Socratez: Referendum itu Suara Rakyat

Socratez YomanJAYAPURA – Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Baptis (PGGB) di Tanah Papua, Socratez Yoman, kali ini membela Gubernur dan MRP. Ia mengatakan, filosofis landasan lahirnya Otonomi Khusus (Otsus) bagi rakyat Papua, itu karena isu Papua Merdeka yang diperjuangkan rakyat Papua.

Untuk itulah, baginya apa yang disampaikan oleh Gubernur Lukas Enembe, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang menyatakan jika draf Otsus plus ditolak pemerintah pusat berarti terjadi referendum bagi Papua itu merupakan suara rakyat, bukan suara pribadi Gubernur dan MRP. “Itu suara rakyat yang disampaikan Gubernur Lukas Enembe dan Ketua MRP, Timotius Murib dengan mereka, yang harus disikapi secara bijaksana oleh Pemerintah Indonesia,” ungkapnya kepada Bintang Papua via ponselnya, Jumat, (17/1).

Sebab itu, jangan mereduksi kepentingan-kepentingan yang tidak membawa manfaat, karena pernyataan jika Otsus Plus ditolak, maka ada referendum, itu bagian dari bargaining politik antara Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat, di mana ketika Otsus dinilai gagal, lahirlah UP4B dan berikutnya Otsus Plus tersebut.

“Jadi jangan persalahkan Gubernur Lukas Enembe dan Ketua MRP Timotius Murib, sebab apa yang disampaikan itu suara rakyat selama ini. Apalagi memang benar mereka (Gubernur dan MRP) adalah kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat,” katanya lagi.

Disinggung soal kemungkinan ada beberapa point yang akan ditolak oleh Pemerintah Pusat, diantaranya, point tentang pemilihan Gubernur, bupati/walikota melalui DPRP/DPRD? Namun, baginya apa yang disampaikan ke Pemerintah Pusat, yang walaupun draff UU Otsus Plus itu dirinya belum tahu, karena pihaknya belum banyak dilibatkan untuk mendiskusikannya, tetapi setidaknya Pemerintah Indonesia harus mendengar itu, jika Pemerintah Indonesia masih menginginkan Papua di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Namun, apabila Pemerintah Indonesia bermain-main, maka rakyat akan terus berbicara dan berjuang lebih keras lagi, karena yang namanya Papua Merdeka itu menyangkut ideologi, yang tidak bisa diselesaikan dengan kebijakan pembangunan dan kesejahteraan, tetapi harus diselesaikan dengan pendekatan ideologi.

“Jadi saya mau tegaskan lagi, Pemerintah Indonesia dan siapapun jangan salahkan Gubernur Lukas Enembe dan MRP, karena itu suara rakyat. Gubernur Lukas Enembe dipilih oleh rakyat Papua, bukan dipilih oleh Pemerintah Pusat,” tegasnya.

Dengan demikian, Pemerintah Pusat jangan salah menterjemahkan hal itu dan kemudian memberikan stigma yang jelek bahwa itu separatis. Itu tidak bisa dan tidak benar seperti itu, karena bukan zamannya lagi stigma separatis itu dilontarkan oleh Pemerintah Pusat.

Lanjutnya, Pemerintah Pusat harus membuka ruang yang lebih luas untuk menyelesaikan persoalan Papua, walaupun rancangan UU Otsus Plus disahkan, dan itu berarti masalah Papua Merdeka sudah selesai. Itu belum, sebab UU Otsus Plus bukan sebuah solusi untuk tuntaskan masalah Papua. Dan di sini Solusi menyelesaikan masalah Papua, hanya melalui dialog yang benar dan jujur yang melibatkan semua komponen masyarakat, yaitu TPN/OPM, pemimpin-pemimpin yang ada di Papua, terutama orang asli Papua yang baik di Tanah Papua maupun di luar negeri.

“Ini harus duduk bersama dialog, baru masalah Papua bisa selesai. Draff UU Otsus Plus itu bukan solusi, namun apa yang disampaikan Gubernur Lukas Enembe itu harus diseriusi oleh Pemerintah Pusat. Serius dan sungguh-sungguh, jangan bersandiwara dan mempermainkan martabat rakyat Papua,”

pungkasnya.(nls/don/l03)

Sabtu, 18 Januari 2014 09:27, BinPa

January 18, 2014 4

Markus Haluk : OPM Rampas Senjata, Tunjukan Eksistensi

Jayapura,7/1(Jubi)– Setelah Bupati Puncak Jaya mengatakan 100 anggota Goliat Tabuni menyerah, TPN-OPM menunjukkan eksistensinya. TPN-OPM menyerang dan merampas 8 pucuk senjata dan hari ini menembak mati satu tukang ojek bernama M.Halil di kampung Wuyuneri, Distrik Mulia.

“Mereka memperlihatkan eksistensi ketika Henok ibo mengatakan 100 OPM menyerah,”

tutur Markus Haluk, sekjen Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tegah Papua Se-Indonesi (AMPTPI) kepada tabloidjubi.com di Abepura, Kota Jayapura, Papua Selasa(7/1).

Beberapa waktu lalu bupati Puncak Jaya mengatakan 100 anggoya Goliat Tabuni menyerah. Mereka mengikuti pembinaan anggota Satpol PP. Pernyataan itu tidak terbukti oleh aksi-aksi yang sedang berlangsung.

Menurut Markus, OPM malah marah atas pernyataan itu hingga melahirkan korban jiwa. Karena itu, Henok Ibo harus minta maaf.

“Dia harus minta maaf kepada Goliat Tabuni, dan rakyat Papua,”

tegasnya. Karena pernyataan ini lanjut dia hanya strategi dari Henok Ibo untuk meminta pemekaran Tingginambut.

Wilem Rumasep, PLH Ketua Dewan adat juga mendesak Henok Ibo harus bertanggungjawab atas korban jiwa itu.

“Saya kira pihak yang mengeluarkan pernyataan yang mengecewakan itu harus bertanggungjawab,”

tegasnya.

OPM tidak akan pernah menyerah segampang melontarkan pernyataan. Persoalan Papua Merdeka itu soal perjuangan harga diri bangsa dan bukan makan minum. Kalau pemerintah menempuh jalan kekerasan untuk mengahiri perjuangan OPM tidak akan pernah berhasil.Korban jiwa akan berjatuhan.

Karena itu, menurut Markus, pemerintah Indonesia harus tempuh jalan damai.

“Salah satunya dialog yang harus kita tempuh tetapi kalau pemerintah tidak mau, jalan orang Papua menuju Papua merdeka makin terbuka,”

tuturnya (Jubi/Mawel)

January 7, 2014 at 23:19:08 WP,TJ

January 7, 2014 0

Otsus Plus Bukan Solusi Substansi Masalah Papua

Socrates Sofyan YomanJAYAPURA— Draf RUU Pemerintahan Otsus masih di meja Gubernur untuk dilihat apakah ada hal-hal yang perlu ditambahkan atau dikurangi dalam Draf itu, ditanggapi Ketua Umum Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua Socrates Sofyan Yoman, ketika menghubungi Bintang Papua, Minggu (5/1) malam.

Dikatakan, upaya gubernur dengan Tim Asitensinya patut diapresiasi, karena Lukas Enembe sebagai Gubernur berjuang untuk memikirkan kemajuan rakyat Papua kearah yang lebih baik.

Namun demikian, ujar Socrates,perlu diingat bahwa Otsus Plus bukan solusi substansi masalah Papua, karena Otsus 2001 ditawarkan karena rakyat Papua ingin merdeka dan berdiri sendiri sebagai bangsa berdaulat .

Menurutnya, jadi kalau Otsus sudah gagal total berarti jalan penyelesaian akar masalah Papua adalah dialog damai yang setara antara pemerintah Indonesia dan rakyat Papua yang dimediasi pihak ketiga yang netral dan juga di tempat netral.

Socrates menandaskan, pemerintah Indonesia jangan berputar-putar dengan berbagai bentuk rekayasa.

Masalah sudah jelas, ujar Socrates, waktu 4 pimpinan Gereja bertemu Presiden SBY pada 16 Desember 2011 di Istana Cikeas. Presiden SBY menyampaikan ada kemauan untuk menyelesaikan masalah Papua sebelum berakhir masa jabatannya pada 20 Oktober 2014.

Dalam beberapa kali pidato HUT RI 17 Agustus disampaikan niat baik SBY untuk selesaikan masalah Papua dengan dialog damai dan dengan hati. Walaupun begitu SBY pernah sampaikan bahwa ada hard liner atau kelompok garis keras menekan SBY supaya tak boleh menyelesaikan masalah Papua.

“Kami bertanya siapa kelompok garis keras yang menekan Presiden. Apakah kelompok TNI atau kelompok Muslim fundamentalis? Presiden tak pernah sampaikan kepada kami,” kata Socrates.

Karena itu, lanjut Socrates, pihaknya juga bertanya apakah yang dipilih oleh 200 Juta jiwa rakyat Indonesia atau SBY atau kelompok garis keras. Mengapa SBY tak menggunakan kekuatan legitimasi 200 Juta suara untuk bertindak tegas? Ataukah SBY dan kelompok garis keras bersandiwara dan membiarkan orang Papua musnah atau lenyap dari tanah leluhur mereka dengan kekerasan negara yang terjadi hampir 50 tahun.

“Saya sangat prihatin karena pemusnahan etnis Papua terjadi dengan sistimatis dan terstruktur yang dilakukan negara, memang harus diakui jujur bahwa rakyat Papua tidak ada masa depan dalam Indonesia. SBY akan tinggalkan kenangan untuk rakyat Papua adalah hanya janji—janji kosong,”

jelas Socrates. (mdc/don/l03)

Senin, 06 Januari 2014 06:34, BinPa

January 6, 2014 0

Prediksi Tahun 2014 : Isu Papua Merdeka Bakal Menguat

Marinus YaungJAYAPURA – Tahun 2014 akan segera menggeser tahun 2013. Lalu bagaimana gambaran situasi politik di Papua, termasuk isu Papua Merdeka di tahun 2014? Wartawan Bintang Papua mencoba meminta pendapat seorang akademi yang juga seorang pengamat Politik Papua, Marinus Yaung. Inilah prediksinya.

Pengamat Politik Papua, Marinus Yaung, memprediksi di tahun 2014 simpati publik internasional terhadap isu Papua merdeka akan semakin meningkat/menguat apabila pemerintah tidak merespon untuk dilaksanakan dialog. Menurut dia, isu Papua merdeka akan semakin mendapat ruang publik, apabila pemerintah tidak mampu menjembatani kepentingan orang Papua dengan kepentingan pemerintah pusat. “Orang Papua sudah minta dialog damai Papua-Jakarta, tetapi kalau pemerintah tetap bersikeras, dan kemungkinan besar pemerintah pusat akan tetap melakukan pendekatan kesejahteraan melalui UU Otsus Plus, serta mengabaikan usulan dialog damai maka yang terjadi adalah isu Papua merdeka akan semakin menguat dan akan mendapat simpati yang luas dari negara-negara lain,”ujar Pengamat dari Universitas Cenderawasih ini kepada Bintang Papua Senin (30/12).

Dikatakan, secara umum situasi politik Papua tahun 2014 nanti akan mengikuti situasi perpolitikan nasional, di mana tahun depan akan diramaikan dengan pertarungan politik Pileg dan Pilpres. Lanjutnya, pertarungan politik di tingkat lokal dalam perebutan kursi di dewan akan sangat mempengaruhi situasi politik Papua. Di samping masalah pemilu dan ketidaksiapan KPU yang maksimal dalam menjalankan tahapan Pemilu, sehingga berpotensi menimbul konflik politik, hukum dan bahkan bisa berujung kepada kekerasan fisik di Papua.

Menurutnya, situasi poltik Papua juga masih diperhadapkan pada kontroversi jalan penyelesaian masalah Papua. Jalan penyelesainnya apakah melalui pintu Otsus Plus atau pintu dialog masih tetap akan menjadi isu politik yang paling panas di tahun depan.

“Jadi menurut hemat saya eskalasi politik Papua menuntut Papua merdeka akan semakin luas perkembangannya di negara-negara sahabat, apabila pemerintah tetap memaksakan penerapan UU Otsus Plus yang sedang dalam tahapan proses legislasi, maka pemerintah akan menjadi pihak yang paling bertanggungjawab dalam memelihara konflik di Papua,”

terangnya.

Meski demikian, menurut analisisnya UU Otsus Plus ini tidak akan diimplementasikan dalam tahun 2014 karena akan mendapat perlawanan dari parlemen pusat. Ia memprediksikan penerapan UU Otsus Plus baru akan diimplementasikan pada tahun 2015.

“Walaupun UU Otsus Plus ini sengaja dikejar time limitnya sebelum Presiden SBY turun takhta, namun masalah lain yang juga cukup mempengaruhi situasi politik Papua tahun depan adalah masalah 14 kursi orang asli Papua di DPR. Bagi saya, selama UU Pemilu di Indonesia tidak dirubah maka selama itu pula 14 kursi tidak akan pernah terealisasikan. Karena tidak mungkin Perdasus atau Perdasi dibuat tapi bertentangan dengan UU Pemilu,”

tuturnya.

Disamping itu, ia juga mengungkapkan kebiasaan paling buruk dari elite politik dan pejabat Papua adalah seringkali membuat perda-perda yang bertentangan dengan perundangan di atasnya. “Jadi bagi saya buang waktu kalau terus diperjuangkan 14 kursi tapi pada akhirnya tidak bisa dilaksakan karena bertentangan dengan UU Pemilu,”ungkapnya.

Ia menyebutkan, isu Papua merdeka akan mendapat simpati dunia internasional apabila pemerintah pusat memaksakan implementasi UU Otsus Plus atau UU Pemerintahan Papua. Dia menilai , segala usaha yang dilakukan pemerintah untuk mempromosikan Otsus Plus dikalangan internasional akan sia-sia.

“Karena masyarakat internasional hanya melihat dialog damai Papua-Jakarta adalah sebagai solusi terbaik penyelesaian konflik politik di Papua. Kalau pada akhirnya UU Otsus jadi diterapkan bulan maret 2014 sebelum pileg 9 April 2014, maka situasi politik Papua akan kembali memanas paska penetapan itu,”

ucapnya.

Untuk itu, ia menyarankan pemerintah pusat agar jangan terburu-buru dan memaksakan kehendak agar implemtasi UU Otsus Plus segera direalisasikan. Namun harus dikalkulasi dengan baik kompensasi politiknya.

“Masukan saya, pemerintah SBY harus serius memperhatikan perkembangan isu Papua merdeka di luar negeri dan bertindak tegas kepada negara-negara yang mendukung isu Papua merdeka. Dan untuk meredam tuntutan politik Papua merdeka dalam negeri, pemerintah SBY harus dukung dialog damai Papua – Jakarta sebagai solusi masalah Papua,”

katanya.

Ia menambahkan, jika pemerintah tetap bersikeras mendorong UU Otsus Plus, dan mengabaikan dialog damai, dan tidak mau menerima tawaran kompromi politik dengan rakyat Papua, dalam arti pemerintah menempatkan isu Otsus Plus sebagai agenda dialog yang utama, dan tetap memaksakan pengimplementasiannya maka referendum di Papua tinggal menunggu waktu saja.

“Orang Papua hari ini sudah sadar bahwa selama ini selalu dijadikan kelinci percobaan kebijakan pemerintah, tahun depan hal ini tidak akan terjadi lagi,” tandasnya.(art/don/l03)

Selasa, 31 Desember 2013 11:09, BinPa

December 31, 2013 1

Dialog Jakarta – Papua Dianggap Urgen

Dialog interaktif di studio Pro 1 RRI Yogyakarta, Sabtu (14/12) pagi.

Yogyakarta – Jaringan Damai Papua (JDP) terus membangun komunikasi dengan berbagai pihak untuk sama-sama memahami sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan di Tanah Papua semenjak integrasi ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini diungkapkan aktivis JDP yang juga mahasiswa Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik Universitas Gadjah Mada (MPRK-UGM) Yogyakarta, Oktovianus Pekei kepada tabloidjubi.com usai dialog interaktif di RRI Yogyakarta, Sabtu (14/12) pagi.

“JDP ingin supaya seluruh masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Yogyakarta, mendukung dialog Jakarta-Papua. Upaya untuk dialog tersebut menjadi suara bersama semua masyarakat Indonesia,”

tandasnya.

Dalam dialog selama satu jam di Studio Pro 1 RRI Yogyakarta yang dipandu Dr. Lukas Suryanto Ispandriarno, Okto mengungkapkan, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono X pada beberapa waktu lalu juga mendukung pentingnya dialog Jakarta-Papau dilaksanakan.

“Kiranya, dukungan datang dari banyak pihak, bila perlu seluruh masyarakat di nusantara ini, sehingga pemerintah maupun orang Papua duduk dialog,”

ujarnya.

JDP dibentuk sejak 2005, kata dia, masih terus memperjuangkan terwujudnya dialog Jakarta-Papua. Selain membuka diskusi terbatas, JDP juga bikin konsultasi publik di 7 wilayah adat. Didalamnya melibatkan bukan hanya orang asli Papua saja, tetapi juga non Papua yang ada di Papua.

“Supaya semua bisa pahami masalah untuk cari solusinya, ya untuk solusinya JDP tawarkan cara dialog. Tidak melalui kekerasan, represif, atau pendekatan militer.”

“Banyak persoalan yang ada di Papua, tidak ada cara lain yang lebih bermartabat untuk selesaikan konflik Papua. JDP menawarkan kepada orang Papua maupun pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, untuk bagaimana menyelesaikannya, ya dialog itu cara yang bermartabat,”

tutur Okto.

Nasarumber kedua, Koordinator Department Penerbitan dan Database Institut Dian/Interfidei, Wiwin Siti Aminah Rohmawati mengatakan, dialog antara pemerintah dan masyarakat di Papua atau yang dikenal dengan istilah Dialog Jakarta-Papua, dianggap hal yang urgen dilakukan untuk mengatasi berbagai persoalan selama ini, sebelum implementasikan program-program pembangunan.

Ia juga memberi apresiasi kepada 99 penulis buku

“100 Orang Indonesia Angkat Pena Demi Dialog Papua”.

Kata Wiwin, dalam buku itu, setiap penulis memberikan argumen tentang urgensi dialog Papua-Jakarta. Para penulis melihatnya dari berbagai perspektif, baik dari latar belakang pendidikan, profesi, maupun konsentrasi bidang dan ketertarikannya terhadap Papua.

“Ada banyak usulan, dari perspektif psikologi juga diulas dan beberapa penulis dari Papua, di buku ini, mengungkap berbagai fakta di sana. Ini makin diperkaya, lagi ada soal pemberitaan tentang Papua yang ditulis oleh jurnalis Papua, Pemred Cenderawasih Pos, Lucky Ireeuw. Bagi saya, bagaimana kita melihat persoalan Papua dan upaya penyelesaiannya melalui dialog,”

tutur Wiwin.

Tentang isi buku itu, menurut Lukas, sangat menarik untuk dibaca. Sebab, Papua dengan segala persoalan sedikit banyak diulas di dalam buku monumental itu. Penulisnya bukan hanya orang Papua, ada yang berasal dari Aceh dan daerah lain, termasuk penulis dari Yogyakarta. (Jubi/Markus You)

Markus You on December 14, 2013 at 20:38:05 WP,TJ

December 14, 2013 0

Lambert Mau Berunding, Purom Ngotot Merdeka

Pasukan TRWP, Rimba New Guinea — Pasukan Tentara Revolusi West Papua di Markas Pusat Pertahanan saat Kongres I TPN/OPM 2006 yang memisahkan Organ militer dari organ Politik

Lambert Pekikir : Masalah Papua harus diselesaikan dengan perundingan. Antara Indonesia, Papua dan pihak ketiga.

TPN-OPM_dari_dailyUSAHA mendorong perundingan damai antara Papua dan Indonesia untuk penyelesaian akar masalah di Bumi Cenderawasih, yang digagas Koordinator Umum OPM Lambert Pekikir, menuai beragam pendapat. Salah satunya datang dari Panglima Tinggi Tentara Pertahanan Nasional OPM Distrik Pirime, Kabupaten Lanny Jaya, Purom Okiman Wenda.

“Silahkan OPM bicara begitu, kami dari TPN hanya minta kedaulatan penuh, kemerdekaan, bukan perundingan atau apapun,”

kata Purom Okiman Wenda kepada SULUH PAPUA, Ahad.

Menurut dia, perundingan damai tidak akan membawa harapan bagi kebebasan Papua. Sebaliknya yang terjadi adalah konflik tak berkesudahan dan jatuhnya korban jiwa.

“Masalah Papua tidak selesai dengan perundingan, kita tegas, kedaulatan, kalau ada yang ingin perundingan, kami tidak setuju,”

ujarnya.

Ia menambahkan, apapun resikonya, pihaknya tetap menuntut merdeka. “Kami bukan minta pemekaran atau kesejahteraan, kami minta kedaulatan, dari dulu TPN selalu begitu.”

Purom termasuk orang yang dicari setelah sejumlah aksinya menewaskan petugas. “Saya tidak takut, saya kuat, anak buah saya banyak,” katanya.

Ia mengatakan, jumlah personelnya mencapai ratusan. “Wilayah Operasi saya di Puncak Senyum, Puncak Jaya dan di Tiom, ada juga operasi di Sinak, anak buah saya, ada yang kentara, ada yang diam diam (bersembunyi),” katanya.

Purom mempunyai sejumlah senjata otomatis hasil rampasan. Salah satunya didapat saat penyerangan terhadap Markas Kepolisian Sektor Distrik Pirime, Kabupaten Lany Jaya, Selasa, 27 November 2012. Tiga polisi tewas ketika itu. ”OPM tembak. Saya yang pimpin penyerangan itu,” kata Purom.

Purom disebut juga sebagai orang yang bertanggungjawab atas penyerbuan rombongan polisi, Rabu 29 November 2012 di daerah pegunungan. “Mereka (rombongan polisi) menggunakan sekitar 22 mobil. Ada lima yang kami tembak,” katanya.

Purom pandai menyamar. Kalau lagi butuh logistik, ia berani turun sendiri ke Kota Mulia, Ibukota Kabupaten Puncak Jaya.

“Tentara tidak tahu, kami jadi orang (warga) biasa saja.”

Purom akan terus mengangkat senjata demi Papua Merdeka. “Saya waktu bulan Juli kemarin, ada naikan Bintang Kejora, itu bukti bahwa saya masih ada, kita akan berjuang sampai mati.”

Aksi terakhir Purom, adalah ketika memberondong mobil ambulans yang sedang mengevakuasi warga sakit. Akibat kejadian itu, 1 orang tewas. Penembakan terjadi di Puncak Senyum, Puncak Jaya, Rabu 31 Juli 2013, sekitar pukul 14.10 WIT. “Iya, itu kami yang tembak, mobil ambulans itu membawa tentara, bukan orang sakit,” katanya.

Puron adalah bekas anak buah Goliat Tabuni. Mereka berpisah sejak Kabupaten Lany Jaya terbentuk. Purom Wenda memboyong anak buahnya, dan kemudian mendirikan markas di Puncak Senyum yang dinamai Kodap (Komando Daerah Operasi) Pilia.

December 10, 2013 0

“Demo Papua Merdeka Jangan Dilarang”

Kapolda Papua Irjenpol Drs. M. Tito Karnavian, MA.PhD: Dasar hukum kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum telah diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998. Unjuk rasa yang bertujuan untuk memisahkan diri dari NKRI, tentu telah melanggar UU.

TPN-OPM_lagiiiKETUA Umum Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGBP), Pdt. Socratez Sofyan Yoman mengatakan, pelarangan atas unjuk rasa berbau ‘Papua Merdeka’, sejatinya telah membekukan ruang berdemokrasi rakyat dalam menyampaikan aspirasi. Bila dibatasi, justru akan makin memperkeruh persoalan Papua.

“Akar persoalan Papua, atau perjuangan rakyat Papua bukan hal yang baru, perjuangan ini menyangkut ideologi, sehingga disini butuh pendekatan ideologi, kalau polisi melarang, itu bukan jalan yang bijaksana, justru hanya akan memperkeruh masalah dan menumbuhkembangkan benih-benih nasionalisme Papua,”

katanya kepada Suluh Papua, di Jayapura, kemarin.

Menurut dia, pelarangan berdemo telah memperdalam ideologi Papua.

“Saya harap, Polisi kembali belajar sejarah bangsa Papua, sejarah sejak Pepera 1969, pemerintah juga harus sadar bahwa orang Papua bukan bodoh, Polisi telah salah menilai kami,”

tegasnya.

Baginya, orang Papua berjuang untuk sebuah harga diri. Bukan berdemo menuntut penurunan harga Bahan Bakar Minyak atau korupsi. “Orang Papua tidak urus korupsi dan tidak urus BBM, ini suatu penghinaan yang luar biasa kalau dibilang berdemo sebaiknya untuk BBM atau korupsi, kalau korupsi, silahkan anda (polisi) mengurusnya,” ucapnya.

Yoman menegaskan, sebagai pemimpin umat dan rohaniawan, dirinya mendengar langsung suara umat dan tak bisa menyembunyikannya.

“Saya tidak bisa menyembunyikan, umat Tuhan sudah hampir 50 tahun berjuang untuk nasib sendiri, walaupun nyawa menjadi taruhan, walaupun mereka diculik dan dipenjarakan, tapi idelogi mereka tidak pernah dipenjara. Mengapa ada anak-anak yang baru lahir 1990an telah berjuang melawan Indonesia, itu artinya ada masalah, ini persoalan status politik, pelanggaran HAM berat, kegagalan pembangunan dan Otsus, itu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri,”

paparnya.

Pelarangan terhadap unjuk rasa para aktivis dan warga Papua menyuarakan kebebasan, selayaknya dihentikan. “Di luar negeri, bendera Bintang Kejora berkibar dimana mana, itu telah memperkenalkan Papua, jadi, untuk menyelesaikan masalah Papua, butuh dialog damai, dialog yang jujur, setara antara pemerintah Indonesia dengan Papua difasilitasi pihak ketiga, silahkan polisi urus BBM, korupsi dan lain-lain, intinya penjahahan di Papua harus diakhiri,” ulas Yoman.

Ia meminta pemerintah dan kepolisian membuka kesempatan bagi warga Papua menuangkan aspirasi. “Demo Papua Merdeka harus diberikan ruang, harus dihargai, bukan dilarang-larang,” pungkasnya.

Sebelumnya Kapolda Papua Irjenpol Drs. M. Tito Karnavian, MA.PhD mengungkapkan, dasar hukum kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum telah diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998. Sehingga jika sebuah unjuk rasa bertujuan untuk memisahkan diri dari NKRI, tentu telah melanggar UU.

“Tugas kita untuk memfasilitasi supaya penyampaian pendapat berjalan lancar, tapi harus dipahami pula bahwa ada pembatasan terkait materi demo, khususnya KNPB yang jelas-jelas bertentangan dengan UU karena mengarah pada perpecahan keutuhan dan persatuan bangsa, track record mereka juga selama menggelar aksi (kerap) meresahkan masyarakat,”

jelas Kapolda saat menggelar coffe morning dengan insan pers di Jayapura, belum lama ini.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No. 9 Tahun 1998, lanjutnya, bahwa setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum, berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak orang lain, menghormati aturan moral dan etika yang berlaku di masyarakat umum, menaati hukum dan ketentuan perundang-undangan, menjaga keamanan dan ketertiban, serta keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

“Pawai, demo, mimbar bebas dan lain lain tentang pemberantasan korupsi, rencana kenaikan BBM, tak ada masalah karena tak melanggar batasan. Tapi bila demo mengangkat isu kemerdekaan, jelas melanggar, seharusnya adalah menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa,”

kata Kapolda.

Pekan lalu, demonstrasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Kota Jayapura, berujung anarkis. Buchtar Tabuni, Ketua Parlemen Papua Barat dan juru bicara KNPB Wim Rocky Medlama, masuk daftar pencarian orang Polda Papua. “Kami mencari dan ingin minta keterangan dari dua orang yang sudah dimasukkan DPO itu,” kata Wakapolda Papua Brigjen Pol Paulus Waterpauw.

Berdasarkan laporan, Buchtar Tabuni dan Wim Rocky Medlama dituding paling terlibat dalam mengorganisasikan massa KNPB ketika berdemo di Expo-Waena.

Pada saat unjuk rasa berlangsung, lanjut mantan Kapolresta Jayapura itu, massa KNPB telah melukai sejumlah warga, merusak fasilitas umum serta meresahkan warga Kota.

“Saya harap kedua orang ini bisa segera datang untuk memberikan keterangan terkait demo pekan kemarin,”

katanya.

Sementara itu, pada Rabu dini hari, satu korban yang berprofesi tukang ojek meninggal di RS Dian Harapan setelah enam hari menjalani masa kritis akibat trauma senjata tajam di beberapa bagian tubuh. (JR/R4/L03)

Sabtu, 07-12-2013, SuluhPapua.com

December 7, 2013 0

Socrates: Pernyataan Gubernur Sulut Patut Diapresiasi

Socratez YomanJAYAPURA – Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGBP), Socratez Yoman, menegaskan, pernyataan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), D.R. Sarundajang bahwa dialog solusi tepat bagi Papua, itu patut diapresiasi.

Karena ‘kata dialog’ bagi Pemerintah Indonesia adalah seperti ‘hantu’ yang menakutkan, sehingga selalu dihindari dengan berbentuk siasat dengan banyak cara seperti sekarang Otsus Plus yang disebut Undang-Undang Pemerintahan Papua yang ditolak oleh rakyat Papua.

Hanya saja baginya, esensi dialog yang dimengerti Gubernur Sulut dan orang asli Papua itu berbeda. Yang mana Gubenrur Sulut bisa saja memahami bahwa dialog terjadi antara Gubernur Papua dan rakyat Papua.

Dia (Gubernur Sulut,red) kenapa hanya melokalisir dialog hanya di Papua? Dialog yang diperjuangkan dan disuarakan orang asli Papua bersama rakyat Papua selama ini adalah dialog damai, jujur dan setara antara Pemerintah Indonesia dan rakyat Papua tanpa syarat dimediasi pihak ketiga yang netral.

Menurutnya, akar persoalan Papua bukan masalah pembangunan dan kesejahteraan. Masalah mendasar di Papua ialah status politik dalam Indonesia, pelanggaran HAM berat, pemusnahan etnis Papua.

“Dialog Damai mutlak dilaksanakan karena Otsus 2001 sebagai solusi politik antara Indonesia dan Papua telah gagal total,” ungkapnya saat menghubungi Bintang Papua via ponselnya, Senin, (18/11).

Untuk itu, dirinya meminta agar Pemerintah Indonesia dan dunia internasional jangan lupa dan menutup mata, karena persoalan Papua sudah menjadi perhatian dunia internasional. Kalau Pemerintah RI mau bangun Papua, silakan saja karena masalah ideologi tidak bisa digadaikan dengan uang, makan minum dan bagi-bagi obat, foto bersama orang Papua yang berkuasa di Papua.

Soal penilaian bahwa Papua aman tidak seperti yang diberitakan, kata Socratez Yoman bahwa itu juga sebuah penilaian yang keliru dan terlalu dangkal. Karena masa rombongan Gubernur Sulut hanya satu hari saja di Papua tanpa mengalami, menyelami dan menjiwai masalah psikologis, perasaan dan nurani penduduk asli Papua dinyatakan Papua aman.

“Disisi lain, orang asli Papua memang menjaga tanah leluhur pusaka mereka dengan aman dan damai, karena tidak ada tanah dan negeri alternatif, kecuali Surga setelah kematian. Lagi pula jangan menipu dan menindas orang asli Papua dengan slogan-slogan Kristen,” tandasnya.

Lanjutnya, selama 50 tahun Papua dalam wilayah Indonesia, banyak pejabat Kristen yang datang menjadi kepanjangan tangan penindas dan perampok di Papua ini.(nls/don/l03)

Selasa, 19 November 2013 03:04, Binpa

November 19, 2013 0

Benny: Orang Papua Tidak Minta Otsus Plus, Tapi Dialog

Abepura – Ketua Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua Pdt. Dr. Benny Giay mengatakan, orang Papua tidak meinta RUU PP dan Otsus Plus tetapi dialog damai.

Ia menilai, Jakarta salah menanggapi masalah-masalah yang terjadi di Papua dengan memberikan RUU PP dan Otsus Plus atau UP4B.

“RUU Pemerintahan Papua dan Otsus Plus itukan copy paste. Saya minta pemerintah; gubernur, MRP dan Jakarta harus bertobat dan kembali ke jalan yang benar dalam menangani masalah-masalah yang ada di Tanah Papua,’

katanya di Abepura, Kota Jayapura, Sabtu (9/11).

Universitas Cenderawasih (Uncen), kata dia, seharusnya melakukan kajian-kajian dan analisa yang netral, bukan cenderung mencari proyek dari pemerintah lalu membuat analisa sepihak untuk kepentingan penguasa.

“Kita ini kan tahu daerah Papua ini merupakan daerah konflik yang berkepanjangan untuk mengatur RUU PP dan Otonomi Plus itu harus melibatkan masyarakaat, pemerintah, mahasiswa dan beberapa tokoh di Tanah Papua, bukan seenaknya membuat undang-undang yang sepihak seperti itu,”

katanya lagi.

Menyinggung sejumlah oknum Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Papua (Gempar) yang ditangkap ketika memerotes adanya RUU PP dan Otsus Plus pekan lalu, ia meminta aparat untuk membebaskan mereka.

“Mereka itu bicara tentang kepentingan rakyat dan mereka tidak anarkis sebenarnya aparat harus tahu hal itu. Negara ini negara demokrasi, semua orang berhak memberikan pendapatnya,”

katanya. (B/CR1/R5)

Monday, 11-11-2013,Sulpa

November 11, 2013 0

“Jangan Takut Dialog Jakarta-Papua”

Yan Douw: Masalah Aceh Diselesaikan Melalui Dialog, Mengapa Papua Sulit Dialog

JAYAPURA—Pemerintah Belanda didesak mendukung Dialog Jakarta-Papua, untuk penyelesaian masalah Papua yang digagas Jaringan Damai Papua (JDP).

“Kami mengajak pemerintah Indonesia dan orang Papua untuk jangan takut duduk bersama, berpikir bersama dan bertindak bersama guna menyelesaikan masalah Papua melalui Dialog Jakarta—Papua,” tegas Biarawan Katolik Yan Douw ketika pertemuan Dubes Belanda Tjeerd De Zwaan bersama Kapolda Papua, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda di Ruangan Rupatama, Mapolda Papua, Jayapura, Rabu (3/7) petang.

Karenanya, kata Yan Douw, pihakya mengajak Belanda, Amerika Serikat, PBB dan Indonesia, guna bersama menyelesaikan masalah Papua. “Kalau tak mampu, silahkan tanggungjawab darah orang Papua bawa kepada Tuhan Allah,” tegas Yan Douw.

Dikatakan Perwakilan Uskup Jayapura ini, pihaknya justru bertanya-tanya mengapa masalah Aceh bisa diselesaikan melalui Dialog Jakarta-Aceh. Tapi pemerintah Indonesia seakan sulit merespons terjadinya Dialog Jakarta—Papua. Padahal Dialog Jakarta-Papua bukan jalan menuju Papua merdeka, tapi untuk menyelesaikan masalah Papua

Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Lenis Kogoya, SH,MH menandaskan, informasi kini yang dipublikasikan ke luar negeri menyangkut masalah Papua merdeka dan masalah politik, yang belum sepenuhnya sesuai realita. Karena itu, beber Lenis, pihaknya minta kepada pemerintah Belanda untuk memilah-milah informasi yang diterimanya dari pelbagai pihak.

Ketua Klasis GKI Jayapura Willem Itaar menandaskan, GKI adalah salah-satu Gereja yang datang dan lahir dari pengabaran injil dari Belanda dan Jerman pada 5 Februari 1855 silam di Manokwari, Papua Barat. Seratus satu tahun kemudian, GKI lahir atas perjuangan besar dari IS Kine yang memperjuangkan lahirnya GKI di Tanah Papua pada 26 April 1956.

Kata Willem Itaar, GKI sebelum lahir menjadi Gereja. Dia salah-satu Gereja yang ikut andil untuk NKRI ada di Tanah Papua. Tapi dalam waktu berjalan cukup banyak GKI ada pada sebuah dilematis, karena dia harus ada untuk membela hak-hak rakyat Papua dan juga dia harus mempertanggungjawabkan dimana dia menjadi bagian yang juga ikut memperjuangkan NKRI ada di Tanah Papua hingga kini.

Kata Wellem Itaar, Gereja-gereja ini berandil luar biasa dalam menciptakan kondisi keamanan di Tanah Papua ini sehingga terbentuk persekutuan Gereja gereja Papua di semua tingkatan baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota.

“Bicara tentang Tanah Papua adalah bicara tentang Belanda, karena Belanda mempunyai andil didalam membentuk sebuah negara berdaulat. Dan pada tahun 1963 Papua menjadi wilayah NKRI hingga kini,” cetus Wellem Itaar.

Sebelumnya, rombongan Dubes Belanda beraudensi dengan Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Christian Zebua, MM dan Wagub Papua Klemen Tinal. Rombongan ini juga akan melakukan pertemuan dengan DPRP, MRP serta melakukan kunjungan ke Sarmi. (mdc/don/l03)

Kamis, 04 Juli 2013 07:20, Binpa