Otonomi Khusus, Pemekaran dan Penolakan rakyat Papua dalam Kaitannya dengan Boikot Pemilu NKRI 2009: Sebuah Catatan Lepas per Agustus 2008

Oleh Sem Karoba

Dalam tiga buku saya, berujudul PAPUA MENGGUGAT: (1) Praktek, (2) Teori , dan (3) Politik serta Politisasi Otonomi Khusus NKRI di Papua Barat (2004a, 2004b dan 2005) terbitan Galang Press Yogyakarta telah berulang kali disebutkan dengan jelas dan tegas, menantang kleim NKRI dan Gubernur Jaap Solossa (waktu itu), bahwa Otonomi Khusus BUKANLAH SOLUSI, seperti kleim kaum Papindo (Papua Pendukung NKRI: Papua – Indonesia), tetapi adalah sebuah penumpukan masalah baru di atas masalah lama yang sudah akut dan kumat dalam hubungan NKRI – Papua Barat.

Keakutan dan kekumatan penyakit dalam Pangkuan Ibutiri Pertiwi itu disampaikan dengan gamblang dalam ketiga buku ini bahwa entah berapapun dananya, entah berapa lamapun pemberlakuannya, entah kapanpun diterapkan, entah siapapun yang menerapkannya (Solossa ataupun Suebu, atau malaikat siapapun), Otsus bukan diberikan dengan ketulusan hati karena orang Papua sesama warga negara Indonesia yang patut dan berhak mendapatkan perhatian ‘khusus’, tetapi justru karena orang Papua dianggap ‘lain’ dari sisi etnis, budaya, wilayah, dan terutama pandangan politik serta statusnya dalam kedudukan segenap penduduk NKRI. Diskriminasi yang ada di sini bukanlah diskriminasi positiv, tetapi diskriminasi negative, diskriminasi yang dianggap tabu dalam pandangan politik global dan demokrasi modern yang menopang pluralisme dan multikulturalisme. Otonomi yang khusus itu ada bukan “karena bangsa Papua itu berbeda suku-bangsa dan etnik daripada kebanyakan penduduk NKRI,” tetapi ia diberikan “karena bangsa Papua itu tidak sama dalam suku-bangsa dan etniknya daripada kebanyakan penduduk NKRI.” Dengan kata lain, “Anak kandung berbeda statusnya dengan anak tiri”, biar sebesar apapun, seberapa piringpun anak tiri diberi makan, sang ibu tiri tetap memandangnya dan meperlakukannya sebagai anak-tiri. Sah-sah saja si anak-tiri memberontak, meminta perhatian ekstra, meminta bagian yang layak, menolak pemberian sang ibutiri dan seterusnya, tetapi sepanjang sang ibutiri memandang dan memposisikan anaktirinya itu sebagai anak tiri, tetapi saja ia menjadi nomor dua atau ke sekian dalam perhatian dan perlakuannya.

Apalagi kalau anak kandungnya sendiri dilanda berbagai persoalan, musibah, penyakit sosial, budaya dan fisik seperti yang kita lihat terjadi di Pulau Jawa-Sumatra. Lumpur yang berbau muncul di mana-mana di kedua pulau, tak pernah ada ujung pangkal penyelesaiannya. Pembunuhan misterius dan berantai terjadi di mana-mana, tanpa ada ujung-pangkalnya. Organisasi dan kelompok milisi serta semi-militer bertebaran dan beraksi di sana-sini, saling mengancam dan menyerang. Korupsi kekayaan negara secara besar-besaran terjadi mulai dari tingkat tertinggi sampai ke tingkat terbawah. Harga kebutuhan bahan pokok terus-menerus melambung, dan pelambungan itu terjadi dalam hitungan minggu, bukan bulan apalagi tahun. Rakyat yang melarat sulit mendapatkan makanan dan tempat tinggal selayaknya sebagai manusia. Banyak orang Jawa-Sumatra minum air dari kotorannya sendiri, dari tempat mereka membuang kotorannya sendiri, dan banyak pula yang harus menempuh berkilo-kilo jauhnya untuk hanya menimba air se-ember. Untuk makan sesuap nasipun harus dengan cara halal (meminta-minta) dan kebanyakan dengan cara haram (memperdagangkan dirinya serta membunuh orang kaya dan mencuri serta merampok).

Ini hanya sedikit masalah ekonomi dan fenomena penegakkan hukum alam yang berimbas kepada kehidupan sosial dan budaya. Belum kita singgung tumpukan masalah politik, hukum dan hak asasi manusia secara utuh. Kalau kita berhitung semuanya, jelas isu “kemiskinan dan kebodohan” yang dijadikan sebagai dasar persoalan peluncuran paket Otsus menjadi tidak bermakna sama sekali. dalam kasak mata, Kebodohan dan kemiskinan tidak nampak di Papua Barat. Pantas karena rumus mengukur kaya-miskin mereka gunakan dari stangar Bank Dunia, yaitu hitungan sebuah bank, yang berarti berdasarkan peredaran uang masuk-keluar dari saku-saku manusia. Jelas saja orang Papua tidak secara seratus persen tergantung atas uang, seperti orang di Pulau Jawa, Sulawesi, Bali, dan Sumatera. Apakah ukuran kaya-miskin benar harus diukur dari jumlah uang yang keluar-masuk saku-saku manusia? Bukan begitu! Itu patokan modernisme, yang kini sudah mulai tidak laku lagi, walaupun orang Papua yang baru keluar dari zaman batu itu menganggap modernisme sebagai Injil bagi hidupnya dan masa depannya. Pantas saja karena ia tidak tahu kepahitan modernsime. Modernisme lebih diwarnai dengan kepahitan hidup daripada kebahagiaan. Itu yang tidak dikenal orang Papua. Pantas saja begitu, karena mereka belum tahu apa artinya modernisasi dan pembangunan.

Teori-teori modernisme mulai mentah kembali, dan manusia sudah mulai putar otak untuk memformat ulang atau mensampahkan segala teori lama, terutama teori pembangunan (modernisme), terutama karena penegakkan hukum alam (bencana, musibah) yang melanda segenap kehidupan di Planet Bumi. Manusia mulai bangkit seolah-olah mereka pintar dan sudah benar, berbicara tentang Pemanasan Bumi, Perubahan Iklim Global dengan berbaga terorika dan pertemuan politik. Gubernur Papua-pun tidak ketinggalan, walaupun di satu sisi ia memberi izin penebangan pohon, ia juga tampil di pentas global seolah-olah sebagai penyelamat bumi Cenderawawasih, Hutan Papua. Persoalan bukan kepada gelagat atau taktik atau pendekatan yang diluncurkan, tetapi paradigma berpikir, bahwa modernisme dan pembangunan dapat mengendalikan kehancuran di muka Bumi.

Pembangunan lewat Otsus, Pemekaran
Pertanyaan sekarang adalah “Apakah Otonomisasi NKRI di Papua Barat telah berhasil?” “Berhasil lakukan apa?” dan “Berhasil untuk Siapa?”

Tentu saja NKRI akan menjawab, ya, sudah berhasil, karena (1) Sudah ada trilyunan rupiah dikuncurkan ke saku pejabat dan departemen di Tanah Papua; (2) Sudah ada banyak Kabuptan dan Dua Provinsi di Tanah Papua degan sudah banyak Batalion, Polres, Polsek, Korem, Yonif dan Pegawai Negeri dari Jawa-Sumatera sudah banyak didrop kesana untuk membangun Papua Barat; (3) Sudah banyak pesawat Pemda yang dibeli oleh Pemda sendiri untuk dipakai demi melancarakan akses TNI/Polri ke pelosok Tanah Papua; (4) Sudah banyak jalan raya yang dibangun menghubungkan berbagai wilayah untuk mendrop pasukan TNI/Polri dalam mengejar dan membunuh rakyat Papua; (5) Sudah bayak pejabat Papua mengenal Tanah Jawa dan merumahkan banyak isteri di Jawa yang selama ini perlu duit dari Tanah Papua, dan seterusnya.

Dari berbagai demo Penolakan Otsus di Tanah Papua sejauh ini dapat dipetik sejumlah point yang mereka jadikan sebagai alasan. Pernyataan yang lebih sering mengemuka adalah “Kondisi hidup orang Papua sebelum Otsus lebih baik daripada setelah Otsus”, atau “Otsus tidak membawa dampak apa-apa bagi masyarakat asli Papua.” Artinya “Otus telah gagal!” Memang setelah mereka menolak Otsus itu sering disertai dengan berbagai tuntutan, terutama tuntutan untuk mengembalikan hak kedaulatan bangsa Papua. Rupanya tuntutan untuk dialogue dengan pemerintah NKRI semakin menghilang dengan kehilangan wajah dan peran PDP. Apakah bangsa Papua sudah kehilangan harapan bahwa Indonesia akan bakalan bersedia untuk berdialogue? Mengapa NKRI bisa berdialogue dengan bangsa NAD, tetapi dengan bangsa Papua tidak bisa? Bukanlah itu merupakan wujud nyata dari diskriminiasi positiv tadi? Bangsa Papua itu apa sih, sehingga mampu memaksa orang Melayu berdialog hanya gara-gara hak kamu wong ireng yang setengah hewan setengah manusia itu? Berpuluh tahun menuntut dialogue, berpuluh tahun pula tak ada tanggapan. Bukanlah itu sebuah wujud nyata diskriminiasi politik NKRI?

Mengapa ada perbedaan penilaian atas kiprah Otsus di Tanah Papua? Mengapa ada yang bilang gagal, ada yang bilang sudah berhasil?

Seperti saya sudah banyak dan berulangkali sebutkan dalam buku-buku saya, persoalannya bukan terletak kepada jumlah uang yang dikeluarkan atau berapa lama ia diterapkan. Bukan juga kepada pihak yang mengatakan Otsus gagal atau Otsus berhasil. Persoalan pokoknya terletak kepada “Titik berangkat dan paradigma berpikir dalam memandang dan menilai Otsus.”

Seperti berulangkali disampaikan dalam berbagai kesempatan, orang Papua merasa dan mengetahui pasti bahwa Otsus digulirkan bukan karena mereka kurang makan dan kurang minum, sama seperti orang Jawa-Bali-Sumatera-Sulawesi, tetapi justru karena bangsa Papua menuntut kemerdekaannya. Wacananya jelas, minta merdeka, maka diredam dengan Otsus. Tetapi di tengah jalan, ada kelompok kelas menengah Papua, mulai dari Gubernur sampai Menteri orang Papua diserta para staff ahli di Departemen Dalam Negeri NKRI dan DPRP serta DPRRI memberikan nasehat kepada Jakarta bahwa tuntutan itu karena kecemburuan sosial. Maka paradigma pemberian Otsus justru dibelokkan dari esensi yang sebenarnya, Merdeka digantikan oleh Otsus menjadi Penderitaan, kemiskinan, kebodohan, diupayakan untuk digantikan oleh kebahagiaan dan kesetaraan lewat Otsus.

Yang berulang kali juga saya tanyakan dalam buku-buku ini adalah, “Orang Papua mau dijadikan setara dengan “apa” atau “siapa”? Apakah setara dengan penderitaan yang melanda di Pulau-Pulau NKRI? Hendak disamakan dalam tingkat kejahatan, kemiskinan, kemelaratan dan penderitaan seperti yang dialami kebanyakan penduduk NKRI? Siapa yang sebenarnya menderita saat ini: Orang Papua atau orang Indonesia? Maka, kalau mau disamaratakan, maka apakah penderitaan yang ada di Pulau Jawa-Bali-Sulawesi-Sumatera mau dibagi-rata dengan orang Papua di Pulau New Guiena bagian Barat itu? Kalau kebahagiaan, di mana sarang kebahagiaan itu di Pulau Jawa-Bali-Sulawesi-Sumatera? Sama sekali tidak nampak???

Yang sudah terjadi di Tanah Papua hingga tahun ini (per Agustus 2008) adalah sama psersis, tanap ada yang meleset dari apa yang telah digambarkan hampir 5 tahun silam dari ketiga buku ini: militerisasi, devide et impera alias pecah bela antara keluarga, marga dan suku, pendropan pasukan, penambahan Yonif, Korem, Polres, Poslsek, dan penambahan jumlah pasukan TNI dan Polri, yang berakibat intensifikasi dan ekstensifikasi operasi militer/polri, yang berdampak peningkatan jumlah orang mati misterius di jalan-jalan, entah dengan alasan karena miras ataupun karena mati tanpa identitas, penyebaran penyakit di mana-mana dan kematian yang merebak tanpa tahu sebab-musababnya, pelacuran yang marak (seperti sekarang sudah marak di Kota Numbay dan kota-kota lainnya di Tanah Papua), yang semuanya BELUM PERNAH ADA sebelum Otsus diluncurkan. Di kelas atas, banyak pejabat sudah memiliki banyak isteri dan rumah dan kendaraan ditempatkan di mana-mana. Bisnis Otus sudah merebak.

Kalau MAsyarat Papua Menilai Otsus Gagal, Jalan Terbaik Bukan Menuntut Kembalikan Kedaulatan, tetapi Memboikot Pemilu 2009
NKRI dan Ibutiri Pertiwi menganggap sudahlah berkelebihan memparhatikan sang anak-tiri itu, bahkan menyesal sudah memperlakukan seolah-olah Papua itu anak kandungnya. Sementara Papua sendiri tidak merasa puas dengan perlakuan ibutiri Pertiwi. Ia tetap saja menuntut.

Kalau begitu apa yang harus dilakukan?

Pertama, orang Papua harus sadar, entah kaum Papindo ataupun nasionalis, keduanya berasal dari dan hidup untuk Tanah Papua. Keduanya harus sadar penuh dan betul-betul bahwa penjajahan adalah penjajahan. Tidak pernah ada bangsa yang memanfaatkan penjajahan untuk kebahagiaan dan kemakmuran bangsanya. Itu impian siang bolong. Bangsa sehebat manapun di muka bumi, tak pernah ada yang mengoptimalkan sumberdayanya untuk kebahagiaan dan kemakmurannya di dalam bingkai kolonialisme yang ada. Tetap saja, tujuan akhir kedaulatan politik di luar penjajahan menjadi target.

Ada saja orang Papua yang berteori, “Kita isi perut dulu, kita kembangkan ekonomi dulu, kita bangun darerah dulu, baru kita merdeka. Otsus merupakan jalan untuk mempersiapkan kemerdekaan.” Ini juga teori kosong, tak pernah ada buktinya. Memang ini sebuah idealisme yang sudah diinginkan bangsa-bangsa terjajah di muka bumi, tetapi sayang, dari semua bangsa yang pernah dijajah dan yang sudah pernah merdeka, tidak ada satupun dari mereka yang melewati alur pemikiran ini. Walaupun mereka pernah mencita-citakan, sama seperti orang Papindo, tetapi maaf saja, itu sebuah teori yang tidak pernah ada buktinya dalam sejarah hidup manusia dan sejarah modernisasi (kolonialisme dan dekolonisasi). Kita hanya sedang menantikan Skotlandia dan Welsh untuk membuktikan teori itu, kalau keduanya bisa. Selain itu tidak ada. Apakah orang Papua mau membuktikannya dahulu sebelum Skotlandia dan Welsh? Sebuah mimpi siang bolong!

Yang dibutuhkan sekarang adalah agar bangsa Papua memperhatikan apa saja haknya dan apa saja kewajiban negara. Lalu mulai berhitung berapa banyak hak bangsa Papua yang belum pernah ia manfaatkan atau dijamin oleh NKRI dan berapa banyak kewajiban NKRI yang belum pernah ia penuhi atau ia langgar?

Salah satu dari sekian hitungan itu adalah “Hak yang melekat dan tak dapat diganggu-gugat untuk TIDAK MENGIKUTI PEMILU” sebuah negara. Untuk mengikuti Pemilu atau tidak mengikuti Pemilu bukanlah merupakan sebuah kewajiban, tetapi adalah HAK. Itu artinya, negara tidak berhak untuk memaksa penduduk siapapun untuk mengikuti Pemilu, apalagi Partai Politik yang tak ada artinya apa-apa dalam politik modern itu?

Dalam berhitung antara hak dan kewajiban itu, maka begitu bijak dan jitu, kalau mulai saat ini bangsa Papua, secara masal dan secara keseluruhan, mempersiapkan langkah-langkah untuk MEMBOIKOT PEMILU NKRI 2009.

Kalau Anda berdemo, pasti ada Polisi mengawal, pasti harus ada izin untuk itu, pasti Anda dipenjarakan karenanya dan pasti ada KUHP tentang pelanggaran apapun yang Anda lakukan. Tetapi kalau Anda menolak ikut Pemilu, TAK ADA HUKUM APAPUN MEWAJIBKAN ANDA, apalagi menghukum Anda. Itu berlaku di manapun di seluruh dunia dan di seluruh Indonesia. Mantan Presiden RI. Aburrahman Wahid-pun sudah mengumumkan dirinya sebagai “Golongan Putih alias Golput” dalam Pemilu 2009.

Orang Indonesia asli, WNI asli, mantan Presiden saja sudah menyatakan diri sebagai Golput. Apalah artinya seorang anak-tiri bagi ibuturinya? Apalah artinya meminta-minta berlebihan sementara tahu persis bahwa anak-kandungnya lebih dinomrsatukan daripada anak tiri? Sekalian saja, tunjukkan sikapmu bahwa “Kau orang Papua punya ayah dan ibu kandung, yang belum mati sampai detik ini. Dan untuk kembali ke pangkuannya, Anda menolak ikut Pemilu NKRI 2009!”

Kalau itu yang Anda buktikan, dalam jarak waktu hitungan bulan ini, maka selanjutnya sebenarnya Anda tak perlu berkeluh-kesah turun ke jalan dan harus dikawal polisi, harus meminta izin dan harus berbicara sambil melirik kiri-kanan siapa tahu Anda ditangkap atau dikejar karena “Tolak Otsus dan minta kembalikan kedaulatan.” Dengan memboikot Pemilu, Anda sudah melakukan segala-galanya. Dan hal itu bukan sebuah kewajiban, tetapi sekali lagi, SEBUAH HAK, yak HAK ANDA, SEPENUH-PENUHNYA.

August 3, 2008 0

Pangdam: MRP Sebaiknya Jangan Masuk Ranah Politik

Parpol Nilai Ancaman MRP Terlambat

JAYAPURA-Sikap MRP (Majelis Rakyat Papua) yang mengancam akan Pemilu 2009, apabila pemerintah tidak mengindahkan soal keterwakilan perempuan dan 11 orang Papua di DPR Papua, juga ditanggapi Pangdam XVII/Cenderawasih.

“Saya tidak berpikir untuk mencampuri urusan orang lain. Tapi kalau ingin saya sampaikan bahwa sebaiknya MRP meletakkan pada posisinya sesuai dengan fungsi dan peran yang diamanatkan dalam undang-undang. Itu saja,” kata Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Haryadi Soetanto kepada wartawan di Makodam, Rabu (3/7) kemarin.

Apalagi, kata Pangdam Haryadi Soetanto, Undang-Undang telah mengamanatkan kepada MRP dalam kaitannya pengurusan terhadap pemberdayaan perempuan, masalah yang berkaitan dengan adat istiadat dan agama, sehingga Pangdam meminta agar hal tersebut ditekuni terlebih dahulu. “Tekuni itu dulu, jangan masuk ke dalam ranah politik,” sarannya kepada MRP.

Pangdam berpendapat bahwa jika ingin memberikan komentar boleh saja, siapapun warga Negara Indonesia boleh memberikan komentar, tetapi tidak memberikan suatu keputusan. Ia menilai bahwa ke depan kondisi keamanan di Tanah Papua akan semakin kondusif, bahkan Pangdam mengaku mempunyai keyakinan akan kondusifnya di wilayah Tanah Papua ke depan, selama semua saling bekerjasama, saling bahu-membahu.

“Saya yakin akan semakin kondusif, jika ada kerjasama, termasuk rekan-rekan wartawan tidak memberitakan sesuatu yang bisa menimbulkan suatu kondisi yang tidak nyaman, bisa memicu seseorang yang berbuat tidak pada tempatnya dan pemberitaan itu dilakukan dengan fakta yang berimbang serta lebih pada hal-hal yang bersifat konstruktif, sehingga saya yakin kondisi ini akan tenang,” ujarnya.
Suasana yang kondusif dan nyaman ini, kata Pangdam, bukan untuk pihaknya saja atau untuk satu dua orang saja, tetapi untuk seluruh masyarakat yang ada dan hidup di Tanah Papua. “Saya tidak melihat bahwa itu akan mengganggu keamanan di Papua,” tukasnya.

Sementara itu, soal rencana DPRP untuk melakukan uji publik terkait perdasi dan perdasus apakah sudah dibicarakan dengan Kodam XVII/Cenderawasih? Pangdam mengakui belum ada. “Sampai saat ini belum ada. Kita serahkan kepada lembaga yang membuat Undang-Undang. Tentu saja Undang-Undang itu, sebelum diundangkan perlu disosialisasikan dan diuji,” ujarnya.
Apalagi, lanjutnya, ada lembaga-lembaga dan pejabat yang menangani masalah itu, namun jika memang ada kaitannya dengan masalah keamanan negara, seharusnya memintakan pendapat kepada TNI yang ada di Papua, dalam hal ini Kodam XVII/Cenderawasih.

Parpol Nilai MRP Terlambat ///

Ancaman boikot pemiluh oleh MRP juga mendapat reaksi dari sejumlah ketua Parpol.

Ketua Partai Bintang Reformasi (PBR) Yanni misalnya, ia mengatakan bahwa sejak dulu pihaknya sudah konsisten terhadap pelaksanaan Undang Undang 21/2001 khususnya yang menyangkut pasal 28 yang mengharuskan prioritas bagi orang asli Papua itu. “Memang itu sudah menjadi komitmen kita bahwa orang asli Papua harus mendapatkan prioritas untuk menduduki kursi legislative,” katanya kepada Cenderawasih Pos kemarin.
Tetapi persoalannya baru dibicarakan sekarang ini sepertinya sangat sulit sebab sejumlah aturan dan perundang-undangan yang terkait pelaksanaan Pemilu 2009 seperti UU Parpol dan UU Pemilu 2009 sudah keburu ditetapkan dan disahkan sejak beberapa bulan lalu. “Jadi mungkin agak terlambat,” imbuhnya serius.

Kata Yanni kalau memang MRP hendak memperjuangkan 11 kursi untuk orang asli Papua itu, harusnya sebelum semua aturan dan perundang-undangan itu ditetapkan sehingga dapat diakomodir dalam aturan itu. Tapi sayangnya selama ini MRP tidak pernah memperjuangkan itu, padahal itu adalah tugas utama mereka yakni memberikan proteksi dan perlindungan kepada orang asli Papua.

“Jadi kalau saya lihat, kalaupun sekarang ada, maka semangatnya itu tidak konsisten dan hanya muncul di permukaan bicara sesaat dan setelah itu bias dan hilang lagi,” katanya.

Ditanya kenapa hal itu tidak ikut diperjuangkan oleh legislatif mengingat dewan memiliki hak inisiatif dan hak legislasi, Yanni mengatakan bahwa selama ini pihaknya baik di Partai (PBR) maupun di Komisi A juga sudah seringkali diusulkan tetapi cenderung tidak ditindaklanjuti. Yang ada kata dia, diantara elit politik maupun MRP hingga eksekutif terkesan tidak serius. “Jadi ide itu ada tetapi tidak ditindaklanjuti,” imbuhnya.
Selama rentang waktu hampir 8 tahun Otsus berjalan tentunya aneh jika hal sepenting itu tidak juga dilaksanakan. Boikot Pemilu tentunya bukan sebuah jalan keluar, karena satu-satunya jalan adalah dengan menseriusi masalah ini dan mau konsisten dan bekerja keras. “Jadi kalau memang ingin memperjuangkan itu, kami mohon dukungan semua elemen masyarakat karena ketika PBR kuat maka cita – cita itu pasti terwujud,” katanya sedikit berkempanye. Ia juga mengajak MRP dan semua pihak untuk duduk sama-sama dan semua harus mau kerja keras sehingga harapan dan keinginan itu dapat terwujud.

Sementara itu, Ketua Bidang Organisasi Karderisasi dan Keanggotaan (OKK) Partai Golkar Yance Kayame, SH menanggapi statemen Ketua MRP itu dengan sedikit guyon ia mengatakan bahwa terlambat bagi MRP untuk menyampaikan itu. “MRP itu sudah terlambat, harusnya dari dulu, kalau MRP mau konssisten perjuangkan hak – hak orang asli Papua,” katanya.

Menurut dia, sejak dilantik tahun 2005 lalu sebagai lembaga representase cultural orang asli Papua harusnya MRP sudah mendorong dan melaksanakan tugas untuk mengakomodir hak – hak orang asli Papua itu. Bukan setelah semua Parpol dan semua perangkat aturan tentang Pemilu dan Parpol ditetapkan baru statemen itu dikeluarkan. Namun begitu sesungguhnya tidak ada masalah kalau sekarang MRP mempertanyakan hal itu ke KPU hanya saja berkali – kali ia menagaskan bahwa semuanya telah terlambat bahkan sangat terlambat.

Kata Yance Kayame, memboikot Pemilu bukanlah jalan keluar sebab Pemilu itu adalag agenda nasional. “Tidak seharusnya mau boikot Pemilu, selama ini MRP juga belum bekerja maksimal apalagi sampai urus masalah ini, waktunya sangat mempet baru mau bicara, jadi kami sangat sayangkan,” katanya.

Ia hanya menyarankan agar MRP sebaiknya mengambil langkah – langkah aktif membicarakan masalah ini dengan pemerintah pusat dan daerah termasuk dengan KPU sendiri. “Karena seperti saya bilang tadi, sudha terlambat,” tandasnya.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Papua Ramses Wally, SH yang ditemui Cenderawasih Pos kemarin juga mengungkapkan hal yang tidak jauh berbeda. Sembari bernyanyi ia mengatakan kalau MRP sangat terlambat. “Terlambat sudah, terlambat sudah, semuanya telah berlalu,” katanya menirukan syair lagu Panbers.

Kata Ramses Wally, kalau MRP benar – benar memperjuangkan hak – hak masyarakat Indonesia yang asli Papua seharusnya sejak dilantik dulu sudah menyusun agenda ini, sehingga bisa dilaksanakan dengan baik. Tetapi selama MRP dilantik, MRP dilihatnya tidak pernah membicarakan masalah itu. “Tapi ini setelah semuanya sudah ditetapkan baru MRP mau bicara begitu, sementara semua Parpol sudah diverivikasi sekarang kita tinggal menunggu nomor urut baru MTP kaget mau boikot Pemilu seperti baru bangun tidur saja,” tuturnya.

Kata Ramses, kalau MRP mau boikot Pemilu itu bukan cara yang jentelmen dan lagi, Pemilu itu adalah agenda nasional. “Jadi suka tidak suka atau mau tidak mau semua tetap harus ikut,” tandasnya.(ta)

July 4, 2008 0

Boikot Pemilu Bukan Solusi – Agus Sumule: KPU Harus Berani Tegur Parpol, MRP Proaktif

JAYAPURA- Ribut-ribut soal sikap Majelis Rakyat Papua (MRP) yang mengancam akan memboikot Pemilu 2009 jika jatah 11 kursi di DPR Papua tidak diakomodir, rupanya ditanggapi serius DR Agus Sumule dan Ketua KPU Provinsi Papua Benny Sweny S.Sos. Sebagai salah seorang perumus Undang Undang 21 tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua, Agus Sumule mengatakan kalau sikap itu bukanlah suatu jalan keluar yang baik. Continue reading “Boikot Pemilu Bukan Solusi – Agus Sumule: KPU Harus Berani Tegur Parpol, MRP Proaktif” →

July 4, 2008 0

Hari ini Akan Mogok Dengan Kekuatan Penuh

Kemarin, Aktivitas Bandara Kaisepo Normal

BIAK-Sesuai agenda mogok kerja yang telah disepakati karyawan PT Angkasa Pura I wilayah Timur Indonesia, sejumlah karyawan di Badar Udara Kaisepo masih tetap memilih tidak melakukan aktivitas.

Meski begitu, seperti pada sehari sebelumnya aktivitas itu tetap berjalan lancar karena sebagian besarnya diambil alih dari pihak managemen dan aparat keamanan.

Pantauan Cenderawasih Pos di lapangan, sejumlah karyawan memilih berkumpul di posko pengaduan yang juga adalah Sekretariat DPC Serikat Pekerja (SP) Angkasa Pura I Biak. Aksi mogok yang kedua ini, berlangsung dari jam 06.00 – 18.00 WIT. Malam ini (tadi malam), sebanyak 122 karyawan PT Angkasa Pura I Biak berekumpul di posko mereka dalam mempersiapkan aksi mogok hari ketiga, Jumat (9/5) hari ini. Rencananya, mereka akan menggunakan kekuatan penuh dalam aksi mogok hari yang ketiga ini.

“Nanti malam (tadi malam) kami akan berkumpul hingga jam 24.00 untuk mempersiapkan aksi mogok hari ketiga. Memang awalnya teman-teman masih ada yang tidak bergabung, namun mereka sudah datang pada kami, dan hari ketiga kami akan mogok dengan kekuatan penuh,” kata Koordinator aksi yang juga adalah Ketua DPC Serikat Pekerja (SP) Angkasa Pura (AS) I Biak, Primus H Rahangiar kepada Cenderawasih Pos, kemarin.

Dikatakan, Primus sesuai kesepakatan karyawan PT Angkasa Pura di wilayah Timur Indonesia, aksi tetap berlangsung sebelum tuntutan mereka dipenuhi. Rencananya akasi mogok hari ketiga itu akan berlangsung selama 24 jam penuh.

Seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa kasi mogok kerja itu tak hanya berlangsung di Badar Udara Kaisepo, namun hal yang sama juga dilakukan karyawan PT Angkasa Pura I di Badar Udara Hasanuddin Makasar, Bandara Sepinggan Balikpapan, Bandara Sam Ratulangi Manado, Bandara Pattimura Ambon, dan Bandara Adisutjipto Jogjakarta.

Mogok karyawan PT Angkasa Pura I terkait kesejahteraan karyawan jadi penyebabnya. Kesejahteraan dan hak-hak karyawan itu sendiri sudah diperjuangkan sejak tahun 2004 yakni gaji pokok, tunjangan hari tua, dan kesehatan pensiun, mental.(ito)

May 9, 2008 0