Parpol Dukung Dilanjutkan
JAYAPURA – Forum Demokrasi Rakyat Papua Bersatu (FDRPB) mendesak kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menghentikan segala proses pemiluka di Tanah Papua hingga adanya solusi terbaik bagi penyelesaian masalah Papua ke depan.
Hal ini disampaikan oleh Koordinator FDRPB, Salmon Maurits Yumame, SE, MM didampingi Septer Manufandu SPt, Fedrika Korain, SH dan John Baransano STh dalam jumpa pers di Sekretariat Foker LSM Waena, Kamis (24/6) kemarin.
“ Memperhatikan berbagai keburukan dari pelaksanaan pemilukada di kabupaten/kota Tanah Papua yang tidak menguntungkan bagi kepentingan rakyat Papua Barat, kami menyerukan agar dihentikan hingga ada solusi terbaik bagi penyelesaian masalah Papua ke depan," tandas Salmon.
FDRPB juga meminta agar program transmigrasi atau pemindahan warga pendatang ke Tanah Papua untuk dihentikan. Tidak hanya itu, FDRPB menyerukan kepada gubernur, para bupati dan walikota di Tanah Papua agar mengontrol ketat migran yang masuk ke Tanah Papua.
Kepada rakyat asli Papua dan warga pendatang di Tanah Papua, FDRPB meminta agar tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan berbagai upaya yang bertujuan untuk mendiskreditkan perjuangan menegakkan hak-hak dasar bangsa Papua.
Sebelumnya, Salmon mengatakan bahwa kegagalan Otsus Papua dan penolakan terhadap berbagai kebijakan negara yang dirasakan merugikan kepentingan orang asli Papua, secara terbuka telah disuarakan rakyat dalam Mubes antara MRP dan masyarakat asli Papua yang berlangsung 9-10 Juni 2010 di Kantor MRP.
Mubes ini merupakan forum resmi dan terhormat dalam koridor perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Dalam forum resmi tersebut, rakyat Papua telah memperdengarkan suara otentik mereka bahwa implementasi Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua telah gagal menciptakan kesejahteraan bagi orang asli Papua. Otsus gagal memberikan pengakuan, perlindungan dan penegakan terhadap hak-hak dasar orang asli Papua.
Dikatakan, dana otsus yang mengalir derat ke Papua dalam 9 tahun terakhir ini, meembuat ribuan penduduk dari luar Papua berbondong-bondong masuk ke Papua guna mencari hidup. Mudahnya, mereka mencapatkan status penduduk dan menetap di Papua dibandingkan dengan mahasiswa dan masyarakat Papua se-Jawa Bali yang sulit mendapatkan identitas penduduk tetap, secara perlahan mengakibatkan jumlah populasi yang tidak seimbang.
Menurutnya, jumlah migran terus bertambah, juga berdampak pada hilangnya hak politik orang asli Papua untuk menjadi bupati, walikota dan sekaligus wakilnya dalam sistem pemilihan langsung Pemiluka yang sangat mengandalkan jumlah pemilih. Bertambahnya migrant dan situasi ekonomi Papua nyang riil dikuasai migran, membuat ruang politik semakin sulit digapai orang asli Papua yang rata-rata hidup miskin, sehingga menyebabkan orang asli Papua yang hendak mencalonkan diri dalam pemiluka terpaksa berkompromi dengan kaum pemilik modal sebagai pasangannya yang kemudian bermuara pada kebijakan pembangunan yang diatur menurut kepentingan pemilik modal dan komunitasnya.
Salmon menambahkan bahwa perjuangan meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua di Bumi Papua yang merupakan warisan leluhur, merupakan perjuangan yang luhur dalam perspektif kemanusian yang universal. Perjuangan ini, bernilai sama dengan perjuangan orang Jawa mencapai kesejahteraannya di Tanah Jawa dan orang Sumatera di Tanah Sumatera, termasuk orang Sulawesi.
"Kami harap agar semua warga migran tidak memandangnya sebagai perjuangan yang mencederai kebersamaan sebagai satu ciptaan Tuhan, oleh karena itu kami berterima kasih dan menghargai suadara-saudari pendatang yang selama ini tetap menghargai kami dan mau bekerja keras meningkatkan kesejahteraan rakyat kami," imbuhnya.
Sementara itu, di termpat terpisah, dukungan terhadap KPU Kota Jayapura untuk tetap melaksanakan Pemilukada Kota Jayapura disampaikan olej DPC PDIP Kota Jayapura.
Ketua DPC PDIP Kota Didikus Rahamaf dan sejumlah fungsionarisnya mendatangi Kantor KPU Kota Jayapura. Mereka diterima oleh Ketua KPU Kota Jayapura Hendrik Bleskadit dan Ketua Pokja Pencalonan KPU Kota Jayapura Victor Manengkey di ruang tamu Kantor KPU Kota.
Banyak hal yang disampaikan oleh rombongan PDIP kota Jayapura ini diantaranya adalah masalah anggaran Pemilukada KPU Kota Jayapura yang jumlahnya telah menipis akibat penundaan Pemilukada yang lalu, masalah kelanjutan pelaksanaan Pemilukada yang sempat tertunda akibat adanya usulan SK MR Nomor 14 tahun 2009 agar dijadikan acuan oleh setiap KPU dalam melaksanakan Pemilukada.
“Jadi ada banyak hal penting yang kami diskusikan tetapi intinya adalah kami ingin memberikan penguatan kepada KPU agar KPU terus melanjutkan pelakasanaan Pemilkada Kota Jayapura sesuai aturan perundang undangan yang berlaku,” terangnya. Harusnya kata dia semua partai politik juga berlaku demikian memberikan penguatan dan dukungan kepada KPU dalam melaksanakan tugasnya.
Ia juga mengatakan kekhawatirannya terhadap penundaan Pemilukada yang lalu yang lumayan lama, mengingat masa jabatan Walikota Drs MR Kambu, M.Si akan berakhir pada Agustus mendatang. “Khawatirnya kita nanti kalau ada carteker, maka banyak di pembangunan kota Jayapura bisa vakum, karena carteker tidak bisa mengambil kebijakan,” katanya.
Khusus mengenai anggaran, dikatakannya banyak PPD sudah dua bulan belum terima honor karena belum adanya dana. Bahkan informasi yang dihimpun juga ternyata memang ada sebanyak Rp 1,8 Miliar dana yang diminta sejak awal Juni lalu hingga sekarang belum juga dicairkan. “Ini kan ironis sekali, karena itu kami ingin agar KPUD mendapat dukungan dana penuh dan kineranya tidak terganggu hanya karena masalah tersebut,” katanya.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Jayapura Drs Hendrik Bleskadit yang ditemui Cenderawasih Pos usai pertemuan mengatakan bahwa pihaknya menyambut positif kunjungan PDIP tersebut. “Jadi KPU Kota ini adalah milik seluruh masyarakat Kota Jayapura, karena itu wajar saja kalau ada bagian dari masyarakat yang datang ke sini,” katanya.
Bleskadit menegaskan bahwa pihaknya konsekwen dengan jadwal yang sudah dibentuk dalam pleno terakhir itu dan sekarang pihaknya sedang melaksanakan tahap demi tahap rangkaian Pemilukada. “Soal anggaran, kami senang dengan respon dari bapak Walikota dan berharap dukungan sepenuhnya sehingga pelaksanaan Pemilukada di Kota Jayapura bisa berlangsung dengan lancar sesuai dengan Undang Undang yang berlaku,” katanya.(bat/ta)
Papua Merdeka News 