Kekosongan Ketua Dewan Adat Papua Harus Dipikirkan Rakyat Papua Saat Ini Juga

Menyusul tertangkapnya Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yaboisembut yang kini telah didaulat peserta KRP III, 2011 sebagai Presiden Republik Federasi Papua Barat, maka dari rimba Papua, General TRWP Mathias Wenda melalui Sec-Gen-nya dengan Surat No. 401/A/SECGEN-TRWP/SEU/X/2011 mendesak segera dipikirkan sebuah pertemuan khusus untuk mengupayakan pengisian kekosongan yang ditinggalkan Yaboisembut mengingat tugas-tugas mengurus Adat Masyarakat Papua telah lama diabaikan.

Berikut isi pernyataan dimaksud (hasil ringkasan oleh PMNews):
1. Mengingat telah terjadi kekosongan posisi Ketua Dewan Adat Papua (DAP) terutama karena ketua DAP yang lama telah mengingkari tugasnya sebagai Ketua Dewan Adat;
2. Mengingat Ketua Dewan ADat Papua (DAP) telah melibatkan diri terlalu jauh ke dalam pentas politik dengan meremehkan serta meninggalkan dan menyalahgunakan tanggungjawab yang ada di pundaknya untuk mengurus adat orang Papua;
3. Mengingat kepercayaan yang diberikan peserta Kongres Rakyat Papua III, 2011 sebagai Presiden Repbulik Federasi Papua Barat dengan tidak menghiraukan kedudukan Bapak Forkorus Yaboisembut sebagai Ketua DAP;

maka dengan ini, berdasarkan masukan dari Panglima Tertinggi Komando Revolusi dan sebagai salah satu Kepala Suku dari Pegunungan Tengah Papua, mengajukan permintaan kepada seluruh para Kepala Suku dari suku-suku di Tanah Papua untuk segera memikirkan sebuah pertemuan/ Rapat untuk membahas dan memilih pengganti Ketua DAP agar tugas-tugas dalam membela Hak Masyarakat Adat Papua terus berlanjut.

Selanjutnya kami berikan masukan untuk tugas pokok kepemimpinan DAP yang akan datang ialah:
1. Mendokumentasikan dan Menyusun Hukum Adat Papua sebagai Hukum Dasar yang melindungi hak-hak Masyarakat Adat Papua; agar pijakan Masyarakat Adat Papua tidak lagi kepada Hukum buatan penjajah Indonesia;
2. Mensosialisasikan Hukum-Hukum Adat Papua dimaksud ke masyarakat Adat Papua secara keseluruhan dan masyarakat suku-suku lain dari Inodnesia yang ada di Tanah Papua;
3. Melaporkan produk Hukum Adat Papua dimaksud ke Pemda Provinsi dan pemerintah pusat penjajah NKRI dan Lembaga-Lembaga Internasional seperti Forum Permanen PBB untuk Masyarakat Adat di New York supaya membantu mereka memperhatikan dan melindungi hak asasi Masyaarakat Adat Papua;
4. Menyerahkan Produk Hukum Adat Papua dimaksud kepada MRP dan DPRP untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan hak dan eksistensi Masyarakat Adat Papua di tanah air peninggalan leluhurnya, Bumi Cenderawasih.

Untuk itu diserukan kepada seluruh komponen rakyat dan khususnya para Kepala Suku dan Ketua Dewan Adat di daerah masing-masing supaya tidak membiarkan kekosongan ini berlangsung begitu lama mengingat tugas dan tanggungjawab Dewan Adat Papua yang selama ini diabaikan perlu dibenahi demi perlindungan Hak Asasi Manusia Papua di tanah airnya sendiri. Mengharapkan Hukum Penjajah membantu mensejahterakan dan melindungi hak asasi kaum terjajah adalah sebuah pengharapan kosong, impian yang tidak pernah terwujud di seluruh wilayah jajahan di seluruh dunia.”

Demikian pesan ini disampaikan untuk diketahui dan ditindaklanjuti demi kepentingan mempertahankan hak hidup dan identitas kaum tertindas dan terjajah di tanah leluhur Bumi Cenderawasih.

Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan Komando Revolusi Wst Papua
Pada tanggal: 24 Oktober 2011
Hormat kami,

ttd.

———————————
A. Tabi
Sec-General
***
[EM@IL: TRWP@WESTPAPUA.NET]
[WEBSITE: HTTP://TRWP.MELANESIANEWS.ORG]
PHONE: [+675-71243437] • FAX: [-]

October 27, 2011 1

KRP III, 2011 Dibubarkan Aparat Neo-Kolonial Indonesia

Menanggapi peristiwa penembakan, pengejaran dan penangkapan yang terjadi seusai Penyelenggaraan apa yang kong-kalingkong DAP-WPNA sebut “Kongres Rakyat Papua III, 2011, maka Leut. Gen. A. Tabi, Sec-Gen. Tentara Revolusi West Papua, sayap militer dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) menyatakan ” Presiden dan PM Versi WPNA (Kelompok Bintang-14) Tidak Bertanggungjawab atas Tindakannya.” Katanya lagi, “Kenapa setelah mereka diangkat langsung berakibat pengorbanan sebagai lanjutan pengorbanan sebelumnya. Kita mau hentikan korban berjatuhan lebih jauh, bukan menambahkan. Karena itu setiap tindakan mereka yang menyebut dirinya pemimpin harus diukur, diantisipasi dan dipersiapkan. Memang semua perjuangan dalam hidup manusia harus ada pengorbanan, termasuk korban nyawa, tetapi jangan kita ditembak di rumput-rumput dan di hutan rimba dan dibiarkan seperti bukan manusia yang tidak punya martabat seperti itu. Kalau bertanggungjawab dan siap mati, ya melarikan diri, jangan biarkan rakyat lari kocar-kacir, jangan bubar tanpa hormat, jangan begitu mudahnya dicerai-beraikan begitu hanya dengan tembakan peringatan. Pemimpin harus mampu melindungi mereka, dan menyatakan diri bertanggungjaweb dihadapan hukum penjajah, bukan ditangkap dan ditahan tetapi menyerahkan diri. Itu yang harus dilakukan penyelenggara kegiatan-kegiatan Papua Merdeka di dalam negeri selanjutnya..”

Berikut petikan wawancara dengan PMNews:

Papua Merdeka News (PMNews): Selamat pagi. KRP III, 2011 dibubarkan paksa oleh aparat neo-kolonial Indonesia. Presiden yang diangkat KRP dimaksud Forkorus Yaboisembut dan Perdana Menterinya Edison Waromi ditangkap bersama 300 orang lainnya. Sementara itu Lambert Pekikir dari salah seorang pemimpin gerilyawan di Perbatasan West Papua – PNG menuntut keduanya bertanggungjawab dan menolak hasil KRP III, 2011. Apa tanggapan TRWP?

A. Tabi (TRWP): Selamat pagi. Sabar dulu, ini ada beberapa hal yang ditanyakan, jadi saya jawab satu-per-satu, supaya saya tidak salah paham maksud pertanyaannya.

Pertama, mengenai pembubaran Kongres. Itu hal yang wajar, karena tanah air kita sedang diduduki oleh kekuasaan asing, yaitu neokolonial Indonesia sehingga memang mereka punya tugas mengamankan daerah jajahan mereka. Itu bukan hanya terjadi di tanah air kita. Lihat saja di Pulau Jawa juga banyak gerakan yang dianggap bertujuan atau mengarah kepada pemisahan diri dari NKRI, maka pasti mereka ditangani, dan kalau ada rapat atau kongres, pasti mereka dibubarkan. Itu konsekuensi logis, jadi kita tidak perlu merasa heran atau memarahi aparat NKRI. Memang itu tugas mereka. Memang untuk itulah mereka mulanya datang ke tanah air.

Kedua, mengenai apa yang KRP III sebut Presiden dan Perdana Menteri, yaitu satunya Ketua Dewan Adat Papua dan lainnya Ketua atau mereka sebut Presiden West Papua National Authority. Kedua lembaga ini sendiri punya cerita masing-masing. Seperti dinyatakan Panglima saya sebelumnya DAP semestinya mengurus adat. Artinya DAP harus paham “Apa artinya hak-hak dasar?”

Hak-hak dasar itu pertama dan terutama ialah hak untuk hidup. Disusul hak untuk hidup bebas (free from…), artinya bebas dari penindasan, bebas dari pengekangan, bebas dari intimidasi dan teror, bebas dari penyiksanaan, dan bebas dari penjajahan. Kebebasan ini juga dimaknai sebagai “free to…” artinya bebas untuk, jadi bebas untuk berkumpul, bebas untuk berpendapat, bebas untuk menyampaikan pendapat dan sebagainya, tetapi pada saat kebebasan ini bertabrakan dengan “hukum NKRI”, maka ada pemaksaan untuk membatasi kebebasan itu.

Anda perlu perhatikan, yang menjadi masalah di sini “hukum” yang mengatur: yaitu memajukan kebebasan, yang melindungi dan yang membatasi kebebasan itu. Memang siapa saja berhak untuk menyatakan diri sebagai presiden dan perdana menteri apa saja, tetapi saat ia bertabrakan dengan presiden dan perdana menteri lain yang sudah ada, maka jelas ada tindakan yang diambil oleh mereka yang sudah menjadi presiden dan perdana menteri di situ mendahului mereka.

Hukum-hukum itu tidak pernah diatur oleh Dewan Adat Papua. Bagaimana mungkin DAP berpatokan kepada UU Otsus No. 21/2001 yang adalah produk hukum penjajah? Bagaimana mungkin hukum penjajah dijadikan dasar untuk membentuk negara baru? DAP sebagai Dewan dari Adat Papua seharusnya menghasilkan produk-produk HUKUM ADAT PAPUA, yang kemudian dapat dijaikan sebagai patokan bagi berbagai pihak dan komponen bangsa Papua sebagai dasar dan pijakan dari berbagai kegiatan yang dilakukan, termasuk sebagai dasar penyelenggaraan KRP III ini.

Dewan Adat Papua bertugas mengawasi pelaksanaan dari Hukum Adat Papua yang dihasilkannya dan seterusnya. Yang terjadi sekarang justru Dewan Adat Papua itu berubah sekejap menjadi Dewan Eksekutiv bangsa Papua, yaitu Presiden. Apakah ini sebuah kepandaian dan kelihaian orang Papua atau sebalinya?

Sampai di sini sudah jelas?

PMNews: Kami sedang ikuti dan paham.

TRWP: OK, saya lanjutkan.

Terkait dengan hukum, perlu dicermati bahwa kalau benar ini KRP III, maka KRP I, 1961 dan KRP II, 2000 haruslah menjadi pijakan agar sejarahnya berlanjut. Jangan kita memotong-motong sejarah perjuangan sebuah bangsa menjadi sesuatu yang sulit dipahami alur ceritanya karena ia terpotong-potong, dengan tema cerita yang beraneka ragam, dengan pemain yang bergonta-ganti, dengan nama yang berlainan pula. Bangsa ini sedang memainkan drama yang sangat kacau dan tidak sesuai aturan main. Sebuah drama yang tidak pantas ditonton.

Yang terjadi hari ini justru merupakan kelanjutan dari sejarah Bintang-14, yaitu tiba-tiba tokoh Papua Dr. Thom W. Wainggai tiba_tiba saja muncul dalam pentas politik Tanah Papua dan tiba-tiba saja memproklamirkan Melanesia Raya Merdeka tanggal 14 Desember 1988, waktu itu saya sendiri masih di bangku sekolah. Saya juga pernah dipanggil ke salah satu gereja dekat Kampus Uncen Abepura dan kami berdoa semalam-suntuk untuk peristiwa dimaksud. Kami yang lain pulang karena gagasan-gagasan yang dikeluarkan waktu itu kebanyakan masih di alam mimpi, dan juga karena sejarahnya tidak bersambung dengan sejarah bangsa dan Tanah Papua yang sudah lama kami tahu sampai saat ini. Kami lihat dengan jelas apa yang terjadi waktu itu sangat mendadak, tidak berdasar, tidak berakar, tidak terencana baik, orang-orangnya tidak dipasang dan diatur dengan baik, dan akhirnya hanya merupakan sebuah impian yang muluk-muluk dan mencelakakan. Kelihatannya cerita yang berulang saat ini, walaupun orangnya berbeda, dengan menggunakan nama organisasi yang berbeda, dengan mengibarkan bendera yang berbeda, dari perilaku dan mimpi-mimpinya nampak jelas, ini sebuah kelanjutan cerita tahun 1988.

Cermati saja, yang menyelenggarakan KRP I dan II itu berbendera bintang Berapa? Hubungkan saja dengan KRP III mengibarkan Bendera apa? Ya benar bendera yang sama, tetapi perlu diingat, yang dikibarkan di mata rakyat itu bendera yang dikenal bangsa Papua, yang dikibarkan di Luar Negeri dan di dalam hati itu dengan jumlah bintang yang berbeda sama sekali. Kalau Dr. Thom W. Wainggai sebagai tokoh mereka sudah tahu Bintang Kejora begitu lama, kenapa dia harus bikin bendera baru, beri nama negara baru, mengangkat dirinya sebagai tokoh utama? Bukankah sejarahnya berulang?

PMNews: Permisi, sebelum berlanjut, kami potong di situ dulu supaya jelas.

TRWP: Silahkan

PMNews: Pemimpin gerilyawan di wilayah Perbatasan Lambert Pekikir menolak KRP III ini dengan alasan yang berbeda dari alasan yang Anda sampaikan?

TRWP: Alasannya sama saja, persis sama. Cuma kata-kata yang dipakai dan cara menyampaikannya yang berbeda. Perlu dilihat bahwa beliau seorang gerilyawan tetapi nampak sekali sangat tahu bahasa politik. Memang kebanyakan gerilyawan di Tanah Papua ialah diplomat, mereka tahu berdiplomasi ketika berhadapan dengan pihak luar (entah itu wartawan atau masyarakat umumnya, apalagi dengan aparat NKRI). Kalau tidak begitu, banyak gerilyawan yang ditangkap dan tidak ada hari ini.

Saya kira ini hal ketiga yang perlu saya sampaikan tadi. Yaitu bahwa Semua gerilyawan di hutan Pulau New Guinea itu semuanya bicara satu hal dan hal yang sama. Dunia luar memang melihat seperti kami terpecah-pecah, tetapi mereka tidak tahu kami terpecah-pecah dalam hal apa, karena apa, dan untuk apa, dan mereka tidak tahu apa manfaat dari padanya. Yang mereka tahu hanya apa kerugian dari perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi, prinsipnya General Yogi, Lambert Pekikir, Col. Nggoliar Tabuni, General Titus Murib semuanya mengatakan hal yang sama persis, cuman cara penyampaian dan penggunaan kata-katanya berbeda. Untuk membantu mengkoordinir, sekali lagi mengkoordinir dan mengakomodir bukan untuk mengatur perbedaan itulah maka General TRWP Mathias Wenda sebagai Panglima paling Senior dari sisi usia dan dari sisi pengalaman gerilya saat ini telah membentuk Tentara Revolusi West Papua dengan sistem administrasi dan menejemen yang modern dan profesional.

Semua perubahan ini dilakukan berdasarkan Hukum Revolusi (Undang-Undang Revolusi West Papua) yang telah disusun secara lengkap dan dilakukan dengan Surat-Surat Keputusan yang resmi, tidak seperti generasi pendahulu yang hampir tidak pernah meninggalkan bekas atau catatan yang dapat dijadikan dasar hukum untuk tindak-lanjutnya.

PMNews: Apakah TRWP juga memayungi gerilyawan dari Bintang-14?

TRWP: Tidak! Bintang-14 punya sayap militer bernama TPN PB dengan Ketua Dewan Militer General Jouweni dan Jubir Dewan Militernya Jonah Wenda. TPN PB itu sayap militernya sedangkan sayap politiknya ialah WPNA. Nah kini WPNA dan DAP yang menyelenggarakan Kongres.

PMNews: Kalau begitu, di mana TPN PB dan apa tindakan mereka sebagai tindak-lanjut kegiatan ini?

TRWP: Semua susunan dan tatanan organisasi TPN PB belum jelas, sama tidak jelasnya dengan organisasi politiknya WPNA. Mereka menggunakan nama WPNA tetapi mengibarkan Bintang Kejora. Sama dengan itu TPN PB itu bentukan Bintang-14, tetapi mengkleim dirinya murni TPN. Jadi, semuanya menjadi serba kacau.

PMNews: Kami perlu paham, apa bedanya TPN/OPM dengan TPN PB? dan Apa hubungannya dengan TRWP dan OPM?

TRWP: Kita perlu sosialisasi sejarah perjuangan ini dengan baik. Banyak informasi pernah tersedia di http://www.westpapua.net tetapi sekarang sudah tidak ada, tidak tahu kenapa. Tapi secara singkat begini:

[stickyleft]Perlu diingat makna dan arti dari setiap istilah dan kata-kata yang dipakai dalam memberikan nama-nama kepada setiap organisasi yang mengkelim memperjuangkan hak bangsa Papua. Jangan terfokus kepada isu-isu yang mereka bawa saja. Itu bisa mencelakakan diri sendiri.[/stickyleft]1. TPN PB itu bentukan kelompok bintang-14 yang mengkleim dirinya sebagai TPN murni, tetapi dia menambah kata PB, sama dengan nama negara yang mereka umumkan yaitu Republik Demokratik Papua Barat.

2. TPN/OPM itu sebuah nama pemberian NKRI, dengan maksud dan tujuan akhir mematikan perjuangan Papua Merdeka. dengan menjadikan TPN dan OPM menjadi satu, maka lama-kelamaan apa yang dibuat OPM menjadi perbuatan TPN, apa yang dibuat TPN menjadi dosa OPM. Jadi, kita dikacaukan oleh wacana penjajah, seolah-olah dua organisasi induk sayap militer dan sayap politik itu satu dan sama saja. SEBENARNYA BUKAN BEGITU! Keduanya bukan satu dan bukan sama. Keduanya berbeda dan terpisah. Lihat saja catatan sejarah, tidak pernah ada orang Papua muncul pertama kali menggunakan nama TPN/OPM, yang ada OPM dengan TPN bukan TPN dan OPM. Pemberian posisi OPM yang mendahului atau TPN yang mendahului itu saja sudah menentukan pembedaan dan perbedaan arti dan maknanya. Yangterjadi selama ini berakibat pembodohan dalam pendidikan poiltik Papua Merdeka.

[stickyleft]PMNews kan sudah lama memuat dua aliran politik bangsa Papua, yaitu politik buru-pungut dan politik tanam-pungut. Keduanya milik bangsa Papua, tetapi keduanya harus dimanfaatkan kapan dan di era mana itu harus diperhatikan. Kedua penganut politik harus belajar satu sama lain.[/stickyleft]3. Oleh karena banyak kekacauan dan pembodohan inilah maka Gen Wenda melakukan reorganisasi organisasi perjuangan Papua Merdeka dengan membedah sayap militer dengan tetap mempertahankan dan mempersiapkan OPM sebagai organisasi induk perjuangan Papua Merdeka. Apa yang dipersiapkan dalam OPM? Yang dipersiapkan itu manusianya dan menejemen organisasinya. Supaya OPM menjadi organisasi induk kegiatan politik di dalam dan di luar negeri, bukan PDP, bukan DAP, bukan WPNA, bukan Republik Demokratik West Papua. Itu maksudnya.

Jadi, General Wenda ialah Panglima Tertinggi Komando Revolusi, bukan Panglima Tertinggi TPN/OPM. Lihat nama dan kata-kata dalam nama itu, keduanya berbeda. Menurut Wenda, pemimpin OPM sedang dipersiapkan, jadi akan muncul, dan saat itu, bukan pemimpin TPN/OPM lagi, tetapi pemimpin TRWP dan pemimpin OPM. Cuma akan ada variasi dalam organiasi TRWP.

Nah, sekarang mengenai pelaksana dan penanggungjawab Kongres ini. Presiden dan PM Versi WPNA (Kelompok Bintang-14) Tidak Bertanggungjawab atas Tindakannya. Kenapa setelah mereka diangkat langsung berakibat pengorbanan sebagai lanjutan pengorbanan sebelumnya. Kita mau hentikan korban berjatuhan lebih jauh, bukan menambahkan. Karena itu setiap tindakan mereka yang menyebut dirinya pemimpin harus diukur, diantisipasi dan dipersiapkan. Memang semua perjuangan dalam hidup manusia harus ada pengorbanan, termasuk korban nyawa, tetapi jangan kita ditembak di rumput-rumput dan di hutan rimba dan dibiarkan seperti bukan manusia yang tidak punya martabat seperti itu. Kalau bertanggungjawab dan siap mati, ya melarikan diri, jangan biarkan rakyat lari kocar-kacir, jangan bubar tanpa hormat, jangan begitu mudahnya dicerai-beraikan begitu hanya dengan tembakan peringatan. Pemimpin harus mampu melindungi mereka, dan menyatakan diri bertanggungjaweb dihadapan hukum penjajah, bukan ditangkap dan ditahan tetapi menyerahkan diri. Itu yang harus dilakukan penyelenggara kegiatan-kegiatan Papua Merdeka di dalam negeri selanjutnya.

PMNews: Kami kembali kepada penyelenggaraan kongres. Apa tanggapan akhir dan saran kepada bangsa Papua?

TRWP: Kami menyarankan agar semua pihak tidak dibodohi dan tdiak membodohi diri sendiri. Kita bukan orang-orang Papua zaman Jouwe, Messet dan Joku lagi, ini era baru, era generasi muda memimpin dan mengarahkan perjuangan ini. Kita jangan dikaburkan dengan gelak dan gelagat oportunis. Kita lupakan cara orang lain bikin panggung, lalu kita melompat naik dan manggung tanpa malu. Kita tinggalkan politik ala NKRI, yang tidak tahu malu dan yang tidak pernah meminta maaf. Kita harus berpedoman kepada sejarah, sejarah perjuangan bangsa Papua, sejarah tokoh perjuangan Papua Merdeka, sejarah Organiasi Perjuangan Papua Merdeka, sejarah tipu muslihat dan gelagat penjajah. Kita sudah terlalu lama dibodohi orang lain dan membodohi diri sendiri. Kapan bangsa ini mau menjadi pandai? Pandai membaca sejarah, pandai mengenal tokohnya, pandai mengelola kekuatan dan kelemahannya, pandai mengenal batas-batas kewenangan dan organisasinya, pandai memanfaatkan moment dan peluang?

October 20, 2011 0

Tokoh Adat Tolak Negara Federasi Papua Barat

JAKARTA – Papua kembali bergejolak menyusul adanya Kongres Papua Barat (KRP) III. Namun tidak semua masyarakat Papua setuju dengan niat mendeklarasikan Negara Federasi Papua Barat.

Ramses Ohee, Umar Askad Sabuku,Hems Bonahay adalah sedikit dari tokoh adat yang secara tegas menolak keinginan tersebut.

“Sejak awal kami sebagai pejuang pembela kemerdekaan Indonesia, putra-putri perintis dan pembela kemerdekaan dan generasi muda Papua menolak gerakan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan prinsip-prinsip NKRI,” kata Ramses Ohee di Jakarta, Kamis (20/10/2011).

Dia juga mengatakan tegas menolak keputusan KRP III yang mendeklarasikan Negara Federasi Papua Barat. Pendirian Negara Papua Barat, tambahnya, adalah khayalan dari sekelompok orang di Dewan Adat Papua.

“KRP III hanya permainan sekelompok elit di Dewan Adat Papua yang tidak disetujui oleh mayoritas masyarakat adat Papua dan Papua Barat, adat telah disalahgunakan untuk kepentingan politik,” ungkap pria yang juga pejuang Papua Indonesia.

Ramses mengajak semua komponen masyarakat Papua untuk menjalankan kesantunan dalam berpolitik sesuai dengan nilai-nilai adat Papua yang diwariskan para leluhur. Dia juga berharap, masyarakat Papua menghargai perbedaan pandangan dan menghilangkan rasa curiga.

“Menyelesaikan persoalan Papua haruslah dengan cara dan pola komunikasi yang sesuai dengan aturan hukum yang ada,” cetusnya. (tri) (crl)

Source: http://news.okezone.com/read/2011/10/20/340/518157/tokoh-adat-tolak-negara-federasi-papua-barat

October 20, 2011 0

KRP III, 2011, Republik Demokratik Papua Barat dan Forkorus Yaboisembut

Kongres Rakyat Papua III, 2011 yang baru-baru ini dimunculkan dalam peta politik perjuangan bangsa Papua kini telah memasuki babak Penyelenggaraan Kongres dimaksud. Penolakan demi penolakan bermunculan, baik dari pihak sejumlah Panglima di Rimba New Guinea maupun dari pihak pembela Merah-Putih. Walaupun ada penolakan, penyelenggara memang telah mahir lantaran dibesarkan dan dididik matang ibutiri Pertiwi dengan semboyan, “Biar anjing menggongong, kafilah tetap berlalu.”

Memang alasan penolakan dari pihak yang menolak KRP III, 2011 berbeda, maka jelas tujuannya juga berbeda. Dua kelompok yang menolak: yang satu dalam rangka membela Sang Bintang Kejora, yang lainnya demi mempertahankan Sang Merah-Putih. Walaupun keduanya bertentangan, keduanya sama-sama menolak KRP III, 2011. Mengapa bisa terjadi?

Menurut analisis PMNews paling tidak ada sejumlah kesamaan dan perbedaan, ada dasar pemikiran yang mendorong penolakan dimaksud. Kesamaan kedua belah pihak yang menolak ialah bahwa mereka melakukan “penolakan dengan tegas”, tanpa syarat dan tanpa tawar-menawar. Jadi tidak ada syarat yang diajukan, tetapi secara tegas mereka menolak.

[stickyright]

Mengapa ada saja orang Papua mati-matian membela Merah-Putih?

Kalau ada ancaman pembunuhan mereka karena keterlibatan orang tua/ kakek mereka di masa lalu, maka apakah benar para pejuang atau gerilyawan merencanakan pembunuhan terhadap anak atau cucuk para pembela NKRI?

[/stickyright]
Perbedaannya terletak pada alasan dan tujuan keduanya. Pertama kita lihat alasan penolakan pihak Barisan/ Kelompok Pembela Sang Merah-Putih. Alasan utama mereka ialah “Karena mereka mencintani Sang Merah Putih.” Selanjutnya kita perlu bertanya, “Mengapa ada saja orang Papua mati-matian membela Merah-Putih?” Ada sejumlah alasan pula. Diantaranya, satu alasan yang paling kuat dan paling banyak disampaikan dalam diskusi antarpribadi ialah “Sebab anak dan cucu para pejuang Merah-Putih takut mereka akan dibasmikan, atau dibunuh kalau Papua benar-benar merdeka.” Pertanyaannya, “Benarkan bahwa setelah Papua Merdeka nanti, orang Papua nasionalis akan membunuh sesama suku, bangsa dan rakyatnya sendiri? Kalau itu dilakukan oleh para pejuang atau gerilyawan, siapa pejuang/ gerilyawan itu yang merencanakan pembunuhan terhadap anak atau cucuk para pembela NKRI?” Kelihatannya ini sebuah perang urat-saraf yang dilakukan pihak musuh perjuangan bangsa Papua yang menakut-nakuti orang Papua. Hal yang pasti tidak akan terjadi, tentunya.

Kalau kita bertanya kepada mereka, “Apakah Anda membela Merah-Putih karena cinta NKRI?” Tentu saja jawabannya tidak tegas “Ya!”, atau “Tidak!”, karena memang itu bukan pertanyaan yang tepat. Pertanyaan yang tepat ialah “Mengapa ayahmu, kakekmu membela NKRI waktu itu?” Jawabanya kebanyakan menyatakan, “Karena waktu itu ayah saya, kakek saya mengira, karena dijanjikan Soekarno dan agennya bahwa setelah Belanda keluar, maka Papua Merdeka akan dibantu oleh NKRI!” Itulah alasan orang Papua mendukung NKRI dan mengibarkan Merah-Putih di Tanah Papua, bukan karena cinta kepada NKRI.

Pihak kedua yang menolak KRP III, 2011 ialah para gerilyawan di Rimba New Guinea, yaitu pertama dari Panglima Tertinggi Komando Revolusi Tentara Revolusi West Papua (TRWP), Gen. TRWP Mathias Wenda, kedua dari Panglima Madodap TPN/OPM Pemka Paniai, Gen. Yogi, ketiga Jubir Dewan Militer TPN PB, Jonah Wenda, dan keempat dari Panglima TPN/OPM Wilayah perbatasan Lambert Pekikir. Kesemuanya menolak penyelenggaraan kongres kali ini. Alasan utama penolakan mereka karena menganggap penyelenggara Kongres dimaksud tidak jelas statusnya dalam pentas politik Papua Merdeka dari sisi organisasi dan personil yang terlibat sekaligus juga tujuan KRP ini tidak jelas: apakah untuk Papua Merdeka ataukah untuk memulai Otsus Jilid III di Tanah Papua. Ada pemimpin yang menganggap orang yang mengurus Adat masuk mengurus politik, dengan kata lain para penyelenggara dianggap bermain tidak sesuai kapasitas dan tanggungjawabnya. Artinya ada anggapan bahwa kali ini penjaga gawang Kesebelasan bangsa Papua kini memposisikan diri sebagai striker, sebuah langkah yang membingungkan semua pihak.

Kemudian ada alasan-alasan politis lainnya, yaitu
1. Siapa yang menyuruh menyelenggarakan kongres ini?
2. Apa tujuan penyelenggaraannya?
3. Siapa yang membiayainya?

Dari tiga pertanyaan ini akan terungkap hal-hal seperti berikut:
1. Apakah Kongres ini menghasilkan Bendera Bintang Kejora sebagai bendera Negara?
2. Apakah nama negaranya ialah “Republik West Papua?”
3. Apakah Hari Proklamasinya tanggal 1 Juli 1971?

Mengapa pertanyaan-pertanyaan ini muncul? Tentu saja bukan tanpa alasan.[stickyleft]Konon katanya penyelenggara KRP III, 2011 ialah para pendukung Bendera Bintang 14, yang memproklamirkan kemerdekaannya tanggal 14 Desember 1988, dengan nama Negara Melanesia Barat, dengan Benderanya berbintang 14 itu.[/stickyleft] Konon West Papua National Authority (WPNA) yang menjadi sponsor penyelenggaraan KRP III, 2011 ialah bentukan dari kelompok Bintang-14 dibawah pimpinan Dr. Thom W. Wainggai, yang kini dipimpin Dr. Jack Roembiak yang saat ini berbasis di Australia.

Kalau kita lihat ke belakang, sejarah perjuangan bangsa Papua berawal dan dipertahankan sepanjang hampir setengah abad oleh para pencetus dan pendukung Bendera Bintang Kejora, Negara Republik West Papua, dipimpin terutama oleh para Panglima dan gerilyawan di seantero Pulau New Guinea, dengan nama organisasi politiknya Organisasi Papua Merdeka (OPM, bukan WPNA), dan angkatan bersenjatanya bernama TPN (bukan TPN PB dan bukan TPN/OPM) yang kini berubah nama menjadi TRWP (Tentara Revolusi West Papua) setelah secara struktural dan organisatoris dipisahkan dari OPM sebagai organisasi politik secara murni (organisasi, menejemen dan struktural).
***

Kemudian, ada dua pihak lain yang menolak secara tidak langsung, yaitu penanggungjawab Aula Universitas Cenderawasih serta Gedung Olahraga Cenderawasih dan Ondoafi Sereh, anak Alm. Dortheys Elyay, Boy Eluay yang tidak mengizinkan penyelenggaraan Kongres di Lapangan/ Taman Makam Pahlawan bangsa Papua di bekas Lapangan Sepak Bola Sentani. PMNews tidak tahu persis apakah alasan penolakannya sejalan dengan alasan para gerilyawan tadi ataukah alasan keamanan dan ketertiban serta dampak daripada penyelenggaraan kongres dimaksud. Hanya mereka yang tahu.
***

[stickyright]1. Apakah Republik Demokratik Papua Barat mengakui Bintang Kejora sebagai Bendera Nasional dan Bendera Negara?;
2. Apakah pemerintahan ala WPNA ini mengakui tanggal 1 Juli sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan West Papua?[/stickyright]
Selanjutnya kita perlu menyinggung soal tokoh Forkorus Yaboisembut, Ketua Dewan Adat Papua (DAP) yang kini hendak mengikuti riwayat hidup pendahulunya Ketua LMA Irian Jaya (Papua) dan kemudian Ketua PDP (Presidium Dewan Papua), yang selanjutnya dianggap sebagai bayangan Presiden West Papua di kemudian hari. Kini WPNA menyodorkan tawaran Ketua DAP sekarang menjadi Presiden dengan nama negara Republik Demokratik Papua Barat. Sebuah nama tokoh baru dengan nama negara yang baru pula. Yang belum jelas sekarang “Apakah Republik Demokratik Papua Barat mengakui Bintang Kejora sebagai Bendera Nasional dan Bendera Negara?” dan “Apakah tanggal 1 Juli sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan West Papua?” Dua pertanyaan ini perlu diajukan oleh Forkorus Yaboisembut dan Selpius Bobii, karena keduanya muncul dalam pentas politik di Tanah Papua baru-baru ini dengan sekaligus menggagas dan kini menyelenggarakan KRP III, 2011.

Atau barangkali lebih baik kita lemparkan berbagai pertanyaan, keluh-kesah dan duri-duri ini kepada sejarah, karena sejarah selalu membuktikan secara pasti dan benar, arti dari semua yang membuat sejarah itu sendiri.

October 18, 2011 1

WPNA Rekomendasikan Forkorus Yaboisembut Jadi Presiden

JAYAPURA, KOMPAS.com — Otoritas Nasional Papua Barat (West Papua National Autority/WPNA) merekomendasikan Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yaboisembut sebagai Presiden Republik Demokratik Papua Barat. Rekomendasi itu mereka sampaikan dalam pandangan politik yang dibacakan oleh Frans Kapisa di tengah-tengah Kongres Rakyat Papua III, Senin (17/10) di Abepura, Papua. Selain itu, mereka juga merekomendasikan Presiden ONPB Edison Waromi sebagai Perdana Menteri.

Kongres Rakyat Papua III dibuka Senin (17/10/2011) di Abepura, Papua oleh Pimpinan Kolektif Papua, seperti Forkorus Yaboisembut dan Edison Waromi. Acara yang dihadiri sekitar 5.000 peserta itu digelar di Lapangan Zakheus, Abepura. Peserta yang hadir berasal dari berbagai wilayah di Papua. Dirjen Otonomi Daerah, jajaran pimpinan tingkat Provinsi Papua, dan beberapa tokoh masyarakat tidak hadir dalam perhelatan akbar itu.

Pandangan yang disampaikan oleh ONPB merupakan salah satu mata acara yang kemudian diajukan karena beberapa narasumber yang dijadwalkan memberi masukan juga tidak hadir. Perwakilan, Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) wilayah Kasuari, Manokwari yang hadir dalam acara tersebut mendukung sikap politik ONPB tersebut.

“Berbagai pandangan dan pikiran-pikiran itu kami tampung semua,” kata Ketua Panitia Kongres, Selfius Bobii.

Menurut Bobii, masih banyak komponen dan elemen lain yang akan menyampaikan pandangan politik mereka, seperti Dewan Adat Papua dan Presidium Dewan Papua.

Kongres Rakyat Papua III sendiri, menurut Bobii masih akan berproses. Kemungkinan kongres tersebut akan mulur hingga Jumat (21/10/2011).

Salah satu penyebabnya adalah, beberapa agenda yang dijadwalkan pada hari pertama kongres belum dapat dilaksanakan. Selain pembukaan yang berjalan lancar dan meriah, acara hari pertama itu diisi dengan pemilihan pimpinan sidang, pembacaan tata tertib dan penyampaian pandangan politik. Meskipun digelar di tengah lapangan, masyarakat mengikuti kongres itu dengan antusias.

Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yaboisembut menyambut baik antusiasme masyarakat itu. Menurut dia, itu bagian dari proses perjuangan masyarakat asli Papua untuk menegakkan hak-hak dasar mereka.

Ia menegaskan, meskipun rakyat Papua berjuang tentang hak-hak dasar mereka, termasuk hak politik, namun mereka tetap menghargai Pemerintah Indonesia. “Perjuangan kami ini bukan perjuangan untuk merusak Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sudah prinsip,” kata Yaboisembut.

Ia mengemukakan, Bangsa Papua tidak berjuang untuk merusak atau menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Kami berjuang untuk menegakkan hak-hak dasar kami, termasuk hak politik, termasuk hak merdeka sebagai suatu bangsa,” ungkapnya.

Panitia dan Pimpinan Kolektif Papua, menurut dia, tidak memiliki agenda khusus. Rakyatlah yang akan berproses dalam kongres tersebut. Dan apapun yang nantinya dihasilkan, Yaboisembut berharap, Pemerintah Indonesia mampu menghargainya.

October 18, 2011 1

Khawatir Terjadi Disintegrasi

JAYAPURA—Meski Panitia Kongres Rakyat Papua (KRP) III menyampaikan alasan bahwa kegiatan ini dilakukan penuh damai, namun tidak demikian bagi kelompok yang menamakan diri Forum Komunikasi Putra Putri Penerus Pejuang Pembebasan Irian Barat. Mereka mengkhawatir dari Kongres Papua III ini bisa terjadi disintegrasi bangsa dan negara. Pasalnya, KRP III diprediksi membicarakan 3 hal antara lain Trikora, Pepera dan Otsus.

Ketua DPD Forum Komunikasi Putra Putri Penerus Pejuang Pembebasan Irian Barat Drs. Izaak Samuel Karubaba didampingi Sekretaris DPP Barisan Merah Putih Nico Mauri, Sekretaris Pemuda Panca Marga Provinsi Papua Berth ST Wairara dan Penerus Trikora Yonas Nussy ketika membacakan pernyataan sikap politik menolak KRP III di Hamadi Tanjung, Jayapura, Selasa (11/10). Tiga hal yang diprediksi dibicarakan KRP III, masing masing Trikora. Padahal Trikora telah disampaikan 3 hal yakni gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda dan kibarkan bendera merah putih di seluruh dataran Irian Barat serta mobilisasi umum, sedangkan Pepera dikatakan cacat hukum karena tak sesuai Act Free Choice.

Padahal, kata dia, antara pemerintah Belanda dan Indonesia telah membicarakan pelaksanaan Pepera yang nantinya diadakan secara musyawarah dan mufakat sesuai UUD 1945 serta kegagalan Otsus.

Menurut dia, mengamati kondisi politik dan stabilitas di seluruh Tanah Papua yang merupakan daerah integral Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka Forum Generasi Muda Trikora Papua Republik Indonesia memandang perlu menyikapi beberapa kegiatan yang dilakukan, sengaja maupun tak sengaja yang terkondisikan lewat Dewan Adat Papua (DAP) yang kini mengagendakan digelarnya Kongres Rakyat Papua (KRP) III yang diselenggarakan pada tanggal 16 Oktober 2011 dengan agenda yang jelas – jelas mencederai tatanan kehidupan sesama suku – suku di Papua juga sesama suku dari Nusantara lainnya di Tanah Papua yang selama ini berjuang bersama membangun Tanah Papua sejak 1 Mei 1963 Papua masuk dalam NKRI.

Karena itu, lanjutnya, Forum Komunikasi Generasi Muda Trikora Papua Indonesia menyatakan sikap politik sebagai berikut yang dibacakan Izaak Samuel Karubaba. Pertama, Forum Komunikasi Generasi Muda Trikora Republik Indonesia adalah anak – anak adat Tanah Papua yang tak sepaham dan menolak dengan tegas pelaksanaan KRP III di Jayapura yang dijadwal pada tanggal 16 – 19 Oktober 2011 yang jelas – jelas hanya dapat menghancurkan tatanan kesukuan adat asli Papua juga hanya mementingkan kelompok tertentu, dan merugikan rakyat Papua secara menyeluruh oleh karena itu kami menghimbau agar KRP III perlu dibubarkan secara tegas oleh aparat keamanan TNI / Polri, apabila kegiatan tersebut dipaksakan terlaksana.

Kedua, Forum Komunikasi Generasi Muda Trikora menghimbau kepada semua pihak apabila dalam agenda KRP III masih mempersoalkan masalah Pepera maka hal ini perlu disikapi oleh seluruh komponen anak bangsa untuk mengelar apel siaga Generasi Muda Trikora juga meminta pihak TNI / Polri menindak tegas kepada penyelenggara KRP III dimaksud.

Ketiga, Forum Komunikasi Generasi Muda Trikora Republik Indonesia mempertanyakan Kongres Adat dimaksud diselenggarakan oleh siapa dan kenapa sengaja mengakomodir kelompok tertentu saja sebagai peserta KRP III, sementara jelas – jelas dalam pernyataan Ketua Dewan Adat Papua dalam acara salah satu media di jayapura mendukung salah satu Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua yang jelas jelas sampai saat ini belum diakuinya Anak Papua Asli atau tak lewat Konsolidasi Adat dan penetapan Perdasus menyangkut orang asli Papua inikah yang disebut pembohongan publik.

Keempat, menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan kekerabatan serta menjaga keharmonisan diantara sesama suku – suku Asli Papua biar tak terkontaminasi / terprofokasi dengan informasi yang sengaja di hembuskan dengan menjanjikan hal – hal yang kurang bertanggungjawab.

Kelima, Forum Komunikasi Generasi Muda Trikora Republik Indonesia menghimbau kepada seluruh Generasi Muda Adat Papua agar segera satukan barisan dan mengawal pembangunan nasional yang diawali saat ini di seluruh Tanah Papua dengan mempersipakan masyarakat secara menyeluruh menuju pesta demokrasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2011 – 2016.

Keenam, menyeruhkan kepada seluruh masyarakat diseluruh Tanah Papua agar memberikan kepercayaan kepada Pemerintah, TNI / Polri agar bertindak tepat cepat guna mengatasi dan mengantisipasi setiap pergerakan yang jelas – jelas mengacaukan stabilitas dan keutuhan NKRI di Tanah Papua, dimana secara de jure dan de facto Papua ( dulu adalah bagian ) mutlak dari pada NKRI yang tidak dapat dipisahkan oleh siapapun.

Terpisah, Ketua Komisi A DPR Papua Ruben Magai S.IP menegaskan, pihaknya menghimbau agar sebelum menggelar KRP III, Panitia mesti menyiapkan sejumlah anggaran untuk akomodasi dan transportasi para peserta. Pasalnya, apabila masalah ini tak dipersiapkan secara baik dikhawatirkan timbul masalah baru di Tanah Papua.

“Pada saat KRP II mantan Presiden Almarhum Gus Dur membantu panitia Rp 1 Miliar. Tapi untuk KRP III ini ada anggaran atau tidak. Ini harus dibicarakan baik baik bukan asal bicara,” katanya.

Selanjutnya, kata dia, KRP III perlu mendapatkan izin dari pemerintah serta melakukan koordinasi bersama pihak keamanan agar kegiatan ini berjalan terkoordinir dan aman. “Jangan sampai terjadi seperti di Timika yang merengut nyawa manusia,” ujarnya.

Terkait pernyataan Panitia KRP III bahwa pemerinta pusat telah menyetujui dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono direncanakan membuka KRP III, menurut Anggota Komisi A DPR Papua dr. Yohanes Sumarto, Panitia KRP III ketika bertemu Deputi I Kemenpolhukam dianggap telah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.

Padahal kenyataannya sesuai penjelasan dari Menkopolhukam Djoko Suyatno yang untuk klarifikasi kebenaran adanya kesediaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka dan bertindak sebagai keynote speaker KRP III 16-19 Oktober 2011 di Jayapura sebagaimana rilis yang disampaikan Panitia KRP III Selpius Bobii ke pelbagai media massa di Jayapura mengklaim bahwa KRP telah mendapat respon dan dukungan dari pemerintah pusat melalui Deputi I Politik Dalam Negeri Kemenpolhukam KRP III sekaligus akan dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga bertindak sebagai keynote speaker. Bila berhalangan Presiden akan menugaskan seorang Menteri tak benar seperti apa yang mereka klaim itu.

Menteri mengatakan, tentang KRP III nggak ada perintah Presiden untuk Menteri membuka KRP III. Presiden juga tak menugaskan Menteri. “Mereka itu diterima saja. Nggak ada janji – janji dari Staf saya. Staf nggak bisa memutuskan gitu lho,” kata DJoko Suyatno. (mdc/don/l03)

October 12, 2011 1

Hasil Kongres Harus Dihargai

JAYAPURA – Kongres Papua III (16-19 Oktober) yang persiapannya semakin matang, menurut Ketua Dewan Adat Papua (DAP), Forkorus Yaboisembut,S.Pd nantinya adalah akan menghasilkan apa yang murni menjadi keinginan masyarakat di Tanah Papua (Papua dan Papua Barat).

Ditekankan, apapun hasil dari Kongres Papua III nanti harus diakui dan dilaksanakan oleh pemerintah RI yang juga harus diakui oleh Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). “Apa yang diakomodir di Kongres, itu yang harus diakomodir oleh negara.

Apa yang diputuskan di kongres, harus diikuti oleh seluruh negara anggota PBB,” tandasnya saat menggelar jumpa pers di kantor DAP, Waena.

Terkait hal itu, Ia menghimbau kepada Pemerntah Indonesia, di era demokrasi apapun hasilnya harus dihargai. “Kalau betul kita mejunjung tinggi demokrasi, apapun yang diputuskan dalam kongres meskipun itu mungkin menyakitkan, Pemerintah Indonsia harus menerima,” tandasnya lagi.

Disinggung apabila tidak diakui dan tidak dilaksankaan Pemerintah Indonesia, dan juga tidak diakui Negara-negara anggota PBB, menurutnya hal itu adalah hal biasa.
“Ada yang senang mapun tidak senang, itu biasa. Kita akan terus berupaya untuk meyakinkan mereka bahwa ini benar,” jelasnya.

Disinggung masalah lokasi konggres, dikatakan bahwa pihaknya sudah membicarakannya dengan pihak Uncen untuk menggunakan Auditorium. “Namun Uncen minta STTP dari kepolisian. Karena kapolda kemarin (Senin 10/10) baru tiba di Kota Jayapura, maka hari ini (10/10) .(aj/don/l03)

October 10, 2011 4

DAP: Jangan Lagi Ada Pembunuhan

JAYAPURA – Forkorus Yaboisembut selaku Ketua Dewan Adat Papua (DAP), Kamis (25/8), mengeluarkan himbauan terkait sejumlah peristiwa yang beberapa minggu ini terjadi dan mengarah ke SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan). “Kami menghimbau kepada semua orang Papua agar tidak melakukan hal-hal seperti yang beberapa waktu belakangan terjadi, seperti pembacokan, pembunuhan, dan lain-lain,” ungkapnya saal jumpa pers di Kantor DAP Waena. Dalam kesempatan tersebut, Ia juga mengungkapkan permohonan maafnya kepada umat Islam yang merasa terganggu dalam menjalankan ibadah selama Bulan Ramadhan. “Kami minta maaf kepada umat muslim, dimana pada saat melaksanakan ibadah terganggu dengan terjadinya berbagai kasus. Dalam hal ini apabila ada anak adat yang mungkin melakukannya,” lanjutnya.

Ia juga berharap agar kekhawatiran terjadinya konflik horizontal tidak terjjadi. “Karena hal itu tidak bisa diterima kita semua,” tandasnya

Sehingga sebagai Ketua DAP menghimbau supaya semua orang kembali ke jalan yang benar. “Apalagi menjelang perayaan hari besar agama,” ujarnya.

Dikatakan juga, kepada semua masyarakat untuk tidak berbuat melanggar hukum hanya karena diiming-iming dengan uang atau bujukan dari pihak tertentu. “Bukan tidak mungkin mereka melakukan itu karena mendapat imbalan atau keinginan untuk mendapat uang. Atau mungkin juga terbujuk oleh pihak tertentu bahwa dengan melakukan itu (kekerasan) dapat mempercepat keinginannya tercapai,” jelasnya.

Ditegaskan, apapun persoalan yang dihadapi, hendaklah dilakukan dengan cara-cara damai dan demokratis. “Karena perjuangan orang Papua (untuk menuntut kemerdekaan, red) selama ini sudah benar. Sudah cukup bagus,” lanjutnya.

Disinggung seberapa besar optimisme himbauan tersebut dipatuhi pihak-pihak yang dalam beberapa minggu belakangan melakukan tindak kekerasan di Papua, dikatakan bahwa pihaknya tidak yakin terhadap pihak yang bermotif lain. “Kalau dia bermotif lain, saya kita pasti mereka akan bertahan pada prinsipnya,” jelasnya.

Pangdam: TNI Tak Hanya Tahu Perang

Sementara itu, dalam rangka mewujudkan “Papua Tanah Damai”, Kamis (25/8) bertempat di Auditorium Poltekes Waena Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Erfi Triassunu menghadiri acara Forum Konsultasi Pemimpin Agama di Tanah Papua. Dalam kesempatan tersebut Pangdam memberikan Materi tentang “Kasih dan Damai Itu Indah”.
Pangdam mengatakan bahwa ungkapan kasih itu terdapat pada Hati nurani, sehingga jika kita sudah menjadi satu, semua itu menjadi indah dan damai. Adapun perwujudan Kasih dan Damai itu Indah yang telah dilaksanakan oleh Kodam XVII/ Cenderawasih berupa pelaksanaan Bhakti Sosial TNI di Kabupaten Puncak Jaya. Kegiatan itu bertujuan untuk membantu kesulitan masyarakat yang berada di Kabupaten Puncak Jaya dengan melaksanakan program fisik berupa pembangunan Honay, Posyandu, Balai Kampung, Rumah Hunian sementara, kandang babi dan masih banyak lagi.

Pangdam menghimbau kepada para tokoh agama agar jangan selalu menganggap TNI kerjanya hanya perang saja, melainkan tugas TNI sesuai dengan UU No.34 Tahun 2004 ada dua, yakni melaksanakan Tugas Operasi untuk Perang (OMP) dan melaksanakan Tugas Operasi Selain Perang (OMSP).

Terkait dengan beberapa kejadian yang telah meresahkan masyarakat seperti halnya tindak kekerasan yang bernuansa SARA dan penembakan terhadap masyarakat sipil maupun TNI-POLRI yang terjadi dibeberapa tempat di wilayah papua. Pangdam merasa prihatin dengan kejadian tersebut dan berharap tidak akan terulang lagi dimasa yang akan datang, dimanapun di wilayah papua yang sedang kita jaga sebagai tanah damai. Tindak kekerasan yang dilakukan kelompok-kelompok yang tidak menginginkan papua damai tersebut sungguh sangat merugikan seluruh elemen masyarakat papua yang saat ini sedang membangun.

Selanjutnya Pangdam juga menjelaskan bahwa status daerah Papua sekarang adalah tertib sipil, sehingga masalah penyelesaian berbagai kejadian yang ada di Tanah Papua menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, bukan serta merta semua mengarah pada tanggung jawab TNI.

Oleh karena itu, Pangdam menghimbau kepada Pemerintah Daerah serta seluruh komponen yang ada di Tanah Papua untuk bersama-sama menjaga Tanah Papua, terhadap berbagai kemungkinan ancaman yang akan terjadi sehingga dapat terwujud Papua Tanah Damai. Hadir dalam acara tersebut para Asisten KasdamXVII/Cenderawasih. (aj/don/don/l03)

BintangPapua.com, Kamis, 25 Agustus 2011 18:11

August 25, 2011 0

Forkorus: Papua Dianeksasi ke NKRI

SENTANI-Sejarah mencatat bahwa pada tanggal 1 Mei tahun 1963 Papua yang kalah itu dikenal dengan nama Provinsi

Irian Barat resmi berintegrasi ke Negara Kesatuan Republik Indonesi (NKRI) masuk dalam provinsi ke 26. Dan hal sejarah ini terus diperingati dari tahun ke tahun oleh setiap generasi anak bangsa, termasuk juga yang akan dilakukan pada Minggu 1 Mei besok.

Namun bagi Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yaboisembut S.Pd sejarah tersebut harus diklarifikasi khususnya bagi anak bangsa Papua, karena masuknya Papua ke Indonesia bukan berintegrasi tetapi dianeksasi (penggabungan politik secara paksa) oleh Indonesia melalui operasi Trikora dengan penuh intimidasi. Oleh sebab itu Forkorus menegaskan jika bangsa Indonesia memperingati 1 Mei sebagai hari berintegrasinya Papua ke NKRI maka pihaknya dan masyarakat Papua memperingatinya sebagai hari Aneksasi Papua ke NKRI. “Bagi kami orang Papua 1 Mei itu bukan hari berintegrasi Papua ke NKRI tapi kami memperingatinya sebagainya dengan hari Aneksasi bangsa Papua oleh Indonesia pada tahun 1963,” ujar Forkorus.

Dan untuk memperingatinya Forkorus mengatakan mungkin tidak dilakukan seremonial yang muluk-muluk tetapi Forkorus menghimbau kepada semua ‘bangsa Papua’ untuk bisa mengheningkan cipta sejenak sambil berdoa kepada Tuhan terhadap nasib dan perjuangan Bangsa Papua selanjutnya untuk menuntut hak-hak politiknya agar diluruskan kembali sebagai sebuah bangsa yang bebas untuk menentukan nasibnya sendiri.

“Tidak ada seremonial peringatan HUT Aneksasi yang muluk-muluk tapi saya himbau kepada semua bangsa Papua untuk merenung sebentar dan berdoa kepada Tuhan memohon campur tangannya guna eksistensi perjuangan bangsa Papua, untuk mengembalikan hak-hak Politinya,” ujar Forkorus.

Disinggung terkait sepak terjang DAP terkait perjuangan hak-hak Politik bangsa Papua Forkorus mengatakan bahwa perjuangan tetap berjalan dan saat ini sedang dilakukan gerakan-gerakan diluar Negeri oleh National Parlemen West Papau dan Internationa Parlemen West Papua, yang direncanakan bakal ada sebuah agenda penting yang akan dilakukan oleh kedua organsiasi perjuangan bangsa Papua itu di luar Negeri. (jim/don)

Jumat, 29 April 2011 16:20