Dialog Versi Presiden Bukan Tujuan Referendum

JAYAPURA – Akademisi Universitas Cenderawasih, Panus Jingga menyatakan, seluruh rakyat di Papua mau dialog, namun dialog versi rakyat ini kadang diartikan sebagai buntut dari segala sesuatu yang tidak tercapai, sehingga kesan yang dimunculkan disebagian orang adalah dialog sama dengan referendum atau dialog merupakan satu kata kunci menuju referendum.

Dikatakan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam kesempatan perayaan Natal di Papua sempat mengungkapkan, akan membuka ruang Dialog antara Pemerintah dengan rakyat di Papua, namun ungkapan Dialog yang sempat terlontar dari mulut Presiden bukan Dialog Jakarta – Papua seperti yang ada dalam pikiran semua orang di Papua. Hal ini mengingat Dialog Jakarta – Papua merupakan konsep Dialog yang telah digagas sebelumnya oleh Pastor Neles Tebay melalui jaringan Damai Papua.

Menurut Panus Jingga, kita jangan salah persepsi tentang konsep Dialog yang diungkapkan Presiden Desember 2014 lalu, kalau ditelisik lebih seksama, makna Dialog yang dimaksudkan Presiden Jokowi adalah bagaimana membuka ruang komunikasi yang intens antara Pemerintah dengan rakyat di Papua dalam soal-soal pembangunan dan kemajuan di Papua, bukan Dialog untuk referendum.

Panus mengingatkan, upaya-upaya untuk Dialog diresponi semua pihak, namun sekali lagi Dialog dibutuhkan dan harus berada dalam konsep yang jelas dan tidak keluar dari NKRI. Kelompok Jaringan Damai Papua perlu menelisik apa konsep Dialog yang diinginkan Pemerintah seperti diungkapkan Presiden, mengingat Presiden tidak pernah mengungkapkan Dialog Jakarta- Papua, Presiden hanya mengungkapkan membuka ruang Dialog.

Jaringan Damai Papua perlu mengirim konsep ke Presiden atau ke Jakarta, Papua sebenarnya mau apa, itu dikirim ke Presiden. “ Kalau Presiden katakan itu ada unsur memisahkan diri dari NKRI, maka BIN sebagai Badan Intelijen Negara akan menghentikan proses Dialog itu,” ujar Panus Kemarin.

Konsep Dialog akan diuji oleh BIN. Lembaga Intelijen Negera ini akan menterjemahkan konsep Dialog yang diungkapkan Presiden dengan konsep Dialog yang diinginkan rakyat Papua sebagaimana digagas oleh jaringan Damai Papua melalui koordinatornya Pastor Neles Tebay, ujar Panus.

Diakui, memang hanya Dialoglah yang akan membuka ruang untuk menyelesaikan semua masalah di Papua, semua sektor, kalau Jaringan Damai Papua telah dibentuk sebagai sebuah Tim yang mulai membangun Dialog, maka sebaiknya Tim yang sama juga terbentuk dari Pemerintah, Pemerintah juga harus punya Tim yang mempunyai konsep Dialog, hingga kedua konsep Dialog itu disamakan, disatukan. Diingatkan juga peran BIN yang tak akan diam saja, BIN akan selalu mengikuti perkembangan dari permintaan Dialog rakyat Papua, bahkan BIN akan menilai kalau Dialog itu menganggu kestabilan Negara, BIN akan hentikan, BIN akan lihat kalau berbau referendum, otomatis tidak akan jadi.

Lebih dari itu konsepnya akan beda saat mantan Presiden Habibie mengundang 100 Orang Papua yang disebut Tim 100 menghadap Presiden, konsep seperti itu mungkin bisa. Jaringan Damai Papua diminta untuk mulai membangun komunikasi dengan Presiden dan menyodorkan konsep Dialog mulai sekarang mengingat proses Dialog itu panjang dan sudah harus dimulai dari sekarang.

Sementara itu, Yan Christian Warinussy Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari kepada Bintang Papua Kamis (26/3) menuturkan, Pernyataan Presiden Jokowi tersebut tentang dialog ternyata cukup mempengaruhi perubahan total dalam aspek komunikasi politik Jakarta-Papua, dimana kata dialog yang sebelumnya sulit digunakan oleh sebagian besar pejabat negara, di pusat dan daerah, tetapi kini seringkali diucapkan dengan mudah dan tanpa halangan, bahkan diperbincangkan dalam berbagai level.

Menurut pandangan saya selaku Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (Human Right Defender/HRD) di Tanah Papua bahwa seharusnya sejak itu, (27/12/2014), Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat beserta segenap otoritas keamanan di daerah ini, seperti Polda dan Kodam juga mulai mempersiapkan diri dan mengkaji dialog sebagai alat penyelesaian konflik bersenjata di Tanah Papua.

Sekiranya Gubernur Papua dan Papua Barat beserta jajaran DPR Papua dan Papua Barat maupun MRP serta MRP PB segera ikut memfasilitasi berbagai langkah hukum dan politik dalam mendorong terjadinya dialog diantara berbagai komponen masyarakat di Tanah Papua sejak sekarang ini.

Terselenggaranya dialog diantara rakyat di Papua dan Papua Barat atau bisa disebut sebagai Dialog Internal Papua dapat difasilitasi penuh oleh pemerintah daerah di kedua provinsi tertimur di Nusantara tersebut sejak sekarang ini.

Barangkali akan sangat baik, jika kedua Kepala Daerah Provinsi di Papua dan Papua Barat tersebut dapat meminta nasihat dan saran bahkan asistensi dari Jaringan Damai Papua (JDP) beserta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai inisiator dan sekaligus fasilitator dialog Papua – Jakarta atau Papua – Indonesia yang masih aktif hingga dewasa ini.

Dialog seharusnya kini menjadi kata kunci dan dapat didorong untuk dimasukkan dalam perencanaan pembangunan dan pemerintahan dan terutama dalam konsep penyelesaian konflik sosial-politik di Tanah Papua untuk Membangun Perdamaian Bersama.

Tujuan pencapaian Papua Sebagai Tanah Damai (PTD) seharusnya tidak menjadi slogan kosong, tapi merupakan sebuah tujuan luhur dari semua komponen pemerintah lokal/daerah, insitusi keamanan (TNI/POLRI) maupun masyarakat adat/sipil dan kelompok masyarakat sipil pendukung Papua Merdeka ke depan. (ven/sera/don/l03)

Source: BinPa, Jum’at, 27 Maret 2015 01:59

March 27, 2015 0

Lt. Gen. Amunggut Tabi: Nggoliar Tabuni Ketemu Jokowi Artinya Riwayat Perjuangan di Pegunungan Tengah Berakhir

Dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP), terkait dengan Rencana Pertemuan antara Presiden kolonial Joko Widodo dengan salah satu panglima Komando perjuangan Papua Merdeka, Jend. Nggoliar Tabuni dalam waktu dekat sebagaimana disiarkan berbagai media di Tanah Papua, maka dengan ini TRWP menyatakan sikap tegas dan jelas bahwa:

Pertemuan ini pasti akan mengakhiri riwayat perjuangan Papua Merdeka di Pegunungan Tengah Papua yang selama ini menjadi pemberitaan yang menandakan keberlangsungan perjuangan kita sekalian;
Pertemuan ini akan menjad titik balik yang berarti dalam pendekatan dan sikap Jenderal Tabuni dalam menyikapi segala kebijakan kaum penjajah dan penjarah di Tanah Papua;
Pertemuan ini pasti akan berakhir dengan penghilangan nyawa para pemimpin perjuangan Papua Merdeka di Pegunungan Tengah, seperti yang sudah dialami oleh BrigJend TPN/OPM Hans Bomay, Col. TPN/OPM Willem Onde, Jend. TPB PB Kelly Kwalik, Kepala Suku Besar Theys Eluay dan banyak lagi yang lain, yang menjadi pelajaran buat kita semua bahwa ada konsekuensi logis dan langsung yang kita alami saat siapa saja bermain dengan api akan merasa panas dan bisa-bisa kebakaran dan siapa yang bermain dengan api akan kena basah, menjadi padam dan dingin keseluruhan perjuangan Papua Merdeka.

Demikian Pernyataan Media ini kami sampaikan untuk disebarluaskan, dipelajari dan dicermati oleh segenap organ, tokoh, aktivis Papua Merdeka dan sekalian rakyat Papua di manapun kita berada.

Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan

Pada Tanggal: 21 Maret 2015

————————————————————————-

Secretariat-General,

Amunggut Tabi, Lt. Gen. TRWP
BRN: A.001076

March 21, 2015 1

“Rakyat Papua Pahami Dialog itu Referendum”

JAYAPURA – Wacana dialog yang disampaikan Pemerintahan Presiden RI Ir. Joko Widodo (Jokowi) ketika berada di Papua, beberapa waktu lalu, ternyata terus dipertanyakan.

Pasalnya, Kepala Negara tak menjelaskan secara baik dialog macam apa yang diingini pemerintah pusat dan pemerintah daerah. “Jangan sampai ini membuat bom waktu, padahal sebetulnya dengan adanya Rancangan UU Otsus Plus bagi Papua itu merupakan salah-satu jawaban terhadap semua gejolak yang terjadi di Tanah Papua,” tegas Sekda ketika membahas pembangunan Papua bersama Direktur Informasi dan Media Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Siti Sofia Sudarma di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Selasa (17/3).

“Dialog menjadi isu kontenporer yang cukup signifikan, karena dialog menurut pemahaman rakyat Papua focus interes-nya adalah referendum,” jelas Sekda.

Menurut Sekda, di Papua ini ternyata tak terjadi gesekan-gesekan horizontal atas dasar isu agama, isu suku dan lain-lain. Walaupun memang pihaknya menyadari dan memaklumi sejumlah rakyat Papua masih bergerilya di gunung dan di hutan memanggul senjata mengusung idelogi Papua merdeka.

Namun demikian, ujar Sekda, pemerintah berusaha mengakomodir aspirasi mereka dan berusaha memberikan pemahaman dengan kearifan-kearifan lokal yang ada, sehingga suatu saat nanti mereka kembali ke pangkuan NKRI dan membangun Papua.

Dikatakan Sekda, ketika pembahasan Rancangan UU Otsus Plus di DPR RI, ternyata Fraksi-Fraksi di DPR RI sebagian menerima dan sebagiannya menolak. Padahal rancangan UU Otsus Plus tersebut telah dipersiapkan setahun lebih. Tapi hal ini tak dipahami pemerintah pusat melainkan menyatakan pembahasan Rancangan UU Otsus Plus di DPR RI menunggu Prolegnas tahu 2016 mendatang.

Menurut Sekda, kebijakan pemerintah pusat ini membuat pemahaman semua elit di Papua terhadap Jakarta menjadi tak baik.

Namun demikian, menurut Sekda, ini realita yang mesti diketahui bersama seharusnya Rancangan UU Otsus Plus sebanyak 365 Pasal adalah jawaban untuk mengatur kewenangan bagi masyarakat Papua di atas semua potensi dan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada. (mdc/don/l03)

Source: Kamis, 19 Maret 2015 06:16, BinPa

March 20, 2015 1

JDP Fasilitasi Dialog Internal Papua

JAYAPURA — Jaringan Damai Papua (JDP), sesuai dengan peranannya sebagai fasilitator untuk semua, akan menfasilitasi Dialog Internal Papua dalam rangka menyambut ajakan dialog yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungannya ke Papua, Desember 2014 lalu.

Hal itu diungkapkan dalam siaran Pers yang disampaikan Koordinator JDP Pater Dr. Neles Tebay di Kampus STFT Fajar Timur Abepura, Kota Jayapura, Kamis (19/3). Menurut Neles, Dialog Internal Papua ini akan diselenggarakan dalam tahun 2015 ini di Jayapura, Papua.

Dalam kunjungan lalu, ujar Neles, Presiden Jokowi menyampaikan dua komitmen pemerintah yakni membangun Papua menjadi Tanah Damai dan menyelesaikan berbagai permasalahan di Tanah Papua melalui Dialog.

Komitmen ini memperlihatkan, terang Neles, bahwa pemerintah telah membuka diri dengan untuk berdialog dengan Papua dalam rangka menjadikan Papua sebagai Tanah Papua.
“

Jadi Dialog Jakarta – Papua bermuara pada terciptanya perdamaian di Tanah Papua. Itu berarti agenda dialog Jakarta – Papua adalah pembangunan perdamaian di Tanah Papua,” terang Pemenang Penghargaan Tji Hak Soon Justice and Peace Award dari Seol, Korea Selatan, tahun 2013 silam.

Karenanya, tambah Neles, warga Papua yang hidup diatas Tanah Papua ini mesti menyambut keterbukaan pemerintah ini dengan gembira. Pasalnya, komitmen pemerintah ini merupakan suatu kesempatan emas yang disediakan oleh pemerintah untuk membahas tentang pembangunan perdamaian di Tanah Papua melalui suatu proses dialog.

Untuk menyambut kesempatan inilah, jelas Neles, JDP mengambil inisiatif untuk mengfasilitasi Dialog Internal Papua sebagai suatu tahapan persiapan menuju Dialog Jakarta – Papua.

Menurut pengamatan JDP, cetus Neles, Dialog Internal Papua ini penting sekali untuk dilaksanakan karena sudah merupakan kebutuhan, bahkan suatu kerinduan warga Papua. Ketika Dialog Jakarta – Papua diwacanakan, banyak pihak mengangkat pentingnya dialog internal antara warga Papua sebelum berdialog dengan pihak Jakarta.

Pernyataan seperti “Sebelum kita berdialog dengan Jakarta, perlu ada dialog antara kita yang hidup di Tanah Papua”, ini sudah berkali-kali disampaikan oleh banyak pihak.

Menyadari pentingnya dialog internal ini, JDP memilih moto “Mari Kitorang Bicara Dulu”.

Neles mengatakan, JDP melihat juga bahwa di antara warga Papua sendiri belum ada pemahaman yang sama tentang tujuan dan agendanya. Ada pihak yang berpandangan bahwa Dialog Jakarta – Papua ini membahayakan integritas teritorial RI. Ada juga pihak lain yang menganggap bahwa Dialog Jakarta – Papua ini berbahaya karena dapat menghancurkan ideologi Papua Merdeka.

Selain itu, kata Neles, masih ada orang yang memahami bahwa Dialog Jakarta – Papua merupakan solusi atas konflik Papua. Padahal Dialog Jakarta—Papua bukanlah tujua melainkan sarana untuk mengindentifikasi masalah dan mencari solusi-solusi terbaik dengan melibatkan semua pihak yang berkentingan.

Ketika JDP menawarkan Papua Tanah Damai sebagai tujuan maupun agenda dari Dialog Jakarta – Papua, ucap Neles, sejumlah pihak masih mempertanyakan konsep Papua Tanah Damai. Bahkan masih ada pemahaman yang berbeda tentang Papua Tanah Damai. Para pimpinan agama yang tergabung dalam Forum Konsultasi Para Pimpinan Agama (FKPPA) menganggap Papua Tanah Damai sebagai visi masyarakat Papua yang mesti dibangun dan diperjuangkan oleh setiap warga Papua, entah apapun agamanya. Tapi ada pihak lain yang melihat Papua Tanah Damai sebagai upaya untuk menutupi dan menyangkal segala bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua.

Neles mengutarakan, Dialog Internal Papua dilaksnakan untuk melibatkan semua warga Papua dalam membahas konsep Papua Tanah Damai dan menetapkan tujuan agenda Dialog Jakarta—Papua menurut warga Papua.

Dalam Dialog Internal Papua, setiap dan semua warga diminta pendapatnya dan dikonsultasikan, sehingga merasa dilibatkan dalam upaya membangun Papua yang damai sejahtera melalui dialog Warga Papua yang dimaksud disini bukan hanya Orang Asli Papua (OAP), ucap Neles, melainkan juga semua paguyuban yang hidup di Tanah Papua.

Maka semua anggota Paguyuban, sebagai warga Papua, diundang untuk berpartisipasi dalam Dialog Internal Papua. Semua Paguyuban diajak untuk memberikan pemikiran yang konstruktif tentang pembangunan perdamaian di Tanah Papua.

“JDP akan memikirkan metodeogi, sarana, dan cara yang tepat untuk melibatkansemua warga Papua dalam Dialog Internal Papua,” ujar mantan Wartawan The Jakarta Post ini. (Mdc/don/l03)

Source: Jum’at, 20 Maret 2015 00:36, BinPa

March 20, 2015 0

Goliat Tabuni Siap Bertemu Presiden RI

JAYAPURA – Pimpinan TPN/OPM, Goliat Tabuni asal Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, mengakui siap melakukan pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, yang rencananya akan berkunjung ke Kabupaten Puncak Jaya pada bulan Juni mendatang.

“Saya sudah telephone Goliat Tabuni untuk minta turun ke daerah ini supaya bisa berbicara kepada Presiden RI saat datang nanti. Dia (Goliat Tabuni) bilang pikir, lalu saya bilang tidak boleh pikir-pikir sekarang harus turun,”

kata Bupati Puncak Jaya, Henok Ibo disambut meriah masyarakat Tingginambut dalam kunjungan bersama Ketua DPR Papua, Yunus Wonda, pada Selasa (17/3).

Ia menandaskan, dirinya selama memegang jabatan sebagai Bupati Puncak Jaya bersama Wakil Bupati menjamin membawa turun Goliat Tabuni dari hutan turun ke Tingginambut. “Respon ini ternyata disambut baik Goliat Tabuni,” katanya.

Bupati Henok mengemukakan bahwa masyarakat Indonesia selalu bertanya kalau Presiden ke Puncak Jaya mau bikin apa. “Tadi pagi (Kemarin lalu), Goliat Tabuni menanyakan kepada saya kapan Presiden mau turun. Saya katakan tunggu karena Presiden rencana akan datang pada bulan Juni nanti,” kata dia.

Sementara itu kepada Wartawan, Bupati Henok Ibo menyatakan bahwa rencana kedatangan Presiden RI ke Puncak Jaya, disampaikan Presiden RI lewat Gubernur Papua, jikalau dirinya akan datang ke Puncak Jaya dan ingin bertemu dengan Goliat Tabuni.

“Ini permintaan Presiden lewat Gubernur, makanya selama satu bulan ini, saya terus melakukan pendekatan dan ternyata Goliat Tabuni punya keinginan untuk bertemu dengan Presiden RI,”

katanya.

Masalah keamanan atas kehadiran Presiden ke Puncak Jaya, kata Bupati Henok, masyarakat mulai dari Ilaga sampai dimana saja bakal menjamin keamanan. Namun, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada aparat keamanan dalam hal ini TNI dan Polri terkait kedatangan Presiden RI. (Loydon/l03)

Source: Kamis, 19 Maret 2015 06:19, BinPa

March 19, 2015 1

Perlemen Papua Dukung Dialog Papua – Jakarta

JAYAPURA – Wacana dialog damai Papua – Jakarta yang kembali diserukan persekutuan gereja-gereja di Papua, guna menyelesaikan seluruh persoalan Papua secara komprehensif, disambut baik oleh parlemen. ”Jika dialog damai Papua – Jakarta benar-benar terwujud, kami DPRP dan Gubernur yang ada embel-embel pemerintahnya tidak akan ambil bagian,”ujar Ketua DPRP Yunus Wonda, Senin 16 Maret.

Meski tak akan ambil bagian dalam tim, bukan berarti menolak dialog damai itu. “Parlemen sangat mendukung dialog, agar bisa menuntaskan seluruh persoalan Papua secara baik,”jelasnya.

Lanjutnya, dialog Papua-Jakarta biarlah rakyat Papua secara langsung yang ambil bagian. Agar penyelesaiannya benar-benar tuntas sampai ke akar-akarnya. “Biarlah rakyat Papua yang masih ada di hutan, diluar negeri dilibatkan secara langsung dalam dialog itu, agar apa keinginan rakyat Papua bisa diketahui secara langsung,”paparnya.

Yang jelas, Parlemen Papua sangat mendukung dialog Papua – Jakarta secara komprehensif.

“Parlemen Ppaua tinggal tunggu apa yang dimaui pusat, kalau pemerintah pusat memandang otsus plus bukan solusi, tapi hanya dengan dialog, parlemen akan mendukungnya, yang penting dilaksanakan dengan niat yang baik dan tulus,”

tuturnya.

Mengenai wacana agar Presiden mengirim utusannya setingkat menteri guna menyelesaikan serta merencanakan terwujudnya dialog damai Papua – Jakarta, Yunus Wonda kurang sependapat. “Bukan lagi saatnya kini mengirim utusan ke Papua, tapi waktunya untuk mewujudkan dialog damai secara menyeluruh, karena kepercayaan Papua kepada Jakarta sudah terdegradasi, jadi hanya dengan itu mengembalikannya,”tukasnya.

Dialog Papua – Jakarta yang digagas oleh Jaringan Damai Papua, hingga kini belum terwujud. Dialog itu rencananya harus melibatkan semua elemen masyarakat Papua, baik berhaluan yang garis keras maupun yang selalu menempuh cara damai. (jir/don/l03)

Source: Selasa, 17 Maret 2015 09:39, BinPa

March 17, 2015 1

Dialog Papua-Jakarta yang Dijanjikan Jokowi Ditagih

JAYAPURA – Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua, Willem Wandik, S.Sos, menyatakan, hingga kini masyarakat Papua menagih janji Presiden Jokowi saat kegiatan Natal 2014 untuk melakukan dialog Jakarta-Papua.

“Masyarakat Papua sekarang menagih janji Presiden Jokowi saat kegiatan Natal 2012 lalu dan juga MRP serta tokoh masyarakat di Papua untuk melakukan Dialog Jakarta-Papua. Sekarang janji itu sedang dinanti dan menunggu jawaban,” kata Willem Wandik saat menghubungi Bintang Papua, Kamis (26/2) tadi malam.

Ia menyatakan, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan perwakilan kedutaan Australia di Jakarta belum lama ini. “Saya menerima langsung pertemuan Kedutaan Australia yang dihadiri, Erlin Kelly selaku Sekertaris Tiga Politik yang membawahi isu Papua” katanya.
Kata dia, dirinya selaku perwakilan Papua telah menjelaskan isu-isu terkini Papua saat ini, yakni mengenai janji Presiden Jokowi kepada masyarakat Papua dengan melakukan Dialog Jakarta-Papua. “Janji ini ketika menghadiri natal bersama dengan masyarakat Papua di Mandala, pada bulan Desember 2014 lalu,” kata Willem.

Salah satu isu terkini di Papua, menurut Willem Wandik, yakni adanya rencana partai penguasa dengan mendorong pemakaran Daerah Otonomi baru (DOB) di tanah Papua, yang menimbulkan Kontra dengan keinginan masyarakat. “Tak hanya ini, akan tetapi soal mobilisasi militer besar-besaran serta proses pemusnahan etnis melanesia,” ucapnya.

Willem asal kelahiran Kabupaten Tolikara- Provinsi Papua ini, merasa ragu kondisi masyarakat Papua ini dibiarkan akan menjadi bola liar. Jadi saya harapkan Presiden Jokowi agar benar-benar memperhatikan masyarakat Papua dengan serius,” harapnya kepada Presiden Jokowi.

Lanjut dia, pemekaran di Papua, masyarakat tidak setuju. Akan tetapi, justru yang diharapkan di Papua saat ini resolusi ketatanegaraan bagi masyarakat di Tanah Papua. “Saat ini masyarakat Papua perlu kembali dihadirkannya peran negara berupa Triple Track Strategy untuk menyelesaikan persoalan di tanah Papua,” tambahnya.

Lebih lanjut disampaikan politisi Partai Demokrati itu, bahwa Triple Track Strategy yang pernah ditawarkan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di antaranya negara memberikan Otonomi Khusus Plus.

“Negara perlu menyelesaikan konflik di tanah Papua, guna mewujudkan Papua sebagai tanah damai, negara melanjutkan pembangunan yang komprehensif dan intensif,” akunya.

Oleh karena itu, bila Presiden RI Joko Widodo, maka kedepan Papua menjadi lebih baik dan damai. “Saya tegaskan bahwa, Papua penting dijadikan sebagai tanah damai non militeristik (Land Of Peace) dan Papua juga butuh resolusi ketatanegaraan, sistem penyelenggaraan negara yang adil,” tutupnya. (Loy/don/l03)

Source: Jum’at, 27 Februari 2015 01:10, BinPa

February 28, 2015 0

Presiden Pilih Jalur Dialog Daripada Otsus Plus

Sabtu, 14 Februari 2015 00:30, BiPa

Gubernur Papua Lukas Enembe bersama Ketua MRP Timotius Murib JAYAPURA — Di tengah kekecewaan atas tidak masuknya Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua (RUU OTSUS Plus) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas Tahun 2015, Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan jika saat ini pemerintah pusat lebih memilih menggelar dialog antara Jakarta-Papua untuk menyelesaikan segala permasaahan yang ada di Tanah Papua.
“Dengan demikian saya menyampaikan kepada masyarakat Papua permohonan maaf, bahwa kita tidak berhasil mendorong ini untuk menjadi satu UU. Tidak berhasil dalam pengertian sesungguhnya tahun ini sudah bisa disahkan, tapi pemerintah masih mau kaji karena pemerintah lebih mengedepankan dialog,” ujar Gubernur kepada wartawan di VIP Room Bandara Sentani pada Jumat (13/02) siang.

Menurut gubernur, dimasa kepemimpinan Presiden Joko Widodo pemerintah pusat masih membutuhkan waktu untuk menelaah lebih dalam RUU Otsus Plus, dan mereka memandang dialog adalah alternatif terbaik bagi Papua.

Gubernur pun memperingatkan kepada pemerintah pusat untuk lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kata dialog karena menurutnya ada perbedaan pandangan antara pusat dan masyarakat Papua mengenai makna dialog itu sendiri.

“Pemerintah (pimpinan) Jokowi-JK menginginkan penyelesaian masalah Papua lewat dialog. Konsep dialog saya sendiri belum memahami, tapi bagi Pemprov papua yang bagus adalah Otsus Plus dalam bingkai kerangka NKRI, dialog kan dalam pengertian orang Papua berbeda, jangan coba-coba bicara dialog karena orang Papua bisa terjemahkan beda-beda,” tuturnya.

Ditegaskannya juga jika setelah RUU Otsus Plus tidak dimasukkan dalam Prolegnas 2015 dan pusat memilih untuk menggelar dialog, maka Pemprov Papua lebih memilih untuk tidak ikut campur dalam pelaksanaan dialog dan menyerahkan hal tersebut kepada Majelis Rakyat Papua (MRP).

“Kalau sudah masuk dialog saya akan berhenti disini, saya minta maaf kepada rakyat Papua, saya tidak akan melanjutkan (perjuangan) UU Otsus Plus, karena bagi kita perjuangan yang panjang sudah the end/habis,” cetusnya.

“Sekarang kita serahkan ke MRP karena pengertian dialog harus diterjemahkan oleh MRP karena wakil rakyat Papua ada disitu. Saya pikir dari pemerintah sudah (selesai) sampai disitu, saya sudah bilang kalau dipanggilpun untuk bicara Otsus saya tidak akan datang karena sudah buang energi satu tahun lebih, jadi pintu untuk Otsus Plus ditutup.”

Dikatakan gubernur saat ini urusan yang menyangkut dialog diserahkan ke MRP dan ia pu meminta lembaga tersebut dapat mencari konsep terbaik untuk melaksanakan dialog.

“Kami minta MRP untu memfasilitasi konsep dialog seperti apa bersama dengan pusat, seperti apa yang ditawarkan Presiden Jokowi. Itu saja selesai, jadi yang berkaitan dengan rakyat semua akan ditangani oleh MRP, pemerintah provinsi tidak ada urusan. Kalau pusat ingin konsep dialog seperti apa silahkan kordinasi dengan MRP.” (ds/don/l03)

February 14, 2015 0

Kasdam : Dialog Politik Papua Sudah Terlambat

Kasdam XVII Cenderawasih, Brigadir Jenderal (TNI) Hinsa Siburian (Jubi/Indrayadi TH)

Jayapura, 22/5 (Jubi) – Kasdam XVII Cenderawasih, Brigjen (TNI) Hinsa Siburian mengatakan dialog tentang Papua pada akhirnya akan tergantung dari sudut pandang Negara. Hal ini diungkapkan dalam pertemuan hari kedua Konferensi Nasional VI, Selasa (20/5) di Hotel Sentani Indah, Sentani.

“Dialog akan sangat tergantung dari sudut pandang siapa. Bagi kami, sebagai alat negara, dialog politik sudah terlambat, selesai. Sebab, Papua sudah menjadi wilayah NKRI yang diakui PBB. Jadi secara politik sudah sah dari segi hukum, undang-undang termasuk hukum internasional,”

ungkap Kasdam seperti rilis yang diterima tabloidjubi.com, Rabu (21/5) sore.

Maka, lanjut Hinsa , yang diperlukan sekarang adalah membangun kesejahteraan. Jika ingin melakukan dialog, hal itu memungkinkan melalui Otonomi Khusus di mana masyarakat bisa menggunakan berbagai jalur atau sarana di pemerintahan daerah dan DPR yang di Papua untuk membicarakan setiap permasalahan kesejahteraan yang ada di masyarakat.

“Papua sama seperti wilayah-wilayah Indonesia yang status hukum dan politiknya adalah tertib sipil. Sehingga, fungsi kami sebagai TNI melakukan pembinaan teritorial dan membantu serta melindungi masyarakat agar tidak terganggu. Kami mengambil peran agar Papua damai karena itu operasi yang kami lakukan adalah membangun kepercayaan dengan pendekatan terhadap masyarakat,”

tutur Hinsa

Dia mengatakan , operasi yang dilakukan pihaknya bukan dengan menerjunkan berkompi-kompi pasukan tetapi ikut mendorong kesejahteraan Papua. Untuk itulah Babinsa bersama-sama dengan masyarakat. Tugasnya membantu polisi mengatasi kriminalitas dan di beberapa wilayah yang di perbatasan maupun di pedalaman. Di antaranya membantu masyarakat dengan mengajar atau membuka jalan untuk pembangunan jalan.

“Namun begitu setiap ada oknum-oknum yang melakukan kesalahan dalam bertugas harus pula diproses secara hukum. TNI harus profesional juga menghormati hak asasi manusia. Itu undang-undang tentang TNI yang sekarang ini,”

katanya.

Tetapi, Pungky Indarti, Direktris Imparsial Jakarta, selaku moderator diskusi justru membantah pernyataan Kasdam tersebut.

“Apa yang disampaikan Kasdam jauh dari realitas sehari-hari di Papua yang itu tercermin dari proses Konferensi Nasional VI Jaringan Antariman Indonesia yang sedang berjalan di Hotel Sentani Indah,”

kata Poengky dalam release yang diterima tabloidjubi.com melalui surat elektronik. (Jubi/Aprila)

May 22, 2014 at 21:57:38 WP,TJ

May 22, 2014 0

DPR Papua Minta Swiss Jadi Pihak Ketiga Dialgoue Papua – Jakarta

Jayapura, 7/5 (Jubi) – DPR Papua meminta Swiss menjadi pihak ketiga dan menfasilitasi terwujudnya dialog Papua-Jakarta.

Ketua Komisi A DPR Papua bidang Politik, Hukum dan HAM, Ruben Magay mengatakan, ketika Wakil Duta Besar (Dubes) Swiss, Daniel Dersic mengunjungi Papua, Senin (5/5) lalu, pihaknya tak hanya menyampaikan Otonomis Khusus (Otsus) yang dinilai gagal, namun juga masalah dialog Papua-Jakarta.

“Kami meminta Swiss membantu. Jika Papua memang bagian dari NKRI, hak-hak masyarakatnya harus diperhatikan. Baik hak politik, hak perekonomian serta hak demokrasi. Pemerintah pusat jangan melihat Papua lewat isu politik saja,”

kata Ruben, Rabu (7/5).

Selain itu ia menurutnya, masalah lain yang disampaikan DPR Papua adalah pemekaran. Ia menilai, Undang-undang pemekaran penyebab jumlah penduduk fiktif di Papua.

“Pemekaran ini yang menjadi masalah di Papua. Daerah yang dimekarkan selalu di terima pemerintah pusat. Daerah yang dimekarkan itu kemudian menjadi daerah imigran yang membuat masyarakat asli tersisih,” ujarnya.

Sementara Ketua Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPR Papua, Ignasius W Mimin mengatakan, tanpa dijelaskan pun, pemerintah Swiss pasti tahu apa yang terjadi di Papua. Termasuk pelanggaran HAM yang terjadi sejak puluhan tahun lalu hingga kini.

“Mengenai Otsus, kami di DPR Papua juga sepakat Otsus gagal. Semoga saja Otsus Plus yang kini digagas Pemprov Papua bisa menjawab keinginan masyarakat. Tapi untuk pelanggaran HAM, kami mau itu diungkap. Kalau dialog Papua dengan Pemerintah RI, tentu akan terus diupayakan,”

kata Ignasius Mimin. (Jubi/Arjuna)

May 7, 2014 4