Ini Hal PERTAMA yang NKRI Mau Orang Papua Pikirkan dan Siarkan

Ada tiga hal yang NKRI berdoa, berharap, upayakan dan bersyukur agar dipikirkan dan  disiarkan, dibesar-besarkan oleh orang Papua dalam rangka memperkuat posisi pendudukan dan penguasaannya atas tanah dan bangsa Papua. PMNews berdoa, dengan memahami hal-hal ini, orang Papua bisa mengatur strategi pemberitaan dan penulisan artikel secara bijaksana sehingga apa yang kita lakukan tidak memberi makan kepada doa dan harapan NKRI dan Malayo-Endos.

Yang pertama, dan terutama, Melayo-Endos lewat perangkat NKRI memasang jaring dan jerat di sana-sini, lewat lembaga-lembaga seperti DPRP, DPR RI, Pemerintah Provinsi, Komnas HAM, DPD, Partai Politik, dan LSM dan menanamkan bibit “harapan” bahwa ada sesuatu yang baik, yang benar, yang membantu orang Papua, yang menyelamatkan orang Papua datang dari Jakarta.

Banyak orang Papua, yang tadinya menamakan diri “pejuang Papua Merdeka”, pemuda Papua merdeka, tokoh Papua Merdeka, saat ini sudah tidak bicara Papua Merdeka lagi. Mereka menjabat di dalam struktur pemerintah NKRI. Mereka katakan kepada PMNews dan tokoh Papua Merdeka, “Kami masuk ke dalam sistem dulu, dari dalam baru kita goyang”. Kalimat ini sama persis dengan mengatakan, “Saya tidak sanggup melawan, jadi saya menyerah saja”.

Baca berita-berita Gubernur di Tanah Papua, baca berita-berita Ketua dan anggota DPR yang ada di Tanah Papua, baca para pejuang apa yang dikatakan LSM dan pejuang HAM di Tanah Papua, baca berita atau tuntutan dari bangsa Papua terhadap NKRI, yang disiarkan berbagai berita. Perhatikanlah, dan akuulah, sampai hari ini, masih kuat di dalam benak dan hati orang Papua, mengharapkan ada “kebaikan datang dari Jakarta”.

Itulah sebabnya orang Papua selalu menuntut NKRI untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM, itu juga sebabnya para pejabat kolonial NKRI di Tanah Papua selalu meminta pemerintah pusat memperhatikan proyek-proyek, memberikan dana Otsus secara penuh, menyetujui berbagai Perdasus/ Perdasi akan operasional di Tanah Papua, dan sebagainya. Intinya, masih saja ada orang Papua “ditanamkan harapan” di dalam benak dan hati mereka, sehingga mereka “masih memiliki harapan” dan “masih berharap” bahwa NKRI akan mengambil langkah-langkah untuk “membantu” atau “berbuat baik” terhadap bangsa Papua dan Tanah Papua.

Gen. TRWP Mathias Wenda dalam suatu upacara bendera pada tahun 2006 mengatakan,

Orang Papua seharusnya bertanya dan menjawab, “Apakah patut orang Papua menaruh harapan kepada NKRI dan Malayo-Endos untuk berbuat baik?” Untuk menjawab pertanyaan itu, orang Papua harus pertama-tama menjawab pertanyaan, “Apa tujuan kedatangan dan keberadaan NKRI di Tanah Papua: membawa bantuan kemanusiaan, ataukah datang sebagai perampok dan pencuri yang menjajah?”

Selanjutnya kita perlu mencatat bahwa salah satu bukti kuat bangsa yang memenuhi syarat untuk dijajah dan diperbudak tau bangsa yang tidak memenuhi syarat untuk merdeka ialah bangsa menggantungkan harapan dan nasib baik kepada bangsa lain, dan mengharapkan bangsa lian memperbaiki nasibnya.

  • Banyak bukti, bukan?
  • Kalau ada pelanggaran HAM, orang Papua minta Komnas HAM dan Dewan HAM PBB, Presiden NKRI yang turun tangan, bukan?
  • Kalau PEPERA 1969 salah, orang Papua menuntut NKRI dan PBB yang selesaikan kesalahan Pepera, bukan?
  • Kalau orang Papua mau ada pembangunan gedung sekolah atau jalan raya di Tanah Papua, selalu mengeluh kepada Presiden NKRI untuk membangunnya, bukan?
  • Kalau orang Papua mau menjadi kaya, selalu mengharapkan NKRI untuk memberikan modal dan membantu orang Papua menjadi kaya, bukan?
  • Kalau ada orang Papua yang terkena bencana dan musibah kelabaran misalnya, orang Papua berteriak kepada Jakarta untuk mengatasi dan membantu, bukan?

Singkatnya, semua bangsa di dunia sudah tahu sekarang, bahwa bangsa Papua itu bangsa yang cengeng, bangsa yang selalu berharap nasibnya diperbaiki oleh orang lain, bangsa yang menggantungkan harapan hidupnya kepada bangsa lain, bangsa yang tidak pernah mengakui kesalahannya sendiri di masa lalu, tetapi selalu menunjuk jari kepada pihak lain sebagai yang bersalah, dan selalu menunjukkan diri sebagai bangsa korban, bangsa lemah.

Bangsa Papua ialah bangsa pengemis. Orang Papua sering memarahi orang Jawa yang mengemis di jalan-jalan. Padahal dia lupa, bahwa secara kolektif, bangsa Papua jelas-jelas adalah “bangsa pengemis”.

3 Hal yang Akan Dihindari Pemberita NKRI tentang Papua

Artikel sebelumnya kami disebutkan beberapa hal yang sangat disukai dan disenangi disiarkan oleh sumber berita kolonial NKRi (Malayo-Endos) terkait bangsa dan tanah Papua: (1) berita keindahan alam Papua, (2) berita kekayaan alam Papua; (3) berita festival-festival, (4) berita pembangunan yang dilakukan NKRI di West Papua.

Dalam artikel ini Papua Merdeka News (PMNews) mencatat tiga hal yang akan diusahakan sekuat tenaga untuk dihindari dalam menyiarkan tentang Tanah Papua, bangsa Papua, dan Negara West Papua.

Yang pertama ialah bahwa penjajah Malay0-Endos tidak akan menyiarkan tentang kemajuan-kemajuan kampanye Papua Merdeka di kawasan Pasifik dan di dunia internasional.

Apapun yang terjadi di dalam negeri dan di luar negeri, di pentas politik dan diplomasi Papua Merdeka akan sekuat-tenaga dihindari. Memang ada pengamat politik, ada juga tokoh NKRI seperti Amin Rais mengatakan, “Papua Merdeka is a matter of time”. bukan akan jadi atau tidak, tetapi hanya soal waktu. Akan tetapi suara-suara seperti ini dimatikan.

Sejarah mengajarkan kita bahwa semakin sebuah perjuangan ditekan, semakin perjuangan itu mendapatkan momentum. Kita tunggu saja, apakah NKRI sanggup mematikan aspirasi dan perjuangan Papua Merdeka.

Hal kedua yang selalu dihindari penjajah Malay0-Endos adalah berita tentang kerusakan alam dan kehancuran yang disebabkan oleh kahadiran NKRI dan aparatnya. Perampokan tanah, intimidasi, teror, pembunuhan terjadi hampir setiap hari di dan terhadap tanah dan bangsa Papua, akan tetapi berita-berita penderitaan dan kerusakan alam selalu dihindari. Malahan yang disiarkan ialah keberhasilan pembangunan, dan pemberontakan Kelompok Sipil Bersenjata (KSP) yang mengganggu pembangunan.

Mereka menyamakan para pejuang Papua Merdeka sebagai pengganggu, sementara NKRI hadir untuk membangun. Yang sebenarnya terjadi ialah bahwa NKRI hadir untuk menghancurkan alam dan adat Papua, bukan untuk membangun. Menebang pohon, menggali gunung dan gunung menjadi lembah, mengusir masyarakat asli dan membunuh yang melawan, kan sebuah perusakan, sebuah pembasmian, pelanggaran Hak Asasi dari makhluk manusia, tumbuhan, roh dan hewan.

Hal ketiga yang selalu dihindari NKRI dalam menyiarkan tentang tanah dan bangsa Papua ialah pendapat dan tanggapan orang Papua terhadap keharidan manusia Malay0-Endos dan NKRI. Mereka menganggap kehadiran Malay0-Endos di Tanah Papua adalah sebuah keharusan dan orang Papua wajib menerimanya, tanpa alasan apapun.

Dengan dasar itu, mereka merasa apapun yang mereka lakukan di atas tanah dan bangsa Papua wajib diterima oleh orang Papua. Singkatnya mereka merasa berhak atas tanah Papua, berhak mengatur bangsa Papua. Apalagi, didasari atas Undang-Undang NKRI, mereka merasa berwenang untuk memaksa bangsa Papua menaati apa yang mereka kehendaki.

Bangsa Papua selama ini selalu menuntut dilakukan referendum, pemungutan suara kembali di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memberikan kesempatan kepada orang Papua untuk memilih apakah bersatu dengan NKRI atau keluar dari NKRI, akan tetapi hal itu dianggap sudah tidak perlu dipermasalahkan lagi. Mereka menganggap apapun sejarahnya, benar atau salah, tidak usah dipersoalkan, sejarah sudah berlalu. Sekarang kita memandang ke depan. Apapun yang salah, biarlah kita lupakan. Kita menatap ke depan, kita upayakan perbaiki ke depan. Oleh karena itu, apapun yang dipandang oleh bangsa Papua dalam hubungan dengan NKRI dan Malay0-Endos tidak perlu dipikirkan.

TNI to Build Missile Detachment in Bintuni Bay, West Papua

TEMPO.CO, Bintuni – Commander of Military District (Kodam) XVIII Kasuari of the National Armed Forces (TNI), Major General Joppie Onesimus Wayangkau mentioned about the missile detachment that is set to be established in Bintuni Bay, West Papua.
The detachment, which will be equipped with radar monitors, is included in Kodam’s new strategic territorial plan to secure vital state assets in West Papua. One of them is the oil and gas refinery operated by SKK Migas and BP Tangguh.
“We’ll establish one missile detachment under Kodam XVIII Kasuari to secure vital state assets such as the oil and gas mine that are located here,” Wayangkau said on Wednesday, April 5, 2017.
Wayangkau also said that they are responding to reports coming in from the local residents regarding drone activities in the area. According to the reports, drone activities have been spying and troubling the people living in the vicinity of Bintuni Bay and the people working at the mining companies.
“We have received information about the mysterious spy drone, but we’re having difficulty in detecting it since Papua only has two tracking radars that are located in Biak and Sorong,”
Wayangkau said.
Bintuni Bay Regent, Petrus Kasihiu, fully supports the plan of establishing a missile detachment in his region. His administration will provide the land needed for the construction.
“We will definitely prepare the land, Bintuni Bay regional government welcomes Kodam XVIII Kasuari for the unity of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI),” Kasihiu said.
HANS ARNOLD

United West Papuan people launch the manual petition for an Internationally Supervised Vote

STATEMENT

5th April, 2017

 

United West Papuan people launch the manual petition for an Internationally Supervised Vote

Today 5th April 2017 marks exactly 56 years to the day that the Nieuw Guinea Raad or New Guinea Council first met in West Papua and affirmed the fundamental right to self-determination of the West Papuan people. This council was the first parliament of the West Papuan people and it was tasked to help ensure a peaceful path to a decolonised and Independent West Papua.

In commemoration of the Nieuw Guinea Raad, today the people of West Papua reaffirmed our fundamental right to self-determination. A gathering attended by around 1000 people was held in Waena to launch the manual petition for an Internationally Supervised Vote for West Papua.

Representatives of the West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), the Federated Republic of West Papua (NRFPB) and the West Papua National Parliament (PNWP).

The three main Independence organisations within West Papua: the West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), the Federated Republic of West Papua (NRFPB) and the West Papua National Parliament (PNWP), were all represented under the umbrella of the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). All three organisations stood together to declare their support for this petition, thereby supporting the Westminster Declaration for an Internationally Supervised Vote for West Papua. The vote itself is to be held in accordance with UN General Assembly Resolutions 1514 and 1541 (XV)).

This global petition which was originally launched at the UK Parliament in Westminster has gone around the world collecting tens of thousands of signatures in both manual and digital format. Speaking on the launching of the manual petition in West Papua today, ULMWP Spokesperson Benny Wenda said “This is a truly historic and important moment for the people of West Papua as it is the first time the three main Independence organisations have signed the petition calling for an Internationally Supervised Vote in West Papua. I emphasise the need for unity among all West Papuan people and organisations to support this petition. We are united as one in our struggle for our fundamental right to self-determination.”

Benny Wenda went on to say “We hope that this will also encourage further international solidarity for West Papua, at a parliamentary and grassroots level. The time is now. I appeal to everyone around the world to support the West Papuan people’s campaign for self-determination. Let West Papua Vote.”

After collecting many more signatures from around the world, in August the petition will be taken by a team of swimmers across Lake Geneva and into the United Nations. More information about the movement to Back The Swim can be found on the Swim for West Papua website www.swimforwestpapua.com

Ends//

Benny Wenda
Spokesperson for the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)
Email: office@bennywenda.org

www.ulmwp.org

Pola hidup OAP Telah Tercemar oleh Gaya dan tradisi Orang Pendatang

Ya, benar, ini sebuah tragedi kemanusiaan yang telah menimpa salah satu kelompok manusia di muka Bumi, bernama bangsa Papua, ras Melanesia, yaitu bahwa “Pola hidup OAP Telah Tercemar oleh Gaya dan tradisi Orang Pendatang Melayo-Endo”

Pertama, kita lihat dan kita alami setiap hari, dari apa yang kita makan,semua orang Papua hari ini makan nasi, IndoMie dan makanan Malayo-Endos. Pada acara kenegaraan maupun acara keluarga, semua orang Papua hari ini lebih suka merayakan hari-hari penting dan hari-hari biasa dengan memakan nasi dan sayur ala orang Melayu. Sudah lupa dan bahkan sudah menganggap ketinggalan zaman kalau makan Ubi (erom) dan Sagu/ Papeda.

Yang ada di dalam perut sendiri sudah makanan non-Papua, jangan harap apa yang keluar dari dalam tubuh yang diisi dengan makanan asing itu adalah asli Papua. Iti bohong.

Terlihat dari pola makan OAP. Dan kedua gaya bahasa OAP yang sudah jauh melenceng jauh dari gaya hidup dan budaya OAP.

Kedua, sampai hari ini, dalam setiap acara-acara besar yang digelar di pesisir maupun gunung Tanah Papua tidak ada nuansa asli yang menonjol yang menceritrakan gaya hidup manusia pibumi Papua.

Ini merupakan suatu ancaman kepunahan sistem kebudayaan di Papua . Nilai budaya bukan barang hiasan untuk dipampang pada saat tertentu, namun harus mewarnai kehidupan setiap hari. Jika nilai benda budaya orang Papua dipakai hanya untuk momen-momen tertentu, berarti kita sedang terpenjara dalam sistem kebudayaan Bangsa Lain

Pola hidup orang Asli Papua telah tercemar dengan gaya dan tradisi orang Pendatang (Indo-Melayu). Terlihat dari pola makan dan gaya bahasa yang sangat melenceng jauh dari gaya hidup kebudayaan OAP. Sampai hari ini, dalam setiap acara-acara besar yang di gelar di pesisir pantai maupun gunung

Salam Perlawanan OAP….alam Perlawanan OAP….

Amunggut Tabi: West Papua Independence is NOT Limited to Peace, Stability and Security in the South Pacific

In response to Indonesia’s strategy approaching the governments in Melanesian countries by providing what it calls “security assistance to poor Melanesian nation-states”, Amunggut Tabi from the West Papua Revolutionary Army says

West Papua independence is not limited to peace, stability and security in the South Pacific region.

Please tell the world, this independence has more to do with wider issues, more lasting aspect, and it has universal benefits to the world. It has to do with the life on this planet Earth and to the life after life, rather than just limited modern nation-state anthropocentric sentiment of peace, security, and economic development in the South Pacific.

When Papua Merdeka News (PMNews) asked to clarify what Gen. Tabi means by his statement above, he says

All human biengs in the world know that New Guinea is the second largest Island on Earth after the Greenland. And all human beings also know that New Guinea is the home to the third largest rain-forests on Earth after the Amazon and Congo rain-forests. All human beings on planet Earth also know that New Guinea is home to the Second Tropical Glacier on Earth. It is home to the worlds species of flora, fauna and human bio-cultural diversity.

Of course, all these have nothing to do with economic growth and gross domestic products and mass production of the modern nation-states in this planet Earth. But one should note, that these facts have things to do with “life” and “death”.

New Guinea is not just full of natural resources to be exploited, as modern people know, but New Guinea has things to offer beyond economy, beyond money, beyond security beyond wealth, beyond prosperity.

Those who ignore or undermine the cause of West Papua independence are the ones who do not understand the real meaning this struggle. Those who support this struggle right now, we believe, receive blessings in their hearts and minds, in their life, because this life and this planet Earth knows that New Guinea is important for our survival.

Gen. Tabi also mentions that New Guinea is the home of all Melanesians.

All Melanesians come from New Guinea, we spread across the island countries from West Papua to Fiji, and all Melanesians have full right to come back to this Island when anything at all happens to the small islands across the South Pacific. We should not put hope on Australia, but New Guinea is our original home and out future home. Imagine when all small islands are threatened to be under water, and New Guinea is fully occupied by Malay-Indos, when will Australia host Melanesians? No, impossible because Australia today is occupied by Europeans, not our brother-Aborigines.

We all Melanesians are fighting in defending our race, and in protecting our home-land from being occupied by foreigners. We are protecting our future, the future of a grandchildren to come.

Anthony Craig: I cannot in Conscience Sit Back and Do Nothing…

To all my West Papuan friends and Supporters

Some people say Iam a little bit obsessed with west papua .Very true. I have been to west papua in august 15 and got a first hand experience. The Indonesian military is exterminating the west papuan people covered up by both the Indonesian and Australian governments. Both the major political parties have been given my report. The Lombok security treaty with Indonesia gives them the green light to slaughter thousands of west papuans 250KM FROM AUSTRALIA . AUSTRALIA WILK NOT OBJECT.

I CANNOT IN CONSCIENCE SIT BACK AND DO NOTHING WHILE BLACK WEST PAPUANS ARE BEING RAPED TORTURED AND MURDERED.

I am happy to be a clown for Christ. Amen.

Anthony Craig leader Free west papua party Australia established because the indonesian military is exterminating the west papuan people covered up by both the indonesian and Australian governments

Cry goes out remember balibo and East Timor

3 Ciri Berita Produk Melayo-Endos NKRI Cyber Army

Bukti kedua berita diproduksi media Cyber Army NKRI adalah bahasa Indonesia tersusun secara gramar tidak Indonesia-wi. Akan terlihat jelas ditulis oleh anggota TNI dan Polri yang baru tamat SMA dan SMP yang ditugaskan dalam pasukan Cyber Army sehingga tulisan bahasa Indonesia mereka akan sangat kelihatan tidak Indonesia-wi, malahan kelihatan ke-Jawa-an, ke-Jakarta-an, ke-Batak-an, dan bukan ke-Indonesia-an.

Saat ini coba saja baca berita-berita di blog orang Papua berikut

  1. http://www.papuapost.com
  2. http://www.tabloidjubi.com
  3. http://www.tabloid-wani.com

lalu bandingkan dengan blog berikut:

  1. http://www.papuanews.id
  2. http://www.kabarpapua.com
  3.  www.pasificpos.com

Bukti kedua ialah pemberitaannya lebih menonjolkan berita olahraga yang adalah bagian dari berita hiburan daripada berita-berita menyangkut kehidupan sehari-hari seperti ekonomi, bisnis, keuangan atau sosial dan budaya. Dalam kehidupan manusia di dunia, olahraga menjadi bagian dari “hiburan”, bukan bagian dari berita utama.

Olahraga masuk ke dalam kategori hiburan rakyat. Bagaimana mungkin, begitu teganya NKRI yang menduduki dan menjajah Tanah Papua begitu teganya melupakan realitas kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik dan menganggapnya tidak ada masalah, lalu hanya menghiasi halaman-halaman beritanya dengan berita-berita olahraga? Siapa yang terhibur, siapa yang menghibur?

Bukti ketiga berita Cyber Army Malayo-Endos ialah berita itu cenderung menyudutkan elit politik, pejuang atau aktivis atau orang Papua pada umumnya. Akan terbaca dengna jelas ada kecenderungan menyalahkan Gubernur Papua, Bupati, Anggota DPRD dan DPRP atau organisasi bangsa Papua di luar NKRI seperti KNPB, AMP, FRI-West Papua dan sebagainya.

Berita-berita ekonomi akan berakhir dengan kalimat-kalimat seperti berikut

  1. Pemerintah pusat lewat Presiden Jokowi telah menunjukkan niat baik….
  2. Pemerintah pusat sudah berbuat banyak, tetapi pemerintah daerah tidak memanfaatkan …..
  3. Otsus sudah bergulir … tahun tetapi masih banyak kekurangan karena tidak dijalankan dengan baik sebagaimana….
  4. Gangguan keamanan yang diciptakan oleh kelompok sipil bersenjata….

Jadi, intisarinya tergambar dengan jelas, kesalahan pokok ada di pihak orang Papua, entah itu penjabat negara kolonial atau pejuang Paupa Merdeka, asal mereka orang Papua disalahkan, dan ada posisi yang jelas membenarkan NKRI dan membenarkan pemerintah pusat.

Pertanyaan berikutnya ialah: Apa yang harus kita lakukan?

Pertama, tertawakan saja bahwa Anda sudah tidak dapat mereka tipu lagi. Kedua, yakinlah kebenaran pasti akan membuktikan dirinya benar dan akan menang untuk selama-lamanya. Ketiga, berdoalah dan terus berjuang, sampai Papua Merdeka. Jangan kecut, jangan hilang akal, jangan bingung, tetap teguh dan tetap maju melangkah.

Indonesia Bunuh Aktivis Papua Merdeka Michael Merani

WPNA News. 27/3/2017

Kembali lagi kota Serui berduka hari ini.

Michael Merani seorang aktifist Papua Barat merdeka di tembak mati oleh Aparat Gabungan Militer Indonesia (TNI-POLRI).

Pada tanggal, 27 Maret 2017 jam 1 pagi wpb, aparat gabungan TNI POLRI melakukan penembakan Brutal di kampung Kontiunai Distrik Angkaisera Kepulauan Yapen sehingga masyarakat lari masuk hutan. Dan aparat gabungan RI tersebut mengepung dan menembak mati Michael Merani di rumah mertuanya saat dia sedang menggendong anaknya.

Berdasarkan laporan saksi mata Michael Merani di tembak hingga 1 magasen peluru habis dibadannya menyebabkan kepalanya hancur dan sumsum kepala keluar. Setelah menembak mati Michael Merani dan aparat gabungan TNI POLRI langsung membawa mayatnya ke RSUD Serui. Aparat gabungan tersebut menggunakan 6 mobil merk Avansa dan 1 Estrada.

Sedangkan masyarakat yang lari ke hutan pagi ini mulai kembali ke kampung Kontiunai.

OPM NKRI dan OPM yang sudah Menjadi ULMWP

Ada begitu banyak bukti tentang OPM buatan dan piaraan NKRI dibandingkan dengan OPM yang asli, tetapi PMNews hendak menyebutkan tiga dari antara mereka, dalam rangka memperjelas pemahaman kita terhadap berita-berita buatan NKRI lewat Pasukan Cyber Army NKRI dan berita berdasarkan kebenaran mutlak.

Pertama, OPM selalu disebutkan sebagai Organisasi Bersenjata, bukan organisasi politik. Namanya saja “organisasi”, “Papua”, “merdeka”, tetapi sebuah organiasi selalu saja dianggap dan disebut sebagai sebuah organisasi bersenjata yang bergerilya di hutan-hutan di New Guinea.

Aneh tapi nyata. Hal-hal aneh tapi nyata menjadi hal yang biasa di Indonesia. Mobil Presiden dibawa lari sama mantan Presiden kan hal biasa. Ketua DPR RI menyebut nama Presiden dalam percakapan dengan perusahaan asing juga sudah dianggap wajar. Bantuan tanpa uang makan dan uang rokok di seluruh Indonesia dianggap “berdosa”. Itukah fakta kehidupan NKRI? Aneh tapi nyata.

OPM tidak mungkin punya senjata, jangankan bergerilya di hutan. OPM sudah ada di Jayapura kota, sudah ada di Port Moresby kota, ada di Port Vila Kota, ada di London, ada di New York, ada di Honiara, ada di Jakarta. OPM ada duduk di atas kursi, di hadapan meja, bukan memangkul senjata, bukan di hutan dan di kampung-kampung. OPM bukan organisasi saja, tetapi telah menjelma menjadi “nafas” dan “jiwa” dari perjuangan Papua Merdeka.

Walaupun begitu, apa yang dilakukan NKRI? Masih menyiarkan berita-berita seperti ini:

  1. 154 OPM menyerah….
  2. OPM serahkan senjata
  3. OPM menyatakan perang melawan NKRI
  4. OPM ini dan OPM itu….

Jadi, kalau ada OPM yang memangkul senjata, maka itu OPM buatan NKRI. Itu rumus baku, itu rumus pasti. Mari kita camkan dan yakini.

Kedua, Siaran Pers OPM yang menyatakan perang, menyerah dan meminta dialogue pertama-tama disiarkan oleh berita-berita NKRI seperti Kompas, Suara Pembaruan, BeritaSatu, TVOne, MetroTv, Tempo dan Detik.com

Bagaimana mungkin OPM yang sudah punya media Online jauh sebelum NKRI Cyber Army seperti http://www.papuapost.com, http://www.infopapua.org, http://www.freewestpapua.org, http://www.ulmwp.org, http://www.ipwp.org, http://www.ilwp.org dan sebagainya, dan seterusnya, kok harus menggunakan media NKRI untuk menyatakan perang, untuk menyatakan dukungan kepada ULMWP, untuk menyatakan menyerah kepada NKRI?

Hanya orang Papua “bermental budak” yang akan menerima pemberitaan seperti ini sebagai kebenaran.

Ketiga, OPM NKRI akan bebas berkeliaran di kota-kota di seluruh Indonesia, dan melakukan jumpa pers secara bebas di cafe-cafe di mana saja. Mereka akan berbicara keras menentang NKRI, tetapi dengan menggunakan tempat-tempat makan-minum, dan media NKRI. Mereka akan menggugat NKRI, mereka akan menantang NKRI, mereka akan marah kepada NKRI, tetapi lewat media NKRI.

  • Lalu bagaimana dengan OPM yang asli?

OPM yang asli kini sudah menjadi ULMWP, oleh karena itu, kalau ada OPM masih bergerilya, itu pasti OPM NKRI. ULMWP sebagai inkarnasi dari OPM saat ini menjadi anggota MSG dan meminta NKRI untuk berdialogue secara demokratis dan bermartabat lewat mediasi MSG, tetapi kalau masih ada OPM yang menyatakan perang, masih ada OPM yang menyerah, maka itu OPM-OPM buatan NKRI, yang tabiatnya mengikuti tabiat NKRI yang penuh dengan kekerasan dan teror di semua tingkatan dan lapisan, seperti setiap hari disiarkan dalam televisi-televisi kolonial Malayo-Endos sendiri.

Pertanyaan sekarang,

  • apakah OPM NKRI dan OPM West Papua sama?
  • Apakah OPM NKRI sebagian adalah OPM asli?
  • Siapa OPM NKRI dan siapa OPM Asli?

Up ↑

Wantok Coffee

Melanesia Single Origin Coffee

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny