Iche Murib: MELAWAN TEROR DAN INTIMIDASI OLEH PENGUASA NEGARA INDONESIA

Pada 28 Maret 2022, Rakyat Papua dari Beam-Kwiyawagi di Tiom, Lanny Jaya, telah berhasil Mematahkan, Meremukan Lidah-lidah setan penguasa indonesia melalui BIN/BAIS, Bupati, Kepala Distrik, Kepala Desa dan Oknum-oknum yang menamakan diri Senior/Intelektual Murahan, Penjilat pantat Kolonial Indonesia demi nafsu kepentingan kekuasaan, Jabatan & Perut. Teror2 dan Intimidasi kepada rakyat Papua dari Beam-Kwiyawagi sebagai berikut:

Pejabat2, kepala2 Kampung, Kepala2 Distrik, punya masyarakat yang ikut Aksi Demonstrasi Damai menolak DOB akan di copot Jabatannya serta di ancam tidak akan memberikan dana desa. Demikian juga yang menggerakkan aksi demonstrasi. Lebih parah lagi teror dan intimidasi dari Oknum2 yang mengatasnamakan diri intelektual/senior juga team sukses pemekaran, Katanya: Tidak usah ikut aksi demo penolakan DOB karena sedikit lagi Minggu ini Jakarta akan Sahkan DOB, percuma demo air su di leher, kita akan catat nama kalian yang ikut-ikut Demo besok pemekaran jadi kalian tidak boleh kerja jadi ASN atau Pejabat.

Segala usaha negara melalui pemerintah dan oknum-oknum senior yang tentu saja saya sebut ” Pengetahuannya Sangat Sempit dan Dangkal” Kenapa saya katakan demikian: Karena Senioritas manusia intelektualnya tidak boleh di perkosa, dipaksakan dan di jajah oleh kepentingan-kepentingan negara apalagi pemerintah, OKP2, Ormas2, dan lebih buruk lagi intelektual mengatasnamakn pemerintah menindas rakyat kecil yang tidak berdaya, dan juga mematikan, menakut-nakuti generasi muda yang adalah emas berlian yang harus bertumbuh Aktif, bebas, kreatif, imajinatif dengan perubahan di era moderen dan bersaing menyesuaikan diri di era globalisasi.

Demonstrasi adalah penyampaian pendapat secara luas & terbuka di muka umum kepada negara melalui pemerintah.

Demonstrasi juga akan membongkar kejahatan negara, penjajahan, ketidakadilan, pemerkosaan, militerisme, rasisme, pelanggaran HAM & perampasan sumber daya alam oleh penguasa.

Tidak ada yang buruk dari Aksi-Aksi Demonstrasi Damai. Justru sebaliknya Aksi-Aksi Demonstrasi Damai akan mendidik dan mencerdaskan rakyat tertindas dan membangun kesadaran nasiolisme bangsa Papua. Demonstrasi juga akan mencetak Kader-kader patriotik, Kader-kader perubahan, kader-kader cerdas di masa depan.

Generasi muda Papua jangan takut dan bimbang dengan ancaman-ancaman yang akan mematikan karakter dan kecerdasan anda sekalian.

Kalian adalah masa depan bangsa Papua yang akan menjadi penentu untuk menang.

Intelektual andapun harus tepat pada posisi menegakkan keadilan di segala lini, jangan taruh intelektual anda di kantong sampah.

Tiom, 31 Maret 2022.

Iche Murib

Minister for Women Affairs, Provisional Goverment ULMWP.

BREAKING NEWS!!!: Rabu (14/06/2021) aksi demonstrasi damai Ditanggi Terror TNI

BREAKING NEWS!!!Pada hari ini, Rabu (14/06/2021) aksi demonstrasi damai yang dipimpin mahasiswa Papua di Jayapura, dalam rangka menolak Undang-undang Otonomi Khusus (UU Otsus Papua) telah dibubarkan secara paksa ditandai dengan tindakan kriminal oleh Tentara dan Polisi Indonesia.

Tentara dan Polisi Indonesia (TNI/Polri) bertindak sangat arogan, dimana beberapa mahasiswa telah dipukul hingga berdarah-darah. Sebagian lainnya telah ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi.

Hak penentuan nasib sendiri melalui mekanisme referendum yang diawasi internasional adalah solusi bagi West Papua.Referendum Yes…!!!

Referendum Yes…!!! Referendum Yes…!!! Referendum Yes…!!! Mohon advokasi dan pantauan media!

Source: ULMWP Dept of Political Affairs

#WestPapua#TolakOtsusJilidII#TolakOtsusPapua#TolakUndangUndangOtsus#MahasiswaPapua#MahasiswaUncen#FreeWestPapua#Referendum

Image may contain: textSedang berlangsung pengepungan asrama Kamasan Mahasiswa Papua di Surabaya oleh aparat Tentara, Satpol PP dan Ormas Reaksioner. Sejak sore tadi beberapa puluh aparat Tentara dan Satpol PP telah melakukan pengrusakan terhadap pagar Asrama Kamasan Mahasiswa Papua Surabaya. Pihak aparat dan satpol memaksa para mahasiswa untuk memasang bendera merah putih dan menuduh bendera merah putih yang telah dipasang di luar pagar asrama dirusak oleh mahasiswa-mahasiswa Papua.

Saat ini jumlah aparat semakin bertambah disertai dengan pertambahan jumlah massa Ormas yang melakukan ancaman dengan teriakan-teriakan rasis seperti “Monyet, Babi, binatang, Anjing. Kamu Jangan Keluar, Sa tunggu kamu disini. Sampe Jam 12 kamu jangan keluar.”

Setelah melakukan pengrusakan pagar asrama Tentara dan Satpol PP melempari asrama dari luar yang mengakibatkan jendela-jendela asrama pecah. Aparat Tentara, Satpol PP, dan ormas-ormas reaksioner sudah menutup jalan masuk menuju asrama. Dan dalam waktu dekat akan dikhawatirkan mereka akan mendobrak masuk asrama.

Untuk komunikasi yang lebih lanjut silahkan menghubungi:
Doly: 0812-2632-5859
Alin: 0821-9963-6278

Source: Facebook.com

Ribuan Rakyat Pro Referendum Papua Duduki Halaman DPRD Jayawijaya

Ribuan Rakyat Pro Referendum Papua Duduki Halaman DPRD WAMENA, JAYAWIJAYA, SATUHARAPAN.COM – Ribuan rakyat pro penentuan nasib sendiri Papua hari ini (10/12) menduduki halaman gedung DPRD Jayawijaya. Para pendukung United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang oleh pemerintah dicap sebagai gerakan separatis, berkumpul dalam rangka memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Desember.

Menurut laporan para saksi mata yang mengirimkan gambar-gambar kepada satuharapan.com, ribuan orang hendak menduduki kantor DPRD Jayawijaya, dan akhirnya mereka duduk di halaman. Halaman tersebut tidak muat untuk menampung massa, sehingga tumpah ruah di jalan.

Aksi menduduki halaman DPRD itu yang sudah diunggah ke youtube, menunjukkan massa memadati halaman sambil meneriakkan pekik merdeka. Sementara pada gambar lain tampak aparat kepolisian berjaga. Pengunggah video tersebut mengklaim jumlah yang bergabung dalam aksi ini mencapai 6.000 orang.

Menurut Victor Yeimo, Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang pro penentuan nasib sendiri Papua, ribuan warga ini dimediasi KNPB Wamena. Aksi ini dimaksudkan untuk menyuarakan telah gagalnya pemerintah menjamin HAM Papua. Oleh karena itu, mereka menuntut segera lakukan referendum bagi bangsa Papua.

Pernyataan Politik ULMWP

Dalam kaitan dengan Hari HAM Sedunia ini, ULMWP mengeluarkan pernyataan politik, mewakili korban pelanggaran HAM di Papua. Menurut pernyataan politik itu, hak hidup rakyat Papua (Barat) terancam punah oleh kekerasan negara RI. Oleh karena itu bangsa Papua menuntut hak kedaulatan politik.

“Peringatan hari HAM menjadi momen penting bagi rakyat Papua Barat ras Melanesia untuk melihat kembali pelaksanaan HAM selama ini. Banyak terjadi pelanggaran HAM di bidang Sipil Politik (Sipol) maupun bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob). Secara umum perkembangan HAM di Indonesia khususnya di Papua masih memprihatinkan. Padahal Indonesia sudah meratifikasi 7 (tujuh) kovenan tentang HAM,” demikian pernyataan itu.

Menurut pernyataan ULMWP, kekerasan negara terhadap rakyat Papua tidak penah berhenti semenjak 19 Desember 1961, yaitu apa yang mereka klaim sebagai awal dari aneksasi Ri ke Tanah Papua.

“Dengan dalil melawan kelompok sepataris, pemerintah Indonesia telah dan terus melakukan berbagai operasi militer yang berdampak kepada kematian rakyat Papua Barat. Ribuan rakyat Papua telah menjadi korban pembunuhan, penyiksaan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang,” demikian pernyataan itu.

ULMWP menilai kekerasan negara terus terjadi sejak Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi hingga di masa Otsus. “Rakyat Papua setiap hari menjadi minoritas di atas tanahnya sendiri, terjadinya kriminalisasi ruang demokrasi dan nilai-nilai kemanusiaan bagi rakyat Papua, dengan menjustifikasi “Gerakan separatis, Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), Kelompok sipil bersenjata (KSB) menjadi pembenaran oleh negara untuk melakukan tindakan represif,” kata pernyataan itu.

Di bagian akhir pernyataannya, ULMWP menyatakan menolak dengan tegas Tim pencari fakta pelanggaran HAM yang dibuat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui Menkopolhukam,  termasuk dengan rencana penyelesaian kasus pelanggaran HAM Papau dengan membayar kompensasi atau bayar kepala kepada korban.

Selain itu ULMWP mendesak Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo, secara terbuka memenuhi dan memfasilitasi Tim Pencari Fakta dari PBB datang ke Papua Barat, sesuai hasil rekomendasi sidang Umum PBB yang 71 dan Sidang Dewan HAM PBB tahun 2016.

ULMWP mendesak PBB mengambil langkah intervensi kemanusiaan, dengan membentuk resolusi kemanusian dan menunjuk Tim pencari Fakta atau Utusan Khusus datang ke Papua Barat, sesuai dengan hasil rekomendasi sidang Umum PBB yang ke-70.

Hari HAM Momen Evaluasi

Menurut Aktivis Hak Asasi Manusia di Papua yang juga direktur Lembaga Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy, Hari HAM Dunia selalu diperingati sebagai momen untuk melakukan evaluasi terhadap perkembangan situasi dan kondisi HAM. Evaluasi itu diharapkan memberi jalan bagi  negara-negara anggota PBB melakukan upaya-upaya mempromosikan HAM dalam konteks kebijakan domestik dan internasional.

“Indonesia, sebagai salah satu negara anggota PBB juga berkewajiban setiap saat menunjukkan rekam jejaknya kepada dunia internasional mengenai seberapa jauh pemerintah negara ini mampu menggunakan dan atau mendaya-gunakan instrumen-instrumen dan prinsip-prinsip HAM dalam kerangka penerapan kebijakan nasionalnya terhadap masyarakatnya sendiri,” kata Yan.

Yan mendesak negara di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo segera memberikan dukungan politik dan hukum yang maksimal kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan secara hukum dalam menyelidiki dan mengungkap dugaan pelanggaran HAM Berat.

Apabila ada kekurangan-kekurangan dalam konteks aspek formal dan material dalam berkas penyelidikan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM tersebut, Komnas HAM memiliki kewenangan untuk melengkapinya sesuai petunjuk Jaksa Agung RI.

“Seharusnya tidak boleh ada upaya intervensi atau apapun namanya yang dilakukan oleh institusi lain di dalam negara ini, selain Komnas HAM dan Kejaksaan Agung dalam mengungkapkan dan melengkapi serta menyeret para terduga/tersangka kasus-kasus pelanggaraan HAM Berat di Tanah Papua itu ke Pengadilan HAM yang transparan, kredibel, independen dan adil serta imparsial sesuai amanat aturan perundangan yang berlaku,” kata dia.

Demonstran Referendum Papua: Kami Dipukuli Aparat

Demonstran Referendum Papua: Kami Dipukuli Aparat
Koordinator FRI Surya Anta mengatakan pemukulan diduga dilakukan oleh aparat keamanan dalam aksi demonstrasi pada hari ini. (REUTERS/Beawiharta)

Jakarta, CNN Indonesia — Front Rakyat Indonesia (FRI) mengecam keras aksi pemukulan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap pedemo warga Papua dalam aksi damai soal referendum Papua Barat pada hari ini.

Koordinator FRI Surya Anta mengatakan pemukulan diduga dilakukan oleh aparat keamanan dan dirinya pun menerima pukulan di bagian kepala dan leher bagian belakang. Padahal, sambungnya, aksi tersebut dilakukan dengan damai tanpa ada keinginan untuk membuat kerusuhan.

“Aksi ini damai dan kami juga menyampaikan ke kawan-kawan jangan terjadi pemukulan. Bahkan ketika sepuluh orang kami dipukuli, kami juga berteriak kami tidak melawan,” kata Surya di Polda Metro Jaya, Kamis (1/12).

Aksi yang dilakukan sekitar pukul 08.00 itu dimulai dari lokasi LBH Jakarta, kawasan Pangeran Diponegoro,  menuju Bundaran Hotel Indonesia dan Istana Negara. Namun, pihak kepolisian mengadang massa saat tiba di Jalan Imam Bonjol sebelum sampai ke Bundaran HI.

Surya mengatakan keinginan demonstran menuju Bundaran HI menjadi alasan dibubarkannya aksi itu. Padahal, menurutnya, Bundaran HI merupakan fasilitas publik yang dapat digunakan untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat.

Melaporkan Pemukulan

Hal yang sama juga disampaikan oleh pengacara publik LBH Jakarta Veronica Koman. Menurutnya, peraturan gubernur yang melarang aksi di Bundaran HI tidak sesuai dengan Undang-Undang.

“Di situ (Pergub) tidak ditulis larangan, jadi hanya tempat yang disediakan, tapi kan bukan berarti tidak boleh. Itu hanya pergub, tidak ada apa-apanya dibanding perangkat UU,” ucapnya.

Dengan terjadinya aksi pemukulan itu, Veronica berencana akan melaporkan oknum yang telah melakukannya. Sepuluh demonstran yang dipukul itu akan divisum sebagai alat bukti.

Kuasa Hukum yang akan diperbantukan berasal dari LBH Jakarta, LBH Pers dan LBH Keadilan Bogor Raya.

Atribut Bintang Kejora

Selain melakukan aksi di tempat yang dilarang, Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Hendy F Kurniawan mengatakan, demonstan diamankan karena membawa bendera Bintang Kejora. Lambang itu merupakan lambang dari Organisasi Papua Merdeka (OPM).

“Diamankan karena membawa atribut berlambang Bintang Kejora. Kami sita karena bukan lambang negara,” ucapnya.

Meski demikian, Hendy mengatakan, demonstran yang ditahan akan segera dipulangkan.  Mereka, sambungnya, dibawa ke Polda untuk memberikan keterangan.

Hendy mengatakan, meskipun ditahan untuk beberapa saat namun pihak kepolisian dengan demonstran dapat bekerjasama dengan baik.

“Pengamanan supaya tidak ricuh, kami juga di sini memberikan makan dan minum. Jadi diperlakukan dengan baik,” tuturnya.
​ (asa)

Massa Pendukung Referendum Papua Ditembak Water Canon

Massa Pendukung Referendum Papua Ditembak Water Canon
Unjuk rasa FRI berakhir kericuhan. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CNN Indonesia — Petugas polisi menembakan water canon ke arah sekitar 50 pedemo yang bergabung dalam Front Rakyat Indonesia, Kamis (1/12). Penembakan water canon saat massa FRI sedang berada di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat menuju Bunderan Hotel Indonesia untuk berunjuk rasa menuntut referendum bagi Papua.

Sejak pagi tadi, massa FRI berkumpul di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan melanjutkan aksi longmarch ke Bunderan HI.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, ketika massa tiba di lampu merah Imam Bonjol yang berjarak sekitar 50 meter dari Bunderan HI, puluhan polisi perempuan membentuk pagar betis memblokade massa.

Beberapa menit kemudian, sembari berorasi dan bernyanyi, massa bergerak maju. Pagar betis para polwan kemudian digantikan petugas polisi bertameng.

Menghadapi polisi bertameng, pedemo kemudian mengeluarkan ikat merah berlambang kejora. Polisi dari atas mobil komando pun memerintahkan petugas untuk menembakan water canon ke arah pedemo.

Setelah menembakan water canon, petugas menarik ikat kepala dari para pedemo. Terlihat aksi tarik menarik antara petugas dan para pedemo. Polisi juga tampak mengamankan beberapa pedemo.

Menurut aktivis LBH Jakarta, Veronica Koman, polisi juga mengamankan tiga pedemo, yang terdiri dari dua orang koordinator lapangan dan satu lagi dari Free West Papua.

“Tiga orang itu kemungkinan dibawa ke Polda. Polanya kalau setahun ini semua orang Papua diangkut supata tidak bisa berekspresi di Indonesia,” kata Veronica.

FRI merupakan organisasi yang terdiri dari sejumlah kelompok masyarakat Partai Pembebasan Rakyat, Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia, PEMBEBASAN, Serikat Kebudayaan Masyarakat Indonesia, Lingkar Studi Sosialis, dan Perkumpulan Solidaritas Net.

Rencananya, selain mendukung referendum Papua, massa FRI mendukung keanggotaan United Liberation Movement fof West Papua (ULMWP) di Melanesia Spearhead Group, Pacific Island Forum dan memperjuangkan keanggotaan ULMWP di Perserikatan Bangsa-bangsa.

FRI mendesak militer ditarik dari Papua agar referendum berjalan damai, adil dan tanpa tekanan. Hal ini juga supaya masyarakat Papua mendapatkan kebebasan informasi, ekspresi dan berorganisasi.

Selain itu, FRI membawa pesan kepada dunia internasional untuk membangun konsilidasi solidaritas perjuangan hak menentukan nasib sendiri bagi Papua Barat.

“Kami juga memperjuangkan supaya masyarakat dapatkan pendidikan gratis, perluasan sekolah dan universitas, kesehatan gratis dan transportasi murah,” ujarnya.

Tanggal 1 Desember selama ini dikenal sebagai Hari Ulang Tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan dianggap istimewa bagi sebagian kelompok di Papua karena dinilai sebagai hari kemerdekaan. Setiap tahunnya pada tanggal ini petugas keamanan selalu memperketat pengawasan di Papua lantaran kerap ada pengibaran bendera bintang. (yul)

Seluruh Pendemo Referendum Papua Ditangkap

Kamis, 01/12/2016 13:08, Reporter: Raja Eben Lumbanrau, CNN Indonesia

Seluruh Pendemo Referendum Papua Ditangkap
Seluruh peserta demo dari Aliansi Mahasiswa Papua dan Front Rakyat Indonesia Untuk West Papua ditangkap dan diproses di Polda Metro Jaya. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CNN Indonesia — Seluruh peserta demo yang berasal dari Aliansi Mahasiswa Papua dan Front Rakyat Indonesia Untuk West Papua ditangkap oleh polisi.

Tim kuasa hukum Aliansi Mahasiswa Papua dan Free West Papua, Veronika Koman mengatakan, pedemo sekarang berada di Polda Metro Jaya.

“Semua massa peserta demo, sekitar 150 orang ditangkap. Diangkut ke Metro,” kata aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta itu saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (1/12).

Veronika menambahkan saat ini pedemo sedang menjalani pemeriksaan, berupa pendataan, mungkin dibuat berita acara pemeriksaan (BAP).

Penangkapan itu, menurut Veronika, merupakan bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi.

“Kami sedang mendampingi, kami akan berusaha semaksimal mungkin dilepas semua,” katanya.

Sejak pagi tadi, massa FRI berkumpul di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan melanjutkan aksi longmarch ke Bunderan HI. Ketika massa tiba di lampu merah Imam Bonjol yang berjarak sekitar 50 meter dari Bunderan HI terjadi gesekan.

FRI merupakan organisasi yang terdiri dari sejumlah kelompok masyarakat Partai Pembebasan Rakyat, Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia, PEMBEBASAN, Serikat Kebudayaan Masyarakat Indonesia, Lingkar Studi Sosialis, dan Perkumpulan Solidaritas Net.

Rencananya, selain mendukung referendum Papua, massa FRI mendukung keanggotaan United Liberation Movement fof West Papua (ULMWP) di Melanesia Spearhead Group, Pacific Island Forum dan memperjuangkan keanggotaan ULMWP di Perserikatan Bangsa-bangsa.

FRI juga mendesak militer ditarik dari Papua agar referendum berjalan damai, adil dan tanpa tekanan. Hal ini juga supaya masyarakat Papua mendapatkan kebebasan informasi, ekspresi dan berorganisasi.

Tanggal 1 Desember selama ini dikenal sebagai Hari Ulang Tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan dianggap istimewa bagi sebagian kelompok di Papua karena dinilai sebagai hari kemerdekaan. Setiap tahunnya pada tanggal ini petugas keamanan selalu memperketat pengawasan di Papua lantaran kerap ada pengibaran bendera bintang

Demo pakai atribut OPM, mahasiswa Papua disemprot water cannon

Demo pakai atribut OPM, mahasiswa Papua disemprot water cannon
Aksi demo mahasiswa Papua. ©2016 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com – Sejumlah massa mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Papua bersama Front Rakyat Indonesia Untuk West Papua menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta. Mereka menuntut pemerintah Indonesia untuk menggelar referendum di seluruh wilayah Papua.

Pantauan merdeka.com, Kamis (1/12), aksi tersebut dimulai sekitar pukul 09.30 WIB. Mereka menuntut untuk diberikan kebebasan dan penentuan hak nasib sendiri sebagai solusi demokratis rakyat Papua, serta meminta agar TNI/Polri ditarik dari Papua.

Aksi ini sedianya digelar di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta dan dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju Istana Negara. Namun, polisi menahan para pendemo di Jalan Imam Bonjol dan hanya boleh menyuarakan aspirasinya di sana.

Massa yang terdiri dari ratusan orang itu juga membawa atribut Organisasi Papua Merdeka (OPM), berupa ikat kepala bergambar Bintang Kejora. Hal itu memantik perhatian polisi, sehingga beberapa orang yang mengenakan atribut OPM langsung dibekuk.

Kejadian itu sempat menimbulkan kericuhan, namun tak ada aksi baku pukul antara demonstran dan polisi. Meski begitu, polisi tetap menyemprotkan water cannon ke arah massa.

Saat ini, situasi sudah kembali kondusif. Massa tetap berorasi di tengah pengawalan ketat kepolisian. Beberapa pendemo yang sempat ditangkap sudah dilepaskan kembali, tapi tanpa mengenakan atribut OPM.

Reporter : Arie Basuki | Kamis, 1 Desember 2016 11:22

Bendera Aceh berkibar di tengah demo Ahok

Bendera Aceh berkibar di tengah demo Ahok
Massa Aceh demo Ahok. ©2016 merdeka.com/raynaldo ghifari

Merdeka.com – Ratusan ribu ormas Islam berdemo di Istana Negara terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sebelum menggelar aksi sebagian massa berkumpul di Masjid Istiqlal.

Pantauan merdeka.com, Jumat (4/11), ada bendera Aceh yang menyerupai Gerakan Aceh Merdeka yang dikibarkan oleh sekelompok pemuda yang diduga FPI Aceh. Tak hanya itu, bahkan para pemuda yang mengenakan baju putih-putih itu membentangkan spanduk yang berisi ancaman Aceh bakal pisah dari NKRI.

“Bila NKRI dipimpin oleh Pembela Ahok, Maka kami bangsa Aceh akan menuntut pisah dari NKRI,” tulis spanduk tersebut yang terdapat logo FPI Aceh.

Massa Aceh demo Ahok 2016 merdeka.com/raynaldo ghifari
Massa Aceh demo Ahok 2016 merdeka.com/raynaldo ghifari

Terkait itu, Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan mengatakan polisi sudah mengamankan dan mengambil bendera serta spanduk tersebut. Iriawan pun telah menyampaikan temuan itu ke Pimpinan FPI Habib Rizieq.

“Saya sudah sampaikan ke Habib Rizieq kenapa itu bisa terjadi. Karena saya menuntut apa yang disampaikan oleh korlap bahwa tidak akan ada provokasi,” kata Iriawan di Monas.
[eko]

Tuntut Merdeka, 800.000 Warga Catalonia Penuhi Jalanan Kota Barcelona

Barcelona – Ratusan ribu warga Catalonia turun ke jalanan kota Barcelona dan sekitarnya menyerukan merdeka dari Spanyol. Seruan ini merupakan perpanjangan dari upaya beberapa tahun terakhir yang menginginkan Catalonia memisahkan diri dari Spanyol.

Kepolisian setempat, seperti dilansir AFP, Senin (12/9/2016), memperkirakan ada sekitar 800 ribu warga yang ikut serta dalam aksi protes ini. Namun pemerintah Spanyol yang menentang keras kemerdekaan Catalonia, menyebut hanya 370 ribu warga yang ikut aksi ini.

Mengenakan kaos bertuliskan ‘Siap’, slogan pro-kemerdekaan Catalonia, warga melambaikan bendera bermotif garis-garis merah dan kuning serta biru yang merupakan bendera pro-kemerdekaan Catalonia. Wilayah di Spanyol bagian timur laut itu terkenal akan wisata pantai dan juga ibukotanya, Barcelona.

Aksi ini digelar pada Minggu (11/9), tepat saat peringatan hari nasional kawasan tersebut, atau yang biasa disebut sebagai ‘Diada’ yang menandai penaklukan Barcelona oleh Raja Spanyol Philip V pada tahun 1714 silam. Ada sekitar 7,5 juta jiwa yang tinggal di wilayah Catalonia.

Warga menggelar aksi ini di Barcelona dan empat kota lainnya di Catalonia, demi menekan pemimpin pro-kemerdekaan Catalonia untuk bersatu dan menyatukan perbedaan demi memuluskan rencana memerdekakan diri dari Spanyol.

“Inilah momen tepat untuk bersatu demi ‘Iya’ untuk Republik Catalan. Kami tidak sabar,” tegas Ketua Dewan Nasional Catalan, Jordi Sanchez, dalam aksi protes di dekat gedung parlemen setempat. Dewan Nasional Catalan merupakan organisasi pro-kemerdekaan yang menggelar aksi ini.

Kelompok separatis atau pro-kemerdekaan telah berupaya selama bertahun-tahun demi mendapat persetujuan pemerintah pusat Spanyol untuk menggelar referendum kemerdekaan, seperti yang pernah digelar di Skotlandia tahun 2014 lalu, yang akhirnya berujung ‘tidak’ akan memisahkan diri dari Inggris.

Gerakan memerdekakan diri muncul di Catalonia setelah pembatasan otonomi untuk wilayah ini sejak akhir tahun 1970-an setelah kepemimpinan otoriter Perdana Menteri Francisco Franco. Kondisi perekonomian Spanyol yang menurun semakin memperparah situasi di Catalonia. Banyak warga yang marah karena harus membayar pajak kepada pemerintah pusat di Madrid, demi mensubsidi wilayah yang lebih miskin.

Sejak tahun 2012, unjuk rasa besar-besaran semacam ini digelar di wilayah Catalonia setiap tahunnya, tepat saat hari nasional mereka pada 11 September. Seruan memerdekakan diri semakin menguat setelah politikus-politikus dari partai pro-kemerdekaan menguasai parlemen daerah Catalonia untuk pertama kalinya, sejak tahun lalu. Mereka berencana mencapai kemerdekaan Catalonia pada pertengahan tahun 2017 mendatang.

MAsyarakat Catalonia Tuntut Merdeka dari Spanyol
MAsyarakat Catalonia Tuntut Merdeka dari Spanyol

Up ↑

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Melaneia News

Just another WordPress site

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

PAPUAmart.com

MAMA Stap na YUMI Stap!

Koteka

This is My Origin and My Destiny

Melanesia Web Hosting

Melanesia Specific Domains and Web Hosting

Sem Karoba Tawy

Patient Spectator of the TRTUH in Action

Melanesia Business News

Just another MELANESIA.news site

Sahabat Alam Papua (SAPA)

Sahabat Alam Melanesia (SALAM)

Melanesian Spirit's Club

Where All Spirit Beings Talk for Real!

Breath of Bliss Melanesia

with Wewo Kotokay, BoB Facilitator

Fast, Pray, and Praise

to Free Melanesia and Melanesian Peoples from Satanic Bondages

Pandanus Conoideus Lam

New Guinea Red Pandanus Oil

Government of West Papua

for a Free and Independent West Papua