Doa Bukhtar Tabuni untuk Mako Tabuni dari Tahanan LP Abepura

Ketika Musa (Mako) Tabuni, Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di tembak mati, Ketua Umum Buctar Tabuni berada di dalam tahanan. Buctar tidak pernah menyaksikan mayat saudaranya hingga masuk ke liang kubur.

Sekalipun Buctar tidak hadir dan tak pernah melihat mayat kolega perjuangannya, namun doa Buctar menyertai Musa Tabuni. Melalui akun facebooknya, buchtar.tabuni@facebook.com, Buchtar menuliskan

doa buat kolega sekaligus saudaranya itu, Jumat 13/9.

“Sahabat karibku! Aku tahu Kau telah pergi untuk selamanya, tanpa seijin ALLAH yang berhak mencabut nyawamu, namun Aku pesan kepadamu. Jangan pernah, Kau ikut bawa pergi jiwa dan semangat perLAWANan kepada musuhmu yang adalah musuhku dan musuh kita bersama.

Tinggalkanlah jiwa dan semangat perLAWANanmu bersama kami, supaya kami tetap dan terus berjuang untuk membebaskan masa depan negeri dan anak cucu kita, agar masa depan negeri dan anak cucu kita tidak boleh di jajah lagi. Seperti kita di jajah hari ini.

Sahabat karibku! Kepergianmu membuat jiwaku sakit, sedih dan tergetar marah. Andai saja kau pergi, lalu 1 tahun kemudian kau harus kembali untuk menemuiku, saat itu juga aku harus memukulmu sebagai tanda untuk melepaskan jiwa ragaku yang sedang sakit dan bergejolak ini. Namun karena kau telah pergi untuk selamanya di alam baka sana, maka yang harus ku lakukan adalah aku harus jatuh tersungkur di hadirat TUHAN YESUS, lalu memohon penghiburan jiwaku yang sedang bergejolak karena kepergianmu.

Sahabat karibku! Aku janji. Aku akan terus berjuang bersama Kebenaran KRISTUS buat pembebasan negeri dan masa depan anak cucu kita. Semoga ada waktu TUAHAN yang indah buat kemerdekaan bangsa kita, sebagai tanda pembalasan kepada musuhmu yang adalah musuhku dan musuh kita bersama. Dan saat itu juga kita akan katakan: Perjuangan melawan kolonial NKRI dari tanah perjanjian, Papua Barat telah selesai dan selamat jalan penjara tuaku NKRI.

BREAKING NEWS! Buchtar Tabuni ditangkap Polisi Indonesia

Hari ini, Kamis (24/03/2022) pagi sekitar pukul 10:40 waktu West Papua, Ketua Dewan West Papua (West Papua Council), yang juga adalah Ketua Legislatif Pemerintahan Sementara ULMWP Mr. Buchtar Tabuni DITANGKAP oleh Polisi Indonesia dari Polresta Jayapura di kediamannya di Kamwolker, Waena — Jayapura.

Polisi Indonesia mendatangi kediaman Buchtar Tabuni dengan menggunakan 1 mobil dalmas yang berisikan personil kepolisian, 2 mobil patroli dan 4 mobil Avanza berisikan personil intelijen yang dipimpin oleh Kepala Intelijen Kepolisian Kota Jayapura.

Belum diketahui pasti alasan penangkapan namun menurut keterangan beberapa saksi mengatakan bahwa dia dikeroyok oleh Polisi Indonesia saat melakukan penangkapan terhadap tokoh Papua Merdeka itu.

Saat ini, Tuan Buchtar ditangkap dan dibawa keluar dari kediamannya oleh Polisi. Kemungkinan dia dibawa ke Kantor Polisi.

Mohon advokasi dan pantauan media!

(https://m.facebook.com/396357444077782/posts/1643990205981160)

#BuchtarTabuni#WestPapua#Chairman#WestPapuaCouncil#ULMWP#ProvisionalGovernment#FreeWestPapua#Referendum

Pernyataan Bucthar Tabuni atas penangkapan Victor Yeimo, tangkap dan adili semua oknum pejabat yang terlibat dalam demo anti rasisme

JAYAPURA, KABARMAPEGAA•com – Deklarator ULMWP, Bucthar Tabuni mengeluarkan pernyataan keras atas penangkapan Victor Yeimo, Juru Bicara Internasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pada Minggu 09 Mei 2021 di Tanah Hitam, Abepura, Jayapura. Buchtar Tabuni mengatakan, segera tangkap dan adili semua Oknum pejabat yang terlibat dalam demo anti rasisme pada 2019 lalu.

Berikut pernyataan Deklator ULMWP, Bucthar Tabuni pada 12 Mei 2021 di Jayapura, Papua :
Pada Minggu, 09 Mei 2021, Satuan Tugas (Satgas) Nemangkawi di Jayapura menangkap Tuan Viktor Yeimo, Juru Bicara Internasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB), tepatnya di tanah Hitam, Abepura-Jayapura. Alasan penangkapan dari pihak Kepolisian Kolonial Indonesia adalah status Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam kasus protes Rasisme bersama rakyat Papua. Berdasarkan laporan polisi No: LP/31 7/X/RES. 1. 24/2019/SKPT Polda Papua, tanggal 5 September 2019, dikeluarkan tanggal 09 September 2019, tuan Viktor Yeimo ditetapkan sebagai DPO.

Kami Parlemen Nasional West Papua, sebagai salah satu deklarator United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menyayangkan tindakan Kepolisian Indonesia yang menangkap tuan Viktor Yeimo, sebagaimana tidak sesuai dengan prosedur ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1981, yang mana telah disampaikan oleh Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua dalam siaran pers pada 11 Mei 2021.

Terkait Demo Anti Rasisme di Papua, perlu kami sampaikan bahwa;
Dalam Aksi Demonstrasi Anti Rasisme di Papua (2019), Pemerintah Kolonial Indonesia melalui Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Irjen Pol. Tito Karnavian telah menuduh ULMWP dan KNPB sebagai dalang dari Aksi-Aksi Demonstrasi Anti Rasisme di Papua. Berdasarkan tuduhan tersebut, Pimpinan KNPB tuan Agus Kossay selaku Ketua KNPB Pusat, Steven Itlay selaku Ketua KNPB Timika dan Pimpinan ULMWP, Tuan Buchtar Tabuni selaku Ketua II Komite Legislatif ULMWP ditangkap bersama dengan 4 orang Mahasiswa lainnya: Alexander Gobay (Presiden Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura-USTJ), Ferry Kombo (Mantan Presiden Mahasiswa Universitas Cenderawasih-UNCEN), Hengky Hilapok (Mahasiswa USTJ) dan Irwanus Uropmabin (Mahasiswa USTJ).

Sama seperti yang terjadi pada tuan Viktor Yeimo, tanpa prosedur yang jelas, ke 7 orang tersebut ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangkah dalam Demontrasi Anti Rasisme di Papua.

Sebagaimana yang dialami ke 7 tersangkah tersebut di atas, setelah pemeriksaan di POLDA Papua, dipindahkan ke tahanan BRIMOB Papua selama 1 bulan.

Kolonial Indonesia memakai alasan keamanan di kota Jayapura sehingga tanpa prosedur memindahkan 7 tersangkah ke Balik Papan, Kalimantan Timur. Di Balik Papan, Kalimantan Timur, disidangkan. Dalam persidangan, dituntut masing-masing 10 – 17 tahun penjara. Namun dalam proses persidangan, tidak ditemukan bukti kuat atas dugaan makar dan kriminal, sehingga Hakim memutuskan hukuman masing-masing 10 – 11 bulan penjara, dipotong masa penahanan.

Setelah menjalani masa tahanan 1 – 2 bulan, 7 tersangkah Demo Anti Rasisme di Papua dibebaskan.

Sedangkan tahanan Rasisme yang lainnya juga menjalani proses pemeriksaan, persidangan dan menjalani masa tahanan, seperti di kota Jayapura, Wamena, Manokwari, Sorong dan di Jakarta (2019 – 2020).

Dengan menyimak penangkapan, penahanan, persidangan dan menjalani masa penahanan atas tuduhan makar serta kriminal terkait Demo Anti Rasisme (2019 – 2020), kami hendak menyampaikan:
Kasus Demo Anti Rasisme di Papua telah dipertanggungjawabkan melalui Persidangan dan Penahanan 7 tersangkah di Balik Papan, Kalimantan Timur, sebagaimana yang telah kami sampaikan pada poin (a) di atas.

Penangkapan dan Penahanan Tuan Viktor Yeimo dengan alasan Demo Anti Rasisme di Papua (2019) adalah tidak sesuai dengan ketentuan prosedur, sebagaimana telah disampaikan oleh Koaliasi Penegak Hukum dan HAM Papua dalam Siaran Pers pada 11 Mei 2021.

Kepolisian Republik Indonesia (POLDA PAPUA) harus professional dalam melihat kasus demontrasi anti rasisme. Bukan hanya Viktor Yeimo yang ditetapkan sebagai DPO dan ditangkap. Semua pihak yang terlihat dalam demonstrasi anti rasisme harus ditangkap.

Penegakan Hukum tidak boleh “Pilih Kasih”, Kepolisian Republik Indonesia (POLDA PAPUA) harus tegakan Hukum, tangkap semua yang terlibat dalam demontrasi anti Rasisme, seperti: Gubernur Papua, anggota DPRP, beberapa SKPD, Ketua MRP, Ketua KNPI Provinsi Papua, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan dan Tokoh Pemuda Papua.

Jika pihak Kepolisian Republik Indonesia (POLDA PAPUA) tidak menangkap oknum-oknum pejabat yang terlibat, maka demi keadilan Viktor Yeimo, juru bicara Internasional KNPB harus dan segera dibebaskan tanpa syarat.

Jayapura, 12 Mei 2021
NIEUW GUINEA RAAD
Parlemen Nasional West Papua
BUCHTAR TABUNI
KETUA
https://kabarmapegaa.com/…/pernyataan_bucthar_tabuni…

Parlemen #VictorYeimo #FreeVictorYeimo

WestPapua #FreeWestPapua #Referendum

Kalau ULMWP Tidak Bentuk Pemerintah Republik West Papua, maka Kita pertanyakan, Apa Tujuan Mereka?

Dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP) lewat Sekretaris-Jenderal Lt. Gen. Amunggut Tabi menyatakan

“Kalau ULMP tidak sanggup membentuk pemerintahan Republik West Papua, maka kita semua orang Papua harus bertanya kembali kepada ULMWP, apa tujuan pembentukannya? Untuk menghibur diri di atas penderitaan rakyat Papua atau memang benar-benar untuk Papua Merdeka?”

Menurut perintah dari Gen. TRWP Mathias Wenda, sebagaimana disampaikan berkali-kali tak henti-hentinya lewat PMNews melalui Lt. Gen. Amunggut Tabi, serta degnan membaca perkembangan opini terakhir di tanah Papua, telah tiga tahun lamanya ULMWP didirikan, tetapi kampanya Papua Merdeka sejauh ini telah dilakukan secara sporadis dan amburadul, sama seperti cara bermain politik generasi tua.

Gen. Wenda memberikan maklumat, bahwa jikalau ULMWP tidak sanggup, atau merasa takut, atau binggung, maka sebaiknya para anggota ULMPW mengundurkan diri. Jangan biarkan nasib bangsa dan penderitaan ini terkatung-katung dengan huru-hara sana-sini seolah-olah bicara Papua Merdeka, padahal masing-masing oknum menghibur diri dengan sensasi dan politik ego piribadi.

Gen. Wenda memandang percekcokan yang terjadi antara Benny Wenda dan Oktovianus Motte ialah permasalahan ego pribadi oknum kedua orang ini, dan ini tidak boleh dianggap sebagai kepentingan Papua Merdeka. Kedua oknum harus menyerah kepada aspirasi dan pengorbanan bangsa Papua sepanjang setengah abad lebih, dengan mematikan ego pribadi masing-masing. Kalau tidak TRWP tidak akan segan-segan ambil-alih perjuangan ini.

PMNews menyinggung tetntang berbagai perbedaan yang ada bukan hanya antara Motte dan Wenda, tetapi juga antara para pejuang di hutan, ditanggai Tabi dengan menyatakan bahwa persoalan yang ada di rimba New Guinea tidak perlu mempengaruhi politik Papua Meredka. Menurutnya

Para pejabat ULMWP harus punya integritas dan ketegasan serta posisi yang jelas. Apa yang mereka mau capai lewat ULMWP? Apakah ULMWP Itu sebuah LSM, atau sebuah pemerintahan, atau apa? Mereka harus memperjelas diri mereka sendiri. Kalau mereka menanggap diri sebagai pemerintahan, maka mereka harus punya undang-undang, tidak bisa pakai Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga tetapi harus pakai UUD Sementara. Untuk mempersiapkan ini perlu didukung oleh kajian ilmiah dan tulisan-tulisan yang lengkap, tidak bisa hanya catatan-catatan seperti yang biasa dilakukan oleh aktivis jalanan. Bicara mengenai negara dan pemerintahan, maka harus ada UUD, yang di-back-up dengan gagasan teoritis yang jelas.

Menanggapi perbedaan pendapat yang terjadi antara beberapa aktivis Papua Merdeka terkait dengan UUD yang diusulkan oleh Parlemen Nasional West Papua (PNWP) secara resmi lewat Sidang Perlemen yang ditanda-tangani oleh Buchtar Tabuni oleh ketua PNWP, Ge. Tabi menegaskan

Itu produk hukum PNWP, bukan milik siapa-siapa. Apakah produk hukum itu ditegakkan atau tidak, itu bukan urusan siapa-siapa selain parlemen itu sendiri.  Dalam status sebagai draft, masih bisa kita komentari, tetapi setelah menjadi produk hukum yang sah lewat PNWP maka itu hak PNWP sepenuhnya, mau membuangnya, mau merubahnya, mau menggantikannya dengan gagasan lain, itu semua terserah. Yang penting jangan sampai gagasan yang tidak saha mengganggu pelaksanaan UUD yang sudah disahkan. Itu menjadi memalukan bagi bangsa Papua. Ini permainan memalukan apa lagi?

Setelah PMNews mengemukakan bahwa ada pihak-pihak dalam perjuangan Papua Merdeka sendiri yang tidak senang dengan gagasan UUD yang telah disahkan dimaksud, Gen. Tabi kembali menegaskan bahwa apapun yang terjadi setelah pengesahannya, itu tidak ada sangkut-paut, dan tidak patut dikomentari oleh sayap militer, itu tergantung sepenuhnya kepada PNWP, apakah itu menjadi tontonan lucu atau mau menjadi tontonan menarik? Itu kembali kepada Pak Tabuni sendiri sebagai Ketua PNWP.

Ditanyakan apa pendapat TRWP kalau akhirnya ULMWP mengadopsi UUD yang dirancang oleh pihak lain, yang belum disahkan oleh PNWP, Gen. Tabi mengatakan itu semua kembali kepada para anggota ULMWP. Katanya “Toh akhirnyakan akan muncul siapa tidak tahu main tetapi paksa diri main”.

 

Pacific West Papua 8 Sep 2016 Indonesia obstructing Papua representations – ULMWP

RNZ – Indonesia is impeding Pacific regional efforts to pursue justice for human rights abuses against Papuans the United Liberation Movement for West Papua says.

Criticism from the Movement’s ambassador for the Pacific Islands region, Amatus Douw, comes as Papua is to be discussed at the Pacific Islands Forum leaders summit in the Federated States of Micronesia.

The leaders summit began this morning in Pohnpei after the Forum secretary-general Dame Meg Taylor said earlier this week that the region could not avoid addressing the issue of West Papua.

z

 

At last year’s summit, Forum leaders resolved to push Indonesia to allow a fact-finding mission on West Papua from where reports of rights abuses against the indigenous Melanesians continue to filter out.

After a year and no movement on this front, Dame Meg said Jakarta has indicated it would not welcome such a mission, and was uncomfortable with the term “fact-finding.”

Mr Douw said it was not a failure on the Forum’s part but a sign of the defensiveness of Indonesia which he accused of “consistently trying to run away from its colonialism and human rights atrocities”.

Solomons PM Manaseh Sogavare and leaders of the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)
Solomons PM Manaseh Sogavare and leaders of the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)

Members of the United Liberation Movement for West Papua (including Amatus Douw bottom left) with Solomon Islands prime minister Manaseh Sogavare (center, blue shirt) Photo: Facebook

The Australia-based envoy believes a direct approach to the United Nations is required.

Indonesia, he said, was “now using weapon to killing young Papuans but you will never kill international law and UN charter on self-determination, freedom and independence”.

The Indonesian embassy in New Zealand admitted Indonesia still faced obstacles in protecting the human rights of her citizens, but said Jakarta was addressing rights abuses.

It said Papua’s incorporation into Indonesia in the 1960s was sanctioned by the United Nations and was final.

Jayapura port, Papua province, Indonesia.
Jayapura port, Papua province, Indonesia.

Jakarta says it is advancing economic development in Papua region to help improve living conditions for West Papuans. Photo: RNZI / Koroi Hawkins

At a pre-Forum workshop in Pohnpei, Dame Meg identified that regional leadership was partly divided over how to approach the Papua issue, but noted that people in Pacific nations felt very strongly about it.

Mr Douw echoed Dame Meg’s comments that the nascent Pacific Coalition for West Papua, including both government and civil society representatives, was gaining momentum in its bid to take the Papua issue to the UN level.

On the eve of the Forum summit, he urged Australia and New Zealand leaders to acknowledge their “moral responsibility” and get on board the coalition.

Satukan Kekuatan Dana, Waktu, Tenaga: Mari Lihat Jauh Ke Depan

Jangan Berlama-Lama Lihat ke Belakang, karena Kita Sudah Berada di Era yang SaNGAT Menentukan

Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua, Gen. TRWP Mathias Wenda mengeluarkan sebuah seruan kepada semua pihak di manapun Anda berada dengan judul pesan, “Satukan Kekuatan Dana, Waktu, Tenaga Lihat Ke Depan, Jangan Lama-Lama Lihat ke Belakang

General TRWP Wenda dari MPP dengan ini mengingatkan kepada segenap organiasi perjuangan, pemimpin dan aktivis Papua Merdeka bahwa:

  1. Pembentukan ULMWP telah terbentuk sebagai hasil dari upaya-upaya penyatuan yang memakan waktu, tenaga dan bahkan mengorbankan nyawa selama puluhan tahun. Ini kemenangan terbesar yang telah kita raih sebagai sebuah bangsa dan sebagai sebuah perjuangan menentang penjajahan.
  2. Dengan pembentukan ULMWP, maka telah disusul oleh menguatnya dukungan resmi dari hampir semua negara Melanesia;
  3. Sebagai sambutan dari perkembangan politik kawasan ini, maka telah diperkuat oleh peluncuran Kampanye Papua Merdeka menuntut Referendum baru-baru ini di ibukota Negara Inggris, London,
  4. Sebagai sambuta pula, negara-negara Afrika, komunitas LSM dan pemerhati kemanusiaan di seluruh dunia sudah memberikan dukungan doa, moril dan tenaga kapda perjuangan Papua Merdeka.

Atas perkembangan ini kita semua sudah sepatutnya menaikkan syukur kepada Tuhan, Bapa Pencipta, Pelindung dan Penolong bangsa Papua.

Dari bulan Mei 2016 ke depan, kita sudah berada di era perjuangan Papua Merdeka yang baru, yaitu era melihat ke depan, era memandang ke depan, bukan era melihat ke belakang, bukan menengok kepada sejarah lagi.

Gen. TRWP Mathias Wenda menyerukan

  1. Mari, kita mulai melayangkan pandangan jauh ke depan, ke masa West Papua tanpa NKRI, West Papua yang merdeka dan berdaulat, West Papua yang bertetangga dengan NKRI di bagian barat dan Papua New Guinea di sebelah Timur, West Papua yang NOL intimidasi, NOL teror, NOL marginalisasi, NOL pembunuhan atas bangsa Papua ras Melanesia;
  2. Mari kita gambarkan masa depan itu sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya, seluas-luasnya, semampu-mampu kita.
  3. Beritakan kepada sekalian bangsa di seluruh Asia, terutama kepada warga negara Indonesia dan NKRI bahwa kemerdekaan West Papua adalah mutlak, penting karena kemerdekaan West Papua akan secara strategis memperkuat posisi tawar NKRI di kawasan, akan lebih mendekatkan Indonesia kepada pencapaian cita-cita kemerdekaan Indonesia: Masyarakat Adil dan Makmur karena West Papua akan memberikan sumbangan yang besar kepada NKRI sebagai negara tetangga terdekat daripada tetap mempertahankan West Papua tetapi kekayaan alam Papua dirampok asing dan meninggalkan Indonesia tetap tinggal sebagai macan ompong yang tidak dapat berkata, apalagi berbuat apa-apa;
  4. Maklumkan kepada umat manusia di muka Bumi bahwa kemerdekaan West Papua itu mutlak dan penting karena bermanfaat bagi umat manusia sedunia, bagi peradaban manusia, bagi keragaman budaya dan habitat planet Bumi, dan di atas semuanya, bagi keberlangsunngan kehidupan di planet Bumi.
  5. Tunjukkan kepada sesama Masyarakat Melanesia, bahwa kemerdekaan West Papua ialah kemerdekaan Melanesia dalam artian yang seutuhnya dan sebenarnya, dan bahwa sebuah kawasan Pasifik Selatan akan lebih bijak dikndalikan oleh kekuatan negara-negara Melanesia demi kelangsungan hidup manusia dan kehidupan di planet Bumi.

Sampaikan gagasan, tunjukkan teori dan pemikiran tentang West Papua sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat di tengah negara-negara bangsa lain di muka Bumi. Alm. Dortheys Hiyo Eluay sudah pernah sampaikan kepada salah satu wartawan di Indonesia tentang apa program pertama setelah Papua Merdeka. Theys Eluay katakan

Saya akan berkampanye ke seluruh dunia, mengusulkan agenda ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, membangun aliansi ke seluruh dunia untuk menutup semua pabrik-pabrik senjata dan diganti dengan pabrik makanan

Sekarang tertinggal pertanyaan buat generas muda Papua, “Apa gunanya Papua Merdeka bagi orang Papua, orang Melanesia, orang Indonesia, manusia, hewan, tumbuhan, planet Bumi?”

General TRWP Mathias Wenda menutup himbauannya dengan mengundang ULMWP, fungsionaris OPM dan para tokoh serta aktivis Papua Merdeka,

Kita baru saja telah berhasil dengan tuntas menyatukan perjuangan kita, selanjutnya kita harus satukan (1) doa kita (2) tenaga kita, (3) dana kita, dan setelah itu kita kaan satukan (4) cerita kita, sehingga dunia memperoleh informasi yang jelas tentang manfaat dan pentingnya kemerdekaan West Papua.

Mari kita lanjutkan pemberitaan tentang kabar-kabar buruk dari Tanah Papua dengan Kabar Baik dari Bumi Cenderawasih bahwa kemerdekaan West Papua mutlak dan penting bagi sekalian umat manusia, bagi peradaban pascamodern ini, dan bagi planet Bumi.

Dari Inggris, Bucthar Tabuni Serukan Perlawanan Damai

Jayapura, Jubi – Mantan ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Bucthar Tabuni menyeruhkan rakyat Papua bersama KNPB sebagai media perlawanan melakukan gerakan damai di dalam kota-kota di tanah West Papua.

“Kita percaya, tidak perlu emosi dan anarkis,”ungkap Tabuni dari Inggris melalui sambungan telepon genggam yang dihubungkan ke pengeras suara kepada ribuan massa KNPB yang menghadiri ibadah sekaligus pengumuman deklarasi IPWP di anjungan Expo Waena, Kota Jayapura, Papua, Rabu (11/05/2016)

Kata dia, dirinya baru saja menhadiri pertemuan International Palementarian for West Papua (IPWP) pada 3 Me lalu. Pertemuan itu dihadiri sejumlah anggota parlemen dari berbagai negara, pemipin pemerintahm, termasuk pemimpin oposisi Inggris, Jeremy Corbyn menyatakan dukungan penentuan nasib sediri bagi rakyat West Papua.

“Pimpinan Partai Buruh, pemimpin oposisi, Jeremy Corbyn mendukung kita. Langkah selanjutnya kita umumkan dimana-mana melalui gerakan damai,”harapnya.

Kata, ketika semakin banyak dukungan, pemerintah Indonesia sedang melakukan provokasi terhadap rakyat Papua. Tetapi, ajak dia, Rakyat Papua harus mengambil pelajaran dari provokasi yang dikobarkan pemerintah Indonesia. Rakyat Papua harus semakin dewasa dalam perjuangan menentukan nasib sendiri.

“Kita harus belajar dari pengalaman. Kita harus semakin maju dari satu tahap ke tahap yang lebih maju dalam perlawanan,”ungkap pria yang masih berstatus Daftar Pencaharian Orang Polda Papua terkait demo 26 November 2013.

Kata dia, perlawanan damai itu demi menghindari pertumpahan darah. Tabuni tidak mau lagi ada korban dari pihak rakyat Papua. “Kita tidak mau ada gerakan penembakan lagi,”tegasnya.

Filep Karma yang turut mengahadiri ibadat itu menyuguhkan perjuangan Papua merdeka tidak boleh melalui pertumpahan darah. Pertumbahan darah hanya melahirkan kehidupan bangsa yang buruk bila Papua Merdeka.

“Kita tidak boleh merdeka dengan darah-darah,”ungkap pria mantan tahanan Politik Papua Merdeka ini orasi pendidikan politiknya di hadapan ribuan masa.

Ia mencontohkan kehidupan bangsa Indonesia yang pernah menempuh perjuangan berdarah. Indonesia berjuang dengan membunuh penjajah, orang Cina, orang Belanda, orang Jepang berdampak pada kehidupan bangsa tidak menentu.

“Perjuangan berdarah-darah itu hanya melahirkan kehidupan bangsa yang buruk,”tegasnya.(*)

Buchtar Tabuni Minta Perlindungan Dunia Internasional

Buchtar Tabuni di makam Mako Tabuni (JUBI-Aprila)

Jayapura, (23/3) Jubi – Buchtar Tabuni minta dunia internasional memberikan perlindungan dan keselamatan untuknya.

Buchtar Tabuni yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Kepolisian Daerah Papua meminta Dunia Internasional memberikan perlindungan kepada dirinya sesuai hukum kemanusiaan internasional.

“Buchtar Tabuni mengirim pesan ini dari dari tempatnya bersembunyi. Ia membutuhkan advokasi internasional karena ia menjadi orang yang paling dicari oleh Polisi dan militer Indonesia karena memimpin demo damai meminta hak penentuan nasib sendiri (Referendum) untuk Papua Barat. Ia telah 5 bulan bersembunyi di hutan Papua Barat.”

tulis Victor Yeimo melalui pesan singkat kepada Jubi, Minggu (23/3).

Yeimo yang masih menjadi tahanan politik di LP Abepura ini menambahkan, selama bersembunyi dari pencarian aparat keamanan Buchtar Tabuni membangun Camp dari satu tempat ke tempat lain dan sulit untuk mendapatkan makanan dan obat-obatan.

Pada tanggal 26 November tahun lalu, usai aksi demonstrasi damai KNPB yang berujung bentrok antara massa aksi KNPB dengan aparat keamanan, Kapolres Kota Jayapura, AKBP. Alfred Papare meminta Buctar Tabuni sebagai penanggung jawab aksi untuk datang ke Mapolres Jayapura Kota guna memberikan keterangan.

“Kita minta penanggung jawab aksi dalam hal ini Buctar Tabuni untuk datang ke Polres, guna memberikan keterangan tekait aksi yang dilakukan pendukungnya tersebut,”

kata Alfred saat itu.

Satu minggu kemudian, karena tak memenuhi panggilan polisi melalui media massa, Buchtar Tabuni ditetapkan sebagai DPO oleh Polda Papua. (Jubi/Victor Mambor)

  on March 23, 2014 at 20:38:49 WP,TJ

Up ↑

Wantok COFFEE

Organic Arabica - Papua Single Origins

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny