Tidak Puas dengan Kerja ULMWP? Kritik dan Perbaiki ULMWP, bukan Bikin Organisasi Saingan

ULMWP Jalan Kepastian Papua Merdeka

Ada satu hal yang jelas dan pasti, dan tidak dapat disangkal secara hukum nasional West Papua, hukum internasional di Pasifik Selatan dan hukum revolusi perjuangan bangsa Papua, bahwa United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) adalah satu-satunya lembaga yang secara hukum, secara politik dan secara sosial diakui, diterima dan disahkan di seluruh dunia, terutama di kawasan Melaneia. Itu fakta mutlak tidak dapat diganggu-gugat.

ULMWP Gagal?

Akan tetapi memang kita harus akui, fakta lain adalah pekerjaan ULMWP masih belum memuaskan, terlihat mengalami kemunduran yang luar-biasa. Dari sisi dalam lingkaran sendiri kelihatannya sesuatu sedang terjadi dan sedang dilakukan, tetapi sebenarnya terutama para penonton dan supporter, komentator dan analis melihat perjuangan Papua Merdeka sudah sampai ke titik tidak ada kegiatan apa-apa.

Kita contohkan saja, dulu perjuangan Papua Merdeka ramai di dukung oleh beberapa negara di Pasifik Selatan, terutama oleh para perdana menterinya, tetapi sekarang lagu-lagu itu sudah berhenti. Suara sumbang mulai keluar, koor berubah tiba-tiba menjadi trio, tiba-tiba menjadi duet, sekarang menjadi solo.

Di samping itu ada juga yang menilai ULMWP dipimpin oleh para pengurus yang tidak mengerti bagaimana cara berjuang yang benar untuk Papua Merdeka. Kelompok ini merasa diri lebih tahu cara untuk Papua Merdeka.Mereka juga mengunjuk kekuatannya dengan mengeluarkan pernyataan, gugatan, dan menyerukan langkah-langkah menandingi ULMWP.

Jadi, ada unsur ketidak-senangan atau ketidak-puasan kepada pengurus para pimpinan ULMWP, dan ada juga tidak merasa puas dengan kinerja ULMWP sejauh ini.

Yang menarik buat semua yang mengamati gerak-gerik orang Papua pada umumnya dan gelagat para “pejuang” Papua Merdeka khususnya adalah kepengurusan ULMWP saat ini belum genap satu tahun, tetapi sudah dianggap gagal. Ini memang aneh tapi nyata.  Bukan hanya dianggap gagal tetapi malahan sudah membentuk wadah-wadah tandingan dan sudah menggalang kekuatan untuk menggantikan posisi ULMWP memperjaungkan Papua Merdeka.

Mas “Ego”, ULMWP dan Ganti ULMWP

Dalam banyak artikel PMNews telah mengulas berkali-kali. Yang pertama dan utama, perjuangan Papua Merdeka ini selalu dirusak oleh “Ego pribadi” para pemimpin organisasi perjuangan Papua Merdeka. Ego para Panglima OPM di hutan dulu merusak semua strategi dan langkah perjuangan. Kerusakan itu baru saja diperbaiki di Saralana, Port Vila Vanuatu, dan terbentuklah ULMWP.

Penyakitnya masih sama, yaitu “Ego”. Kami tidak usah menyebut ego dari siapa-siapa, tetapi bangsa Papua sudah tahu terang-benderang. Organisasi hari ini yang berjuang untuk Papua Merdeka tetapi tiba-tiba mengkampanyekan pembusukan atas ULMWP, dan lain sebagainya terjadi bukan karena dasar lain selain dari “ego” yang tidak terlayani dengan baik dalam wadah ULMWP.

Sumber kekuatan “Ego” yang membangkang dan tidak sepakat itu bisa berasal dari diri sendir, bisa juga dirusak oleh pihak lawan.

Yang perlu dicermati ialah apakah ego itu mendorong para pemimpin dan tokoh Papua Merdeka untuk memperbaiki ULMWP, ataukah ego itu malah berusaha mau menggantikan ULMWP, dengan alasan supaya Papua bisa Merdeka. Alasan yang sering mengemuka ialah mereka bisa berjuang lebih baik daripada ULMWP, dan saat ini ULMWP diduduki oleh pemimpin yang tidak akan membawa bangsa Papua merdeka dan berdaulat di luar NKRI.

Suara Kami dari Kampung New Guinea

Orang tidak sekolah akan dengan jelas melihat, tanpa argumen tanpa basa-basi, bahwa tokoh dan organisasi Papua Merdeka yang melawan ULMWP, atau mau menggantikan fungsi dan kerja ULMWP dengan organisasi baru adalah pihak yang tidak menghendaki Papua Merdeka. Kesimpulan ini bukan karena mereka membenci para tokoh dan organisasi yang menentang ULMWP, tetapi karena mereka tahu bahwa langkah itu merugikan Papua Merdeka.

Jadi, perihal “Papua Merdeka” adalah utama, pertama dan satu-satunya fokus, bukan siapa yang memimpin, bukan mengapa saya tidak dilibatkan dalam ULMWP. Ego tidak dilayani di kampung-kampung dan orang awam. Yang harus beljar melayani Ego dengan bijak adalah para tokoh dan pemimpin organisasi Papua Merdeka. Karena ego ini di banyak sisi sudah lama dan banyak kali merusak perjuangan West Papua meraih kemerdekaan politik dan hukum di luar NKRI.

Apa artinya Menggantikan ULMWP dan Memperjuangkan Papua Merdeka di luar ULMWP?

Berdasarkan pemikiran ini, maka dapat dikatakan tanpa ragu bahwa orang Papua, pemimpin Papua Merdeka, tokoh Papua Merdeka, atau aktivis Papua Merdeka yang  berjuang dan bergerak untuk menggantikan ULMWP dan memperjuangkan Papua Merdeka lewat lembaga yang lain adalah di satu sisi tidak bijak, di sisi lain tidak manusiawi.

Tidak bijak karena kita tidak paham bahwa ULMWP adalah satu-satunya lembaga perjuangan bangsa Papua sepanjang sejarah bangsa ini yagn pernah diakui dan turut didirikan oleh sebuah negara yang sudah merdeka.

TIdak sampai di situ, ULWP ialah sebuah lembaga yang sudah secara resmi mewakili bangsa Papua dan organisasi yang ada di dalam ULWP terbuka untuk menerima organisasi manapun di seluruh dunia untuk bergabung menjadi anggota ULMWP.

Tidak itu saja, ULMWP adalah satu-satunya lembaga yagn sudah secara resmi diakui di dalam forum regional negara-negara seperti MSG, PIF dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. ORganisasi lain milik bangsa Papua belum pernah meraih sukses sejauh ini. Ini sebuha keberhasilan dan sebuah mujizat yang harus dirayakan bukan disesali dan dikritik dan disaingi.

Di atas semuanya, ULMWP sudah secara sah dan tidak terbantahkan, diterima sebagai anggota peninjau MSG dan para pemimpinnnya sudah diperlakukan sebagai Pemimpin Bangsa Papua di wilayah West Papuia. Momentum politik sudah dicapai ULMWP, oleh karena itu yang harus dilakukan para tokoh dan organisasi yang tidak puas dengan ULMWP ialah memperbaiki yang dianggap rusak, menggantikan yang dianggap tidak baik.

Menganggap sebuah lembaga yang sudah diakui bangsa-bangsa di dunia, malahan turut didirikan oleh sebuah negara yang sudah merdeka dan berdaulat, menuduh organisasi itu tidak benar dan berusaha menggantikannya sudah jelas dan dapat dikatakan dengan tingkat probabilitas tertinggi bahwa sesungguhnya aspirasi dan gerakan itu hanya melayani ego pribadi para pemimpin, dan pada intinya merusak bangunan kita bersama.

Sekerang tinggal bangsa Papua apakah mau tinggal ratusan tahun dipermainkan oleh ego-ego para pemimpinnya yang tidak tahu diri, ataukah melayani aspirasinya yang sudah jelas arah dan perahunya?

 

Cenderung Curiga dan Menggosipkan Sesama? Yakinlah Anda Bermental Budak!

Budak dalam riwayat hidupnya tidak punya hak atas dirinya sendiri. Hidupnya sepenuhnya tergantung kepada majikannya. Bahkan isteri-suami dan anak-anak yang dilahirkan keluarga budak adalah milik majikkannya. Hak hidup dan hak miliknya tidak dimilikinya. Ia hidup sepenuhnya tergantung kepada kebaikan hati atua kejahatan majikkannya.

Akibatnya sang budak tidak memiliki pilihan, jangankan hak sedikitpun. Hak hidupnya-pun ia tidak miliki.

Yang ada dalam pikiran sang budak ialah pertanyaan-pertanyaan, yang ia sendiri tidak sanggup menjawabnya.

Sama seperti seorang penerjun payung, yang dibuang dari pesawat terjun, tetapi payung terjun yang dibawanya tidak bisa dibuka, terpaksa ia terjun dengan kepastian menurut hukum alam, bahwa ia akan mati sebentar lagi, ia tidak dapat mengontrol nasibnya, ia tidak dapat merubah nasibnya.

Ada satu saja perkecualian, “bilamana sang majikan berbaik hati” untuk sang budak, dan untuk sang penerjun payung, “bilamana ada penerjun atau orang lain yang melihatnya dan mau datang membantu”. Jadi, nasib baik mereka sangat, sekali lagi sepenuhnya tergantung kepada kebaikan dan perhatian orang lain, yang orang lain itu sendiri tidak dapat dikendalikannya sendiri. Jangankan mengendalikan, meminta bantuan pun ia tidak sanggup.

Dalam kehidupan yang sepenuhnya tergantung kepada pihak lain yang, lebih berkuasa, lebih berpeluang, memperhatikan, memonitor, menonton, maka sang budak selalu hidup dalam posisi mental “waspada”. Dan dalam kewaspadaan itu terciptalah banyak proses mental dan psikologis yang sebenarnya membunuhnya sendiri. Ia tahu persis tidak berhak hidup atas maunya sendiir.

Akibatnya ia selalu hidup dalam “serba mencurigai”, “saling mencurigai”, dan selalu waspada terhadap apapun juga. Racun dan gula rasanya sama. Panas dan dingin rasanya sama. Iblis dan Malaikat dipandangnya tidak ada perbedaan apa-apa. Apa artinya semua ini? Hidupnya sendiri tidak dia kontrol.

Pejuang Papua Merdeka dan pejuang-pejung lain di mana-pun kita berada haruslah menyadari diri sendiri bahwa dalam kehidupan kita kalau kita hidup selalu dalam kondisi hidup “saling mencurigai”, “saling menggosip”, dan selanjutnya saling mengancam karena diri sendiri merasa terancam oleh hasil gosip dan cerita ciptaan sendiri, maka kita hraus pastikan diri dan berani mengaku

AKU BERMENTAL BUDAK

Dan setelah pengakuan itu, kita perlu merdeka dari perbudakaan yang melanda diri kita, pribadi kita, hati kita, pikiran kita, jiwa kita, dan setelah itu-lah baru kita bicara Papua Merdeka.

Kalau tidak, justru kita akan memasukkan perjuangan suci Papua Merdeka ke dalam perbudakan mentalitas kita, sehingga kita akan selalu menggosip, menceritakan, mengancam, mencaci-maki.

Siapapun kita, bagaimanapun kita, manusia yang masih diperbudak pasti tidak akan pernah memerdekakan bangsa dan negaranya, karena dirinya sendiri masih seorang budak.

Maaf, omong-omong tapi, jujur saja, kalau seseorang menjadi budak dari pikiran-pikirannya sendiri, dan bermantal budak, bagaimana bisa dia berteriak “Papua Merdeka!”?

Veronica Koman adalah pengacara publik di LBH Jakarta dan banyak membantu aktivis-aktivis Papua

Veronica Koman, September 3 2017, 20:04

Tanggal 1 September 2017 diadakan peluncuran “International Academics for West Papua” di Sydney, Australia. Isinya adalah para akademik yang peduli dengan apa yang terjadi di West Papua. Perkumpulan ini dipatroni oleh Noam Chomsky. Turut hadir kaka Rex Rumakiek, kaka Jacob Rumbiak, dan kaka Paula Makabory dari ULMWP.

Selama ini saya hanya bergelut dengan isu kontemporer West Papua, jadi pengetahuan sejarah hasil riset dari para akademik kelas dunia kemarin sangat makin membuka mata. Yang menurut saya cukup menarik dan penting untuk orang West Papua ketahui, di antaranya adalah:
– orang West Papua yang merupakan ras Melanesia semakin bangga akan negritude (politik identitas kulit hitam) dan indigenitude (politik identitas masyarakat adat).
– Dunia terutama negara Barat dan Afrika tahu betul masa-masa 1960an khususnya manipulasi Act of Free Choice tahun 1969, dan sepanjang proses itu negara-negara Afrika mendukung penuh kemerdekaan West Papua. Presiden Senegal ketika itu, Leopold Senghor, menawarkan imunitas untuk kampanye kemerdekaan di seluruh kontinen Afrika.
– Tahun 1976 Afrika “menendang” West Papua keluar, yang padahal West Papua sudah punya kantor sendiri di Senegal, akibat dari perpecahan di tubuh pimpinan West Papua. Ketika itu Senegal bilang “Silahkan datang lagi ke kami apabila kamu sudah dapat dukungan di wilayahmu sendiri (dalam hal ini Pasifik).”
– Tahun 1980an, paska perpecahan di tubuh pimpinan West Papua yang hingga diusir dari Afrika, tidak ada gerakan kemerdekaan yang kencang hingga mendunia lagi.
– Ternyata West Papua pernah datang melobi ke IRA (TPN versi Irlandia di Inggris sana), kemudian komandan IRA menolak sambil bilang “kamu cari dukungan ke negara kulit hitam saja karena pasti dukungan mereka akan tidak bersyarat.”

Saya jadi ingat, dulu saya yang nasionalis buta ini pertama kali dibuka matanya soal West Papua ketika baca jurnal-jurnal akademik internasional, yaitu bacaan yang tidak bisa dibendung dan dimanipulasi oleh pemerintah. Terbukti lagi, penjajahan di West Papua tidak hanya melawan nalar hukum dan ideologi, namun juga bertentangan dengan nalar akademik.

Victor Yeimo: Pacific Islands Forum (PIF) Mulai Hari ini di Apia, Samoa

Hari ini pertemuan Pacific Islands Forum (PIF) ke-48 dimulai di Apia, Samoa. West Papua tidak luput dari mata agenda pembahasan Forum. Para pemimpin ULMWP akan hadir bersama delegasi Solomon Islands. Bersama dengan puluhan organisasi masyarakat sipil dan gereja telah mendesak para pemimpin negara-negara pasifik bawa West Papua ke PBB. Fokus ULMWP jelas, memastikan negara-negara Kepulauan Pasifik satu suara untuk memimpin resolusi di UNGA untuk mendorong sebuah referendum dalam pengawasan internasional di West Papua.

Di West Papua, kita solidkan barisan persatuan, memperkuat sumber daya perlawanan melawan kolonialisme Indonesia. Karena kita tetap yakin perjuangan ini harus berpusat dari dalam negeri revolusi, West Papua. Pastikan rakyat Papua tidak buang energi pada strategi perpecahan dan adu domba dari pihak mana pun. Bangun solidaritas tanpa akar faksional. Yakinkan pada rakyat pejuang di seluruh dunia bahwa nasionalisme bangsa Papua adalah satu kesadaran terhadap realitas penindasan dan satu cita-cita pembebasan bangsa.

Untukmu kawan sejalur, warnah darah kita merah, bintang yang kita perjuangkan hanya satu. Profesi kita hanya satu: Lawan! Karenanya, mari satukan barisan perlawanan rakyat! Sebab, pada leluhur tulang putih, pada ratapan doa, dan harapan anak cucu esok hari, telah kita berjanji: lebih baik mati dalam perlawanan, dari pada pasrah dan punah. Kita adalah generasi penentu dari nasib bangsa Papua. Kemarin adalah sejarah. Besok sebuah misteri. Hari ini penentu.

Sayang rakyat!

Source: https://www.facebook.com

Pejuang Papua Merdeka yang Tinggal di Inggris dan Amerika Serikat Tidak Belajar dari BREXIT dan CALEXIT

Ada tiga peristiwa yang terjadi di Inggris dan Amerika Serikat, di mata-kepala sendiri, di dalam rumah, di mana dua tokoh Papua Merdeka, pimpinan ULMWP tinggal: yaitu BREXIT dan CALEXIT (California Exit),  ditambah dengan tuntutan referendum di Skotlandia. Secara khusus hari ini, 14 Maret 20017, terjadi sebuah peristiwa yang perlu kita catat, “Parlemen Inggris mengiyakan proses BREXIT secara hukum“. (Silahkan baca artikel: “Brexit bill: Parliament clears way for talks with EU“)

Dalam artikel ini tertulis topik utama sbb.:

Parliament has passed the Brexit bill, paving the way for the government to trigger Article 50 so the UK can leave the European Union.

The bill is expected to receive Royal Assent and become law on Tuesday.

Inggris sebagai negara satu-satunya di seluruh dunia, yang pertama-tama mengajarkan bangsa-bangsa jajahannya untuk melepaskan dirinya, merdeka dan berdiri sendiri, dan sebagai negara tua dalam sejarah manusia telah memberikan pelajaran yang sudah jelas, yaitu bahwa sebuah proses kemerdekaan atau keluar dari kesatuhan politik dan hukum yang sudah ada di dalam negara-bangsa, maka harus ditandai dengan tiga tanda penting

  1. Pertama, adalah ada keinginan dari rakyat itu sendiri, dan dalam hal ini keingingan rakyat di Tanah Papua dan di  Melanesia sudah jelas. ULMWP hadir dalam hali ini sebagai pembawa aspirasi bangsa Papua secara politik.
  2. Kedua, adalah keinginan itu harus-lah dirumuskan dan disahkan di dalam sebuah Perundang-Undangan, yang disahkan oleh parlemen yang resmi. Dalam hal ini West Papua sudah punya PNWP (Parlemen Nasional West Papua).Bangsa Papua harus punya Undang-Undang yang jelas, yang menjadi pedoman West Papua keluar dari NKRI, dan menjadi gambaran kepada dunia, dan terutama kepada pendukung Papua Merdeka dan penentang serta yang belum punya posisi untuk memberikan gambaran dan tawaran kepada mereka tentang “Apa arti Republik West Papua bagi Indonesia, Melanesia, Oceania, Pasifik Selatan dan bagi dunia semesta“. Undang-Undang Harus menjadi nakoda yang menyetir dan menggiring perjuangan Papua Merdeka, bukan kemauan pribadi, bukan mengeluhkan pelanggaran HAM, bukan kepentingan kelompok dan siapa mendapatkan jabatan apa.

    Dalam artikel PMNews tentang CALEXIT tertulis:
    “Kelompok pendukung kemerdekaan California menyerukan amandemen konstitusi. Usulan mereka yang bertajuk ” California Nationhood”, juga akan meminta pemilih untuk mencabut klausul yang menjelaskan Konstitusi AS sebagai “hukum tertinggi negeri”.”

    Di sini terlihat jelas, kemerdekaan California dari AS didahului dengna keinginan politik, lalu secara langsung mereka bicara tentang Udang-Undang Negara AS, dan peraturan yang bisa memberikan jalan kepada California untuk melepaskan diri dari AS.

    Dalam hasus Skotlandia, Undang-Undang Inggris memberikan kesempatan kepada wilayah jajahannya untuk melepaskan diri, tetapi harus melewati proses referendum, sama seperti Inggris sendiri menyelenggarakan referendum untuk keluar dari Uni Eropa.

    NKRI sudah punya Undang-Undang yang sudah memberikan lampu hijau kepada perjuangan kemerdekaan di dalam negara-bangsa Indonesia. Yang tidak jelas ialah West Papua sendiri tidak punya Undang-Undang.

  3. Ketiga, haruslah ada organisasi, kepemimpinan dan menejemen kenegaraan yang didasarkan atas Undang-Undang, tunduk kepada Undang-Undang, mengerti Undang-Undang dan siap menjalankan Undang-Undang. West Papua harus menunjukkan kepada dunia, bahwa West Papua sudah punya pemimpin negara yang mengerti dinamika politik dan politik-ekonomi Pasifik Selatan, ASEAN, ASIA dan OCEANIA. Pemimpin ULMWP harus hadir sebagai “selebritas politik” yang memberikan gambaran yang jelas dan yang mengundang dukungan masyarakat internasional. Pemimpipn ULMWP harus berhenti dari budaya “mengeluh” kepada Belanda, PBB dan Amerika Serikat atas peristiwa pelaksanaan Pepera 1969.ULMWP harus berhenti berbicara tentang kesalahan-kesalahan NKRI. ULMWP harus berbicara tentang “What is West Papua”. Jualan Papua Merdeka harus dikemas secara menarik dan mengundang para pembeli.

Yang terjadi dalam perjuangan Papua Merdeka JAUH berbeda, malahan bertentangan dengan budaya perjuangan kemerdekaan di era pascamodern. Kita masih bermain seolah-olah perjuangan kita ada di sera dekolonisasi. Padahal tahun 2000 ke depan ialah era pascamodern, era setelah modernisasi, yang harus dikelola secara berbeda.

Perbedaan utama dan pertama, ialah bahwa semua perjuangan kemerdekaan dari negara-bangsa yang sudah harus WAJIB pamempresentasikan Undang-Undang Negara yang jelas, yang daripadanya semua pihak, pendukung dan penentang akan bertemu, dan berpikir untuk memetik keuntungan masing-masing.

Pada saat Undang-Undang Revolusi West Papua (UURWP) menjadi patokan perjuangan Papua Merdka, maka dunia internasional tidak akan bertanya lagi,

“Apakah West Papua sebenarnya mau merdeka atau hanya memprotes dna mengeluh karena pelanggaran HAM yang terjadi, kecemburuan sosial, masalah pribadi karena tidak diberikan jabatan di dalam NKRI?”

Kesan kecemburuan sosial dan orang West Papua berontak karena menuntut porsi lebih besar daripada sepelumnya sudah menjadi argumen NKRI dan elit politik Papindo sejak tahu 2000. Oleh karena itu, orang West Papua yang benar-benar berjuang untuk West Papua keluar dari NKRI (WPExit) haruslah menunjukkan kepada dunia dengan jelas, “Apa arti, dan mana wajah West Papua sebagai sebuah negara?”

Banyak negara pasti pesimis, West Papua akan menjadi negara bermanfaat bagi mereka setelah merdeka. Mereka memilih West Papua lebih baik di dalam NKRI. Alasan utamanya apa? Karena mereka mebandingkan dengan orang Melanesia lainnya di Papua New Guinea, Solomon Islands, dan seterusnya, dan mengatakan, kalau West Papua merdeka, paling-paling nanti sama saja dengan mereka, jadi sebaiknya tidak usah saja.

Pertimbangan pelanggaran HAM, pertimbangan Pepera 1969 yang penuh cacat hukum, cacat moral dan cacat prinsip demokrasi BUKANLAH hal-hal memakukan bagi PBB, NKRI, AS dan Belanda, karena mereka tahu, bahwa apa yang telah terjadi adalah yang terbaik untuk menghindari pengaruh Komunisme menyebar ke Pasifik Selatan, mereka tahu bahwa memberikan West Papua kepada NKRI ialah jalan terbaik waktu itu. Mereka tahu bahwa kalau West Papua mau merdeka hari ini, maka West Papua harus menyatakan sikap dan menunjukkan profile-nya yang jelas dan meyakinkan kepada dunia.

Tetapi apa yang telah dilakukan ULMWP selama ini?

ULMWP lakukan pertemuan-pertemuan tertutup. Mereka mengangkan Duta Besar di sana sini. ULWMP hanya memperjuangkan organisasi mana menjadi ketua, mana yang menjadi Sekretaris-Jenderal dan sebagainya, tanpa memikirkan

“Bagaimana caranya mempresentasikan perjuangan Papua Merdeka kepada dunia internasional, yang mendukung dan yang menentang, dan yang belm punya sikap terhadap perjuangan West Papua untuk melepaskan diri dari NKRI.”

Para pemimpin ULMWP harus berhenti dari pekerjaan, jabatan dan kegiatan-kegiatan sebagai Aktivis Papua Merdeka, dan menjadi Pemimpin Negara West Papua. Perjuangan Papua Merdeka harus dihentikan dari kegiatan-kegiatan aktivisme menjadi kegiatan-kegiatan kenegaraan, kegiatan-kegiatan formal konstitusional, kegiatan-kegiatan yang bisa dipahami dan mudah diterima oleh negara-negara bangsa lain di dunia.

Semoga saja! Tugas PMNews ialah memberitakan pencerakan, berbicara karena dan untuk KEBENARAN!

Aktivis Papua: Permintaan Maaf tak Cukup, Rakyat Butuh Tindakan Nyata

Jayapura, Jubi – Aktivis Hak Asasi Manusia mengatakan permintaan maaf yang disampaikan Pandam XVII Cendrawasih bertepatan dengan HUT TNI ke 70 sebagaimana yang diberitakan media ini, Senin (5/10/2015) harus tindakan nyata, bukan obral kata-kata semu.

“Rakyat Papua tidak menerima permohonan maaf yang disampaikan Pangdam. Silahkan memohon maaf dengan kata-kata tetapi banyak rakyat Papua hari ini tidak butuh itu,”ungkap Peneas Lokbere, Kordinator Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Papua, di Abepura, Selasa (6/10/2015)

Kata Lokbere, rakyat Papua hari ini lebih membutuhkan tindakan nyata. Pertama, institusi keamanan Republik Indonsia di Papua, baik Pangdam maupun Kapolda Papua harus melakukan evaluasi resmi atas keamanan di Papua.

Evaluasi sangat penting, lantaran makin maraknya kasus-kasus penembakan terhadap warga sipil di Papua. Semua yang terjadi harus diungkap untuk melindungi rakyat.

Kedua, Rakyat Papua butuh TNI maupun Polri merubah pola pendekatan terhadap rakyat. Rakyat ingin TNI dan PoLRI yang menghargai HAM, tidak represif.

Ketiga, Pangdam dan Kapolda mengumumkan hasil penyelidikan kasus Paniai. Rakyat Papua menanti itu daripada permintaan maaf murahan yang tidak akan menyelesaikan luka orang Papua.

Sementara itu Yanuarius Lagiwan, Sekretaris Jendral, Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tegah Papua se-Indonsia (AMPTPI) mengatakan, tidak hanya minta maaaf tetapi Pangdam harus memberikan rasa keadilan bagi korban.

Kata Lagowan, Pangdam sudah tahu, anggota TNI mana yang melakukan tindakan brutal terhadap rakyat Papua. Kalau sudah tahu, Anggota TNI yang nakal itu harus diproses hukum.

“Ungkapan permintaan maaf saja tidak cukup. Kalau Pangdam sudah tahu ada kesalahan anggotanya maka harus ungkap dan adili semua anggota TNI yang melakukan kejahatan, sehingga semua orang yang mengalami kekerasan oleh TNI bisa merasakan keadilan,”tegasnya. (Mawel Benny)

Benny Wenda Serukan Boikot Pemilu Di Papua

Benny Wenda

London, KNPBnews – Seruan berikut dikeluarkan oleh pemimpin Papua Merdeka, Benny Wenda di London  agar rakyat West Papua memboikot pemilu kolonial Indonesia di Papua. Sumber resmi situs http://www.freewestpapua.org.

KAMI TIDAK AKAN MEMILIH !

Pada tahun 2014 Republik Indonesia akan mencoba untuk mengadakan pemilihan di Papua Barat. Kami masyarakat Papua menolak untuk memilih di pemilu ini. Mengapa ?

Hari ini secara ilegal Papua Barat diduduki oleh Indonesia. Kami memiliki hak untuk kemerdekaan. Kami akan memberikan suara dalam referendum yang benar pada penentuan nasib sendiri. Tapi kami tidak akan memilih dalam pemilu disaat pendudukan brutal di Indonesia diatas tanah kami terus berlangsung.

Pada tahun 1963 Indonesia menginvasi negara kita dan rakyat kita diteror. Selama lebih dari 50 tahun Indonesia telah menyiksa dan membunuh kami. Militer Indonesia telah menewaskan lebih dari 500.000 Papua pria, wanita dan anak-anak. Selama lebih dari 50 tahun Kami telah mati untuk kebebas kita.

Pada tahun 1969, Indonesia mengancam 1024 dari tetua suku kami dengan penyiksaan dan kematian jika mereka tidak mengatakan mereka ingin Papua Barat menjadi bagian dari Indonesia. Kekuasaan Indonesia atas Papua Barat semata-mata didasarkan pada iven ini – persetujuan takut kurang dari 1% dari populasi orang dewasa. Indonesia tidak memiliki hak untuk berada di Papua Barat. Indonesia tidak memiliki hak untuk mengadakan pemilihan apapun di tanah kami.

Saya menyeruhkan untuk masyarakat saya di seluruh pelosok, dari pantai ke gunung, dari pulau ke pulau. Mari kita tetap kuat dan bersatu. Jangan memilih!

Saya meminta semua Organisasi politik Papua untuk berbicara dengan orang-orang kami dan memberitahu mereka kebenaran. Jangan biarkan mereka ditipu Indonesia.

Saudari terkasih dan saudara-saudara, orang tua saya tercinta,  dunia sedang berdiri untuk air mata dan penderitaan kita. Anggota-anggota Parlemen di seluruh dunia sedang melobi Pemerintah mereka untuk menghormati hak kami untuk menentukan nasib sendiri.

Saya dan orang-orang Papua Barat terus menyeruhkan bagi masyarakat internasional untuk kebebasan dan keadilan. Kami adalah orang-orang yang damai. Kami memiliki martabat dan hak untuk hidup. Berapa banyak dari kita harus dibunuh sebelum anda akan bertindak?

Silahkan mendengar seruan kami :

i) Papua Barat secara ilegal diduduki oleh Indonesia: Indonesia Segera kami meminta untuk meninggalkan tanah kami;

ii) Kami meminta PBB untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian untuk menggantikan militer Indonesia di Papua Barat;

iii) Kami meminta masyarakat internasional, dan terutama Amerika Serikat dan Belanda yang keduanya memainkan bagian penting dalam Membiarkan pendudukan Indonesia, bertindak untuk mengembalikan kebebasan kami dan menghormati hak-hak kami sebagai manusia, termasuk hak-hak kami untuk sumber daya alam. Kami adalah orang-orang yang harus anda berurusan dengan kami, bukan pemerintah dan militer Indonesia.

iv ) Kami meminta PBB untuk mengadakan referendum sejati antara masyarakat Papua dan biarkan kami memutuskan untuk sekali dan selamanya apakah kami menginginkan kebebasan atau pemerintahan Indonesia.

Kami, orang-orang Papua, memiliki hak untuk kebebasan. Kami adalah koloni Belanda. Kami memiliki hak untuk merdeka dari Belanda. Tapi itu tidak terjadi. Satu juta masyarakat adat di Netherland New Guinea apakah ditukar seperti manik-manik oleh Amerika Serikat sebagai imbalan atas dukungan dan akses ke kekayaan besar kami tentang sumber daya alam Indonesia. PBB memberi Indonesia dan mengkhianati kami dan Tanggung Jawab atas kemerdekaan kami. Kami masih menunggu untuk menggunakan hak kami untuk menentukan nasib sendiri.

Jika Anda ingin orang-orang Papua untuk memilih – berikan kami referendum pada kebebasan kami.

Kemudian kita akan memilih !

Benny Wenda

Pemimpin Kemerdekaan Papua Barat Kemerdekaan dari pengasingan Inggris

 



AMP “Indonesia, Amerika Serikat dan PBB ” Mengakui Kedaulatan Papua Barat

Yogyakarta — Puluhan Mahasiswa Papua yang bergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Jogyakart, telah gelar demo damai  dengan menuntut kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Amerika Serikat (AS)dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera memberikan Hak Penetuan Nasib Sendiri Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua Barat.Kamis/13/03/2014. Pagi.

Massa aksi kemudian melakukan longmarch dari Bundaran UGM Jam 09.00 WIB menuju titik nol kilometer di perempatan kantor Pos Besar Yogyakarta.
 
Kordinator umum aksi Aby Douw,
“mengatakan kepada http://www.suarakolaitaga.blogspot.com, bahwa , Negara Indonesia, Amerika Serikat dan PBB untuk mengakui kedaulatan Papua Barat yang di deklarasikan pada 1 Desember 1961 sebagai suatu Negara”.
Kordinator aksi Paskalena Daby,
”Berikan kebebasan untuk menentukan nasif kami. Segerah ! Tarik Militer (TNI-Polri) Organik dan Non-Organik dari seluruh Tanah Papua, hentikan eksploitasi dan tutup seluruh perusahaan milik kaum imperialis, seperti Freeport, BP, LNG Tangguh, Corindo, Medco. Dinilai, perusahaan-perusahaan itu membawa malapetaka bagi Bangsa Papua Barat”.
Menurut Roy Karoba salah satu anggota AMP mengatakan,
“ada pun berbagai operasi militer telah dilancarkan oleh pemerintah kolonial Indonesia untuk membungkam perlawanan Rakyat Papua yang menolak kehadiran Indonesia. Militer menjadi satu-satunya tameng untuk berhadapan dengan Rakyat Papua. Dari masa kepemimpinan Soekarno hingga SBY-Boediono, militer tetap menjadi alat yang paling reaksioner dalam menghadapi gejolak perlawanan Rakyat Papua. Ratusan ribu nyawa Rakyat Papua telah hilang oleh kebiadaban Militer Indonesia”.
Papua sudah merdeka. Tetapi kemerdekaan orang Papua itu telah direbut dan diperkosa oleh Indonesia,PBB, Amerika dan Belanda pada tanggal 19 desember 1961 disebut TRIKORA, ketika papua merdeka selama 18 hari, ujar Roy.
Dalam orasi salah satu anggota AMP Boy mengatakan,
“Kami menilai ketrlibatan PBB dalam status politik rakyat papua barat tidak manusiai dan demkratis, sebab perjanjian New York (New York Agreement) 15 agustus 1962 tidak melibatkan satupun orang papua, selain itu juga aneksasi West Papua kedalam Indonesia 1 mei 1963 adalah awal operasi Militer Indonesia diatas tanah west papua hingga saat ini atau awal penderitaan rakyat papua, dan PEPERA 1969 cacat Hukum dan moral. “
Lanjut Boy.
 
Sebelum adalanya pelaksanaan PEPERA 1969 Pemerintan Indonesia telah kontraka karyah perusahan Kapitalisme/Imperialisme Amerika Serikat pada tanggal 7 Apri 1967, sedangkan pelaksanaan PEPERA pada tanggal 14 juli-2 agistus 1969. Ujar, Boy.
AMP menuntut
“Indonesia, Amerika Serikat dan PBB Berikan Kebebasan dan Han Menetukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua Sebagai Solusi demokratis sesuai hukum yang berlaku”.
tegas Daby. (K)Wenas Kobogau
Kamis, 13 Maret 2014|12:33,kbgnews

 

Sikapi Pelanggaran HAM, AMP Akan Gelar Aksi

Sejumlah Massa Aksi di Yogyakarta Saat Membentangkan Bendera Bintang Kejora, Pada Peringatan Hari Aneksasi ( 1 Mei 2013 )
Sejumlah Massa Aksi di Yogyakarta Saat Membentangkan Bendera Bintang Kejora, Pada Peringatan Hari Aneksasi ( 1 Mei 2013 )

Yogyakarta (12/03/2014 – Guna menyikapi berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan pembungkaman ruang demokrasi yang terus menerus dilakukan oleh aparan militer Indonesia (TNI-POLRI) di Papua selama ini, maka Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] berencana menggelar aksi penyikapan yang rencananya akan dilaksanakan pada hari kamis (14/03/2014) di Yogyakarta.

Selain menyuarakan kasus-kasus pelanggaran HAM dan pembungkaman ruang demokrasi yang dilakukan militer Indonesia terhadap rakyat Papua, AMP juga akan menyuarakan

“Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua Barat”,

sebab menurut AMP Hak Menentukan Nasib Sendiri merupakan satu-satunya jalan terbaik untuk penyelesaian permasalahan Papua.

Telius selaku Sekertaris AMP Komite Kota Yogyakarta ketika dihubungi menyatakan bahwa

“kami menggerlar aksi ini untuk menyikapi segalah bentuk penggaran HAM dan pembungkaman terhadap ruang demokrasi di Papua, Indonesia dengan kekuatan militernya selalu melegalkan segalah cara untuk melindungi kepentingan investor asing yang tidak pernah memperhatikan kehidupan orang asli Papua yang memiliki hak atas segalah kekayaan alam yang ada di Papua”,

tegas Telius.

Selain itu, menurut Telius

“aksi kali ini juga sebagai bagian praktek yang akan dilakukan oleh kader-kader/anggota AMP yang baru saja menyelesaikan Pendidikan Politik (DIKPOL) beberapa hari yang lalu”,

kata telius.[rk]

Saatnya Semua Organ dan Fraksi Perjuangan Bersatu

Ilustrasi. Ist.

Jayapura, MAJALAH SELANGKAH — “Kita harus menyatukan semua organ dan faksi perjuangan Papua Merdeka yang ada di Papua maupun luar,” begitu kata Markus Haluk, Sekjen AMPTPI dalam diskusi panel kepadamajalahselangkah.com, Sabtu (1/03) di aula P3W Abepura, Jayapura.

Haluk menghimbau semua faksi perjuangan dan organ-organ perjuangan untuk membentuk suatu kekuatan besar, menuju kepada tujuan bersama, Papua Merdeka.

“Ada kecemburuan sosial antara satu organ dan faksi perjuangan, sehingga kami lakukan diskusi panel ini untuk menyatukan semua organ dan faksi perjuangan ini,”

ata Haluk.

Yusak Pakage juga berpendapat sama.

“Kita perlu membangun kesataun dan persatuan semua organ dan faksi berarti akan nampak kekuatan kita untuk melawan sistem ini,”

kata Pakage.

Lanjut Yusak,

“Tingkat kesadaran orang Papua belum nampak secara keseluruhan, maka kita perlu memberi pemahaman kepada siapa saja orang Papua”

(MS/John Kuayo)

 Admin MS | Sabtu, 01 Maret 2014 19:55,MS

Up ↑

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Kopi Papua

Organic, Arabica, Single Origins

Melaneia News

Just another WordPress site

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

PAPUAmart.com

MAMA Stap na YUMI Stap!

Koteka

This is My Origin and My Destiny

Melanesia Web Hosting

Melanesia Specific Domains and Web Hosting

Sem Karoba Tawy

Patient Spectator of the TRTUH in Action

Melanesia Business News

Just another MELANESIA.news site

Sahabat Alam Papua (SAPA)

Sahabat Alam Melanesia (SALAM)

Melanesian Spirit's Club

Where All Spirit Beings Talk for Real!

Breath of Bliss Melanesia

with Wewo Kotokay, BoB Facilitator

Fast, Pray, and Praise

to Free Melanesia and Melanesian Peoples from Satanic Bondages