Benny Wenda Serukan Boikot Pemilu Di Papua

London, KNPBnews – Seruan berikut dikeluarkan oleh pemimpin Papua Merdeka, Benny Wenda di London agar rakyat West Papua memboikot pemilu kolonial Indonesia di Papua. Sumber resmi situs http://www.freewestpapua.org.

KAMI TIDAK AKAN MEMILIH !

Pada tahun 2014 Republik Indonesia akan mencoba untuk mengadakan pemilihan di Papua Barat. Kami masyarakat Papua menolak untuk memilih di pemilu ini. Mengapa ?

Hari ini secara ilegal Papua Barat diduduki oleh Indonesia. Kami memiliki hak untuk kemerdekaan. Kami akan memberikan suara dalam referendum yang benar pada penentuan nasib sendiri. Tapi kami tidak akan memilih dalam pemilu disaat pendudukan brutal di Indonesia diatas tanah kami terus berlangsung.

Pada tahun 1963 Indonesia menginvasi negara kita dan rakyat kita diteror. Selama lebih dari 50 tahun Indonesia telah menyiksa dan membunuh kami. Militer Indonesia telah menewaskan lebih dari 500.000 Papua pria, wanita dan anak-anak. Selama lebih dari 50 tahun Kami telah mati untuk kebebas kita.

Pada tahun 1969, Indonesia mengancam 1024 dari tetua suku kami dengan penyiksaan dan kematian jika mereka tidak mengatakan mereka ingin Papua Barat menjadi bagian dari Indonesia. Kekuasaan Indonesia atas Papua Barat semata-mata didasarkan pada iven ini – persetujuan takut kurang dari 1% dari populasi orang dewasa. Indonesia tidak memiliki hak untuk berada di Papua Barat. Indonesia tidak memiliki hak untuk mengadakan pemilihan apapun di tanah kami.

Saya menyeruhkan untuk masyarakat saya di seluruh pelosok, dari pantai ke gunung, dari pulau ke pulau. Mari kita tetap kuat dan bersatu. Jangan memilih!

Saya meminta semua Organisasi politik Papua untuk berbicara dengan orang-orang kami dan memberitahu mereka kebenaran. Jangan biarkan mereka ditipu Indonesia.

Saudari terkasih dan saudara-saudara, orang tua saya tercinta, dunia sedang berdiri untuk air mata dan penderitaan kita. Anggota-anggota Parlemen di seluruh dunia sedang melobi Pemerintah mereka untuk menghormati hak kami untuk menentukan nasib sendiri.

Saya dan orang-orang Papua Barat terus menyeruhkan bagi masyarakat internasional untuk kebebasan dan keadilan. Kami adalah orang-orang yang damai. Kami memiliki martabat dan hak untuk hidup. Berapa banyak dari kita harus dibunuh sebelum anda akan bertindak?

Silahkan mendengar seruan kami :

i) Papua Barat secara ilegal diduduki oleh Indonesia: Indonesia Segera kami meminta untuk meninggalkan tanah kami;

ii) Kami meminta PBB untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian untuk menggantikan militer Indonesia di Papua Barat;

iii) Kami meminta masyarakat internasional, dan terutama Amerika Serikat dan Belanda yang keduanya memainkan bagian penting dalam Membiarkan pendudukan Indonesia, bertindak untuk mengembalikan kebebasan kami dan menghormati hak-hak kami sebagai manusia, termasuk hak-hak kami untuk sumber daya alam. Kami adalah orang-orang yang harus anda berurusan dengan kami, bukan pemerintah dan militer Indonesia.

iv ) Kami meminta PBB untuk mengadakan referendum sejati antara masyarakat Papua dan biarkan kami memutuskan untuk sekali dan selamanya apakah kami menginginkan kebebasan atau pemerintahan Indonesia.

Kami, orang-orang Papua, memiliki hak untuk kebebasan. Kami adalah koloni Belanda. Kami memiliki hak untuk merdeka dari Belanda. Tapi itu tidak terjadi. Satu juta masyarakat adat di Netherland New Guinea apakah ditukar seperti manik-manik oleh Amerika Serikat sebagai imbalan atas dukungan dan akses ke kekayaan besar kami tentang sumber daya alam Indonesia. PBB memberi Indonesia dan mengkhianati kami dan Tanggung Jawab atas kemerdekaan kami. Kami masih menunggu untuk menggunakan hak kami untuk menentukan nasib sendiri.

Jika Anda ingin orang-orang Papua untuk memilih – berikan kami referendum pada kebebasan kami.

Kemudian kita akan memilih !

Benny Wenda

Pemimpin Kemerdekaan Papua Barat Kemerdekaan dari pengasingan Inggris

March 16, 2014 0

“Hanya Kepentingan Politik Benny Wenda”

NKRI-Benny Wenda — Kalau itu Kepentingan Benny Wenda, maka kepentingannya apa selain kepentingan Papua Merdeka?

JAYAPURA— Pembukaan Kantor Perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford, Inggris yang diusung Benny Wenda untuk lebih menggairahkan gerakan separatis dan mengkampanyekan perjuangan Papua merdeka ke seluruh dunia internasional, mendapat tanggapan dari Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen Drs. Christian Zebua, MM. Menurutnya, pembukaan kantor OPM ini tidak mempengaruhi aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam segala aspek pembangunan di Papua.

Hal ini ditegaskan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen Drs. Christian Zebua, MM didampingi Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel (Inf) Jansen Simanjuntak usai Syukuran HUT Emas Kodam XVII/Cenderawasih ke-50 di Lapangan Apel Makodam XVII/Cenderawasih, Jayapura, Jumat (17/5).

“Masyarakat Papua sudah bisa membedakan mana baik mana yang buruk. Mana yang benar dan mana yang salah. Tak ada masalah. Bahkan sudah menentukan sikap untuk konsentrasi pada kesejateraan,” ujar Pangdam.

Pangdam menandaskan, pembukaan Kantor OPM di Oxford hanya dihuni tak lebih dari sepuluh orang dan hanya untuk kepentingan politik pihak-pihak tertentu, seperti di Kamboja, Bosnia dan lain-lain terjadi civil war (perang saudara) semata-mata untuk mengakomodir kepentingan politik Benny Wenda.

“Jadi elite membawah rakyat berperang dan saling bunuh. Tapi dia dapat duit. Dia keluar negeri. Anaknya semua sekolah di luar negeri. Setelah itu dia jadi pemimpin. Jadi sebenarnya kepentingan dia menjadi pemimpin. Tapi rakyatnya dia korbankan. Papua pada saat dia berkuasa dia diam. Semua baik. Setelah dia tak ada kuasa dia memprovokasi untuk mendapatkan sesuatu,” ungkanya.

Menurut Christian Zebua, pihainya menghimbau masyarakat Papua agar tak terpengaruh dengan pembukaan Kantor OPM di Oxford. Politik disilakan jalan, tapi jangan berhenti untuk maju dan berkembang.

Dikatakan Jenderal, sebagian besar masyarakat kini menginginkan Papua aman dan damai karena seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat berjalan secara normal sehingga masyarakat makin aman, damai, sejahtera dan makmur.

“Jangan berpikir mundur, jangan ikut pemikiran-pemikiran yang mengajak kita semua untuk melakukan tindakan-tindakan yang kontra produktif, apalagi bertentangan dengan undang-undang,” katanya.

Karenanya, Pangdam mengajak seluruh masyarakat Papua untuk mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang mendukung UU dan mana yang bertentangan.

“Sekarang kita bergandengan tangan semua komponen bangsa yang ada di wilayah ini, mari kita songsong masa depan Papua yang lebih baik,” tuturnya.(mdc/don/l03)

Sabtu, 18 Mei 2013 07:08, Binpa

May 19, 2013 0

TPN– PB : 1 Mei Akan Diperingati dengan Aksi Damai

JAYAPURA – Momen 1 Mei yang akan diperingati sebagai hari kembalinya Irian Barat ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), akan diperingati dengan berbagai aksi damai serentak di seluruh Tanah Papua. Hal ini ditegaskan Juru Bicara (Jubir) Tentara Pembebasan Nasional – Papua Barat (TPN – PB), Jonah Wenda ketika menggelar jumpa pers, di Matos Hotel Abepura, kemarin siang Selasa (23/4).

Menurut Jubir TPN – PB, Jonah Wenda, aksi damai yang akan dilakukan itu adalah untuk mendesak Pemerintah Republik Indonesia agar segera meyelesaikan berbagai persoalan atau konflik yang selama ini terjadi harus lewat berunding (dialog) dengan juru runding Bangsa Papua Barat yang dimediasi oleh negara pihak ketiga, karena jika tidak diselesaikan melalui berunding (dialog) maka persoalan- persoalan dan konflik – konflik akan terus terjadi di Tanah Papua. “Pada saat tertentu rakyat itu bangkit dan melakukan perlawanan.

Oleh sebab itu, kami dari TPN – PB minta kepada Jakarta dalam hal ini Pemerintah RI agar rakyat Papua Barat bisa duduk dan bicara. Dimana juga pada tanggal 1 Mei mendatang pasti ada banyak kegiatan – kegiatan yang akan dilakukan seperti mungkin dilakukan dnegan aksi – aksi damai,” katanya.

Lanjutnya, jika Pemerintah RI terus menutup diri dan memaksakan situasi dengan pembangunan seperti Otonomi Khusus (Otsus) maupun Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), maka dengan keyakinan dari dirinya bahwa sampai kapanpun Papua tidak akan pernah aman atau selesai dari segala persoalan – persoalan yang terjadi selama ini.

Ditambahkan, jika Pemerintah RI ingin mengadakan dialog dengan TPN – OPM, maka harus melalui beberapa orang yang telah ditunjuk yakni 5 Juru Runding dari Bangsa Papua barat, yaitu 1. DR. Jhon Ottow Ondawame, 2. DR. Rex Rumakie, 3. Octo Motte, 4. Leonni Tagahama dan 5. Benny Wenda.

“Jadi, kami melihat tiba – tiba kalau ada yang bilang dirinya dari TPN – OPM itu sangat lucu. Yaitu, TPN – OPM ini dalam tanda kutip, karena TPN – OPM bisa dibangun oleh siapa saja. ‘Makanya kalau Ko (kamu) bilang mereka itu TPN – OPM harus tahu yang mana betul – betul bicara untuk perdamaian, jangan hanya orang yang bicara untuk kepentingan sesaat atau karena jabatan saja,”katanya.(mir/don/l03)

Selasa, 23 April 2013 21:24, Binpa

April 23, 2013 0