dialogue – Page 13 – Papua Merdeka News

JAKARTA, KOMPAS.com – Organisasi Papua Merdeka (OPM) masih menguasai lapangan perintis Kaisepo, Papua. Ini sudah berlangsung selama dua minggu. Pada Jumat ( 29/5 ) ini, telah diupayakan proses negoisasi yang ketiga dengan memanfaatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Jika upaya negosiasi gagal, Polri tetap akan melakukan upaya persuasif. Pasalnya, OPM berlindung di belakang 150 pemuda yang direkrut dari daerah Kaisepo.

“Polri tidak mau gegabah dalam mengambil tindakan kepolisian. Sebab, di situ ada banyak pemuda setempat yang direkrut dan mereka sebenarnya tidak tahu apa-apa. Takutnya, ada korban. Kalau cuma berhadapan tiga orang OPM yang bersenjata itu sih tidak masalah,” ujar Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Polisi Abubakar Nataprawira, kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Jumat ( 29/5 ).

Menurut dia, setelah negosiasi ketiga gagal, Polri akan mengirim kapal polisi air yang dilengkapi pengeras suara kuat. Melalui pengeras suara itu, Polri akan meminta mereka meninggalkan lapangan terbang perintis Kaisepo.

Polri juga menyediakan perahu yang akan dirapatkan ke lokasi. Perahu itu untuk mengangkut pemuda dan masyarakat yang ingin meninggalkan lokasi dengan sukarela.

BOB

Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) RI-Timor Leste, yang dibentuk pada 9 Maret 2005, bertujuan mewujudkan ke- inginan rakyat Indonesia dan Timor Leste, menyelesaikan masa lalunya dengan tetap melihat pada kebenaran dan semangat rekonsiliasi.

KKP dibentuk atas alasan penegakan keadilan lewat persidangan-persidangan terbukti tidak bisa memberikan hasil memuaskan.

Pengadilan menghasilkan keputusan yang sifatnya semata-mata menang dan kalah, yang diyakini justru akan bisa jadi ganjalan upaya-upaya rekonsiliasi.

Menyeret para pelaku pelanggaran HAM di Timor Leste ke baik ke meja persidangan maupun mahkamah internasional, seperti yang diharapkan banyak kalangan, dikhawatirkan justru menyulitkan penyembuhan luka lama dan menjadi kendala rekonsiliasi.

Karena itu, KKP dalam mandatnya sengaja dirancang untuk tidak memiliki fungsi pro yustisi atau penegakan hukum. Dengan begitu, rekomendasi apa pun yang dihasilkan oleh KKP tidak akan berujung dengan digelarnya persidangan-persidangan.

Mengacu mandatnya itu, KKP tidak mempunyai kewenangan untuk membuat rekomendasi pengadilan lanjut. Maka, sejak awal para komisioner KKP harus memelihara tugas-tugasnya di komisi agar tidak tergelincir ke aktivitas-aktivitas yang bersifat pro yustisia. [E-9]

Last modified: 15/7/08