Jayapura —Kepolisian Resort Polres Jayawijaya tak mempunyai bukti cukup mengadili dan memenjarakan Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Balim, Simeon Dawi terkait kasus peledakan dan penemuan bom di Sekretariat KNPB di Wamena. Polisi tak berhasil dan mempunyai bukti yang bisa menyeret, mengadili dan memenjarahkan aktivis muda itu.
“Benar Simeon bebas karena dia tidak tahu menahu tentang pemboman dan penemuan bom tersebut. Saat pemboman dan penemuan bom dirinya di Jayapura,”
kata Wim Medlama, juru bicara Kominte Nasional Papua Barat (KNPB) pusat, kepada tabloidjubi.com, melalui pesan singkatnya, Senin (28/1).
Sekalipun tak terbukti, demi pembebasan Simeon, pihak keluarga mengaku bersama Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP) Buchtar Tabuni, mantan Ketua Umum KNPB telah membuat surat pernyataan.
“Ia bebas. Saya buat surat pernyataan. Tuan Buchtar juga naik buat surat pernyataan,”
kata Yubuga, Ayah Simeon Daby ke tabloidjubi.com, Senin (28/1).
Menurut keluarga Simeon, polisi membebaskan Ketua KNPB Balim pada Minggu (27/1) malam dua hari sebelum Pilkada Gubernur Papua, Selasa (29/1).
“Terima kasih kepada semua atas dukungan doa-doanya, maka anak kami Simeon Daby telah dibebaskan dari tahanan polisi pada malam ini pukul 8.00 WIT dan kini bersama kami di rumah,”
Sebelumnya, pihak keluarga mengabarkan pihak kepolisian melakukan penangkapan dan pembuatan berita acara Simeon tanpa pendampingan pengacara hukum hingga hendak menyerahkan ke Jaksa. (Jubi/Mawel)
London – Televisi Al-Jazeera yang berpusat di Doha, Qatar akan menayangkan film dokumenter tentang perjuangan bangsa West Papua. Film tersebut akan diputar berulang-ulang selama satu minggu, mulai dari hari Rabu tanggal 30 Januari hingga tanggal 5 Februari 2013.
Film yang berdurasi 30 menit ini dibuat oleh seorang pembuat film terkenal Dom Rotheroe yang dibantu oleh Sally Cholister seorang photografer yang melakukan perjalanan ke Papua sejak bulan November hingga Desember 2012 untuk investigasi tentang perjuangan dan genosida di West Papua. DomRotheroe juga pernah membuat film tentang perjuangan Timor Leste dan Bougenville yang berjudul
“The Coconut Revolution”.
Film tersebut menceritakan tentang perjuangan KNPB dan OPM. Sally dalam situs pribadinya di www.sallycollister.co.uk menyampaikan perjalanan dan foto-foto tentang film dokumenter tersebut. Dom Rotheroe dalam pesan pribadinya menyampaikan jadwal tayang film tersebut yaitu:
Rabu; 22.30 GMT (waktu di Inggris) – Kamis 06.30 Pagi waktu Papua
Kamis 09.30 (Kamis pukul 16.30 Sore waktu Papua)
Jumat 03.30 (Jumat Pukul 10.30 Pagi waktu Papua)
Sabtu 16.30 (Sabtu 23.30 Malam waktu Papua)
Minggu 22.30 (Senin, 06.30 Pagi waktu Papua)
Senin 09.30 (Senin, 16.30 Sore waktu Papua
Selasa 03.30 (Selasa, 10.30 Pagi waktu Papua
Film dokumenter ini juga dapat ditonton secara online di stream Al Jazeera English live online. Film ini akan ditonton oleh lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Sally, dalam pesannya, mengajak anda dapat menonton dan membagi film ini agar dunia tau tentang tragedi kemanusiaan dan lingkungan terjadi di West Papua. Foto-foto tentang perjalanannya dapat diliat disini. (wd)
Buchtar Tabuni di depan Lapas Abepura (JUBI-Aprila)
Jayapura — Buchtar Tabuni, Ketua Parlemen Nasional Papua bebas bersyarat hari ini. Agenda pertama yang dilakukannya pasca keluar dari Lapas Klas IIA Abepura adalah mengunjungi makam Mako Tabuni, Ketua II KNPB di Pos 7 Sentani, Jayapura.
“Hidup Buchtar Tabuni! Hidup Filep Karma!”
yel-yel ini terus diteriakan Victor Yeimo, ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di halaman Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Abepura, Jayapura menyambut Buchtar Tabuni yang bebas bersyarat hari ini, Sabtu (19/1).
200 orang massa yang menyambut keluarnya Buchtar Tabuni dari Lapas Klas IIA Abepura kemudian mengantarkan Tabuni ke Kantor Bapas di Kali Acai, Kotaraja – Jayapura. Selanjutnya massa bersama-sama dengan Buchtar Tabuni mengunjungi makam Mako Tabuni di Pos 7 Sentani, Jayapura. Seluruh proses ini berjalan dengan baik dengan dikawal oleh aparat kepolisian dari Polresta Jayapura tanpa hambatan.
Buchtar Tabuni dan massa tiba di makam Mako Tabuni pada Pkl. 13.00 WIT. Hampir tiga puluh menit berjalan, Buchtar hanya terpekur di atas makam dengan terus menangis. Selanjutnya arahan dari Victor Yeimo. Selanjutnya, massa membubarkan diri ke tempat tinggal masing-masing.
Saat ditanyai tabloidjubi.com terkait pembebasan bersayaratnya hari ini, Buchtar Tabuni menanggapinya sebagai sesuatu yang biasa saja.
“Saya hanya keluar dari penjara kecil ke penjara yang lebih besar,”
demikian kata Buchtar Tabuni menjawab pertanyaan tabloidjubi.com. (JUBI/Aprila Wayar)
Wim Medlama Topi Biru didampinggi Hakim Pahabol Anggota PNWP dan Anggota KNPB saat jumpa pers (Jubi/Mawel)
Jayapura — Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mengungkap inisial pemilik dan pelaku kasus bom di Kota Wamena beberapa waktu lalu. Pemilik dan pelaku bom bukan anggota atau oknum struktural KNPB, melainkan oknum yang dimanfaatkan menggiring KNPB ke organisasi teroris.
“Pemboman di Jalan Satlantas dan DPRD dan penemuan bom di Sekretariat KNPB Balim di Wamena, itu bukan anggota KNPB, tetapi oknum tertentu sengaja diskenariokan menghancurkan perjuangan rakyat Papua,”
kata juru bicara KNPB pusat, Roky Medlama ke tabloidjubicom, di Abepura, Kota Jayapura, Papua, Senin (14/1).
Menurut Medlama, pemilik bom dan yang melakukan pemboman di dua tempat, serta pemilik bom yang ditemukan di Sekretariat KNPB Balim di Wamena, adalah HK.
“Dan orang berinisial HK ini, bukan sturuktur KNPB. Tapi pihak ketiga yang memanfaatkan HK untuk menggiring KNPB ke wilayah teroris. Kepentingan aksinya, menggiring KNPB ke teroris,”
kata pria asal pengunungan tengah Papua ini.
Selain HK, Medlama mengungkap eksekutor peledakan bomnya.
“Pemiliknya HK, kemudian yang melaksanakan peledakan orang yang berinisial NE. Sedangkan siapa yang menyuruh dan otak dibelakang HK dan NE ini, kami dari pihak KNPB tidak tahu. Secara struktural, kami tak tahu menahu dari mana. Siapa pemiliknya, kami di KNPB tak bertanggungjawab,”
jelasnya.
Semua keterangan kepemilikan dan peledakan ini sudah dijelaskan Ketua KNPB Balim di Wamena, menurut Medlama.
“Simeon Daby sudah menjelaskan semua ini kepada polisi setelah dirinya ditangkap polisi. Simeon yang ditahan polisi, kini bersiap-siap menjalani persidangan di PN Wamena. Secara struktural, KNPB tidak pernah merencakan kejahatan. Simeon ditahan tanpa alasan yang jelas,”
terangnya.
Sehingga, menurut Medlama, Simeon Daby seharusnya dibebaskan bersama beberapa anggota KNPB yang ditahan.
“Simeon tidak tahu persoalan karena waktu peledakan dan penemuan bom dirinya ada di luar Wamena,”
tegas Medalama.
Sementara itu, Victor Yeimo, ketika diminta komentar melalui pesan singkat telepon genggam, Ketua Umum KNPB pusat tidak dapat dihubungi, hingga berita ini diturunkan. (Jubi/Mawel)
Kami menyampaikan kepada rakyat West Papua dan seluruh anggota dan pengurus KNPB dimana saja berada, bahwa menghadapi Pemilihan Umum Indonesia, Pemilihan Gubernur Indonesia, Bupati Indonesia atau DPR Indonesia diatas tanah Papua, KNPB telah menyatakan sikap tegas bahwa:
1. Keberadaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan semua agenda kolonial Indonesia diatas tanah Papua, termasuk pemilihan-pemilihan kepala daerah (Gubernur, Bupati atau DPRD/P) adalah sesuatu yang illegal dan merupakan bagian dari praktek penjajahan itu sendiri.
2. Hak politik rakyat West Papua belum sah dan berlaku dalam pemilihan jabatan politik kolonial Indonesia diatas tanah Papua, sebab status politik wilayah Papua Barat dalam NKRI belum final, dimana hak politik orang Papua dalam Pepera 1969 dimanipulasi, digadai, dan dicederai dalam rekaya pelaksanaan prinsip one man one vote.
3. Praktek berdemokrasi Indonesia dalam Pemilu, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati atau DPRP/P yang sangat sarat dengan nafsu atau ambisi kedudukan, kehormatan dan uang adalah suatu pembodohan dan penghancuran terhadap tatanan nilai-nilai adat dan budaya melanesia. Malpraktek penyelenggaraan Pemilu Indonesia di West Papua telah berdampak pada hancurnya rasa nasionalisme, persatuan dan kesatuan serta solidaritas bangsa Papua dalam hidup dan perjuangannya.
4. Apapun kebijakan Indonesia di West Papua, dan sebagus apapun visi dan misi dari antek-antek kolonial yang menjadi kandidat Gubernur, Bupati atau DPRP/D yakinlah bahwa itu hanyalah retorika, itu hanyalah utopis atau sesuatu yang mustahil terwujud. Sebab, ada nubuat: “Di atas batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua, sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi,dan marifat, tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini. Bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri” (Pdt. Izaac Samuel Kijne, Wasior, Manokwari, 25 Oktober 1925).
5. Setiap orang Papua yang ikut aktif dalam segala kebijakan kolonial Indonesia (termasuk Pilkada), bagi Indonesia dan di mata dunia adalah bukti loyalitas bangsa Papua terhadap kolonial Indonesia. Hal tersebut, tanpa disadari, akan mematikan semangat perjuangan dan simpati internasional terhadap perjuangan banga Papua Barat untuk bebas dari kungkungan negara kolonial Indonesia.
Berdasar pada alasan-alasan tersebut diatas, dan demi kehormatan identitas, martabat dan harga diri bangsa Papua Barat, dan demi perjuangan yang mulia, kami menyatakan dengan tegas kepada rakyat dan anggota KNPB bahwa:
1. Rakyat West Papua, dan seluruh anggota KNPB tidak terlibat untuk memilih dan ikut menyukseskan Pemilihan Gubernur Indonesia, Bupati Indonesia atau DPR Indonesia diatas tanah Papua.
2. Rakyat West Papua, anggota KNPB dan para antek-antek kolonial yang menjadi calon Pilkada agar berhenti menjadikan perjuangan Papua Merdeka atau organisasi KNPB atau organisasi perjuangan lain sebagai alat tawar menawar atau bahan jualan untuk kepentingan pribadi, kelompok dan atau untuk mendulang suara rakyat yang sedang tertindas.
3. Bila ada anggota atau pengurus KNPB yang terlibat dan melakukan hal-hal tersebut diatas, maka pengurus Pusat KNPB akan memperlakukan sikap tegas sesuai prinsip-prinsip organisasi yang berlaku.
Demikian surat himbauan dan seruan ini dibuat sebagai perhatian bersama demi mempertahankan nilai dan harga diri perjuangan bangsa Papua.
“Kita Harus Mengakhiri
Port Numbay, 13 Januari 2013
Hormat kami,
Victor F. Yeimo
Ketua Umum KNPB
Ones Suhuniap
Sekretaris Umum
Tembusan Yth:
1. Ketua Parlemen Nasional West Papua [PNWP], di Penjara Kolonial Indonesia Abepura
2. Panglima-Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat [TPN.PB] di Setiap Markas
3. Benny Wenda, Koordinator Diplomat Internasional di London, Inggris
Papua – Kantor Tinggi HAM PBB menjadwalkan adanya kunjungan pelapor khusus untuk kebebasan berekspresi dan berpendapat PBB ke Indonesia. Kegiatan resmi PBB itu akan dipimpin Frank La Rue, dan dijadwalkan pada 15 hingga 26 Januari 2013.
Dalam kunjungan 10 hari tersebut Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri berupaya agar Pelapor PBB tidak ke West Papua. Komite Nasional Papua Barat [KNPB] memandang ini sebagai bagian dari upaya Indonesia untuk menyembunyikan dirinya sebagai aktor kejahatan pelanggaran HAM terhadap rakyat dan aktivis di West Papua.
Setelah Soeharto tumbang, pelanggaran HAM dan Demokrasi tidak ikut tumbang di West Papua. Jakarta dengan kekuatan hukum dan militer terus-menerus melegalkan kejahatan kemanusiaan terhadap rakyat dan aktivis West Papua yang melakukan aktivitas damai dalam menuntut hak penentuan nasib sendiri. Banyak yang telah mati, mulai dari pembunuhan Arnold Ap, Theys H. Eluay, Mako Tabuni, hingga Hubertus Mabel. Puluhan aktivis dan rakyat West Papua masih mendekam di penjara-penjara kolonial Indonesia atas aksi damai yang dilakukan. Fileb Karma,dkk adalah bukti nyata kejahatan Indonesia diatas tanah Papua.
KNPB mendesak La Rue mengatur jadwal kunjung ke West Papua tanpa intervensi Pemerintah RI, untuk bertemu langsung dengan Fileb Karm, cs yang sedang menjalani hukuman 15 tahun penjara atas aksi ekspresi damai yang dilakukan di Jayapura, West Papua 2004 lalu.
Selanjutnya, dengan terbuka kami katakan bahwa PBB segera menjamin hak rakyat West Papua untuk melakukan aktivitas damai dalam menuntut hak penentuan nasib sendiri. Kami berharap, Pelapor Khusus PBB, dalam kunjungan ini membicarakan agar cap teroris, makar, pengacau, dll yang ditujukan negara Indonesia kepada aktivis KNPB dan pejuang Papua lainnya dihilangkan, karena sudah tidak relevan lagi dalam era yang terbuka, dimana stigma tersebut sengaja dibuat untuk membungkam aksi-aksi damai yang dilakukan oleh rakyat West Papua.
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dirilis sebagai sikap rakyat bangsa Papua Barat.
Jayapura –– Aktivis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan orang Papua bakal diperingatkan. Ketegasan ini akan berlaku bagi mereka (orang Papua) yang selama ini bekerja untuk Negara Republik Indonesia (NKRI) yakni memperjuangkan pemekaran dan berjuang menerima bantuan negara.
Hal ini dikemukakan aktivis HAM di Jayapura, Sebby Sambon saat menghubungi tabloidjubi.com via telepon, Jumat (11/1). Peringatan ini bakal dilakukan oleh Tentara Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM).
“OPM akan memberikan warning bagi setiap orang Papua yang selama ini bekerja untuk Indonesia. Itu sudah kesepakatan yang dibuat,”
ujarnya. Bagi yang bekerja untuk NKRI bakal diberi peringatan tegas dan mereka juga terancam kehilangan nyawa.
Sebby juga menyinggung penembakan seorang warga sipil dan satu anggota TNI di Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, Kamis, (10/1) sekitar pukul 17.40 WIT. Menurut Sebby, penembakan di mulia adalah pembalasan atas penghinaan Bupati Puncak Jaya, Henock Ibo kepada pimpinan TPN-OPM, Goliat Tabuni. TPN-OPM mengklaim penembakan tersebut dilakukan oleh mereka.
“Penembakan itu adalah pembalasan atas penghinaan yang pernah dilontarkan bupati Henock. Bupati juga sewaktu-waktu akan ditembak,”
tuturnya.
Terkait pernyataan polisi soal tukang ojek yang tertembak, Sebby menyatakan, bukan tukang ojek namun ia menduga anggota intelijen yang menyamar sebagai pengojek.
“Saya duga demikian karena sudah cek ke banyak orang dilokasi kejadian, mereka menyatakan disana banyak intel yang menyamar sebagai tukang ojek dan pekerja lainnya,”
kata Sambom.
Seperti dikabarkan sebelumnya, aksi penembakan terhadap anggota TNI dan warga sipil kembali terjadi di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya Papua, Kamis 10 Januari sekitar pukul 17.40 WIT. Pangdam XVII/ Cenderawasih Mayjen TNI Christian Zebua mengklaim pelaku penembakan bukan gerombolan sipil bersenjata.
Zebua mengaku, salah satu personilnya ditembak dalam peristiwa itu bernama Praka Hasan anggota Batalyon 753 AVT Nabire yang bertugas di Puncak Jaya. Sementara itu, Juru Bicara Polda Papua Kombes Pol I Gede Sumerta Jaya mengatakan, korban tewas adalah warga sipil.
“Warga sipil yang ditembak dan tewas bernama Abbas Hadis pekerjaan tukang ojek, ia ditembak di bagian dada kanan,”
Wim Medlama Topi Biru didampinggi Hakim Pahabol Anggota PNWP dan Anggota KNPB saat jumpa pers (Jubi/Mawel)
Jayapura — Melalui juru bicaranya, Komite Nasional Papua Barat mengatakan pembukaman ruang demokrasi, penahanan sejumah aktivis KNPB hingga ke di balik jeruji besi dan lainnya masuk dalam Daftar Pencaharian Orang (DPO) adalah demi kepentingan elit politik Papua.
KNPB mengatakan elit politik bersama Kapolda berusaha bermain di Papua dengan objek mengkambinghitamkan rakyat dan aktivis di Papua.
“Polda Papua membungkan ruang demokrasi demi elit politik Papua. Demi kepentingan elit politik, Rakyat Papua menjadi korban. Banyak masyarakat, aktivis masuk dalam DPO,”
kata juru bicara KNPB, Wim Medlama, dalam jumpa persnya, Sabtu,(5/1) di Café Prima Garden, Abepura, Kota Jayapura, Papua.
Karena itu, KNPB mendesak Kapolda Papua membebaskan sejumlah tahanan aktivis KNPB dan menghapus daftar nama aktivis KNPB dari DPO.
“Menghapuskan seluruh anggota KNPB dan aktivis dari daftar pencaharian orang (DPO) serta membebaskan anggota KNPB dan masyarakat yang ditahan tanpa bukti yang jelas,”
kata Wim.
Bagi KNPB, Rakyat Papua ingin kebebasan menyampaikan aspirasinya, melakukan kehendaknya bersama-sama dengan yang lain tanpa ada yang dirugikan. Ruang bagi rakyat mengeksperesikan dirinya secara bersama-sama mesti disediakan pemerintah. Pemerintah tidak menyediakan ruang demokrasi berarti tidak perlu mendengungkan negeri demokrasi dan masyarakat demokrasi.
“Ruang demokrasi perlu ada bagi rakyat Papua. Kalu tidak, tidak perlu menjadi Negara demokrasi. Apa artinya menjadi Negara demokrasi tanpa ada ruang demokrasi bagi rakyat,”
kata Hakim Bahabol, anggota, Parlemen Nasional west Papua, menambahkan komentar Wim Medlama. (Jubi/Benny Mawel)
Wim Medlama Topi Biru didampinggi Hakim Pahabol Anggota PNWP dan Anggota KNPB saat jumpa pers (Jubi/Mawel)
Jayapura — Parlemen Nasional West Papua (PNWP_ menilai Indonesia belum merdeka secara politik kepemimpinan maupun ekonomi. Indonesia akan merdeka penuh bila Papua merdeka secara politik kewilayahan.
“Indonesia merdeka bila Papua merdeka,”
kata Hakim Bahabol, Anggota Parlemen Nasional West Papua, dalam Jumpa Persnya didampingi juru Bicara KNPB pusat Wim Medlama, di Café Prima Garden, Sabtu (5/1), Abepura, Kota Jayapura, Papua.
Menurut Bahabol, banyal hal yang mengisyarakat Indonesia belum merdeka. Pertama, politik kepemimpinan Indonesia masih mengikuti pemimpin-pemimpin yang dikehendaki pihak asing.
“Politik berada dalam kendali pihak asing,”
katanya.
Kedua, pihak asing menguasai ekonomi Indonesia. Banyak investor asing yang menanamkan saham. Banyak eksplorasi Sumberdaya Alam dilakukan pihak asing.
“Investor asing menguasai SDA Indonesia,” katanya. Demi kepentingan terus mengambil kekayaan alam, pihak asing berpura-pura mengharggai Indonesia. “AS hargai Indonesia karena PT. Freeport,”
kata Bahabol.
Demi relasi yang pura-pura itu, Indonesia mengorbankan rakyatnya.
“Demi 1 % PT Freeport, Indonesia membunuh rakyatnya sendiri,”
katanya. Pihak asing yang mengexploitasi SDA itu menari-nari diatas korban dan darah rakyat.
Menurut Bahabol, demi kepentingan rakyat yang menjadi korban itu, pihaknya menjadi kontra dengan Indonesia. Kontra tidak dalam arti bertentangan dengan demokrasi melainkan kebijakan dan praktek yang bertentangan dengan demokrasi.
“Kami pro demokrasi bukan musuh NKRI. Demokrasi rakyat Papua yang tidak disalurkan dengan baik kemudian menjadi masalah hingga hari ini menjadi kepentingan kami,”
katanya.
Karena itu, pihak PNWP mendesak pemerintah membuka ruang demokrasi bagi rakyat korban kepentingan asing.
“Pemerintah harus buka ruang bagi rakyat untuk menentukan hak politiknya. Rakyat tetap ingin menjadi bagian dari bangsa Indonesia atau tidak,”
katanya.
Harapan terbukanya ruang demokrasi, penentuan hak politik ini sangat penting. Penting demi pemaknaan demokrasi dalam negeri yang menganut paham demokrasi.
“Apa untungnya kalau Indonesia mempertahankan Papua tanpa ada demokrasi?”
Jayapura — Keluhan Keluarga Simeon Daby, ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mengenai tidak adanya pengacara yang mendampinggi Simeon ditangapi Tim Pengacara Koalisi Untuk Penegakan Demokrasi Untuk Papua, Gustaf Kawer. Kawer mengatakan pihaknya siap mendampingi persidangan Simeon Daby. Kesiapan tim Koalisi untuk demokrasi itu tidak bisa terwujud, menurut Gustaf, terkendala dana.
“Kalau dampingi mereka (setiap persidangan Aktivis KNPB), sejak awal kita sudah ada kemauan. Problemnya adalah kami tidak punya dana operasional ke Wamena,”
kata Gustaf menanggapi keluhan keluarga Simeon Daby tentang proses penahanan, pembuatan BAP dan penyerahan dari tahanan polisi ke tahahan kejaksanan tanpa didampingi pengacara, Kamis (2/1).
Sementara itu, anggota pegacara lain, Olga Hamadi mengatakan dirinya belum dihubungi soal mendampingi persidangan Simeon. Namun, menurut Olga, pihaknya siap mendampingi kalau pihak keluarga menghubunginya.
“Saya belum dihubungi soal itu oleh pihak keluarga. Nanti, kalo dihubunggi, pasti akan saya tanggapi,”
kata Olga Hamadi, pegacara sekaligus, Koordinator Koontras Papua.
Sebelumnya, keluarga Simeon berharap pihak pengurus pusat KNPB bisa membantu dalam mencarikan pengacara yang akan mendampinggi Simeon.
“Kami berharap teman-teman Simeon yang ada di Jayapura bisa membantu mencari pengacara,”
kata keluarga Simeon.
Pihak KNPB pusat mengaku sudah berusaha menghubungi pengacara yang akan mendampinggi Simeon. Pengacara yang dihubungi sudah bersedia ke Wamena.
“Kami jalan pada tingkatan koordinasi dengan pengacara. Pengacara kaka Gustaf Kawer dan Olga Hamadi sudah bersedia ke Wamena,”
kata Juru Bicara KNPB pusat, Roky Wim Medlama, kepada tabloidjubi.com, Kamis (3/1)
Hanya, menurut Roky Medlama, ada pihak-pihak yang membatasi.
“Pegacara sudah siap ke Wamena (tapi) ada yang mengahalangi ini menjadi persoalan,”
kata Wim, Kamis (3/1). Mengenai ini, Gustaf maupun Olga tidak memberikan komentar. (Jubi/Mawel)
Papua Merdeka News 