DIALOG JAKARTA-PAPUA DIMINTA DIMEDIASI OLEH PIHAK KETIGA

JAYAPURA—Sejumlah Pimpinan Gereja di Tanah Papua mendesak pemerintah pusat segera menggelar dialog dengan Orang Asli Papua yang dimediasi pihak ketiga yang netral dan tanpa syarat. Hal ini guna menindaklanjuti aspirasi penolakan Otonomi Khusus (Otsus). Demikian Siaran Pers yang disampaikan Pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua yang ditandatangani Pdt. Dr Benny Giay, Pdt. Socratez Sofyan Yoman MA serta Wakil Ketua BP-AM Sinode GKI di Tanah Papua Pdt Drs Elly D Doirebo MSi di Kantor Sekretariat Gereja KINGMI di Tanah Papua, Jalan Sam Ratulangi, Jayapura, Rabu (9/3). “Melalui keterangan pers ini, kami Pemimpin Gereja-

Gereja Papua, memberitahukan kepada umat dan masyarakat umum di Tanah Papua mengenai tindaklanjut aspirasi penolakan Otsus dan pemilihan MRP yang telah kami suarakan kepada pemerintah pusat di Jakarta selama dua minggu berturut-turut (tanggal 13-18 Pebruari dan 28 Pebruari -3 Maret 2011). Berikut adalah fakta-fakta penting yang perlu kami sampaikan untuk diketahui,”katanya. Fakta-fakta itu antara lain, Pertama, kegagalan Otsus Papua ternyata bukan hanya merupakan penilaian sepihak dari rakyat Papua, melainkan diakui juga oleh pemerintah pusat dalam hal ini pihak eksekutif dan legislatif, begitu juga para diplomat asing dan masyarakat sipil Indonesia yang kami temui, yang selama ini memberikan perhatian terhadap pembangunan dan kemajuan rakyat Papua.

Khususnya orang asli Papua apa yang kami temui, berbagai instansi pemerintah ditingkat pusat pada dasarnya melemparkan tanggungjawab kepada pimpinan pemerintah di Tanah Papua sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kegagalan Otsus Papua.

Sikap ini kami nilai tak sepenuhnya benar karena kegagalan Otsus juga memperlihatkan tiadanya kemauan politik dan kesungguhan dari pemerintah pusat sendiri dalam membangun orang asli Papua. Hal ini telah kami tegaskan di dalam Deklarasi Theologi Gereja-Gereja Papua tanggal 26 Januari 2011, bahwa Pemerintah Indonesia telah gagal membangun dan mensejahterakan orang asli Papua.

Kedua, mengingat bahwa semua pihak telah mengakui kegagalan Otsus, maka kami tetap mendesak pemerintah, baik di pusat maupun di Tanah Papua agar segera mengumumkan secara resmi penghentian pelantikan MRP Jilid II karena sudah tak aspiratif lagi dan tak memiliki landasan hukum yang kuat.

Usaha-usaha yang sedang dilakukan pemerintah pusat dan aparat pemerintah daerah ini untuk menghadirkan MRP Jilid II kami pandang sebagai bentuk arogansi dan upaya pemaksaan kehendak yang hanya makin memperparah konflik antara rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia.

Ketiga, kami tetap berpijak suara umat Tuhan yang terus mendesak pemerintah Indonesia untuk menggelar dialog dengan rakyat Papua yang difasilitasi pihak ketiga yang netral, tanpa syarat.

Kami yakin bahwa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memiliki pengalaman yang sukses dalam dialog dengan rakyat Aceh, maka dialog serupa dapat pula dilakukan dengan rakyat Papua.

Dialog merupakan cara yang paling bermartabat, damai dan demokratis yang diterima luas oleh masyarakat dunia dewasa ini sebagai modal penyelesaian konflik yang sudah dilakukan di berbagai wilayah lain.

Keempat, kami menolak pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) ataupun istilah, “Komunikasi Konstruktif” yang bertujuan menutupi kegagalan Otsus dan mengaburkan tuntutan dialog rakyat Papua.

Semua kebijakan yang dibuat negara bagi Papua, seharusnya terlebih dahulu berkonsultasi dengan rakyat Papua dan lahir sebagai kesepakatan antara pemerintah dan rakyat Papua.

Kelima, Kami menolak segala bentuk tindakan intimidasi dan kekerasan yang dilakukan negara ini dengan tujuan untuk membungkam kebebasan berpendapat dan berdemokrasi di Tanah Papua, seperti penikaman yang dialami oleh wartawan Banjir Ambarita.

Karena itu, kami mendesak pihak kepolisian untuk segera mengungkap pelaku penikaman tersebut dan memproses sesuai hukum yang berlaku demi memberikan rasa aman dan keadilan bagi korban, juga seluruh masyarakat di Tanah Papua. (mdc/don/03)

Sumber, BintangPapua

March 11, 2011 0

Disesalkan, SBY Tak Buka Ruang Dialog

Weynand Watori dan Lamadi de LamatoJAYAPURA—DPRP menyesalkan terhadap kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Papua, yang tidak memberikan ruang dialog dengan rakyat Papua.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi A DPRP Ir Weynand Watori dan Pengamat Politik Papua Lamadi de Lamato yang dihubungi secara terpisah di Jayapura, Selasa (23/11) kemarin.

Menurut Watori, ini adalah kesempatan bagi Presiden SBY untuk mendengar ungkapan hati rakyat Papua. Apalagi rakyat Papua menginginkan adanya dialog, kenapa tak diberi ruang untuk dialog dengan rakyat Papua. Lalu pertanyaanya, rakyat demo minta dialog itu dibawa kemana? “Ini kan hanya monolog saja, pernyataan satu arah, sedangkan orang Papua punya masalah mau ditaruh dimana? Mereka mau sampaikan kepada siapa,” imbuhnya.

Menurut dia, pihaknya sangat menyesalkan perjalanan yang begitu panjang dan mahal, serta hanya beberapa waktu saja, tapi tak sedikitpun menyinggung permasalahan Papua yang membuat rakyat demo, baik di DPR, Gubernur dan Jakarta, juga pernyataan yang dikeluarkan di berbagai media massa. Pasalnya, ada begitu banyak masalah yang dihadapi rakyat Papua. Mulai soal pelanggaran HAM, penolakan Otsus lalu itu menjadi masalah karena keluar di media massa dan mendapatkan tanggapan. Persoalan-persoalan itu mesti diangkat, karena itu satu kasus dari sekian banyak kasus di Papua.

“Dan kesempatan kedatangan Presiden SBY mestinya harus membicarakan permasalahan itu. Karena rakyat Papua menanyakan hal itu,” ungkapnya.

Rakyat Papua bilang Otsus gagal dan demo untuk menolak atau kembalikan Otsus, kenapa tak dibuka ruang untuk bicara. Coba Presiden SBY tanya saya mendengar laporan bahwa rakyat Papua mengatakan bahwa Otsus gagal, tolong sampaikan kira-kira kegagalan ini siapa yang menyebabkan.Supaya mendeteksinya jelas.

“Apakah karena gubernurnya, ataukah karena para bupati, supaya ke depan seperti itu supaya jelas untuk memperbaiki sistim, karena tidak kita tak ada jalan memperbaiki sistim,” tukasnya.

“Lalu, rakyat terus mencari solusi lain dengan mengajukan pertanyaan. Jadi, bagi saya jika misalnya Presiden siapkan waktu sekitar 3-4 jam untuk dialog dengan rakyat Papua, tinggal bermalam sehari atau 2 hari di Papua, kenapa tak dilakukan.”

“Jadi, laporan selama ini Papua tidak aman itu tidak benar. Image internasional bahwa Papua tak aman, harus dibantah oleh Presiden dengan datang ke Papua, sehingga menyakinkan Papua aman. Mungkin alas an protokoler dan banyak masalah di Negara ini, tapi banyak masalah yang menggeroti Indonesia adalah di Papua sehingga harus segera diselesaikan. Jangan membuat image akhirnya orang Papua merasa tak diperhatikan,” tuturnya.

Pengamat Politik, Lamadi de Lamato menandaskan, kedatangan Presiden SBY diluar harapan rakyat Papua, padahal kedatangannya diharapkan dapat menyelesaikan beberapa masalah Papua. Intinya, kedatangan SBY sama tak menyentuh permasalahan aktual yang menjadi perhatian masyarakat Papua saat ini.

Apalagi, ujarnya, kedatangan SBY mahal dan tak direspon baik, apakah karena pembisiknyan tak mau menyentuh itu karena Papua sangat rentan. Seolah-olah SBY berhati-hati menyentuh masalah Papua.

Dia mengatakan, Ini menunjukan Papua telah menjadi pembahasan di internasional, mestinya SBY lebih terbuka terhadap rakyat Papua melalui pidatonya.

“Pernyataan beliau tidak banyak memberikan hal yang baru untuk rakyat Papua, terutama dalam kondisi sekarang,”katanya.

Apalagi, presiden tidak menyebutkan evaluasi Otsus, tetapi itu hanya label yang digunakan orang lain untuk evaluasi Otsus.

Pelanggaran HAM itu tidak disebutkan langsung, tapi inilah yang menjadi inti persoalan Papua.

Bahkan, katanya, SBY tak menyinggung tentang evaluasi Otsus, |pelanggaran HAM, dia banyak sebut tentang negara-negara luar dan pentingnya optimis sebagai bangsa bahwa ke depan bisa menjadi negara yang besar jika kita mau bekerja keras.

Padahal kedatangan Presiden SBY bukan kunjungan biasa, karena membawa seluruh anggota kabinetnya, hingga KPK, BPK hadir dalam kunjungannya.

“Dia tak menyebutkan tentang Otsus yang gagal, tak menyinggung pelanggaran HAM, kami sayangkan sekali. Padahal kita berharap beliau menyingung hal itu, sehingga kemudian masyarakat Papua yang gamang dengan Otsus dan gamang dengan pelanggaran HAM dapatkan sedikit pencerahan dengan kehadiran beliau.”

“Saya pikir pidato yang langsung didepan masyarakat dan mahasiswa terutama calon pemimpin Papua, kita sayangkan sekali. Tidak menyebut point penting itu, kita menjadi pesimis Otsus yang macet yang dikritisi bagaimana nasib rakyat Papua kedepan.”

Yang beliau sampaikan, karena tuntutan yang keras bagaimana Otsus dapat berjalan, apa yang dibuat, banyak pikiran misalnya dibuat semacam lembaga pemantau Otsus yang berkantor di Papua tak disebutkan sama sekali, seperti di daerah Aceh. (mdc/don)

November 23, 2010 0

Presiden Harusnya Dialog

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat memberikan arahan pada peserta pembekalan pemerintah pusat dalam rangka peningkatan dan akuntabilitas keuangan yang digagas Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Keuangan, bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK], Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan [BPKP],

Jayapura [PAPOS] – Kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama dua hari di Papua diharapkan bisa menyelesaiakan masalah-masalah rakayat Papua, untuk itu seharusnya dalam kunjungan presiden kali ini diagendakan pembahasan situasi keamanan yang banyak berimplikasi pada memburuknya kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di masyarakat sipil Papua. Atau secara lebih luas, SBY harus mengagendakan perumusan dialog di Papua.

Menurut Direktur Lembaga Analisa Kebijakan Daerah (LAKEDA), Lamadi de Lamato, kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Jayapura diharapkan bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi tanda Tanya dalam masyarakat Papua selama ini.

“ Sekarang masalah Papua sudah mulai hangat ditingkat Internasional, mulai dari masalah pelanggaran HAM, Kasus video kekerasan, dari ketika mahasiswa sampaikan aspirasi pada Dubes Amerikan tentang permintaan referendum beberapa waktu lalu,” kata Lamadi kemarin di Jayapura.

Lamadi Lamato lebih jauh mengatakan, momen kedatangan Presiden SBY di Jayapura sangat tepat terutama dalama member pencerahan kepada masyarakat yang selama ini bingung dengan berbagai persoalan yang terkesan tidak ada penyelesaian serius.

“ Bahkan akibat dari persoalan Papua yang terkesan tidak ada penyelesaian terhadap masalah-masalah yang terjadi Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Agus Alua beberapa waktu lalu dalam HUT MRP ke-5 mengatakan bahwa pelaksaan Otonomi Papua gagal sehingga pihaknya akan meminta Undang-Undang Federal bagi Papua bukan lagi Undang-Undang Otonomi khusus. Inikan sudah membuat masyarakat cukup bingung,” kata Lamadi.

Untuk itu dalam kunjungan Presiden di Papua ini, lanjut Lamadi SBY harus bisa memanggil semua unsure pemerintahan di Papua mulai dari Gubernur, Legislatif (DPRP/DPRD) dan MRP untuk duduk bersama dan saling bergandengan tangan untuk membangun Papua.

“ Selama ini kita tahu kalau Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan MRP sepertinya jalan sendiri-sendiri dalam kebijakannya. Akibatnya rakyat yang jadi korban. Bingung harus ikut yang mana,” terang Lamadi.

Bahkan menurutnya, janji pemerintah untuk mengevaluasi UU Otsus Papua sesuai Ramadhan lalu, juga sampai saat ini tidak terbukti , padahal semua pihak, terutama rakyat kecil menunggunya. “ Harus diingat , dikalangan rakyat kecil dalam setiap aksi demonstrasinya selalu menganggap Otsus gagal. Hanya elit politik dan pejabat saja yang menjadi senang dengan uang Otsus yang triliunan rupiah,” paparnya.

Sementara itu, Koordinator Badan Pekerja Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengatakan, sejauh ini masyarakat Papua mengalami marjinalisasi dan diskriminasi.

Menurutnya, masyarakat Papua dikorbankan dalam pola pembangunan yang gagal sejak Orde Baru, menjadi subyek yang lemah secara politik dan edukasi serta pemerintah pusat selalu menutup kemungkinan dialog.

Kasus video kekerasan, yang dilakukan anggota TNI dan kegagalan memberikan keadilan atas kasus tersebut, merupakan sebuah contoh kecil dari modus pengabaian hak-hak setiap anggota masyarakat di Papua.

”Pemberian otonomi khusus sejak 2001 terbukti gagal menghalau atau meminimalisir problem-problem. Yang terjadi kemudian adalah meningkatkan angka korupsi oleh aparat pemerintah lokal. Ini adalah bukti bahwa peningkatan biaya APBD untuk Papua tanpa memperbaiki persoalan lain secara komprehensif hanya akan mengubah wajah ketidakbecusan pemerintah mengatasi persoalan Papua,” jelas Haris dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Borobudur 14 Jakarta Pusat (Minggu, 21/11).

Ia menambahkan, sudah saatnya Presiden SBY menunjukkan pertanggungjawabannya atas kondisi Papua, di mana hak dan kenyamanannya hidup sebagai warga negara semakin tidak terjamin. ”Kami menyayangkan jika kunjungan Presiden hanya untuk koordinasi kerja dan sekedar kunjungan simbolik, apalagi jika justru meningkatkan sekuritisasi Papua hingga berlipat-lipat,” tegasnya.

Presiden dan rombongan yang tiba di Jayapura kemarin dan hari ini melakukan serangkaian kegiatan diantaranya membuka kegaiatan pertemuan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se- Nusantara di Universitas Cenderawasih. Sedangkan acara kemarin malam Presiden SBY telah memberikan pengarahan dalam pertemuan Penguatan Kapasitas Keuangan Daerah yang berlangsung di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua. Dalam acara itu dilakukan penanda tanganan Akta Integritas bersama pihak DPRD, Bupati/Walikota maupun pimpinan daerah antara pemerintah provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. [ant/hen/wilpret]

Written by Ant/Hen/Wilpret/Papos
Monday, 22 November 2010 00:00

November 22, 2010 0

Tokoh Papua: Beri JK Mandat Jembatani Dialog Kebangsaan

Jakarta – Sebanyak sepuluh tokoh Papua mendesak agar pemerintahan baru yang akan dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono memberikan mandat kepada Jusuf Kalla untuk menjadi “jembatan” dalam Dialog Nasional Kebangsaan Papua-Jakarta. Dialog Nasional Kebangsaan dianggap wadah yang paling tepat untuk menyelesaikan setiap masalah yang muncul terkait dengan persoalan masyarakat Papua. Desakan itu […]

October 17, 2010 4

Di Uncen, Dubes AS ‘Disuguhi‘ Wacana Referendum

Dubes Amerika Serikat Scot Marciel saat berbincang-bincang dengan sejumlah staf LSM dari USAID dan Unicef di Poltekes padang BulanJayapura—Duta Besar Amerika Serikat (Dubes AS) untuk Indonesia, Scot Marciel, dalam lawatannya ke Jayapura, melakukan serangkaian kegiatan antara lain berkunjung ke Politeknik Kesehatan Padang Bulan dan sejumlah kantor pemerintahan, yakni MRP dan Gubernur Papua. Yang menarik dalam rangkaian kunjungan Rabu (6/10) kemarin saat berdialog dengan mahasiswa Uncen. Dalam suasana dialog ini Dubes As, sempat ‘disuguhi’ wacana referendum dan teriakan Papua Merdeka oleh mahasiswa Uncen dalam sesi tanya jawab.

Para mahasiswa pun merasa kurang puas karena pertemuan yang terbilang singkat, yakni hanya satu jam tersebut, tidak sepatah katapun keluar dari Dubes yang baru bertugas di Indonesia selama dua bulan terkait dengan isu referendum dan isu-isu senada.

Scot Marciel yang datang ke Papua bersama Atase Pertahanan Russ Bailey, dan sejumlah stafnya hanya menjawab bahwa ia masih baru dan belum banyak tahu. ‘’Saya masih baru dan perlu banyak belajar. Semua akan saya pelajari dulu,’’ jawabnya mengakhiri dialog.

Di dalam ruang makan usai istirahat sejenak, Scot Marciel kepada wartawan mengungkapkan dengan bahasa Inggris bahwa maksud dari kunjungannya ke Papua dengan mengunjungi Poltekes dan Uncen, serta sejumlah kantor seperti MRP dan Gubernur Papua, yakni salah satunya terkait kerjasama antara Amerika Serikat dengan Indonesia di bidang pendidikan.
Dan terkait dengan isu referendum dan kemerdekaan Papua, Scot Marciel menegaskan bahwa Pemerintah Amerika Serikat tetap mendukung Papua dengan status Otonomi Khusus di dalam NKRI. Ditegaskan juga bahwa Amerika tidak pernah mendukung gerakan sparatisme di Papua.
Kunjungan Dubes Amerika yang diawali dengan mengunjungi Politeknik Kesehatan (Poltekes) Jayapura, yakni bertemu dengan bidan-bidan yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan ibu dan anak di lapangan.

“Saya berkunjung ke Papua untuk melihat pembangunan yang, sekaligus bertemu kebidanan serta pimpinan daerah yang ada,” ujar Marciel di Poltekes Padang Bulan, Jayapura.
Duta Besar Marciel berdiskusi tentang cara-cara inovatif untuk menggabungkan perawatan pra-kelahiran dengan pengobatan malaria, dalam sebuah program yang telah didanai oleh USAID sejak tahun 2006.

Sementara, dalam pertemuan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia dengan Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Agus Alue Alua antara lain membicarakan masalah pelaksanaan otonomi khusus di Papua.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam tersebut, menurut Agus Alua membicarakan tentang implementasi Otonomi Khusus (Otsus) di Papua yang telah berjalan selama sembilan tahun.

Menurutnya, kepada Scot Marciel diceritakan tentang wacana pengembalian UU Otsus yang dibilang gagal. ‘’Yang bilang Otsus gagal itu masyarakat. Sedangkan kami (MRP, red) hanya memfasilitasi,’’ ungkapnya.

Dikatakannya kepada Scot Marciel tentang alasan kenapa masyarakat mengatakan Otsus gagal, yakni selain kesejahteraan masyarakat kampung yang belum nampak banyak berubah juga terkait munculnya keputusan pemerintah yang tidak sesuai dengan Otsus, seperti pemekaran Provinsi Papua Barat.

Tentang perbedaan pandangan pemerintah yang menyatakan Otsus berhasil dan masyarakat yang menyatakan Otsus gagal juga diungkapkannya kepada rombongan dubes. Atas informasi yang diberikannya, menurut Agus Alua, pihak Scot Marciel hanya menyatakan menampung informasi untuk dipelajari lebih lanjut. (aj)

October 8, 2010 4

Dialog Jakarta-Papua Perlu Segera Dilakukan

Ditulis oleh redaksi binpa

Ketua Dewan Adat Biak (DAB), Yan Pieter YaranggaBIAK-Ketua Dewan Adat Biak, Papua, Yan Pieter Yarangga menilai perlu segera dilakukan dialog antara Pemerintah Pusat dengan masyarakat Papua untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Papua dan mencairkan kebuntuan pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

“Perlu komunikasi konstruktif antara masyarakat Papua dengan pemerintah pusat, diperlukan ruang dialog sehingga ada titik temu bagaimana masyarakat Papua bisa tenang hadapi kehidupannya ke depan,” ungkapnya kepada Bintang Papua, Rabu (1/9).

Dikatakan, sesungguhnya ada tiga hal yang dinilai masyarakat kurang diperhatikan pemerintah dalam pelaksanaan UU Otsus selama ini. Yakni, tidak adanya jaminan perlindungan terhadap masyarakat Papua, lemahnya upaya-upaya pemberdayaan, dan keberpihakan yang tidak nyata kepada masyarakat Papua di berbagai bidang, baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik. “Dialog itu nanti untuk menyepakati nilai-nilai baru, treatment-treatment baru dengan ukuran yang jelas, termasuk capaian-capaiannya untuk seluruh masyarakat Papua,” kata Mananwir Beba ini.

Kondisi Papua sekarang, kata Yarangga, dalam kondisi kritis. Sebab, pemerintahan yang berjalan sekarang bukanlah untuk masyarakat melainkan untuk melayani dirinya sendiri. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat ditempuh pemerintah pusat guna mengatasi persoalan Papua adalah dengan segera menunjuk salah satu wakilnya untuk melakukan dialog dengan masyarakat Papua. “Dengan kondisi saat ini, segera pemerintah pusat lakukan dialog dengan masyarakat Papua,” ujarnya.

Sejak bergulirnya UU Otsus, kondisi masyarakat Papua memang belum menunjukkan perubahan dan perbaikan kehidupan dan kesejahteraan yang signifikan. “ Kami mendukung adanya dialog antara Jakarta dan Papua, dan ini bisa segera dilaksanakan, Presiden SBY jangan lagi menunggu-nunggu jika ingin segera selesaikan berbagai persoalan di Papua,” ungkapnya. (cr-6)

September 1, 2010 0

Dialog Jakarta Papua Anti Referendum

JUBI — Atas permintaan beberapa pihak untuk menggelar dialog antara Jakarta dan Papua, Lamadi de Lamato pengamat politik di Papua mengatakan, bisa terjadi jika pihak Papua menghindari adanya isu referendum.

“Jakarta sepertinya sangat anti dengan referendum,” kata Lamato, Sabtu (14/8).

Dia menjelaskan Dialog antara Jakarta dan Papua mamang harus ada untuk menghindari permintaan referendum. Lanjutnya, dialog Jakarta Papua yang pastinya, hanya untuk menemukan suatu solusi antara Jakarta dan Papua. Bukan untuk saling membuka aib masing-masing pihak.

”Kalau dari awalnya pihak Papua kemukakan dialog untuk minta merdeka pasti akan sulit untuk diterima Jakarta,” ujarnya.

Dirinya menilai dialog Jakarta Papua memang merupakan solusi sementara pada saat ini untuk bisa mensejahterakan rakyat Papua.

"Keinginan dialog telah menjadi buah diskusi antara kalangan aklifis, Lembaga Swadaya Masyarakat dan juga pihak gereja di Papua. Namun hingga saat ini masih dalam proses dan wacana karena masih ada saling kontra pendapat," pungkasnya. (Yarid AP)

August 13, 2010 2

Polda Diminta Stop Panggil Sokrates

Gereja di Tanah Papua Serukan Dialog Nasional

Benny GiayJAYAPURA—Pemanggilan Pdt Duma Sokrates Sofyan Yoman Oleh Polda Papua, terkait pernyataan tentang berlarut-larutnya penyelesaian konflik di Puncak Jaya yang dinilai memojokkan TNI/Polri, menyulut keprihatinan Gereja. Sebagai bentuk keprihatinan itu, gereja akhirnya menyerukan dialog nasional menjadi pilihan satu-satunya penyelesaian konflik berkepanjangan tersebut.

Pernyataan gereja ini menyusul keresahan serta keprihatian gereja-ger eja di Tanah Papua terhadap kondisi umat dan masyarakat di Kabupaten Puncak Jaya serta Tanah Papua secara keseluruhan.

Rapat yang dihadiri petinggi Gereja di Tanah Papua yakni Ketua Sinode GKI di Tanah Papua Pdt Jemima J Mirino-Krey Sth, Ketua Sinode Gereja Injili di Indonesia Pdt Lipius Biniluk STh, Ketua Sinode Kingmi di Tanah Papua Pdt DR Benny Giay, Persekutuan Gereja-Gejera Baptis di Tanah Papua Pdt Andreas Kogoya SMth, dan Keuskupan Jayapura Leo Laba Lajar OFM, di Kantor Sinode GKI di Tanah Papua di Jayapura, Kamis (12/8) kemarin.

Berhasil merumuskan pernyataan-pernyataan moral serta keprihatinan gereja-gereja di Tanah Papua terhadap kasus-kasus di Tanah Papua serta Kabupaten Puncak Jaya secara khusus. Petinggi gereja di Tanah Papua menyerukan untuk segera dilakukan dialog nasional dalam rangka mencari solusi penyelesaian masalah-masalah di Tanah Papua secara adil, bermartabat dan manusiawi yang dimediasi pihak ketiga yang lebih netral. Gereja-gereja di Tanah Papua akan tetap konsisten dan teguh dalam memperjuangkan hak-hak umat Tuhan sesuai injil Yesus Kristus.

Gereja juga menyerukan kepada Gubernur Provinsi Papua, para pemimpin gereja dan agama di seluruh Tanah Papua, Dewan Adat Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Papua, Pangdam XVII Cenderawasih, Kapolda Papua untuk berdialog dan dialog ini difasilitasi oleh pihak gereja.
Tanpa melupakan pemanggilan Polda Papua terhadap salah satu pemimpin gereja, maka gereja pun meminta kepada Kapolda Papua untuk segera menghentikan pemanggilan terhadap Ketua Umum Badan Pelayanan Pusat Gereja-Gereja Baptis Papua atas nama Pendeta Duma Sokratez Sofyan Yoman.

Khusus untuk masyarakat di Kabupaten Puncak Jaya dan Tanah Papua secara umum, gereja memohon agar tetap tenang dalam menghadapi tragedi menyedihkan yang masih terus berlangsung di Tanah Papua hingga saat ini.

DPRP dan MRP juga diminta untuk membuka mata dan telinga terkait rentetan persitiwa penembakan di Kabupaten Puncak Jaya dengan segera memanggil Gubernur Provinsi Papua selaku penguasa sipil di Papua, Kapolda Papua dan Pangdam XVII Cenderawasih pejabat negata yang bertanggungjawab akan keamanan wilayah di Tanah Papua untuk memberikan kejelasan terkait sejumlah kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya selama ini.

Lebih khusus kepada Kapolda Papua, Gereja mengharapkan, pengungkapan terhadap para pelaku teror penembakan di wilayah tersebut segera diungkapkan kepada publik.

Dan kepada Komisi Hak Asasi Nasional (KOMNAS HAM) dan KOMNAS HAM Perwakilan Papua untuk segera membentuk Tim Independent dalam rangka mencari pelaku dibalik seluruh kekerasan yang terjadi di Puncak Jaya untuk memperoleh data dan fakta yang akurat demi penegakan hkum, keadilan dan kebenaran.

Dalam berbagai persoalan dan realita kekerasan terhadap masyarakat asli Papua di seluruh Tanah Papua, gereja-gereja di Tanah Papua terus mendoakan Pemerintah, TNI da POLRI agar dikuatkan dan diberi hikmat oleh Tuhan Allah untuk menghadirkan keamanan yang sepenuhnya bagi masyarakat di Papua dalam takut akan Tuhan dan mengasihi sesama manusia. (hen)

August 13, 2010

Papua Road Map,Ungkap 4 Isu Utama Peta Konflik

Dialog Papua-Jakarta Selesaikan Konflik Secara Damai

MANOKWARI-LP3BH (Lembanga Penelitian Pengkajian dan Pengembangan Batuan Hukum) Manokwari sebagai lembaga advokasi masyarakat kembali menyerukan agar segera digelar dialog Papua-Jakarta sebagai jalan keluar penyelesaian masalah.

‘’Telah berkali – kali menyampaikan pandangan dan pikirannya tentang betapa dialog Papua – Jakarta adalah suatu hal yang urgen, bersifat mendesak dan perlu segera dilaksanakan,’’ ujar Direktur LP3BH Manokwari,Yan Ch Warinussy,SH dalam siaran persnya,

Dikatakan,sudah banyak pihak yang mengumandangkan tentang dialog Jakarta – Papua untuk menyelesaikan konflik Papua secara Damai. Hal ini mengingat bahwa telah banyak terjadi tindakan – tindakan politik yang bersifat manupalitif, rekayasa bahkan mengabaikan visi bersama tentang cara – cara demokratis, partisipatif dan bermartabat dalam menyelesaikan masalah konflik di Papua.

Adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam hasil penelitiannya yang berjudul Papua Road Map, Negotiating the Jast, improving the Present, and Securing the future. Dimana telah diidentifikasi adanya 4 (empat) isu utama dalam konteks peta konflik di Papua, yaitu :
Isu Pertama, masalah marjinalisasi dan efek diskriminatif terhadap orang asli Papua akibat pembangunan ekonomi, konflik politik dan deimigrasi masal ke Papua sejak tahun 1970. Untuk menjawab masalah ini, diperlukan adanya kebijakan afirmatif relogvisi untuk pemberdayaan orang Asli Papua.

Isu Kedua, kegagalan pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Untuk itu diperlukan paradigma baru pembangunan yang berfokus pada perbaikan pelayanan publik demi kesejahteraan orang Asli Papua di Kampung – kampung.

Isu Ketiga, adalah adanya kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta. Masalah ini hanya bisa diselesaikan dengan dialog seperti yang sudah dilakukan untuk Aceh. Isu Keempat, pertanggung jawaban atas kekerasan Negara di masa lalu terhadap warga Negara Indonesia di Papua.

‘’Untuk masalah ini, jalan rekonsiliasi diantara Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pengungkapan Kebenaran adalah pilihan – pilihan untuk penegakan Hukum dan Keadilan bagi Papua, terutama korban, keluarganya, dan warga Indonesia di Papua secara umum,’’ tandasnya.
Papua Road Map menyimpulkan bahwa keempat isu dan agenda tersebut dapat dirancang sebagai strategi kebijakan yang saling terkait untuk penyelesaian konflik Papua secara menyeluruh dalam jangka panjang. ‘’Pertanyaannya sekarang ialah Siapakah yang harus atau memiliki tanggung jawab dalam merancang strategi kebijakan tersebut, Pemerintah Indonesia, atau orang asli Papua kah, atau LIPI kah, atau pihak lain yang lebih netral,’’ ujarnya dengan nada tanya.

Menurut LP3BH,tanggung jawab utama tetap ada di pihak yang terlibat konflik yaitu pemerintah Indonesia dan orang asli Papua sendiri. Kedua belah pihak mempunyai tanggung jawab yang sama untuk menyusun dan merancang strategi dalam mendorong terlaksananya dialog damai

August 12, 2010 4

Pendekatan Dialog Kasus Makar

Papua ternyata masih menyimpan bara api. Kemunculannya dari berbagai aspirasi dan sikap yang dilakukan terhadap aspirasi yang timbul. Entah bersinggungan dengan “sebutan makar” atau sekedar menegakkan demokrasi, aspirasi sering bermunculan di tengah-tengah kita. Mulai dari penegakan HAM, hukum yang berkeadilan, sampai bunyi “merdeka.” Perlu kehati-hatian menyikapi aspirasi ini.

Tak selamanya aspirasi itu jahat. Tak selalu juga aspirasi itu bisa memperbaiki semuanya. Perlu memilah, mana aspirasi yang menjadi ungkapan kekecewaan yang dalam, mana pula yang hanya sekedar mengikuti tren. Perlu juga memilih, mana aspirasi yang mewakili kebanyakan orang, mana pula aspirasi yang hanya mewakili kelompok. Jika sudah memilah dan memilih, pendekatan aspirasi bisa dilakukan.

Aspirasi adalah bagian dari bentuk demokrasi. Ia merupakan keinginan yang tersimpan di benak kebanyakan orang, atau di benak sebagian orang yang berkelompok.

Aspirasi memiliki saluran yang bermacam-macam. Penggalangan massa untuk melakukan demo adalah salah satu penyaluran aspirasi. Aksi yang dilakukan Buchtar Tabuni adalah salah satu bentuk penyaluran aspirasi. Sayangnya, pendekatan sikap terhadap aspirasi ini ditempeli dengan “aksi makar.”

Memang, makar adalah bentuk yang tidak kita inginkan sebagai orang Indonesia. Karena tidak diinginkan, lantas pendekatannya menggunakan hukum. Cara ini bisa ampuh, bisa juga malah jadi bumerang yang menuai celaka.

Ampuhnya: bila pendekatannya memang mampu meredam keinginan banyak orang untuk tidak makar. Celakanya: bila ternyata dihukum satu malah tumbuh seribu orang yang berteriak “makar.”

Aksi yang dilakukan pendukung Buchtar Tabuni dengan mendatangi Pengadilan Tinggi Papua menjadi sinyal bahwa pendekatan “hukum makar” untuk kasus Buchtar Tabuni tidak ampuh. Malah justru diprotes. Memang, kalau sudah pendekatan hukum, protes tidak akan mempan. Hanya bisa melalui pembelaan kuasa hukum di depan hakim.

Sebenarnya ada cara lain yang bisa ditempuh. Yakni: pendekatan dialog. Aspirasi dibalas dengan aspirasi. Bila dilakukan dengan cara ini: bukan perangkat hukum yang bergerak. Polisi hanya bisa membantu. Sementara yang garis depan adalah perangkat pemerintah. Bisa wakil rakyat atau juga dinas pemerintah terkait.

Sudah saatnya aspirasi makar didekati dengan cara-cara dialog. (***)

July 1, 2010 0