Dari Borneo untuk Papua: Demi Keadilan dan Pemerataan, Selamat berjuang Papua…!!!

Lambang Komite Nasional Papua Barat (West Papua National Committee)
Lambang Komite Nasional Papua Barat (West Papua National Committee)

Komentar seorang pembaca berita di Vivanews.com berisi 04/08/2011. ini menanggapi pendapat AM Hendropriyono bahwa Papua dapat diberikan peluang untuk referendum, tetapi referendum dengan melibatkan seluruh rakyat Indonesia tentang kemerdekaan Papua. Tanggapan atas pendapat ini menunjukkan berbagai warna yang perlu dicermati orang Papua. Ada yang menolak mentah-mentah, ada yang beringas, ada yang menyalahkan pemerintah pusat, ada yang menyalahkan keterlibatan orang asing, tetapi ada juga yang mendukung Papua Merdeka.

Dibandingkan dengan komentar-komentar yang ada dari pembaca di bintangpapua.com, papuapos.com atau cenderawasihpos.com, yang rata-rata menggunakan bahasa Indonesia sangat amatir, kasar, kotor karena yang memberi komentar itu anggota prajurit NKRI yang rata-rata dipaksa beroperasi di Papua karena berpendidikan sangat minim, dengan pengetahuan tidak ada harapan untuk berkembang, dan dengan alasan agar kariernya tidak akan ke tingkat menengah, jadi kalau ditembak mati juga tidak rugi, karena tidak ada harapan maju dalam kerier militer. Komentar mereka di sini sangat berbeda dengan berbagai komentar pembaca yang muncul di Indonesia yang pengetahuannya sudah maju dan luas dengan yang harapan kariernyapun gemilang.

Banyak yang pro-NKRI. Banyak juga yang menyarankan TNI/Polri sapu bersih perjuangan Papua Merdeka, bila perlu dengan perang terbuka, biarpun dianggap melanggar HAM, toh itu urusan rumahtangga NKRI. Ada unsur kebencian di dalamnya, entah atas dasar rasisme/fasisme, fundamentalisme religius atau nasionalisme fundamentalis alias nasionalisme butahuruf. Kebanyakan penganut nasionalis butahuruf ialah keturunan pejuang NKRI merdeka atau karena ia sendiri tidak dicintai di dalam negaranya NKRI, atau karena ia anggota prajurit NKRI.

Ada yang menyalahkan pemerintah pusat, karena dianggap ketertinggalan Papua dari wilayah lain di Indonesia mendorong dan memupuk tuntutan dan gerakan kemerdekaan. Sebagai jalan keluar mereka sarankan agar pemerintah serius memperhatikan dan mengurus tanah Papua. Ada juga yang menyalahkan pemerintah pusat.

Sama dengan mereka, tetapi lebih kompromistis terhadap tuntutan Papua Merdka. Mereka MEMAHAMI bahwa tuntutan Papua Merdeka itu wajar, dan bisa dapat diterima, tetapi mereka memohon agar orang Papua janganlah begitu. Mereka mengedepankan pendekatan kasih-sayang, sebagai sebangsa dan setanah air, “maksud sebenarnya senegara-bangsa, bukan sebangsa dan bukan setanah air.”

Yang lain punya argumen bahwa sejarah penjajahan TImor Leste berbeda daripada sejarah penjajahan di tanah Papua. Oleh karena itu tuntutan kemerdekaan tidak masuk akal dan akhirnya tidak akan merdeka juga, jadi tidak perlu ditanggapi serius. Biarkan saja tentara dan polisi NKRI berurusan dengan orang-orang yang memberontak itu. Toh akhirnya akan dibasmikan tuntas juga.

Dengan alasan ini dan alasan lainnya, ada juga menyatakan kita ini saudara sebangsa-setanah air, jadi kalau Anda tidak diperhatikan tolong berteriak lebih keras, tetapi tidak menuntut merdeka. Mereka melihat ke Amerika Serikat dan mengimpikan sama seperti Barak Obama tampil sebagai sebuah jalan tengah di tengah keruntuhan kapitalisme neoliberal itu, dan ditengah-tengah kebencian umat manusia yang mendidih terhadap negera itu dan menyatakan orang Papua dapat bertindak sebagai penyelamat dan penyeimbang, menjadi solusi terhadap berbagai masalah di Indonesia.

Agak mirip dengan itu, yaitu masih mengedepankan alasan kemanusiaan, tetapi dengan cara membandingkan dengan Timor Leste. Kata mereka, “Timor Leste yang sudah merdeka dari Indonesia aja tidak lebih makmur, malah mereka lebih melarat. Untuk apa merdeka, wong Papua sudah merdeka 17 Agustus 1945 kok? Apa mau bernasib sial sama dengan orang Timor Leste?”

Yang agak ekstrim menyatakan “Papua sudah merdeka, tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu yang minta merdeka sekarang itu bohong, itu orang frustrasi, orang yang dipolitisir oleh kepentingan asing, orang yang terlanjur terjun dan sedang mencari makan dengan cara menjual-belikan isu Papua Merdeka.

Yang lebih ekstrim bilang, “NKRI harga mati! Basmikan para pemberontak, separatis Papua Merdeka. Sapu bersih OPM!” Mereka ini orang-orang Indonesia nasionalis fundamentalis, yang dalam istilah lain disebut fundamentalis butahuruf, yaitu butahuruf dalam pemahaman makna nasionalisme Indonesia.

***
Bersambung dari semua ini, perlu dicatat fakta yang ada di Indonesia. Jangan berpikir bahwa semua orang Melayu menolak Papua Merdeka. Bangsa Melayu dan Melanesia memang sudah menjadi tetangga sejak puluhan ribu bahkan ratusan ribu tahun lalu. Keduanya juga sudah sama-sama mengalami pahitnya menjadi orang di dalam negara bernama Indonesia. Karena mereka punya tolok ukur dan alat banding. Mereka membandingkan bangsa Melayu di Malaysia dan Singapore serta Brunai Darusalam dan punya kesimpulan yang tepat mengenai nasib bangsa Melayu di dalam NKRI.

***
Sebenarnya banyak orang Melayu di dalam NKRI yang tidak pernah meras bangga, malahan merasa malu menjadi orang yang dilahirkan di dalam batas wilayah Indonesia. Mereka merasa iri terhadap saudara-saudara sebangsa mereka yang lahir di Malaysia dan Singapore serta Brunai Darusalam. Kebanyakan dari mereka tidak pernah mengakui mereka dari Indonesia. Mereka lebih bangga mengakui diri sebagai orang Malaysia, Singapore dan Brunai Darusalam karena ketiga negara bangsa Melayu itu memang patut dibanggakan, dari sisi politik, ekonomi dan sumberdaya manusianya. Mengakui diri sebagai orang Melayu Indonesia sebenarnya sama saja dengan merendahkan martabat bangsa Melayu. Bukan merasa malu saja, malahan ada yang merasa terhina, karena Melayu tidak se-terhina keterhinaan Indonesia. Indonesia sebagai sebuah identitas negara-bangsa telah membuat bangsa Melayu di Indonesia sulit menentukan sikap.

Dengan perbandingan-perbandingan ini, mereka tahu, dari lubuk hati terdalam, bahwa menjadi atau dijadikan, atau terjadikan sebagai orang Indonesia memang sebuah nasib sial. Mereka tahu bahwa nasib orang Melayu di wilayah negara bernama Indonesia ialah nasib yang tidak pernah mereka akan terima kalau mereka ditanya.

Oleh karena itu, mereka melihat sebuah cahaya lilin di tengah kegelapan hidup dan nasib NKRI kalau melihat orang Papua menuntut kemerdekaan. Karena mereka tahu tepat, dengan kemerdekaan West Papua, maka lampu lilin di tengah malam itu akan berubah menjadi lampu petromax, lalu lampu listrik, lalu akhirnya mataharipun akan terbit, dan dengan demikian gelap-gulita nasib di dalam NKRI itu akan berakhir.

Itulah sebabnya orang Melayu suku Makassar, Bugis, Toraja dan Manador, orang Melayu suku Bali, orang Melayu suku Dayak, orang Melayu suku Sunda dan Madura, orang Melayu suku Betawi, orang Melayu suku Batak dan Minang, dan sebagainya, kalau seandainya saja ditanya pada hari ini, kemungkinan lebih besar mereka akan memilih keluar dari lubang buaya bernama “Indonesia”. Mereka akan bilang, “Lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang, .”

Di mana negeri orang? Di mana negeri sendiri? Maksudnya jelas bukan negeri Indonesia, karena Indonesia itu bukan nama negeri. Bukan tanah air Indonesia, karena Indonesia bukan nama tanah air. Itu nama sebuah negara-bangsa, yang didirikan atas “impian” imperialisme Pan Indonesia Raya. Itulah sebabnya dengan secara mati-matian mematikan dan melengserkan Mohamat Hatta yang mengusulkan mengatur negara Indonesia secara demokratis ala Melayu sejak awal. Negeri mereka ialah Nangroe Acheh Dussalam, Tanah Minang, Tana Toraja, Tanah Jawa, Tanah Sunda, Tanah Betawi dan seterusnya. Mereka lebih baik hidup dihujani batu di negeri mereka sendiri, daripada direndam dalam kolam emas di negeri yang tidak pernah ada bernama Indonesia itu.

Itulah sebabnya ada saja orang Melayu yang tidak banggsa bernegara Indonesia. Mereka lebih bangga dan akan berterimakasih kalau pulau mereka, provinsi mereka, suku mereka, yaitu tanah air mereka, negeri mereka itu, diberi kemerdekaan, agar kita duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi bersama sesama bangsa Melayu dan dengan Melanesia. Itulah sebabnya negara pendiri NKRI, Kerajaan Jawa Yogyakarta menuntut keluar dari negara yang dibentuknya sendiri itu. Itulah sebabnya orang Makassar pernah memproklamirkan kemerdekaannya. Itulah sebabnya orang Sunda masih mengimpikan kemerdekaan bangsa Melayu Sunda.

Itulah sebabnya, ada orang Melayu menyatakan, “Dari Borneo untuk Papua: Demi Keadilan dan Pemerataan, Selamat berjuang Papua…!!!”

Kalau Anda baca artike ini: http://papuapost.com/?p=4064
Yang tidak ada, manusia Papua.

DPR Minta Pemerintah Tolak Referendum Papua

Metrotvnews.com, Jakarta: DPR meminta pemerintah menolak permintaan referendum Papua. kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mutlak.

“Kedaulatan NKRI sudah final. Pemerintah harus tegas-tegas menolaknya,” kata Wakil Ketua DPR bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Priyo Budi Santoso kepada Metrotvnews.com, Rabu (3/8).

Priyo memandang, adanya UU Otonomi Khusus Papua adalah solusi terbaik bagi Tanah Cenderawasih. Sebab Papua adalah saudara sebangsa dan Tanah Air.

“Ini bagian tak terpisahkan dari republik. Referendum langkah yg terlalu jauh,” kata Priyo.

Sebelumnya, ribuan warga Papua memadati daerah Expo Waena. Dari titik ini mereka akan melakukan long mars sepanjang 20 kilometer menuju kantor DPR Papua. Aksi itu sebagai bagian demo tuntutan referendum Papua.

Mereka melakukan aksi dengan memblokade Jalan Expo, Waena. Akibatnya, jalan akses Jayapura menuju Bandara Sentani harus dialihkan ke jalan alternatif.

Selain mengganggu pengguna jalan, sejumlah toko yang ada di daerah Waena memilih tutup untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak di inginkan oleh pendemo.

Untuk mengamankan demo referendum Papua itu aparat kepolisian telah berjaga-jaga di sepanjang jalan Kota Jayapura dengan mengerahkan mobil barakuda.

Aksi ini dilakukan sebagai bagian rencana 64 pengacara yang akan menggugat Indonesia, Amerika dan Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait penentuan pendapat rakyat (Pepera) 1969 di Konferensi Tingkat Tinggi internasional di Oxford, Inggris. (Andhini)

Polkam / Rabu, 3 Agustus 2011 19:26 WIB

DUBES Selandia Baru: Tanyakan Masalah HAM

Jayapura [PAPOS] – Pangdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Erfi Triassunu didampingi Kasdam XVII/Cendererawasih, Brigjen TNI, Osaka Meliala, Asintel Kasdam Kolonel Chb Victor Tobing dan Waaster Letkol Kav A.H Napoleon merima kunjungan Duta Besar New Zeland untuk Indonesia, M.R. Gerard How di kediaman Pangdam, Kamis [25/11] lalu.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu Duta Besar New Zeland membahas tentang pelanggaran HAM dan keadaan alam di Papua, untuk menanggapi pertanyaan tersebut Pangdam XVII/Cenderawasih menjelaskan bahwa kasus Video tersebut sudah diselesaikan dan pelaku kekerasan sudah diproses secara hukum yang berlaku di Militer.

Selain membahas tentang pelanggaran HAM di Papua, Duta Besar New Zeland sangat mendukung penuh Papua dan Papua Barat adalah bagaian dari integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ,Duta Besar New Zeland juga mendukung penolakan Pepera yang selama ini banyak di suarakan oleh sekelompok orang agar diterbitkan Pepera di Papua.

Kunjungan Duta Besar New Zeland ke Kodam XVII/Cenderawasih merupakan suatu bentuk kerjasama dan menjaga hubungan baik antar negara, diakhir kunjungannya Duta Besar New Zeland dan Pangdam XVII/Cenderawasih saling memberi cinderamata kepada sebagai kenang-kenangan. [loy]

Written by Loy/Papos
Saturday, 27 November 2010 00:00

Putra-putri Papua Diberikan Kesempatan Belajar di New Zealand

JAYAPURA [PAPOS] – Selama sepekan ini DPRP dua kali kedatangan tamu istimewa dari Negara sahabat Indonesia, diantaranya dari Negara Papua New Guinea dan duta besar untuk Negara Indonesia, Jumat [19/11] datang berkunjung ke DPRP. Duta besar New Zealand ini diterima langsung oleh wakil ketua DPRP, Yunus Wonda didampingi Kabag Humas DPRP.

Wakil ketua DPRP, Yunus Wonda kepada wartawan usai pertemuan mengatakan dalam pertemuan tersebut berbagai hal dibicarakan, salah satunya program pendidikan dan kesehatan di tanah Papua. Dimana pada saat itu duta besar New Zealand, David Taylor didampingi Dr. James Waite dan salah staf kedutaan mengatakan keseriusan dari Negara New Zealand untuk memberikan beasiswa kepada putra-putri Papua.

Tidak tanggung-tanggung sebagai bentuk keseriusannya, pemerintah New Zealand menyiapkan anggaran beasiswa bagi anak-anak Papua sebesar 70 juta U$ pertahun. Bahkan David meminta mulai bulan Januari putra-putri Papua sudah bisa belajar di New Zealand. Namun tentunya kata Yunus, putra-putri Papua yang ingin belajar di Negara New Zealand salah satu persyaratannya adalah bahasa Inggris harus baik. ‘’Sebelum anak-anak Papua berangkat ke New Zealand, mereka terlebih dahulu dilatih selama 6 bulan di Jakarta,’’ paparnya.

Menurut legislator partai Demokrat ini, program ini diprioritaskan bagi anak-anak Papua yang ingin menuntut ilmu di New Zealand, mulai dari jenjang pendidikan S1, S2 dan S3. Program beasiswa ini berlaku bagi Negara-negara Pasifik. Animo Negara-negara pasifik untuk menuntut ilmu di New Zealand cukup tinggi. Oleh karena Papua termasuk diwilayah Pasifik, maka pemerintah New Zealand memberikan prioritas bagi anak-anak Papua belajar disana. ‘’Mereka tidak membatasi anak-anak Papua yang belajar di New Zealnd, justru mereka memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya bagi putra-putri Papua belajar di New Zealand,’’ ujarnya.

Kesempatan emas ini menurut Yunus perlu disambut baik oleh pemerintah provinsi Papua. Untuk itu, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga harus segera mengambil langkah-langkah dengan menyiapkan putra-putri terbaik Papua untuk belajar ke New Zealand. ‘’Semakin banyak anak-anak Papua belajar di Luar Negeri, maka semakin bagus dalam peningkatan Sumber Daya Manusia Papua kedepan,’’ katanya.

Pada kesempatan itu pula menurut pria kelahiran Pegunungan ini kepada Dubes New Zealand menyampaikan untuk memberikan kemudahan-kemuadahan bagi anak-anak Papua yakni bebas visa sehingga anak-anak Papua yang ingin belajar di New Zealand. ‘’Saya tadi sampaikan juga kepada dubes New Zealand kalau bisa bagi para putra-putri Papua yang akan belajar nanti di Negara mereka diberikan kemudahan dengan memberlakukan bebas visa. Hal inipun ditanggapai secara positif oleh Dubes New Zealand. Bahkan ia berjanji hasil pertemuan Dubes dengan DPRP akan disampaika kepemerintahan di New Zealand. [bela]

Written by Bela/Papos
Saturday, 20 November 2010 00:00

Pembela HAK Asmara Nababan Telah Meninggal Dunia

Menyusil tanggapan dari Watch Indonesia, w@tchPAPUA menyatakan

Kami turut berduka cita sedalam-dalamnya

atas wafatnya Bapak Asmara Nababan.

Sebagai pejuang HAM yang vokal Bang As menjadi salah satu mitra dan motivator Watch Indonesia! Kami bekerjasama dengan Bang As dalam berbagai kapasitasnya, a.l. di ELSAM, INFID, Komnas HAM, DEMOS, dsb.

Sudah kenal semenjak hampir 15 tahun, dengan tak terduga suatu hari Bang As menjadi tulang (paman) saya, karena saya menikah dengan aktivis ’98 yang ibunya bermarga Nababan. Dan saya selalu akan mengingat rasa humor Tulang ketika saya mengakui rencana pernikahan itu kepadanya. “Waduh, Alex, dari segala proyek yang kamu sudah menjalankan di Indonesia, baru inilah yang paling antusias dan rumit!” Ternyata dia kenal baik sama calon istriku… 😉

Harapan almarhum yang disampaikan di pesta pernikahan kami adalah supaya “Dina dan Alex tetap bersama-sama dengan kita akan memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia”. (videonya bisa dilihat di: http://www.watchindonesia.org/Asmara.flv)

Semoga kami diberi tenaga yang cukup supaya kami tidak akan mengecewakan almarhum.

Selamat jalan Tulang!

atas nama Watch Indonesia!
Alex Flor-Nababan dan Dina Sihombing

***********************************************************************
Watch Indonesia! e.V.
Für Demokratie, Menschenrechte und Umwelt in Indonesien und Osttimor
Planufer 92 d Tel./Fax +49-30-698 179 38
10967 Berlin e-mail: watchindonesia@watchindonesia.org
http://www.watchindonesia.org

Konto: 2127 101 Postbank Berlin (BLZ 100 100 10)
IBAN: DE96 1001 0010 0002 1271 01, BIC/SWIFT: PBNKDEFF

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit durch eine Spende.
Watch Indonesia! e.V. ist als gemeinnützig und besonders
förderungswürdig anerkannt.
***********************************************************************

Gillard Diminta Tekan Indonesia (salah satunya pelanggaran ham di papua)

SYDNEY, KOMPAS.com – Human Rights Watch (HRW), Jumat (29/10), mendesak Perdana Menteri Australia, Julia Gillard, menekan Indonesia agar melakukan penyidikan lengkap terkait penyiksaan oleh TNI terhadap warga Papua saat dia berkunjung ke Jakarta minggu depan.

“Gillard harus menuntut agar kasus-kasus baru-baru ini tentang penyiksaan oleh pasukan keamanan Indonesia diselidiki secara kredibel, tidak disapu ke bawah karpet,” kata Elaine Pearson, wakil direktur Asia Human Rights Watch (HRW) yang berbasis di New York itu.

Desakan itu muncul setelah sebuah video yang menunjukkan dua orang Papua ditendang dan disiksa muncul di internet. Gambar video itu memicu kemarahan internasional. Tentara Nasional Indonesia (TNI) kemudian mengakui anggota terlibat dalam penyiksaan tersebut dan menyebut perilaku mereka “tidak profesional”.

Agustus lalu, para petugas polisi dari Detasemen Khusus (Densus) 88 juga diduga telah menyiksa sekelompok aktivis gerakan separatis Republik Maluku Selatan (RMS) di Provinsi Maluku.

Canberra memberikan jutaan dollar Australia bagi pendanaan Densus 88, unit kontra-teroris yang lahir setelah peristiwa bom Bali 2002 yang menewaskan banyak warga Australia.

Gillard akan bertemu Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pekan depan dalam perjalanan regional pertamanya sejak menjadi perdana menteri.

Australia menyediakan bantuan kepada Indonesia, tetangga terdekat, untuk berbagai kebijakan kontra-terorisme melalui pelatihan pasukan militer Indonesia. Baru-baru ini, pasukan khusus Australia mengadakan latihan anti-teror dengan rekan-rekan Indonesia mereka di Bali.

Tiga Tahun Setelah itu, Pengungsi Asal West Papua di Australia Mendapat Izin Menetap

Media NKRI memang jelas tidak memberitakan sedikitpun mengenai kemenangan diplomasi Papua Merdeka. Pada minggu ini, tepatnya 2 Juni 2009, Hermain Wainggai, salah seorang anak Alm. Thom Wainggai mendapat izin tinggal tetap di Australia.
Seperti dilaporkan dalam versi Inggris @westpapua.net, Julius Kogoya, Izack Marani dan Richard Rumbiak di samping Marike Tebay, Papuana Motte, William Omabak, dan Stefanus Akanmor belum lama ini mengadakan Kebaktian Syukuran atas izin tinggal menetap.

Status izin tinggal menetap ini sama dengan status yang diperoleh Dr. Ottow Ondawame dan Jacob Prai di Swedia, Benny Wenda di Inggris dan orang Papua lainnya. Itu berarti mereka menjadi penduduk Australia, yang berhak atas jaminan-jaminan dari negara dan berhak mencari pekerjaan dan menikmati kehidupan yang layak sebagai penduduk Australia.

Yang lucunya, “Mengapa penyiaran tentang dua orang Papua yang pulang ke Indonesia karena alasan satu dengan lain hal disiarkan sebagai sebuah kemenangan diplomasi dan kecintaan orang Papua terhadap NKRI serta keberpihakan Australia terhadap NKRI, sementara 40 orang lainnya di Australia yang kini mendapat izin tinggal tetap di sana tidak disinggung sama sekali???”

Silahkan jawab sendiri, kami berbicara Karena dan Untuk KEBENARAN!

SPMNews

Nota Peringatan WPNCL kepada Pemimpin Bintang-14: Dr. John Rumbiak

Kepada Tuan-tuan dan Nyonya-nyonya yang terhormat,

Kritik membangun yang dilampirkan bersama ini (juga bisa dibaca dibawa ini) terpaksa dibuat demi menyelamtkan perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat dan menjaga dukungan pemerintah dan rakyat Vanuatu. Lebi lanjut, kita harus memperkokoh upaya-upaya persatuan dan kesatuan nasional yang sedang dibangun. Jadi kami mohon ditanggapi secara positif dan mohon berikan komentar-komentar yang sifatnya juga membangun. Kita sendiri harus mengoreksi cara kerja kita sendiri. Bukan orang lain guna perjuangan ini maju dan mencapai tujuan utama yang kita idamkan. Harapmenjadi maklum adanya.

Obs: Akan memakan menit untuk buka lampiran itu. (3127kb)

Dijiwai oleh One People, One Soul,

Dr.Otto Ondawame
Wakil Ketua WPNCL

NOTA PERINGATAN
Ditujukan: Kepada Pimpinan-pimpinan West PAPUA NATIONAL AUTHORITY (WPNA)
Dari: Pemimpin-pemimpin WPNCL
Tempat dan tanggal: Port Vila, 23 Maret 2009.

Sifatnya: Kritik membangun

Dalam kerangka membangun pengertian bersama dan kerjasama dari kelompok-kelompok perlawanan di Papua Barat, perbaikan cara-cara kerja kelompok-kelompok perlawanan sangat penting. Kritik atas cara kerja tersebut adalah sangat berharga guna memperbaiki nama baik organisasi perjuangan dan kemajuan perjuangan. Jadi dalam tulisan pendek ini, akan dipaparkan pengamatan kami selama ini agar sipembaca bukan saja mengetahuinya tetapi juga untuk memberikan sumbangan pikiran-pikiran yang sehat.

MEMBUAL TIDAK MEMAJUKAN PERJUANGAN

Australia Harus Cabut Travel Warning Indonesia

TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Ikhsan Modjo mengatakan Pemerintah Indonesia harus mendesak Australia mencabut travel warning ke Indonesia.

“Kalau mau perdagangan bebas, masalah travel warning harus dilepas,” ujarnya menanggapi perjanjian perdagangan bebas ASEAN dengan Australia dan Selandia Baru yang akan diteken Jumat (27/02) di Thailand.

Travel warning, lanjutnya, akan menganggu lalu lintas perdagangan Indonesia dengan Australia, khususnya dalam bidang jasa. “Itu juga proteksi untuk industri pariwisata,” tambah Ikhsan.

Setelah merativikasi perjanjian perdagangan bebas ASEAN dengan Australia dan Selandia Baru, pemerintah harus segera menyusun kerangka kerja sama bilateral dengan Australia. “Indonesia harus memasukkan klausul pencabutan travel warning,” tandasnya.

Lebih lanjut, Ikhsan mengatakan, penurunan tarif yang diatur dalam perjanjian multilateral tersebut lebih menguntungkan pihak Australia dan Selandia. Ia mencontohkan penurunan tarif rata – rata di Indonesia berkisar 9,5 persen, sedangkan tarif produksi Australia hanya turun 4,5 persen.

Gelombang Panas di Australia 14 Orang Tewas

SYDNEY – Saat sebagian wilayah tanah air kedinginan oleh banjir, Australia, negara benua di selatan Indonesia, kini sedang menghadapi bencana yang wujudnya bertolak belakang. Di wilayah tenggara, gelombang panas sampai 46 derajat Celsius yang disertai tiupan angin kencang memicu terjadinya bush fire (kebakaran semak belukar) hebat yang menewaskan 14 orang dan menghanguskan lahan seluas 12.140 hektare dan 30 rumah.

Menurut catatan pemerintah, sedikitnya tiap tahun ada 60.000 titik api.

Di Victoria, negara bagian dengan skala kebakaran terbesar, lebih dari 4.000 petugas pemadam kebakaran (PMK) dikerahkan. Sedangkan di negara bagian New South Wales (NSW), PMK berusaha untuk menguasai kebakaran yang menghantam hutan cemara di barat daya ibu kota Australia, Canberra.

Kebakaran juga menyebabkan bencana lingkungan besar berupa tewasnya ribuan satwa, menurut para ahli lingkungan, awal pekan ini. “Ribuan koala, kanguru, possum, burung, dan reptil-reptil langka lainnya tidak bisa melarikan diri dari neraka tersebut,” kata Jenny Stokes, juru bicara Dinas Taman Nasional dan Margasatwa NSW. (CNN/kim)

Up ↑

Wantok COFFEE

Organic Arabica - Papua Single Origins

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny