Camberra Agreement atur Dekolonisasi West Papua

1 Desember 1961 dan persiapan segala atribut Negara-Bangsa West Papua adalah proses dekolonisasi West Papua sesuai dengan Camberra Agreement, tanggal 6 February 1947. Agreement ini dilakukan oleh the South Pacific Commission untuk mempersiapkan proses Dekolonisasi wilayah-wilayah yang tidak perpemerintahan di Sendiri (Non-Self-Governing Territories) di Wilayah Pasifik.

Anggota dari South Pacific Commission terdiri atas t Negara: Prancis, Inggris dan Irlandia Utara, Australia, Selandia Baru, Belanda, dan Amerika Serikat. Dimana West Papua disebutkan secara tegas dalam Agremment ini, pada Artikel II ayat 2, sebagai berikut:

“The territorial scope of the Commission shall comprise all those non-self-governing territories in the Pacific Ocean which are administered by the participating Governments and which lie wholly or in part south of the Equator and east from and including Netherlands New Guinea.”

Dalam pasal ini sangat jelas dan tegas bahwa West Papua yang disebut “Netherlands New Guinea” adalah “non-self-governing territories in the Pacific Ocean”. Implementasi agremment itu, 1 Desember 1961 deklarasi Parlemen New Guinea, Bendera, Lagu, Partai-partai politik, dan simbal negara bangsa lain. Deklarasi ini dihadiri resmi delegasi Pemerintah Inggris, pemerintah Francis, Pemerintah Australia, pemerintah Belanda, dan Pemerintah Provinsi Australia-Papua New Guinea. Kehadiran Delegasi Resmi ini adalah pengakuan resmi kemerdekaan West Papua.

Karena itu, Invasi Indonesia 1 Mei 1962 adalah ilegal. Indonesia juga tidak implementasikan One Man one Veto sesuai New York Agremment 15 Agustus 1962 pasal 18 menegaskan, Acht of Free Choice di West Papua dilakukan dengan tata cara Internasional, One Man One Vote, setiap orang Papua di atas usia 17 tahun terlibat langsung dalam referendum itu. Oleh karena itu, Resolusi 2504 tidak disahkan dan tidak resmi.

Pada artikel IX-XIV mengatur tentang Pacific Konfrence yang saat ini disebut Pacific Islands Forum (PIF), pada artikel 9 (IX) tegas mengatakan anggota dari forum ini adalah mencakup semua wilayah tak berpemerintahan sendiri yang masuk dalam Komisi Pasifik Selatan ini. Maka West Papua secara otomatis adalah anggota dari PIF dan peluang West Papua menjadi anggota PIF sangat terbuka lebar. Seperti dilakukan oleh GKI-TP Papua telah kembali di Konferensi Geraja-Gereja Pasifik sebagai pendiri sekaligus anggota, dan GKI-TP bawa tiga gereja lain di forum gereja ini yakni: GIDI, Baptis dan Kingmi.

Dengan demikian, status West Papua sampai hari ini adalah “non-self-governing territory”, yang diakui dalam Camberra Agremment itu.

May 11, 2023 0

Ingin Merdeka dari AS, California Kirim Proposal Pemisahan Diri

CALIFORNIA – Kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan California dari Amerika Serikat (AS) mengirim proposal pemisahan diri ke Kantor Sekretaris Negara di Ibu Kota Washington. Jika memenuhi syarat, California bisa menjadi negara yang terpisah dari AS.

Kelompok di balik pengiriman proposal kemerdekaan California itu adalah “Yes California Independence Campaign”. Pada hari Kamis, “Sekretaris Negara” California Alex Padilla untuk memulai upayanya untuk mengumpulkan sekitar 600 ribu tanda tangan pemilih yang dibutuhkan guna rencana ambisius dalam pemungutan suara kemerdekaan California.

Ratusan ribu pemilih itu nantinya akan memberikan suara untuk mencabut bagian dari konstitusi AS yang menyatakan “California merupakan bagian tidak terpisahkan dari AS”. Ide kemerdekaan California atau Calexit (California exit) muncul setelah Donald Trump memenangkan pemilu November 2016 lalu.

Kelompok pendukung kemerdekaan California menyerukan amandemen konstitusi. Usulan mereka yang bertajuk ” California Nationhood”, juga akan meminta pemilih untuk mencabut klausul yang menjelaskan Konstitusi AS sebagai “hukum tertinggi negeri”.

Jika proposal itu disetujui, maka pemungutan suara untuk menentukan nasib California akan dijadwalkan pada Maret 2019. Pemungutan suara itu untuk meminta warga AS, apakah “California menjadi negara bebas, berdaulat dan independen atau tidak”.

Kelompok pro-Kemerdekaan California juga bersiap membuat pengajuan ke PBB sebagai negara baru yang mereka sebut sebagai Republik California. “Menjadi negara bagian AS tidak lagi melayani kepentingan terbaik (warga) California,” klaim kelompok pro-Kemerdekaan California.

”Tidak hanya terpaksa mensubsidi anggaran militer besar-besaran ini dengan pajak kita, tapi California dikirim untuk bertempur dalam perang yang sering dibuat lebih banyak untuk melanggengkan terorisme ketimbang meredamnya. Satu-satunya alasan teroris yang mungkin ingin menyerang kita adalah karena kita bagian dari AS.”

Wakil Presiden kelompok Yes California Independence Campaign, Marcus Evans, mengatakan tanda tangan para pemilih akan divalidasi pada 25 Juli untuk diloloskan dalam pemungutan suara November 2018.

”Amerika sudah membenci California, dan Amerika bersuara emosi,” kata Evans kepada Los Angeles Times. ”Saya pikir kami akan memiliki orang hari ini jika kita memegangnya,” imbuh dia, yang dikutip Sabtu (28/1/2017).

(mas)

January 31, 2017 1

Vanuatu pushes for position on UN committee to counter Indonesian colonization

Barak Sope, Mantan PM Vanuatu, Penyantun Perjuangan Papua Merdeka di Vanuatu

Former Prime Minister of Almasdarnews – Vanuatu, Barak Sope, wants his country to become a member of the United Nations Special Committee on Decolonisation to counter Indonesia’s aggression on its eastern most provinces of West Papua.

Vanuatu has consistently been one of the most consistent advocates of Papuan self determination and to end Indonesian genocide against the Melanesian people of the region.

The former Prime Minister believes that Indonesia only has a seat on this committee to protect its interests in West Papua.

“The reason why Indonesia is there is to prevent West Papua’s case. That is all they are doing – always wanting to be in that top committee to ensure that West Papua is not discussed in that committee,” he said.

“That is why it is important that we have countries that would support the idea of West Papua to get independence and the proper way of doing it is to be on the Committee of 24.”

Radio NZ explained that while West Papua is not on the list of 24 territories being considered for independence, six Pacific territories are on it – namely French Polynesia, New Caledonia, American Samoa, Guam, Tokelau and Pitcairn.

December 9, 2016 0

CSO Pasifik tetap berkomitmen mendukung dekolonisasi Papua

Jayapura, Jubi – Pertemuan Dewan ke delapan Asosiasi Organisasi Non-Pemerintah Kepulauan Pasifik (PIANGO) pekan lalu dilakukan untuk menyusun Rencana Strategis organisasi 2016-2020.

Dengan tema ‘Membentuk kembali Pasifik untuk generasi masa depan kita’, rencana strategis yang baru ini difokuskan pada lima bidang utama yaitu, penguatan platform Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) di Pasifik; efektivitas pembangunan; advokasi kebijakan berbasis bukti; mengembangkan kepemimpinan Pasifik dan penguatan kapasitas CSO. Ketua Dewan PIANGO yang digantikan, Siotame Drew Havea mengatakan dalam rencana mereka berikutnya untuk 2016-2020, PIANGO telah mempertimbangkan bahwa visi, misi dan fokus wilayah masih relevan.

“Tapi kita masih perlu mengedepankan penguatan kapasitas CSO; akuntabilitas OMS dan pengembangan Pedoman Standar Minimum, program kepemimpinan generasi selanjutnya dan menanggapi kebutuhan untuk bantuan kemanusiaan, “katanya.

Ia juga menekankan pentingnya advokasi dekolonisasi.

“Kami juga telah menjadi lebih vokal tentang advokasi untuk dekolonisasi dan penentuan nasib sendiri, khususnya dalam mendukung Papua Barat,” kata Havea.

Tanggung jawab PIANGO, lanjutnya adalah untuk melihat PIANGO relevan di Pasifik selama 25 tahun ke depan. PIANGO dapat melakukan ini dengan dukungan yang inklusif dari anggotanya, dan menetapkan agenda efektivitas pembangunan; terlibat dengan SAMOA Pathway, Deklarasi Suva yang didukung oleh para pemimpin Pasifik dan memperjuangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Agenda 2030 di semua tingkatan.

Ketua dewan PIANGO yang baru, Sarah Thomas Nededog yang berasal dari Guam mengatakan apa yang disampaikan oleh Havea masih relevan untuk PIANGO.

“Advokasi kolonisasi perlu untuk terus dilakukan. Pasifik harus bebas dari kolonisasi. Kami tetap mendukung proses dekolonisasi di Pasifik, termasuk West Papua,” kata Nedegog kepada Jubi, Sabtu (26/11/2016).

Anggota dewan PIANGO yang baru, lanjut Nedegog berasal dari CSO Kepulauan Cook, Fiji, Nauru, Republik Kepulauan Marshall, Samoa dan Kepulauan Solomon.

“PIANGO telah memasuki era baru dan tidak ada yang mungkin terjadi tanpa dukungan dari semua anggota PIANGO ini, Dewan Direksi, sekretariat dan Direktur Eksekutif,” lanjutnya.

Pertemuan Dewan PIANGO ke delapan ini dihadiri oleh Liaison Unit Nasional (NLUs) dari Aotearoa, Australia , Kepulauan Cook, Kepulauan Mariana Utara, Negara Federasi Mikronesia, Fiji, Guam, Kanaky, Kiribati, Nauru, Samoa, Tonga, Tuvalu, Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Vanuatu serta perwakilan dari Papua, Bougainville, CIVICUS dan organisasi regional dan internasional. (*)

November 26, 2016 0