KBR68H – Papua terus saja memanas. Saat peringatan Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-66, serangkaian peristiwa penembakan terjadi di Paniai. Sedang sebelumnya aksi berbau separatisme juga mengemuka dengan pengibaran bendera Bintang Kejora. Ada dugaan kelompok pengacau keamanan ini ingin mengacaukan hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-66. Koordinator Jaringan Damai Papua Pastor Neles Tebay menjelaskan kondisi terakhir Bumi Cenderawasih.
Kalau ditempat anda situasinya seperti apa?
Saya di Jayapura, situasinya aman tapi orang-orang sedikit resah karena kekerasan-kekerasan yang terjadi beberapa hari yang lalu termasuk di dalam kota, mobil ditembaki, bendera bintang kejora dikibarkan, dan lain sebagainya.
Kalau aparat keamanan menyebutkan pelakunya OPM, siapa sebenarnya yang melakukan ini?
Menurut laporan memang pelakunya OPM tapi itu belum ada investigasi, polisi masih melakukan investigasi. Jadi, saya pikir tidak adil kalau hanya karena melihat bendera bintang kejora dikibarkan lalu menyatakan bahwa pelakunya OPM, sementara OPM sendiri tidak bisa dimintai pendapat. Jadi saya pikir siapapun pengibar bendera itu, pengibaran bendera bintang kejora ini memperlihatkan bahwa ada masalah di Papua yang belum diselesaikan.
Dari saksi-saksi yang ada sejauh ini, yang Pastor Nelles Tebay ketahui siapa?
Jadi, dari pihak yang menangkap bahwa menuduh OPM sebagai pelaku kekerasan, sementara polisi belum secara langsung menyebutnya betul sebagai pelaku, rakyat biasa sedang mencari-cari siapa pelakunya karena kekerasan ini terjadi di tempat yang sama dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jadi ini mesti orang yang betul-betul menguasai keadaan kota Jayapura atau Arbepura terutama. Jadi ini jelas kita tidak tahu persis siapa pelakunya. Tapi siapapun pelakunya, pengibaran bendera bintang kejora itu memperlihatkan bahwa ada masalah di Papua yang memang belum diselesaikan, belum dituntaskan.
Masalah yang anda tangkap seperti apa?
Bendera bintang kejora ini bendera politik, kalau memang itu yang menyebarkan adalah OPM, OPM itu bukan organisasi kriminal, ini organisasi yang memperjuangkan ideologi tertentu, ideologi pro merdeka. Tuntutan pro merdeka itu ada, bukan karena tidak ada apa-apanya, tuntutan ke pro merdeka karena ada penyebanya. Yang sekarang diperlukan adalah pemerintah Indonesia dengan pihak OPM atau rakyat Papua yaitu bersama-sama bertemu berdialog untuk mencari tahu penyebab-penyebab dari terjadinya penembakan-penembakan di kabupaten Paniai misalnya. Tanpa berdialog, masalah atau penyebab utama dari kekerasan ini tidak akan teridentifikasi, maka solusinya pun tidak akan diambil. Jadi sementara ini menurut saya yang paling penting dilakukan untuk menghentikan kekerasan ini dan mencegah kekerasan ini terjadi lagi adalah perlunya dialog antara Jakarta, pemerintah pusat dan rakyat Papua untuk bersama-sama mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, dan bersama-sama mencari bagaimana menyelesaikan masalah ini secara damai.
Pasca konferensi, apakah tawaran dialog ini sudah diajukan ke pemerintah pusat?
Salah satu rekomendasi dari konferensi perdamaian adalah dialog. Banyak rakyat Papua itu sudah menerima dialog sebagai sarana terbaik untuk mencari solusi, jadi banyak orang Papua di kampung-kampung sudah mulai berdoa agar dialog antara pemerintah pusat dan rakyat Papua bisa terjadi suatu saat.
Jakarta seringkali mengajukan pertanyaan, bukankah ada Majelis Rakyat Papua, ada Dewan Adat dengan merekalah dialog dilakukan oleh Jakarta. Kemudian kalau mau dialog dengan OPM, itu dengan siapa?
Jadi, yang pokok itu adalah pemerintah pusat punya keinginan untuk berdialog dengan orang Papua, itu yang pertama. Lalu orang Papua itu diwakili oleh siapa itu nanti akan ditentukan oleh orang Papua. Kalau menurut saya, kalau pemerintah mau menyelesaikan masalah Papua maka dialog mesti melibatkan pihak yang bertentangan dengan pemerintah Indonesia. Kalau antara pihak-pihak yang tidak bertentangan, ya tidak perlu berdialog silahkan bersilaturahmi saja. Tapi kalau betul-betul mau diadakan dialog untuk menyelesaikan masalah Papua, maka dialog mesti dilaksanakan diantara pihak-pihak yang berkelahi atau yang bertikai. Dengan demikian, TPN itu sudah harus mau tidak mau terlibat dalam keseluruhan proses dialog ini.
Sebetulnya bagaimana kekuatan TPN/OPM ini?
Saya juga tidak tahu kekuatan dari TPN/OPM, saya tidak punya akses dari mereka.
Apakah OPM mau diajak berdialog?
Mereka perlu ditanyai apakah TPN/OPM mau berdialog dengan masyarakat Papua.
Sampai sekarang hasil konferensi itu belum diberikan ke TPN/OPM?
MANOKWARI- Kepala Divisi Informasi dan Dokumentasi LP3BH (Lembaga Pendidikan Pengembangan dan Bantuan Hukum) Manokwari – Papua, Simon Rizyard Banundi menilai informasi yang dilansir sejumlah media Australi The Age Agusust 13 ‘ 2011 bertajuk Indonesia Special Forces Paranoid Over Papua dan Laporan Major Arm Vence D. Marani bertajuk “Anatomy Of Papuan Separatist’’ telah mempertontonkan wajah pemerintah Indonesia itu sendiri dalam konteks global. ‘’Berita tersebut menurut kami tentunya telah menunjukan pemerintah Jakarta yang mengalami over Paranoid,’’ ujarnya.
Dikatakan,disatu sisi Jakarta secara gamblang telah buat pernyataan bahwa tidak ada lagi pendekatan keamanan untuk Papua, melainkan pendekatan pemerintah terhadap Papua yaitu pendekatan ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat Papua supaya dapat mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya di Indonesia.Namun sebaliknya menjadi pertanyaan sebab intelijen leluasa tersebar dan bekerja tanpa henti-hentinya di Papua.
‘’Menurut kami, mungkin sepenggal yang mampu diliput media The Age-Australia, tetapi fakta telah menyembunyikan aktifitas aparat intelijen dalam membuntuti aktifitas-aktifitas masyarakat sipil Papua,’’ tukasnya.
Dijelaskan Banundi, kelompok atau pekerja HAM telah menjadi target intelijen untuk di awasi. ‘’Kami di awasi terutama berkaitan dengan aktifitas sebagai pengacara muda yang memberikan advice hukum terhadap para terdakwa tuduhan makar,’’ tutur Simon.
Ia menatakan, baiknya pemerintah menghentikan peran aparat intelijen dan mulai berpikir untuk membangun dialog Jakarta-Papua. ‘’Jika Kopasus atau pemerintah mengalami over paranoid seperti diberitakan The Age, kami berpikir bahwa over paranoidnya baiknya dituangkan melalui jalur dialog seperti yang telah dan sedang digagas oleh kelompok intelektual Papua yang tergabung dalam Jaringan Perdamaian Papua. ketimbang pemerintah membuang-buang energi, daya dan dana untuk memfungsikan kinerja intelijen di Papua,’’ tambahnya lagi.(lm)
Jakarta – Sebanyak 18 akademisi dari beberapa Universitas di seluruh Indonesia yang tergabung dalam Forum Akademisi untuk Papua Damai (FAPD) Kamis (11/8) kemarin di Hotel Ibis Jakarta mengeluarkan pernyataan sikapnya, yang meminta agar penyelesaian masalah Papua di lakukan lewat jalan damai, dengan menggelar dialog bagi pihak – pihak terkait dengan Pemerintah.
“ini bentuk kepedulian kami para akademisi untuk ikut ambil bagian dalam proses resolusi konflik yang terjadi di Indonesia secara umum, dan momentumnya pas untuk kita mulai dari Papua,” kata Koordinator FAPD Dr. Otto Syamsuddin Ishak salah satu perwakilan dosen dari Universitas Syiah Kuala kepada Bintang Papua via telepon semalam. Lebih jauh ia menjelaskan bahwa kerja – kerja dari FAPD ini nantnya akan mencoba membuat kajian – kajian akademis guna menolong percepatan proses resolusi konflik secara damai, bukan hanya di Papya namun di seluruh Indonesia nantnya.
Dr. Pater Neles Tebay yang juga salah satu penggagas FAPD kepada Bintang Papua via telepon semalam menjelaskan, gagasan pembentukan dan deklarasi Forum Akademisi untuk Papua Damai ini berangkat dari sebuah Focus Group Discussion (FGD) yang di gagas oleh Imparsial Jakarta dengan mengundang perwakilan akademisi dari beberapa Perguruan Tinggi yang ada di Jayapura.
“Jadi kami diskusi 2 hari, dimana kami semua di minta membuat paper dengan thema “Partisipasi masyarakat kecil dalam mendorong dialog dalam menyelesaikan konflik di Papua” dan mempresentasikannya, berangkat dari FGD kemarin itulah kami hari ini Deklarasikan FAPD ini”, katanya.
Dalam pernyataan sikapnya FAPD, menyampaikan 3 point penting yakni, (1) FAPD prihatin terhadap berlarutnya konflik di Papua, (2) FAPD berkeyakinan bahwa konflik di Papua dapat di selesaikan melalui dialog damai, (3) untuk itu FAPD mendesak para pihak untuk tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan persoalan di Papua.
FAPD terdiri dari 18 akademisi diantaranya Prof. Dr. Mestika Zed (Universitas Negri Padang), Prof. Dr. H. Arfin Hamid, S.H., M.H (Universitas Hasanuddin), Prof. Purwo Santoso, M.A., Ph.D (Universitas Gajah Mada), Dr. Muridan S. Widjojo (Universitas Indonesia), Dr. Mangadar Situmorang (Universitas Parahyangan), Dr. I Nyoman Sudira (Universitas Parahyangan), Dr. M. Ali Syafa’at (Universitas Brawijaya), Dr. Rahayu, S.H., M. Hum (Universitas Diponegoro), Dr. Otto Syamsuddin Ishak (Universitas Syiah Kuala), Dr. Pater Neles Tebay (Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Fajar Timur).
Selain itu juga ada Dr. Antie Solaiman, M.A (Universitas Kristen Indonesia), Ir. Sahat Marojahan Doloksaribu, M.Ing (Universitas Kristen Indonesia), R. Herlambang Perdana W, S.H., M.A (Universitas Airlangga), Shiskha Prabawaningtyas, M.A (Universitas Paramadina), Sholehudin A. Aziz, MA (Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah), Munafrizal Manan, S.Sos, M.Si (Universitas Al-Azhar Jakarta), Vience Tebay, S.Sos, M. Si (Universitas Cendrawasih), dan Anton Aliabbas, M.Si., MDM (Universitas Pertahanan Indonesia).
Menurut FAPD Papua terus dilanda konflik sejak awal integrasi hingga saat ini dan persoalan ketidakadilan tidak teratasi. Penggunaan pendekatan keamanan selama ini terbukti tidak menyelesaikan persoalan konflik.
Akibatnya Konflik Papua justru terus langgeng dan kian mengakar dimana para pelakunya yang terus beregenerasi dari tahun ke tahun. Di lapangan, upaya penekanan pola pendekatan militeristik atau jalan kekerasan terus menimbulkan korban warga sipil di Papua, sebagai akibat dari kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dan kerap dilakukan oleh aparat keamanan di Papua.
Dalam konteks lainnya, Negara telah mengeluarkan kebijakan dengan memberikan Otonomi Khusus (Otsus) terhadap Papua yakni sejak tahun 2001. Kendati demikian, pemerintah pusat juga dinilai tidak konsisten dalam penerapannya sehingga gagal khususnya dalam menyejahterakan rakyat Papua.
Dengan mencermati perkembangan tersebut, kebutuhan terhadap upaya penyelesaian konflik Papua dengan tanpa menggunakan pendekatan militeristik sangat penting untuk mewujudkan Papua tanah damai.
Langkah tersebut dapat dilakukan dengan mendorong terjadinya dialog Jakarta-Papua sebagai jalan menuju penyelesaian konflik Papua.
Lebih jauh, penggunaan jalan dialog ini juga penting jika mempertimbangkan adanya kompleksitas persoalan yang menjadi akar konflik Papua. Di titik ini, harus dipahami bahwa persoalan akar konflik Papua ini bukan semata urusan keamanan, atau secara spesifik terkait munculnya separatisme Papua.
Jika dicermati lebih jauh, bahwa akar persoalan konflik Papua sesungguhnya begitu kompleks yang meliputi berbagai sektor kehidupan di Papua: persoalan sejarah, politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, kesejahteraan, dan lain-lain. Oleh karena itu keliru bila konflik Papua disederhanakan menjadi persoalan separatisme semata.
Kompleksitas persoalan menuntut penyelesaian konflik Papua secara komprehensif. Upaya itu dapat dirintis melalui dialog damai. Jalan dialog damai bukanlah suatu tujuan, melainkan sebagai proses awal untuk bisa menyepakati berbagai akar masalah dan bagaimana cara penyelesaiannya. (amr/don/l03)
JAYAPURA – Wacana dialog untuk menyelesaikan konflik-konflik di Papua dengan melibatkan seluruh komponen yang digagas Jaringan Damai Papua (JDP), rupanya sejalan dengan pemikiran Ketua Dewan Adat Papua (DAP), Forkorus Yaboisembut,S.Pd.
Menurutnya, dialog merupakan sarana terbaik untuk mencari solusi yang tepat penyelesaian konflik antara Rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia.
“Kami bertekad untuk mencari solusi atas berbagai persoalan politik, keamanan, hukum dan HAM, Ekonomi dan lingkungan hidup serta sosial budaya di Tanah Papua melalui suatu Dialog antara Rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia, yang dimediasi pihak ketiga yang netral,” tandasnya. Hal itu diungkapkan Forkorus dalam salah satu pidatonyapada perayaan hari Pribumi Internasional yang dilakukan DAP di Kampung Sabron Yaru, Distrik Sentani Selatan.
Dalam pidato Ketua DAP yang diterima Bintang Papua dari Satf Khusus DAP Dominikus, selain menyebutkan tujuh poin seruan dan 4 poin pernyataan, juga menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Deklarasi PBB tentang hak-hak bangsa pribumi maupun UU Dasar 1945.
“Dalam Sidang Dewan HAM PBB pada bulan Juni 2006 di Kota Jeneva, Pemerintah Indonesia telah menandatangani Deklarasi PBB tentang Bangsa Pribumi. Pemerintah Indonesia juga telah menandatanggani Dokumen yang sama di Sidang Umum PBB di New York pada tanggal 13 September 2007. Dengan demikian, telah jelas bahwa Negara dan Pemerintah Republik Indonesia bukan saja menyetujui atau mendukung Deklarasi PBB, tetapi dengan sendirinya terikat dan berkewajiban melaksanakan setiap butir dari Deklarasi PBB tentang Bangsa Pribumi.
Dikatakan, meskipun pemerintah Indonesia telah melaksanakan kewajiban dan komitmennya untuk membangun masyarakat adat Papua lewat UU Otonomi Khusus, menurut Forkorus bahwa kenyataannya hingga saat ini, kondisi sosial ekonomi dan budaya serta sipil politik masyarakat adat Papua semakin buruk dan termarjinalkan. “Ketika hak-hak masyarakat adat Papua tidak terpenuhi, maka pemerintah telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Deklarasi PBB tentang hak-hak bangsa pribumi maupun UU Dasar 1945,” tandasnya.
Dalam seruannya yang terdiri 7 poin, ia meminta kepada seluruh masyarakat adat Papua untuk membangun persatuan dan kekuatan bersama sebagai satu bangunan yang kokoh.
“Jangan terus memberi diri untuk dipecah belah dengan kampanye PILKADA yang cenderung mengadu domba sesama masyarakat adat, atau isu-isu dan cara-cara yang menciptakan konflik diantara masyarakat adat Papua, atau antara masyarakat adat Papua dengan pihak lain sebagai mitra yang setara dan yang saling menguntungkan,” serunya.
Seruan berikut, yakni menyatakan bahwa tanah Papua harus dibebaskan dari tindakan kekerasan dan penindasan dan harus dibangun sebagai Tanah Damai, Tanah yang penuh Berkat.
“Karena itu Dewan Adat Papua juga menyerukan pentingnya satu para-para dialog internal antara Pimpinan adat, Pemimpin gereja dan para Pimpinan Agama, politisi Papua, para birokrat Papua, anggota parlemen maupun LSM guna bersama-sama mencari solusi dalam mengatasi persoalan masyarakat adat Papua yang dari hari ke hari justru semakin memperihatinkan,” jelasnya.
Poin berikut, forkorus menyebutkan bahwa pihaknya memandang bahwa pemerintah Indonesia melalui aparat keamanan gagal melakukan perlindungan dan pengoyaman serta ketrentraman warga sipil di Tanah Papua tanpa terkecuali. “Untuk itu, kami menghimbau kepada pemerintah untuk secara proaktif dan professional menanganinya,” lanjutnya.
Selanjutnya, dinyatakan bahwa tanah adalah Ibu dan warisan nenek moyang yang harus dijaga dan dirawat dengan baik untuk kebahagiaan kita dan anak cucu masyarakat adat Papua.
“Karena itu, Dewan Adat Papua menyerukan kepada seluruh tokoh adat dan anak adat Papua untuk tidak menjual tanah-tanah adat. Pembangunan investasi di Papua tidak boleh menghilangkan hak masyarakat adat atas tanahnya,” tandasnya.
Dewan Adat Papua, juga menyerukan kepada seluruh masyarakat adat Papua untuk secara aktif membantu dan atau mengambil inisiatif dalam melestarikan bahasa ibu, mengembangkan pendidikan tradisional secara landasan yang kokoh bangunan nilai dan tatanan kehidupan bangsa yang bermartabat. Selain itu, kita meningkatkan ketahanan panganan berbasis tanaman makanan lokal masyarakat adat Papua.
Masih dalam seruan Dewan Adat Papua, dinyatakan bahwa DAP mendesak Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia Usaha, Lembaga-lembaga Internasional yang berada di Tanah Papua serta seluruh masyarakat adat di Tanah Papua dan diluar Tanah Papua untuk membantu penyelesaian Konflik Kekerasan di Tanah Papua dengan jalan dialog sebagai sarana terbaik;
Sedangkan dalam seruan terakhirnya (ke tujuh), DAP mendesak aparat kepolisian tidak melupakan dan terus berupaya mengungkap dibalik penembakan terhadap Aktivis HAM alharhum Opinus Tabuni.
Di akhir pidatonya, Forkorus menegaskan tentang pandangannya DAP, bahwa sampai saat ini, eksistensi Masyarakat Adat Papua tidak diakui oleh pemerintah Indonesia.
“Eksistensi dan perjuangan masyarakat adat Papua masih sering dilihat dalam perspektif politik sehingga dengan mudah memunculkan justifikasi yang mengarah pada aktifitas separatis dan makar,” ungkapnhya.
Sementara itu, Perayaan Hari Pribumi Internasional Tahun 2011 yang jatuh pada Selasa (9/8) bisa menjadi refleksi terhadap prilaku kekerasan yang terus dialami warga pribumi atau orang asli untuk memikirkan strategi melindungi diri dari semua ancaman dari luar dan bertahan hidup pada nilai nilai kebudayaan yang diwariskan secara turun temurun, dengan begitu bisa bertahan hidup di era transformasi saat ini.
“Kami menyampaikan selamat bagi mereka yang merayakannnya,” Wakil Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Matius Murib menegaskan via ponsel kepada Bintang Papua, Selasa (9/8) malam.
Menurut dia, terkait dengan tanggal 9 Agustus adalah Hari Pribumi Internasional, masyarakat Papua bisa rayakan, hanya masih trauma dengan tahun 2008 ketika perayaan itu terjadi insiden penembakan terhadap seorang warga sipil Opinus Tabuni di Wamena, yang belum juga terungkap aparat kepolisan hingga saat ini.
“Komisi untuk masyarakat pribumi di PBB tentu memantau perkembangan kasus kasus yang dialami warga termasuk orang asli Papua dan lain lain,” ujarnya. (aj/mdc/don/l03)
Metrotvnews.com, Jakarta: Sosiolog Thamrin Amal Tomagola mengusulkan pemerintah menggunakan mediator netral untuk menyelesaikan konflik Papua. Pemerintah bisa menggunakan tenaga dari LIPI atau lembaga keagamaan di Papua. Bukan justru melibatkan lembaga asing.
Menurut Thamrin Amal Tomagola, saat ini Pemerintah Pusat dan warga Papua saling tarik menarik. Pusat mengusulkan untuk pemberian Otonomi Khusus. Sedangkan warga Papua ngotot meminta referendum.
Tapi, Thamrin menilai permintaan referendum dari rakyat Papua, sangat berisiko bagi rakyat Papua sendiri. Mereka bisa kalah, jika referendum diberikan. Sebab, warga pendatang di Papua, saat ini, sudah semakin banyak. Mereka justru harus duduk bersama dengan Pemerintah Pusat, yang non-Papua, dengan mediator.
Sementara anggota DPR dari Komisi I TB Hasanuddin menuturkan pemberian dana Otsus yang sangat besar, ternyata bukan solusi untuk menyelesaikan masalah ekonomi rakyat di Papua. Dana Otsus tersebut tidak dikelola dengan baik, lebih banyak dikorupsi. Masyarakat bawah tetap tak tersentuh.(DSY)
Metro Siang / Polkam / Jumat, 5 Agustus 2011 13:41 WIB
Tanggapan terhadap rencana KTT Inter.Lawyers on Papua, 2 Agustus 2011 di Oxford London.
Benny Wenda, seorang aktivis Papua Meredeka yang sementara menetap di Inggris, telah mendapat simpati dan dukungan dari sejumlah aktivis HAM, Hukum dan Politik di Inggris dan beberapa negara Eropah, US, Afrika, Australia dan Snadinavia.
Dalam negeri, khusus di Papua, Benny Wenda mendapat dukungan dari sayap garis keras, a.l KNPB serta kelompok PDP, Adat dan Collective Leadership dibawah pimpinan Edison Waromi, Don Flassy, Awom dkk.
Tugas Profetis Gereja dibidang Hukum HAM dan Politik
Motivasi dasar dari gerakan Benny Wenda, bertolak dari akar permasalahan Papua, yakni pelaksanaan Pepera tahun 1969, yang dianggap catat hukum oleh rakyat Papua.
Selama 48 tahun, Papua dalam Indonesia, proses integrasi yang bermasalah secara hukum dan politik, telah menyandra semua kebijakan Pemerintah, sehingga, dalam kurun waktu 48 itu, keseluruhan kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan di Tanah Papua, sangat bernuansa “politik”. Nuansa ini nampak dalam kebijakan Pemerintahan, dimana semua keputusan dan UU yang diberlakukan, selalu memastikan, bahwa Papua, adalah bagian dari NKRI. Semua suara dan aktivitas yang berseberangan ditanggapi secara militer.
Wajah Indonesia, selama 48 tahun di Papua, adalah wajah dan profil militer, sadis dan menyerupai monster yang siap menerkam siapa saja yang melawan negara kesatuan Indonesia.
Potret Indonesia selama 48 tahun diatas, oleh GKI di Tanah Papua, telah didokumentasikan pada tahun 1992, dalam buku putih dengan judul : Untuk Keadilan dan Perdamaian. Buku tersebut merekam sejumlah kasus pelanggaran HAM yang termasuk kategori berat; a.l praktek mutilasi di Tor Sarmi, dimana seorang Kepala Desa di sate, dan dipaksakan kepada istri dan anak2 untuk disantap; kasus lain ialah sepasang anak muda dipaksa melakukan hubungan “suami istri” dipantai dan diarak dijalan dalam keadaan bugil menuju acara “pernikahan” di Gereja.
Buku tersebut telah mendapat perhatian Persekutuan Gereja Indonesia, dan telah menjadi perhatian komunitas Oikumenis Internasional.
Pada tahun 2004, dalam General Council ke 24 dari World Alliance of Reformed Churches di Accra, Ghana, WARC mengeluarkan rekomendasi tentang Rekognisi WARC untuk Hak Menentukan nasib Sendiri dari orang Papua. Pengakuan tentang “rights for Self Determination” tadi, mendapat affirmasi pada bulan Juni 2010, pada Sidang Raya pertama World Communion of Reformed Churches di Grand Rapids, Michigan, USA. WCRC mempertegas rekomenmdasi WARC 2004, dan meminta Executive WRCR untuk membawa masalah Papau ke Badan2 Dunia yang relevant dan berkompetend untuk itu.
GKI di Tanah Papua, bersama Persekutuan Gereja Baptis, Gereja Kingmi Papua, telah mengeluarkan Komunike bersama pada tanggal 10 Yanuari 2011, dan deklarasi Theologis, 26 Yanuari 2011, yang pada intinya mendukung aspirasi rakyat 9-10 Juni 2010, tentang status Otonomi Khusus Papua, yang oleh rakyat dinilai gagal dalam implementasi dan manfaatnya bagi rakyat asli Papua.
GKI di Tanah Papua, secara resmi telah melakukan appeal melalui Sidang Raya PGI, November 2009 di Mamasa Sulawesi Barat, dalam bentuk “rekomendasi” dn menawarkan suatu “suatu roadmap” atau landscape Gereja dengan 10 issue strategis Papua. Ke 10 issue tersebut: a.l. Persoalan Hukum Politik dan HAM; stigma separatisme, ancaman HIV AIds terhadap hidup masyarakat asli Papua, Kerusakan Sumber Daya Alam, Manokwari Kota Injil, Dialog Nasional, dan Otus Papua. Sidang Raya PGI Mamasa menerima ke 10 rekomendasi GKI sebagai agenda PGI dan 88 gereja anggota, dan berkomitmen bersama GKI dan Gereja2 di Papua, berjuang agar persoalan Papua, segera diimplementasikan sehingga: Stigma Separatisme dihapus di Papua, penegakkan Hukum dan HAM dihormati dan stop kekerasan bersenjata, termasuk de-militerisasi di Papua. SR PGI mendukung terlaksananya Dialog Papua Jakarta sebagai penyelesaian demokratis yang diakui Dunia.
Apa Road Map dan Land Scape yang diusung Gereja
Berdasarkan fakta fakta historis diatas, maka gerakan Benny Wenda dkk di Oxford Inggris, 2 Agustus, adalah bagian dari Roap Map bersama Papua, yang juga diprakarasi Gereja, agar terjadi dialog, percakapan yang adil antara rakyat Papua dengan Pemerintah Indonesia, secara komprehensif, adil dan bertarbat.
Gereja memiliki kredibilitas yang kuat baik secara historis, Budaya dan Teologis; mewakili rakyat Papua dalam fungsi Profetisnya. Karena itu semua gerakan dalam maupun di luar negeri yang menempuh koridor hukum dan demokrasi, mendapat dukungan dan blessing dari Gereja, dalam perspektif Profetis Gereja untuk menegakkan nilai2 Kerajaan Allah; yakni : keadilan, Kebenaran, Kasih dan Perdamaian di Tanah Papua.
Dalam perspektif tugas Profetis diatas itulah, maka Roap Map dan land Scape yang ditawarkan Gereja ialah : Mendorong Implementasi Rekomendasi WARC dan WCRC untuk proses Self Determination rakyat Papua. Inilah fokus dari agenda Papua.
Pdt. Karel Phil Erari
[info]Catatan PMNews:Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud Dr. Erari disini bukan berarti Gereja memberikan rekomendasi atau mandat kepada DeMMAK (Benny Wenda) untuk membentuk ILWP dan IPWP serta menyelenggarakan KTT, tetapi maksudnya apa yang dilakukan sejalan dengan yang telah dan sedang dilakukan gereja.[/info]
JUBI — Sekretaris Negara AS Hillary Rodham Clinton, dalam sesi konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa pada pertemuan Komisi Bersama antara kedua negara di Nusa Dua, Bali, Indonesia, Minggu 24 Juli, 2011 mengatakan Amerika Serikat mendukung “dialog terbuka” antara pemerintah Indonesia dan wakil-wakil Papua untuk mengatasi keluhan daerah.
“Sehubungan dengan Papua, Amerika Serikat mendukung keutuhan wilayah Indonesia, yang meliputi Papua dan Papua Barat. Kami, tentu saja, percaya pada dialog terbuka antara wakil-wakil Papua dan Pemerintah Indonesia untuk mengatasi keluhan dan mendukung pembangunan.” ujar Hillary dalam konferensi pers tersebut.
Hillary juga memberikan apresiasi terhadap upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia untuk menangani masalah Papua selama ini.
“Seperti Menteri Luar Negeri katakan, ini adalah masalah bagi Pemerintah Indonesia, dan mereka menangani hal itu. Dan kita berharap untuk melihat implementasi penuh dari undang-undang otonomi khusus bagi Papua, yang merupakan komitmen dari Pemerintah Indonesia untuk mengatasi banyak masalah yang telah diungkapkan.” kata Hillary sebagai ungkapan apresiasinya.
Menanggapi perkembangan politik di Tanah Air dengan rancangan dan dana Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyelesaikan masalah Papua dengan menyelenggarakan Dialogue Jakarta-West Papua yang dimotori kaum Papindo Pater Neles Tebay bersama agen BIN di LIPI, Muridan S., maka dengan ini, Tentara Revolusi West Papua melalui Sekretaris Jenderal Leutenant General Amunggut Tabi setelah dikonfirmasi PMNwes Online menyatakan “Urusan Dialogue adalah urusan politik, TRWP tidak mengurus dialogue. Kami terbatas pada visi/misi organisasi, yaitu menentang penjajang dengan mengangkat senjata. Karena itu, kalau Pater Neles dan rekan sekerjanya Muridan mau berdialogue, maka silahkan lanjutkan, asal tidak memaksa, dan tidak meneror pihak yang tidak setuju dengan prakarsa BIN tersebut,” demikian kutipan wawancara PMNews dengan Sec-Gen TRWP.
Berikut petian wawancara selengkapnya,
Papua Merdeka News (Suara Papua Merdeka News – PMNews): Selamat Bung, selamat berjuang! Kami ada perlu tanya sedikit mengenai perkembangan politik di tanah air. Baru-baru ini ada Konferensi yang bertujuan mendorong Dialogue Jakarta Papua, dan akhir dialogue itu dinyatakan bahwa komponen rakyat Papua yang belum dilibatkan ialah pihak TPN/OPM dan orang Papua di luar negeri (maksudnya di luar Tanah Papua), jadi dalam waktu singkat akan ada konsultasi dengan pihak Anda dan setelah itu adakan dilakukan dialogue dengan Jakarta.
Apa tanggapan TRWP?
Secretary-General Tentara Revolusi West Papua (TRWP): Kami selalu mengikuti perkembangan di tanah air. Kami juga telah mengirim pasukan kami ke pertemuan dimaksud untuk memantui sejauh mana Indonesia bermain dan sejauh mana aspirasi bangsa Papua bermain. Dan kami punya informasi akurat dan langsung dari lapangan.
Perlu diingat beberapa hal, sebelum saya lanjutnya dengan pertanyaan Anda.
Pertama, bahwa TPN/OPM itu dalam sejarah perjuangan Papua Merdeka sudah tidak berlaku. Tidak ada panglima TPN/OPM. Yang ada saat ini ialah TRWP dan OPM. Yang ada sekarang Panglima Revolusi TRWP, Gen. Mathias Wenda. Tidak ada organisasi TPN garis miring OPM, karena secara organisasi dan manajemen organisasi dua organisasi yang berbeda tidak bisa digaris-miring dan disebut sekaligus, karena keduanya organisasi yang terpisah dan disebut tanpa garis miring. Kalau Anda masih menyebutnya menggunakan garis miring (/), maka sama saja Anda menganggap TPN itu sama dengan OPM, atau OPM itu sama dengan TPN, atau OPM itu organisasi bersenjata, organisasi yang bergerilya. Ini sudah tidak berlaku. OPM tidak bergerilya, OPM berpolitik.
OPM saat ini berbasis di Port VIla, Vanuatu, di mana Andy Ayamiseba dan Dr. OPM Ottow Ondawame menjadi Koordinator. OPM saat ini dijalankan oleh para fungsionaris, dan dalam waktu depan akan dibentuk pengurus secara Organisasi dengan manajemen yang terstruktur dan modern agar OPM tidak dilihat sebagai angkatan bersenjata. Sebuah organisasi ialah organisasi, bukan angkatan. Sebuah angkatan bergerilya, tidak berorganisasi. Organisasi memiliki struktur organisasi sedangkan angkatan memiliki struktur komando lengkap dengan segala kulturnya. Ini saya sebut mengawali semua supaya para aktivis dan pegiat HAM serta politisi di Tanah Papua memahami perkembangan yang sedang terjadi, agar kita tidak terpagar dalam wacana dan pemikiran penjajah. TPN/OPM itu nama dan sebutan buatan NKRI. Nama dan sebutan buatan orang Papua ialah OPM dan TPN, di mana TPN kini telah berubah nama menjadi TRWP. TRWP tidak digarismiring dengan OPM, tetapi TRWP dan OPM, dua entitas yang terpisah dan berbeda.
Jadi, yang perlu diminta tanggapan ialah orang-orang OPM, bukan kami. Tergantung apakah OPM mau berdialogue dengan Indonesia? Tergantung apakah OPM mau bernasib sama dengan GAM? Itu pilihan dan jalan politik OPM, bukan TRWP. Lapangan kerja TRWP bukan di meja perundingan atau dialogue.
PMNews: Kami berterimakasih untuk penjelasan yang mencerahkan ini. Selanjutnya sesuai dengan jalan pikiran Pater Neles Tebay dan Muridan S. Widjojo, terlihat jelas bahwa angkatan bersenjata juga mau dilibatkan untuk berdialogue, karena di situ disebutkan TPN/OPM, berarti baik organisasi politik maupun angkatan bersenjata keduanya mau dilibatkan.
TRWP: Itu namanya Pater Neles tidak paham tentang dunia. Dunia militer dan dunia politik sangat berbeda. Medan operasi politik dan gerilya sangat berbeda. Alat yang digunakan juga sangat berbeda. Visi misi juga berbeda. Bagaimana Seorang Pater Neles dan agen BIN Muridan S. Widjojo itu mau membodohi rakyat Papua? Rakyat Papua yang dulu dan sekarang sudah berbeda, sudah berganti generasi, sudah berpolitik di era pascamodern, sudah tahu siapa yang berpolitik dan siapa yang bergerilya.
Jangan disamaratakan, jangan juga bermental kolonialis. Pater Neles sebagai putra Papua dan Gembala Umat semestinya mengenal domba-dombanya secara jelas dan mengarahkan semua pihak sesuai jalur dan kapasitasnya. Jangan orang bergerilya dipaksa berpolitik. Lihat akibat dan nasib yang dialami Panglima kami Alm. General TRWP Kelly Kwalik. Itu nasib konyol, itu akibat dari mengajak orang bermain di lapangan yang salah. Sekali lagi, jangan korbankan nasib bangsa ini demi memperjuangkan idealisme berdasarkan studi-studi resolusi konflik yang tidak komprehensif dan tidak berpihak kepada pihak korban sebuah sejarah.
PMNews: Terimakasih. Tanggapan Bung ini mengandung banyak sekali hal yang perlu kami pertanyakan kembali. Tetapi kami batasi diri pada niat awal kami. Apakah tanggapan seperti ini berarti TRWP dan secara khusus Gen. TRWP Mathias Wenda tidak akan terlibat dan dengan demikian tidak akan menerima tawaran Pater Neles dan rekannya agen BIN tadi? TRWP: Anda sudah tahu lalu kenapa harus bertanya?
PMNews: Kami perlu penegasan langsung, singkat dan tegas.
TRWP: Singkat dan jelas: TRWP tidak berpolitik, tidak berdialogue dengan penjajah. General TRWP Mathias Wenda tidak terlibat dalam bujukan dan rayuan agen BIN itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan OPM terlibat di dalamnya, karena OPM sekarang berdiri sebagai organisasi yang terpisah dan terlepas dari TRWP.
PMNews: Tetapi Konferensi ini dihadiri oleh lebih dari 500 orang Papua dan mereka menginginkan dialogue.
TRWP: Rakyat Papua inginkan dialgoue, silahakan berdialogue. Tetapi ada garis yang jelas, angkatan bersenjata yang menentang penjajah dengan bergerilya jangan dipaksa berdialogue. Nanti kita rakyat Papua akan dianggap tidak tahu berpolitik dan tidak layak berorganisasi di era globalisasi ini. Kita harus tampil layak dan presentable di pentas politik global sebagai sebuah perjuangan yang modern. Perjuangan yang modern dan presentable itu pertama sekali ditunjukkan oleh pembedaan dan perbedaan yang jelas dan tegas disertai kebijakan dan langkah-langkah yang jelas dan tegas antara organisasi dan angkatan, antara yang bergerilya dengan yang berpolitik.
Orang Papua sekarang harus tahu, bahwa perjuangan meneruskan aspirasi senegap bangsa dan Tanah Papua sekarang ini sudah modern, sudah terpola dan terorganisir. OPM masih ada, terus berpolitik. Angkatan bersenjatanya masih ada, dan masih aktiv.
PMNews: Maksud kami menyebut jumlah orang tadi ialah untuk menunjukkan bahwa banyak orang Papua mau berdialogue. Karena itu kalau General Mathias Wenda menolak berdialogue, maka General Wenda bisa dianggap tidak sejalan dengan aspirasi bangsa Papua?
TRWP: Jangan membolak-balikkan fakta. Orang Papua itu mau merdeka. Bukan mau berdialogue. Kalau ada orang Papua yang menganggap atau percaya bahwa berdialogue itu merupakan jalan yang tepat untuk mencapai kemerdekaannya, maka silahkan berdialogue. Asal tujuannya tetap sama. Asal jangan kita ulangi Pepera itu menjadi Pepera II, yang nasibnya sama, yaitu mayoritas suara dipaksa untuk bergabung dengan NKRI.
Yang kami tegaskan di sini ialah bahwa tugas angkatan bersenjata yang bergerilya ialah mengangkat senjata dan menentang penjajah, bukan berdialogue. Kami mau membatasi diri kepada tugas dan tanggungjawab kami. Kami tidak mau mencampur-aduk urusan, seperti ajaran dan ajakan kolonial NKRI.
Kami hanya punya garis koordinasi dengan OPM sebagai organisasi politik perjuangan bangsa Papua, tetapi tidak dengan Konferensi atau Pater Neles Tebay atau agen BIN itu. Dalam posisi apapun, mereka tidak ada urusan dengan kami.
Sekali lagi, dinamika yang berkembang di tanah air silahkan diteruskan, tetapi tidak dengan demikian memaksa pihak lain terlibat tanpa ada kedudukan dan posisi yang jelas dalam struktur organisasi perjuangan bangsa ini. Dengan demikian kita tidak dinilai bermain di lapangan tanpa organisasi dan manajerial yang jelas. Tidak ada klub sepak bola yang bermain tanpa managerial dan organisasi yang jelas. Politik bangsa Papua itu selalu liar, tiba-tiba muncul ini dan tiba-tiba muncul itu, kemudian kita membiarkan bola liar itu bergulir sendiriian tanpa kita tahu siapa yang bertugas untuk apa di lapangan itu.
PMNews: Rupanya TRWP menuding Konferensi ini liar?
TRWP: Tidak liar. Konferensinya tidak liar. Yang liar bolanya. Politik bangsa Papua selalu melempar bola liar, ini yang penulis Papua selalu sebut sebagsai “politik buru-pungut”. Kita berburu, kita pungut, bukan kita politik tanam lalu pungut. Jadi, kita tidak tanam, kita tidak pelihara, tetapi kita tinggal ke hutan, ke danau, ke laut dan pungut, tanpa pernah kita tanam sagu, tanpa pernah kita piara ikan, tanpa pernah kita besarkan babi di hutan. Itu politik buru-pungut yang sudah lama kita sudah baca dari tulisan di PMNews sendiri. Karena itu, kalau ikan itu tidak terjaring, kalau babi hutan itu tidak tertangkap, maka mereka lari secara liar. Itu yang saya sebut bola liar.
Itu terjadi karena apa yang kita buru atau cita-cita kita tidak kita kendalikan di dalam organisasi dan manajemen pemecahan masalah bangsa dan Tanah Papua di dalam koridor hukum dan organisasi perjuangan secara jelas dan bermartabat. Kita main secara liar, melempar bola liar, lalu membiarkan bola itu mati secara liar.
Saya kasih contoh: Kongres Rakyat Papua II tahun 2000 mengeluarkan banyak resolusi dengan mengundang keterlibatan banyak pihak. Tetapi apa yang terjadi? Kita biarkan bolah itu secara liar, yang bola itu dijemput oleh kolonial NKRI dan malah mereka yang memainkan bola itu.
PMNews: Penjelasan ini sangat jauh dan mendalam. Tetapi kami perlu tahu titik mana menunjukkan bahwa Konferensi Perdamaian barusan ini melemparkan bola liar tadi?
TRWP: Sudah jelas! Di situ disebutkan nama-nama orang yang terlibat di dalam Dialgoue dimaksud. Ada orang Papua, ada orang asing. Sekarang pertanyaannya, “Siapa yang ditugaskan melobi orang-orang yang disebutkan itu untuk terlibat?” Yang ditugaskan melobi orang-orang ini harus disebutkan secara jelas dan tegas di dalam Hasil Keputusan Konferensi dimaksud, bukan secara liar di luar konferensi. Jadi, setelah Konferensi itu berakhir, bukan lagi Neles Tebay dan agen BIN itu yang bermain, tetapi orang yang dimandatkan dari Konferensi itu yang mengambil-alih bola itu, dan memainkannya.
Sekarang saya tanya,
“Siapa yang disuruh menindak-lanjuti hasil Konferensi itu?”
“Apakah konferensi itu menganggap bahwa karena Pater Neles Tebay dan agen BIN itu yang mengorganisir konferensi itu maka mereka yang menindak-lanjuti?” Kalau begitu apa artinya konferensi itu?
Kenapa konferensi ini sekali lagi melempar bola liar?
PMNews: Terimakasih. Kami kira ini cukup untuk saat ini. Sementara ini kami akhiri di sini. Ada banyak pertanyaan yang muncul dari jawaban-jawaban di atas, tetapi kami akan tanyakan di lain kesempatan. TRWP: Terimakasih. Mohon koreksi kata-kata dan kalimat yang salah, supaya jelas dibaca. MERDEKA HARGA MATI & HARGA DIRI BANGSA WEST PAPUA!
JAYAPURA- Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) Pastor Neles Tebay, Pr mengungkapkan, 32 orang yang masuk dalam keanggotaan Jaringan Damai Papua masih terus mendorong terwujudnya suatu dialog damai antara Pemerintah Indonesia dengan rakyat Papua, untuk menyelesaikan masalah Papua, dan bekerja secara sukarela bagi penyelesaian masalah Papua. Diakui meski upaya dialog akan menyita waktu yang banyak, namun pihaknya optimis Desember 2011 upaya Dialog dapat dicapai. Menurut Neles Tebay, untuk menuju suatu dialog yang bermartabat, bukan sekedar berdialog melainkan ada wadah dimana semua pihak berkumpul membahas dan mengindentifikasi masalah mendasar yang memicu konflik di Papua dengan demikian ada solusi terbaik yang mau dicapai, bukan sekedar mendikte agenda Dialog. Demikian Solusi akan diketahui bila kedua pihak yaitu Pemerintah Indonesia dan Rakyat Papua yang terwakili dalam jaringan Damai yang dibentuk ini mau berkumpul,. JDP sendiri tidak mau umbar janji apapun kepada semua pihak, tetapi mereka yang masuk dalam JDP tetap berusaha untuk menciptakan suatu peluang dan Ruang Dialog dimana semua pihak menerima. Jaringan Damai Papua kata Neles Tebay tetap Optimis dengan apa yang digagasnya, bahwa “Dialog” akan berhasil, sebab berbagai upaya konsultasi yang dilakukan Tim Kerja JDP sudah disosialisasikan kesemua Kabupaten seperti Wamena, Timika, Biak, Manokwari, Merauke, Sorong, Bintuni, Yahukimo dan Pegunungan Bintang.
Konsultasi Publik disejumlah Kabupaten di Papua penting, ungkap Neles, sebab dengan Dialoglah yang akan menghentikan kekerasan dan mencegah kekerasan berlanjut di Papua. Salah satu caranya adalah komunikasi dan konsultasi dilakukan bagi orang Papua yang ada di Papua, di luar Negeri, PNG maupun orang Papua yang ada di Hutan- TPN/OPM. Bagaimanapun juga mau tidak mau pihak TPN. OPM harus dilibatkan dalam Dialog. Untuk mewujudkan itu, Tim JDP terus bergumul agar tiga kelompok orang Papua dapat terlibat dalam proses Dialog Jakarta – Papua ini, terang Pastor Neles.
Neles mengakui belum mendapatkan wakil TPN/OPM untuk dilibatkan dalam konsultasi Publik, untuk orang Papua di Papua, tetap dipilih jalur Konsultasi Publik yang dimulai sejak Januari 2010, menyusul 12 Kabupaten lainnya.
Neles mengatakan, proses Konsultasi Publik yang juga dilakukan di PNG disambut positif, bahkan 45 orang yang datang dari beberapa Kota di PNG secara resmi memberikan dukungan dn antusiasnya, Tim JDP Optimis Dialog akan terjadi, sebab dengan Konsultasi Publik yang tengah dilakukan ada perubahan- perubahan besar yang mengarah Dialoh akan terjadi.
Antusias yang sama terhadap upaya Dialog Jakarta Papua telah diberikan secara resmi oleh Ketua Komisi I DPR RI yang dengan terang menytakan setuju dilakukan Dialog bagi penyelesaian masalah Papua., bahkan gema Dialog Papua sudah tersebar dan tak dianggap tabu untuk dibicarakan.
Meski Tim JDP mendengar ada upaya Komunikasi Kontruktif yang digagas Presiden bagi penyelesaian masalah Papua. “Namun komunikasi Kontruktif macam apa yang diinginkan Presiden, JDP belum mengetahuinya, apakah komunikasi konstruktif sama dengan Dialog Jakarta Papua, hanya Presiden yang tahu,” kata Neles.
Konsultasi Publik tidak hanya untuk orang Papua asli saja, melainkan orang pendatang yang disebut dengan kelompok strategis yang sudah lama tinggal di Papua bahkan lahir dan besar di Papua juga dimintai pendapatnya terkait Dialog Jakarta Papua, dan kelompok ini menerima dengan berbagai ragam pendapat dan jadi pergumulan JDP untuk mencari bentuk yang pas, yang jelas ada perkembangan baik driseluruh Proses Konsultasi Publik menuju Dialog. ( Ven/don)
Jumat, 25 Maret 2011 16:17
Thaha: Terkait Pembentukan JDP untuk Percepat Dialog Jakarta—Papua
Sekretaris Presidium Dewan Papua (PDP) Thaha AlhamidJAYAPURA—Sekjend Presidium Dewan Papua (PDP) Thaha Alhamid, menanggapi positif agenda utama Jaringan Damai Papua (JDP) untuk menyelesaikan masalah Papua melalui Dialog Jakarta—Papua, maka perlu melibatkan semua tokoh dan pejuang Papua merdeka, baik yang ada di Tanah Papua maupun di luar negeri. “Jangan sampai tak melibatkan tokoh- tokoh dan pejuang TPN/OPM yang kini masih berjuang di hutan- hutan di Tanah Papua dan di luar negeri,” demikian Thaha Alhamid ketika dikonfirmasi di Jayapura, Minggu (27/3) terkait curahan hati yang disampaikan Koordinator JDP Pastor Neles Tebay bahwa wakil TPN/OPM belum dilibatkan di JDP sebagaimana dilansir Bintang Papua pada Sabtu (26/3). Menurutnya, belum dilibatkannya wakil TPN/OPM kedalam JDP merupakan salah satu soal berat sekaligus tantangan bagi pihak JDP karena wakil TPN/OPM masih terus berjuang di belantara hutan Papua. Pasalnya, kepemimpinan TPN/OPM ada juga di luar negeri tapi ada juga ada yang di hutan. “Ini adalah proses komunikasi. Saya mengerti bahwa itu berat tapi tak berarti bahwa mereka tak bakal terwakili di JDP,” katanya sekaligus menambahkan dirinya yakin JDP sanggup menata proses proses yang baik menuju pelibatan suara dari TPN/OPM karena di Kongres Rakyat Papua 2001 suara dari TPN/OPM juga bisa tersalurkan.”
Dia mengatakan, TPN/OPM memiliki kelompok kelompok yang cukup banyak tapi bukan merupakan suatu alasan suara TPN/OPM tak didengar atau tak tertampung sembari mengingatkan resolusi PBB juga menjelaskan bahwa ketertinggalan suatu komunitas yang disebabkan letak geografis maupun sosial budaya bukan alasan TPN/OPM kehilangan hak politik. “Bahwa TPN/OPM belum terwakili ya tapi dari proses komunikasi saya percaya terutama tatkala ada even terjadi Papua Internal Dialog TPN/OPM akan terwakili,” ungkapnya.
Dia mengutarakan, semua pihak mesti memahami bahwa dialog atau perjuangan damai merupakan platform dan kesepakatan rakyat Papua sejak Kongres Rakyat Papua II yang menetapkan bahwa perjuangan Papua harus dilakukan secara damai (peacefull) kemudian perjuangan damai itu senantiasa mengedepankan dialog. Pasalnya, pihaknya sadar bahwa ujung dari perang itu dialog sehingga semua tokoh tokoh pejuang Papua tak semata mata mesti menguras tenaga serta melakukan tindakan yang keliru.
“Yang kita kedepankan itu bukan perang tapi dialog atau perjuangan damai,” tuturnya. Karena itu, tambahnya, pihaknya menyambut positif ada jaringan, ada komunikasi, ada civil society serta ada inisiatif baik dari LIPI, tapi juga dari JDP untuk mengembangkan pendekatan pendekatan dalam perspektif dialog itu. Pasalnya, pihak memahami perjuangan tersebut tak gampang. Pertama, mesti ada semacam konstruksi dialog internal Papua. Artinya, semua orang Papua yang ada di hutan, yang ada di luar negeri serta yang ada dimanapun berhak ikut dilibatkan dan didengar suaranya tentang dialog. Kedua, semua orang Papua yang ada di Tanah Air ini tak perlu dilihat dari latar belakangnya tapi semua orang Papua harus duduk bersama dan menyampaikan pandangannya tentang apa yang ingin didialogkan. Tapi dialog sebagai sebuah media perjuangan harus diterima. Ketiga, JDP telah melakukan langka komunikatif dengan pelbagai lapisan baik didalan maupun di luar negeri untuk mempersiapkan proses dialog itu sendiri sekaligus melakukan pendekatan bersama pemerintah pusat di Jakarta.
Dia mengatakan, apabila ingin menuju terjadinya suatu proses dialog maka dibutuhkan penjembatanan penjembatanan hubungan didalam perspektif politik walaupun acapkali menuai pro kontra serta penolakan dari masyarakat, tapi hal ini perlu dibahas, diicarakan serta dikuatkan terus menerus. “Saya yakin JDP bukan perpanjangan tangan dan bukan subordinat dari pemerintah pusat, tapi mereka adalah tokoh tokoh civil sociaty yang mencoba mencari jalan tengah. Dialog diseluruh muka bumi ini menjadi sesuatu yang hendaknya dihargai semua pihak,” imbuhnya. (mdc/don)
Minggu, 27 Maret 2011 16:42
Papua Merdeka News 