Port Vila may host MSG Leaders Summit on December 20

Dailypost.vu – Director General (DG) of the Melanesian Spearhead Group (MSG) Secretariat, Amena Yauvoli says the MSG Leaders Summit, which has been postponed from October, is scheduled for December 2016.

Speaking to Vanuatu Nightly News’ Kizzy Kalsakau recently before leaving for Fiji, MSG DG Yauvoli confirmed that if all MSG Leaders consent, the Leaders Summit will take place on December 20.

“At the moment, we are working with member countries to agree on the date which the chairman prescribed-which is the 20th of December,” he explained. “We are still waiting for confirmation from member countries for us to be able to confirm.”

When questioned on the possibility of the meeting postponed to 2017 in the absence of a consensus on the date, the DG says it depends on the MSG Leaders.

“That is a possibility, but as we all know the organisation is a member-driven organization where decisions are made by leaders and members,” he said. “The Secretariat does not make any decision whatsoever, we only facilitate, provide and recommend to the Leaders.

“If the majority of the Leaders vouch for the meeting to held on December 20, then it will be done.”

Commenting on the agenda, DG Yauvoli said, “One of the outstanding agenda is membership issues which will be discussed again. This was first discussed during the Special Leaders’ Summit in Honiara in July.

“In addition, an important agenda for me as the new DG is the Work Program and Budget for 2017, which we are currently working on and our governing body has to approve before we enter the New Year.”

Previously, the MSG Leaders Summit was scheduled to be hosted in Port Vila from October 3-4, 2016.

At that time the Vanuatu West Papua Association hosted the Wantok Summit, which brought together Free West Papua Civil Society Organisation support groups within Melanesia, including the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), hosted in Port Vila in parallel with the MSG Leaders Summit.

One of the main issues in the Wantok Summit then was to convince the MSG Leaders, to endorse the admission of ULMWP as a full member of MSG.

But this did not eventuate because the Leaders’ Summit was postponed without any explanation from the MSG Secretariat.

Earlier this year, the MSG Leaders Summit was scheduled for May 3-5, 2016 but then deferred due to the availability and commitments of the Leaders.

This was a blow to the Vanuatu Free West Papua Association, who had organized a public march to coincide with the MSG Leaders’ Summit.

Meanwhile, Minister of Foreign Affairs Bruno Lengkone, recently presented a cheque of Vt15 million to DG Yauvoli, part of the overall Vt28 million commitment pledged by each MSG Leader towards the Vt115 million MSG Rescue Package that was agreed during the MSG Leaders Meeting in 2015.

Fiji and Solomons have fully made their contributions of Vt28 million and DG Yauvoli is hopeful that PNG can make its contribution before the end of 2016.

The DG said the monies are intended for obligatory payments, which have been outstanding for several years, for instance severance entitlements for four officers that have left the organisation and to whom the MSG Secretariat still owe Vt20 million.

Other payments include Vanuatu National Provident Fund (VNPF) entitlements, which have to be cleared before the end of the year.

When questioned on the contribution of the Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS), the DG replied that the Leaders agreed for the amount to be apportioned from the four member countries, FLNKS is an organisation even though it is a member of MSG.

“It does not take away their participatory rights in terms of decision making in the organisation,” he explained.

jane@dailypost.vu

November 17, 2016 0

Gereja-gereja Pasifik: Bawa Papua ke Komite Dekolonisasi PBB

Ilustrasi: umat Kristen gereja Protestant church

AUCKLAND, SATUHARAPAN.COM – Gereja-gereja Protestan yang tergabung dalam Pacific Conferences of Churches (PCC) belum lama ini mengadakan pertemuan di kantor sekretariatnya di Auckland, Selandia Baru. Dalam pertemuan itu, dibahas sejumlah isu, seperti isu pelanggaran HAM Papua, perubahan iklim, serta nasib pengujian nuklir dan militerisasi di Pasifik.

Kepada radionz.com, yang melaporkan pertemuan itu hari ini, Sekretaris Jenderal PCC, Francois Pihaatae, mengatakan ia mengharapkan suara gereja tidak dianggap remeh karena gereja membawa suara umat.

“Ketika berbicara, mereka tidak hanya sebagai gereja, mereka juga sebagai umat. Karena sebagian besar waktu umat bersama kami. Kami tidak bisa mengabaikan kesatuan umat di akar rumput karena mereka memiliki kekuasaan untuk berbicara,” kata Pihaatae.

Terkait isu Papua, Pihaatae, mengatakan dewasa ini kelompok-kelompok gereja lebih bersatu dalam menekan para pemimpin politik untuk berbicara. Misalnya, ia mengatakan untuk pertama kalinya sejak didirikan 20 tahun yang lalu, Papua New Guinea Council of Churches juga bergabung untuk mendukung agar masalah Papua dibawa ke Komite Dekolonisasi PBB.

Lebih jauh, ia mengatakan anggota dewan gereja di Papua Nugini menginginkan agar pemerintah Indonesia mengakhiri apa yang disebut sebagai genosida di Papua.

“Menyerukan kepada Indonesia untuk menghentikan pembunuhan (orang Papua). Itulah satu-satunya prioritas pertama bagi kami untuk meminta militer dan kepolisian Indonesia atau apa pun yang mereka gunakan untuk membunuh. Mereka (orang Papua) bukan binatang, mereka adalah manusia seperti mereka, orang Indonesia,” kata Pihaatae.

“Kedua, yang kami coba lakukan adalah untuk mengangkat isu Papua pada daftar dekolonisasi. Agar mereka menikmati kemerdekaan seperti negara-negara Pasifik merdeka lainnya,” kata dia.

Ia menambahkan, PCC mengikutsertakan gereja-gereja di Papua dan berharap mereka mengetahui bahwa mereka tidak sendirian.

“Sekarang ini ada dua gereja di Papua yang telah menjadi anggota dan kami akan menyambut dua anggota baru lagi tahun depan. Jadi itu berarti bahwa melalui tindakan kita, kita berusaha untuk membawa orang-orang Papua pulang ke rumahnya.”

Dalam pertemuan tersebut, masalah-masalah lain juga dibahas. Termasuk dampak dari ekstraksi sumber daya pada lingkungan, penyakit menular dan peran gereja dalam memerangi kekerasan terhadap perempuan.

Dalam presentasinya, Francois Pihaatae juga menunjukkan fakta sejarah dimana gereja memegang peran kunci di kawasan Pasifik. Ia mengingatkan bahwa dulu gereja-gereja Protestan di French Polynesia pernah mengadukan Prancis ke International Criminal Court atas dampak dari pengujian nuklir di wilayah mereka. Ia menambahkan, pemimpin gereja memegang kunci dalam mengakhiri pengujian nuklir di wilayah itu pada 1996.

Dia mengatakan contoh ini menunjukkan bahwa apabila memiliki kesatuan suara, gereja akan menjadi kekuatan yang tidak dapat diremehkan.

Pihaatae mengatakan PCC akan terus membawa umat Pasifik bersama-sama untuk memperjuangkan keadilan dan perdamaian untuk melindungi masa depan kolektif mereka.

November 17, 2016 0

Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang Suap Provinsi Samoa Amerika Serikat 3 Miliar

Baca Juga Koran Cetak Berita sambungan diatas ini: Foto

Manado–Suarapasema.blogspot.com— Seperti yang Dilansir di Koran Harian Kawanua Post dengan Judul Berita “Gubernur Sulut Gagalkan Misi OPM” Yang dikeluarkan pada hari Senin 12 April 2015 di Kawanua Post, Di Manado Sulawesi Utara.

Dalam Berita Tersebut lebih diuraikan bagaimana cara untuk Menggagalkan Rencana dan Dukungan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dari Luar Negeri oleh Gubernur Sulawesi Utara ” DR. Sinyo Harry Sarundajang atau disapa SHS dengan Melakukan pendekatan dengan Memberikan Bantuan Dana Rp. 3 Miliar untuk pembangunan Stadion di Samoa, Amerika Serikat. Kami Aktivist Papua menilai bantuan tersebut sebagai suap agar warga Provinsi Samoa Amareka serikat tidak lagi mendukung kemerdekaan Papua Barat.

Selengkapnya Baca Dibawa ini yang dikeluarkan koran cetak Oleh Kawanua Post Senini 12 April 2015 Teks Original or Teks Asli.

Gubernur Sulut Gagalkan Misi OPM

Manado, Luar Biasa Sepak Terjang Gubernur Sinyo Harry Sarudajang (SHS). Selain memikirkan Masyarakat Sulawesi Utara, SHS juga mengemban misi Intelijen Indinesia yakni menggagalkan misi dari Oraganisasi Papua Merdeka (OPM).

Keberhasilan SHS itu asal muasalnya adalah dengan menjalin hubungan kerjasama dengan pihak Amerika Serikat. Diketahui Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri membangun kerja sama dengan Amerika Serikat.

SHS dipercayakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk membangun kerjasama dengan provinsi Amerika Samoa, Negara Bagian Amerika Serikat, Melalui bidang olahraga, yakni membantu membangun membangun sebuah Stadiondi Samoa Amerika Serikat dan Pemerintah Indonesia Sepakat sepakat untuk membangun gelanggang olahraga yang jika di rupiahkan Mencapai Rp. 10 Miliar. Untuk Pemerintah Indonesia Memberikan bantuan uang Rp. 3 Miliar.

Waktu lalu kerja sama kerja sama antara kedua provinsi tersebut sudah dilakukan, dan melalui pemerintah Indonesia telah diberikan bantuan untuk pembangunan sebuah stadion, “Ungkap Ibnu Hadi Direktur Amerika Utara dan Tengah Kemeterian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia (RI), Kemarin.

Kerja sama yang dilakukan kedua wilayah tersebut, Lanjut hadi atas kerja prakarsa Gubernur SH sarundajang dan Duta Besar Ri untuk Amerika Serikat (waktu itu dino pati jalal).

“Tentu saja kerja sama kedua wilayah tersebut mendapat dukungan dari Pemerintah RI sehingga kedatangan kami ke sulut untuk membahas tindak lanjut dari kerja sama tersebut,” Ujarnya.

Pada Mei Nanti Stadion yang dibantu pemprov sulut tersebut selesai dan siap diresmikan. “Pembahasan kami menyangkut soal rencana Gubernur beserta jajarannya meresmikan stadion di samoa Amerika, tersebut lanjutnya.

Dia Menambahkan, Kelanjutan kerja sama antara kedua wilayah akan dibina oleh Pemerintah Pusat, dalam meningkatkan hubungan antara Kedua Negara, Yakni indonesia dan amerika serikat. “17 Agustus 2015 nanti Rencananya kita akan mengundang Gubernur Samoa, Amerika. dan Aggota Kongres Amerika Serikat, perwakilan dari Provinsi tersebut untuk hadir pada hari kemerdekaan Indonesia dan setelah itu mereka akan mengunjungi sulut ujar Hadi.

Ibnu Hadi mengakui Program itu merupakan bagian dari politik luar negeri Indonesia Mempertahankan keutuhan Negeara Kesatuan Rebublik Indonesia (NKRI). Terkait dengan Perjuangan OPM, SHS berhasil dalam menjaga keutuhan Indonesia. Sebab, waktu lalu ada anggota kongres Amerika Serikat asal Provinsi Tersebut, Yaitu Eni Faleomavaega yang Vokal menyuarahkan Soal Indonesia, terlebih khusu Mendukung Papua Barat Untuk berpisah dari Indonesia.

“Kami mengapresiasi upaya Gigih dari Gubernur SH Sarundajang yang telah menghasilkan suatu program konkret yang dapat membantu hubungan luar negeri Indonesia, ” Jelasnya.

Sesuai Informasi yang didapat ternyata Usaha Kerja sama antara sulut dan Samoa Amerika yang digagas oleh SHS tersebut untuk tidak lagi memilih Eni Faleomavaega agar tidak terpilih lagi menjadi anggota Kongres Amerika. Sehingga, Suara untuk mendukung Papua Merdeka Tidak Lagi Digaungkan.

Upaya tersebut sampai saat ini terlihat berhasil karena menurut Informasi yang didapat, Politikus tersebut sudah tidak lagi terpilih dan bahkan Popularitasnya telah menurun.

Mengenai kabar itu. Gubernur SH Sarundajang tidak menampiknya, Menurutnya, Memang dampak dari kerja sama tersebut telah membuahkan hasil yakni Eni Faleomavaega tidak terpilih lagi dan telah digantikan Politikus Wanita dari Partai Reblik.

“Sebagai Bentuk apresisasi dari kemenlu, Pemprov Sulut akan terus mengambil bagian dalam setiap kebijakan ataupun Program antara Indonesia dan Amerika di Wilayah Samoa Amerika, “Ungkapnya.

SHS Mengatakan kerjasama saudara-saudara Provinsi Tersebut telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri RI. “Justru Karena hubungan dengan samoa amerika ini menjadi momen untuk menyetukan keluarga POLYNESIA termasuk PAPUA serta meredam suara-suara Negatif di Amerika Serikat Untuk memeca Belah NKRI,” Ungkapnya.

Samoa Amerika Juga Disebut dengan Samoa Timur adalah sebuah wilayah tak terorganisasi dan terpisah milik amerika serikat yang berada di bagian Selatan dari samudera Pasifik di timur Negara Samoa. (Suara Pasema West Papua/AKK)

Penulis : Suara Pasema West Papua

Sumber Koran Cetak : KAWANUA POST.

November 17, 2016 0

PM Cina Peringatkan Indonesia,Jika Tragedi 98 Terulang, Cina Akan Kirim Pasukan Ke Indonesia

Respon Keras datang dari Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang,Soal suasana politik yang sedang memanas di Indonesia yang mengusik kenyamanan warga keturunan tionghua yang ada di Indonesia.

Kabar soal aksi damai 4 November yang berakhir dengan aksi rusuh dan penuh dengan nada ancaman yang mengarah pada etnis Tiong Hua terdengar sampai kenegri China.PM Li Keqiang pun mengadakan konfrensi pers siang lalu bersama pejabat negara lainnya di Kantor Perdana Menteri China,Taipei,yang diliput stasiun televisi international.

Jelas sekali dalam konfrensi pers itu,Perdana Menteri negara tirai bambu tersebut,menyampaikan perihatinnya akan kondisi yang sedang terjadi di Indonesia.PM li juga menyayangkan etnis tiong hua kembali menjadi incaran adu domba oleh beberapa politikus Indonesia demi mengambil kekuasaan secara tidak sehat.

PM Li berharap pemerintah Indonesia bisa mengambil keputusan tegas dan bijak dengan apa yang terjadi saat ini.PM li sangat tidak menginginkan peristiwa kelam ditahun 1998 yang menjadikan etnis TIong Hua sebagai korban terulang lagi di Indonesia.Karena menurutnya kejadian itu harusnya tidak boleh terjadi lagi dinegara yang sudah memiliki banyak kemajuan dan perkembangan sedemikian rupa.

“Tentunya saya sudah mendengar kabar dari negara tetangga kita,Indonesia yang sedang mengalami gejolak politik yang bercampur dengan urusan agama dan etnis”Ujar PM Li dalam konfrensi persnya

“Kami sebagai negara sesama Asia turut perihatin melihat ini,Saya berharap yang terbaik untuk Bapak Presiden Jokowidodo dapat segera menenangkan suasana dan menyelesaikan masalah ini dengan bijak dan mencegah aksi-aksi yang dapat memecah bela negaranya”

“Namun tidak lepas saya adakan konfrensi pers ini,Saya ingin menegaskan bahwa Pemerintahan kami tidak mau dan tidak mengkhendaki,Jikalau sampai kejadian yang paling kelam terjadi pada tahun 1998 di Indonesia terulang kembali.Dijaman itu telah banyak warga keturunan kami disana diperlakukan secara kejam dan dibunuh.”

Sambungnya

“Jika memang Pemerintah gagal melindungi warga keturunan kami disana,dan terulang lagi sejarah kelam itu.Maaf jika kami pemerintah Tiongkok pun akan mencoba menaikkan banding kami ke Badan Persatuan Bangsa-Bangsa untuk mengirimkan pasukan pengamanan kami ke Indonesia,Demi memindahkan keturunan kami disana”

“Serta hubungan dari segi bisnis,perdagangan,bilateral,dan yang lainnya benar-benar akan kami putus dengan Indonesia.Mohon maaf sebelumnya tapi kami juga mempunyai hak untuk melindungi warga keturunan kami dimanapun mereka berada,Jika terjadi penindasan secara sosial dan nyawanya terancam.Tapi tetap dibalik itu semua kami tidak akan mendahului Pemerintahan RI”

Tegasnya

“Maka itu saya berharap Presiden dan para Menteri di Indonesia dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dengan sebaik-baiknya tanpa memakan korban dari pihak manapun.Karena sesungguhnya yang sedang terjadi saya tahu betul adalah tindakan politisi Indonesia yang sedang bergejolak dengan menggunakan,mengambing hitamkan etnis tiong hua sebagai sasaran”Tutupnya

Hal tersebut merupakan penggalan isi dari konfrensi pers yang di selenggarakan oleh PM Li,Sisa perbincangan dari konfrensi pers itu hanya membahas tentang pertukaran warga negara di Asia yang memang sudah direncanakan oleh seluruh anggota Asean.

[kabarsatu/suminf]

November 16, 2016 0

Leave West Papua Issue Alon: Faisi

theislandsun.com – THE Leader of Free West Papua Movement in Solomon Islands has called on political parties to leave West Papua issue alone.

Speaking to this paper, Mr Samson Faisi said it is disappointing to see a National Leader use West Papua as a reason to topple Prime Minister Manasseh Sogavare.

He pointed out that there are many important reasons the political parties put to represent their point but not West Papua.

Mr Faisi said Political Parties should find arguments on failed party policies the current government fail to deliver as their base of argument.

He strongly condemn Sir Nathaniel Waena’s statement in the paper yesterday to support the call for the Prime Minister to step down.

“Leave West Papua out of the political issue, West Papua issue deals with human safety and freedom as a human being we should think again.

“It is disappointing to see national leaders acting childish,” Mr Faisi said.

He said he is also an active member of a Political Party and that such statement not only shame but also cause embracement on the country.

Mr Faisi said the West Papua issues is dealing with safety and freedom of humanity and that leaders should see the real issue rather than talking nonsense.

He said seven countries in the Pacific are behind the fight to free West Papua and it is a shame for Solomon Islands to pick on West Papua as scapegoat in the current Political uphill.

Meanwhile Mr Faisi salutes Prime Minister Manasseh Sogavare for his support toward West Papua.

November 16, 2016 0

Menampilkan Budaya Pasifik, Bendera Papua Merdeka Ikut Berkibar di Allianz Stadium

Matavai Pacific Cultural Arts atau Matavai Seni Budaya Pasifik dan bendera bintang fajar di Allianz Stadium, Stadion Sepak Bola Sydney, Australia, disana menampilkan seni dan tari budaya Pasifik.

Dalam acara tersebut bendera Oraganisasi Papua Merdeka (OPM) ikut dibawahkan atau diampilkan dengan bendera-bendara negara Pasifik lainnya.

Foto-foto dibawah ini diungah oleh Destani’s Photography, salah satu dari sekian banyak fotografer yang hadir dalam acara festival Matavai Pacific Cultural Arts tersebut.

Destani’s Photography juga adalah salah satu dari mereka yang mengupload foto tentang atraksi bersama bintang kejora ini di album facebooknya MATAVAI Cultural Arts.

Ini adalah bagaimana dukungan rakyat Pasifik terhadap keinginan Papua merdeka atau keinginan orang Papua berpisah dari Indonesia. Dan dari negara-negara di wilayah Pasifik tersebut juga menginginkan hal yang sama untuk Papua.

November 16, 2016 0

Politik pembangunan Indonesia di Papua jadi sorotan Konferensi Sydney

Ilustrasi tingkat pengrusakan hutan Indonesia - IST — Ilustrasi tingkat pengrusakan hutan Indonesia – IST

Jayapura, Jubi – Politik pembangunan Indonesia di Papua ikut menjadi pembahasan hangat di konferensi dua hari bertajuk ‘At the Intersection: Pacific Climate Change and Resource Exploitation in West Papua’ di Sydney, Australia.

“Pembangunan di Papua sekarang telah berdampak luar biasa terhadap harkat dan martabat bangsa pribumi atau masyarakat adat Papua,” ujar Emil Kleden yang menyampaikan kesannya atas konferensi yang berlangsung minggu lalu itu kepada Jubi, Rabu (9/11/2016). Emil Kleden salah seorang narasumber dalam konferensi tersebut mewakili NGO Forest People Program (FPP) yang berbasis di Jakarta, Indonesia.

“Dampak ini terutama pada hilangnya sumber-sumber hidup, tidak tersedianya alternatif yang cukup bagi masyarakat Papua asli untuk mempertahankan hidup dan mengembangkan ekonomi mereka,” ujar Emil yang pada kesempatan itu mempresentasikan topik mengenai “Komitmen Pengurangan Emisi Indonesia dan Papua, Antara Kenyataan dan Mimpi.”

Di dalam makalah presentasinya, Emil menyampaikan enam tantangan pengurangan emisi di Papua yang berdampak langsung pada perubahan iklim.

“Tingginya angka deforestasi, pembangunan skala besar yang dipaksakan di seluruh Papua, kebijakan dan pendekatan yang tidak berubah di Papua, komposisi tidak seimbang antara pertumbuhan orang Papua dan non-Papua dan dampaknya pada relasi ekonomi, besarnya jumlah masyarakat asli Papua di pedalaman, serta perubahan produksi dan pola konsumsi semua itu memberi kontribusi besar pada hambatan dan peluang self determination masyarakat asli Papua,”

ungkapnya.

Menurut Emil, kritik terhadap program Provinsi Konservasi yang digagas oleh Provinsi Papua Barat juga mengemuka di dalam forum. “Provinsi Konservasi dikritik sebagai tidak mungkin berjalan baik tanpa mendesak keluarnya militer dari Papua Barat, karena status konservasi itu akan makin meminggirkan OAP yang tergantung langsung pada hutan dan SDA,” ujarnya.

Konferensi diinisiatifi oleh West Papua Project, University of Sydney, digawangi oleh Dr. Cammi Webb-Gannon dari Western Sydney University, Jim Elmslie, Peter King dan Jason MacLeod dari University of Sydney).

Dilansir RNZI minggu lalu, Dr. Cammi Webb mengatakan konferensi itu bertujuan untuk mencari benang merah antara dua persoalan penting di West Papua. “Kolonisasi Indonesia atas West Papua lah yang menyebabkan eksploitasi gila-gilaan terahdap sumber daya, serta semakin banyaknya pelanggaran HAM dan pengrusakan lingkungan. Jadi keduanya sangat erat kait mengait,” ungkap Webb.

Emil menambahkan, perkembangan perjuangan politik West Papua di forum–forum internasional seperti PBB dan MSG serta jaringan kerja West Papua di Pasifik, turut dibahas konferensi tersebut.

“Ralph Regenvanu, Menteri Pertanahan dan Sumber Daya Alam Vanuatu, hadir pada kesempatan itu, beliau sangat terang benderang argumennya tentang mengapa mendukung perjuangan rakyat Papua. Bukan hanya semangat Melanesia tetapi lebih pada prinsip pokok di PBB yaitu self-determination serta faktor sejarah Papua,”

ujarnya melalui sambungan telepon dari Jakarta.

Upaya diplomatik West Papua membutuhkan informasi dari semua lini, politik, ekonomi, sosial dan lingkungan, “untuk (istilah Ralph) menambah bullet (peluru) dalam perjuangn diplomatik,” kata Emil mengutip pernyataan Regenvanu.(*)

November 16, 2016 0

Jelang 1 Desember Kodim Mimika Tingkatkan Kewaspadaan

HarianPapua.com – Pasukan Kodim 1710 Mimika meningkatkan kewaspadaan jelang tanggal 1 Desember yang diperingati sebagai HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Meningkatnya kewaspadaan yang dilakukan Kodim Mimika dikatakan Komandan Letkol Inf Windarto untuk mewaspadai munculnya potensi ancaman atau kekacauan yang bisa saja ditimbulkan oleh organisasi anti pembangunan tersebut.

“Kita tetap mengantisipasi dan mewaspadai itu. Bersama seluruh komponen kami akan terus melakukan sosialisasi agar masyarakat tidak ikut-ikutan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ideologi negara kita,”

kata Windarto kepada Antara, Sabtu (12/11) kemarin.

Terkait adanya gelombang masyarakat yang masih tergabung bersama Organisasi Papua Merdeka, Windarto mengatakan di Timika masih sangat banyak warga yang bersebrangan dengan ideologi dan paham bangsa NKRI.

“Kemungkinan itu masih tetap ada. Kami mengajak agar mereka bergabung dengan kita untuk bersama-sama membangun rakyat Papua ke arah yang lebih baik dan sejahtera,” ujarnya.

November 14, 2016 0

Govt Intact: Says Sogavare while refuting claims to oust him

Solomon Star News – The Prime Minister Manasseh Sogavare has refuted claims there are moves to topple his government in this parliament sitting.

Speaking in an interview Mr Sogavare described the claim baseless.

“It is a complete lie, a typical example of desperate effort by people with dirty motives to distort matters.

“I am enjoying the support of the entire government bench,” Mr Sogavare said.

Meanwhile a Cabinet minister said most MPs and ministers within the current ruling government disagree with the Party’s president Sir Thomas Chan to terminate the Prime Minister Manasseh Sogavare from UDP.

The minister who wants his name witheld said the DCC government is remain solid to pass its 2017 national budget when Parliament is resume to deliberate on the budget today.

“…we are confident that we will sail through 2018 with no problems.

“They confirmed and pledged each other that there is no hidden agenda and there will be none.

“DCC has the best and right policies to move the country forward during their tenure in office and beyond.”

There are speculations that Ministers will take a mass resignation or walkout from government and support the Opposition.

However the MP refuted the claim saying: “The Ministers said that we already have a legitimate government so why should we form another one with people who are only hungry for power and position at the expense of the mass.”

Prime Minister Sogavare believes that the time has come for all leaders to set aside the shackles of doubt and suspicion that only breeds perceptions and media propaganda to influence public opinion to promote self rather than unity and peace.

However, a well placed source within UDP party said, despite PM’s claim of solidarity and infact, a rift is happening within the DCC government.

“ PM is playing the old game, and responds from our President is nothing but the truth, he did not address issues UDP have raised oftently when Cabinet meets,” the source said.

The source said the PM never respects UDP Party, the Party that puts him into power to become the country’s prime minister.

He said UDP must elect a new parliamnetary leader becasuse now PM is leading DCCG without a political party that requires a legal explanation.

“Issues we need clarification on Sogavare’s membership of UDP and leader of the coalition in the light of his removal from UDP. These questions could be raised as a point of order in parliament tomorrow (today).”

He said Prime Minister needs to realize that DCCG is UDP, PAP and Kadere, not himself.

“His leadership of DCCG is by virtue of his membership of UDP.”

Parliament resumes this morning after being adjourned from last week.

BY ELLIOT DAWEA
FREELANCE JOURNALIST

November 14, 2016 0

Bislama a language from early Vanuatu-China trade relations: Natuman

Daily Post – By Jonas Cullwick Nov 15, 2016

Vanuatu’s national language, Bislama, is derived from Beche-de-Mer or sea cucumber, the trade of which commodity in the late 1800s signaled the start of trade relations between Vanuatu and China

, Deputy Prime Minister and Minister for Tourism and Trade Joe Natuman told a recent Seminar on Cooperation and Exchange between China (Guangdong) and Vanuatu.

He was speaking at the seminar hosted by the Guangdong University of Foreign Studies in Guangzhou two days after the DPM and his delegation of 13 MPs attended the opening of the Guangdong 21st Century Marine Silk Road International Expo in Dongguan, Guangdong Province’s second largest city. The same city is popular for hosting a different kind of Silkroad: Silkroad MMORPG annual tournaments (hosted through a Silkroad Private server), wherein the event sees thousands of ardent gamers.

“Vanuatu and China have had a long fruitful relation dating back a number of years”, he said adding: “It is important that we are holding this forum at the time when you are holding the International Expo on the Maritime Silk Road initiative that will aim to increase trade relations between our two countries.”

“The Chinese people and the people of Vanuatu have had a long relationship with each other,” Natuman added saying: “At the time when the Europeans were coming to the Pacific to trade in the late 1800s, the Chinese were also involved in the trade in the Pacific.”

“In fact when the British imported Chinese tea, the Chinese would not accept the British Pound or British money. So, the British had to look for something to trade with for the tea, and they looked for sandalwood and Vanuatu had lots of sandalwood.

“In fact one of our Members of Parliament in this delegation (UMP MP Tomker Netvunei) comes from Erromango and his island has lots of sandalwood. The British got the sandalwood from Vanuatu, came to China, exchanged the sandalwood and took the tea to England. That was our first trade contact,” the Deputy Prime Minister, a history/politics graduate told the seminar.

“Later on we had lots of Chinese investors and traders in the marine sector. They came to trade in beche-de-mer or sea cucumber. In Vanuatu we don’t eat sea cucumber but in China I believe you like sea cucumber and the Chinese came to our islands because we have lots of sea cucumber.

“That’s how we started trading. And in fact our national language, the lingua franca of Vanuatu, which in Papua New Guinea is called Tok Pisin – a broken English, in the Solomon Islands is called Pidgin English, and in Vanuatu the name was changed. It’s called Bishlamer or Bislama,” Natuman continued.

“The language is derived from beche-de-mer trading. The local people could not speak Chinese, they could not speak English and they could not speak the many ni-Vanuatu languages, so they came up with this language to communicate, they call Bishlamer or Bislama. Today it is our national language.”

“That is the history of our first trading experiences that have linked Vanuatu and China to this day.

“In the early 1900s we were colonized by two colonial powers – Britain and France, and Britain because of their interests in China through Hong Kong, when they colonized us, they brought Chinese from Hong Kong and South China to work in housekeeping, in the kitchen to cook their food and other such tasks.

“In Vanuatu we call them as people from Canton or Cantonese.

“The British allowed them to set up their own businesses and they set up a China town part of Port Vila which remains to this day. Many generations of these Chinese have become very successful and are doing businesses in Vanuatu today and they invest overseas.”

In 1982, after our independence, Vanuatu and China established diplomatic ties and Vanuatu is keen to look at ways to tap into China’s latest international trade initiative, the Maritime Silk Road.

Jonas Cullwick, a former General Manager of VBTC is now a Senior Journalist with the Daily Post. Contact: jonas@dailypost.vu. Cell # 678 5460922

November 13, 2016 0