September, Oktober dan November 2008 dan sejumlah Perdasi namun semua Perdasi dan Perdasus tersebut belum dipergunakan dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.

Diberlakukan dualisme hukum antara Provinsi  dan Kabupaten/Kota  di daerah Otsus di Tanah Papua dimana Provinsi melaksanakan  U No 21 Tahun 2001 tentang Otsus dan Kabupaten/Kota melaksanakan UU No 32 Tahun 2004.Sebelum ke DPRP, massa dari Dewan Adat Papua, berkumpul di Kantor DAP Waena Expo. Dari pantauan Bintang Ppua, sebelum bergerak menuju DPRP, massa terlebih dahulu sempat berkumpul di Expo Waena, sambil menunggu rombongan dari DAP Sentani, beberapa diantara mereka

sempat menyampaikan aspirasinya sembari memanggil rekan-rekan yang lain untuk bergabung.
Salah satu orasi yang disampaikan adalah meminta pemerintah untuk tidak berdiam diri terhadap intimidasi, pengancaman dan pembunuhan orang-orang Papua yang di lakukan oleh oknum dari TNI/Polri.

Tidak berselang berapa saat, massa dari DAP Sentani yang menggunakan satu truk, dua mobil Pic aup, dan satu avansa juga satu mobil Verios menggabungkan diri dengan massa di seputaran kantor DAP Expo Waena.

Setelah sempat berkoordinasi beberapa menit, rombongan yang dipimpin langsung oleh Ketua DAP, Forkorus Yaboisembut bergerak menuju DPRP Jayapura dengan menggunakan fasilitas 4 truk dan 4 kendaraan lainnya.

Sementara itu, Kapolsek Abepura, AKP Kristian Sawaki, yang dikonfirmasi Bintang Papua melalui Telpnya membenarkan adanya pergerakan masa di wilayah sektor nya.

Pihak keamanan yang disiagakan dari pagi di kantor Polsek Abepura pun diperbantukan sebanyak 2 SSK dari Brimob dan anggota Polsek, namun hingga massa bergerak menuju Jyapura, situasi Abepura dan sekitarnya aman kondusif. ( mdc/as/don)

Presiden sby telah menerima Amplop Aspirasi Refremdum

Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono telah menerima sebuah amplop yang berisi sebelas Point rekomenasi hasil Musyawarah besar bersama Majelis Rakyat Papua pada 9 dan 10 juni 20010 lalu, pada hari Senin 22 November 2010.

Amplop berisikan diantaranya Tuntutan Refrendum ini diberikan kepada SBY setalah salah seorang mahasiswa Papua berusaha mencegat dan berhasil melewati pengawalan yang super ketat untuk SBY.

Salah satu mahasiswa Papua ini berhasil memberikan amplop kepada Presiden SBY yang hendak meninggalkan Auditorium Universitas Cendrawasih setelah membuka acara Temu Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Nusantara III.
Kepada media ini mahasiswa Papua yang telah menyerahkan amplop permintaan refrendum kepada SBY mengatakan dirinya telah menyerahkan amplop yang berisi aspirasi rakyat Papua.

“ Saat saya berikan kepada Presiden saya bilang ini hasil musyawarah masyarakat asli papua bahwa pelaksanaan otonomi Khusus telah Gagal sehingga solusinya adalah Refrendum” tegas mahasiswa.

Dan masih menurutnya bahwa Presiden SBY telah menerima amplop itu dan selanjutnya di serahkan kepada Ibu Yudhoyono.

“ Presiden mengatakan oh ya, oh ya, terima kasih” tegasnya lagi.

Amplop aspirasi yang di terima SBY tersebut berisikan 11 rekomendasi Rakyat Papua diantaranya; berbunyi Undang-undang otonomi Khusus No. 21/2001 dikembalikan kepada Pemerintah NKRI; Segera dilakukan dialog antara Bangsa Papua dengan Pemerintah NKRI yang dimediasi pihak Internasional yang netral; Segera lakukan referendum bagi penentuan nasib Rakyat Papua; Pemerintah NKRI mengakui dan kembalikan kedaulatan Rakyat-Bangsa Papua sesuai proklamasi 1 Desember 1961; Mendesak dunia Internasional untuk berlakukan embargo dalam pelaksanaan OTSUS; OTSUS tidak perlu direvisi seperti yang dimaksudkan Undang undang No. 35 Tahun 2008 tentang perubahan undang undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua; Seluruh proses Pemilukada Kabupaten/kota se-Papua dihentikan; Para gubernur, DPRP dan DPRD Papua Barat, para Bupati, Wali Kota, dan DPRD kabupaten/kota se-Tanah Papua, segera hentikan penyaluran dana bagi penyelenggaraan Pilkada; Pemerintah NKRI di pusat dan daerah, segera hentikan program transmigrasi dan perketat pengawasan terhadap arus migrasi ke Tanah Papua; Segera membebaskan seluruh Tapol/Napol Papua tanpa syarat; Segera Lakukan Demiliterisasi di Tanah Papua; dan Segera tutup P.T Freeport.

“ Saya hanya meneruskan kepada Presiden apa yang pernah di putuskan oleh seluruh rakyat Papua beberapa waktu lalu di Jayapura” tegasnya lagi.

Sebelas Rekomendasi ini juga telah diserahkan oleh Majelis Rakyat Papua dan dikawal ribuan massa kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua ( DPRP ) pada Jumat, 18 Juni 2010.

Selanjutnya, pada tanggal 8 Juli ribuan massa kembali mendatangi kantor DPRP untuk menuntut janji DPRP yang hendak menggelar sidang Paripurna tentang 11 aspirasi Rakyat Papua ini namun karena DPRP tidak mampu menepati janjinya, maka ribuan massa ini bertahan dan bermalam di Kantor DPRP. Sehari kemudian ratusan Aparat keamanan dari TNI dan Polri akhirnya membubarkan ribuan Massa ini pada tanggal 9 Juli lalu.

Ribuan massa aksi yang di koordinir oleh Pdt Benny Giay melalui Forum Demokrasi Rakyat Papua Bersatu (Fordem) untuk melakukan long mach saat itu secara spontan dan melalui kordiantor mereka dengan semangat meneriakan yel-yel serta orasi-orasi Politik dengan seruan ”Referendum Yes Otonomi No/gagal. Pantauan Papua Media Center di lapangan ketika itu masaa aksi sangat terakomodir dan terpimpin tanpa ada pengawalan ketat dari kepolisian seperti aksi-aksi sebelumnya, yang kemudian Masa demonstran berhasil sampai di kantor DPRP dan di terima oleh ketua I DPRP Yunus Wonda.

Benny Giay adalah Toko Agama yang menjadi target dalam dokumen Rahasia Kopassus yang bojor beberapa waktu lalu.

[Papua Press Agency] Presiden: Tantangan di Tanah Papua Sangat Kompleks

Presiden SBY saat tiba di Hotel Swissbell Jayapura tempat menginap Presiden dan rombongan selama berada di Papua

Presiden SBY saat tiba di Hotel Swissbell Jayapura tempat menginap Presiden dan rombongan selama berada di Papua
JAYAPURA [PAPOS]- Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono mengakui, tantangan yang dihadapi di Provinsi Papua dan Papua Barat memang sangat kompleks, terutama untuk memajukan kedua daerah tersebut agar masyarakatnya lebih sejahtera.

Hal itu dikatakan Presiden saat meresmikan sekaligus membuka pembekalan pemerintah pusat, dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asset serta pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat di Gedung Negara Jayapura, Minggu [21/11] tadi malam.

Menurut Presiden, tantangan persamalahan yang kompleks di dua provinsi ini, begitu juga bagi para Gubernur, Bupati, Walikota dan jajaran di tingkat distrik mempunyai tantangan agar dapat menjadikan dua provinsi ini menuju masa depan yang lebih adil dan sejahtera.

“Permasalahan di Papua dan Papua Barat memang lebih kompleks, dibandingkan permasalahan di provinsi lain seperti di daerah Jawa dan Sumatera. Tetapi apa yang disampaikan Gubernur Papua dan Papua Barat, tanah ini akan sejahtera dengan suatu kerja keras bersama-sama untuk melaksanakan itu,” ujar Presiden.

Presiden menekankan, siapa pun yang memimpin di tanah Papua ini, dengan permasalahan dan tantangan untuk membangun tanah Papua yang kompleks ini agar lebih maju, dibutuhkan kerja keras dan sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas yang diemban masing-masing, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota bahkan hingga di tingkat yang paling rendah.

“Untuk itu, saya punya keyakinan bagi yang ingin sukses membangun tanah Papua ini, apakah kami yang mengemban tugas pada tingkat nasional maupun pemimpin langsung di dua provinsi ini adalah orang yang sungguh-sungguh mencintai dan membangun tanah ini dengan hati dengan segala kehidupan yang ada di provinsi ini,” tegasnya.

Untuk itu, melalui kegiatan pembekalan pemerintah pusat dalam rangka peningkatan dan akuntabilitas keuangan yang digagas Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Keuangan, bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK], Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan [BPKP], Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan [LKPP], diharapkan Presiden SBY dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah agar dapat mengelola keuangan secara baik tanpa ada penyimpangan, guna mensejahterakan rakyat.

“Kita ingin memberikan pengetahuan kepada Bupati, Walikota, sebagai yang terdepan termasuk Gubernur, agar anggaran benar-benar digunakan secara tepat dengan administrasi yang benar dengan akuntabilitas yang baik pula,” kata Presiden.

Presiden Yudhoyono yang hadir di Gedung Negara Jayapura sekitar pukul 19.30 WIT itu, didampingi sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II seperti Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Pendidikan, M. Nuh, Menhub Fredy Numberi, Kapolri Timur Pradopo serta rombongan lainnya.

Menurut Presiden, pembekalan seperti ini baru pertama kali dilaksanakan di Provinsi Papua dan Papua Barat dan akan berlangsung selama tiga hari dan selanjutnya akan dibentuk ” Help desk” yang nantinya dapat menampung seluruh permasalahan pengelolaan keuangan di dua provinsi ini.

Menurut Presiden, banyak kasus terkait pengelolaan anggaran terjadi hanya karena kurangnya pemahaman dalam mengelola anggaran. Presiden juga mengungkapkan, tugas negara dan pemerintah untuk menyelamatkan para pejabat daerah dari kesalahan yang tidak perlu dengan cara memberikan pembekalan tentang pengelolaan anggaran.

“Tetapi jika sudah kita berikan pembekalan, langkah-langkah bersama untuk pencegahan, namun masih ada satu atau dua pejabat di negeri ini, siapa pun dia yang melanggar hukum dan tidak mengindahkan semuanya itu, tentu saya tidak bisa melindungi,” tegas Presiden.

Pada pembukaan pembekalan tersebut, dilakukan pula penandatanganan fakta integritas oleh Gubernur Papua Barnabas Suebu, Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi, beserta sejumlah Bupati/Walikota di dua provinsi tersebut.

Dalam sambutan lainnya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menegaskan, meski terjadi perbaikan yang dicatat oleh Badan Pemeriksa Keuangan [BPK], namun harus diakui bahwa hingga saat ini masih ada kelemahan laporan keuangan dari pemerintah daerah.

Dikatakan, pada tahun 2007 pemerintah daerah yang laporan keuangannya mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak satu persen, dan pada 2008 meningkat menjadi tiga persen dan empat persen pada 2009.

Untuk itu, menurut Mendagri, pembinaan nyata dan sinergis harus diberikan oleh pemerintah pusat yang diwakili Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, BPKP dan KPK dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di daerah.[anyong]

Written by Anyong/Papos  
Monday, 22 November 2010 00:00

Up ↑

Wantok Coffee

Melanesia Single Origin Coffee

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny