Ibadah Syukur mendukung KTT MSG dan pembebasan ke-6 aktivis KNPB Wilayah Timika

Umat Tuhan angkat tangan berdoa kepada Tuhan di lapangan Timika Indah

Timika – Ibadah Sykuran dalam rangka kekebesan ke-6 anggota KNPB Wilayah Timika sekaligus dukungan Konferensi Tingkat Tinggi MSG di Kaledokia Baru yang berlangsung hari ini tanggal 17 sampai 23 Juni 2013. Ibadah syukuran di adakan di lapangan Timika Indah hari ini 17/6.

Ibadah diawali dengan jemputan ke-6 anggota KNPB Wilayah Timika sekitar jam 09.30 keluar dari LP di SP V Timika tiba di lapangan Timika Indah sekitar jam 10.00 waktu Timika.

Ibadah mulai jam 10.30 diawali dengan waita setelah itu dilanjutkan nyanyian puji-pujian rohani setelah itu doa pembukaan di pimpinan oleh Pdt. Daniel Bagau setelah di lanjutkan dengan kesaksian oleh ke-6 anggota KNPB Wilayah Timika di wakili oleh Romario Yatipai, kata Romario “Kami disiksa, di bantai di pukul, di adili tanpa bukti yang jelas, kami bersyukur karena Tuhan buktikan kebenaran-Nya atas kami.” Setelah itu ditutupi dengan pujian karangan mereka dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) di SP V Timika

Usai kesaksian dilanjutkan dengan Renungan singkat di bawakan oleh Pdt. Lukas Hagawal, Sm.Th. dalam renungan singkatnya diambil dalam Kejadian, 1:27 dan I Tesalonika, 5 : 18 di bawa sebuah thema yang mengatakan ”Bersyukur kepada Tuhan karena segala kebaikan untuk umat-Nya yang tertindas.”

Setelah itu dilanjutkan dengan kata-kata sambutan dan sambutan pertama disampaikan oleh Ketua Umum Parlemen Nasional West Papua (PNWP) Bucthar Tabuni, kata Bucthar “kamu keluar dari penjara kecil ke penjara besar, penjara besar itu ada di luar di sini karena kamu akan dengar penembakan, penangkapan, pembunuhan jadi kamu masuk dalam penjara besar. Ucapnya.

Bucthar juga menambahkan bahwa “ Kita sudah keluar dari rumah kita yaitu rumah Malanesia jadi dalam KTT MSG kita akan masuk kembali dalam rumah kita dahulu yaitu rumah Malanesia, kita bukan Melayu kita Malanesia, kita keluarga kulit hitam keriting rambut, bukan rambut lurus.” Kata Mantan Ketua Umum KNPB Pusat.

Sambutan ditutupi dengan sebuah puisi dalam puisinya mengatakan “ Indonesia akan hancur, hancur, hancur karena pembunuhan orang yang tidak bersalah sedang di lakukan di atas Tanah West Papua, Indonesia kau keluar, keluar, keluar karena kau tidak ada dasar hukum yang menahan kau di atas tanah West Papuaaaaaaaaaaa…..aaaaaaaa.” tutupnya

Setelah itu Ketua KNPB Wilayah Timika Steven Itlai yang baru keluar demi hukum dari Lembaga Pemasyarakatan dalam sambutan orasinya mengatakan ucapan terima kasih kepada Penasehat Hukum pak Gustap Kawer dan kawan-kawannya yang membantu dalam proses persidangan “kami sampaikan terima kasih atas bantuan hukum oleh Tim Penasehat Hukum dan seluruh rakyat Papua yang membantu kami dalam proses rekayasa oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan di Timika ini.” Ucap Steven.

Sambutan dan orasi berikut di sampaikan oleh Ketua Parlemen Rakyat Daerah Timika, Abiud Degei dalam sambutanya menyatakan “Rakyat Papua di Timika tidak boleh terpancing dengan isu-isu yang dikembangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab tetapi tenang di rumah dan tunggu seruan dan penyampaian kami.” Himbauannya.

Setelah itu mewakili orang tua Pdt. Deserius Adii mengatakan ucapan terima kasih kepada Penasehat Hukum, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lapas Timika atas berjalan aman lancar dalam proses persidangan ini “kami keluarga mengucapkan terimakasih atas segala dukungan dari segala pihak baik Penasehat Hukum, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.” Lanjutnya kami usulkan kepada kepolisian lain kami kalau penangkapan berarti harus tegakkan aturan-aturan tentang penangkapan, harus koordinasi dengan RT atau Kepala Kampung setempat agar masyarakat percaya Polisi sebagai pengayom, pelindung dan pelayan “kedepan kami usulkan polisi tidak boleh penangkapan sewenang-wenang dilakukan seperti peristiwa tanggal 19 Oktober 2012 lalu.” Katanya.

Adii juga menambahkan masyarakat harus hati-hati pakai pisau, parang, kapak alat-alat kerja dan dapur karena polisi akan menjeret dengan pasal alat tajam seperti kasus ke-6 anggota KNPB Wilayah Timika “Didalam persidangan alat penyitaan itu parang dan pisau itu yang kasih naik jadi masyarakat hati-hati bawa parang dan pisau di kebun atau di rumah.” Harapnya.

Setelah itu Bangsa West Papua melalui Ketua Umum Parlemen Nasional West Papua menyatakan Pernyataan Sikap dukungan West Papua di daftarkan sebagai anggota MSG dalam KTT MSG di Keledokia Baru adalah sebagai berikut :

Atas nama Bangsa West Papua kami Parlemen Nasional West Papua mendukung penuh mendaftarkan kami rakyat West Papua di daftarkan sebagai sebuah Bangsa yang bergabung dalam anggota MSG.
Menolak dengan tegas kami bukan Bangsa Melayu atau Bangsa Indonesia karena kami adalah Bangsa Malanesia. Kulit hitam keriting rambut.

Setelah itu di tutup dengan doa penutup yang di pimpin oleh Romario Yatipai dan diakhiri dengan tarian dan menari-nari dengan puji-pujian di atas panggung Lapangan Timika.

Ibadah syukuran dalam rangka dukungan KTT MSG dan kebebasannya ke-6 anggota KNPB Wilayah Timika berakhir jam 4.00 waktu Timiika dan pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan aman dan tertib. (wtp)

June 17, 2013,knpbnews

June 17, 2013 0

AMP Dukung Aktivitas “Self Dedermination” untuk Papua

Mahasiswa Papua di Yogyakarta saat menggelar aksi mendukung Papua Barat Masuk MSG (Doc:AMP)

Yogyakarta, MAJALAH SELANGKAH — Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Yogyakarta mendukung semua aktivitas untukself determination bagi Rakyat Papua. Karena perjuangan untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua sudah dilakukan sejak tahun 1961-an hingga saat ini. Dan, setiap dekade dari generasi ke generasi sudah dan sedang memperjuangkan hak untuk menentukan nasib sendiri.

Demikian dikatakan Ketua AMP Komite Yogyakarta, Roy Karoba, kepada majalahselangkah.com, Selasa (11/06/13) di Asrama Mahasiswa Papua di Yogyakarta.

“Kami tetap mendukung semua aktivitas tentang menentukan nasib sendiri Papua untuk Papua. Bentuk dukungan kami dengan melakukan aksi damai,”

tuturnya.

Kata dia, pihaknya juga mendukung pembukaan kantor Free West Papua oleh Koordinator Diplomasi Internasional Papua Merdeka, Benny Wenda bersama para simpatisan di Oxford pada 26 April 2013.

“Kami juga mendukung kegiatan Kongres Amerika Serikat (AS), Komisi Hak Asasi Manusia menggelar Sidang soal kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada Kamis, 23 Mei 2013 lalu pada pukul 10.00-12.00 bertempat Room 2261 of the Rayburn House Office Building,”

kata Roy.

“Terakhir kami melakukan aksi damai untuk mendukung Melanesian Spearhead Group (MSG) yang akan membahas proposal West Papuan National Coalition for Liberation (WPNCL) agar diterima menjadi anggota resmi MSG. Aksi damai itu berjalan dengan baik hingga usai.”

(MS)

Rabu, 12 Juni 2013 16:19,MS

June 12, 2013 0

Ini Kronologis Penangkapan Bucthar Tabuni

Massa KNPB dihadang mobil untuk menggagalkan aksi mereka (Foto: Arnold Belau/SP)

Jayapura— Rocky Wim Medlama, juru bicara Kominte Nasional Papua Barat (KNPB) mengatakan penangkapan Bucthar Tabuni yang dilakukan oleh aparat kepolisian dari Polresta Jayapura tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di negara Indonesia.

“Benar, tadi Bucthar keluar pake mobil Inova warna putih dengan tujuan untuk pergi ke stadion Mandala. Dia mau nonton Persipura main bola, bukan turun untuk bergabung dengan teman-teman mahasiswa, namun aparat sudah lebih dulu tangkap dia tanpa alasan yang jelas,”

ujar Medlama.

Kronologisnya, Tabuni turun dari kediaman dengan mengendarai mobil innova warna putih sekitar pukul 11.00 Wit, dan sesampai di depan Gapura Uncen, aparat gabungan Dalmas dan Brimob Polda Papua yang dipimpin oleh Kabag Ops Polresta Jayapura, AKP. Kiki Kurnia langsung menghadangi mobil Tabuni.

Kemudian, aparat menarik keluar Tabuni dari mobil, dan mengambil sejumlah alata komunikasinya seperti satu buah HP Black Berry, satu buah HP Nokia, topi yang biasa dikenakan Tabuni.

Kemudian, Tabuni digiring ke Polresta Jayapura menggunakan mobil Polisi yang diparkir tak jauh dari tempat aksi penghadangan tersebut.

Atas kejadian tersebut, KNPB sebagai media rakyat Papua Barat meminta Kapolda Papua untuk segera memberikan penjelasan terkait alasan penangkapan Tabuni yang dinilai sangat tidak prosedur.

“Kami menilai tindakan yang dilakukan oleh Kapolda Papua melalui Kapolresta Jayapura, Alfred Papare dan Kabag Ops Polresta Jayapura, AKP. Kiki Kurnia tidak sesuai dengan prosedur penangkapan yang berlaku di negara ini,”

tegasnya.

“Kami meminta supaya Bucthar Tabuni dibebaskan tanpa syarat. Ini negara demokrasi, tapi kalau Kapolda Papua melakukan tindakan-tindakan seperti ini, berarti Kapolda Papua sendiri tidak paham akan tugasnya sebagai penganyom dan pelindung masyarakat,”

ujar Medlama.

Senada dengan Medlama, Sekertaris KNPB Ones Suhun juga menilai aparat seperti kekanak-kanakan, sebab tak mentaati aturan hukum yang ditetapkan sendiri.

“Ini seperti aksi-aksi premanisme yang dilakukan aparat. Menangkap tanpa prosedur hukum, dan asal menangkap tanpa sebab,”

tutupnya.

ARNOLD BELAU

Wednesday, June 12, 2013,SP

June 12, 2013 0

Pernyataan Bob Carr Adalah Perbuatan Diskriminatif

Ronny Kareni, saat berkampanye Rize of Morning Star di Melbourne (Dok. Jubi)

Jayapura – Aktivis Papua Merdeka yang berbasis di Melbourne, Australia, Ronny Kareni, menilai pernyataan Mentri Luar Negeri Australia, Bob Carr, dalam rapat senat minggu lalu sebagai sebuah tindakan diskriminatif terhadap orang Papua.

“Selama 50 tahun terakhir, perjuangan telah didorong oleh orang Papua sendiri untuk menempatkan kehidupan mereka di garis depan di Papua Barat dan luar negeri, berkampanye melawan kebrutalan pasukan keamanan Indonesia”

kata Ronny Kareni, kepada Jubi (11/06).

Kareni, yang mengorganisir kampanye “Rize of Morning Star” di Australia mengatakan di luar negeri orang-orang Papua membangun solidaritas dengan kelompok-kelompok di luar negeri atas prakarsa dan dorongan rakyat Papua di Papua Barat, yang ingin mengakhiri pelanggaran HAM dan mencari pengakuan hak-hak politik mereka untuk menentukan nasib sendiri.

“Jadi kami menolak pernyataan Carr yang mengatakan orang-orang yang ‘mengibarkan bendera Papua’ dan yang ‘berbicara bahasa kemerdekaan’ adalah bagian dari ‘penipuan kejam’ dari orang-orang yang “bersuka ria”

dan aman dalam demokrasi mereka sendiri.

“Saya lahir dalam konflik ini, saya generasi ke-3 yang menghadapi perjuangan yang sedang berlangsung untuk hak kebebasan kami. Orang tua saya terpaksa mengungsi dan hidup di pengasingan di Papua Nugini pada awal 80-an sebagai bagian dari eksodus besar-besaran orang Papua Barat. Saat itu dan sampai sekarang masih sangat berbahaya bagi orang Papua Barat yang secara damai berkampanye untuk hak asasi manusia dan hak politik. Bahkan mengibarkan bendera Bintang Kejora akan berarti 3-15 tahun penjara.”

kata Kareni

Pernyataan Carr tersebut dinilai Kareni sebagai pernyataan yang tidak menghormati perjuangan sebuah bangsa untuk kemerdekaan selama 50 tahun terakhir. Setiap hari orang Papua Barat mempertaruhkan hidup mereka di Papua dan luar negeri.

“Kami menyerukan kepada rakyat Australia untuk menekan pemerintah Australia untuk meninjau pendanaan dan pelatihan Densus 88 yang diduga telah melakukan kekerasan yang meluas dan penahanan sewenang-wenang terhadap orang Papua yang mengekspresikan pandangan politik mereka untuk merdeka secara damai.”

lanjut Kareni.

Kareni juga meminta masyarakat Australia mendesak pemerintahnya untuk mendukung terbukanya akses media asing yang independen dan misi pencarian fakta PBB agar masyarakat internasional benar-benar tahu apa yang terjadi di Papua Barat.”

Bob Carr dalam rapat senat minggu lalu, menuding Oposisi, Partai Hijau Australia lah yang “bermain” di Papua.

“Ini (isu Papua) sekarang ini dimunculkan oleh Partai Hijau. Ini adalah permainan untuk Partai Hijau. Itu permainan yang kecil, tetapi implikasinya di tanah Papua bisa sangat serius.”

kata Carr.

Bahkan Bob Carr mengatakan warga Australia seharusnya tidak mendorong aktivis kemerdekaan Papua untuk mengambil resiko.

“Orang Australia yang mengibarkan bendera pemisahan Papua tidur nyaman di tempat tidur mereka. Tapi ketika mereka mengibarkan bendera ini…dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak waspada dan memegang harapan Papua yang merdeka, mereka mengundang warga Papua untuk mengambil risiko hukum dengan berhubungan dengan pemberontakan,”

kata Carr. (Jubi/Victor Mambor)

June 11, 2013,08:39,TJ

June 11, 2013 0

Polisi Bubarkan Aksi Massa, 3 Anggota KNPB Ditangkap

Aparat Kepolisian sedang menyita peralatan aksi KNPB. Foto: HY.

Jayapura — Aparat kepolisian Polda Papua kembali menutup ruang demokrasi bagi rakyat Papua. Aksi damai Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang dipimpin langsung Buchtar Tabuni, Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Senin (10/6/2013) di depan gapura Universitas Cenderawasih, Waena, Jayapura, Papua, dibubarkan paksa oleh aparat kepolisian bersenjata lengkap.

Kontributor www.majalahselangkah.com Hendrikus Yeimo, dari tempat kejadian di Jayapura, melaporkan, sebelum aksi dimulai, di Perumnas 3 Waena, polisi lebih dahulu memarkirkan tujuh kendaraan milik Polda Papua, 2 kendaraan lapis baja dan 5 truk Dalmas. Di terminal Expo Waena, aparat kepolisian menguasai tempat dan beberapa mama-mama penjual pinang terpaksa meninggalkan tempat yang menjadi pendapatan ekonomi bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Negosiasi antara massa aksi KNPB dan aparat kepolisian terjadi ketika aksi baru dimulai. Aparat meminta massa aksi bubarkan diri dengan alasan belum memiliki ijin dari pihak kepolisian. Sementara massa aksi beralasan, pemberitahuan aksi sudah disampaikan ke Polda Papua beberapa hari lalu. Hingga akhirnya terjadi suasana yang tidak kondusif dan polisi memukul mundur, bahkan mengejar massa aksi yang berlarian ke arah Asrama Rasunawa milik kampus Uncen. Peralatan aksi massa seperti sound system, genset dan lain-lain ditahan aparat kepolisian.

Di Sentani, penangkapan terhadap anggota KNPB terjadi di Sekretariat KNPB wilayah Sentani. Beberapa anggota KNPB yang ditangkap, Ogram Wanimbo, Agus Mabel, dan Timo Alua.

Aksi damai ini bertujuan untuk mendukung Papua didaftarkan menjadi anggota tetap Melanesia Spearhead Group (MSG) yang akan berlangsung 18 Juni 2013 di Kaledonia Baru, Noumea. Sekaligus untuk mendukung peresmian kantor Free West Papua di Port Moresby, ibu kota negara Papua Nugini.

Hingga berita ini ditulis, situasi sekitar gapura kampus Uncen masih tegang dan aparat kepolisian bersenjata lengkap melakukan penjagaan ketat. Sementara aksi yang sama di Yogyakarta, Bandung, Solo, Makassar dan kota lain sedang berlangsung. (AE/HY/MS)

Minggu, 09 Juni 2013 22:29,MS

June 10, 2013 0

Dukung Papua Masuk MSG, Rakyat Papua Akan Aksi Serentak Tanggal 10 Juni 2013

Aksi damai AMP komite kota Yogyakarta beberapa waktu yang lalu. (Doc : AMP)

Yogyakarta – Berkaitan dengan akan didaftarkannya Papua Barat menjadi anggota Melanesian Spearhead Groups ( MSG ) pada tanggal 20 juni 2013, maka untuk menyikapi itu, Ribuan Rakyat Papua di sejumlah daerah di seluruh Papua akan melakukan aksi serentak sebagai bentuk dukungan Rakyat Papua atas di dapftarkannya Papua Barat menjadi anggota MSG pada tanggal 10 juni 2013. Aksi dukungan ini tidak hanya dilakukan di seluruh Papua, aksi dukungan serupa juga rencananya akan dilakukan oleh para Mahasiswa Papua yang berada di luar Papua, khususnya yang berada di Jawa – Bali.

Pernyataan tentang akan dilakukannya aksi ini telah dikeluarkan beberapa hari lalu, seperti yang di lansir di beberapa media local seperti, www.tabloidjubi.com, www.majalahselangkah.com, www.suarapapua.com, dan beberapa media local lainnya. Dalam pemberitaan media local Papua ini menyebutkan bahwa, Komite Nasional Papua Barat (KNPB), dan Parlemen Nasional West Papua (PNWP) telah mengeluarkan seruan dan himbauan kepada seluruh Rakyat Papua di seluruh Papua untuk melakukan aksi serentak diseluruh daerah untuk melakukan aksi sebagai bentuk dukungan rakyat Papua atas di daftarkannya Papua Barat menjadi anggota MSG. Seruan serupa juga dikeluarkan oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) kepada seluruh Mahasiswa Papua yang berada di daerah Jawa dan Bali untuk melakukan aksi yang sama guna membek-up dan mengawal serta memperkuat isu dukungan yang di kampanyekan Rakyat Papua di Seluruh Papua.

Dari informasi yang berhasil dihimpun menyebukan bahwa aksi serentak yang akan dilakukan ini di pusatkan dibeberapa daerah diantaranya : Jayapura, Nabire, Sorong, Manokwari, Timika, Wamena, Biak, Serui, dan Merauke ( untuk wilayah Papua ), sedangkan untuk wilayah Jawa dan Bali akan dilakukan di beberapa kota, diantaranya : Bali, Surabaya, Semarang, Solo, Yogyakarta, Bandung, Bogor, dan Jakarta.

Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa hari senin, 10 Juni 2013 seluruh Rakyat Papua akan melakukan aksi serentak dengan isu yang sama guna mendukung pendaftaran Papua Barat Menjadi anggota MSG dan ini dapat membuktikan bahwa Rakyat Papua tidak lagi membutuhkan tawaran politik apapun dari Pemerintah Indonesia, sebab Rakyat Papua sudah memiliki suatu tawaran Politik tersendiri yaitu “ Self Determination ” Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua. [RK]

June 9, 2013 0

Dukung Papua Masuk MSG, KNPB Keluarkan Stakmen

STEKMEN POLITIK BANGSA PAPUA BARAT

Bangsa Papua Barat adalah satu bangsa Rumpun Melanesia yang sangat berbeda dengan bangsa Indonesia rumpun Melayu, secara Etnologi maupun Genealogi, bahkan juga dipandang dari segi adat budaya/tradisi. Sebab Hubungan antara tanah Papua Barat atau West Nieuw Guinea dengan negara-negara di Pasifik Selatan adalah satu Rumpun Melanesia yang tidak dapat dipisahkan atas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena sebelum wilayah Papua Barat dicaplok oleh NKRI, Papua Barat selalu menjadi perhatian oleh negara-negara di Pasifik Selatan pada saat Belanda Menduduki wilayah ini. Ketika Papua masih dibawah kekuasaan Belanda, hubungan antara tanah Papua atau Nederlands Nieuw Guinea dengan negara-negara di Pasifik Selatan selalu menjadi perhatian. Bahkan delegasi dari Nederlands Nieuw Guinea yang dipimpin Markus W Kaiseipo telah tiga kali mengikuti Konfrensi Negara-negara di Pasifik Selatan. Berbeda setelah Papua menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI) sudah 50 Tahun lebih hubungan dengan negara-negara Pasifik Selatan terputus, nyaris tak pernah berhubungan. Kalau pun ada hubungan diplomatik hanya sekadar basa-basi untuk menghalau pengaruh Papua Merdeka di kalangan negara-negara Pasifik terutama di negara serumpun Melanesia Spearhead Group (MSG).

Negara-negara ini mulai memprakarsai pertemuan di Canbera yang berlanjut dengan Perjanjian Canberra atau Canberra Verdag, 1947. Pasal-pasal pembentukan Pasifik Selatan sesuai perjanjian Canberra pada 6 Februari 1947 adalah, Mendirikan Komisi Pasifik Selatan( South Pasific Commision), Geografis, daerah –daerahnya meliputi kepulauan yang belum berpemerintahan sendiri di Pasifik Selatan, yang letaknya mulai dari garis Khatulisitiwa, Nederlands Nieuw Guinea( Papua dan Papua Barat sekarang), kemudian dimasukan Guam, dan kepulauan lainnya yang menjadi perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ada di wilayah Pemerintahan Amerika Serikat.

Komisi memilih Noumea Ibukota Kaledonia Baru jajahan Perancis sebagai tempat bermarkasnya Komisi Pasifik Selatan. Pendirian Komisi Pasifik Selatan, 1947 ini berlangsung saat negara-negara di Pasifik Selatan belum merdeka masih dijajah negara-negara Belanda, Inggris dan Perancis serta Australia. Sejak itu wilayah di kawasan Pasifik Selatan terus melakukan pertemuan guna membicarakan masa depan Pasifik Selatan.

Sejak pertama kali delegasi Nederlands Nieuw Guinea terus mengikuti konferensi Komisi Pasifik Selatan. Konfrensi-konfrensi di Komisi Pasifik Selatan antara lain : Konfrensi Pertama, 1950 di Kota Suva, ibukota Fiji, wilayah jajahan Inggris. Konfrensi Kedua, 1953 di Kota Noumea, Kaledonia Baru, wilayah jajahan Perancis. Konferensi Ketiga, 1956 di Suva Ibukota Fiji. Konferensi keempat, 1959 di Rabaul, Papua New Guinea. Konferensi ke lima, 1962 di Pago-pago Ibukota Samoa Timur, wilayah jajahan Amerika Serikat.

Melanesian Spearhead Group (MSG) dibentuk berdasarkan “Agreed Principles of Cooperation Among Independent States of Melanesia” yang ditandatangani di Port Vila pada 14 Maret 1988. MSG beranggotakan Fiji, Front de liberation nationale kanak et socialiste (FLNKS) Kaledonia Baru, Papua Nugini, Solomon Islands, dan Vanuatu.

Konferensi ke enam, 1965, direncanakan di Hollandia, Nederlands Niuw Guinea tetapi dibatalkan karena wilayah ini masuk ke delam wilayah NKRI. 1 Mei 1963. Sejak itu hubungan Provinsi Irian Barat dengan Komisi Pasifik Selatan terputus. Bahkan beberapa pemuda yang ikut belajar di Fakultas Kedokteran dan Telekomunikasi di Papua New Guniea (PNG) tak pernah kembali dan tetap di sana sebagai warga negara di PNG. Usai Perang Dunia Kedua, prakarsa untuk membangun negara-negara kecil yang belum merdeka di Pasifik Selatan mengemuka. Terutama negara-negara yang menguasai kawasan itu seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Belanda , Selandia Baru dan Australia.

Berbeda setelah Bangsa Papua Barat di Aneksasi oleh NKRI Pendekatan HAM (human security) di Papua menitik beratkan pada politik dan penahanan wilayah untuk keutuhan NKRI. dan sistem hukum dan penegakan hukum menjadi ancaman terhadap HAM dan sistem demokrasi di Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 yang telah diratifikasi oleh Indonesia yakni tentang Hak individu (Hak hidup, pengakuan kesetaraan di mata hukum, hak perlindungan dari diskriminasi berbasis ras, jenis kelamin, etnis, kelompok dan agama). Hak legal (Akses terhadap perlindungan hukum, hak untuk mendapatkan proses hukum yang legal, sah dan netral). Hak kebebasan sipil (Kebebasan berpikir, berpendapat dan menjalankan ibadah agama/kepercayaan) sama sekali tidak diberlakukan bagi rakyat Papua. Indonesia tidak menghormati (to respect), memenuhi (to fulfill) dan melindungi (to protect) hak asasi manusia di Papua termasuk melalui kebijakan di sektor keamanan dan implementasinya.

Sebagai Negara demokrasi, Indonesia telah mengakui HAM warga negaranya didalam UUD’45, UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM, UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Selain itu ada ratifikasi instrumen internasional, seperti Undang Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Againts Torture and Other Cruel, Inhuman or Regarding Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia) dan Ratifikasi terhadap Konvenan Hak- hak Sipil dan Politik, menjadi UU No. 12 Tahun 2005. Walaupun demikian, tak ada satupun dari berbagai intrumen ini yang berlaku efektif, baik dari sisi penegakan maupun penerapannya. Kita semua sedang mengikuti situasi yang melanda hak hidup rakyat Papua di atas tanah Papua, dimana hak politik perjuangan bangsa Papua disumbat oleh kekerasan Negara melalui TNI/Polri. Berdasarkan hal tersebut diatas kami rakyat papua barat menyatakan sikap sebagai berikut:

Kami Bangsa Papua Barat membutukan dukugan penuh saudara-sadari Melanesia untuk mengembalikan status wilayah Papua barat sebagai kenggotan Resmi dalam Forum Melanesia Spearhead Group (MSG) dan Mendukung Sikap Negara-Negara Rumpun Melanesia untuk Menjadikan Papua Barat Anggota Melanesian Spearhead Groups (MSG).
Kami mendesak kepada Negara-negara Melanesia meninjau kembali Perjanjian Canberra atau Canberra Verdag, 1947. Pasal-pasal pembentukan Pasifik Selatan sesuai perjanjian Canberra pada 6 Februari 1947 adalah, Mendirikan Komisi Pasifik Selatan( South Pasific Commision), Geografis, daerah –daerahnya meliputi kepulauan yang belum berpemerintahan sendiri di Pasifik Selatan,
West Papua Zona pengawasan Hak Asasi Manusia dan Mendesak UN segera Intervensi
Mendesak kepada pelopor Khusus PBB dan jurnais internasional segera turun ke Papua Barat
Mendesak memita kepada semua pihak yang berkopoten segera membuka Ruang demokrasi seluas-luasnya, hentikan kekerasan di papua barat dan Memberikan Hak Menentukan Nasib Sendiri sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua

June 8, 2013 1

Kantor OPM Akan Diresmikan Lagi di Port Moresby

Warpo Wetipo didampingi dua rekan lainnya. Sumber foto: bintangpapua.com

Jayapura — Setelah Benny Wenda dengan bebas meresmikan kantor Free West Papua di Oxford Inggris 26 April 2013 lalu, kantor yang sama akan diresmikan di Port Moresby ibukota Papua Nugini, 18 Juni mendatang.

Di hadapan sejumlah wartawan di Prima Garden Abepura, Jayapura, Rabu (5/05/2013) lalu, ketua Komisariat Diplomasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pusat, Warpo Wetipo mengatakan pada pertengahan bulan ini kantor Free West Papua akan diresmikan juga di Port Moresby.

“Jadi tanggal 18 Juni akan diadakan peresmian terhadap kantor perwakilan OPM di Port Moresby,”

tutur Wetipo didampingi Assa Asso serta Dony, Ketua KNPB wilayah Asmat.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pembukaan kantor perwakilan tersebut sekaligus mendukung Papua Barat didaftarkan masuk dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) sehingga akan melakukan aksi damai pada hari Senin 10 Juni.

“Tanggal 10 nanti kami akan aksi demo guna meminta dukungan untuk mendaftarkan Papua Barat ke MSG sebagai suatu bangsa yang berdaulat asal ras Melanesia, aksi ini dimediasi oleh KNPB tapi penanggung jawabnya dari Parlemen Nasional West Papua (PNWP), yaitu, Ketua PNWP Buchtar Tabuni,”

tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, ketua KNPB wilayah Asmat mengatakan aksi yang akan dilakukan terbuka bagi siapa saja untuk ikut mengambil bagian didalamnya. Dirinyapun menegaskan, apapun keadaannya aksi tetap akan dilakukan.

“Mau dan tidak mau, kami dari KNPB disiapkan untuk ini, jadi kita akan tetap lakukan ini, entah suka, tidak suka, entah kasar atau halus bagaimana pun situasi tetap kita lakukan hal ini, karena itu mandat dari rakyat yang dipercayakan kepada kami,”

kata Dony.

Lanjut dia,

“cuma kita harus waspada ada pihak ketiga di lapangan. Oleh karena itu kami meminta kepada aparat tidak boleh ada yang bikin situasi dan lain-lain seperti yang kemarin kita lihat di lapangan. Itukan ada banyak aparat yang kejar, pukul kawan-kawan kami,”

tutur ketua KNPB wilayah Asmat ini.

Sekedar diketahui, Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS) yang merupakan kelompok pro kemerdekaan Kaledonia Baru secara resmi telah mengundang West Papua National Coalition Liberation (WPNCL) untuk mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) MSG di Noumea tanggal 18 Juni mendatang. (MS)

Jum’at, 07 Juni 2013 16:18,MS

June 7, 2013 0

Dukung MSG, KNPB Akan Demo

Demo KNPB menuntut Refrendum beberapa waktu lalu (dok/Jubi)

Jayapura – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) akan melakukan demo damai mendukung Papua menjadi Anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) dalam pertemuan MSG yang akan dilakukan pada Selasa, 18 Juni 2013 mendatang.

“Kami mau mengumumkan kepada publik bahwa pada Senin, (10/6) nanti, kami akan melakukan aksi damai di Port Numbay. Ini merupakan aksi nasional,”

kata Assa Asso, Koordinator Umum Aksi kepada wartawan di Prima Garden Caffee di Abepura, Kota Jayapura, Rabu (5/6).

Di luar negeri, menurut Asso, juga akan dilakukan bersamaan. Untuk di Papua, akan dilakukan serentak di Manokwari, Sorong, Yahukimo, Wamena dan lain-lain. Aksi ini, menurut Asso adalah bentuk dukungan terhadap proses pendaftaran Papua menjadi salah satu anggota MSG.

“Kami minta kepada pihak kepolisian untuk memberi ruang demokrasi ruang demokrasi kepada Rakyat Papua agar bisa berekspresi pada Senin (10/6) nanti. Kami meminta rakyat yang akan bergabung dalam aksi ini agar tidak dalam keadaan terpengaruh minuman beralkohol dan tidak membawa alat tajam,”

himbau Asso.

Senada dengan itu ditempat yang sama, Warpo Wetipo, Komisariat Diplomasi KNPB Pusat kepada wartawan menegaskan, pihaknya akan tetap melakukan demo damai di dalam negeri maupun di luar negeri. Juga termasuk di Bali, Manado, Makassar dan kota-kota lainnya di tanah air. Demo damai ini akan dilakukan serentak dengan isu dan tuntutan yang sama.

“Kami meminta kepada aparat keamanan, kami mengerti dan mengaplikasikan bersama-sama, UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Juga di dalam Pembukaan UUD 1945 itu sudah jelas bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan,”

kata Warpo Wetipo. (Jubi/Aprila Wayar)

June 5, 2013,21:52,TJ

June 5, 2013 0

Rakyat Papua Siap Aksi Damai Tuntut Kasus Puncak Jaya

Juru Bicara (Jubir) KNPB, Wim Rocky Medlama, Sekretaris Umum (Sekum) KNPB, Ones Suhun dan 2 Anggota KNPB lainnya ketika menggelar jumpa pers, di Café Prima Garden Abepura (Jubi/Eveerth)

Jayapura — Rakyat Papua dalam waktu dekat ini akan melakukan aksi demo damai guna meminta kepada aparat militer Republik Indonesia (RI) dalam hal ini TNI/Polri untuk mengungkap siapa pelaku dari penculikan atau penembakan misterius terhadap warga sipil di Kabupaten Puncak Jaya.

Hal ini disampaikan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) melalui Juru Bicara (Jubir) Wim Rocky Medlama dan Sekretaris Umum (Sekum) Ones Suhun, sekaligus menjelaskan pasca penembakan terhadap delapan anggota TNI di Kabupaten Puncak Jaya (Puja) beberapa waktu lalu,ternyata masih ada kejadian penembakan lainnya.

“Dalam kurun waktu terjadinya penembakan tersebut, dan hingga saat ini sudah sebanyak 30 orang warga sipil dinyatakan hilang akibat diculik dan 2 diantaranya berhasil ditemukan dengan luka tembak yang cukup mengenaskan,”

ujar Wim Rocky Medlama, di Abepura, Rabu(23/5).

Pihaknya menduga, kejadian ini merupakan aksi balasan, namun belum mengetahui siapa pelakunya, tapi yang jelas korbannya adalah warga sipil Bangsa Papua Barat, yang mana tidak tahu – menahu masalah dari penembakan aparat TNI di Puncak Jaya.

“Jadi, diantara 30 orang warga yang diculik itu, kami mendapatkan laporan bahwa dua orang warga sipil Bangsa Papua Barat tersebut telah berhasil ditemukan dengan luka tembak yang cukup mengenaskan,”

kata Jubir KNPB, Wim Rock Medlama didampingi Sekum KNPB, Ones Suhun.

Berdasarkan data lapangan yang diperoleh dari masyarakat, katanya, di Kabupaten Puncak Jaya (Puja) sedikitnya sudah 12 orang warga yang telah ditemukan dan 2 diantaranya ditemukan dalam keadaan tewas dengan luka tembak.

“Oleh sebab itu, mereka meminta kepada pihak berwenang dalam hal ini TNI/Polri untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian dari kawan – kawan kami yang ada di lapangan sana juga melaporkan bahwa 12 orang yang telah berhasil ditemukan, dan diantaranya itu ada dua orang tewas dengan luka tembak dan tiga orang perempuan yang diperkosa oleh aparat militer RI, yaitu TNI dan Polri baik itu organik maupun non organik yang ada di Puja sana,”

ungkap W im.

Dirinya menambahkan, jika pihaknya sudah mendapat semua bukti baik data dan foto autentik terkait hilangnya warga sipil Bangsa Papua Barat yang telah berhasil ditemukan dalam keadaan sudah tak bernyawa lagi atau tewas.

“Maka data dan foto tersebut akan langsung diserahkan dan dibagikan kepada pewarta media,” ucapnya,Lebih lanjut, dikatakan, jika nanti kalau ada foto – foto yang lainnya telah berada di tangan kami juga akan serahkan kepada teman – teman wartawan. “Kami meminta kepada pihak Polda dan Pangdam harus bertanggung jawab mengenai kasus tersebut,”

pintanya.

Sementara itu ditempat yang sama, Sekertaris Umum (Sekum) KNPB Ones Suhun mengatakan bahwa, jika dilihat secara kasat mata, wilayah Puncak Jaya (Puja) sangat kondusif dan aman – aman saja.

“Namun jika di teliti secara baik maka ada kendala yang terjadi di Kabupaten Puja tersebut. Sebab, kondisi itu menyebabkan anggota KNPB yang ada di puncak jaya sulit dalam memberikan informasi kepada publik mengenai situasi yang tidak kondusif itu,”

paparnya.

Akibatnya, kata Ones, pihaknya datang langsung ke kami tadi malam dan sampaikan infromasi langsung. Jadi, kronologis lengkap dan foto kami akan sampaikan secara terbuka.

Pihaknya menegaskan, KNPB selaku media rakyat Bangsa Papua Barat meminta kepada pihak berwajib agar segera mengungkap siapa pelaku dibalik hilangnya maupun tewasnya rakyat Bangsa Papua Barat.

“Dan juga segera menghentikan aksi – aksi dari pelaku yang selama ini belum diketahui motifnya dan alasannya untuk melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap warga sipil di Puncak Jaya,”

pesannya.

Pihyaknya mencontohkan, kejadian beberapa waktu medio yang lalu di Kota Jayapura, siapa pelaku sebenarnya yang melakukan penembakan misterius terhadap warga yang ada di Kota Jayapura, sehingga akhirnya yang dituduh pelakunya adalah Mako Tabuni, maka atas tuduhan dari Polda Papua itu juga Mako Tabuni tewas dengan luka tembak di beberapa bagian tubuhnya.

“Jadi hal ini sama dengan yang terjadi di Puncak Jaya, sehingga rakyat Bangsa Papua Barat yang dikorbankan baik laki – laki sampai perempuan. Oleh sebab itu, kami mendesak agar segera mengungkap semua pelaku dibalik peristiwa ini,”

tandasnya. (Jubi/Eveerth)

May 22, 2013,22:51,TJ

May 22, 2013 0