Adat, Agama dan Perempuan Wakil Dalam Dialog Jakarta-Papua Itu Omong Kosong

Filep Karma, Tahanan Politik Papua. Foto:Ist

Jayapura — Dialog damai antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Indonesia yang sedang diusung oleh Pater Neles Tebai dan kawan-kawan menurut Filep Karma, Tahanan Politik (Tapol) Papua dapat saja dilaksanakan, tergantung pada Presiden Republik Indonesia, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Menurut saya, proses dialog damai tidak tergantung siapa yang menjadi pemimpin atau gubernur Papua saat ini. Dialog itu tergantung pada Presiden Indonesia, SBY,”

demikian tutur Karma kepada tabloidjubi.com yang berkunjung ke Lapas Klas IIA Abepura belum lama ini.

Bagi Karma, dialog bukanlah sebuah wacana baru Orang Papua karena Tom Beanal bersama Tim 100 juga pernah ke Jakarta untuk berdialog dengan Pemerintah Indonesia.

“Sekarang tinggal itikad baik dari Pemerintah Pusat saja. Istilahnya begini, Orang Papua siap berdialog tetapi Jakarta yang tarik ulur atau cari-cari alasan. Kalau Jakarta bingung, mau bicara dengan siapa karena banyak faksi seharusnya Jakarta tahu bahwa yang mau berunding adalah orang atau pihak yang selalu bermasalah dengan Pemerintah Indonesia atau yang beroposisi dengan pemerintah yaitu TPN-OPM, Tapol dan diplomat Papua yang berada di luar negeri saat ini,”

ungkap Karma lagi.

Jadi menurut Karma, kalau mau bilang tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan yang menjadi wakil dalam dialog tersebut itu hanyalah omong kosong belaka.

“Saat kami buat aksi lalu ditangkap dan dibungkam setelah itu baru mereka mulai bicara mengatasnamakan kami atau Rakyat Papua. Bila dialog memang akan terlaksana maka dialog harus dilakukan di luar negeri, di negara yang netral karena kami perlu bicara dengan bebas tanpa intimidasi, teror, penculikan, penghilangan dan pembunuhan. Saya menilai bahwa wakil dalam dialog juga harus ditentukan oleh tiga pihak yang beroposisi dengan pemerintah tadi,”

demikian harap Karma pada proses dialog. yang masih terus berproses ini. (Jubi/Aprila Wayar)

March 25, 2013,21:22,TJ

March 25, 2013 0

Jonah Wenda : SBY Segera Adakan Perundingan

Jonah Wenda didampingi Marius Oyaitou, Dj Arim, saat jumpa pers. (Doc. MS)

Jayapura — Jonah Wenda didampingi Marius Oyaitou, Kepala Staf Angkatan Darat Tentara PembebasanNasional Markas Pusat dan Dj Arim, Staf Aspri Pang Lima TPN-PB Markas Pusat meminta Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono segera membuka diri melakukan perundingan sebelum masa jabatanya berkahir.

Hal itu diungkapkan Jonah saat menggelar jumpa pers di Hotel Matos,Abepura, Jayapura, Papua (12/3) siang tadi.

Di hadapan sejumlah wartawan, Jonah Wenda mengatakan, Indonesiasegera meninggalkan sistem tangkap dan pemenjarahan rakyat Papua. Sekarang sudah saatnya pemerintahan SBY-Boediono membuka diri untuk segera melakukan perundingan dengan rakyat Papua serta dimediasi oleh pihak netral tanpa syarat.

“Kita harus tinggalkan sistim tangkap menangkap terhadap rakyat Papua yang selama ini dilakukan pemerintah Indonesia. Seperti biasa saya sampaikan bahwa untuk menuju jalan damai yang kita harapkan solusinya orang Papua dan pemerintah Indonesia berunding dan dimediasi oleh pihak yang netral serta bebaskan seluruh tahan politik yang ada di penjara, “

ungkap Wenda.

Jonah juga berharap penyelesaian konflik di Papua solusinya bukan harus melalui pendekatan militer yang ujung-ujungnya penangkapan, pembunuhan dan pemenjaraan rakyat Papua secara liar.

Kata dia, pihaknya juga siapkan wadah untuk komunikasi yang baik, sebagimana sesuai janji presiden SBY tangal 11-11-2011 lalu, bahwa kedua belah pihak antara pihak Jakarta dan Papua harus duduk dan perlu mencari jalan damai.

“Selama ini orang Papua ditangkap, disiksa, diancam dan sebaginya. Kalau dengan kekerasan malah akan menimbulkan dendaman rakyat Papua terhadap pemerintah Indonesia,”

kata dia.

Ia meminta, pemerintah provinsi Papua, pihak legislatif dan eksekutif segera mendorong apa yang kita sepakati bersama yakni Jakarta dan Papua harus membuka ruang untuk berunding.

“Kami harap sebelum SBY meninggalkan tahtanya segera untuk ambil langkah yang baik dan jalan damai dengan melakukan perundingan ini, “

kata Wenda.

Sementara itu, Marius Oyaitou selaku Kepala Staf Angkatan Darat TPN Markas Pusat di tempat yang sama mengatakan, semua yang melanggar hukum dan hak milik orang lain diselesaikan dengan baik.

“Sekarang satu-satunya solusi yang ada hanya melalui jalan perundingan,”

kata dia.

“Kami minta kepada pemerintah provinsi dan pusat serta aparat militar supaya membuka diri dan kita selesiakan dengan damai dan tidak perlu lagi ada pembunuhan di mana-mana,”

kata dia tegas.

Ia menegaskan, hargai hak orang Papua ras melanesia. Kami tidak meminta dialog tetapi kami minta perundingan.

“Hak pakai sudah habis berikan kepada kita hak milik,”

kata dia. (MS)

Selasa, 12 Maret 2013 23:58,MS

March 12, 2013 0

Paulus Sumino : Penembakan di Papua Pengaruhi Rencana Dialog

Peti jenazah dan krans bunga delapan anggota TNI di Makodam XVII/Cenderawasih. (Jubi/Levi)

Jayapura — Salah satu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Papua, Paulus Sumino mengatakan, kasus penembakan yang terjadi pada Kamis, 21 Februari 2013 di Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya dan di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, telah menciderai proses ke arah dialog Jakarta-Papua yang akan dilaksanakan di tahun 2013 ini.

“Padahal dialog damai Jakarta-Papua ini telah disetujui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat ini proses ke arah dialog itu tinggal menunggu kapan akan dilaksanakan nantinya. Bahkan proses ini juga sedang menyusun siapa-siapa dan unsur mana saja yang akan dilibatkan, serta agenda apa yang akan dibicarakan,” katanya,”

kata Paulus yang juga anggota Kaukus Papua ke wartawan di Jayapura, Jumat (22/2).

Menurut Paulus, pihak Kaukus Papua juga mendesak pemerintah daerah ikut ambil bagian dalam penyelesaian penembakan yang terjadi di Tingginambut dan Sinak.

“Gubernur Papua bersama dengan DPR Papua harus proaktif berkoordinasi dengan aparat keamanan dalam mengambil tindakan pasca penembakan ini,”

katanya.

Diduga Terkait Pemilukada

Paulus menduga, penembakan di dua tempat yang berbeda, dipicu masalah pemilukada yang terjadi di daerah itu.

“Masalahnya momentum yang dipakai menyangkut tentang pemilukada, baik itu pemilukada di kabupaten yang sebenarnya hari ini kan pleno di Kabupaten Puncak, tapi ini tak bisa tercapai juga. Juga pemilukada di tingkat provinsi yang masih menimbulkan soal yang masih mau ke Mahkamah Konstitusi,”

katanya.

Menurut Paulus, pihaknya mengharapkan pemerintah daerah setempat untuk tidak membiarkan TNI/Polri mengambil langkah sendiri pasca penembakan.

“Apalagi jika TNI/Polri telah melakukan penyisiran yang dikuatirkan akan ada ekses di masyarakat. Tapi saya yakin dan berharap, aparat TNI/Polri dapat memelihara suasana aman terhadap warga setempat,”

katanya.

Sedangkan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Papua akan mencoba berkoordinasi dengan pelaku penembakan di Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya dan Distrik Sinak, Kabupaten Puncak lewat forum gereja setempat. Ketua FKUB Papua, Pendeta Herman Saud mengatakan, komunikasi akan dilakukan untuk menghentikan segala proses kekerasan yang terjadi di
dua tempat itu.

FKUB Papua mengklaim pesan damai yang diserukan selama ini tak sampai ke warga, akibat banyaknya kepentingan dari pihak lain. Juga kemungkinannya diduga akibat kekecewaan warga terhadap kesejahteraan yang belum meraka rasakan.

“Ya sebenarnya tidak sampai karena kebanyakan kepentingan kan. Kalau ada kepentingan satu untuk kita membangun negara ini dimanapun kita ada, tapi kita ada orang Indonesia dan kita membangun negara ini tentu dengan kekurangan, kelemahan di manapun di dunia ini ada itu. Tapi tak perlu dengan kekerasan seperti ini yang korbankan orang lain. Dari pihak agama, kami menyesalkan kejadian ini,”

katanya.

Sebelumnya, Kamis, 21 Februrai 2013, sebanyak delapan anggota TNI tewas tertembak kelompok bersenjata. Kasus ini terjadi di dua lokasi berbeda, yakni di Disrik Sinak, Kabupaten Puncak dan di Tinggi Nambut di Kabupaten Puncak Jaya. Pihak Kodam XVII/Cenderawasih menuding pelakunya diduga kelompok Goliath Tabuni dan Militer Murib.

Dalam kasus ini, selain delapan anggota TNI tewas, tapi juga ada empat warga sipil tewas dan satu orang lainnya kritis akibat aksi penembakan di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak. Lima warga sipil ini sebelumnya ikut jalan bersama rombongan anggota TNI yang akan ke Bandara Sinak, tapi di tengah perjalanan, mereka ditembaki oleh kelompok bersenjata. (Jubi/Levi)

Saturday, February 23rd, 2013 | 03:02:51, TJ

February 23, 2013 0

LP3BH Manokwari: Tokoh Gereja Bukan Pihak dalam Dialog Jakarta-Papua

Cahayapapua.com, MANOKWARI- Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum atau LP3BH Manokwari menyatakan komitmennya mendukung pelaksanaan dialog bermartabat Papua-Jakarta untuk menyelesaikan sejumlah masalah yang masih menyelimuti tanah Papua.

Direktur LP3BH Manokwari Yan Christian Warinussy mengatakan untuk memperoleh capaian yang optimal, tahapan dialog harus dimulai dari sekarang, oleh para pihak yang selama ini teridentifikasi sebagai pihak yang saling bertikai dalam konflik sosial-politik di tanah Papua.

“Mereka adalah rakyat Papua di satu pihak dan pemerintah Indonesia pada pihak lainnya. Masing-masing pihak seharusnya sudah mempersiapkan format atau kerangka acuan dari rencana penyelenggaraan dialog itu sendiri lalu kemudian melakukan lobi-lobi awal melalui para utusan khususnya untuk mendiskusikan pikiran dan pandangan dari kedua belah pihak terhadap dialog itu,” katanya, Rabu (23/1).

Warinussy melanjutkan, jika dua pihak itu sudah mencapai kesepakatan pada pembicaraan awal, selanjutnya dapat dipertemukan atau bertemu lewat para utusan khususnya untuk membicarakan format dialog dan saling menerima usul-saran terhadap format tersebut. Format tersebut tentunya mesti dibahasakannya dengan baik agar masing-masing pihak bisa menerima.

Kendati demikian, Warisnussy berpandangan, pelaksanaan dialog sangat bergantung pada niat dan kesungguhan hati Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Kepala Negara. Presiden menurut Warinussy jika sudah menyikapi baik rencana dialog ini, dapat menetapkan penyelenggaraan dialog secepatnya yang merupakan solusi damai demi menyelesaikan konflik berkepanjangan di tanah Papua.

Terkait langkah Presiden untuk memanggil para tokoh agama atau pemimpin Gereja sebagaimana diungkapkan anggota DPD RI Utusan Papua Barat Mervin Sadipun Komber disalah satu media Manokwari beberapa waktu lalu, dimana presiden hendak meminta masukan tentang format dialog, Warinussy menilai hal itu merupakan kekeliruan.

“Para tokoh agama dan pemimpin gereja di tanah Papua seharusnya memiliki prinsip yang teguh untuk tidak gampang dipengaruhi, karena mereka jelas-jelas bukan pihak dalam dialog Papua-Jakarta nantinya,” kata Warinussy.

Menurut Warinussy, pihak yang berkompeten terlibat dalam dialog itu berasal dari pemerintah Indonesia baik pusat dan daerah, dan rakyat Papua, yang didalamnya terdiri dari sejumlah komponen penting seperti pemimpin politik dari PDP, SPP, KNPP, WPNA, WPNCL,WPLO, OPM, TPN-PB dan KNPB, juga organsiasi perjuangan lainnya di tanah Papua. |Toyiban

January 25th, 2013 by admin CahayaPapua.com

January 25, 2013 0

Gereja Tolak Bangun Prasasti Perdamain di Papua

Fri, 25-01-2013 11:03:19 Oleh MAJALAH SELANGKAH

Prasasti Perdamaian Dunia akan dibangun di Timika, Papua. Gereja menilai prasasti hanya simbol. Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta seriusi perdamaian sesungguhnya, dialog Jakarta-Papua.

Timika, MAJALAH SELANGKAH – Komite Perdamaian Dunia (The World Peace Committee) berencana membangun Prasasti Perdamaian Dunia di SP VII, 15 KM dari Kota Timika, Kabupaten Mimika Provinsi Papua.

Seperti dilangsr majalahselangkah.com, Kamis, (14/1), pletakan batu pertama dilakukan Sabtu, (26/1) oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Pertahanan Keamanan (Menkopolhukam), Joko Suyanto.

Prasasti akan dibangun setinggi 21 meter, pondasi pertama setinggi 5 meter. Pada prasasti itu akan berisi pesan-pesan perdamaian dari para pimpinan tertinggi Indonesia sampai terendah, Presiden RI, pejabat lembaga tinggi negara, tokoh masyarakat, pengusaha, budayawan, seniman, kepala desa bahkan artis.

Tidak hanya itu, 267 suku besar di Papua akan diminta menuliskan pesan perdamian mereka pada prasasti itu, ditambah telapak tangan. Tulisan itu dimaksudkan untuk mengajak semua pihak secara bersama-sama menciptakan perdamaian di Papua.

Selain prasasti, Komite Perdamaian Dunia merencanakan membangun jalan Perdamaian Dunia di lokasi yang sama. Dikabarkan, Penjabat Gubernur Papua Constan Karma meresmikan jalan perdamaian ini.

Kepala Divisi Pengembangan Wilayah Asia Pasific dan Oceeania Departemen Komunikasi Komite Perdamaian Dunia (The World Peace Committee) Hudi Wantoro mengatakan, pendirian prasasti itu permintaan Majelis Rakyat Papua (MPR) kepada Komite Perdamaian Dunia.

Terkait pembangunan prasasti dan jalan perdamaian ini, Wakil Uskup Keuskupan Timika, Pastor Nato Gobay, Pr mengatakan, gereja di Papua menolak dengan tegas rencana itu. Ia menilai, prasasti adalah perdamaian semu.

“Kami, pihak gereja menolak dengan tegas rencana pembangunan prasasti perdamian di Timika. Membangun perdamaian di Papua bukan dengan simbol-simbol. Kalau SBY mau damai, maka dia seriusi dialog Papua-Jakarta,” katanya.

Pejuang Hak Asasi Manusia ini mengatakan, pembangunan Prasasti itu damai paslu. “Itu palsu. Dia mau tenangkan orang Papua. Dalam damai palsu itu orang Papua mau dihabiskan. Kami mau SBY dia seriusi dialog Jakarta-Papua. Prasasti ini hanya simbol. Kenyataannya, orang Papua mati di mana-mana sejak tahun 1961. Terus terang saya tidak terima,”kata Pastor tegas.

Pastor menjelaskan, konflik di Papua itu belum berakhir sejak tahun 1961 silam. Kata dia, sejak pelaksaan penentuan pendapat rakyat (PEPERA) tahun 1969, konflik di Papua belum pernah berakhir. PEPERA digelar di bawah todongan senjata dan tidak sesuai mekanisme internasional, satu orang satu suara.

Jadi, kata dia, perdamaian sesungguhnya di Papua adalah penyelesaian komprehensif atas berbagai soal. Katanya, mulia dari masalah sejarah masa lalu, rentetan pelanggaran hak asasi manusia, hingga marjinalisasi dalam pembangunan saat ini.

“Otsus dikembalikan rakyat karena tidak selesaikan soal sejarah, HAM, dan orang Papua semakin marjinal. Lalu, Jakarta tawarkan UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat:red) tapi itupun tak diterima rakyat. Jaringan Damai Papua ambil jalan tengah, dialog Jakarta-Papua. Jika negara punya kemauan baik, maka penyesaian sesungguhnya adalah dialog. Dialog adalah sarana penyelesaian masalah Papua,” kata dia. (Yermias Degei/MS)

January 25, 2013 2

Tahun ini Indonesia Rencanakan, Dialog Papua-Jakarta Dilaksanakan

Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Bidang Hukum dan HAM, Albert Hasibuan saat diwawancarai wartawan di Kota Jayapura, Papua. (Jubi/Levi)

Jayapura — Setelah melakukan kunjungan ke Papua terkait penyelesaian masalah Papua pada September 2012 lalu, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Bidang Hukum dan HAM, Albert Hasibuan, mengaku sudah memberikan pertimbangannya ke Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Saya sudah memberikan pertimbangan, penyelesaian masalah Papua sebaiknya dibicarakan bersama. Jawaban Presiden SBY menyambut baik hal itu,”

kata Albert, saat ditemui usai mengikuti perayaan malam Natal bersama Partai Amanat Nasional di Kota Jayapura, Papua, Minggu malam (13/1).

Menurut Albert, pihaknya juga telah didatangi beberapa tokoh Papua seperti Pater Neles Tebay dan Beny Giay, serta beberapa tokoh agama lainnya asal Papua. “Mereka mendorong untuk diadakan dialog dan mudah-mudahan dialog itu bisa dilaksanakan pada tahun 2013 ini. Tapi saya tak tahu pastinya di bulan apa,” katanya.

Hanya saja menurut Albert, pihaknya bekerja ke arah itu (mendorong adanya dialog). Sebab semuanya, termasuk Presiden SBY mengharapkan tanah damai bagi Papua.

“Saya pikir semua, termasuk Presiden SBY bekerja dan mempunyai kemauan ke arah itu (dialog) dan tinggal tunggu waktunya,”

katanya.

Sedangkan pertimbangan lain ke Presiden SBY, kata mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini, yakni Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua agar dilaksanakan sepenuhnya, baik oleh jajaran di daerah, maupun pemerintah pusat.

“Yang lain, KPK harus diadakan nyata di Papua dan harus turun ke Papua, karena banyak rakyat Papua mengeluh, mereka mengajukan pertanyaan tentang bagaimana pertanggungjawaban dana Otsus itu. Sehingga KPK sebaiknya ada disini (Papua),”

kata Albert.

Sekadar diketahui, Albert yang saat menjadi anggota Komnas HAM, dia pernah menjadi Ketua Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM Timtim (1999), KPP HAM Abepura (2000), Ketua KPP HAM Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II (2001), serta dilantik menjadi Watimpres Bidang Hukum dan HAM pada Januari 2012 lalu.

Pada kunjungannya ke Papua selaku Watimpres, Albert bertemu jajaran pemerintahan di Provinsi Papua dan Kabupaten Jayawijaya. Diantaranya, MRP, Mapolda Papua dan Makodam XVII Cenderawasih, para pimpinan LSM, dan tokoh gereja. Kunjungan ini, tindaklanjut dari pertemuan dengan para tokoh masyarakat Papua di Kantor Wantimpres pada tanggal 3 Juli 2012 sebelumnya. (Jubi/Levi)

Tuesday, January 15th, 2013 | 18:01:02, TJ

January 15, 2013 0

Dewan Harus Kerjasama Dengan LMA

Merauke —Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke diminta melakukan kerjasama dengan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) setempat, agar mereka dapat memberikan pemahaman secara baik kepada masyarakat, terkait pemanfaatan pohon kelapa yang sebenarnya. Karena yang terjadi selama ini, pohon kelapa telah disalahgunakan dengan menyadap sagero untuk diproduksi menjadi miras lokal.

Salah seorang Tokoh Pemuda Marind, Robert Balagaize saat dialog untuk penggodokan terhadap sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diselenggarakan DPRD Kabupaten Merauke beberapa waktu lalu mengungkapkan, fungsi dan manfaat pohon kelapa telah disalahgunakan.

Para pendahulu yang mewariskannya, tidak pernah menghendaki agar pohon kelapa digantung dengan jerigen.

“Generasi sekarang yang telah menyalahgunakan dengan memberikan kepada orang lain untuk menyadap sagero. Setelah itu, sagero dimasak dan diproduksi miras lokal, dibeli kembali. Saya kira harus segera dilakukan penertiban dan perlunya suatu sanksi tegas yang diberikan oleh LMA,”

ujarnya.

Selama ini, jelas dia, orang selalu beranggapan jika salah satu pendapatan untuk menopang hidup adalah dengan menjual miras.

“Itu tidak benar dan justru dengan cara seperti demikian, akan menyusahkan banyak orang. Angka kriminalitas bakal meningkat pula jika miras lokal tidak ditertibkan mulai dari sekarang,”

katanya.(Jubi/Ans)

Thursday, December 20th, 2012 | 18:42:24, TJ

December 20, 2012 0

Diaz Gwijangge : Dialog Adalah Solusi Penyelesian Masalah Papua

Jayapura – Anggota DPR-RI, Diaz Gwijangge menilai jalan terbaik penyelesain sejumlah konflik yang masih melilit Papua adalah dialog. Bagi Diaz, dialog adalah solusi terbaik penyelesaian masalah di wilayah paling timur Indonesia ini.

“Dialog adalah jalan terbaik bagiu negara untuk selesaikan masalah di Papua. Dua belah pihak yang bertikai harus duduk bersama untuk mencari solusi,”

kata Diaz kepada wartawan di Abepura, Rabu (19/12). Menurutnya, melalui jalan dialog kedua belah pihak yang sementara bertikai mengungkap segala persoalan yang dihadapi. Selanjutnya, menyepakati solusi.

Lanjut dia, jika dialog tak dilakukan maka berbagai kasus akan terus terjadi dan menerpa warga sipil serta aparat kemanan yakni TNI/Polri. Karena, tak ada jalan keluar. Hal serupa juga disampaikan koordinator Monitoring dan Investigasi ELSHAM Papua, Daniel Randongkir. Daniel mengatakan, masalah Papua harus diselesaikan melalui dialog.

“Penyelesaian masalah Papua harus melalui jalan dialog,”

tuturnya.

Menurut Daniel, konflik Papua selama ini terjadi secara horizontal tapi juga secara vertikal. Secara horizontal seperti perang warga sipil yang selama ini dikenal dengan perang suku. Perang ini sering terjadi Mimika. Selanjutnya, secara vertikal adalah perang terjadi diantara kelompok-kelompok tertentu dengan negara. Semisal dari TPN-OPM, TNI dan Polri.

“Konflik vertikal ini yang mesti diselesaikan dengan jalan dialog,”

tuturnya. Kata dia, dialog adalah cara efektif.

Melalui siaran pers dari ELSHAM Papua menyatakan, pemerintah Indonesia beserta kelompok-kelompok anti pemerintah diminta agar menempuh dialog sebagai cara untuk mengakhiri konflik dan kekerasan yang terus berlangsung di Tanah Papua. TNI dan Polri harus menghormati prinsip-prisip HAM Universal yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia. (Jubi/Musa)

Wednesday, December 19th, 2012 | 19:55:37, TJ

December 19, 2012 0

Perjuangan TPN-PB Tidak Menyakiti Hati Rakyat Papua

JAYAPURA [PAPOS]- Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Jonah Wenda mengatakan kedatangannya ke Polda Papua untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat melalui utusannya Dr. Farid Wadji Husain, SP, tertanggal 23 September 2011 lalu yang telah melakukan pertemuan di Markas Pusat Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat [TPN-PB] yang dihadiri Staf Komando Markas Pusat TPN-PB mewakili
Panglima TPN-PB, Brigjen. Richard H. Joweni.

Dari hasil pertemuan itu, dicapai kesepakatan bersama antara lain, mendorong status persoalan Papua dengan secara damai atau diberikan ruang untuk berbicara sehingga ada pembicaraan antara kelompok resisten dengan Pemerintah Pusat.

“Semua ini demi mencegah jatuhnya korban baik dari pihak keamanan maupun dari masyarakat sipil ,”

katanya Jonah Wenda kepada wartawan saat ditemui di Mapolda Papua, Selasa (4/12)kemarin.

Sesuai dengan surat misi Kepresidenan dengan No. R-50/Pres/09/2011 tertanggal 21 September 2011 di Swissbel Hotel Jayapura telah mengutus Dr. Farid Wadjdi Husain,SP untuk melakukan pertemuan dengan Panglima TPN-PB dengan tembusan kepada Perwakilan Papua Barat di Vanuatu, Austalia, London, Amerika Serikat, Komnas HAM Jakarta, dan Palang Merah Internasional yang kesepakatanya mendorong supaya pemerintah Pusat membuka ruang pembicaraan mengenai persoalan status Papua Barat yang akan diserahkan kepada Kapolda Papua melalui Kabid Humas Polda Papua.

Menurutnya, perjuangan dari TPN-PB tidak pernah menggunakan cara-cara kekerasan, namun dengan cara damai, sehingga bila anggapan bahwa penyerangan di Polsek Pirime dilakukan oleh kelompok TPN-OPM itu yang perlu dipertanyakan, dari kelompok TPN-OPM mana kelompok penyerangan Polsek Pirime itu.”Perjuangan TPN-OPM dengan garis Komando di bawah kepimpinan Brigjen Richard H. Joweni tidak pernah menyakiti masyarakat sipil namun dengan menggunakan cara-cara damai dan selama Pemerintah Pusat tidak membuka ruang dialog maka di Papua dan Papua Barat akan terus terjadi gejolak yang ujung-ujung masyarakat sipil menjadi korban,”tegasnya.

Selain itu kebijakan Pemerintah Pusat yang akan memekarkan Provinsi maupun daerah itu juga perlu untuk sementara tidak usah dilakukan dulu sebelum persoalan Politik di Papua Barat diselesaikan dengan pihak-pihak yang terlibat setelah hasil disepakati baru Pembangunan bisa dilakukan secara bertahap.

“Hal itulah yang saat ini sedang gencar-gencar terjadi di Papua tanpa memperdulikan ruang pembicaraan antara kelompok Resisten dengan Pemerintah Pusat,”

imbuhnya.

Jadi yang terpenting sekarang ini menurutnya, Pemerintah Pusat perlu membuka ruang dialog supaya tidak ada lagi saling tuduh menuduh bila sewaktu-waktu timbul kejadian.”Perjuangan TPN-OPM yang yang sebenarnya adalah menegak keadilan, kebenaran dan membuka ruang selebar-lebar untuk demokrasi bangsa Papua Barat,” tukas Jonah Wenda.[tom]

Selasa, 04 Desember 2012 23:06, oleh Tom/Papos

December 5, 2012 0

Desak Perundingan Bukan Dialog

JAYAPURA—Juru BicaraTentara Pembebasan Nasional-Papua Barat (TPN-PB) Col. Jonah Wenda meminta Kapolda Papua Irjen (Pol) Drs. M. Tito Karnavian, MA untuk menyampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait rencana perundingan antara pemerintah RI dengan rakyat Papua Barat dan bukan dialog nasional.

Hal ini sesuai hasil pembicaraan awal antara Utusan Khusus Presiden RI Dr. Farid Husein dengan Staf Komando Markas Pusat TPN-PB di Swissbelt Hotel, Jayapura, 11 November 2011 silam.

Demikian disampaikan Col. Jonah Wenda usai menyerahkan dokumen kepada Kabid Humas Polda Papua AKBP I Gede Sumerta Jaya, SIK, Selasa (4/12). Dia mengatakan, pembicaraan ini dilandasi atas saling menghormati dan saling menghargai diantara kedua belah pihak serta juga dilandasi semangat untuk menyelesaikan konflik antara pemerintah RI dengan rakyat Papua.

Kata dia, dalam pembicaraan disepakati untuk akan dilakukannya pembicaraan lebih lanjut guna membahas agenda yang diusulkan pihak rakyat Papua Barat kepada pemerintah RI.

Karenanya, berdasarkan itikat baik dari pemerintah RI dalam upaya penyelesaian konflik yang berkepanjangan di Papua Barat dengan misi kepresidenan dengan surat penugasan khusus Dr. Farid Husein No.R-50/Pres/09/2011 tertanggal 21 September 2011 di Swissbelt Hotel, Jayapura.
Dikatakan, perundingan antara pemerintah RI dengan rakyat Papua Barat sebelumnya disepakati pada saat Komperensi Tingkat Tinggi TPN-PB I pada tahun 2007 silam di Scofcau, Bewani, Papua New Guinea (PNG). Menyikapi lebih lanjut fenomena yang ada, lanjutnya, itikat baik kembali dimunculkan untuk mencapai suatu kesepakatan bersama dalam upaya penyelesaian mendasar konflik Papua Barat dengan mengutus Dr. Farid Husein pihaknya mengusulkan pemerintah RI segera membuka diri untuk melaksanakan perundingan bukan Dialog Nasional. Pertemuan hanya dibatasi pada Protocoler Perundingan yang dilaksanakan di New Zealand 15 November 2011. Juru runding 5 orang.

Terkait rangkaian aksi penyerangan Kantor Polsek Pirime dan penembakan seorang warga sipil di Tiom, ibukota Lanny Jaya, ujarnya, pihaknya mengharapkan agat aparat keamanan lebih profesional mengungkap pelakunya. “Jangan sampai warga sipil terus-menerus dikorbankan,” tandasnya.

Terpisah, Kabid Humas Polda Papua AKBP I Gede Sumerta Jaya, SIK ketika dikonfirmasi membenarkan pihaknya telah menerima dokumen dari Jonah Wenda. “Dokumen itu sudah saya serahkan kepada Kapolda,”katanya. (mdc/don/l03)

Rabu, 05 Desember 2012 08:59, Binpa

December 5, 2012 1