Sempat Dilarang Polisi, AMP Solo Tetap Turun Jalan

AMP komite kota Solo saat menggelar aksi. Foto: Phaul W.

Solo — Belasan mahasiswa asal Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menggelar aksi menuntut Papua merdeka di Bundaran Gladag, Solo, Jawa Tengah, Senin kemarin (1/7/2013).

Kordinator aksi, Jhon Waine seperti ditulis dalam pers release yang dikirim kepada www.majalahselangkah.com, mengatakan surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian sempat diajukan beberapa hari sebelum aksi digelar namun kepolisian sempat larang dengan alasan bertepatan dengan hari Bhayangkara.

“Saat kami mengajukan surat pemberitahuan aksi di kepolisian, kami sempat di larang untuk melakukan aksi pada tanggal 1 juli 2013 karena bertepatan dengan hari kepolisian yakni hari peringatan Kepolisian atau hari Bhayangkara,”

kata waine.

“Kami diberikan kesempatan aksi pada tanggal 03 Juli 2013, tetapi kami menganggap keputusan itu konyol karena menurut kami jika kami melakukan aksi setelah dua hari peringatan deklarasi bangsa Papua maka kami mengkhianati sejarah bangsa kami yang abadi itu. Meskipun sempat dilarang, kami tetap melakukan aksi tersebut agar publik mengetahui bahwa kami adalah sebuah bangsa yang pernah merdeka,”

lanjutnya.

Kata dia, seusai rangkaian aksi berakhir, saya didatangi seorang polisi dan Ia mengklaim bahwa kami belum memberikan surat pemberitahuan aksi.

“Kami tidak melarang melakukan aksi, kami hargai aksi kamu, lain kali harus berikan surat pemberitahuan ke pihak kepolisisan agar kami mengamankan area sekitar aksi,”

kata seorang aparat kepolisian.

Lanjut dia,

“Biar tidak ada yang diganggu dan tidak ada yg mengganggu. Kalau ada warga solo ganggu aktivitas aksi kamu dan berakhir ricuh siapa yang akan tanggung jawab. Yang jelas kami pihak kepolisian. Makanya, lain kali harus memasukkan surat pemberitahuan,”

kata polisi itu saat menghampiri massa aksi,.

Jhon Waine merasa aksi AMP tidak mengganggu peringatan hari besar kepolisian. Juga kenyamanan warga disekitar area aksi.

“Kami melakukan aksi tidak mengganggu kenyamanan warga, dan juga tidak mengganggu acara peringatan hari kepolisisan itu. Kami hanya melakukan aksi untuk mengaspirasikan ke publik bahwa Papua adalah sebuah Negara yang telah merdeka serta memberitahukan ke publik bahwa keberadaan Indonesia di Papua layaknya sebagai pencuri,”

tulis waine dalam pers release itu.

Ia mengatakan, Indonesia datang dengan jalan membunuh dan menindas orang Papua. Ini fakta sejarah yang sudah terjadi untuk mencaplok Papua masuk ke dalam Indonesia. Hingga kini diatas pencaplokan yang juga dosa besar Soekarno dan kawan-kawan itu masih mengisahkan derita di semua insan Papua.

Bahkan praktek kejahatan militer maupu rezim itu masih saja terjadi di Papua seperti masyarakat Papua dibunuh, ditindas, dianiyaya, diperkosa, dirampok kekayaan alamnya, hak-hak hidupnya dirampas, dimarginalkan dan lain-lain hingga kini masih saja terjadi.

Berikut adalah tuntutan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) komite kota Solo dalam aksi damai.

Pertama, berikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua barat. Kedua, segera menutup dan menghentikan aktivitas eksploitasi semua perusahaan MNC milik negara- negara imperialis, seperti: Freeport, BP, LNG Tangguh, Medco, Corindo dan lain-lain di Papua. Serta, menarik militer (TNI/Polri) organik dan non organik dari seluruh tanah Papua untuk menghentikan segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan oleh negara Indonesia terhadap rakyat Papua. (AE/MS)

Selasa, 02 Juli 2013 17:44,MS

July 2, 2013 0

Peringati HUT Proklamasi West Papua Ke – 42, AMP Gelar Aksi Serentak

Massa Aksi AMP Saat Melakukan Demo di Yogyakarta (Doc:AMP)

Yogyakarta – Dalam rangka memperingati HUT Proklamasi West Papua yang Ke-42 pada tanggal 1 Juli 2013 (hari ini-red), Aliansi Mahasiswa Papua [ AMP ] menggelar aksi demonstrasi di sejumlah kota – kota di Jawa, diantaranya : Yogyakarta, Solo, Bandung, Bogor, dan Jakarta, Sedangkan sejumlah mahasiswa Papua yang tergabung didalam AMP Kota Surabaya menggelar peryaan HUT Proklamasi dengan melakukan Diskusi Publik menyangkut Hari Proklamasi Kemerdekaan West Papua yang dikumandangkan sejak 42 Tahun yang lalu, tepatnya pada 1 Juli 1971 di Victoria.

Aliansi Mahasiswa Papua melakukan aksi serentak di beberapa kota di Jawa, dengan mengkampanyekan “ Hak Menentukan Nasib Sendiri, Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua ”. dari laporan yang berhasil kami dapatkan dari lokasi aksi menyebutkan bahwa, sejumlah mahasiswa di Yogyakarta melakukan aksi dengan membentangkan bendera Bintang Kejora dan mengecat gambar bendera di wajah dan tubuh mereka serta berpakaian yang bergambar bendera Bintang Kejora. Hal serupa juga dilakukan oleh massa aksi AMP Kota Solo, yang pada akhirnya massa aksi di Kota solo harus dipaksa untuk membubarkan diri oleh kepolisian setempat karena membawa atribut bendera Bintang Kejora dan atribut Negara West Papua lainnya.

Dalam aksi kali ini, Aliansi Mahasiswa Papua Menuntut “ Hak Menentukan Nasib Sendiri, Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua ” dan menyatakan sikap bahwa :

1. Berikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua.

2. Menuntup dan menghentikan aktifitas eksploitasi semua perusahaan MNC milik negara-negara Imperialis ; Freeport, BP, LNG Tangguh, Medco, Corindo dan lain-lain dari seluruh Tanah Papua.

3. Menarik Militer Indonesia (TNI-Polri) Organik dan Non Organik dari seluruh Tanah Papua untuk menghentikan segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan oleh negara Indonesia terhadap rakyat Papua.

July 1, 2013 0

Pernyataan Sikap Aliansi Mahasiswa Papua, Peringati HUT Proklamasi West Papua Ke-42 Tahun

“HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI SOLUSI DEMOKRATIS

BAGI RAKYAT PAPUA BARAT”

Setelah wilayah Papua dimasukan secara paksa lewat manipulasi Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) oleh Indonesia tahun 1969, wilayah Papua dijadikan wilayah jajahan. Indonesia mulai memperketat wilayah Papua dengan berbagai operasi sapu bersih terhadap gerakan perlawanan rakyat Papua yang tidak menghendaki kehadiran Indonesia di Papua.

Pada 1 Juli 1971 bertempat di Desa Waris, Numbay – Papua, dekat perbatasan PNG dikumandangkan “Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat” oleh Brigjend Zeth Jafet Rumkorem selaku Presiden Papua Barat. Namun demikian, proklamasi tidak dapat melepaskan Papua dari cengkraman kekejaman dan kebrutalan kekuatan militer Indonesia yang sudah menguasai seluruh wilayah Papua.

Berbagai operasi militer dilancarkan oleh Indonesia untuk menumpas gerakan pro kemerdekaan rakyat Papua.

Hari ini 1 Juli 2013, tepat 42 Tahun peringatan Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat, Indonesia semakin menunjukan watak kolonialisnya terhadap rakyat Papua. Berbagai peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan terus terjadi di Papua, hutan dan tanah-tanah adat dijadikan lahan jarahan bagi investasi perusahaan-perusahaan Multy National Coorporation (MNC) milik negara-negara Imperialis.

Pembungkaman terhadap ruang demokrasi semakin nyata dilakukan oleh aparat negara (TNI-Polri) dengan melarang adanya kebebasan berekspresi bagi rakyat Papua didepan umum serta penangkapan disertai penganiayaan terhadap aktivis-aktivis pro kemerdekaan Papua.

Maka, bertepatan dengan 42 Tahun Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Papua Barat, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), menuntut dan mendesak Rezim Penguasa Republik Indonesia, SBY-Boediono dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera :

1. Berikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua.

2. Menuntup dan menghentikan aktifitas eksploitasi semua perusahaan MNC milik negara-negara Imperialis ; Freeport, BP, LNG Tangguh, Medco, Corindo dan lain-lain dari seluruh Tanah Papua.

3. Menarik Militer Indonesia (TNI-Polri) Organik dan Non Organik dari seluruh Tanah Papua untuk menghentikan segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan oleh negara Indonesia terhadap rakyat Papua.

July 1, 2013 1

Mahasiswa Papua Di Pulau Jawa Demo Tuntut Kemerdekaan

Sejumlah Massa Aksi AMP Kota Solo Saat Membentangkan Bendera Bintang Kejora dan Poster (IST)

Yogyakarta – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Bandung menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate Kota Bandung, Senin, 1 Juli 2013.

Mereka menuntut kemerdekaan Papua Barat dan menghentikan aktivitas eksploitasi perusahaan Multi National Coorporation (MNC) dan ditariknya militer Indonesia (TNI/Polri) di tanah Papua.

Koordinator AMP, Nato Pigai mengatakan, masyarakat Papua meminta kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis.

“Kami datang meminta hak nasib kami sendiri. Karena NKRI telah menindas, dan membunuh kami di atas tanah Papua, “

katanya.

Pengunjuk rasa mendesak rezim penguasa dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono segera menetapkan kemerdekaan bangsa Papua Barat. Selain itu, massa meminta pasukan yang dikirim ke Papua segera di tarik.

“Kami mewakili rakyat atas nama mahasiswa minta tarik militerisme. Kami tidak mau lagi dibunuh, kami bukan binatang yang bisa dibunuh seenaknya,”

katanya.

Aksi yang berlangsung setengah jam itu sempat membuat arus lalu lintas di depan Gedung Sate Bandung mengalami kemacetan.

Sementara di Solo, Jawa Tengah, AMP juga menggelar unjuk rasa memperingati Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat yang jatuh hari ini. Aksi digelar di Bundaran Gladak Solo. Sedangkan di Yogyakarta, AMP juga menggelar Aksi yang sama di Titik Nol Kilo Meter , Mahasiswa Papua menuntut pemerintah Indonesia untuk memberikan referendum kepada masyarakat Papua Barat.

Pantauan VIVAnews, mahasiswa menggelar aksi dengan membawa poster bertuliskan tuntutan untuk memisahkan Papua Barat dari Pemerintah Indonesia. Selain itu, mereka juga membawa bendera Bintang Kejora.

Juru bicara AMP, Jhon Paul Waine dalam orasinya mengatakan, hari ini bertepatan dengan peringatan 42 tahun Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat. Proklamasi pernah dikumandangan pada 1 Juli 1971 oleh Brigjen Zeth Jafet Rumkorem yang juga selaku Presiden Papua Barat. Deklarasi dilakukan di Desa Waris, Numbay, Papua yang berdekatan dengan perbatasan Papua New Guinea.

“Demo menuntut kemerdekaan Papua Barat yang bertepatan dengan hari peringatan proklamasi kemerdekaan Papua Barat dilakukan secara serentak di sejumlah kota di Indonesia,”

katanya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan bahwa masuknya wilayah Papua ke dalam negara Indonesia dilakukan secara paksa melalui manipulasi Penentuan Pendapat Rakta (Pepera) pada tahun 1969. Setelah masuknya wilayah Papua ke Indonesia, selanjutnya Indonesia melakukan penjajahan dengan menyapu bersih gerakan perlawanan rakyat Papua yang tidak menghendaki kehadiran Indonesia di Papua.

“Pemerintah Indonesia menunjukkan watak kolonialiasmenya terhadap rakyat Papua. Menyerobot hutan dan tanah adat untuk dijadikan jarahan bagi perusahaan multi national corporation,”

katanya.

Karena itu, AMP menuntut dan mendesak kepada rezim penguasa SBY-Boediono untuk segera memberikan kebebasan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua Barat. (eh)

Laporan: Iqbal Kukuh/ Bandung

Senin, 1 Juli 2013, 14:03,viva

July 1, 2013 0

Rakyat Papua Sambut Positif Hasil KTT MSG Soal Papua

Bendera negara-negara Melanesia (Foto: ist)

Jakarta — Rakyat Papua Barat menyambut positif hasil KTT MSG yang telah menerima aplikasi West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), dan menunda keanggotaan hingga para menteri luar negeri negara-negara Melanesia melakukan kunjungan ke Jakarta dan Papua Barat.

“Ini sebuah pencapaian yang sangat luar biasa. Sebab, ini juga baru pertama kali ada Negara-negara Melanesia yang secara resmi di sebuah forum tertinggi mau dengar harapan dari kerinduan rakyat Papua Barat,”

kata Dorus Wakum, aktivis hak asasi manusia di Jayapura, Papua, Minggu (23/6/2013).

Menurut Wakum, hasil KTT MSG yang menunda keanggotan Papua Barat tidak akan pernah menyurutkan semangat rakyat Papua Barat untuk terus berjuang.

“Awal yang sangat baik sudah dimulai WPNCL. Semua organ gerakan politik rakyat Papua, baik di dalam negeri maupun luar negeri harus menyatukan kekuatan untuk terus melawan Indonesia,”

ujar mantan aktivis KontraS Papua ini.

Senada dengan Wakum, Siprianus Bunai, salah satu aktivis HAM di Papua juga memberikan apresiasi atas hasil KTT MSG yang telah secara terubka menerima aplikasi dari WPNCL.

“Saya yakin, dalam beberapa bulan kedepan Papua sudah akan menjadi anggota MSG. Setelah itu, kita harus terus lanjutkan perjuangan kita,”

ujarnya.

“Setelah Papua Barat menjadi anggota MSG, bukan langsung Papua Merdeka, tapi proses yang harus diperjuangkan masih panjang, kita harus belajar dari pengalaman FLNKS,”

ujar Bunai, yang juga pernah menjadi Ketua Ikatan Mahasiswa Papua di Jakarta.

Sekedar diketahui, Front Nasional Pembebasan Kanaky (FLNKS) yang berada dalam jajahan Kaledonia Baru, juga pernah berulang kali mengajukan keanggotaan mereka pada MSG, dan baru diterima menjadi anggot penuh (full member) pada tahun 1996.

OKTOVIANUS POGAU

Sunday, June 23, 2013,SP

June 23, 2013 0

Kelompok Jacob Rumbiak Diminta Hentikan Manuver di KTT MSG

Harold Marthin (Kiri) bersama pimpinan FLNKS, Victor Tutugoro menyambut PM Vanuatu, Moana Carcasses (Foto:Jubi)

Jayapura — Walaupun Forkorus Yaboisembut yang mengklaim diri sebagai Presiden Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) telah mengeluarkan pernyataan mendukung West Papua National Coalition for Liberation (WNPCL) di KTT MSG, namun Jacob Rumbiak yang juga mengklaim dirinya sebagai Menteri Luar Negeri NRFPB berpendat lain.

“Kongres nasional kami dipilih oleh 2,5 juta orang, jadi kami memiliki hak yang sah untuk menyebut diri wakil rakyat Papua Barat,” ujar Rumbiak, seperti ditulis PACNEWS, di Noumea, Kaledonia Baru, kemarin.

“Kami memiliki mayoritas. Jika kita berbicara tentang kemerdekaan, maka kita harus bergantung pada suara mayoritas. Kelompok di Vanuatu tidak memiliki dukungan mayoritas di tanah di Papua Barat,” ujar Rumbiak.

Pernyataan Rumbiak sontak membuat geram beberapa aktivis di tanah Papua. Juru Bicara KNPB, Wim Medlama menyebut Rumbiak bersama kelompoknya seperti orang sakit yang ingin mengagalkan diplomasi WPNCL di tingkat Negara-negara Melanesia.

“Seluruh jiwa dan raga kami di Papua kami pertaruhkan untuk mendukung WPNCL mewakil Papua di KTT MSG. Kami justru bingung, kelompok Rumbiak dibayar oleh siapa untuk mengagalkan diplomasi WPNCL,”

tanya Medlama.

Menurut Medlama, beberapa minggu belakangan KNPB bersama Parlemen Nasional West Papua(PNWP) dan rakyat Papua Barat telah melakukan aksi demonstrasi mendukung WPNCL mewakili Papua dalam KTT MSG, bukan mendukung kelompok Rumbiak.

“Banyak yang ditangkap, dipukul, ditembak, dan bahkan di penjarakan karena mendukung WPNCL untuk daftarkan Papua jadi anggota MSG. Kami minta kelompok Rumbiak segera menghentikan manuver mereka,”

tegasnya lagi.

Senada dengan Medlama, aktivis HAM senior di tanah Papua, Dorus Wakum menyebut kelompok Rumbiak tidak lain dari perpanjangan tangan pemerintah Indonesia.

“Politik adu domba sedang dimainkan pemerintah Indonesia. Kelompok Rumbiak tentu dipakai untuk mengacaukan semua ini. Kami minta teman-teman di WPNCL tetap fokus dengan kerja-kerjanya,”

tegas Wakum.

Wakum menilai, langkah yang dicapai oleh WPNCL dengan mendapat undangan resmi hadiri KTT MSG merupakan sebuah kemajuan diplomasi Papua yang sangat luar biasa.

“Ini harus mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk dari kelompok NRFPB dan Jacob Rumbiak yang mengklaim dirinya sebagai wakil rakyat Papua Barat,”

tegasnya.

Seperti dilaporkan oleh wartawan Tabloid Jubi, Victor Mambor dari Kaledonia Baru, para menteri luar negeri MSG telah sepakat untuk membahas masalah Papua Barat lebih lanjut setelah melakukan kunjungan ke Jakarta dan Papua Barat dalam dua bulan kedepan.

“Kita semua sepakat bahwa misi akan berangkat ke Jakarta atas undangan Pemerintah Indonesia dan kemudian ke Papua Barat. Tahun ini, tergantung pada tanggal yang disepakati dengan Pemerintah Indonesia.”

kata Menteri Luar Negeri Fiji, Kubuabola, Senin malam lalu.

OKTOVIANUS POGAU

Thursday, June 20, 2013,SP

June 20, 2013 0

Selpius Bobi: Stop Mengadaikan Harga Diri Bangsa Papua

Ketua Umum Front PEPERA Papua Barat, Selpius Bobii. Foto: tabloidjubi.com

Jayapura – Selpius Bobi, salah satu Tawanan Politik Papua Merdeka, menyampaikan pernyataannya dari balik terali besi penjara Abepura Jayapura, stop gadaikan Harga Diri Bangsa Papua!, demikian yang dilansir di media http://muyevoice.blogspot.com/2013/06/pertarungan-wakil-papua-barat-vs-wakil.html, bagian akhir, Rabu (19/06).

Menurutnya, setiap pribadi yang melacurkan diri dalam perpolitikan Indonesia untuk mengadaikan perjuangan atau menghalangi perjuangan Bangsa Papua agar segera sadar, menyesal dan bertobat.

“Kepada setiap orang Papua, jika anda mengetahui ada anggota keluarga anda atau suku anda menggadaikan perjuangan luhur bangsa Papua, agar diberi peringatan tegas melalui lisan dan atau pun tulisan” Katanya.

Selanjtunya, ia mengatakan kepada pimpinan Melanesian Speardhead Group(MSG) untuk dapat menerima Papua Barat menjadi anggota penuh di forum MSG.

Ketua Umum Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat menghimbau, Mari kita satukan barisan dan melangkah bersama untuk memutuskan mata rantai penindasan Indonesia dan para sekutunya, menuju pelabuhan kebebasan total, yang telah lama menjadi kerinduan bangsa Papua dan para simpatisan. Amin!. (Ado.dt)

June 20, 2013 0

Hut Proklamasi Papua Barat, Bendera Bintang Kejora dan Merah Putih Akan Dikibarkan Bersama

JAYAPURA — Mantan Tapol/Napol Yen Seru menandaskan pihaknya menghimbau kepada semua pihak, pimpinan OPM dan kelompok perjuangan rakyat Papua Barat diseluruh Tanah Papua, tetap merayakan peringatan HUT OPM pada 1 Juli mendatang dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora berdampingan dengan bendera Merah Putih .

Ajakan dan himbauan itu disampaikan mantan Tapol/Napol Sem Yeru melalui Bintang Papua di Jayapura, Selasa (18/6) kemarin.

Sem Yeru mengatakan, apabila hanya menaikan bendera Bintang Kejora tidak perlu dilakukan, karena akan ditangkap sebab dirinya masuk penjara hanya karena menaikan bendera Bintang Kejora tanpa berdampingan dengan merah putih.

“HUT OPM I Juli merupakan hari nasional bangsa Papua Barat yang harus diperingati sebagai ungkapan sikap rakyat Papua untuk merdeka dan membentuk negara berdaulat terlepas dari NKRI sebagaimana dideklarasikan pada 1 Juli 1998 di Taman Imbi sesuai ideologi HAM, cinta damai dan cinta kasih,”

kata Sem Yeru yang kala itu bertindak sebagai Koordinator deklarasi HUT OPM.

Karena itu, kata Sem Yeru, pihaknya minta kepada aparat penegak hukum untuk mengawasi peringatan HUT OPM 1 Juli 2013 mendatang, tanpa mesti melakukan tindakan kekerasan terhadap rakyat Papua Barat. Pasalnya, peringatan HUT OPM yang diselingi orasi-orasi politik dilindungi UU tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.

Senada dengannya, Saul J Bomay yang mengaku sebagai Juru Bicara TPN/OPM menyatakan, pihaknya segera menyampaikan pemberitahuan kepada Polda Papua untuk memperingati HUT OPM 1 Juli 2013 yang rencananya akan berpusat di Taman Imbi dan Makam Theys di Sentani.

Dikatakan Saul J. Bomay, pihaknya tetap memperingati Hari Kemerdekaan bangsa Papua Barat. Nama Papua Merdeka ada karena deklarasi 1 Juli 1971, guna menjawab hasil Pepera yang cacat hukum dan cacat moral.

“Kami perjuangkan terus sampai titik darah penghabisan, untuk merebut kembali tanah kami dari NKRI,”

ujar Saul J. Bomay.
Sementara itu, Polda Papua dan jajarannya tetap mengantisipasi adanya pengibaran bendera Bintang Kejora, simbol perjuangan rakyat Papua Barat menjelang HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Juli 2013 mendatang.

“Kita tetap siagakan saja beberapa titik diseluruh Papua, baik monitor maupun deteksi ada potensi terjadinya gangguan keamanan, terutama di lokasi-lokasi rawan, seperti Timika, Puncak Jaya, Yapen, Manokwari, Biak, Sorong, Keerom, Kota Jayapura dan lain-lain,”

tegas Kapolda Papua Irjen (Pol) Drs. M. Tito Karnavian, MA,PhD usai penutupan Turnamen Volly In Door dan Volly Pasir Piala Kapolda Tahun 2013 di GOR Cenderawasih, APO, Jayapura beberapa waktu lalu.

Namun meski ada niat dan keinginan sekelompok masyarakat untuk merayakan atau memperingati 1 Juli, tidak terbias pada siatuasi situasi Kamtibmas di Tanah Papua yang hingga saat ini aman dan terkendali serta tidak ada sesuatu yang signifikan.

Merujuk pada peringatan HUT OPM 1 Juli 2012 tahun lalu, bendera Bintang Kejora berkibar di 4 titik , mulai dari Keerom, yang diduga dilakukan kelompok OPM pimpinan Lambert Pekikir, di Kota Jayapura 2 titik. Sedangkan wilayah lain Papua seperti Timika, Puncak Jaya, Yapen tak ada pengibaran bendera Bintang Kejora. (mdc/achi/l03)

Juni 19, 2013,NT

June 19, 2013 0

Di Dogiay Juga, Ribuan Rakyat Demo Minta Dukungan MSG

Dogiay – Seperti daerah-daerah lain di seluruh tanah Papua maupun di luar Papua, hari ini (18/6) ribuan rakyat Papua Barat di daerah Dogiay juga ikut meminta dukungan MSG bagi perjuangan kemerdekaan bangsa Papua. Aksi yang dilakukan dibawa komando KNPB Dogiay ini dilakukan tepat di Pasar Moanemani.

Massa aksi awalnya berkumpul di tiga titik di Odedimi, Kamuu Selatan dan sepan kantor DPR Dogiay. Pada jam 09.00 massa bergerak dan menuju terminal Moanemani dengan tertip disertai nyanyian khas budaya Waita. Di terminal, ketua KNPB wilayah Dogiay, David Pigai bersama-sama dengan anggota-anggora Parlemen Rakyat Daerah menyampaikan sikap politik.

“Kami dukung MSG di Kanaky, kami harap West Papua didaftar menjadi keluarga Melanesia, dan menolong kami untuk merdeka dari penjajah Indonesia”, kata David Pigai. Orasi-orasi politik bergantian dilakukan, dan turut hadir juga Ketua Parlemen Meepago, Habel Nawipa dan anggota PRD Nabire dan Paniai.

Aksi massa berakhir pada pukul 3.00 sore. Menurut pantauan reporter media ini, Aksi perjuangan damai di daerah ini adalah kali pertama dilakukan, karena daerah ini sejak lama ada dalam daerah operasi TNI.

June 18, 2013,knpbnews

June 18, 2013 0

Meskipun Dilarang Polisi, KNPB Biak Akan Tetap Aksi Dukung Papua Barat Masuk MSG

Biak – Walau dilarang Polisi, Komite Nasional Papua Barat ( KNPB ) Biak telah mengumumkan bahwa akan melaksanakan demostrasi pada tanggal 18 Juni 2013 bertempat di Bundaran Pasar Lama Biak guna mendukung pertemuan MSG yang akan dilaksanakan di Kanaky ( Kaledonia Baru).

Apolos Sroyer selaku Ketua KNPB Biak mengatakan untuk menghormati undang-undang Republik Indonesia maka, kami telah mengirim surat pemberitahun aksi demostrasi pada Kepolisian Biak. Dan kami jamin pelaksanaan demonstrasi itu akan damai.

Untuk menanggapi rencana pelaksanaan demonstrasi KNPB Biak ini maka Kepala Kepolisian Resort Biak mengadakan pertemuan dengan pihak KNPB Biak pada tanggal 16 Juni 2013 pukul 14.00-16.00 bertempat di Pendopo Adat KBS Sorido Biak.

Dalam pertemuan itu pihak kepolisian mengatakan bahwa KNPB adalah organisasi yang tidak terdaftar pada kantor pembinaan politik dan bela negara Indonesia maka tidak diijinkan untuk melaksanakan suatu kegiatan politik. Dan Kepala Kepolisian daerah Papua telah melarang KNPB melakukan demonstrasi.

Dalam perdebatan itu pihak KNPB Biak tetap pada komitmenya untuk melaksanakan demonstrasi. Menutu Apolos Sroyer aksi yang kami lakukan hanya berupa aksi demostrasi damai, hanya memfasilitasi masyarakat West Papua di Biak untuk menyampaikan aspirasinya secara damai guna mendukung pertemuan MSG itu.

Walaupun kepolisian Biak melarang dan akan membubarkan massa kami namun pada komitmennya kami tetap melaksanakan aksi damai itu, ujar Apolos Soryer. (km)

June 17, 2013 0