Perdana Menteri Tonga, ‘Akilisi Pohiva. (Foto: Alex Perrottet/RNZ)
SUVA, SATUHARAPAN.COM – Tonga adalah satu dari tujuh negara Pasifik yang selama ini getol menyuarakan perlunya penentuan nasib sendiri Papua. Suara vokal Tonga terutama dipelopori oleh Akilisi Pohiva, perdana menteri yang baru menjabat selama dua tahun di negara kerajaan itu.
Hal ini menjadi salah satu alasan kubu oposisi untuk menjatuhkannya lewat mosi tidak percaya. Oposisi yang diinisiasi oleh para bangsawan dan sejumlah anggota parlemen dari kubu independen juga menuduhnya melakukan nepotisme. Kevokalannya mendukung Papua juga dianggap mengancam hubungan dengan Indonesia.
Sayangnya, upaya menggulingkan sang perdana menteri gagal. Pada pemungutan suara yang berlangsung pada 27 Februari lalu, Pohiva berhasil lolos. Hanya 10 suara yang mendukung mosi itu sedangkan 14 mendukung Perdana Menteri. Menteri keuangan, Aisake Eke, menyatakan abstain.
Pohiva, orang pertama dari masyarakat biasa yang terpilih memimpin Tonga, mengatakan, tuduhan untuk menjatuhkannya tidak memiliki dasar. Ini untuk kedua kalinya ia lolos dari mosi tidak percaya.
Mosi tidak percaya tersebut secara resmi diajukan di parlemen pada hari Senin (20/2) oleh Lord Tu’iha’angana, satu dari tujuh perwakilan bangsawan yang menandatangani mosi. Tiga anggota parlemen juga ikut menandatangani, yaitu mantan deputi PM, Samiu Vaipulu, Vili Hingano dan Fe’ao Vakata, yang dipecat oleh Pohiva tahun lalu.
Matangi Tonga melaporkan oposisi menuduh Pohiva melakukan nepotisme dengan merekrut anaknya, Po’oi sebagai asisten pribadinya, dan mengangkat sejumlah pejabat tanpa proses yang benar. Ia juga dituduh membela mantan menterinya yang terbukti bersalah menerima suap. Dan yang tidak kalah penting, ia dituduh memperburuk hubungan Tonga dan Indonesia lewat komentar-komentarnya yang mendukung kemerdekaan Papua.
Pohiva menepis semua tuduhan itu.
Meskipun lolos, posisi Pogiva masih belum aman. Malakai Koloamatangi, Direktur the Pasifika di Massey Univeristy, mengatakan hasil dari pemungutan suara ini bukan gambaran yang baik bagi Pohiva.
“Dia memiliki temperamen yang salah sebagai PM dan seharusnya cemas atas angka-angka pemungutan suara ini,” kata dia, keapda newshub.co.nz.
Pada bulan-bulan mendatang, kata Koloamatangi, Pohiva kemungkinan masih akan menghadapi mosi serupa.
Namun, Tevita Motulalo, direktur Royal Oceania Institute, justru memuji pelaksanaan mosi tidak percaya. Menurut dia, prosesnya berlangsung mulus dan kedua belah pihak menerima hasilnya dan saling mengucapkan selamat.
“Kami bisa mengelola pelaksanaannya dalam rentang waktu hanya sepekan,” kata dia. Sebelumnya, pernah ada mosi tidak percaya dan menurut dia, prosesnya berlangsung berminggu-minggu.
Tahun lalu di hadapan Majelis Umum PBB di New York, Pohiva berpidato dan mengatakan PBB harus menyelidiki dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Indonesia dan mengambil tindakan terhadap “kegiatan brutal dan tidak manusiawi” di Papua.
Masih di tahun yang sama, menjelang Forum Kepulauan Pasifik ÂÂ(Pacific Islands Forum/PIF) ke-47 di Negara Federasi Mikronesia, Pohiva mengatakan dirinya akan meminta para pemimpin Pasifik untuk tidak menghindar dari pengambilan sikap bersatu atas masalah Papua.
“Saya akan melakukan apa yang saya lakukan di pertemuan PBB terakhir. Keprihatinan saya adalah bahwa saya hanya ingin negara-negara lain, para pemimpin di Pasifik untuk bergabung dengan saya atau untuk mendukung posisi saya dalam hal pelanggaran yang terjadi dalam 20 tahun terakhir atau lebih di Papua,” kata Pohiva seperti dikutip radionz.co.nz.
Kamis, 2 Maret 2017 | 16:42 WIB, Oleh : Syahrul Ansyari, Banjir Ambarita (Papua)
VIVA.co.id – Kelompok bersenjata yang diduga Organisasi Papua Merdeka kembali beraksi di Mulia, Ibu Kota Puncak Jaya, Papua, Kamis, 2 Maret 2017 sekitar pukul 16.00 WIT. Kali ini sasarannya anggota TNI dari kesatuan Kodim 1714/PJ.
Anggota TNI atas nama Serda John Mandowen itu ditembak sebanyak empat kali dan tewas di tempat. Kemudian pelaku yang mencoba merampas senjata ditembak mati oleh rekan korban.
Dari data yang berhasil dihimpun, Serda John Mandowen saat itu baru selesai memangkas rambut di Pangkas Rambut Pasar Lama (Dekat Tower Telkomsel) Mulia. Tiba-tiba, dia didekati seseorang dan langsung ditembak sebanyak empat kali. Korban langsung tewas.
Melihat kondisi korban tergeletak, pelaku mencoba merampas senjata korban. Namun, rekan korban yang juga ada di sekitar melihat kejadian itu, menembak pelaku dan tewas di tempat. Dengan demikian, korban tewas yaitu satu anggota TNI dan satu orang diduga anggota OPM.
Serda John Mandowen tertembak sebanyak empat kali, satu di bagian dada sebelah kiri, dua di punggung dan satu di tangan kiri. Namun, Kodam XVII Cenderawasih belum ada yang bersedia memberikan konfirmasi.
Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw membenarkan adanya peristiwa penembakan tersebut. “Informasi awal, anggota TNI yang ditembak adalah ajudan Dandim Puncak Jaya,” katanya.
Mengenai kronologi kejadian, kata Paulus, masih dikonfirmasi ke Puncak Jaya. “Nanti kami sampaikan secara lengkap,” tuturnya. (ase)
Pernyataan disampaikan oleh Hon. Ronald K Warsal (MP)
Menteri Hukum dan Pengembangan Masyarakat, Republik Vanuatu
Sesi Ke 34 Dari Dewan Hak Asasi Manusia 1 Maret 2017, Jenewa, Swiss
Bapak Presiden Mulia, Distinguished Delegasi Hadirin sekalian. Republik Vanuatu sangat senang untuk mengatasi pertemuan ini.
Hari ini, saya berbicara atas nama kedua Vanuatu dan enam negara lain di kawasan kami Pasifik: Tonga, Nauru, Palau, Tuvalu, Kepulauan Marshall, dan Kepulauan Solomon
Bapak Presiden, kami tujuh negara telah datang bersama-sama hari ini – dan dalam pernyataan tertulis bersama terpisah – untuk menarik perhatian para anggota terhormat dari Dewan HAM PBB untuk situasi makam di Papua Barat.
Bapak Presiden, khusus, kita fokus perhatian Anda pada sejumlah pernyataan terbaru oleh pemegang mandat dari Dewan ini tentang pelanggaran Indonesia yang serius pada hak asasi manusia orang asli Papua:
• Surat bersama yang dikeluarkan oleh Pelapor Khusus PBB tentang promosi dan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi;
• Pelapor Khusus tentang hak atas kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat;
• Pelapor Khusus tentang hak-hak masyarakat adat;
• Pelapor Khusus tentang luar hukum, atau sewenang-wenang;
• Dan Pelapor Khusus tentang penyiksaan dan lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat atau hukuman.
Kami juga menarik perhatian ke rekening lain dari kekerasan negara Indonesia di Papua Barat, termasuk:
• Komunikasi dari Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial, mengacu pada pembunuhan dan penangkapan dari Papua;
Banyak laporan terdokumentasi dengan baik eksekusi di luar hukum aktivis dan penangkapan, pemukulan dan penembakan fatal demonstran damai, termasuk siswa SMA;
Dan laporan kekerasan yang terus-menerus terhadap perempuan Papua.
Kami mencatat bahwa dalam lima belas tahun terakhir Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia telah mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran HAM berat oleh aparat keamanan Indonesia dalam tiga bidang utama dari Papua Barat: Wasior, Wamena, dan Paniai. Komisi menggambarkan set kasus di dua tempat pertama sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, yang dihukum di bawah hukum Indonesia dan internasional.
Kami ingin lebih menyoroti aspek lain yang luas dari pelanggaran hak asasi manusia – kebijakan pemerintah Indonesia selama beberapa dekade dan berlanjut sampai hari ini dari migrasi non-penduduk asli Papua untuk Papua Barat, mengarah ke penurunan dramatis dalam persentase penduduk asli Papua.
Bapak Presiden, sampai saat ini, pemerintah Indonesia telah, bagaimanapun, tidak bisa membatasi atau menghentikan berbagai pelanggaran luas. Baik memiliki bahwa pemerintah mampu memberikan keadilan bagi para korban. ada juga telah tindakan nyata untuk mengatasi pelanggaran ini oleh pemerintah Indonesia, yang, tentu saja, tanggung jawab langsung dan akuntabilitas utama.
Selanjutnya, pemerintah Indonesia secara konsisten telah dapat menyampaikan laporan yang diperlukan periodik manusia yang tepat dan ulasan, yang merupakan norma internasional penting dimana sekretariat PBB dan anggota negara memantau hak asasi manusia di seluruh dunia. Penilaian yang ditulis sangat penting untuk mengidentifikasi dan menghapus penyiksaan, diskriminasi rasial dan pelanggaran hak asasi manusia pada umumnya.
Bapak Presiden, dalam terang pelanggaran ini dan kelambanan pemerintah Indonesia, kita sebut di Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk meminta Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia untuk menghasilkan laporan konsolidasi dari situasi aktual di Papua Barat.
Laporan Komisaris Tinggi perlu mempertimbangkan informasi dalam Perjanjian yang ada, Prosedur Khusus, dan Universal Periodic Review, serta laporan dari organisasi internasional dan regional lainnya dan organisasi non-pemerintah.
Laporan ini juga harus rinci berbagai hak di bawah Bill Internasional tentang Hak Asasi Manusia dan konvensi terkait, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri.
Dan laporan harus membuat rekomendasi untuk tindakan segera untuk menghentikan pola pelanggaran HAM seperti yang dibuktikan oleh banyak Prosedur Khusus dan badan-badan lain disebutkan sebelumnya.
Akhirnya, kami meminta kerjasama penuh dan dicadangkan dengan Komisaris Tinggi dalam pemenuhan mandat ini, termasuk penyediaan oleh pihak berwenang Indonesia akses lengkap untuk setiap orang di Papua Barat yang dianggap tepat untuk memenuhi dalam penyusunan laporan ini.
Bapak Presiden, seperti yang saya tutup, kami percaya bahwa tantangan dari Papua Barat harus dibawa kembali ke agenda PBB.
Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan untuk mengekspresikan pandangan saya di forum ini. Panjang Allah Yumi Stanap. Dalam Tuhan kita berdiri. Terima kasih.
Vanuatu, High-Level Segment – 7th Meeting, 34th Regular Session Human Rights CouncilVanuatu, High-Level Segment – 7th Meeting, 34th Regular Session Human Rights CouncilVanuatu, High-Level Segment – 7th Meeting, 34th Regular Session Human Rights CouncilVanuatu, High-Level Segment – 7th Meeting, 34th Regular Session Human Rights Council
In the morning of Thursday, March 2, 10`7, I woke up from my sleep, wandering why this morning, the birds and other beings on the ground, were making a lot and a lot of noise, not as usual. I was also visited by many guests during my sleep: all troops who dies in the fight against Indonesia came, having a big party all night; including my younger brothers the Late Gen. Kelly Kwalik and Brig. Gen. Hans Bomay were there.
I wanted to talk to them, but they all just waved and said, “celebrate, celebrate, celebrate, ….. so many times.”
When I reconnect back to the morning dancing and singing I was having in the West Papua Revolutionary Army (WPRA) Central Headquarters in the Jungle Of New Guinea this morning, I am then told that “We are also telling you, “celebrate, celebrate, celebrate…”
I did not wait, I went out and sing songs, dancing and singing and dancing for some 30 minutes, until all other troops woke up. Most of them joined into my songs, others were confused. They thought, “How come this old man is now drunk? He is a priest, carries the Bible on the right hand, and his gun on the left hand, but now he is drunk?” They thought “No, he is not drunk”.
I praise you the Lord, Almighty God, for your creation of this New Guinea Island, for the people of Melanesia, for our culture, for wisdom and understanding that you gave us, that make us unique in this planet Earth, that glorify your own power and presence. Today I praise you the Lord, for what you have done to me and to my struggle to free my people from the colonialism of Indonesia.
You have created us Melanesians and given us our places, starting from Raja Ampat of West Papua to Fiji, from Biak and Manus Islands to New Caledonia, this is what we humans ended up calling ourselves as Melanesian peoples, the peoples of the Black Archipelago, to pair with the Black Continent of Africa.
This morning I have a vision, that singing and dancing is the key towards victory, and together with the spirits of those who have died during this struggle, I now wake up, stand up, dance and sing, to praise you alone.
I pray that God bless West Papua governor, my Son Lukas Enembe, PNG Prime Minister my Son Peter O’Neill, Solomon Islands Prime Minister Manasseh Sogavare Vanuatu Prime Minister Mr. Charlot Salwai, Kanak LeaderVictor Tutugoro, Fiji Prime Minister Josaia Voreqe (Frank) Bainimarama so that they stand up united, strong and one voice, for the sake of their own Melanesian Identity and Integrity, for the sake of our unity and sovereignty, as we all came out from one father, and one mother, our father is Melanesia, our mother is Melanesia.
After praying all these, Gen. Wenda quickly went to lay down and slept for about 30 minutes, then he asked one of his staff to go to connect to the Internet and read if there is anything coming out.
He then realised, that just a few hours before his dancing and praying, Seven Pacific Leaders were speaking at the UN Human Rights Commission Meeting in Geneva, on behalf of the Pacific Coalition on West Papua (PCWP).
He then asked all his staff members to clap their hands, and again praise the Lord. He then bowed his head down to the Earth, and said,
Let All Beings Sing, Praise the Lord for PCWP Support in Geneva Last Night
H.E. Hon Ronald Kay Warsal, Menteri Kehakiman dan Pemabangunan Masyarakat Vanuatu, mewakili 7 Negara Pasifik meminta perhatian PBB atas situasi keseluruhan West Papua di hadapan Sidang Dewan HAM PBB ke-34 – IST
Jayapura, Jubi – Lambatnya tindakan nyata pemerintah Indonesia terhadap berbagai rekomendasi PBB dan laporan HAM terkait West Papua, membuat tujuh negara-negara Pasifik desak PBB tangani situasi West Papua secara menyeluruh melalui laporan terpadu terkait situasi sebenarnya di West Papua.
Tujuh negara yang tergabung dalam Koalisi Kepulauan Pasifik untuk West Papua (PCWP) itu, diwakili Vanuatu, kali ini menegaskan desakannya kepada Presiden Dewan HAM dihadapan Sidang ke-34 Dewan HAM PBB, Rabu (1/3/2017) di Jenewa, Swiss.
Mewakili Tonga, Nauru, Palau, Tuvalu, Kepulauan Marshall, dan Kepulauan Solomon,Hon Ronald Kay Warsal, Menteri Kehakiman dan Pembangunan Komunitas Vanuatu, meminta Dewan HAM PBB memerintahkan Komisioner Tinggi HAM PBB agar membuat laporan terkonsolidasi terkait situasi sebenarnya West Papua.
“Tuan Presiden, mencermati berbagai pelanggaran (HAM) dan lambatnya tindakan pemerintah Indonesia, kami serukan kepada Dewan HAM PBB untuk meminta Komisioner Tinggi HAM membuat laporan terpadu atas situasi aktual di West Papua,” ujar Warsal.
Pasalnya, lanjut Warsal, beberapa pernyataan baru-baru ini dari pemegang mandat Dewan HAM PBB terkait pelanggaran HAM serius yang dilakukan Indonesia terhadap masyarakat asli Papua, tidak kunjung mendapat respon tindak lanjut dari Pemerintah Indonesia.
Pemegang mandat yang dimaksud adalah Pelapor Khusus PBB untuk promosi dan perlindungan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi; Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan berkumpul dan berorganisasi; Pelapor Khusus PBB untuk hak-hak masyarakat adat; Pelapor Khusus PBB untuk eksekusi sewenang-wenang dan diluar hukum; serta Pelapor Khusus PBB untuk penyiksaan dan berbagai tindakan tidak manusiawi lainnya.
“Kami juga meminta PBB menaruh perhatian pada pelanggaran HAM negara Indonesia lainnya di West Papua, termasuk komunikasi dari Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD), yang merujuk pada pembunuhan dan penangkapan orang-orang Papua,” ujar Warsal.
PCWP juga menuntut perhatian Dewan HAM PBB terhadap sejumlah laporan lengkap terkait eksekusi aktivis dan penangkapan di luar hukum, pemukulan dan penembakan mematikan terhadap aksi-aksi damai, termasuk pelajar.
Situasi kekerasan terhadap perempuan Papua juga menjadi bagian yang dituntut PCWP untuk diperhatikan PBB.
Tahun lalu 7 negara Pasifik yang tergabung dalam PCWP ini juga angkat bicara terkait isu West Papua di Sidang Tahunan Majelis Umum PBB.
Warsal secara khusus memberikan catatan negative terhadap kinerja pemerintah Indonesia dalam penyelesaian kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM di West Papua. Secara khusus mereka menekankan pelanggaran HAM berat oleh aparat keamanan Indonesia di tiga wilayah West Papua: Wasior, Wamena dan Paniai yang sudah mendapat rekomendasi jelas dari KOMNAS HAM.
“Seharusnya sudah bisa dihukum menurut hukum Indonesia dan internasional,” tegas Warsal.
Pernyataan yang ditunggu-tunggu cukup banyak pendukung kemerdekaan Papua pengguna media sosial ini juga menggarisbawahi aspek pelanggaran HAM lainnya oleh pemerintah Indonesia yang menurut mereka telah terjadi puluhan tahun namun dibiarkan sampai saat ini, yaitu migrasi.
“Migrasi dari orang-orang non Papua ke West Papua telah mengarah pada penurunan dramatis prosentase populasi masyarakat asli Papua.”
Pemerintah Indonesia, menurut PCWP, hingga saat ini tidak dapat mengurangi atau menghentikan pelanggaran HAM yang beragam dan meluas tersebut. “Tidak ada tindakan segera yang dilakukan pemerintah untuk memberi keadilan pada korban, apalagi yang bertanggung jawba dan transparan.”
Mereka juga mengingatkan bahwa pemerintah Indonesia sampai saat ini tidak mengumpulkan laporan periodic HAM yang menjadi norma internasional bagi seluruh anggota PBB.
Desakan terpadu
Kali ini PCWP meminta perhatian Dewan HAM PBB lebih menyeluruh, terpadu atau tidak parsial terhadap situasi pelanggaran HAM di Papua dengan memperhatikan seluruh prosedur dan perjanjian internasional yang relevan.
“Laporan Komisioner Tinggi harus memperhatikan informasi dari Perjanjian yang ada, Prosedur Khusus, dan Universal Periodic Review, termasuk laporan dari organisasi-organisasi regional dan internasional serta organisasi non-pemerintah, termasuk semua peraturan Internasional menyangkut HAM, konvensi-konvensi terkait, serta hak penentuan nasib sendiri,” tegas Warsal.
Mereka berharap laporan itu juga akan membuat rekomendasi tindakan untuk menghentikan pelanggaran HAM di Papua, serta akses penuh semua orang di West Papua yang diperlukan untuk pembuatan laporan terpadu tersebut.
“Tuan Presiden, sebagai penutup saya percaya bahwa tantangan-tantangan terkait West Papua harus dikembalikan menjadi agenda Perserikatan Bangsa Bangsa,” tegas Warsal di penghujung pidatonya.
Respon Koalisi Internasional untuk Papua
Sebelumnya, Koalisi Internasional untuk Papua (ICP) telah meminta Indonesia untuk membuka akses ke Papua Barat bagi wartawan internasional, pengamat independen, organisasi hak asasi manusia dan Palang Merah Internasional (ICRC).
ICP yang didukung Dewan Gereja Dunia (WCC)pada 22 Februari lalu di Pusat Ekumenis di Jenewa mendesak agar Indonesia mengakhiri kekerasan dan impunitas yang berlangsung di Papua.
Peter Prove, direktur Komisi Urusan Internasional WCC dari Gereja Urusan Internasional (UCLA) mengutip kata-kata Sekjen WCC, Rev. Dr Olav Fykse Tveit, yang mengunjungi Papua Barat pada tahun 2012, mengatakan bahwa ia sepenuhnya mendukung pernyataanRev. Dr Olav Fykse Tveit setelah kunjungan.
“Kami mendukung perjuangan hak asasi manusia rakyat Papua. Kami mendesak diakhirinya kekerasan yang sedang berlangsung dan impunitas. Selain itu, kami mendukung penegakkan keadilan sosial dan ekonomi melalui dialog serius dan proses politik yang konkrit yang berupaya mengatasi akar penyebab masalah ini,” kata Tveit, yang dikutip Peter Prove.
Dalam kesempatan yang sama, Rev. Francois Pihaate, sekretaris jenderal Konferensi Gereja-gereja Pasifik yang berbasis di Fiji, mengatakan gereja-gereja di wilayah tersebut sangat prihatin tentang kekerasan di Papua.
“Bagaimana kita sebagai gereja bisa tahu tentang apa yang terjadi di luar dunia kita sendiri? Itulah mengapa sebagai gereja, kita juga harus peduli terhadap apa yang terjadi di Papua Barat. Papua Barat itu bagian dari masyarakat Pasifik, sehingga komunitas Pasifik seharusnya menunjukkan solidaritas dan aksi,” kata Pihaate.
Denny Abdi, anggota misi Indonesia untuk PBB di Jenewa membantah data-data yang dipaparkan oleh ICP, yang menyebutkan hampir lima ribu orang ditangkap pada tahun 2016.
Namun dijelaskan oleh Veronica Koman, aktivis Papua Itu Kita dan pengacara publik, bahwa data-data itu berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Penangkapan bukan hanya terjadi di Jayapura saja, tapi juga di Sentani, Merauke, Manokwari, Sorong, Kaimana, Menado, Timika dan Jawa.
“Di Jayapura saja, lebih dari 1000 orang ditangkap pada bulan Mei 2016,” kata Koman.(*)
Free West Papua Party of AustraliaFree West Papua Party of Australia
To all my West Papuan friends and supporters and the wider community
Ive had no response from the Attorney General to requests made for information on West Papua. In a letter to my local member Andrew Gee James Lambie Chief Of Staff stated “the situation in West Papua has improved over recent years”.
See Attached Letter below
I requested proof and received deadly silence.
I have lodged an application with the Commonwealth Administrative Appeals Tribunal to obtain information under ( freedom of Information Legislation).
I will keep you posted on the outcome. Some interesting resources to view
Dreyfus and Attorney-General (Commonwealth of Australia) (Freedom of information) [2015] AATA 995 (22 December 2015)
Birch and Attorney-General ‘s Department [1994] AATA 528 (3 June 1994)
Bienstein and Attorney-General (Commonwealth of Australia) and Anor [2008] AATA 7 (4 January 2008)
See what BS they come up with and the cover ups.
Cheers
Anthony G Craig
National Leader
Free West Papua Party of Australia
Lithgow NSW
Australia
Jayapura, Jubi – Mantan politisi, pejabat pemerintah, tokoh adat dan tokoh masyarakat sipil, George Tarimanu, tampil ke muka publik menyatakan pendangan kerasnya menggugat Sekretariat Melanesian Spearhead Group (MSG).
Dilansir Daily Post Vanuatu, Selasa (28/2/2017) Tarimanu juga mengatakan apa yang terjadi di kalangan pimpinan MSG belakangan ini tidak mungkin dikehendaki oleh para pendahulu pendiri MSG. Dalam pandangannya, para Pemimpin MSG telah gagal membangun kerjasama seperti cita-cita para pemimpin Melanesia yang seharusnya.
“Ini benar-benar memalukan bagi rakyat Melanesia, dan jelas menunjukkan bahwa para Pemimpin MSG tak lagi bekerjasama untuk kebaikan rakyat di negeri-negeri Melanesia seperti mandat pendirian MSG,” ujar tokoh yang mendapat penghargaan Order of the British Empire (OBE) dari Ratu Inggris Queen Elizabeth, dipenghujung kekuasaan kolonial Inggris dan Perancis akhir 1970-an.
Bulan-bulan terakhir ini, lanjutnya, tampak sekali para pemimpin MSG terpecah posisinya terkait beberapa isu penting. Isu yang dimaksud antara lain West Papua dan aplikasi keanggotaan penuhnya ke dalam MSG serta penunjukan Direktur Jenderal, yang menurut Tarimanu, merupakan indikasi jelas adanya perpecahan antar para Pemimpin MSG.
“Tak saja membuat malu rakyat Melanesia, namun juga mencederai nama baik MSG di luar negeri dan di dunia internasional, padahal MSG adalah institusi Melanesia yang sangat dihormati rakyat Melanesia juga pemerintah-pemerintah dunia,” tegas dia.
Tarimanu menuntut agar para pemimpin MSG segera menyingkirkan perbedaan mereka, dan kepada Sekretariat MSG mengelola urusan internalnya dengan profesional.
“Negara-negara anggota harus keluar dari Melanesian Nasara (ruang publik) dan menunjukkan pada rakyat Melanesia dan dunia bahwa mereka dapat berpegang pada visi para pendiri MSG,” ujar tokoh yang dihormati dan telah lama duduk di Konsil Vanua’aku Party National.
Tarimanu sejak awal telah keras memrotes tindakan para pemimpin Melanesia yang ragu mengintegrasikan West Papua melalui ULMWP ke dalam MSG.
“Sebagai salah satu pejuang kemerdekaan politik Vanuatu, saya tidak habis fikir melihat kecenderungan para pemimpin MSG yang tidak sanggup berdiri membela saudara saudari Melanesianya di West Papua,” ujarnya pertengahan tahun lalu.
Akhir Januari lalu seperti telah diberitakan Jubi, Ketua MSG, Perdana Menteri Manasseh Sogavare menunda kunjungannya ke PNG sebagai bagian Tur Melanesia untuk membicarakan hasil pertemuan terkait Pedoman Keanggotaan MSG dan isu-isu terkait MSG lainnya.
Setelah berkunjung ke Vanuatu dan Fiji, Sogavare tidak dapat melanjutkan kunjungannya ke PNG untuk bertemu PM Peter O’Neill. Dikatakan penundaan kunjungan itu hingga akhir Februari namun hingga saat ini belum ada konfirmasi kelanjutan rencana tersebut.
Sogavare dikatakan tidak akan mengeluarkan pernyataan publik apapun terkait hasil tur tersebut sebelum dapat bertemu PM O’Neill sebagai penutup turnya.
Sekretariat MSG di Port Vila dikabarkan telah dilanda isu pendanaan dan pemeriksaan terkait kelembagaannya telah direkomendasikan oleh penilai independen menyangkut persoalan keuangan yang tidak kunjung selesai, ditambah isu peninjauan kembali pedoman keanggotaan MSG terkait keanggotaan West Papua di MSG.(*)
Ilustrasi. Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa (Foto: UN Human Rights Council Chamber)
JENEWA, SATUHARAPAN.COM – Tujuh negara Pasifik kembali mengangkat isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua pada sesi reguler ke-34 sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, hari ini (1/03).
Tujuh negara tersebut adalah Vanuatu, Tonga, Nauru, Palau, Tuvalu, Marshall Islands dan Solomon Islands.
Suara tujuh negara itu disampaikan oleh Menteri Kehakiman dan Pembangunan Masyarakat Vanuatu, Ronald K Warsal saat mendapat giliran untuk berpidato pada segmen ke delapan sidang. “Kami, tujuh negara secara bersama-sama hari ini –dan dengan sebuah pernyataan tertulis bersama yang terpisah — ingin meminta perhatian para anggota yang terhormat atas situasi di Papua,” kata dia membuka pidatonya yang dapat juga disaksikan lewat siaran streaming televisi PBB.
Dalam pidato tersebut, Warsal antara lain mengingatkan kembali berbagai temuan pelanggaran HAM di Papua yang telah dikemukakan berbagai pihak yang mendapat mandat dari Dewan HAM PBB. Di antaranya adalah surat bersama yang diterbitkan oleh Pelapor Khusus PBB tentang Perlindungan dan Promosi dan Hak Kebebasan Berekspresi, Berkumpul dan Berserikat secara Damai, Pelapor Khusus PBB untuk Hak Penduduk Asli, Pelapor Khusus PBB tentang Eksekusi Ekstrajudisial dan Pelapor Khusus PBB tentang Penyiksaan dan Kekerasan.
Lebih jauh ia juga menekankan bahwa Komnas HAM Indonesia telah mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran HAM oleh militer Indonesia di tiga area di Papua yaitu Wasior, Wamena dan Paniai. Menurut dia, Komnas HAM telah mengungkapkan kasus pelanggaran HAM di dua tempat sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan dapat dihukum berdasarkan hukum Indonesia maupun hukum internasional.
Ditekankan pula bahwa bahwa pelanggaran HAM masih terus berlangsung hingga saat ini dan pemerintah RI dinilai gagal mencegahnya.
Tidak hanya itu, Warsal juga mengatakan bahwa pemerintah RI telah secara konsisten gagal memasukkan laporan peirodik tentang situasi HAM di Papua, yang sangat esensial bagi sekretariat PBB dan negara anggota untuk memonitor keadaan HAM di seluruh dunia.
Oleh karena itu, ketujuh negara tersebut meminta Dewan HAM PBB menugaskan Komisioner Tinggi HAM PBB membuat laporan konsolidasi tentang situasi aktual di Papua.
Mereka meminta agar laporan tersebut memuat informasi tentang pelanggaran HAM yang telah ada pada perjanjian-perjanjian, prosedur khusus dan Universal Periodic Review (tinjauan berkala universal) serta laporan dari organisasi internasional, regional maupun LSM.
Laporan itu, kata dia, juga harus secara detail mencatat berbagai hak bagi rakyat Papua, yang ada dalam hukum HAM internasional, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri.
“Laporan itu harus membuat relomendasi untuk tindakan segera dalam upaya menghentikan pelanggaran HAM yang sudah disebutkan oleh berbagai Special Procedures dan badan lainnya sebelumnya.”
Untuk membuat laporan tersebut, tujuh negara Pasifik juga meminta agar pemerintah Indonesia menjamin akses kepada Komisioner PBB untuk menemui siapa pun di Papua dalam rangka membuat laporan tersebut.
Indonesia and Freeport McMoran Copper & Gold Inc. has been very busy in recent years and months in relation with their differences in Freeport McMoran mining operations in West Papua that started in April 1967, two years ahead of the so-called fraudulent Act of Free Choice that given the right to Indonesia to occupy and benefit from her rich natureal resources.
Right now we are entering into 50 years of operations, and Indonesia starts to show its teeth, that it is not a baby anymore, it can bite its own food, no need its mother “USA” to feed. It has strong support from Russia at this very moment, and therefore, no USA involvement will be alright.
Indonesia is preparing its own national company to take over the mining operations in West Papua.
Papua Merdeka News (PMNews) asked by phone what Gen. WPRA Mathias Wenda is proposing in this kind of situation. PMNews expected Gen. Wenda to give his opinions on the latest developments, however, he simply repined,
Lucifer and Freeport are One Clan, Both Must go to Hell. Those who want to become part of it, who want to get something about from them, or from the current development, all will go to hell as well. West Papua as a state has no goal of building a prosperous and modern West Papua society, but we want our country to be based on our inheritted tribal wisdom, in order to nurture what we have, and to promote harmony among beings. This is far more important, very spiritual, and has long-term impacts rather than just talking about human affairs such as justice, peace, prosperity, security, and so on.
The root of money is the root of all sins, and Freeport and Indonesia are talking about money. Let us West Papuans get out from it, because we want to go to heaven, not to hell.
PMNews wanted to get more clear statement on the mining operations, whether or not WPRA would support any of the party if they wanted to meet him and talk about the future of the mining in the territory of hWest Papua that he had been fighting for since the last 40 years. Gen. Wenda repeated,
I told you. All those who love money, those who talk about money are the family of the lust, from the clan of the evil, who are heading towards a place called “hell”. I am fighting for peace and harmony, I do not want to be in their “hel”, so I will not answer your question as you want me to answer.
Radio Australia – Updated 28 February 2017, 13:21 AEDTCaroline Tiriman
Ol pipal blong West Papua itok oli wari tru long pasin em Australian Praim Minista Malcolm Turnbull ino bin toktok wantaim President Joko Widodo long ol human rights isiu long West Papua.
Tupela lida wantaim ibin tokaut long gutpela wokporoman blong kantri blong tupela bihain long wokabaut blong Predisent Widodo long Australia long wiken.
Mr Turnbull i tok Australia bai respektim ol internal affairs blong Indonesia olsem ol ibin tok oraet longen aninit long Lombok Treaty.
Ronny Kareni emi wanpla West Papua Activist long Australia i tok oli wari olsem toktok blong Praim Minista Turnbull bai mean olsem Australia bai no toktok long ol wari blong ol Melanesian pipol blong West Papua.
Ol i sutim tok long Indonesia long bagarapim na kilim dai planti handred tausan pipol blong West Papua.
long Sande ol pipal blong West Papua na ol sapota blong ol ibin mekim protest mas long Sydney, na taste ol protes ibin gohet long Western Australia na tu long Northern Territori long sapotim ol pipal blong West Papua.
Jayapura, 
