Natalius Pigai Terpilih Jadi Komisioner Komnas HAM

JAKARTA — Komisi III DPR RI bidang hukum akhirnya memilih tiga belas orang Komisioner Komnas HAM, Senin (22/10/2012) siang. Menariknya dari 13 orang terpilih satu diantaranya dari Putra Papua yakni Natalius Pigai.

Ketiga belas orang itu dipilih melalui mekanisme voting. Ada 55 orang anggota dewan yang melakukan voting. Setiap anggota berhak memilih 13 orang kandidatnya. Setelah melalui proses penghitungan suara kurang lebih 45 menit, Ketua Komisi III DPR RI Gede Pasek Suardika, yang menjadi pemimpin rapat, mengetok palu sebagai tanda pengesahan hasil hitung suara.

Adapun ketiga belas Komisioner Komnas HAM yang terpilih adalah sebagai berikut.
1. Sandrayati Moniaga, 48 suara;
2. Maneger Nasution, 45 suara;
3. Natalius Pigai, 43 suara;
4. Otto Nur Abdullah, 42 suara;
5. Ansori Sinungan, 42 suara;
6. Muhammad Nurkhoiron, 38 suara;
7. M. Indadun Rahmat, 38 suara;
8. Siane Indriani, 36 suara;
9. Roichatul Aswidah, 35 suara;
10. Hafid Abbas, 35 suara;
11. Siti Noor Laila, 33 suara;
12. Dianto Bachriadi, 28 suara;
13. Nur Kholis, 28 suara.

Setelah terpilih, ketiga belas nama itu akan dibawa ke rapat paripurna, Selasa (23/10/2012) besok. Sementara itu, untuk pemilihan Ketua Komnas HAM, akan diserahkan kepada ketiga belas komisioner terpilih untuk memilih sendiri.

Anggota Komisi III dari Fraksi PDI-Perjuangan Trimedya Pandjaitan menilai, komposisi komisioner terpilih ini sudah cukup mewakili.

“Ini sudah cukup mewakili. Ada dari Muhammadiyah, aktivis perempuan, jurnalis. Selain itu, saya lega karena dari Aceh sampai Papua, dari NU dan Muhammadiyah, ada yang mewakili sehingga tidak ada sekat,” kata Trimedya seperti dilansir Kompas.com. (binpa/don/l03)

Selasa, 23 Oktober 2012 06:12, BP.com

Albert Hasibuan: Jaringan yang Dibangun JDP Harus Didukung

Rabu, 05 September 2012 21:21, http://bintangpapua.com

DR Albert Hasibuan didampingi saat diwawancarai wartawan usai bertemu MRP Rabu (5/9).
DR Albert Hasibuan didampingi saat diwawancarai wartawan usai bertemu MRP Rabu (5/9).

JAYAPURA – Trust atau kepercayaan menjadi prasyarat utama untuk membangun ruang dialog Jakarta-Papua yang menjadi salah satu agenda dari kedatangan Tim Kerja Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) di bawah pimpinan DR Albert Hasibuan selama beberapa hari di Papua.

Hal itu diungkapkan Ketua Tim Kerja dari Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum dan HAM DR Albert Hasibuan, saat ditemui wartawan usai bertemu dengan unsur pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP), Rabu (5/9)
Selain itu, menurutnya, proses menuju dialog juga musti didukung pemerintah, baik di tingkat Provinsi Papua maupun pusat. “Usaha-usaha Jaringan Damai Papua yang dirintis oleh jaringan damai Papua (JDP) itu harus didukung oleh pemerintah daerah, bahkan pemerintah pusat,” jelasnya.

Setelah itu, menurutnya adalah menuju proses selanjutnya yaitu berbicara tentang materi-materi apa yang akan dibahas dalam pelaksanaan dialog. “Karena hal tersebut juga sangatlah penting,” tandasnya.

Dari pertemuan yang telah digelar dengan DR Benny Giay dan Pater Neles Tebay termasuk Foker LSM dan MRP, menurutnya dialog tersebut sangat penting dan didambakan oleh masyarakat Papua untuk dilaksanakan demi menempuh jalan buntu penyelesaian masalah yang ada di Papua.

Hal itu karena, Otsus yang semua diharapkan bisa menjadi jalan tengah, dianggap gagal oleh masyarakat Papua, karena penyaluran dananya yang tidak menyentuh masyarakat. “Dan itu adalah salah satu sumber permasalahan utama,” jelasnya.
Masalah penyaluran dana yang sangat besar tersebut, menurutnya menjadi tanda tanya. “Pemerintah pusat menyampaikan bahwa telah banyak mengeluarkan dana khusus untuk Papua. Yang jadi pertanyaan kemana dana- dana itu?,” ungkapnya. Hal senada disampaikan Wakil Ketua I MRP, Pdt Hofni Simbiak, bahwa jalan dialog adalah untuk menjawab kebuntuan yang terjadi dalam upaya menyelesaikan masalah di Papua.

“Dialog dangan representasi kultural sangatlah penting, oleh karena itu perlu dibangun trust (kepercayaan) dalam rancangan dialog yang ada, sehingga masyarakat tidak merasa takut dalam dialog yang nantinya akan dilaksanakan,” ujarnya kepada Wartawan di kesempatan yang sama.

Menurutnya, pembicaraan masalah pelurusan sejarah yang mendapat penilaian sebagai tindakan yang menjurus makar atau stigma sparatis harus dihapus. “Sehingga kami minta anggapan-anggapan ini dihapuskan karena yang akan duduk dalam dialog adalah orang Papua yang juga merupakan warga Negara Indonesia,” ujarnya.(ven/aj/don/l03)

Australia Tolak Papua Merdeka

Senin, 3 September 2012 | 10:45 WIB

SYDNEY, KOMPAS.com – Pemerintah Australia menegaskan, walau selama ini kerap bersikap kritis terhadap isu penegakan hak asasi manusia di Papua, Australia sama sekali tidak akan mendukung ide kemerdekaan Papua sebagai sebuah negara berdaulat terpisah dari Indonesia.

Penegasan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Australia Bob Carr, Minggu (2/9/2012), di stasiun televisi Sky News. Carr menyebutkan, dukungan atas kemerdekaan Papua akan benar-benar menghancurkan hubungan Australia dengan Indonesia.

Carr juga mengaku, Papua tidak akan mampu berdiri sendiri sebagai negara merdeka, dan hanya akan kembali mempersulit posisi Australia, yang dipastikan akan terkena dampak apabila Papua merdeka.

”Opini masyarakat Australia mendukung kedaulatan Indonesia atas dua provinsi di Papua. Penolakan kami soal pemisahan Papua sepenuhnya didasari pragmatisme dan prinsip,” ujar Carr.

Penegasan Carr itu disampaikan tak lama setelah pernyataan sebelumnya yang meminta Pemerintah Indonesia menggelar penyelidikan atas insiden kematian aktivis Papua merdeka, Mako Tabuni, yang ditembak 14 Juni lalu. Menurut media Australia, Tabuni diduga ditembak Detasemen Khusus 88 Kepolisian RI.

Tekanan AS

Sehari sebelum kunjungan Menlu AS Hillary Clinton ke Jakarta, organisasi Human Rights Watch (HRW) mendesak Hillary agar menekan Indonesia soal semakin maraknya intoleransi beragama dan insiden kekerasan terhadap kelompok agama minoritas.

Selain itu, HRW juga mendesak Hillary untuk menekan Pemerintah Indonesia agar membebaskan para tahanan politik, yakni para aktivis prokemerdekaan Papua dan Maluku. Pihak HRW memperkirakan jumlah tahanan politik itu sekitar 100 orang.

Menurut rencana, Hillary tiba di Jakarta, Senin (3/9/2012) sore ini, untuk menemui Menlu RI Marty Natalegawa. Keesokan harinya, Hillary dijadwalkan bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kunjungan Hillary ini menjadi bagian dari rangkaian lawatan 11 hari ke sejumlah negara di kawasan Asia Pasifik.

Menanggapi pernyataan HRW itu, Menlu Marty Natalegawa menyatakan, hubungan bilateral Indonesia-AS sudah sejak lama mencakup berbagai bentuk kerja sama yang komprehensif.

”Ya, yang namanya HRW memang begitu itu. Akan tetapi, perlu diingat, dengan atau tanpa mereka, kerja sama di bidang penegakan HAM dan demokratisasi sudah menjadi salah satu pilar utama kerja sama Indonesia-AS. Sifatnya positif dan benar-benar bekerja sama. Bukan lain dari itu,” ujar Marty. (AFP/DWA)

Australia Tolak Papua Merdeka

Senin, 03 September 2012 20:10, http://bintangpapua.com

SYDNEY – Pemerintah Australia menegaskan, walau selama ini kerap bersikap kritis terhadap isu penegakan hak asasi manusia di Papua, Australia sama sekali tidak akan mendukung ide kemerdekaan Papua sebagai sebuah negara berdaulat terpisah dari Indonesia.

Penegasan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Australia Bob Carr, Minggu (2/9/2012), di stasiun televisi Sky News. Carr menyebutkan, dukungan atas kemerdekaan Papua akan benar-benar menghancurkan hubungan Australia dengan Indonesia.

Carr juga mengaku, Papua tidak akan mampu berdiri sendiri sebagai negara merdeka, dan hanya akan kembali mempersulit posisi Australia, yang dipastikan akan terkena dampak apabila Papua merdeka. “Opini masyarakat Australia mendukung kedaulatan Indonesia atas dua provinsi di Papua. Penolakan kami soal pemisahan Papua sepenuhnya didasari pragmatisme dan prinsip,” ujar Carr sebagaimana dilansir oleh kompas.com.
Penegasan Carr itu disampaikan tak lama setelah pernyataan sebelumnya yang meminta Pemerintah Indonesia menggelar penyelidikan atas insiden kematian aktivis Papua merdeka, Mako Tabuni, yang ditembak 14 Juni lalu. Menurut media Australia, Tabuni diduga ditembak Detasemen Khusus 88 Kepolisian RI.

Tekanan AS
Sehari sebelum kunjungan Menlu AS Hillary Clinton ke Jakarta, organisasi Human Rights Watch (HRW) mendesak Hillary agar menekan Indonesia soal semakin maraknya intoleransi beragama dan insiden kekerasan terhadap kelompok agama minoritas.

Selain itu, HRW juga mendesak Hillary untuk menekan Pemerintah Indonesia agar membebaskan para tahanan politik, yakni para aktivis prokemerdekaan Papua dan Maluku. Pihak HRW memperkirakan jumlah tahanan politik itu sekitar 100 orang.

Kunjungan Hillary ini menjadi bagian dari rangkaian lawatan 11 hari ke sejumlah negara di kawasan Asia Pasifik.
Menanggapi pernyataan HRW itu, Menlu Marty Natalegawa menyatakan, hubungan bilateral Indonesia-AS sudah sejak lama mencakup berbagai bentuk kerja sama yang komprehensif.

“Ya, yang namanya HRW memang begitu itu. Akan tetapi, perlu diingat, dengan atau tanpa mereka, kerja sama di bidang penegakan HAM dan demokratisasi sudah menjadi salah satu pilar utama kerja sama Indonesia-AS. Sifatnya positif dan benar-benar bekerja sama. Bukan lain dari itu,” ujar Marty. (binpa/don/l03)

Ulil Abshar Abdalla dukung Papua Merdeka

JAKARTA (Arrahmah.com) – Pendiri Jaringan Islam Liberal (JIL) yang kini menjabat Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla, kembali membuat ulah. Terkait memanasnya situasi di Papua, Ulil justru menyatakan menyetujui separatisme yaitu kemerdekaan Papua.

Ulil dikenal sering bersuara nyaring soal gerakan Islam radikal di Indonesia. “FPI adalah organisasi yang melakukan kekerasan sistematis tetapi bukan separatis. Watak kekerasannya mengarah pada suatu kelompok,” tegas Ulil seperti dikutip dari itoday.co.id, Jakarta, Sabtu (16/6).

Ulil yang getol mendorong pembubaran Front Pembela Islam (FPI) ini, kini secara terang-terangan justru membela kelompok separatis. Dengan tegas Ulil mendukung tujuan gerakan Organisasi Papua Merdeka, yang ingin memerdekakan Papua.

Melalui akun twitter Ulil Abshar Abdalla ‏@ulil, menantu KH Mustofa Bisri ini menyatakan: “Apakah kita masih harus mempertahankan Papua? Bagaimana kalau dilepaskan saja? Rumit!”

Mengapa Papua sebaiknya dimerdekakan, Ulil beralasan: “Biaya mempertahankan Papua mahal sekali. Sudah begitu, apapun yg diperbuat pemerintah pusat, akan dianggap salah terus. Capek!”

Menurut pandangan Ulil, masalah Papua tak akan selesai dalam waktu dekat. Butuh proses lama. Itu fakta politik yg harus disadari semua pihak. Masalah Papua bukan semata2 soal keadilan ekonomi. “The problem is, many people there feel they don’t belong to Indonesia!” tegas Ulil.

“Ibarat kehidupan perkawinan, kalau salah satu pasangan tak mau lg bertahan dlm ikatan perkawinan, masak hrs dipaksa,” sambung Ulil. (bilal/arrahmah.com)

Bila Tak Mampu Jalankan Tugas, Saya Siap Mundur

Adirao: 08/04/2011

Sepuluh tahun lebih saya berkawan dengan para sahabat dari beberapa wilayah. Dari pembicaraan mereka jelas nampak sekali ketidak puasan mereka terhadap management dan kepemimpinan Jakarta tidak dapat disembunyikan.

Saya memprediksikan kalau seandainya berlaku perang antara Malaysia dengan Indonesia, maka yang sangat rugi itu adalah Indonesia. Sejumlah wilayah Indonesia yang memiliki dendam lama dengan pemerintah pusat karena pelanggaran HAM, ketidak adilan, ketidak profesionalismean dan sebagainya akan memanfaatkan situasi ini untuk memerdekakan diri serta keluar dari NKRI atau setidaknya menggabungkan diri atau membuat perjanjian kerjasama ekonomi dan militer dengan negara Singapura atau Malaysia. Biarlah kita dikatakan berafiliasi dengan Inggris, karena memang terbukti bahwa Inggris memang ingin semua manusia jadi makmur dan bahagia.

Negara-negara yang terbentuk setelah kemerdekaan saat ini seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura tidak menunjukkan teritori dan kekuasaan raja-raja melayu Islam silam. Kerajaan Aceh Darussalam (1607-1936) dengan rajanya yang terkenal Iskandar Muda wilayah kekuasaannya meliputi Aceh, Deli, Johor, Bintan, Selangor, Kedah, Pahang sampai ke Semenanjung Malaka. Sebuah kerajaan Melayu Riau Lingga (Abad ke 19) wilayah kekuasaannya meliputi Deli, Johor, dan Pahang. Setelah merdeka bangsa Melayu dipisahkan menjadi warga negara Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Selatan Thailand. Apa yang pasti, dalam istilah ilmu tidak mengenal adanya bangsa Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Selatan Thailand. Karena bangsa bermaksud race. Istilah bangsa Brunei, Thailand, Malaysia dan sebagainya adalah istilah politik saja, yang benar adalah warganegara atau rakyat.

Parameswara raja Malaka yang pertama adalah berasal dari Palembang. Kerajaan Aceh Darus Salam memiliki hubungan yang sangat erat dengan Kerajaan pahang, Malaka dan Johor. Keluarga Diraja Negeri Sembilan yaitu Yang Dipertuan Agung Malaysia yang pertama, yang sampai sekarang menjadi lambang mata uang Malaysia berasal dari Minangkabau. Kerajaan Johor Memiliki hubungan kekeluargaan yang rapat dengan Kerajaan Riau Lingga. Para Menteri dan pejabat tinggi lainnnya di Malaysia banyak yang memiliki darah Rao, Aceh, Riau, Minangkabau, Palembang, Jambi, kerinci.

Kalau beberapa wilayah ini bersatu menghancurkan istana negara, gedung dpr/mpr, markaz besar TNI/Polri di Jakarta, maka secara otomatis negara Indonesia akan bubar dengan sendirinya. Ide-ide lama membentuk Sumatera Merdeka (Andalas), Kalimantan Merdeka, Sulawesi merdeka dll. akan memanfaatkan situasi ini untuk merealisasikan impian mereka. Para prajurit yang berasal dari daerah ini tidak mungkin akan menghancurkan kampung mereka sendiri.

Membiarkan Jawa menjadi sebuah negara merdeka dengan Surabaya sebagai ibu kota negaranya dan sby sebagai Presiden seumur hidup atau menjadi sebuah kerajaan dengan Sultan Jogja menjadi pemerintahan yang tersendiri, terserahlah pada mereka

Dari sini akan terlihat nantinya, kepemimpinan dari suku manakah yang paling berhasil memajukan negaranya masing-masing tersebut.

Isu sejumlah wilayah mau keluar dari Indonesia sebenarnya bukan cerita baru dalam sejarah Indonesia. Gerakan Riau merdeka, Gerakan Aceh Merdeka dan sebagainya masih tersimpan dalam catatan sejarah yang soheh. Menurut Anhar Gonggong dan Arbi Sanit, hampir separo daerah di Indonesia menuntut kemerdekaan saat ini.

Ada beberapa alasan mengapa sejumlah wilayah mau merdeka;

1. Kekayaan Alam, Mereka memiliki kekayaan yang melimpah, tetapi kekayaan itu tidak dirasakan sama sekali oleh rakyatnya. Kemiskinan, buta huruf, pengangguran, bertambah, sementara pembangunan infrastruktur hampir tidak terlihat. Mereka hanya mendapatkan resiko saja seperti kerusakan alam, global warming, bencana alam dan sebagainya. Ini terutama berlaku di Aceh, Riau, Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera secara keseluruhan.

2. Dendam lama, Peristiwa APRA, Andi Aziz, Darul Islam, PRRI, Permesta di orde lama. Beberapa bekas daerah operasi militer (DOM), kezaliman dan penindasan hak-hak asasi mereka dibidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan pembangunan di zaman orde baru. Pembantaian di Psantren Tengku Bantaqiyah, peristiwa KKA, DOM, Pemberhentian Jedah Kemanusiaan & kekerasan di Aceh, peristiwa Ummi Makasar, peristiwa Balukumba di Sulawesi di era reformasi dan sebagainya.

3. Muak, dengan berbagai macam skandal perampokan uang rakyat yang semakin hari semakin menjadi-jadi dan tidak menemukan jalan penyelesaian. Seperti lingkaran setan yang tidak diketahui kapan bermula dan bila akan berakhir segala penyalahgunaan kuasa di negara ini. Skandal BLBI, Century, Rekening Gendut Polisi, Brunei Gate, Bulog Gate, Mafia pajak dan berbagai penyalahgunaan kuasa lainnya.

4. Bosan, dengan tidak dirasakannya fungsi pemerintah oleh rakyat, sehingga keberadaan dengan ketiadaan pemerintah sama saja atau malah memperburuk keadaan saja. Ketidak pastian hukum dinegara ini seperti kasus Ibu Prita, Antasari, Susno Duadji, Sri Mulyani, kasus koruptor dan sebagainya.

5. Capek, selalu menderita akibat ulah dan perangai pejabat negara yang bertindak seperti keparat yang menjajah, seperti preman yang menindas, seperti gangstar yang menggelisahkan. Public service yang tidak mesra pengunjung, fungsi keberadaan instansi pemerintah yang tidak terasa bahkan menindas rakyat, pembangunan infrastruktur yang lambat melempem dll.

Tentu saja saya tidak mengharapkan semua ini berlaku karena ongkosnya terlalu mahal, apalagi kalau proses kemerdekaan itu memakan masa yang lama. Yang rugi adalah umat Islam juga tentunya. Keadaan akan kacau balau, pendidikan anak-anak akan terganggu, keamanan akan tergugat, kuasa besar akan memanfaatkan keadaan.

Tetapi mungkin juga cita-cita untuk mendapatkan pemerintah yang baik, bersih, profesional, merakyat, kemakmuran, kebahagian, kesenangan hanya akan tercapai melalui jalan ini saja…

Logika sederhana

Bergabung dengan Malaysia atau Singapura, rakyat mereka bisa menikmati layanan kesehatan dari dokter yang ahli dengan peralatan rumah sakit yang canggih, anak-anak mereka akan bisa sekolah dengan kualitas pendidikan yang baik, murah, rakyatnya bisa menikmati terangnya lampu listrik yang tidak sering mati seperti PLN, dapat minum air bersih PAM, bisa membeli kenderaan.

Bisa makan daging setiap hari, makanan lima sempurna mudah dan murah didapati. Transportasi yang lancar dan berkualitas, publik servis yang ramah, pegawai negara yang merakyat, mesra. ramah dan tidak korupsi, kebersihan yang selalu dijaga, kemakmuran, keamanan dan ketentraman yang selalu ada, kekayaan negara yang dimiliki dan dinikmati secara bersama.

Disaat itu anda akan merasa lucu dan ketawa mendengar lagu Iwan Fals & Ebid G Ade tentang seorang anak yang mengais sampah untuk mencari sisa makanan yang dibuang, tentang orang tua yang terbakar melecur sekujur tubuhnya tetapi tidak dilayani rumah sakit karena tidak memiliki uang, tentang Umar Bakri guru SD yang memakai sepeda tua, tentang jadwal kereta api yang selalu terlambat, tentang pengemis tua dan pencopet muda mati berpelukan karena kelaparan, tentang bantuan keselamatan negara (SAR, Polisi, Pemadam kebakaran) yang datang lambat setelah semua korban meninggal dunia, tentang orang tua yang tidak mampu membeli susu untuk pertumbuhan anaknya menjadi sehat dan pintar, tentang bocah tukang semir dan penjaja koran yang berpacu dengan waktu antara sekolah dengan mencari sesuap nasi, tentang orang tua yang menggendong mayat anaknya ke kampung karena tidak mampu membayar ongkos kenderaan, tentang wakil rakyat yang tidak merakyat, tentang tikus-tikus kantor yang selalu menggerogoti uang rakyat, tentang polisi yang memperkaya diri dengan tawar menawar harga pas tancap gas.

Waktu itu anda mungkin tak akan pernah mendengar lagi tentang rakyatmu yang mati bunuh diri karena kemiskinan, tentang orang miskin yang sanggup menunggu berjam-jam sampai ada yang mati rebutan pembagian zakat Rp 35.000/keluarga, tentang rakyat yang hanya makan nasi dengan garam atau sayur tempe setiap hari, tentang rakyat yang hanya makan daging setahun sekali waktu hari raya haji saja. Karena dana bantuan sosial yang cukup untuk membeli rumah dan kenderaan sudah dimasukkan kedalam rekening mereka setiap bulannya.

Waktu itu anda akan terbiasa mendengar berita tentang aparat negara yang dipenjara dan diberhentikan kerja karena hanya meminta uang sogokan Rp. 1 Juta saja. Tentang PNS yang dipecat karena selalu terlambat masuk kantor. Tentang polisi yang dipecat karena hanya meminta uang damai ditengah jalan. Tentang camat yang dipecat karena tidak pernah tahu keadaan rakyat. Tentang tentara yang dipecat dan menjadi hansip dan satpam karena melanggar undang-undang. Tentang Direktur, menteri, kepala bagian, rektor, manager yang diganti karena gagal memajukan institusinya.

Kala itu jika anda mau mengenang masa lalu atau ingin mensyukuri nikmat Allah SWT. Ajaklah keluargamu berjalan-jalan ke Jawa sebagai seorang turist. Untuk melihat para pengemis dan pengamen di dalam angkutan umum yang padat dan tidak nyaman. Untuk melihat para penjual barangan yang terkesan memaksakan kehendaknya. Untuk melihat anak-anak jalanan dan gelandangan yang berkeliaran ditengah jalan dan tidur diemperan toko. Untuk melihat penempatan kumuh yang tidak layak huni untuk standart manusia yang berakal. Untuk melihat preman-preman di pasar, terminal, bandara, pelabuhan yang menunggu mangsa. Untuk melihat jalan-jalan berlubang dan berliku yang membuat pening kepala. Untuk membuat sebuah negara koboi yang berlaku hukum rimba, dimana siapa yang kuat, berharta dan bertahta dialah sebagai raja. Untuk melihat negara preman dimana kebenaran diukur dengan keuangan, kekuasaan dan kekuatan.

Bersama Indonesia selamanya kita akan menderita, karena di negara ini kepentingan politik partai mengalahkan segalanya. Sementara bersama negara lain masa depan anak cucu kita akan menemui cahaya terang dan akan lebih terjamin…***

Enhanced by Zemanta

Politisi Australia dan Pasifik Siapkan Gerakan Papua Merdeka

Sang Bintang Kejora, Bendera Negara West Papua
Sang Bintang Kejora, Bendera Negara West Papua

Jumat, 24 Pebruari 2012, 05:50 WIB, ROL

REPUBLIKA.CO.ID, Bergejolaknya ‘bumi’ Papua belakangan ini ternyata mendapatkan perhatian serius dari dunia internasional. Bahkan, bagi beberapa negara yang memang kerap menyatakan dukungannya terhadap Papua agar memisahkan diri dari Indonesia, seperti Amerika Serikat dan Australia.

Dan kini, informasi terbaru mengungkapkan bahwa sejumlah anggota Parlemen dari Australia dan sekitar Pasifik membuka sebuah babak baru, yakni semacam kelompok politisi internasional yang tujuannya cuma satu: mendukung Papua untuk Merdeka.

Wakil-wakil dari Vanuatu, Selandia Baru, Papua New Guinea dan Australia telah diundang untuk ikut bergabung dalam International Parliamentarians for West Papua. Kelompok ini menurut rencana akan diluncurkan di Australia pada awal pekan depan.

Senator Partai Hijau Australia Richard Di Natale mengatakan pihaknya mengundang menteri-menteri di Australia dan seluruh Pasifik untuk ikut bergabung dalam forumt tersebut. “Kami ingin lebih banyak orang ikut bergabung dan berikrar bahwa rakyat Papua Barat berhak untuk menentukan nasib sendiri,” katanya menandaskan.

Presiden Kaget, Ada BMP di Papua

Bintang Papua – Kiprah Barisan Merah Putih BMP) yang selalu menyuarakan aspirasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) final ternyata membuat kaget Presiden RI DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Demikian disampaikan Ketua Umum Badan Pelayanan Pusat Perekutua Gereja Gereja Baptis Papua Pdt. Socrates Sofyan Yoman MA saat jumpa pers di Kantor Sinode Gereja KINGMI di Tanah Papua, Jayapura, Kamis (22/12).

Dia mengatakan, ketika tokoh gereja gereja Papua melakukan audiensi dengan Presiden di Puri Cikeas, 16 Desember ada beberapa masalah krusial yang didiskusikan antara lain menyangkut kiprah BMP di Papua sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Sinode Gereja Kristen Indonesia(GKI) di Tanah Papua Pdt. Yemima Krey STh kepada Presiden bahwa seolah olah hanya BMP yang selalu setia kepada NKRI sedangkan kelompok yang lain tak setia kepada NKRI.

Kepala Negara kontan menanggapinya seraya mengatakanpihaknya belum pernah mengetahui kehadiran BMP di Tanah Papua. “Tak boleh situasi diciptakan seperti itu,” tukasnya menirukan Presiden. Ketua Umum DPP BMP Indonesia Papua Ramses Ohee yang dihubungi via ponselnya semalam terkait pernyataan Presiden ini tapi tak aktif. (mdc/don/l03)

Diposting oleh mamage • Pada Saturday, 24 December 2011 15:13 WIB<

Tim Utusan SBY Temui Kapolda

Kapolda Papua foto bersama dengan utusan SBY
Kapolda Papua foto bersama dengan utusan SBY
JAYAPURA – Situasi politik di Papua yang belakangan ini menjadi sorotan publik pasca Kongres Rakyat Papua III, mulai mendapat respon positif dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menyusul dengan memanasnya Papua, SBY mengutus Tim terpadu direktorat keamanan diplomatik pemerintah pusat, menemui pihak Polda Papua, Jumat 28 Oktober. Tim yang terdiri dari beberapa kementrian itu langsung menemui Kapolda Papua, Irjen Pol BL Tobing, untuk mencari data – data dan bukti tentang situasi keamanan yang sebenarnya terjadi di Papua belakangan ini. Tim terpadu keamanan diplomatik terdiri dari beberapa kementrian antara lain, Polhukam, Dagri, Luar Negeri dan BIN. Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang Cenderawasih Jumat (28/10) di hadiri pejabat tinggi polda antara lain Kapolda Papua Irjen Pol BL TOBING , Kapolres Jayapura kota AKBP H Imam Setiawan serta Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Wacyhono . Dalam pertemuan itu, Kapolda Papua BL TOBING memberikan data resmi yang terjadi lapangan dan bukan opini. Diharapkan dengan adanya kunjungan tim terpadu ini, setelah menerima fakta yang terjadi di Papua agar memberikan berita atau informasih yang benar bahwa Papua aman dan masih untuh dalam konteks NKRI kepada rekan dari Negara lain, yang memiliki hubungan diplomasi, serta investor asing yang menanamkan saham di Papua .

Pasalnya, merekalah yang akan menjadi corong pemerintah Indonesia bagi luar negeri untuk berbicara dengan Negara luar tentang keamanan di Indonesia dan juga dalam urusan diplomatic.

Demikian Kabid Humas Polda Papua Kombel Pol Wachyono kepada wartawan usai pertemuan dengan tim direktorat keamanan dan diplomatic luar negeri di ruang Cenderawasih Polda Papua, sekitar pukul 01.00 wit .

Sementara itu, Ketua Tim terpadu Utusan SBY Samsul Risam enggan memberikan keterangan kepada wartawan, bahkan terkesan menghindar dari wartawan.
Juru Bicara Polda Papua, Kombes Wachyono mengatakan, kedatangan tim terpadu keamanan, atas perintah Presiden. Untuk mengetahui secara jelas kondisi Papua yang belakangan ini eskalasinya meningkat. “Mereka ingin mendapat fakta yang sebenarnya, mengenai kondisi situasi Papua, terkait terjadinya sejumlah aksi kekerasan,”imbuhnya.
Kata dia, pihak Polda kemudian menjelaskan situasi yang sebenarnya tentang Papua. “Kami memberikan berbagai fakta yang diminta mereka,”tandasnya.

Ditanya, apakah kondisi Papua memang sudah sangat mencemaskan, sehingga presiden mengirim tim terpadu untuk mencari fakta, Wachyono hanya mengatakan, tidak semua wilayah di Papua yang bergolak atau ada tindak kekerasan. “Hanya beberapa wilayah yang ada gejolak, sementara wilayah lain aman dan kondusif kok,”tukasnya.
Wachyono juga mengatakan, bahwa situasi Puncak Jaya berangsur pulih. Aktivitas masyarakat mulai berjalan normal meski tetap waspada. “Puncak Jaya mulai aman,”singkatnya.

Mengenai pasukan Brimob yang didatangkan dari Kelapa Dua Depok, Wachyono, belum tiba di Puncak Jaya. “Cuaca yang ekstrem membuat pengiriman personil mengalami kendala, sehingga personil yang ada disana di optimalkan untuk menciptakan situasi yang ada,”katanya. (jir/cr-32/don/l03)

Kapan Pemerintah Mau Dialog Soal Papua?

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat, yang terdiri dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), dan Komisi Waligereja Indonesia (KWI), melakukan Konferensi Pers untuk mendesak pemerintah segera lakukan dialog Papua, di Kantor KWI, Jakarta, Minggu (21/8/2011)
Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat, yang terdiri dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), dan Komisi Waligereja Indonesia (KWI), melakukan Konferensi Pers untuk mendesak pemerintah segera lakukan dialog Papua, di Kantor KWI, Jakarta, Minggu (21/8/2011)

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM), yang terdiri dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), dan Komisi Waligereja Indonesia (KWI) mendesak pemerintah agar segera melakukan dialog dengan masyarakat Papua terkait dengan sejumlah kekerasan di daerah tersebut.

Mantan Koordintor Kontras Usman Hamid menilai, pemerintah saat ini terlihat tidak serius untuk mencegah atau mengungkap pelaku-pelaku kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua.

“Sebelum situasi Papua menjadi kritis, kami mendesak agar elite-elite Pemerintah dan DPR agar tidak menyibukan diri dalam hirup pikuk persoalan korupsi yang mengancam kepentingan sendiri, seperti kasus Nazaruddin ini. Mereka harus mempedulikan nasib rakyat, terutama rakyat di Papua,” ujar Usman saat melakukan konferensi pers di Kantor KWI, Jakarta, Minggu (21/8/2011).

Lebih lanjut, tambah Usman, masyarakat Papua menuntut dialog, dan membahas sumber masalah Papua secara jujur, bukan sebatas persepsi sepihak atas stabilitas keamanan, otonomi khusus, dan pembangunan ekonomi saja, seperti dalam pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, hal itu harus dilakukan agar tujuan otonomi khusus betul-betul dijalankan agar hak-hak asli orang Papua dipulihkan.

“Baik jaminan kesejahteraan, pendidikan sampai soal penghormatan harga diri Papua harus diperhatikan secara serius. Karena otsus di Papua sekarang ini bisa kita katakan telah gagal,” kata Usman.

Sementara itu, menurut anggota KWI Romo Benny, soal gangguan keamanan di Papua, pemerintah seharusnya tidak hanya bertindak tegas untuk menjamin tetap terjaganya ketertiban kehidupan masyarakat, dan tegaknya keadulatan NKRI. Seharusnya, kata Romo Benny, Presiden menginstruksikan jajaran Polri untuk mengusut tuntas siapa pelaku gangguan keamanan itu, diikuti dengan bukti-bukti hukum yang kuat, tidak hanya asal tuding menuding.

“Karena rakyat Papua mengingkan pola-pola lama menciptakan konflik dan kekerasan di tanah mereka itu dihentikan,” kata Romo Benny.

Sementara itu, untuk pembangunan ekonomi, pemerintah juga seharusnya tidak hanya fokus hanya dengan pendekatan ekonomi. Menurut Romo Benny, beberapa masalah seperti bidang kesehatan dan pendidikan, marjinalisasi, diskriminasi, dan kontradiksi antara Papua dan Jakarta tentang sejarah dan identitas politik papua, dapat juga menjadi penyebab kegagalan pembangunan rakyat Papua.

“Masalah ini semua hanya bisa diselesaikan dengan mekanisme dialog sebagaimana dialog yang terjadi dalam kasus Aceh, dan sebuah pengakuan kepada identitas politik orang-orang Papua,” tuturnya.

Oleh karena itu, lanjut Romo Benny, jika pemerintah berjanji membangun komunikasi yang konstruktif di Papua, dialog dengan masyarakat Papua harus segera dilaksanakan agar kondisi di daerah tersebut tidak semakin kritis.

“Presiden mengatakan, menata Papua dengan hati adalah kunci dari semua langkah untuk menyukseskan pembangunan Papua, sebagai gerbang timur wilayah Indonesia. Dan jika pernyataan itu sungguh-sungguh, maka seharusnya kunci itu juga digunakan untuk membuka pintu jalan menuju dialog Papua dengan segera,” tukasnya.

Kompas.com Ary Wibowo | Latief | Minggu, 21 Agustus 2011 | 17:07 WIB

Up ↑

Wantok COFFEE

Organic Arabica - Papua Single Origins

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny