“Dialog Tak Berarti Minta Merdeka“

JAYAPURA – Pengamat Hukum Internasional, Sosial Politik Universitas Cenderawasih Jayapura, Marinus Yaung, mengatakan, pendekatan yang biasa pihak kepolisian lakukan dalam penyelesaian konflik di Papua dan dalam menangani gerakan-gerakan sipil di Papua adalah melalui dialog, bukan dengan tindakan kekerasan yang selama ini masih dilakukan aparat.

Menurutnya, aparat keamanan harus membangun kerjasama dengan Jaringan Damai Papua (JDP) untuk mewujudkan dialog damai Papua-Jakarta. Pasalnya Pemerintah Provinsi Papua, DPRP dan MRP sendiri sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk mendukung agenda dialog damai tersebut.

Karena kenyataannya bahwa ada penilaian masyarakat selama ini terkesan baik Pemda Papua, DPRP, dan MRP hanya mencari posisi amannya saja dan posisi yang menguntungkan dirinya sendiri.

“Saya harapkan Polda Papua bangun komunikasi yang intensif dengan JDP untuk mewujudkan dialog damai tersebut. Dialog bukan berarti konotasinya meminta merdeka, tapi dialog untuk rakyat menyampaikan apa yang selama ini dideritanya,”

ungkapnya kepada Bintang Papua di kediamannya, Kamis, (13/6).

Ditegaskannya, selama ini rakyat terus berteriak, karena rakyat dibunuh, dipukul, dianiaya, dan parahnya lagi permasalahan mendasarnya selama ini tidak diperhatikan dengan baik, sehingga rakyat masih hidup dalam keterbelakangan, dan kemiskinan, terutama masyarakat yang ada di kampung-kampung.

Terkait dengan itu, Dosen Jurusan Hubungan Internasional FISIP Uncen Jayapura ini, bahwa, wajah Indonesia seperti apa di mata orang Papua sangat tergantung pada perilaku pihak TNI/Polri di Papua. Kalau pihak TNI/Polri hadir dengan wajah kejam dan penuh kekerasan, maka orang Papua akan melihat Indonesia itu kejam dan penuh kekerasan.

Sebaliknya kalau TNI/Polri hadir dengan wajah penuh rasa hormat, sopan, rasa persahabatan dan menjunjung tinggi dialog sebagai cara penyelesaian masalah, maka orang Papua akan melihat Indonesia sangat baik dalam memperlakukan orang Papua.

“Pandangan orang Papua terhadap Indonesia sangat ditentukan oleh pengalaman masing-masing orang Papua dalam berinteraksi dengan pihak TNI/Polri di lapangan,”

jelasnya.

Ditambahkan, untuk mengubah penilaian negatif orang Papua kepada Indonesia, dimulai dari perubahan perilaku dan pendekatan TNI/Polri dalam kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat Papua.(nls/don/l03)

Sumber: Sabtu, 15 Jun 2013 07:19, Binpa

June 15, 2013 0

Papua Dan Indonesia Krisis Kepercayaan

Muridan S. widjojo saat menyampaikan materi (Jubi/Musa)

Jayapura, 11/6 (Jubi) – Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional (HI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poltik Universitas Cenderawasih (Fisip-Uncen) Jayapura, Papua menilai, saat ini, krisis kepercayaan sementara terjadi diantara kedua belah pihak yang bertikai yakni Papua dan Indonesia.

Ribka, salah satu mahasiswa program studi HI Fisip Uncen menilai, saat ini, terjadi krisis kepercayaan antara kedua belah pihak yakni antara pemerintah Indonesia dan orang Papua. Bertolak dari krisis kepercayaan itu, Ribka meminta Jaringan Damai Papua (JDP) yang sementara mengusung dialog Jakarta-Papua untuk mengembalikan ketidakpercayaan yang sementara melilit dua belah pihak ini yakni indonesia dan orang Papua.

Menanggapi persoalan itu, Muridan koordinator JDP di Jakarta saat memaparkan materinya dalam sehari bertema : Papua Raod Map, Perspektif Penyelesaian Konflik Papua yang berlangsung di Aula, Fisip Uncen di Kampus Uncen Perumnas III Waena, Abepura, Kota Jayapura, Selasa (11/6), mengaku memang kirisis kepercayaan itu sudah lama terjadi. Tidak hanya masyarakat Papua yang tidak mempercayai orang Jakarta tetapi orang Papua sendiri juga tidak saling percaya. Maka, pihaknya berupaya untuk membangun itu melalui pra dialog. Pra dialog bertujuan, membangun kepercayaan yang sudah lama tidak terjadi.

“Pra dialog dilakukan untuk membangun kepercayaan. Pra dialog juga perlu dibangun kepada warga non Papua agar supaya tidak saling mencurigai. Pra dialog juga perlu dibangun kepada warga non Papua,”

ujarnya.

Dia menambahkan, kepercayaan itu harus dibangun di berbagai level. Lantaran, para pejabat juga saling tidak percaya. Kepercayaan adalah menumbuhkan rasa kepercayaan yang baik yang dapat bertahan selama bertahun-tahun. Kepercayaan adalah fondasi untuk membangun dialog.

“Dialog itu bisa terlaksana apabila kedua belah pihak saling percaya,”

tuturnya. (Jubi/Musa)

June 11, 2013,19:55,TJ

June 11, 2013 0

Muridann : Dialog Perlu Dilakukan

Jayapura, 11/6 (Jubi) – Dialog yakni dialog Jakarta -Papua yang sementara di dorong, perlu dilakukan di Papua. Melalui dialog, ada kesepakatan penyelesaian masalah.

Inti dari dialog itu sendiri pertama, pihak-pihak yang berkonflik menyepakati akar masalah. Wakil-wakil dari Papua dan dari Indonesia sama-sama duduk untuk membicarakan dan menyepakati akar masalah Papua.

“Pihak-pihak ini harus duduk bersama-sama untuk bicara soal akar masalah di Papua,”

kata Muridan S. Widjojo saat menyampaikan materinya dalam seminar sehari bertema : Papua Raod Map, Perspektif Penyelesaian Konflik Papua yang berlangsung di Aula, Fisip Uncen di Kampus Uncen Perumnas III Waena, Abepura, Kota Jayapura, Selasa (11/6).

Inti kedua dari dialog, lanjut dia, yaitu, kesepakatan, Jalan keluar yang disepakati bersama. Bukan karena ada tekanan dan paksaan. Tetapi, kesepakatan bersama yang ditaati. Mengapa dialog berlangsung, dialog perlu karena konflik sudah lama terjadi. Yang ada hanyalah kekerasan berganti kekerasan. Dialog yang ideal adalah membuat semua orang merasa terlibat dalam keputusan.

“Kami sudah berusaha sosialisasikan dialog ini disejumlah kabupaten yang ada di Papua,”

ungkapnya. Namun, tambah dia, sebagian masyarakat Papua belum memahami. Meski demikian, pihaknya dalam hal ini Jaringan Damai Papua (JDP) tak akan mundur. Upaya-upaya masih akan terus dilakukan. Diantaranya melalui konsultasi.

Sebelumnya, Pastor Neles Tebay, penggagas dialog Jakarta-Papua dari Jaringan Damai Papua (JDP) mengatakan, kalau dialog Jakarta-Papua tidak dapat memastikan hasil jika kedua pihak, yakni konstestan politik dari Papua dan pemerintah pusat belum bertemu. (Jubi/Musa)

June 11, 2013,19:43,TJ

June 11, 2013 0

TPN PB Sambut Baik Rencana Grasi Bagi Tapol/Napol

JAYAPURA – Keinginan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan memberikan grasi atau pengampunan kepada tahanan politik maupun narapidana politik (Tapol/Napol) “Papua Merdeka” yang kini sedang menjalani hukuman di sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia, mendapat sambutan yang baik dari Tentara Pembebasan Nasional – Papua Barat (TPN-PB).

“Niatan dari SBY itu sudah sangat bagus sekali dan kami sambut baik. Akan tetapi yang harus kita tegaskan adalah jangan hanya pikirkan hal itu saja, bahwa melainkan pemberian grasi juga harus membebaskan seluruh Tapol/Napol tanpa syarat dan buka ruang dialog,” jelas Juru Bicara (Jubir) TPN-PB, Jonah Wenda, ketika menghubungi wartawan Koran ini melalui telepon sellulernya, kemarin siang Kamis (23/5).

“Jadi, kalau soal SBY ingin memberikan grasi atau pengampunan terhadap Tapol/Napol Papua Merdeka pada Bulan Agustus mendatang itu kami nilai sudah dikatakan kebijakan ini pemberian pengampunan kepada Tapol /Napol tersebut sangat bagus, karena beberapa waktu lalu pihaknya selalu bicara di media agar membebaskan seluruh Tapol/Napol Papua Merdeka yang selama ini mendekam di penjara Republik Indonesia (RI). “Terkait grasi ini kan, kami pernah menuntut kepada SBY segera membebaskan Tapol/Napol tanpa syarat, sehingga dengan adanya semua itu juga kami mendesak kepada SBY agar membuka ruang dialog untuk berunding dengan perwakilan dari Bangsa Papua Barat guna status politik Papua Barat tersebut,”

tegas Jonah.

Jonah menghimbau kepada Pemerintah RI agar jangan hanya mau memberikan grasi kepada Tapol/Napol pada Bulan Agustus mendatang karena pihaknya menilai itu hanya sebagai lagu lama yang kembali didengungkan oleh SBY selaku kepala negara dari RI ini. “Jadi, masalah untuk status politik Bangsa Papua Barat adalah Jakarta (Pemerintah RI) harus serius membuka ruang perundingan dengan perwakilan Bangsa Papua Barat,” himbau Jonah.

Pendapat yang berbeda dilontarkan Semuel Yeru, salah-seorang Tapol/Napol Papua merdeka secara tegas menolak janji Presiden SBY untuk memberikan grasi kepada sekitar 40-50 Tapol/Napol Papua merdeka yang tengah menjalani hukuman di seluruh Lembaga Pemasyarakatan diseluruh Tanah Air.

Semuel Yeru ketika dikonfirmasi Bintang Papua di Jayapura, Kamis (23/5) mengatakan, pihaknya mendesak Pemerintah Indonesia untuk membuktikan pelanggaran pidana yang telah dilakukan sejumlah Tapol/Napol, karena pihaknya menyampaikan aksi demo menuntut pemerintah Indonesia memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada rakyat Papua Barat berdasarkan HAM dan sebagaimana UU No 9 Tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. “Tapi kami justru ditangkap dan dijebloskan ke penjara bertahun-tahun, tanpa bukti-bukti hukum kami telah melakukan tindakan pidana makar dan merugikan pemerintah Indonesia,”katanya.

Ditambahkan, “Saya tak punya beban moril pernah menolak grasi yang diberikan mantan Presiden Soeharto ketiika bersama teman-teman didalam Lapas Abe pada tahun 2011. Sampai kini sikap saya tetap menolak pengampunan dari Presiden,” katanya.

Dia menegaskan, pengampunan yang diberikan Presiden kala itu disertai tawaran politik yakni grasi bisa diberikan Presiden, apabila Tapol/Napol kembali ke NKRI.

Dikatakan, Tapol/Napol seperti Filep Karma, Forkorus Yaboysembut dan lain-lain juga mengambil sikap yang tak beda dengan dirinya yakni secara tegas tetap menolak pengampunan dari pemerintah Indonesia, sebelum bisa membuktikan pelanggaran yang dilakukan Tapol/Napol.

Dijelaskan Semuel Yeru, ketika berada setahun di Lapas Abe pihaknya sempat menyampaikan kasus makar yang dituduhkan pemerintah Indonesia kepada Tapol/Napol kepada Amnesty International di Negeri Belanda. Tapi tak pernah muncul hingga ia bebas murni dari penjara.

Sedangkan terkait grasi terhadap Tapol/Napol menjadi agenda penting Otsus Plus yang diusung pemerintahan LUKMEN, pembersihan nama Tapol/Napol yang terlanjur distigmatisasi makar dan janji fasilitas pekerjaan dan perumahan, apabila Tapol/Napol bergabung kembali ke NKRI, lanjut Semuel Yeru, itu tak lain adalah “gula-gula politik” yang juga pernah ditolak Tapol/Napol ketika Presiden SBY menjanjikan akan memberikan grasi beberapa tahun silam. (mir/mdc/don/l03)

Sumber: Jum’at, 24 Mei 2013 06:35, Binpa

May 24, 2013 0

Dialogue Papua – Jakarta Jangan Disalahartikan

Wamena, 16/5 (Jubi) – Mencuatnya pelaksanaan Dialog Jakarta-Papua yang didengungkan sejak beberapa tahun lalu, guna menyelesaikan segala bentuk persoalan yang dialami di Papua saat ini, janganlah disalahartikan keluar dari konteks yang ada.

Kordinator Tim Papua LIPI, D

mengatakan, adanya rencana pelaksanaan dialog antara pemerintah pusat dan Papua jangan disalah pahami hanya sebagai dialog politik, bahkan hanya untuk Papua Merdeka atau NKRI semata.

“Dialog Papua-Jakarta ini untuk membangun suatu sarana cara berkomunikasi dan menyelesaikan masalah di Papua. Tidak hanya dalam masyarakat sipil, tapi juga di dalam pemerintahan dan negara itu pentingnya,” ujar Muridan saat menjadi pembicara pada Seminar Membangun Perdamaian Pada Kelompok Strategis di Tanah Papua yang digelar Aliansi Demokrasi untuk Papua (AlDP) dan Jaringan Damai Papua (JDP) yang digelar di Hotel Rannu Jaya Wamena, Kamis (16/5).

Seminar yang melibatkan dari berbagai Paguyuban, akademisi serta elemen masyarakat lainnya itu mengatakan, seminar ini bertujuan untuk membangun solidaritas antrara masyarakat kelompok strategis atau pendatang dengan kelompok asli papua, agar ada kebersamaan, memahami masalahnya masing-masing dan saling mengerti.

Sehingga, tercipta sebuah forum yang membangun komunikasi dan dialog yang baik antara masyarakat asli Papua dengan masyarakat pendatang.

“Ini baru merupakan fondasi dari sebuah pembentukan masyarakat sipil yang damai, masyarakat sipil yang damai itu kan dicirikan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang mengorganisasikan dirinya dengan baik dan mampu berdialog satu sama lain, nah ini yang sedang kita dorong diberbagai kabupaten dan kota dan di masyarakat Papua agar mengembangkan budaya dialog,” ungkapnya.

Diakui Muridan, kehadiran Jaringan Damai Papua sebagai fasilitator, sebagai jembatan dan pembawa pesan dari Jakarta ke Papua, dari masyarakat sipil pendatang kepada masyarakat Papua, dari kelompok Papua kepada pendatang, lama-lama akan terhubung suatu jaringan solidaritas, jaringan komunikasi yang mendukung adanya suatu perdamaian di Tanah Papua dan untuk membangun Papua sebagai Tanah Damai.

Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, diakui Mudiran seluruh Jaringan Damai Papua harus mempersiapkan kedua belah pihak, baik masyarakat, pemerintah disiapkan dan diciptakan suasana yang kondusif, suasana yang dalam kualitas negotiablelitynya bagus, jadi masyarakat dan pimpinan Papua sudah merasa percaya pada pemerintah untuk berdialog.

Lebih jauh dikatakan, jika orang sudah semangat untuk berdialog maka semangat untuk melakukan kekerasan itu akan hilang satu sama lain.

“Jadi semangat dialog itu memang rumit, tetapi ketika orang sudah mempunyai semangat dialog, dia pasti tidak ingin membunuh dan saat ini yang punya hak untuk dialog adalah masyarakat Papua dan pemerintah, jadi dari pihak masyarakat Papua mereka sendiri yang menentukan organisasi-organisasi yang ada untuk bersepakat siapa yang akan mewakili, begitu juga pemerintah, inikan dialog politik jadi memang prosesnya panjang,” tutur Muridan. (Jubi/Islami)

Sumber: TabloidJubi.com

May 18, 2013 0

Sebby Sambom : Perundingan Solusi Krisis Kemanusiaan Di Papua

Jayapura – Sejak pendudukan Indonesia di Papua, krisis kemanusian melanda seluruh wilayah Papua. Hal itu dinyatakan salah satu aktivis HAM Papua, Sebby Sambom melalui pers realesnya, yang dikirim ke tabloidjubi.com, Kamis (9/5).

“Indonesia tak pernah mengahargai harkat dan martabat manusia asli Papua. Manusia Papua menjadi binatang di mata Indonesia. Indonesia gampang saja mengatakan apa saja kepada orang Papua. Krisis kemanusian ini sudah mencapai 50 tahun,”

kata Sebby.

Selama 50 tahun, dalam kurung waktu 1963 hingga 2013, menurut Sebby, manusia Papua terus dicurigai, diintimidasi, dikejar, ditangkap, disiksa, diadili, dipenjarahkan hingga ada yang ditembak mati.

Menurut Sebby, hal itu bisa dilihat dari kasus penembakan yang baru saja terjadi saat perayaan peringatan aneksasi Papua atau integerasi Papua ke Indonesaia pada 1 Mei 2013 lalu. “Saat itu, aparat TNI/Polri menembak mati tiga orang yang dicurigai anggota TPN-OPM, yakni Abner Malagawak (22 tahun), Thomas Blesia (28 tahun) dan seorang ibu bernama Salomina Kalaibin (42 tahun),” kata Sebby dalam realeasnya.

Menurut Sebby, tiga hari pasca 1 Mei 2013, tepatnya pada 4 Mei 2013, dirinya mendapat laporan yang menyatakan pasukan Polda Papua yang dipimpin Wakapolda Papua Irjen Polisi, Paulus Waterpau menangkap tujuh warga yang dicurigai Anggota TPN-OPM. Mereka itu, diantaranya, Obed Kamesrar (L), Yordan Magablo (L), Hengki Magamis (L), Burningsi (P) istri Yordan, Antho Sarup (L), Klemes Kodimko (L), dan Dorsela Klemes (P).

Menurut Sebby, peristiwa itu menyisahkan trauma bagi rakyat Papua.

“Rakyat Papua berada dalam ketakutan. Artinya Indonesia sedang melakukan kekerasan terhadap orang Papua. Aparat Keamanan Pemerintah Colonial Republik Indonesia, yang mana telah dan sedang melakukan Pelanggaran terhadap Kemanusiaan,”

paparnya.

Lebih dari itu, menurut Sebby, pembunuhan dan penangkapan ini tak menyelesaikan persoalan.

“Penangkapan dan pembunuhan hanya melahirkan rasa balas dendam, maupun meradikalisasi ideologi Papua merdeka. Sehingga pemerintah Indonesia harus menghentikan kekerasan terhadap Papua. Indonesia harus memadang dan memperlakukan orang Papua sebagai manusia,”

katanya.

Salah satu solusi terbaik, menurut Sebby, pemerintah membuka ruang perudingan.

“Perundingan menjadi solusi orang Papua duduk bersama pemerintah Indonesia membahasa persoalan Papua. Pemerintah Republik Indonesia, agar segera hentikan tindak keji yang tak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Kemudian segera membuka ruang perundingan segi tiga, guna menjelesaikan masalah status Politik Papua secara menyeluruh dan tuntas,”

jelasnya. (Jubi/Mawel)

May 9, 2013,21:08,TJ

May 9, 2013 0

Jonah Wenda Desak Pemerintah Indonesia Buka Ruang Perundingan

Jayapura – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) melalui Juru Bicaranya Jonah Wenda mendesak pemerintah Indonesia untuk segera membuka ruang perundingan dengan wakil Bangsa Papua Barat.

“Perjuangan nasional bangsa Papua Barat telah memakan korban jiwa dan harta benda dan juga telah menyebabkan penyiksaan, penangkapan, pemenjaraan, pelarian keluar negeri, penembakan serta pembubuhan yang tidak berperikemanusiaan,”

tutur Jonah Wenda kepada wartawan di Lobi Hotel Matos Square Abepura, Jayapura, Senin (6/5).

Menurut Wenda, sejak terbentuknya West Papua National for Liberation (WPNCL) pada 2005 lalu, secara resmi telah menyurat Pemerintah Indonesia untuk membuka ruang perundingan dengan wakil Bangsa Papua.

“Sejalan dengan ini maka TPN-PB secara tegas telah member dukungan untuk menyelesaikan masalah status politik Papua Barat dengan jalan damai. Lebih lanjut, Pemerintahan SBY telah mengirim utusan khusus untuk bertemu dengan TPN-PB di Markas Pusat TPN-PB pada 11 September 2012 telah melahirkan Agenda Sebelas-sebelas yang diwakili dr. Farid Husein,”

ungkap Wenda lagi.

Selanjutnya Wenda menyayangkan sikap pemerintah Indonesia yang tidak memegang komitmen yang telah dibuat bersama tersebut. Dua tahun telah berlalu sejak kesepakatan tersebut dibuat tetapi Pemerintah Indonesia justru membentuk Unit Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat (UP4B) dimana semua proyek ini ditangani militer dan konco-konconya.

Mengenai penembakan dan penangkapan yang terjadi menjelang dan sesudah 1 Mei 2013 misalnya di Sorog, Timika dan Biak, Wenda menegaskan bahwa ada amunisi dan rakitan yang ditemukan dan itu belum tentu milik anggotanya.

“Jadi, TNI/Polri jangan mengadakan penipuan public dalam hal ini,”

demikian tegas Wenda di hadapan wartawan. (Jubi/Aprila Wayar)

May 6, 2013,19:20,TJ

May 6, 2013 0

Yona Wenda Nyatakan Mendukung Dialog Jakarta – Papua

Jayapura – Menurut Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM), Yona Wenda, masukanya wilayah Papua Barat melalui Pepera 1969 ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi akar masalah di Papua.

“Cara Papua masuk ke dalam wilayah NKRI menjadi persoalan besar. Tahun 2013 ini genap aneksasi dan kekerasan RI di Papua yang ke 50 tahun,”

ujar Yona Wenda di Abepura, Kota Jayapura, Papua, Selasa (23/4).

Konflik yang sudah menelan 50 tahun ini, belum pernah ada solusi yang tepat. Solusi yang diambil malah menambah masalah yang hendak diselesaikan. Solusi pendekatan keamanan melahirkan korban berjatuhan. Penegakan hukum mengiring banyak orang ke penjara. Situasi ini berlangsung di masa pemerintahan orde baru.

Di jaman reformasi, pemerintah Jakarta berbenah diri atas desakan keinginan orang Papua keluar dari NKRI dengan menerapkan UU Otonomu Khusus (Otsus) Papua. Otsus Papua belum mampu menjawab persoalan. Penolakan pun terjadi pada tahun 2005 dan kemudian pada tahun 2011 melalui musyawarah MRP dengan masyarakat adat Papua.

Secara tersirat, pemerintah Indonesia mengakui kegagalan itu dengan menggulirkan UP4B. UU ini kemudian mendapat sorotan banyak orang. Banyak orang kuatir sama nasibnya dengan Otsus.

“Implemtasi UP4B pasti sama dengan Otsus,”

kata ujar almarhum Mako Tabuni dalam satu orasi di halaman kantor MRP.

Sambil menolak dengan satu kekuatiran, banyak orang Papua bertanya-tanya solusi selanjutnya.

“Apa solusi kalau semua ini gagal?”

tanya drg. Aloisius Giay, Ketua LMA Pengunungan Tengah Papua dalam acara peluncuran buku berjudul Mati atau Hidup karya Markus Haluk, Senin (23/4) lalu.

Namun ada satu solusi yang ditawarkan, yakni ada yang menginginkan ruang dialog antara Jakarta dan Papua. Keinginan dialog itu makin jelas dengan menunjuk lima juru ruding orang Papua melalui Konfersi Dialog Jakarta-Papua yang dimotori Jaringan Damai Papua di Auditorium Uncen di Tahun 2012 lalu. Kini lima juru ruding itu mendapat dukungan penuh dari TPN-OPM.

“Kami sudah sepakati dan kami dukung,”

tegas Yona.

Menurut Yona, pihak TPN-OPM mendukung penuh karya Jaringan Damai Papua untuk terselenggarakannya dialog Jakarta Papua.

“Kita mau perudingan atau dialog itu pegertian dalam bahasa Inggris. Bedanya istilah saja. Kalau dialog yang diperjuangkan itu demi adanya ruang dialog, kami mendukung. Sehingga harap pemerintah Indonesia buka ruang dialog. Jakarta perlu membuka ruang dialog dengan lima juru ruding yang ditunjuk orang Papua,”

katanya.

Tapi kata Yona, jika pemerintah Indonesia membuka ruang dialog, pihak TPN-OPM tidak akan pernah terlibat.

“TPN-OPM menyerahkan semua itu kepada lima juru ruding. Kami ini keamanan sifatnya hanya pemantau saja. Saya juga menolak dialog yang diwacanakan Gubenur Papua, Lukas Enembe. Mau dialog dengan OPM ini harus jelas, OPM yang mana? OPM ini kan bisa diciptakan,”

tegasnya.(Jubi/Mawel)

April 24, 2013,21:02,TJ

April 24, 2013 0

AMP Tolak Gagasan Dialog Dua Pihak

Jayapura – Aliansi Mahasiswa Papua menolak gagasan dialog, dari Pemerintah Provinsi Papua dan Jaringan Damai Papua sebab dialog bukan solusi bagi rakyat bangsa Papua.

“Ada alasan kenapa tolak dialog sebab Pemerintah Provinsi Papua bukan organisasi yang melawan Indonesia, tapi perpanjangan tangan Pemerintah Indonesia sehingga tidak tepat Pemerintah Provinsi Papua terjun dalam isu dialog,”

ungkap Rinto Kogoya, Ketua Aliansi Mahasiswa Papua ke tabloidjubi.com di Jayapura, Jumat (19/4).

Alasan kedua Aliansi Mahasiswa Papua tolak dialog, yaitu Jaringan Damai Papua tidak dapat merangkul semua organisasi perlawanan di Papua termasuk organisasi sayap militer TPN-OPM.

“Hanya kelompok TPN-PB, AMP dan KNPB yang konsisten memperjuangkan kemerdekaan bagi Papua sehingga akan tetap berjuang dan diberikan hak untuk menentukan nasib sendiri,”

katanya.

Untuk itu, Aliansi Mahasiswa Papua mendesak Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus mengakui kesalahan sejarah atas bangsa Papua dan berani menyelenggarakan penentuan act of free choice (penentuan nasib sendiri) secara lebih demokratis.

“Selama rakyat Papua tidak diberi kebebasan untuk menentukan nasib sendiri, kesejahteraan tidak terwujud dan adanya pelanggaran HAM atas rakyat Papua,”

ujar Rinto.

Aliansi Mahasiswa Papua menilai, Pemerintah Indonesia melakukan pendudukan di Papua sehingga semua aspek kehidupan rakyat Papua terhambat.

“Kalaupun kesejahteraan jadi persoalan di Papua sehingga orang Papua minta merdeka. Kami yakin Papua bisa lebih sejahtera, adil dan demokratis jika Papua sudah merdeka,”

tutup Rinto. (Carol/Jubi)

April 19, 2013,18:22,TJ

April 19, 2013 0

Dubes New Zeland : Semua Pihak Harus Duduk Bersama

Dubes New Zeland Bersama Kapolda Papua. (Jubi/Arjuna)

Jayapura – Duta Besar New Zeland, H.E. David Taylor beraudiensi dengan Kapolda Papua, Irjen Pol Tito Karnavian dan jajarannya, Senin (15/4). Dalam audiensi itu sejumlah hal menjadi topik pembahasan.

Salah satunya terkait permasalah yang ada di Papua selama ini. Duta Besar New Zeland, H.E. David Taylor mengatakan, pemerintah New Zeland mendukung penuh integritas teritorial Indonesia atas Papua dan setuju pendekatan pemerintah pusat, serta daerah yang mengedepankan aspek ekonomi, guna memperbaiki masalah di Bumi Cenderawasih.

“Namun kami menolak segala bentuk kekerasan dan kejahatan, karena tak akan menyelesaikan masalah. Seharusnya semua pihak duduk bersama berunding mencari solusi untuk masalah yang ada di Papua. Itu adalah pendekatan yang kami ambil,”

kata H.E. David Taylor.

Selain itu menurutnya, jika ada yang mengklaim perjuangan Papua merdeka mendapat sokongan dana dari pihak luar negeri, itu hal yang lumrah. Pergerakan kemerdekaan dimanapun pasti ada dukungan di luar negeri.

“Saya yakin ada satu, dua orang di New Zeland yang mendukung pergerakan kemerdekaan Papua. Tapi kebijakan resmi pemerintah New Zeland adalah mendukung integritas teritorial Indonesia di Papua. Isu-isu di Papua yang menjadi perhatian pemerintah New Zeland, yakni pembangunan. Pemerintah New Zeland bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah memperbaiki kwalitas pembangunan melalui program bantuan dari Pemerintah New Zeland,”

ujar H.E. David Taylor.

Sementara itu Kapolda Papua, Irjen Pol Tito Karnavian mengatakan, pemerintah New Zeland mendukung penegakan hukum yang dilakukan Polda Papua untuk menghadapi masalah di Papua.

“Jadi semua upaya termasuk upaya paksa menghadapi kekerasan disamping dengan cara yang soft. Cara tegas itu dilakukan dengan cara penegakan hukum. Untuk polisi sendiri saya sudah sampaikan kebijakan penegakan hukum dengan cara keras adalah upaya terakhir,”

kata Tito.

Dikatakan Kapolda Papua, upaya pertama polisi, tetap mengedapkan fungsi Binmas dan Polisi Masyarakat. New Zeland sendiri salah satu negara yang sangat berhasil melakukan Communitty Police atau Polisi Masyarakat serta berhasil melakukan asimilasi antar pendatang dan lokal atau Inggris dengan Suku Mauri.

“Jadi Communitty Police nanti pertama akan dilakukan dengan cara latihan. New Zeland akan memberikan pelatihan dam difokuskan di SPN Pasir Dua atau di tempat. Kita undang Polisi dari setiap Polres untuk ikut latihan itu. Itu akan sudah didiskusikan Juli mendatang tapi akan mulai September sampai Oktober. Ini selama 3 tahun dengan jumlah anggaran Rp 20 miliar lebih,”

kata Tito Karnavian.(Jubi/Arjuna)

April 15, 2013,17:41, TJ

April 15, 2013 0

Tag: dialogue

“Dialog Tak Berarti Minta Merdeka“

Papua Dan Indonesia Krisis Kepercayaan

Muridann : Dialog Perlu Dilakukan

TPN PB Sambut Baik Rencana Grasi Bagi Tapol/Napol

Dialogue Papua – Jakarta Jangan Disalahartikan

Sebby Sambom : Perundingan Solusi Krisis Kemanusiaan Di Papua

Jonah Wenda Desak Pemerintah Indonesia Buka Ruang Perundingan

Yona Wenda Nyatakan Mendukung Dialog Jakarta – Papua

AMP Tolak Gagasan Dialog Dua Pihak

Dubes New Zeland : Semua Pihak Harus Duduk Bersama

Follow me on Twitter

Community

Blogs I Follow

Blog Stats

Top Posts & Pages

a service by www.wantok.biz

Login

or Register?

Related articles

Related articles

Follow me on Twitter

Community

Blogs I Follow

Blog Stats

Top Posts & Pages

a service by www.wantok.biz

Login

or Register?