TRWP: Fokus dengan Perjuangan Papua Merdeka, Dinamika Internal Harus Dikesampingkan

Sejak perjuangan Papua Merdeka, dengan nama “nasionalisme Papua” dimulai, ada satu persoalan utama yang masih menjadi persoalan samapi hari ini, yaitu “ego pribadi” dan “ego kelompok”. Orang Papua dalam perjuangan Papua Merdeka sampai hari ini kebanyakan belum “menyalibkan” ego pribadi dan kelompok. Entah itu kelompok suku/ marga dan kelompok organisasi politik dan militer masih sangat kuat dan punya dampak besar terhadap keputusan dan semangat perjuangan Papua Merdeka daripada “spirit” perjuangan itu sendiri.

Di samping kedua “ego” dimaksud, ada juga “ego” yang kita bangun sendiri dalam era kegiatan kita dengan teman-teman pendukung entah di Melanesia maupun di balahan Bumi lain. Berangkat dari ego pribadi tadi, kita selalu mempertahankan dan tidak mau memanfaatkan hubungan-hubungan dan pihak-pihak yang telah menjadi teman-teman kita untuk mendukung Papua Merdeka. Kita cenderung menjadikan mereka sebagai “kolega egoisme kita” sehingga mereka tidak hanya mendukung Papua Merdeka, tetapi juga mendukung kita secara pribadi.

Kita selalu melekatkan diri pribadi (ego pribadi) kita dengan perjuangan Papua Merdeka. Ini sesuatu yang gila, tetapi harus diingatkan khususnya berdasarkan sejarah perjuangan kemerdekaan West Papua bahwa kondisi ini “mematikan” perjuangan Papua Merdeka.

Terkait kondisi ini, Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi mengatakan

Orang Papua, khususnya pejuang yang menyebut diri diplomat dan politisi Papua Merdeka belum juga matang, belum dewasa, kelihatan tidak ada yang sudah menyalibkan ego-nya demi ego Papua Merdeka, yaitu ego aspirasi, bukan ego individu dan kelompok.

Giliran TRWP ajukan UUDRWP, kata orang-orang ini, draft ini berbauk ke-suku-an dan ketinggalan zaman, perlu ditolak. Tetapi kelakuan para polisi dan diplomat ini sendiri lebih kuno lagi.

Kapan Papua Merdeka-nya kalau perilaku politisi-nya kanak-kanak dan kuno seperti ini? “Ego” pribadi dan kelompok lebih kuno daripada Demokrasi Kesukuan.

Demokrasi Kesukuan adalah sebuah “demokrasi” sistem pemerintahan. Ego adalah milik kita semua sejak manusia hadir ke muka Bumi, yang membedakan mahluk manusia dengan makhluk hewan dan tumbuhan. Kalau tidak sanggup menyalibkan ego, jangan salah sangka Anda politisi/ diplomat hebat. Itu bohong!

Semua orang Papua yang mendapati politisi/ diplomat ego-is sebenarnya harus meninggalkan mereka.

Sementara itu Gen. TRWP Mathias Wenda menganjurkan agar pekerjaan Papua Merdeka terus dikampanyekan. Wenda berpendapat bahwa yang diperjuangkan tokoh Papua Merdeka selama ini sama saja dengan yang pernah diperjuangkan oleh Prai, Ondawame, Roemkorem dan dirinya sendiri pada puluhan tahun lalu, yaitu perjuangan membela pendapat sendiri, kelompok sendiri dan kepentingan pribadi sendiri.

Gen. Wenda mengenang bahwa perjuangan membela logika sendiri adalah penyakit akut dan tidak pernah sembuh dari dalam tubuh perjuangan Papua Merdeka. Nicolaas Jouwe tidak pernah berjabatan-tangan dengan suku dan kelompok tertentu sampai meninggal dunia tahun lalu. Seth Roemkorem tidak pernah berjabatan-tangan, bahkan hadir dalam pertemuan-pertemuan kalau ada orang lain yang dia “musuhi” hadir dalam pertemuan yang sama. Jacob Prai di Swedia tidak pernah bergaul dengan pejuang Papua Merdeka yang senior maupun yang junior.

Apa yang mereka jaga selain ego pribadi dan kelompok?

Mereka tidak berbuat banyak untuk Papua Merdeka. Nama mereka tidak kedengaran. Apalagi kegiatan mereka tidak kedengaran. Pekerjaan mereka apa selain menceritakan kelompok lain dan membenarkan diri dan kelompok sendiri.

Ini sudah menjadi penjakit akut. Harus diobat tahun 2018. Nama penyakit ini “Ego Pribadi” dan “Ego Kelompok”

Tahun ini saya mau cap, oknum siapa, atau kelompok mana yang membela ego pribadi dan kelompoknya lebih daripada roh dan ego perjuangan Papua Merdeka, maka kita harus tahu pasti bahwa selama ini mereka-mereka itu sebenarnya memperjuangkan ego-ego pribadi dan kelompok, bukan memperjuangkan Papua Merdeka

Gen. Tabi juga menambahkan

Selain cekcok ego pribadi Pak Mote dan Pak Benny Wenda, gagasan draft Anggaran Dasar (By-Law) United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) juga sangat egois hanya berpikir untuk WPNCL, NRFPB dan PNWP, tidak ada peluang dan tidak ada pemikiran untuk organisasi lain yang selama ini sudah lebih duluan, sudah lebih mengakar, sudah lebih terbukti memperjuangkan Papua Merdeka selama puluhan tahun di lapangan.

Ini penyakit ego kelompok sudah merusak ULMWP.

Kalau PNWP, WPNCL dan NRFPB sendiri yang mau memperjuangkan Papua Merdeka, mematikan misalnya PDP, OPM, TPN PB, TRWP, DeMMAK, AMP, KNPB, dan lain sebagainya, maka sebaiknya mereka harus katakan bahwa dengan AD/ART yang kami buat, kami mau matikan kalian semua. Ini baru gentlemen, tetapi kondisi sekarang sangat menyedihkan.

Penyusun By-Laws ULMWP juga sangat egois, dan itu pasti merusak perjuangan Papua Merdeka.

Dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP) disampaikan kepada para pejuang dan aktivis Papua Merdeka agar

“menyalibkan ego pribadi dan ego kelompok ialah prasyarat utama dan pertama sebelum bicara Papua Merdeka. Kalau tidak oknum dan kelompok dimaksud tidak memenuhi syarat berjuang untuk Papua Merdeka, karena toh hasilnya akan NOL”.

Dikatakan juga bahwa pengalihan kepemimpinan ULMWP itu wajar dan harus terjadi, tetapi tata-cara dan proses yang terjadi tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk melakukan gerakan-gerakan tambahan di luar sidang KTT. ULMWP Summit sudah berlangsung dan sudah menghasilkan keputusan-keputusan, dan keputusan ini harus diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak.

Dinamika saling menyerang, saling memarahi, dan saling menegur yang terjadi di dalam ruang sidang “TIDAK BOLEH” disuarakan/ diceritakan di luar gedung sidang. Persidangan ialah sebuah “ritual” khusus yang diselenggarakan dalam proses pembangunan kesepakatan masyarakat modern, dan oleh karena itu, apa-pun yang terjadi dalam “ritual” itu tidak pernah menjadi konsumsi pulbik di luar ritual dimaksud.

Hal ini berlaku di seluruh dunia, kecuali di tengah-tengah bangsa Papua. Orang Papua karena masih ketinggalan zaman dalam, maka dinamika dan proses persidangan yang terjadi sering diceritakan keluar, sering menjadi bahan perbincangan di rumah-rumah, sering dijadikan alasan untuk tidak mendukung kepemimpin organisasi politik yang ada pada saat ini.

Ini yang dimaksud oleh Gen. Tabi sebagai “Konyol!”, karena kita bicara seolah-olah mengerti demokrasi, jadi demokrasi ke-suku-an tidak usah, kita mau demokrasi modern, padahal kelakuan praktek politik sehari-hari saja sudah lebih kuno daripada Demokrasi Kesukuan. “Memalukan” karena menyebut diri politisi dan diplomat, tetapi tidak mengerti secara konseptual strategis makna, tujuan dan manfaat daripada gagasan-gagasan para pemikir bangsa Papua tetapi menyembah berhala ideologi-ideologi barat. Sudah lama tinggal di dunia barat, tetapi cara kerja dunia barat sama sekali tidak nampak dalam kerja-kerja ULMWP.

“Memalukan” karena kebiasaan politisi dan diplomat Papua Merdeka selalu bawa keluar masalah dalam ruang sidang, dinamika ruang sidang di mana-mana dibawa keluar dan diceritakan kepada isteri-anak, kepada orang-orang di luar sidang. Ini bukan saja kampungan, tetapi kebodohan kita semua yang kita harus merasa malu besar. Ada ungkapan orang Koteka seperti ini, “What happens in men’s house stays in man’s house”, tetapi para pejuang Papua Merdeka “tidak dilahirkan” dan “tidak dibesarkan” dalam “men’s house” sehingga mulut mereka bocor kiri-kanan, cara gossip mereka sama dengan anak kecil yang baru belajar bicara.

“Lebih memalukan lagi” karena setelah Summit selesai, sudah ada wacana keluar “Saya orang OPM, saya bukan orang ULMWP”, dan “kami kembali saja kepada OPM”. Ini wacana dari NKRI! Wacana yang mau menghambat perjuangan Papua Merdeka.

Kalah dalam sebuah proses demokrasi sidang tidak harus berarti keluar dari sidang dan mengkampanyekan hal-hal yang justru menghambat perjuangan Papua Merdeka. Ini konyol.

Orang Papua sekarang harus bisa mengidentifikasi, oknum siapa, kelompok mana, orang Papua yang tinggal di tanah Papua, di Vanuatu, di Australia, di Belanda, di Inggris, di Skandinavia, di Amerika, yang mana yang sebenarnya tidak buat apa-apa dan tinggal makan-tidur enak di luar negeri, tetapi begitu tiba giliran sidang/ summit, mereka datang dan selalu keluar bawa masalah dan disebarkan masalah yang mereka temukan dalam “ritual sidang”. Kita harus sudah waktunya tahu siapa mereka. Dan kita harus berani hentikan mereka dari perbuatan-perbuatan terkutuk seperti itu. Kalau tidak, pembusukan akan terus terjadi dalam organisasi perjuangan kemerdekaan West Papua, yang berdampak menghambat perjuangan kita semua, memperpanjang penderitaan bangsa Papua, menambah angka kematian orang Papua di tangan NKRI.

January 10, 2018 0

Kalau ULMWP Tidak Bentuk Pemerintah Republik West Papua, maka Kita pertanyakan, Apa Tujuan Mereka?

Dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP) lewat Sekretaris-Jenderal Lt. Gen. Amunggut Tabi menyatakan

“Kalau ULMP tidak sanggup membentuk pemerintahan Republik West Papua, maka kita semua orang Papua harus bertanya kembali kepada ULMWP, apa tujuan pembentukannya? Untuk menghibur diri di atas penderitaan rakyat Papua atau memang benar-benar untuk Papua Merdeka?”

Menurut perintah dari Gen. TRWP Mathias Wenda, sebagaimana disampaikan berkali-kali tak henti-hentinya lewat PMNews melalui Lt. Gen. Amunggut Tabi, serta degnan membaca perkembangan opini terakhir di tanah Papua, telah tiga tahun lamanya ULMWP didirikan, tetapi kampanya Papua Merdeka sejauh ini telah dilakukan secara sporadis dan amburadul, sama seperti cara bermain politik generasi tua.

Gen. Wenda memberikan maklumat, bahwa jikalau ULMWP tidak sanggup, atau merasa takut, atau binggung, maka sebaiknya para anggota ULMPW mengundurkan diri. Jangan biarkan nasib bangsa dan penderitaan ini terkatung-katung dengan huru-hara sana-sini seolah-olah bicara Papua Merdeka, padahal masing-masing oknum menghibur diri dengan sensasi dan politik ego piribadi.

Gen. Wenda memandang percekcokan yang terjadi antara Benny Wenda dan Oktovianus Motte ialah permasalahan ego pribadi oknum kedua orang ini, dan ini tidak boleh dianggap sebagai kepentingan Papua Merdeka. Kedua oknum harus menyerah kepada aspirasi dan pengorbanan bangsa Papua sepanjang setengah abad lebih, dengan mematikan ego pribadi masing-masing. Kalau tidak TRWP tidak akan segan-segan ambil-alih perjuangan ini.

PMNews menyinggung tetntang berbagai perbedaan yang ada bukan hanya antara Motte dan Wenda, tetapi juga antara para pejuang di hutan, ditanggai Tabi dengan menyatakan bahwa persoalan yang ada di rimba New Guinea tidak perlu mempengaruhi politik Papua Meredka. Menurutnya

Para pejabat ULMWP harus punya integritas dan ketegasan serta posisi yang jelas. Apa yang mereka mau capai lewat ULMWP? Apakah ULMWP Itu sebuah LSM, atau sebuah pemerintahan, atau apa? Mereka harus memperjelas diri mereka sendiri. Kalau mereka menanggap diri sebagai pemerintahan, maka mereka harus punya undang-undang, tidak bisa pakai Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga tetapi harus pakai UUD Sementara. Untuk mempersiapkan ini perlu didukung oleh kajian ilmiah dan tulisan-tulisan yang lengkap, tidak bisa hanya catatan-catatan seperti yang biasa dilakukan oleh aktivis jalanan. Bicara mengenai negara dan pemerintahan, maka harus ada UUD, yang di-back-up dengan gagasan teoritis yang jelas.

Menanggapi perbedaan pendapat yang terjadi antara beberapa aktivis Papua Merdeka terkait dengan UUD yang diusulkan oleh Parlemen Nasional West Papua (PNWP) secara resmi lewat Sidang Perlemen yang ditanda-tangani oleh Buchtar Tabuni oleh ketua PNWP, Ge. Tabi menegaskan

Itu produk hukum PNWP, bukan milik siapa-siapa. Apakah produk hukum itu ditegakkan atau tidak, itu bukan urusan siapa-siapa selain parlemen itu sendiri. Dalam status sebagai draft, masih bisa kita komentari, tetapi setelah menjadi produk hukum yang sah lewat PNWP maka itu hak PNWP sepenuhnya, mau membuangnya, mau merubahnya, mau menggantikannya dengan gagasan lain, itu semua terserah. Yang penting jangan sampai gagasan yang tidak saha mengganggu pelaksanaan UUD yang sudah disahkan. Itu menjadi memalukan bagi bangsa Papua. Ini permainan memalukan apa lagi?

Setelah PMNews mengemukakan bahwa ada pihak-pihak dalam perjuangan Papua Merdeka sendiri yang tidak senang dengan gagasan UUD yang telah disahkan dimaksud, Gen. Tabi kembali menegaskan bahwa apapun yang terjadi setelah pengesahannya, itu tidak ada sangkut-paut, dan tidak patut dikomentari oleh sayap militer, itu tergantung sepenuhnya kepada PNWP, apakah itu menjadi tontonan lucu atau mau menjadi tontonan menarik? Itu kembali kepada Pak Tabuni sendiri sebagai Ketua PNWP.

Ditanyakan apa pendapat TRWP kalau akhirnya ULMWP mengadopsi UUD yang dirancang oleh pihak lain, yang belum disahkan oleh PNWP, Gen. Tabi mengatakan itu semua kembali kepada para anggota ULMWP. Katanya “Toh akhirnyakan akan muncul siapa tidak tahu main tetapi paksa diri main”.

November 24, 2017 0

Wartawan Tanyakan Dukungan Israel terhadap Referendum Papua

Benny Wenda, SekJend DeMMAK, Jubir ULMWP, Pendiri IPWP dan ILWP

YERUSALEM, SATUHARAPAN.COM – Pemberitaan yang cukup masif tentang adanya petisi referendum Papua telah menarik perhatian media di dalam dan luar negeri. Kendati klaim penyerahan petisi tersebut sudah dibantah dan klaim itu dianggap hoax, isu Papua kini semakin menarik perhatian dunia.

Penyerahan petisi kepada Komite Dekolonisasi PBB atau lazim disebut C24, pertama kali diberitakan oleh koran Inggris, The Guardian pada 28 September lalu. Berita tersebut kemudian menjadi meluas setelah berbagai media lain juga mengangkatnya. Salah satu media yang memberi perhatian terhadap isu ini adalah Arutz Sheva, sebuah media Israel yang dikenal menyuarakan kalangan religius Yahudi.

Arutz Sheva menurunkan tulisan berdasarkan laporan The Guardian, yang mengetengahkan bantahan dan penolakan PBB terhadap petisi referendum Papua yang digagas oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Namun, pada saat yang sama, media ini juga memberi ruang bagi Benny Wenda, jurubicara ULMWP, untuk mengemukakan gagasannya tentang latar belakang petisi tersebut.

Tidak sampai di situ. Media ini juga mencoba mencari tahu bagaimana posisi Israel terhadap isu referendum Papua yang digagas oleh ULMWP. Relevansi menanyakannya tidak disebutkan. Tetapi patut dicatat, Israel — yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia — adalah negara pertama yang menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan wilayah otonomi Kurdi di Irak, yang pekan lalu melaksanakan referendum yang ditentang oleh banyak negara.

Arutz Sheva menghubungi Jurubicara Kementerian Luar Negeri negara itu, Emmanuel Nachshon, untuk menanyakan bagaimana posisi Israel terkait isu kemerdekaan Papua. Sayangnya, jurubicara tersebut menolak untuk memberikan komentar.

Didengar dan Dibicarakan di Dunia

Dijawab atau tidaknya pertanyaan tersebut, bagi kalangan pro referendum Papua hal itu tak terlalu penting. Yang lebih penting, gagasan penentuan nasib sendiri Papua telah didengar dan dibicarakan di banyak negara.

“Bagi rakyat dan bangsa Papua, petisi tidak sah atau ditolak, itu bukan masalah utama. Pesan kunci bagi bangsa Papua adalah persoalan Papua menjadi perbincangan di tingkat internasional,” kata Socratez Sofyan Yoman, salah seorang tokoh gereja di Papua yang mendukung perjuangan ULMWP dalam salah satu komentarnya yang disebarkan melalui WA.

Bahkan diangkatnya isu ini oleh media dan pejabat Indonesia, menurut dia, menjadi promosi gratis. “Media dan pejabat Indonesia turun berperan aktif mempromosikan dengan gratis petisi dan perjuangan bangsa Papua. Dalam posisi Indonesia seperti ini lebih banyak memberi keuntungan bagi bangsa Papua,” kata dia.

Rumit dan Sulit
Pakar Ilmu Politik dari Deakin University, Australia, Damien Kingsbury, mengakui simpati dunia terhadap isu Papua makin meluas. Namun pada saat yang sama, ia juga mengingatkan bahwa diplomasi Indonesia masih sangat kuat dan sebaliknya, dukungan formal dari negara-negara di dunia sangat minim terhadap kelompok separatis yang pro referendum Papua.

Damien Kingsbury adalah salah seorang pakar yang menaruh perhatian terhadap isu-isu referendum. Ia terlibat dari dekat dalam monitoring penentuan nasib sendiri Timor Leste. Kingsbury juga pernah dilarang ke Indonesia karena keterlibatannya dalam memberi nasihat kepada Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Namun dalam soal isu Papua, ia selama ini berpandangan bahwa Papua tidak bisa disamakan dengan Timor Leste, karena PBB telah mengakui Papua sebagai bagian integral dari Indonesia, berbeda dengan status Timor Leste.

Menurut dia, walaupun integrasi Papua ke dalam Indonesia melalui Pepera tahun 1969 dilaksanakan ‘dibawah todongan senjata’ dan hanya melibatkan 1.025 orang Papua dari populasi 800.000 orang, “Papua adalah bagian dari Indonesia – diakui ‘sah’ oleh PBB,” kata dia dalam sebuah artikel yang dimut di Crikey, akhir pekan lalu.

“Tidak seperti kasus Timor Timur, yang tidak pernah diakui secara hukum sebagai bagian dari Indonesia, PBB harus membubarkan atau mengabaikan pengakuannya atas Papua sebagai bagian dari Indonesia untuk bisa mendukung pemungutan suara mengenai kemerdekaan (Papua),” lanjut dia.

Di sisi lain, Kingsbury mengatakan bahwa kedudukan Indonesia di dunia internasional sangat kuat dibanding dengan pihak- pihak yang menyuarakan kemerdekaan Papua. “Tidak seperti Papua, Indonesia memiliki teman-teman yang kuat di PBB, yang berusaha untuk mempertahankan hubungan ekonomi dan diplomatik yang kuat,” tutur dia. Sementara, lanjut dia lagi, pergerakan yang menginginkan kemerdekaan Papua, “Hanya memiliki sedikit pendukung internasional.”

Belanda, negara yang dahulu dianggap berada di belakang pendukung kemerdekaan Papua, menurut dia, sudah menjauh dan dalam istilahnya sendiri, ‘cuci tangan’ dari isu ini.

Senada dengan itu, Australia juga telah menjamin bahwa negara itu menghormati kedaulatan teritorial Indonesia dengan pertimbangan untuk memelihara hubungan bilateral dengan Indonesia.

Ada pun Amerika Serikat, kata Kingsbury, memiliki investasi besar di Papua dan juga ingin mempertahankan hubungan baik dengan Indonesia yang penting secara strategis.

Oleh karena itu, Kingsbury belum dapat memberikan kesimpulan terhadap prospek penanganan masalah ini. Di satu sisi ia mengatakan isu Papua sangat sulit; bahwa mencapai cita-cita penentuan nasib sendiri untuk Papua yang merdeka akan menghadapi berbagai rintangan yang terlalu sulit untuk dapat diatasi. Di sisi lain, ia juga tidak bisa menutup mata terhadap keadaan yang mendesak untuk dilakukannya penentuan nasib sendiri, bahkan lebih kuat dari pada sebelumnya.

“Di tengah keadaan ini, Presiden Joko Widodo, seperti mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tampaknya tidak berdaya untuk secara mendasar memperbaiki keadaan penduduk asli Papua, apalagi membebaskan rakyat Papua dari cengkeraman polisi dan militer,” demikian Kingsbury.

Pada akhirnya, Kingsbury hanya dapat mengatakan bahwa hadirnya petisi yang dideklarasikan oleh Benny Wenda dan kawan-kawan menunjukkan bahwa rakyat Papua masih tetap menolak untuk menjadi bagian dari Indonesia setelah hampir lima dekade mengalami penggabungan paksa; walaupun untuk itu mereka harus bergerak secara ‘bawah tanah’ dan sembunyi-sembunyi.

The Blue Water Rule

Ketua the Center for World Indigenous Studies, Rudolph C. Ryser, juga mengakui kerumitan masalah penentuan nasib sendiri untuk dijadikan agenda PBB. Salah satu penyebabnya, menurut dia, dalam sebuah tulisan yang dimuat di intercontinentalcry.com, adalah apa yang dikenal sebagai The Blue Water Rule, yang termaktub dalam Resolusi PBB No 637 VII. Dalam resolusi tersebut, negara-negara anggota PBB sepakat bahwa bangsa-bangsa yang berada di dalam wilayah negara-negara anggota PBB tidak boleh mendapatkan kemerdekaan melalui proses penentuan nasib sendiri.

Sampai sejauh ini, Papua tidak termasuk dalam kategori wilayah yang tanpa pemerintahan (Non-Self-Governing Territories) pada Komite Dekolonisasi PBB. Hanya ada 17 teritori yang sudah terdaftar, yaitu Western Sahara, Anguilla, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Falkland Islands, Montserrat, Saint Helena, Turks and Calcos Islands, United States Virgin Islands, Gibraltar, American Samoa, French Polynesia, Guam, New Caledonia, Pitcairn dan Tokelau.

Sementara itu, menurut Ryser, ada sejumlah teritori lainnya yang diketahui menuntut referendum dari negaranya. Di antaranya Catalonia (Spanyol), Kurdistan (Irak), Palestina (Israel), Biafra (Nigeria), Papua (Indonesia), Baluchistan (Pakistan), Uyghuristan (Tiongkok), Pasthunistan (Afghanistan), Crimean Tartars (Rusia), Qom (Argentina).

“Ada banyak bangsa yang tidak setuju untuk diperintah oleh negara yang menguasainya namun PBB dengan dipelopori oleh AS pada tahun 1952 mendorong untuk secara permanen mencegah bangsa-bangsa tersebut memisahkan diri dari ‘hubungan yang tidak menyenangkan dengan negara yang sekarang melingkupinya,” kata Ryser.

Menurut Ryser, Blue Water Rules seharusnya dihapuskan di PBB.

Di tengah rumitnya mekanisme di PBB tersebut, ULMWP dalam siaran persnya mengatakan akan tetap menempuh mekanisme PBB dalam memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri Papua.
Editor : Eben E. Siadari

October 5, 2017 0

1.8 million West Papuans petition UN for independence vote

A petition with the signatures of 1.8 million West Papuans in Indonesia has been presented to the United Nations in New York demanding an internationally supervised vote on independence.

The exiled West Papuan independence leader Benny Wenda presented the document to the C24, the special committee on decolonisation on Tuesday.

Dr Jason MacLeod from the University of Sydney is a West Papua expert who has just returned from the Indonesian territory to verify the petition.

He said it was fair and accurate representation of the West Papuan people’s will and the UN needed to pay due attention.

“They’ve got two choices before them. They can either re-list West Papua on the UN Committee for Decolonisation or they can put pressure on the Indonesian government to hold a referendum. One of those two things really need to happen.”

The Free West Papua movement said the 1.8 million people who signed the petition account for more than 70 percent of the region’s population.

Ballot box in a Vanuatu election. — Calls persist to revisit the 1969 vote which passed the former Dutch colony into Indonesian possession Photo: RNZ / Johnny Blades

Source: http://www.radionz.co.nz/

September 27, 2017 0

Let. Gen. Amunggut Tabi: Penghalang Utama dan Pertama Papua Merdeka ialah Ego Aktivis Papua Merdeka

Dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP). Lieutenant-General Amunggut Tabi menjawab pertanyaan Papua Merdeka News (PMNews) terkait pesan singkat yang disampaikan ke redaksi PMNews beberapa waktu lalu terkait ULMWP, pejuang Papua Merrdeka, dan tokoh ULMWP.

PMNews menanyakan “Mengapa Gen. Wenda fokus kepada ego dan mematikan ego dalam kaitannya dengan Papua Merdeka daam beberapa pesan singkat baru-baru ini?”. General Tabi menjawab,

“Stop bicara Papua Merdeka kalau ego Anda masih hidup! Bilang saja saya berjuang untuk ego saya sebagai orang Papua, bukan untuk kepentingan bersama! Ego itu racun! Ego masalah utama dan pertama dalam perjuangan Papua Merdeka!”

Berikut petikan wawancara

PMNews: Selamat pagi!

TRWP: Selamat pagi, salam kompak, salam hormat.

PMNews: Kami mau informasi tambahan, kalau ada, terkait dengan minimal dua artikel terakhir tentang “mengalahkan ego” dalam kaitannya dengna perjuangan Papua Merdeka.

TRWP: Kami sudah jelas dalam bahasa Indonesia sederhana sudah katakan, “ego” atau dalam bahasa Lani disebut “an-an” adalah masalah pertama yang harus kita “salibkan” dan “kalahkan” kalau kita benar-benar mau Papua Merdeka.

Soalnya proyek Papua Merdeka ini sudah menjadi judul yang bagus bagi banyak pihak untuk mendatangkan keuntungan ekonomi bagi mereka.

Ingat, orang Papua, orang Melanesia, orang Bule, orang Melay banyak yang dapat keuntungan ekonomi dari proyek Papua Merdeka.Bagi beebrapa pihak ini proyek yang mendatangkan banyak uang.

Makanya TRWP sudah keluarkan ultimatum yang jelas.

PMNews: Minta maaf, ultimatum apa?

TRWP: Ultimatum supaya pejuang Papua Merdeka “membunuh, dan mematikan ego” pribadi para aktivis Papua Merdeka, terutama anggota ULMWP.

PMNews: Kami terus langsung, maksudnya ego dari Oktovianus Motte, Benny Wenda, Tanggahma, Yeimo dan lainnya?

PMNews menanyakan “Mengapa Gen. Wenda fokus kepada ego dan mematikan ego dalam kaitannya dengan Papua Merdeka”. General Tabi menjawab,

“Stop bicara Papua Merdeka kalau ego Anda masih besar! Ego itu racun! Ego masalah utama dan pertama dalam perjuangan Papua Merdeka!”

Berikut petikan wawancara

PMNews: Selamat pagi!

TRWP: Selamat pagi, salam kompak, salam hormat.

PMNews: Kami mau informasi tambahan, kalau ada, terkait dengan minimal dua artikel terakhir tentang “mengalahkan ego” dalam kaitannya dengna perjuangan Papua Merdeka.

Soalnya proyek Papua Merdeka ini sudah menjadi judul yang bagus bagi banyak pihak untuk mendatangkan keuntungan ekonomi bagi mereka.

Ingat, orang Papua, orang Melanesia, orang Bule, orang Melayu banyak yang dapat keuntungan ekonomi dari proyek Papua Merdeka. Mengapa? Karena kita orang Papua sendiri bukannya bergumul dengan isu Papua Merdeka, tetapi sibuk dengan melayani ego dan pentingan pribadi sehingga orang lain dengan mudahnya memanfaatkan itu untuk kepentingan pribadi mereka.

Semua, semua, semua. Termasuk Anda dan saya, termasuk semua. Tetapi khusus untuk tahun 2015 – 2020 ini pertama-tama adalah ego dari Oktovianus Motte harus disalibkan, dan kedua ego dari Benny Wenda juga harus disalibkan. Kalau dua ego ini dimatikan, maka ULMWP pasti akan menjadi alat untuk isu bersama, isu Papua Merdeka, bukan sebagai media menunjukkan “ego” masing-masing oknum.

Sampai hari ini tanggal 18 September 2017, ego dua orang ini belum mati, masih hidup, dan masih aktiv. Kalau begini, cara terbaik untuk bangsa Papua ialah “Mereka mundur dari ULMWP”P, karena ULMWP tidak hadir untuk “ego” tetapi hadir untuk isu dan case Papua Merdeka.

PMNews. Mohon jelaskan lagi.

TRWP: Jelaskan apa lagi? Sudah jelas, kalau masih punya ego tinggi, mundur! Kepentinga bangsa Papua lebih penting daripada ego pribadi. Ego pribadi tidak ada gunantnya. Sejarah perjuangan bangsa Papua mengajar kita dengan pasti, semua pemimpin orang Papua yang punya ego lah yang matikan perjuangan, merusak perjuangani ini. Ego pribadi siapapun, sayapun, Anda-pun, Ego Individu Harus dimatikan. Kita harus menyerah kepada kepentingan “Papua Merdeka”, bukan saya, bukan aku, bukan saya punya suku, bukan saya punya kelompok. Ini harus dihapus. Sekarang bicara HANYA atas nama ULMWP, bukan kelompok lain, bukan nama lain. Itu maksudnya.

PMNews: Apakah pembentukan ULMWP itu sendiri sebuah tanda bahwa ego para pemimpin sudah dimatikan?

TRWP: Bukan. Itu bukan tanda ego pribadi dimatikan. Itu hanya tana ego kelompok dikonsolidasikan. Dan perlu dicatat, perjuangan Papua Merdeka ini masalahnya bukan di organisasi, bukan di militer, bukan di tua-tua adat. Kesalahan terbesar dan terutama ada di para diplomat dan politisi Papua Merdeka.

PMNews: TRWP sudah sepanjang tahun 2017 bicara banyak mengkritik ULMWP tetapi selama ini tidak pernah ada prebaikan dilakukan oleh ULMWP. Apa tujuan terus-menerus melakukan ini, padahal terlihat tidak sukses?

TRWP: Ingat, Anda PMNews itu media pemberita “Kebenaran”, bukan kebenaran saya, kami, bukan kebenaran mereka, atau Anda, tetapi “Kebenaran” itu sendiri dari dirinya sendiri. Artinya apa? Siapa saja yang salah, itu adik, kakak, tante, om, sesama kampung harus ditegur, harus dimarahi. Agama Kristen punya kita Amsal Solaiman mengatakan apa? Lebih baik teguran yang terbuka daripada kita mengasihi tetapi secara tersembunyi,

“Lebih baik teguran yang nyata-nyata dari pada kasih yang tersembunyi.”

https://www.bible.com/id/bible/306/PRO.27.5.tb

Jadi kami harus mengatakan kebearan itu tanpa kompromi. TRWP ada untuk Papua Merdeka, bukan untuk memelihara dan membesarkan ego-ego individu orang Papua. Kita punya aspirasi bersama, cita-cita bersama, perjuangan berasma, oleh karena itu ego pribadi wajib dan harus dimatikan.

Kami tidak akan berhenti-hentinya berbicara untuk kepentingan bersama bangsa Papua. Individu siapapun yang menjadi penghalang perjuangan ini, tanah leluhur, moyang, darah para pejuang yang sudah gugur di medan pertempuran, di rimba raya, dan keringat air mata pejuang di hutan dan semua orang Papua di manapun kita berada telah menjadi berkat di satu sisi dan menjadi kutuk di sisi lain. Mereka yang memelihara ego pribadinya, akan merugikan perjuangan ini, dan mereka sendiri tidak akan mencapai cita-cita perjuangan ini. Mereka akan mati bersama ego mereka.

Ingat ini bukan bahasa manusia, ini bahasa “monggar”, artinya bahasa dari makhluk non-manusia, yang juga punya hak asasi yang sama untuk hidup di Tanah Papua, dan juga berjuang untuk kemerdekaan West Papua dari pendudukan dan penjajahan NKRI.

PMnews: Sudah banyak nasehat dan teguran disampaikan. Apakah para tokoh politik dan diplomat Papua Merdeka akan mendengar atau tidak, kami berdoa semoga mereka mendengarkan dan menuruti permintaan-permintaan ini.

Terimkasih untuk sekarang cukup sekian dulu.

TRWP: Kami juga sampaikan terimakasih. Banyak media di Tanah Papua sudah dimasukki oleh agen-agen Cyber Crime NKRI, jauh sebelum itu juga mereka sudah aktif, jadi dengan kehadiran PMNews ini sejak tahu 1998, kami harap terus berkarja sampai Papua Merdeka dan berdaulat di luar NKRI.

September 19, 2017 0

Seruan Umum: Satukan Barisan, Pusatkan Semua Kampanye di Pasifik, Tinggalakn Gerakan Tambahan di Eropa dan Amerika

Redaksi PMNews menerima satu surat dengan judul “Seruan Umum: Satukan Barisan, Pusatkan Semua Kampanye di Pasifik, Tinggalakn Gerakan Tambahan di Eropa dan Amerika” dari Sekretaris-Jenderal Tentara Revolusi West Papua (TRWP), Lt. Gen. Amunggut Tabi.

Lt. Gen. Tabi menyampaikan seruan Gen. TRWP Mathias Wenda bahwa perjuangan Papua Merdeka saat ini telah memasuki era tidak menentu, dan ditakutkan akan berakhir dengan kegagalan. Persoalan utama kekhawatiran ini mengemuka karena para pemimpin di dalam United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) gagal mengalahkan egoisme pribadi demi kepentingan bersama Papua Merdeka.

Banyak pejuang Papua Merdeka baik yang sudah menjadi pahlawan maupun yang masih berjuang, telah dengan rela mengorbankan ego dan kepentingan pribadi, dan bersedia untuk mengorbankan nyawa demi kemerdekaan West Papua, akan tetapi sudah nyata selama sekian tahun bahwa orang West Papua yang berada di luar negeri, mengatas-namakan perjuangan Papua Merdeka, menyebut diri pejuang murni, menyebut diri pemilik perjuangan Papua Merdeka, telah menunjukkan kepada sekalian bangsa Papua, mereka telah gagal.

Kegagalan mereka yang pertama ialah mereka gagal membunuh ego pribadi mereka demi kepentingan bersama. Mana berpura-pura sanggup mereka mengalahkan NKRI, padahal mereka sendiri gagal mengalahkan ego pribadi adalah sebuah pembohongan publik, sikap tidak patriotik, tidak negarawan dan kekanak-kanakan.

Yang kedua, tidak hanya gagal mengalahkan ego pribadi masing-masing, tetapi selanjutnya mengacaukan perjuangan Papua Merdeka dengan secara terpisah, sendiri-sendiri menjalankan kegiatan kampanye atas nama Papua Merdeka secara sembarangan menunjukkan betapa jeleknya kinerja ULMWP sejauh ini dan merugikan bagi bangsa Papua. Mereka tidak serius menanggapi pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di Tanah Papua, tetapi sibuk dengan agenda-agenda titipan orang Barat, LSM asing, kepentingan non-Papua, dengan menghadirkan banyak isu yang aneh-aneh.

Menanggapi situasi tidak menyenangkan ini, maka dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) TRWP, diserukan kepada para pemimpin dan pengurus ULMWP agar segera:

mendirikan dan mengumumkan kepada dunia Kantor ULMWP di Honiara atau Suva atau Port Vila atau Port Moresby;
Sekretaris-Jenderal dan Jurubicara ULMWP agar segera pindah ke dan tinggal di Kantor Pusat ULMWP, bukan di Amerika Serikat, bukan di Inggris;
semua pernyataan yang keluar, kegiatan yang dilakukan dipusatkan di Kantor Pusat ULMWP, dan menghapus dan menghentikan semua kampanye-kampanye di luar dari wadah ULMWP;
menghormati negara Repbulik Vanuatu dan Solomon Islands yang telah mengangkat diplomat secara khusus untuk menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan bangsa Papua di forum regional dan internasional, agar ULWMP tidak berhubungan langsung dengan lembaga atau negara-negara di dunia, tetapi selalu menggunakan para diplomat resmi yang sudah ada;
menyusun dan mengumumkan apa itu ULMWP, apa aturan main ULMWP, masa jabatan pengurus ULMWP, dan sebagainya. Hentikan menjadikan ULMWP sebagai sebuah LSM, hormati lembaga ini dan perlakukan dia sebagai sebuah embrio pemerintahan Negara Republik West Papua.

Kalau tidak, TRWP sebagai organisasi perjuangan gerilya di Rimba New Guinea yang telah berjuang sejak dulu untuk kemerdekaan West Papua, jah sebelum kehadiran ULMWP, akan menarik dukungan dari ULMWP dan selanjutnya akan mengatur langkah-langkah sendiri menurut hitungan sendiri, demi mempercepat kemerdekaan West Papua.

Dikeluarkan di MPP-TRWP

Pada tanggal 29 Agustus 2017

Amunggut Tabi, Lt. Gen. TRWP
BRN:A.018676

August 30, 2017 0

‘We’ll not be safe with Indonesia,’ says West Papua’s Benny Wenda

New Zealand MPs pose with the West Papua Freedom Movement's Benny Wenda after signing the International Parliamentarians for West Papua Declaration.

By Kendall Hutt in Auckland

A lifelong campaigner for a free and independent West Papua has issued a stark warning to New Zealand politicians as he visits the country this week.

Benny Wenda with wantok students at the Auckland University of Technology this week. Image: Del Abcede/PMC

Benny Wenda, a tribal chief of West Papua exiled to the United Kingdom by Indonesia, told Asia Pacific Report that time was running out for West Papua if governments such as New Zealand do not act.

“If we live with Indonesia for another 50 years, we will not be safe. We will not be safe with Indonesia.”

He said the purpose of his visit to New Zealand was to highlight the importance of West Papua returning to its Melanesian family.

“We really need Pacific Islanders, our sisters and brothers across the Pacific – particularly New Zealand and Australia – to bring West Papua back to its Pacific family. Then we can survive. Otherwise, it will be very difficult to survive with Indonesia,” he said.

Since Indonesia took over West Papua following a controversial Act of Free Choice – dubbed by critics as an “Act of no choice” – in 1969, Wenda said his people had suffered.

“Everyday someone is dead, or has been killed, and someone has been stabbed, but no one is brought to justice.”

Human rights violations

In its rush to claim former Dutch colonies in the Asia-Pacific region following West Papua’s self-declared independence from the Netherlands in late 1961, Indonesia has subjected West Papua to continued human rights violations.

Many West Papuans have been imprisoned for non-violent expressions of their political views and widespread allegations of torture have been consistently made against Indonesian authorities.

Raising West Papua’s flag – the Morning Star – can incur 15 years in prison.

Wenda, the 42-year-old founder of the Free West Papua Campaign, has himself been imprisoned, accused of inciting an attack on a police station — despite the fact he was not even in the country at the time.

With foreign media all but denied access to West Papua – despite apparent lifting of restrictions by President Joko Widodo in 2015 – much of Indonesia’s atrocities remain secret, hidden.

It is for these very reasons, Wenda said, that West Papua was fighting.

“We are fighting for our independence, but we are also fighting for our land, our forest, our mountains.”

“Lifelong” Free West Papua advocate Benny Wenda says New Zealand support is integral to the global campaign. Image: Kendall Hutt/PMC

New Zealand support sought
Wenda is calling for the New Zealand government’s integral commitment to the campaign for a free West Papua.

He said this was because New Zealand had a duty, as a part of the Pacific, to raise awareness of the atrocities in West Papua.

“West Papua is a very close neighbour, so that’s why I hope the New Zealand government will speak more about the human rights situation in West Papua.”

Wenda said it was high time for New Zealand to pull away from its business, trade and investment focus with Indonesia and speak about Indonesia’s human rights abuses.

New Zealand “needs to do more” as a country, he said, because New Zealand is a country which is meant to value human rights, respect the rule of law, freedom of speech and the right to self-determination in other parts of the world.

It is therefore time for New Zealand’s foreign policy on West Papua to change.

“West Papua’s hope is Australia and New Zealand. This is a regional issue, this will never go away from your eyes and this is something you need to look at today. Review your foreign policy and look at West Papua.”

‘We are the gatekeepers’

“Australia and New Zealand need West Papua. We are the gatekeepers, and for security reasons, West Papua is very important,” Wenda said.

Catherine Delahunty, a Green Party MP who has campaigned strongly for West Papua on New Zealand’s political front, echoed Wenda’s views.

“They are insistent – the New Zealand government – that West Papua is part of the territorial integrity of Indonesia, so we can’t get past that critical issue.”

She said she therefore did not have much faith in the current government to step up and was looking for future leadership, such as through the Labour-Greens alliance, to move the campaign for West Papuan self-determination forward on the home front.

AUT doctoral student Stephanie Sageo-Tupungu of Papua New Guinea makes a presentation to Benny Wenda on behalf of the Pacific Media Centre. Image: Kendall Hutt/PMC

“I really do think we need a different government that actually has some fundamental commitment to human rights over and above trade and being part of the US military complex around the world. We have to have change to get change. It’s not going to happen through these guys.”

In her eight years in Parliament, Delahunty said the situation in West Papua was the toughest she had had to face.

“This issue, for me, has been one of the most disturbing things I’ve ever worked on. It’s been one of the most horrible and one of the most powerful examples of the cynical use of power and the way in which people can just completely close their eyes.”

Mainstream media role

Both Wenda and Delahunty said in light of the resounding silence surrounding West Papuan media freedom during Indonesia’s hosting of World Press Freedom Day last week that raising awareness of West Papua was key for the world to finding out about the atrocities there.

The mainstream media had a large role to play in this, both acknowledged.

“West Papua really needs the media in terms of the publicity. Media publicity is very important,” Wenda said.

Wenda said it was time for New Zealand’s mainstream to pick up the baton from smaller, independent news agencies and carry stories of West Papua’s atrocities themselves.

“I really hope the mainstream media here carries this. It’s very important. We need more mainstream media. They really need to pick up on this issue.”

Paris-based Reporters Without Borders (RSF) has reported that it was not unusual for both local and foreign journalists in West Papua to be threatened anonymously or by authorities. Data by the Alliance for Independent Journalists (AJI) has revealed there has been an increase in the number of assaults on journalists in the region over the past two years.

There were 78 violent attacks on journalists in 2016, up from 42 attacks in 2015 and 40 in 2014.

The AJI found only a few attackers from those 78 attacks had been brought to justice.

Only last week, independent photojournalist Yance Wenda was arrested and beaten by police while covering a peaceful demonstration, prompting condemnation from RSF that Indonesia was ‘double-dealing’ over media freedom.

‘Everything swept under the carpet’
Wenda said there was deep-seated inaction on Indonesia’s part because of its prejudice in prosecuting people who have attacked and tortured and beaten both West Papuans and also West Papuan journalists.

“Indonesia is getting away with impunity. Nobody is brought to justice. Everything is swept under the carpet.”

Delahunty reflected, however, that the world was seeing the lack of free and frank reporting play out in West Papua.

“We see the consequences of nearly fifty years of no honesty about West Papua and it’s just up the road. It breaks my heart, but it also fires me up because I really believe there are some very, very brave young people, including journalists, who are committed to this issue and I guess it’s that thing: if you have a voice, use it.”

This was Wenda’s call to an audience gathered at his talk at the Pacific Media Centre-hosted Auckland University of Technology on Tuesday evening.

“Today you are the messengers for West Papua.”

Wenda highlighted a “united” Pacific was key in raising awareness of the “Melanesian genocide” occurring in West Papua.

Benny Wendy with wantok students…representing a “united” Pacific for West Papua. Image: Del Abcede/PMC

‘United’ Pacific key

He called on his “brothers and sisters”, but was deeply thankful of the support given already by several Pacific nations for West Papua’s cause.

These nations raised grave concerns regarding human rights violations in West Papua at the 34th session of the United Nations (UN) Human Rights Council in March.

Recent declarations by both the Solomon Islands and Vanuatu were also acknowledged by Wenda.

“We cried for 50 years, but then these countries sacrificed to take on this issue.”

Wenda told the Solomon Islanders and the people of Vanuatu gathered they should “be proud” and that their action was something to “take away in your head and heart”.

Wenda also told the remainder of his audience it was “ordinary people” and “mostly young generations” who were needed to continue the fight, with social media being their greatest tool.

Delahunty added people power and the growing solidarity movement across the globe were also central.

“The only way they’ll speak and respond to this issue at all is if we have growing public pressure and that’s the job of all of us, both inside parliament and outside parliament to raise the issue and to make it something people will feel accountable for, otherwise we just ignore the plight of our neighbours and the killing, torture, environmental desecration and human rights abuses continue.”

Wenda and Delahunty both closed their interviews with a clear message for Indonesia: “Start talking, start listening, and stop thinking that you can ever brow beat people into the dust because you want their resources because in the end, the human spirit doesn’t work like that and these people will never give up. It’s up to us to support them.”

Kendall Hutt is contributing editor of Pacific Media Watch.

Free West Papua advocate Benny Wenda presents Pacific Media Centre Professor David Robie with a traditional “bilum” for his journalism about West Papuan freedom. Image: Kendall Hutt/PMC

May 13, 2017 1

West Papuan leader sees solidarity grow in NZ

International support for West Papuan self-determination cause is growing, according to a Papuan independence leader.

Benny Wenda is in New Zealand this week, raising awareness about the Indonesian-administered region of Papua, or West Papua, which he fled in 2003.

Last night in Wellington he addressed a group of MPs, after which eleven members signed a declaration by the International Parliamentarians for West Papua.

This international organisation of MPs is calling for an internationally supervised self-determination vote in Papua.

Mr Wenda said momentum was being driven by the Pacific Coalition on West Papua, chaired by the Solomon Islands prime minister Manasseh Sogavare.

New Zealand MPs sign the International Parliamentarians for West Papua declaration as Benny Wenda the head of the West Papua Freedom Movement looks on. Wellington 10-05-2017. Photo: RNZI/ Koroi Hawkins

“So the Manasseh Sogavare leadership is bringing a big impact on the West Papua issue. And the seven countries (of the coalition) I joined. It is bringing the West Papua case in United Nations level,” he said.

“So this is a big thing to change now. So we also got support from African, Carribean and the Pacific. So this is a growing number and solidarity around the world.”

Mr Wenda said West Papuans as a people had been through many grave challenges in the last five decades of Indonesian rule, but that they remained ever hopeful.

A growing solidarity network in the Pacific was giving them hope.

“The parliamentarians today…. Catherine Delahunty (New Zealand Green Party MP) lead a lot of MPs, bringing them in to sign their support.

“This is the best medicine, I think, for the people of West Papua. That’s why their spirit is alive even (though) they’re suffering under the Indonesian illegal occupation.”

According to Mr Wenda, West Papuans were united under the United Liberation Movement for West Papua.

Indonesian government officials have characterised the Liberation Movement as a group of Papuans living abroad which lacks legitimacy to represent Papuans.

Mr Wenda dismissed this, pointing out that the leadership of the Liberation Movement is based both in and, out of necessity, outside Papua.

West Papuan grassroots support for the organisation within Papua was massive, he said.

May 13, 2017 0

9 Anggota Parlemen NZ Teken Deklarasi Referendum Papua

Anggota parlemen Selandia Baru, Catherine Delahunty. keempat dari kanan, bersama sejumlah anggota parlemen Selandia Baru lainnya, seusai penandatanganan deklarasi mendukung penentuan nasib sendiri Papua. Tampak juga hadir Benny Wenda, juru bicara ULMWP (Foto: akun Facebook Catherine Delahunty)

WELLINGTON, SATUHARAPAN.COM – Sedikitnya sembilan anggota parlemen Selandia Baru (New Zealand) menandatangani deklarasi untuk menyerukan dan memberi dukungan bagi penentuan nasib sendiri rakyat Papua.

Penandatanganan itu dilaksanakan di Wellington, Rabu (10/05), disponsori oleh anggota parlemen dari Partai Hijau Selandia Baru, Catherine Delahunty. Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Benny Wenda, juru bicara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), organisasi yang menjadi wadah berbagai elemen rakyat yang pro-referendum Papua.

“Tadi malam diam-diam sejarah terjadi di Parlemen Selandia Baru, seiring dengan sembilan anggota parlemen menandatangai Deklarasi Westminster bagi referendum Papua yang diawasi oleh PBB,”

tulis Delahunty lewat akun Facebooknya, Rabu (10/05).

Ia juga menerangkan bahwa dirinya senang Benny Wenda dapat hadir dan turut meluncurkan acara itu.

“Saya sangat bangga dengan anggota parlemen kita dari Partai Hijau, Partai Buruh, dan satu dari (partai) Nasional yang menandatanganinya tadi malam, dan juga Marama Fox dari Partai MÄori dan Aupito S’ua William Sio, yang tidak dapat hadir tetapi telah menandatanganinya hari ini,”

lanjut Delahunty.

Delahunty tidak menyebut secara rinci siapa saja para anggota parlemen Selandia Baru yang menandatangani deklarasi. Namun di laman FB-nya ia menampilkan sejumlah foto acara penandatanganan itu. Belakangan berdasarkan siaran pers Green Party, diketahui nama-nama anggota parlemen yang menandatangani adalah Catherine Delahunty, Barry Coates, Mojo Mathers, Jan Logie dan Steffan Browning dari Green Party; Louisa Wall, Carmel Sepuloni dan Adrian Rurawhe dari Partai Buruh; dan Chester Burrows dari Partai Nasional. Deklarasi juga ditanda tangani Co-leader dari MÄori Party, Marama Fox, dan anggota parlemen dari Partai Buruh lainnya yang menanda tanganinya keesokan harinya, Aupito S’ua William Sio.

Deklarasi Westminster pertama kali diluncurkan di London tahun lalu. Ketika itu sejumlah anggota parlemen dari negara-negara Pasifik dan Inggris turut menandatangani deklarasi yang menyerukan dilakukannya referendum rakyat Papua.

Benny Wenda yang sedang beranda di Selandia Baru beberapa hari terakhir, mengatakan dukungan terhadap penentuan nasib sendiri Papua terus tumbuh dari berbagai kalangan. (Berbeda dengan data Delahunty, dia menyebut ada 11 anggota parlemen NZ yang menandatangani deklarasi).

Menurut dia, salah satu pemicu pertumbuhan itu adalah upaya Pacific Coalition for West Papua yang terdiri dari tujuh negara Pasifik, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Solomon Islands, Manasseh Sogavare.

Menurut Benny Wenda, inisiatif Sogavare telah membawa isu Papua hingga ke level PBB.

Koalisi negara-negara Pasifik itu terdiri dari Vanuatu, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Nauru, Palau dan Marshall Islands.

Tahun lalu, tujuh negara ini menyampaikan pernyataan di Sidang Majelis Umum PBB yang mendesak pemerintah RI membuka pintu bagi pelapor khusus PBB ke Papua terkait pelanggaran HAM yang terjadi di pulau paling timur RI itu.

Awal bulan ini, tujuh negara tersebut juga mengeluarkan pernyataan bersama di Brussels, dalam pertemuan tingkat menteri kelompok negara yang tergabung dalam African, Carribean and Pacific (ACP). Dalam pernyataan bersama itu mereka menyatakan keprihatinan atas pelanggaran HAM di Papua serta mendukung penentuan nasib sendiri.

“Jadi terjadi perubahan besar saat ini. Kami juga telah mendapat dukungan dari African Carribean and the Pacific (ACP). Telah terjadi pertumbuhan jumlah dan solidaritas di seluruh dunia,” kata Benny Wenda, dikutip dari radionz.co.nz.

Benny Wenda mengatakan dukungan anggota parlemen Selandia Baru “adalah obat terbaik bagi rakyat PApua. Itu yang membuat semangat mereka tetap hidup….”

Ia juga menegaskan bahwa rakyat Papua bersatu dibawah ULMWP.

Di kalangan elit Papua belakangan ini juga terjadi perkembangan baru. Bila selama ini pengakuan terhadap ULMWP tidak begitu jelas dinyatakan secara resmi, kini mulai terungkap secara terbuka.

Gubernur Papua, Lukas Enembe, Rabu pekan lalu seusai bertemu dengan Dubes HAM Belanda, dikutip oleh berbagai media berkata bahwa untuk menyelesaikan masalah Papua harusnya dilakukan seperti penyelesaian konflik Aceh.

Dia menjelaskan kasus di Papua mirip dengan Aceh karena ada kelompok United Liberation Movement for West Papua New (ULMWP) maupun Komite Nasional Papua Barat (KNPB) maupun TPN/OPM yang memperjuangkan kemerdekaan Papua.

“Konflik yang terjadi di Papua sama seperti Aceh, karena ada kelompok United Liberation Movement for West Papua New (ULMWP) maupun Komite Nasional Papua Barat (KNPB) maupun TPN/OPM yang memperjuangkan kemerdekaan Papua sehingga sering terjadi konflik dengan TNI/Polri,” ujar Enembe.

“Jika ingin menyelesaikan persoalan di Papua, maka perlu dilakukan seperti di Aceh. Di mana, hadirkan semua kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah Indonesia seperti ULMWP maupun KNPB,” kata Lukas Enembe.

Komentar Enembe ini merupakan sebuah tahap baru, karena tahun lalu ketika media meminta komentar Enembe tentang ULMWP, dia berkilah bahwa dirinya tidak memikirkannya. Enembe yang saat itu berada di Istana Presiden di Jakarta, mengatakan tugasnya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua sehingga tidak mau membuang waktu memikirkan soal-soal seperti ULMWP.

Dukungan terhadap dialog Jakarta dengan ULMWP juga dikatakan oleh kalangan parlemen Papua. Anggota Komisi I DPR Papua, komisi yang membidangi pemerintahan, politik, hukum, HAM dan hubungan luar negeri, Kusmanto, mengatakan pemerintah perlu berdialog dengan ULMWP, wadah yang selama ini gencar menyuarakan berbagai masalah Papua di kancah internasional.

Ketika membacakan laporan komisinya dalam sidang paripurna ke IV DPR Papua terhadap LKPJ Gubernur Papua tahun 2016, Selasa (09/05), Kusmanto mengatakan pemerintah harus duduk berunding dengan ULWMP.

“Persoalan HAM di Papua, bukan rahasia lagi. Sudah menjadi pembahasan di dunia internasional bahkan sampai ke PBB. Pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Papua, harus duduk bersama mencari solusi,” kata Kusmanto, sebagaimana dikutip dari Tabloid Jubi.

Komisi I, menurut dia, mendukung komitmen atau pernyataan gubernur, meminta pemerintah berdialog dengan ULMWP.

Editor : Eben E. Siadari

May 13, 2017 0

Papuan independence leader pushes cause abroad

The West Papuan independence leader Benny Wenda says international support for his people’s cause is steadily growing.

Mr Wenda is in New Zealand this week, raising awareness about the Indonesian-administered region of Papua, or West Papua, which he fled in 2003.

Last night in Wellington he addressed a group of MPs, after which eleven members signed a declaration by the International Parliamentarians for West Papua.

This international organisation of MPs is calling for an internationally supervised self-determination vote in West Papua.

Mr Wenda spoke to Johnny Blades and began by talking about a core issue of mistrust between Papuans and the Indonesian state.

Source: http://www.radionz.co.nz

Transcript

BENNY WENDA: Distrust between Papuan and Indonesian… Jakarta always suspicious of every West papuan, whoever works in the government or ordinary people. So they’re suspicious and they’re always worried because Indonesia knows that their presence in West Papua is illegal. So they always worry. People who are working in Indonesia, in Jayapura or West Papua, they are always suspicious on them. So there is zero trust between Jakarta and Papuans, very much.

JOHNNY BLADES: This government under President Jokowi seems to have made more of an effort to listen to Papuans or to try and improve conditions on the ground, compared to previous Indonesian governments, would you agree with that?

BW: Yeah, the current president always constantly visits West Papua, almost two or three times a year. But the reality is, the governments are controlled by military. So the current president does not have power to change the situation in West Papua.

JB: There’s a lot happening in West Papua at the moment, isn’t there? The (outgoing) governor of Jakarta has been sentenced for blasphemy, and there are these radical elements who are sort of whipping up dissatisfaction with the Jokowi government. Tito Karnavian has warned that if that movement isn’t stopped, then there’ll be unrest in places like Papua. Would you agree with that?

BW: There’s a few elements that are trying to gain power, and there’s a politics angle in that, in what’s happening in Jakarta, because the military want to control. The current government is a civillian government, and so I think they want to go back where it was. So that’s why there’s a few elements like Wiranto and Prabowo trying to gain power and using these fundamentalists to manipulate them. That’s what’s happening in Indonesia. It’s something will change and unrest will happen.

JB: Do you ever hear from Indonesian government people trying to send you messages or anything?

BW: Until today they never say anything.

JB: But they are well aware of the work you’re doing. You are travelling around the world and lobbying, and things are starting to move a bit.

BW: Yeah, they’re working very hard trying to stop me, where ever I go. But this fight is not about who gains power, but this is about a humanitarian issue and this is human rights issue. That’s why I strongly believe that our right to self-determination still exists. This is something that I believe in. So Indonesia cannot stop me. My people and myself decide to free, so they cannot stop us. That’s why I’m confident.

JB: The Pacific Coalition on West Papua, which includes seven countries and of course a big civil society and church network, and the West Papuan Liberation Movement, has really internationalised the issue lately, including at the African, Caribbean and Pacific group summit this month.

BW: Yeah this is a big shift in the Pacific because Solomon Islands and Vanuatu are backing this issue, and we have formed the Pacific Coalition on West Papua, chaired by Solomon Islands prime minister Manasseh Sogavare. So the Manasseh Sogavare leadership is bringing a big impact on the West Papua issue. And the seven countries (of the coalition) I joined. It brings the West Papua case in United Nations level. So this is a big thing to change now. So we also got support from African, Caribbean and the Pacific. So this is a growing number and solidarity around the world.

JB: There’s a goal, isn’t there, to push Indonesia to have a legitimate self-determination process for the Papuans. Is that the ultimate goal?

BW: Yes that is the the ultimate goal. In fact today we signed the declaration. It’s part of the support for an internationally-supervised vote. And that Pacific Coalition and all that are part of the world, we are pushing that direction.

JB: Just now we’ve seen some New Zealand MPs sign up to it. MPs from other regions in the world have signed up to it. But can it make a difference when it comes to Jakarta?

BW: I think that at the moment, more people finding out, and parliamentarians around the world are solidarity with the people of West Papua. And here today we are signing the declaration, it’s cross-party. It’s not one particular party but Labour, Greens, National, they’re all signing the declaration. So this is, they show that around the world this fight is about a humanitarian issue. People believe in justice and freedom. That’s why these MPs are signing the declaration for West Papua internationally-supervised vote.

JB: There’s so many tribes in West Papua, could it function well as a nation on its own.

BW: Yeah I think we’ve been through many experiences in the last 50 years. We’ve learnt a lot, and we are travelling a lot. So Indonesia might say it’s a failed state. But we’ve are ready to take back our country because this is a last fight against colonialism, and we know that our neighbouring country in the Pacific they already got independence. And we also learn from them. We’re working together to rebuild a new country democratically.

May 11, 2017 0