Sejak Ditahan, Ketua KNPB Baliem Belum Didampingi Pengacara

Wamena — Menurut keluarga Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Balim, Simeon Daby, sejak penahanan oleh kepolisian, pembuatan Berita Acara Perkara (BAP) hingga penyerahan ke tahanan Kejaksaaan, Simeon tanpa didampingi pengacara atau penasehat hukum.

Simeon ditahan bersama Mekky Kogoya dan Ima Mabel pada tanggal 15 Desember 2012 di Holima, Distrik Hubykossy dengan tuduhan peledakan bom di Kantor DPRD Jayawijaya dan sejumlah kasus lainnya di Wamena.

“Sejak penahanan kami keluarga tidak tahu ada pengacara yang mendampinggi atau tidak,”

kata Tinus Daby, ayah Simeon ke tabloidjubi.com lewat telepon selulernya, ketika dihubungi pada Jumat (4/1).

Menurut Tinus, keluarga hanya tahu lewat informasi, bahwa Simeon akan menjadi tahanan Jaksa pada bulan Januari.

“Bulan Januari 2013 ini, Simeon akan diserahkan ke tahanan jaksa dari Polres. Semua proses yang terjadi, pihak Polres Resort Jayawijaya tak pernah melayangkan pemberitahuan resmi. Kami keluarga belum terim laporan resmi dari polisi, bahwa anak kami ditahan,”

katanya.

Tinus juga mengatakan, dirinya mengetahui persoalan pemeriksaan anaknya, Simeon hanya melalui pemberitaan media dan lisan. Sehingga pihak keluarga belum mengetahui pengacara yang mendampingi Simeon dalam seluruh proses pembuatan BAP dan persidangannya nanti.

“Kami belum tahu pengacara yang akan mendampingi,”

katanya.

Akibat belum ada pengacara, kata Tinus, keluarga berharap ada pegacara yang menawarkan diri untuk menjadi pendamping Simeon dengan teman-temannya.

“Kami mengharapkan ada pengacara yang mau mendampinggi Simeon naik sidang,”

katanya.

Selain itu, lanjut Tinus, pihaknya berharap pihak pengurus KNPB pusat bisa membantu dalam mencarikan pegacara yang akan mendampingi Simeon.

“Kami berharap teman-teman Simeon yang ada di Jayapura bisa membantu mencari pengacara,”

katanya.

Namun menurut pihak KNPB pusat, pihaknya sudah berusaha menghubungi pengacara yang akan mendampingi Simeon. Pengacara yang dihubunggi sudah bersedia ke Wamena.

“Kami jalan pada tingkatan koordinasi dengan pengacara. Pengacara kaka Gustav Kawer dan Olga Hamadi sudah bersedia ke Wamena,”

kata Juru Bicara KNPB pusat, Roky Wim Medlama ke tabloidjubi.com, Jumat (4/1).

Hanya saja, menurut Roky, ada pihak-pihak yang membatasi.

“Pengacara sudah siap ke Wamena ada yang mengahalangi, ini yang menjadi persoalan,”

katanya. (Jubi/Mawel)

Friday, January 4th, 2013 | 20:05:16, TJ

January 4, 2013 0

Victor Y : Sepanjang Tahun 2012, Tahun 2012, 22 Anggota KNPB Terbunuh dan 51 Dipenjarakan

Jayapura – Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Victor Yeimo mengatakan, 22 aktivis KNPB dibunuh, 51 masih mendekam di penjara, dan belasan lainnya DPO dengan tuduhan makar.

“Selama tahun 2012, 22 anggota KNPB telah dibunuh penjajah, 51 masih mendekam dalam trali besi penjajah. Belasan lainnya DPO dengan tuduhan yang tidak benar,”

kata Victor kepada majalahselangkah.com, Senin (01/01).

Kata dia, diprediksi tahun 2013, pembunuhan dan penangkapan akan dilegalisasi dengan UU terorisme oleh Indonesia terhadap aktivis dan rakyat Papua yang berjuang menuntut kedaulatan bangsa Papua Barat.

Kata dia, walaupun Indonesia menerapkan UU terorisme, KNPB tetap komitmen untuk terus menyuarakan apa yang disuarakan selama ini.

“Walau Indonesia mulai melegalisasi pembunuhan mereka dengan siasat modern seperti UU Terorisme, KNPB tidak akan gentar,”

kata dia.

“Siasat baru dengan pola modern akan kami lawan, apa pun bentuknya. Bukankah kita ada dalam dunia yang sama? Juga terlahir sebagai manusia yang sama. Yang beda, hati pikiran dan tindakan anda demi rupiah dan nafsu menjajah, tapi kami dengan hati pikiran dan tindakan yang mulia demi membebaskan bangsa kami dari penindasan ini,”

kata dia. (BT/GE/MS)

Tue, 01-01-2013 20:40:10, MS

January 1, 2013 0

Domi Surabut: Hibbah Hellman/Hammett Pengakuan Dunia Atas Perjuangan Rakyat Papua

Dominikus Surabut, belum menerima pemberitahuan resmi soal hibah

Jayapura — Dominikus Surabut salah satu pentolan aktivis Papua mengatakan Hibah Hellman/Hammett yang diterimanya sebagai pengakuan dunia atas perjuangan penegakan hak-hak masyarakat adat Papua. Ini berarti pengakuan dunia terhadap suara hati orang Papua

“Hibah ini jelas suatu penghargaan bagi rakyat Papua, sebab ada pengakuan dunia atas teriakan Rakyat Papua tentang hak-hak mereka yang selama ini diperkosa oleh pemerintah yang berkuasa,”

kata Surabut saat berbincang-bincang dengan tabloidjubi.com, Selasa (25/12) di Lapas Abepura, Kota Jayapura, Papua.

Karena itu, menurut Domi, perjuangan rakyat Papua sangat benar, penting dan harus selalu dihargai.

“Dunia mulai membuka mata atas perjuangan rakyat Papua. Jadi kita perlu perhatikan bersama bahwa perjuangan rakyat Papua itu benar adanya,”

kata Surabut.

Menurut Domi, hibah yang diterimanya mengandung makna ganda.

“Di satu sisi, suatu kebanggaan bagi rakyat Papua dan saya, tetapi di lain sisi, hibah ini satu beban sekaligus semangat kerja kemanusian yang tidak main-main. Kita bangsa tetapi suatu tanggungjawab besar ke depan untuk membuktikan perjuangan penegakan HAM tidak main-main,”

katanya.

Sekalipun begitu, menurut Domi, informasi bisa saja suatu wacana karena dirinya belum menerima informasi resmi dari panitia hibah.

“Saya belum terima informasi resmi. Pasti ada hanya saya dalam situasi begini sulit mendapatkannya,”

kata Domi di Lapas Abepura.

Sebelumnya, dalam pemberitaan tabloidjubi.com ada penulis dari 19 negara menerima hibah Hellman/Hammett untuk komitmen mereka dalam memperjuangkan kebebasan berekspresi dan keberanian mereka dalam menghadapi penganiayaan. Salah satunya adalah Dominikus Sorabut, Tahanan Politik Papua juga menerima hibah tersebut.

“The Hellman/Hammett membantu penulis yang telah menderita karena mereka menerbitkan informasi atau mengekspresikan ide-ide yang mengkritik atau menyinggung perasaan orang yang berkuasa,”

kata Lawrence Moss, koordinator program hibah Hellman/Hammett melalui release Human Rights Watch yang diterima tabloidjubi.com, Kamis (20/12) malam.

Hibah Hellman/Hammett diberikan setiap tahun kepada para penulis di seluruh dunia yang menjadi sasaran penganiayaan politik atau pelanggaran hak asasi manusia. Sebuah panitia seleksi dibentuk setiap tahun untuk memutuskan penerima penghargaan uang tunai hibah untuk menghormati dan membantu penulis yang karyanya dan kegiatan telah ditekan oleh kebijakan pemerintah yang represif. (Jubi/Mawel)

Thursday, December 27th, 2012 | 17:33:59, TJ

December 27, 2012 0

Buchtar Tabuni : Polda Papua Bukan Dinas Sosial

Penyerahan Sembako oleh Polres Merauke kepada Ketua Panitia Natal

Jayapura – Wakapolda Papua, Brigadir Jendral Paulus Waterpauw membagikan 1.500 paket sembako kepada warga di Kabupaten Lani Yaya DistriK Pirime, 20 Desember 2012. Hal ini ditanggapi ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP) Buchtar Tabuni.

“Brigjen Paulus Waterpauw membagikan 1.500 paket sembakau kepada warga di Kabupaten Lani Jaya Distric Pirime pada 20 Desember 2012. Apakah di Kabupaten Lani Jaya tidak ada kepala dinas sosial?”

demikian tulis Buchtar Tabuni di dinding facebook West Papua National Commitee (KNPB) pada Minggu (23/12).

Sebelumnya, Victor Yeimo, ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dalam tulisannya yang dimuat pada www.tabloidjubi.com juga mengatakan hal yang sama.

“Ide Kapolda Papua, Tito Karnavian untuk bagi-bagi sembako, bagi-bagi bantuan kepada basis rakyat gunung orang Papua di Jayapura dan Kabupaten Jayapura membuat saya sedikit bertanya. Apakah Kapolda sudah beralih fungi dari Kepala kepolisian yang harus menjaga keamanan dan menjadi Kepala Dinas sosial yang harus memberikan bantuan sosial kepada rakyat. Apakah negara ini sudah tidak waras?”

tulis Victor.

Menurut Viktor, pembagian sembako itu hanya sebagai upaya untuk mengambil hati orang Papua. Menurutnya, itu hanya taktik untuk menciptakan kesan baik. Padahal, mereka adalah pencipta pelanggaran HAM di tanah Papua.

“Bagi saya, upaya Kapolda untuk meredam dan menghancurkan basis perjuangan Papua merdeka terlihat spekulatif, juga sangat tidak tepat. Silahkan saja bila Kapolda dan Republik Indonesia menganggap bahwa Ideologi dapat dibeli dengan rupiah,”

tulis Yeimo dalam tulisannya itu.

Diketahui, sejak Irjen Tito Karnavian menjadi Kapolda Papua, di Papua ada pembagian sembako. Beberapa kampung di Kabupaten Jayapura, Lani Jaya, juga beberapa tempat lainnya telah menerima sembako dari Kapolda Papua. (Bastian Tebai/MS)

Thu, 27-12-2012 07:05:03, MS

December 27, 2012 0

Tapol Papua, Filep Karma, dkk Menyerukan Rakyat Papua Boikot Pilgub

Jayapura – Tahapan Politik Papua, Filep Karma, Buctar Tabuni, Jafray Murib, Forkorus Yaboisembut, Selfius Bobii, Edison Waromi, Agus Krarr, Dani Kogoya, Yusak Pakage, Darius Kogoya, Timur Wakerkwa dan kawan-kawan menyuruhkan kepada seluruh rakyat Papua untuk memboikot Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua yang dijadwalkan 29 Januari 2013 mendatang.

Seruan yang disampaikan kepada majalahselangkah.com, Sabtu, (21/12) itu berisi empat poin. Poin pertama seruan berbunyi,

“Jangan ikut memperpanjang penjajahan, penderitaan dan pembunuhan di atas tanah Papua dengan mengikuti pemilihan gubernur/wakil gubernur provinsi Papua”.

Pada poin kedua mereka mengatakan, jika pemilihan gubernur/wakil gagal, maka kita akan minta referendum.

Selanjutnya, pada poin ketiga mereka sampaikan ucapakan terima kasih kepada rakyat Papua.

“Terimakasih atas dukungannya. Tuhan pencipta alam raya memberkati kitong semua,”

kata mereka.

Seruan yang poin empat ditutup dengan pernyataan singkat, ‘Bangsa Papua merdeka!’ itu disampaikan kepada semua orang yang tinggal di hidup di Papua.

“Kepada semua sodara kami yang non Papua, semua sodara kami yang asli Papua serta semua sodara kami yang darah campuran, yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan, kebebasan dan sungguh mencintai rakyat bangsa Papua – tanah Papua,”

tulis mereka.

Dikethui, Philip Karma adalah pegawai di Kantor Gubernur Papua dan Yusak adalah mahasiswa Universitas Cenderawasih, Jayapura. Mereka diajukan ke pengadilan karena memobilisasi massa untuk menaikkan bendera Bintang Kejora di Lapangan Trikora, Abepura, 1 Desember 2004. Pengibaran ini dilakukan untuk memperingati HUT ke-43 Organisasi Papua Merdeka.

Sementara, Yoboisembut, Edison Waromi, Dominikus Sorabut, Agust Kraar, dan Selpius Bobbi dianggap terbukti bersalah mendirikan negara dalam negara, saat kongres Papua III di lapangan Zakeus, Abepura, 16-19 Oktober 2011 lalu. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, beranggotakan lima orang yang diketuai Jack Oktavianus, Jumat (16/3), akhirnya menjatuhkan vonis tiga tahun penjara kepada lima orang tersebut.

Lalu, Ketua Parlemen Nasional Papua Barat, Buchtar Tabuni divonis 8 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kota Jayapura, Selasa (25/9) lalu. Buchtar dinyatakan bersalah terlibat perusakan kantor Lembaga Pemasyarakatan Abepura, 3 Desember 2010.

Buchtar Tabuni juga pernah dipenjarakan selama 3 tahun karena ia dianggap tokoh yang mengkoordinir puluhan ribu orang Papua pada berbagai aksi untuk menuntut referendum. Puncaknya ia ditangkap pada aksi demonstrasi damai di Jayapura untuk mendukung peluncuranInternational Parlementarians for West Papua ( IPWP). (MS)

Sat, 22-12-2012 21:32:15 , MS

December 22, 2012 1

KNPB: Kenapa Baru Dituduh Teroris

Jayapura – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mempertanyakan mengapa negara menuduh gerakan politik aktivis KNPB sebagai gerakan teroris.

“Kenapa baru sekarang kami dituduh teroris? Mengapa tidak sejak tahun 1961?,”

kata Juru Bicara KNPB Wim Mendlama kepada majalahselangkah.com,(Jumat, 21/12).

“Rakyat Papua bukan baru berjuang. Kami berjuang dengan ideologi Papua merdeka berdasarkan sejarah. Perjuangan kami telah dimulai sejak tahun 1961. Label-label seperti ini biasalah, mulai dari pengacau, kriminal, dan sekarang teroris,”

kata Wim.

Kata dia, sikap militan dan radikal dalam memperjuangkan hak kemerdekaan bangsa Papua Barat itulah alasannya menuduh KNPB sebagai teroris.

“Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Terorisme itu bukan lahir tahun 2012. Undang-Undang itu lahir tahun 2003 to. Dan, ingat gerakan kami ada jauh sebelum itu,”

kata dia.

“Negara mulai bertindak brutal dan semakin ganas menghadapi gerakan perlawanan KNPB. Tapi, kami tetap pada ideologi Papua merdeka. Kami digiring sebagai teroris tetapi kami akan terus bertahan. Kami ini gerakan kemerdekaan,”

kata dia tegas.

Lebih lanjut kata dia,

“KNPB adalah gerakan sipil rakyat Papua. Gerakan bersenjata adalah TPN/OPM di hutan. Label buruk yang dialamatkan tanpa bukti itu dimulai dari peristiwa tertembaknya Mako Tabuni pada 14 Juni oleh Densus 88 Polda Papua. Lalu, katanya, penembakan ketua militan kota KNPB, Hubertus Mabel itu balas demdam atau upaya memenuhi rasa keadialan korban 3 aparat kepolisian di Pirime yang ditembak mati oleh TPN/OPM pimpinan Okiman Wenda,”

katanya.

Kata Wim, Hubertus dibunuh dan dikaitkan sebagai pelaku penyerangan polsek Pirime adalah tidak benar. Hubertus berada jauh dari tempat kejadian, yaitu di Kurulu kampung halamannya. Hubertus dimandati untuk melakukan konsolidasi anggota militan KNPB untuk pengamanan internal.

“Dalam perjalanannya Hubertus tidak ada hubungan dengan penyerangan yang dipimpin Okiman Wenda. Huber juga dalam posisi merayakan natal bersama keluarga di Kurima, kampung halamannya,”

jelasnya. (MS)

Fri, 21-12-2012 19:26:10, MS

December 21, 2012 0

Ruben Magay: “KNPB Bukan Teroris”

Jayapura — Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Ruben Magay menegaskan sangat tidak benar jika ada pihak yang mengindikasi dan mengaitkan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dengan teroris.

“Selama inikan seolah diindikasi KNPB adalah teroris, tapi saya mau tegaskan kelompok KNPB itu bukan teroris. Mereka ini sebenarnya kelompok yang berbicara tentang demokrasi di Papua dan itu sebuah fungsi kontrol dan kemampuan dalam mengontrol kinerja pemerintah di daerah,”

tegas Ruben Magay, Kamis (20/12).

Menurutnya, jika ada penemuan senjata, amunisi dan bahan peledak di Papua selama ini, maka tugas intelejen untuk membongkar dan mencari tahu asal sumbernya.

“Kita pertanyakan sejauh mana intelejen bekerja. Dari mana mereka mendapatkan senjata itu. Itu tugas kepolisian dan intelejen membongkarnya itu. Yang perlu kita jaga dalam pemerintahan itu, masing-masing lembaga berfungsi bagaimana pelaku teroris diperjelas statusnya dan dibuktikan dengan alat bukti bagaimana dia merencanakan dan melakukan aksinya,”

ujarnya.

Terkait adanya wacana Kepolisian Republik Indonesia (Porli) untuk memberlakukan UU teroris di Papua Ruben menilai, hal itu juga tidak perlu.

“Saya rasa tidak perlu. Kalau di Papua dikatakan ada teroris, saya pikir kita harus dilihat dari kinerja aparat. Jadi jangan isu lain dijawab dengan isu lain. Teroris yang sudah terindikasi peledakan sekarang sejauh mana polisi bisa mengidentifikasi lalu berapa ancaman yang teridentifikasi. Inikan penting,”

ujarnya.

Ia melanjutkan, jangan kelompok masyarakat yang berbicara tentang demokrasi, ditembak dan diskenariokan lalu nantinya dinyatakan bahwa itu kelompok teroris.

“Itu tidak boleh. Misalnya ada penemuan senjata dan amunisi dimana-mana, lalu darimana senjata itu? Ini bukan emas yang masyarakat dulang dari bawah tanah. Jadi UU Teroris tidak tepat diterapkan di Papua. Mari kita pilah-pilah persoalan dan meluruskan kepemilikan senjata dan amunisi serta bahan peledak yang ditemukan di Papua. Itu kan didatangkan dari luar sehingga pengamanan dan pemeriksaan di pelabuhan serta bandara harus diintensitaskan. Itu yang penting,”

tandas Ruben Magay. (Jubi/Arjuna)

Thursday, December 20th, 2012 | 17:17:37, TJ

December 20, 2012 0

AMP : 19 Desember 1961, Awal Penjajahan Indonesia atas Negara Papua Barat

Yogyakarta — Papua Barat juga tidak pernah dikuasasi kerajaan Majapahit, sehingga, TRIKORA merupakan tahap awal invasi militer Indonesia di Papua.

Dalam rangka memperingati momen hari TRIKORA (Tri Komando Rakyat), Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] melakukan aksi bisu (19/12). Aksi bisu ini dimulai pukul 10.20 WIB dari Asrama Mahasiswa Papua “Kamasan 1” dan berjalan kaki menuju titik nol kilometer, depan Kantor Pos, Yogyakarta, tempat Soekarno membacakan Trikora.

Hujan lebat mengiringi aksi bisu ini, sejak mereka keluar asrama Papua. Para demonstran terlihat mengikat kain putih bertuliskan

“Freedom West Papua”

lengkap dengan bendera Bintang Kejora kecil. Sementara mulut mereka diikat kain hitam. Para demonstran menolak bersuara. Tidak ada yel-yel atau lagu yang biasa dinyanyikan saat melakukan aksi.

Melalui siaran pers yang diterima tabloidjubi.com, panitia aksi ini menuntut dan mendesak PBB dan Indonesia harus mengakui kedaulatan Negara Papua Barat. PBB juga diminta untuk mengugat pendudukan Indonesia di Tanah Papua. Tak lupa pula, aksi ini menuntut pemerintah Indonesia untuk menarik Militer (TNI-Polri) dari seluruh Tanah Papua serta menghentikan aksi brutal berupa penangkapan dan pembunuhan kepada aktifis dan seluruh Rakyat Papua. Terakhir, aksi mahasiswa Papua ini meminta Inggris, Amerika dan Australia agar segera hentikan kerjasama Militer dengan Indonesia dalam bentuk apapun.

19 Desember 1961 dianggap merupakan awal penjajahan Indonesia atas Negara Papua Barat yang baru dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Klaim Soekarno bahwa Papua Barat merupakan wilayah Indonesia sangat tidak berdasar, karena faktanya Papua Barat merupakan wilayah jajahan Nederland Nieuw Guinea bukan Nederland Hindia Belanda, Papua Barat juga tidak pernah dikuasasi kerajaan Majapahit. Sehingga, TRIKORA dianggap sebagai tahap awal invasi Militer Indonesia di Papua. (Jubi/Benny Mawel)

December 20th, 2012 | 07:16:09, TJ

Video Aksi : Disini

December 20, 2012 0

Buchtar Tabuni: Polda Papua Lakukan Penipuan Publik Terkait Penembakan Hubertus Mabel

Jayapura – Kabid Humas Polda Papua, AKBP I Gede Sumerta Jaya, S.Ik, seperti dilangsir tabloidjubi.com, Minggu ,(17/12) mengatakan, Hubert Mabel, Ketua Komisariat Militan, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) tewas karena kehabisan darah.

“Terjadi saling rebut senjata antara petugas dan Hubert yang tidak mengindahkan permintaan polisi untuk tiarap. Karena salah satu anggota melihat senjata hampir direbut oleh Hubert, maka anggota itu menembak kaki Hubert untuk melumpuhkannya. Hubert kemudian dibawa ke Rumah Sakit. Tapi karena banyak kehilangan darah, Hubert tak tertolong lagi,”

kata Kabidhumas Polda Papua.

Menurut Kabid Humas Polda Papua, ia ditangkap karena diduga sebagai pelaku pengeboman di Wamena dan penyerangan Polsek Pirime.

Ketua Dewan Nasional Papua Barat (PNPB), Buctar Tabuni membantah pernyataan Kabid Humas Polda Papua, AKBP I Gede Sumerta Jaya, S.Ik.

“Polda menutupi, membela diri dari fakta yang sebenarnya, dan telah menipu publik,”

katanya.

“Berita yang benar adalah Hubertus Mabel meninggal karena ditembak mati oleh Densus 88. Modusnya sama dengan pembunuhan atas Mako Tabuni,”

tegas, Buchtar Tabuni.

Buctar mengutip sumber terpercaya di Wamena, dua peluru bersarang di lutut kiri dan kanan, dua peluru bersarang di dada kiri dan kanan, satu peluru bersarang di tengah jantung, satu peluru bersarang di tenggorokan, dan satu peluru bersarang di bahu sebelah kiri.

Buctar juga mengatakan, saat terjadi peristiwa terror dan bom di Wamena, Hubertus Mabel berada di Jayapura. Jadi, katanya, informasi dari Polda bahwa Hubertus Mabel terlibat dalam aksi teror di Wamena itu sebuah penipuan.

Selain itu, kata dia, tuduhan Polisi bahwa Hubertus Mabel terlibat dalam kasus penyerangan di Polsek Lani Jaya adalah berita bohong. Karena, katanya, Hubertus belum pernah ke Lani Jaya dan tidak tahu medan di sana. Serta, jarak antara kampung Huber ke Lani Jaya adalah Ratusan Kilo Meter.

“Polda Papua segera klarifikasi berita bohong. Kepada penggiat HAM di mana saja berada segera mengadvokasi pelanggaran HAM yang terjadi di Papua,”

pinta Buctar. (Melky Dogopia/MS)

Tue, 18-12-2012 09:00:43, MS

December 18, 2012 0

Pasca Penembakan Ketua KNPB, Wakapolda Temui Tokoh Masyarakat

Jayapura — Pasca tertembaknya Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Pusat Port Numbay, Hubertus Mabel, Minggu (16/12), Wakapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw bertolak ke Wamena guna menemui para tokoh masyarakat, agama dan adat yang ada di sana.

Paulus Waterpauw mengatakan, hari ini (Senin, 17/12) dirinya didampingi Kabid Propam akan menuju ke Wamena untuk melakukan koordinasi dengan sejumlah tokoh adat, agama dan masyarakat agar kejadian penembakan tersebut tak ditunggangi pihak lain.

“Jadi kami akan lakukan konsolidasi terhadap situasi itu sendiri. Saya pikir sudah cukup aman, yang dikooperatif oleh para tokoh-tokoh dan sebagainya terus Propam juga akan melakukan upaya-upaya internal untuk meyakini laporan-laporan yang sudah kami terima,”

kata Waterpauw, Senin (17/12).

Menurutnya, upaya-upaya yang dilakukan adalah bagaimana agar segera meredam dan mengupayakan mencari solusi-solusi yang baik untuk menahan berbagai gejolak yang jauh lebih besar lagi.

“Hingga saat ini baru ada 2 orang saksi yang dimintai keterangannya terkait penembakan tersebut. Polisi juga tak menahan empat rekan Hubert Mabel yang saat kejadian ada bersamanya. Sebab ke emaptanya melarikan diri. Selain itu di Wamena, ibukota Kabupaten Jayawijaya kondusif pasca,”

tendas Waterpauw.

Hubert Mabel ditembak polisi, Minggu (16/12). Polisi mengklaim yang bersangkutan ditembak melakukan perlawanan saat akan ditangkangkap. Pihak kepolisia juga mengklaim Hubert diduga salah seorang pelaku penyerang Polsek Pirime di Lany Jaya beberapa waktu lalu dan juga terlibat kasus peledakan bom di gedung DPRD Jayawijaya.

Namun pihak KNPB menilai penembakan Hubert adalah skenario polisi untuk meredam Papua Merdeka.

“Itu adalah skenario Polisi untuk meredam Papua Merdeka. Tapi cara-cara Polisi itu juatru akan mendorong Papua Merdeka. Satu orang ditembak, seribu orang akan muncul. Masih banyak KNPB-KNPB lainnya. Ia ditembak di Distrik Kurulu, Kampung Abusa. Saat ini jenazah masih ada di distrik Musalfa Wamena,”

kata Jubir KNPB, Wim Medlamal, Senin (17/12).

Selain itu lanjut dia, polisi juga menghalang-halangi simpatisan KNPB yang ingin melihat jenazah korban.

“Hubertus Mabel ditembak tanpa bukti seperti tudingan polisi. Dia ditembak di kedua kakinya lalu dimasukkan ke dalam truck. Ada dugaan dia disiksa dan ditikam dibagian dada hingga mati. Kami juga mendesak polisi membuka akses melihat rekan kami, Natalis Amua yang masih dirawat di RSUD Wamena karena tertembak di kaki,”

tandas Wim Medlama. (Jubi/Arjuna)

Monday, December 17th, 2012 | 19:55:35, TJ

December 17, 2012 0