Parliament to vote on referendum

April 6, 2022

Prime Minister James Marape and Bougainville President Ishmael Toroama have signed the Era Kone Covenant which now paves the way for ratification of the 2019 referendum results leading to Bougainville’s independence.

The Era Kone Covenant is a significant milestone in this journey for both governments as it captures all aspects of the 97.7 per cent referendum results and the post-referendum consultations.

The decision to initiate the Era Kone Covenant was agreed last December by the Autonomous Bougainville Government and the National Government for it to guide the process for the results of the referendum and the joint consultations.

Mr Toroama said at the signing yesterday that the covenant now give effect to Section 342 of the National Constitution and thanked Mr Marape for the National Government’s commitment in this regard.

“I want to express my very sincere gratitude for your undivided leadership, perseverance and commitment on this journey in giving effect to Section 342 of the National Constitution which commits both governments to consult on the referendum result,” he said.

He expressed the intention to bring the Era Kone Covenant and the referendum results before the 11th parliament next year 2023 given the political tenures of both governments.

Mr Marape noted in agreement the importance of the Era Kone Covenant and pledged the support of the PNG government

“I reaffirm our agreement to determining a political settlement for Bougainville earlier than 2025 and no later than 2027 and that the Era Kone Covenant sets the pathway and acts as the indicative guide toward the political settlement for Bougainville by the 11th National Parliament” he said.

Following the covenant signing both parties will endorse the covenant through the respective executive councils and then the technical teams from both governments will draft the constitutional regulation which will carries the road map towards independence.

Mr Marape reassured Mr Toroama that despite the national elections coming up, the Era Kone Covenant now tied any PNG Parliament from hereafter to continue addressing the Bougainvillea referendum.

April 7, 2022 0

Kelompok ornop diimbau kawal referendum Kanaky dan Bougainville

Sekretaris Jenderal Pacific Islands Forum (PIF), Dame Meg Taylor. --pina.com.fj — Sekretaris Jenderal Pacific Islands Forum (PIF), Dame Meg Taylor. –pina.com.fj

Suva, Jubi – Kelompok nonpemerintah di Pasifik diimbau untuk mengawal proses referendum yang akan berlangsung di Kaledonia Baru pada tahun 2018 dan di Bougainville pada tahun 2019. Pengawalan itu bertujuan untuk memastikan prinsip-prinsip hak mengusir penjajahan dan menentukan nasib sendiri terlaksana dengan baik.

Sekretaris Jenderal Pacific Islands Forum (PIF), Dame Meg Taylor mengatakan itu ketika merespon pertanyaan tentang peran PIF dalam menghadapi dua referendum yang akan berlangsung di Pasifik dalam dua tahun mendatang.

Taylor mengatakan, ia sendiri akan mengunjungi Bougainville tahun depan sebagai bagian dari pengawalan jalannya persiapan referendum. Ia mengimbau kepada seluruh organisasi nonpemerintah dan masyarakat sipil untuk meningkatkan kesadaran warga akan haknya menentukan nasib sendiri.

“Saya hanya bisa menyarankan Anda untuk berbuat yang terbaik-mengadvokasi dan meningkatkan kesadaran warga di komunitas Anda. Peran Anda adalah memastikan bahwa hasil referendum nanti mengakhiri penderitaan warga akibat penjajahan kolonial,” katanya.

Pernyataan Taylor ini muncul sehari setelah kelompok prokemerdekaan di Kaledonia Baru (FLNKS) mengumumkan hilangnya nama-nama pemilik hak suara dari kalangan suku asli negara itu dalam daftar referendum. FLNKS memperkirakan jumlahnya antara 20.000-25.000 hak suara yang tidak tercatat dalam daftar pemilih.

Sementara itu, Theresa Jantong dari Bougainville menyatakan bahwa pemerintah otonom Bougainville dan pemerintah Papua Nugini telah berkonsultasi untuk memastikan jalannya referendum pada tahun 2019. Keduanya terlibat dalam perang sipil selama lebih dari satu dekade dan berakhir pada 1999.

Di bawah Kesepakatan Damai Bougainville, daerah otonom itu seharusnya menggelar referendum pada tahun 2020. Namun, target itu dipercepat dan telah ditentukan bahwa referendum akan berlangsung pada 15 Juni 2019.

Papua Barat

Selain referendum di Kaledonia Baru dan Bougainville, kawasan lainnya di Pasifik yang sedang dipersiapkan untuk menggelar referendum yaitu di Papua Barat. Penasihat politik pemerintahan Kepulauan Solomon, Fei Tevi mengatakan bahwa Papua Barat adalah satu hotspot lainnya di Pasifik selain Kaledonia Baru dan Bougainville.

“Isu penentuan nasib sendiri bukanlah isu baru. Ini merupakan agenda para pemimpin politik di Pasifik sejak tahun 1980-an. Kelompok masyarakat sipil seharusnya turun ke lapangan mendukung upaya ini agar masyarakat sadar tentang haknya menentukan nasib sendiri,” ujarnya. (*)

November 18, 2016 0

PM Papua Nugini Bertemu Sekjen PBB Bicarakan Referendum

Penulis: Eben E. Siadari 19:29 WIB | Minggu, 29 Mei 2016

Jayapura, Jubi – Mantan ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Bucthar Tabuni menyeruhkan rakyat Papua bersama KNPB sebagai media perlawanan melakukan gerakan damai di dalam kota-kota di tanah West Papua.

“Kita percaya, tidak perlu emosi dan anarkis,”ungkap Tabuni dari Inggris melalui sambungan telepon genggam yang dihubungkan ke pengeras suara kepada ribuan massa KNPB yang menghadiri ibadah sekaligus pengumuman deklarasi IPWP di anjungan Expo Waena, Kota Jayapura, Papua, Rabu (11/05/2016)

Kata dia, dirinya baru saja menhadiri pertemuan International Palementarian for West Papua (IPWP) pada 3 Me lalu. Pertemuan itu dihadiri sejumlah anggota parlemen dari berbagai negara, pemipin pemerintahm, termasuk pemimpin oposisi Inggris, Jeremy Corbyn menyatakan dukungan penentuan nasib sediri bagi rakyat West Papua.

“Pimpinan Partai Buruh, pemimpin oposisi, Jeremy Corbyn mendukung kita. Langkah selanjutnya kita umumkan dimana-mana melalui gerakan damai,”harapnya.

Kata, ketika semakin banyak dukungan, pemerintah Indonesia sedang melakukan provokasi terhadap rakyat Papua. Tetapi, ajak dia, Rakyat Papua harus mengambil pelajaran dari provokasi yang dikobarkan pemerintah Indonesia. Rakyat Papua harus semakin dewasa dalam perjuangan menentukan nasib sendiri.

“Kita harus belajar dari pengalaman. Kita harus semakin maju dari satu tahap ke tahap yang lebih maju dalam perlawanan,”ungkap pria yang masih berstatus Daftar Pencaharian Orang Polda Papua terkait demo 26 November 2013.

Kata dia, perlawanan damai itu demi menghindari pertumpahan darah. Tabuni tidak mau lagi ada korban dari pihak rakyat Papua. “Kita tidak mau ada gerakan penembakan lagi,”tegasnya.

Filep Karma yang turut mengahadiri ibadat itu menyuguhkan perjuangan Papua merdeka tidak boleh melalui pertumpahan darah. Pertumbahan darah hanya melahirkan kehidupan bangsa yang buruk bila Papua Merdeka.

“Kita tidak boleh merdeka dengan darah-darah,”ungkap pria mantan tahanan Politik Papua Merdeka ini orasi pendidikan politiknya di hadapan ribuan masa.

Ia mencontohkan kehidupan bangsa Indonesia yang pernah menempuh perjuangan berdarah. Indonesia berjuang dengan membunuh penjajah, orang Cina, orang Belanda, orang Jepang berdampak pada kehidupan bangsa tidak menentu.

“Perjuangan berdarah-darah itu hanya melahirkan kehidupan bangsa yang buruk,”tegasnya.(*)

May 29, 2016 1

Bougainville dan Papua New Guinea menetapkan target untuk referendum kemerdekaan

Presiden Bougainville John Momis dan Perdana Menteri Papua Nugini Peter O’Neill telah sepakat untuk bekerja menuju 2019 referendum kemerdekaan, setelah pertemuan di Port Moresby minggu lalu.

Bougainville merupakan bagian otonom dari PNG dan berjuang perang saudara selama satu dekade dengan pemerintah nasional yang berakhir pada tahun 1999.

daerah harus memegang referendum kemerdekaan pada tahun 2020 di bawah ketentuan Perjanjian Perdamaian Bougainville, tetapi target baru belum final.

Presiden Momis mengatakan keputusan itu kickstarted proses perencanaan menjelang pemilihan bersejarah pada tanggal 15 Juni 2019.

“Dengan tanggal tersebut sekarang setuju, kita dapat merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengadakan referendum, dan waktu dan dana dan tenaga yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap langkah,” katanya kepada surat kabar Post Courier di PNG.

Pemerintah PNG juga telah berkomitmen untuk persiapan dana referendum, dan diharapkan keputusan akan menyebabkan pembuangan senjata penuh di Bougainville.

Beberapa fraksi di Bougainville memegang senjata mereka setelah konflik dalam kasus PNG tidak akan membiarkan referendum untuk melanjutkan, tapi Presiden Momis mengatakan kecurigaan mereka dapat merusak suara.

“Saya call now untuk pembuangan senjata lengkap … hanya kemudian Bougainville akan dapat menjadi referendum-siap. Perjanjian Perdamaian Bougainville mengharuskan referendum bebas dan adil,” katanya.

“Seharusnya tidak ada lagi keraguan di antara Bougainville apakah referendum akan diadakan.”

Sumber: http://mobile.abc.net.au/news/2016-05-23/bougainville-referendum-set-for-2019/7436566

May 23, 2016 1