KAMPALA, SATUHARAPAN.COM – Sebuah perkembangan baru dalam diplomasi yang memperjuangkan penentuan nasib sendiri Papua terungkap lewat berita kunjungan salah seorang tokoh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) ke Kampala, Uganda, belum lama ini.
Kunjungan ini memberi gambaran bahwa aspirasi menentukan nasib sendiri kini kian dikenal di benua Afrika setelah sebelumnya tokoh ULMWP juga telah mendekati pemerintahan Ghana.
Selain Ghana, pemenang Nobel Perdamaian, Uskup Desmond Tutu dari Afrika Selatan, juga termasuk tokoh yang bersimpati pada aspirasi penentuan nasib sendiri dan telah pernah bertemu dengan tokoh ULMWP, Benny Wenda.
Dalam laporannya hari ini (8/04), situs berita berbasis di Uganda, Saturday Vision melaporkan Jacob Rumbiak, salah seorang pemimpin ULMWP, telah bertemu dengan Wakil Ketua Parlemen Uganda, Jacob Oulanya,pada 7 April.
Situs itu juga menampilkan foto Jacob Rumbiak menyerahkan bendera bintang kejora kepada Jacob Oulanya.
Foto yang ditampilkan oleh Saturday Vision, menunjukkan Jacob Rumbiak menyerahkan bendera bintang kejora kepada wakil ketua parlemen Uganda. (Foto: Saturday Vision)
Kepada Saturday Vision, Rumbiak mengatakan parlemen Uganda berjanji untuk mendukung Papua dalam berjuang mewujudkan mimpinya untuk penentuan nasib sendiri.
Disebutkan, Rumbiak mengajukan petisi penentuan nasib sendiri itu dan membeberkan penderitaan rakyat Papua.
Dalam petisi itu, menurut Jacob Rumbiak, pihaknya ingin Uganda mempengaruhi negara-negara lain di kawasan Afrika untuk mendukung usulan mereka bagi penentuan nasib sendiri di PBB.
Rumbiak mengatakan keyakinannya akan kekuatan Uganda di Uni Afrika dapat mengarahkan suara Afrika di sidang umum PBB untuk mewujudkan penentuan nasib sendiri pada tahun 2019.
Selain menemui parlemen, pimpinan ULMWP itu juga ingin bertemu dengan Presiden Uganda, Yoweri Museveni, untuk menyampaikan keinginan mereka.
Saturday Vision tidak memuat komentar pihak parlemen Uganda dalam laporannya.
ULMWP selama ini berjuang untuk diadakannya referendum di Papua, hal yang selama ini ditolak oleh Jakarta.
ULMWP mengklaim bahwa organisasi itu merupakan payung pemersatu dari berbagai organisasi di Papua yang menyuarakan penentuan nasib sendiri Papua.
ULMWP kini tengah berjuang menjadi anggota penuh Melanesian Spearhead Group (MSG), dimana Indonesia juga menjadi anggota associate.
Indonesia tidak mengakui ULMWP sebagai perwakilan rakyat Papua dan menggolongkannya sebagai kelompok separatis. Namun tidak sedikit tokoh masyarakat Papua berbeda pendapat dalam hal ini dan mengakui keberadaan ULMWP. Umumnya para pemerhati HAM dan pakar yang mendalami masalah Papua, menilai keberadaan ULMWP tidak boleh dinafikan.
Road Map Papua yang disusun oleh LIPI memasukkan kelompok ini sebagai salah satu unsur yang harus duduk dalam dialog Papua, bila hal itu diselenggarakan.
Editor : Eben E. Siadari
Formerly under Dutch rule, West Papua is fighting to shake off the firm rule of Indonesia, under which it was placed courtesy of a UN–backed treaty in 1969. West Papua maintains that Indonesia’s rule over it is illegal because the UN-sanctioned ballot — ‘the Act of Free Choice’, which legitimized West Papua as a province of Indonesia in 1969, was fraudulent. Under the act, 1022 people, who were chosen to vote on behalf of the island, were coerced by Indonesian military to vote against the independence bid.
He added: “Parliament can also identify different legislators to propose the motion, support and debate it in House. We can send the resolutions to other East African Parliaments including the Intergovernmental Authority on Development (IGAD) in Eastern Africa countries.”
Papua Merdeka News 