Dialog Minta Merdeka itu, Imposible

JAYAPURA – Persoalan Papua yang kian berlarut-larut, terus memunculkan persoalan baru. Ada-ada saja aspirasi yang berkembang belakangan ini. Milsalnya saja ada pihak yang meminta jangan lagi dilaksanakan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua (Pilgub) dengan alasan Papua sudah merdeka dan berdaulat, serta adanya pembentukan kerajaan baru di tanah Papua yang ditandai dikukuhkannya Alex Mebri selaku raja di Tanah Papua Tehadap sejumlah masalah ini, mendapat tanggapan serius dari Dekan FISIP Uncen Jayapura yang juga Pengamat Politik di Papua, Prof.DR.Dirk Veplum,MS.

Untuk menyikapi hal itu, sebaiknya Pemerintah Pusat membukan ruang dialog untuk memecahkan akar permasalahan yang sudah mengakar selama ini di tanah Papua, demi mencari solusi yang terbaik dalam menyelesaikannya.

“Kalau ada masalah kan harus ada dialog untuk menyelesaikannya,” tandasnya kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin, (15/10).
Menurutnya, jika dialog dilaksanakan dalam rangka mencari solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua, masalah ketidakadilan itu pasti pemerintah pusat mau melaksanakannya, tapi jika dialog untuk meminta referendum atau Merdeka itu imposible (tidaklah mungkin). Ditandaskan demikian, sebab sebagaimana sebelumnya telah dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia (NKRI) meliputi Sabang sampai Merauke. Sehingga itu merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar oleh siapapun.

“Dialog untuk meminta kemerdekaan, itu tidaklah mungkin, karena itu bukan menyelesaikan masalah, tapi malah menambah persoalan baru. Kalau dialog ini kan menjadi bagian yang memecahkan soal artinya semua orang Papua menjadi bagian dari pemecahan persoalan dan itu yang terbaik untuk Papua didalam NKRI,” tukasnya.(nls/don/l03)

Selasa, 16 Oktober 2012 06:29, BintangPapua.com

October 16, 2012 0

Percepat Dialog Jakarta-Papua

Senin, 08 Oktober 2012 06:41, BiintangPapua.com

Manokwari – Pemerintah Indonesia diharapkan secepatnya menggelar dialog bermartabat Jakarta-Papua yang selama ini disuarakan orang asli Papua. Dialog bermartabat atau komunikasi konstruktif Jakarta-Papua juga sudah berulang kali diminta oleh sejumlah pihak lain termasuk dari DPR RI.

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari yang juga penggiat HAM Papua, Yan Christian Warinussy, SH dalam press release yang diterima koran ini semalam.

Dikatakan, dibukanya dialog tersebut memungkinkan adanya perubahan pandangan rakyat Papua terhadap Jakarta. Ini karena selama ini Pemerintah Indonesia dipandang tidak memiliki komitmen dan kemauan politik yang baik dalam menyelesaikan persoalan di Tanah Papua.

Berkenaan dengan itu, Warinussy juga menyerukan kepada rakyat Papua agar sedari sekarang mempersiapkan format dan konsep Dialog tersebut.

Ini juga agar konsep dimaksud bisa dikonsultasikan secara baik sejak sehingga tidak timbul perdebatan lagi. Dalam rilisnya, Warinussy mengapresiasi pernyataan ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq sebelum rapat bersama Komisi I dan Komisi III dengan Mendagri, Kapolri, Menteri Keuangan serta Menkopolhukam di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (3/10) lalu. Siddiq ketika itu menegaskan Komisi I DPR RI menilai upaya penyelesaian masalah Papua yang dilakukan pemerintah Indonesia belum memperlihatkan kemajuan berarti. Pemerintah Pusat dinilai belum memiliki desain konstruktif untuk menyelesaikan permasalahan di Papua. Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang digadang-gadang sebagai motor pendorong akselarasi pembangunan di Papua juga belum efektif bekerja. Apalagi sejauh ini ada resistensi masyarakat Papua terhadap UP4B. Kondisi tersebut diperparah dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dan distrik yang tidak efektif. “Selaku Pekerja Hak Asasi Manusia di Tanah Papua, saya memandang akan sangat baik jika Pemerintah Indonesia segera memulai langkah-langkah persiapan untuk menyelenggarakan Dialog Papua-Indonesia dalam waktu dekat ini, “ tulis Warinussy.

“ Bagaimanapun juga harus diakui bahwa Dialog Papua-Indonesia kini menjadi agenda mendesak bagi pemerintahan Presiden SBY jelang akhir masa jabatannya pada 2014 mendatang, “pungkas advokat senior ini.(sera/don/l03)

October 8, 2012 0

Dialog Jakarta—Papua Tunggu Political Will Presiden

Rabu, 26 September 2012 21:41, BintangPapua

JAYAPURA—Dialog Jakarta—Papua sebagai suatu bentuk penyelesaian terhadap masalah Papua jalan atau tak jalan bukan lagi rakyat Papua. Tapi hanya tinggal menunggu keputusan atau kemauan politik (political will) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pasalnya, Dialog Jakarta-Papua merupakan keputusan politik orang Papua sejak tahun 2000 silam, melalui kerja intensif oleh Jaringan Damai Papua (JDP).

Demikian disampaikan Sekjen Presidium Dewan Papua (PDP) Thaha Alhamid yang dihubungi via ponselnya di Jayapura, Rabu (26/9). Dikatakannya, bila Presiden telah menyampaikan komitmennya, menyelesaikan Papua harus dilakukan dengan hati, maka dialog Jakarta-Papua menjadi agenda superior.

Namun demikian, kata dia, pada saat tertentu muncul DR. Farid Husein, Dewan Penasehat Presiden, DPD RI dan lain-lain, membuat pandangan dasar mengenai dialog berbeda-beda.

“Kami rakyat Papua punya keputusan politik. Kami sudah tahu. Bicara didalam kerangka mau undang siapa. Orang Papua yang ada di luar negeri silakan. Semua kerangka sudah ada di JDP saya sudah lihat itu. Dan itu kita dukung. Jadi sebenarnya kata kuncinya cuma satu political will saja. Sederhana to,” tukasnya.

Menurutnya, ketika tokoh-tokoh Gereja dari Papua beraudensi bersama Presiden sudah sampaikan keinginan berdialog tentang apa. Formatnya bagaimana. Materinya apa. Tujuannya apa. Tinggal itu kan. Nggak usah mundur lagi. Artinya apa yang harus didorong terutama Wantimpres adalah bekerjasama dengan JDP. Bekerjasama dengan Farid Husein yang menjadi special authority untuk merumuskan suatu frame of dialog. Apa yang mau dibicarakan. Bagaimana. Apa materinya dan bagaimana mekanisme-mekanisme yang lain untuk menjawab apa yang Presiden tanyakan. “Saya kwatirnya bisa lihat saja tentang dialog saja Jakarta punya tim. Special in Voice yang namanya Farid Husein, Wantimpres. Nanti ada lagi dari Polkam, DPD RI apakah mereka ini berkoordinasi. Kwatir ini justru ini mementahkan malah. Padahal dialog Jakarta-Papua sudah mengerucut. Susah apa kalau misalnya Presiden dengan otoritasnya panggil Farid Husein, Wantimpres oke kamu duduk bicara dengan teman-teman dari Papua yang diwakili oleh JDP. Dan tentu JDP akan bicara dengan tokoh agama dengan pelbagai stake holders yang ada disini baru JDP pergi mewakili Papua. “Nah disitulah yang dibahas dan disusun frame of dialog. Kapan mau memulai dialog dan seterusnya. Ini harus hitam diatas putih tandatangan sebelum SBY turun dari Presiden. Justru itu yang saya lihat bukan satu datang eksplorasi. Satu datang eksplorasi lagi.

Ditanya hambatan memulai Dialog Jakarta—Papua, lanjutnya, Political will-nya tak cukup kuat. Bilang mau berdialog. Mau menyelesaikan Papua dengan hati tapi policy-policy aktual yang ada tak menunjukan kearah itu seperti pendekatan-pendekatan militeristik yang masih kelihatan.

Dia mengatakan, pihaknya kwatir tim yang banyak turun ke Papua ini nanti mementahkan soal yang mulai matang. Mementahkan sebuah isu yang sudah digarap lama dan sudah mulai matang.

“Sekarang tinggal tunggu saja komando Presiden. Oke kamu dalam sebulan susun frame of dialog bicara dengan pemerintah,” tutur dia. (mdc/don/l03)

September 26, 2012 0

Perlu Ada Pra Dialog Internal Orang Papua

Selasa, 11 September 2012 00:11, http://bintangpapua.com

Stevanus Siep
JAYAPURA – Pasca kunjungan Dewan Pertimbangan Presiden (Timpres) RI ke Papua yang salah satu agendanya untuk menindaklanjuti upaya pelaksanaan dialog Jakarta-Papua yang digagas Jaringan Damai Papua (JDP) bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), terus menuai sorotan.

Kali ini dua organisasi membuat pernyataan untuk menyoroti masalah tersebut, yakni Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Papua (LPMAP) dan Federasi Mahasiswa Militan Papua (FMMP). Keduanya sama-sama menyatakan bahwa sebelum pelaksanaan dialog, harus didahului dengan pra dialog yang melibatkan seluruh komponen dan rakyat yang ada di atas Tanah Papua.

Ketua LMAP, Stevanus Siep mengatakan, pra dialog tersebut penting guna menyamakan persepsi diantara orang Papua yang saat ini kondisinya masih belum satu pandangan tentang dialog maupun isi dari materi yang akan dibawa dalam dialog.
Ditegaskan bahwa dialog tersebut tidfak akan dapat menyelesaikan akar masalah di Papua, bila tidak difasilitasi pihak ketiga yang netral.

“Dialog ini apabila akan tetap diselenggarakan, maka kami minta untuk seluruh masyarakat Papua hadir dan dihadiri oleh pihak ketiga sebagai wasit,” ungkapnya. Selain itu, perlunya ada kesamaan persepsi dan saling percaya antar semua komponen yang ada sehingga tidak ada yang dirugikan.

Hal senada juga disampaikan Presiden Federasi Mahasiswa Militan Papua (FMMP), Thomas Syufi, yang mendukung proses Dialog Jakarta-Papua yang diupayakan oleh Dewan Pertimbangan Presiden RI dan Jaringan Damai Papua.

“Digearnya pra dialog antara sesama orang Papua itu penting, untuk mengambil keputusan-keputusan sebelum dilaksanakan dialog Jakarta-Papua,” ungkapnya yang didampingi Sekjen FMMP, Senat Busup saat menggelar jumpa pers di Prima Garden Abepura, Senin (10/9).

Pra dialog tersebut menurutnya untuk memutuskan apa materi yang akan dibawa dalam dialog Jakarta-Papua. “Apapun materi yang dihasilkan dalam pra dialog untuk dibawa ke dialog Jakarta-Papua harus bisa diterima semua orang Papua,” tegasnya.

Ditegaskan bahwa pihaknya menolak bila dialog tersebut difasilitas DPD RI. “Kami sangat menolak tegas karena DPD RI merupakan bagian dari struktur Politik dari pemerintahan Negara Indonesia,” tegasnya.

Menurutnya, sebelum digelarnya dialog, kondisi Tanah Papua harus sudah netral dari unsur militer TNI dan Polri. “Kami meminta kepada pihak aparat keamanan baik TNI-Polri untuk ditarik di seluruh tanah Papua,” ungkapnya. Selain itu, juga dilakukan pembebasan para Tahanan Politik maupun Narapidana Politik Papua.(aj/don/l03)

September 11, 2012 0

Penyelesaian Konflik Aceh Beda Papua

Jumat, 07 September 2012 21:10, httpp://bintangpapua.com

JAYAPURA—Pernyataan Anggota DPD RI Drs Paulus Sumino untuk mempersiapkan rencana Dialog Jakarta-Papua, semua stake-holders (pemanggu kepentingan) harus mulai merumuskan konsep dialog yang bisa diterima semua pihak, agar konflik Papua bisa segera tuntas seperti Aceh, ditolak Anggota Komisi A DPRP Yohanes Sumarto ketika dikonfirmasi Bintang Papua diruang keranya, Sabtu (7/9).

Tokoh Partai Gerindra Papua ini mengemukakan, Dialog Jakarta- -Papua meskipun tujuannya sama dengan penyelesaian konflik yang terjadi di Aceh, namun situasinya sangat berbeda. Pasalnya, pimpinan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sangat jelas orangnya dan pengaruhnya. Sedangkan pimpinan pro merdeka di Papua ini terdiri dari banyak orang.

Dia mengatakan, Dialog Jakarta- -Papua mesti dimulai dari tingkatan masyarakat yang paling rendah. Selanjutnya, saat ini diperlukan adalah inventarisir tokoh-tokoh yang kurang puas dan selalu mengkritisi segala kebijakan NKRI. Dari inventaris tokoh-tokoh ini dicari tokoh-tokoh NKRI yang mempunyai kemampuan pendekatan baik dari segi keluarga, agama, kepentingan dan hubungan emosional. Selain itu, kata dia, Dialog Jakarta-Papua seyogyanyalah dimulai dari tahap-tahap sebagai berikut. Tahap pertama, konsolidasi dengan pemerintah untuk memperkuat kesadaran nasional bagi pejabat pemerintah, anggota DPRP, anggota DPRD, PNS dan lain-lain. Tahap kedua, konsolidasi dengan tokoh agama. Banyak tokoh-tokoh agama di Papua yang mengkritisi penyelesaian konflik Papua secara benar tapi ada pula mengkritisi dengan dasar yang tak jelas. Tahap ketiga, konsolidasi dengan tokoh tokoh adat. Pemerintah membina tokoh tokoh adat tentang kesadaran nasional, tapi pada beberapa decade ini pembinaan ini tak pernah dilakukan sehingga banyak tokoh-tokoh adat bingung bahkan ikut gerakan yang merugikan pemerintah. Tahap keempat, konsolidasi dengan generasi mudah. Gerakan yang menuntut kemerdekaan bangsa Papua Barat akhir-akhir ini sebagian besar masih mengikuti pendidikan. (mdc/don/l03)

September 7, 2012 0

Dialog Jalan, Bila Tak Ada Gangguan Keamanan

Kamis, 06 September 2012 22:17, http://bitangpapua.com

Paulus SUmino, Anggota DPD RI Dapil Papua

JAYAPURA—Kunjungan Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) ke Papua guna mengumpulkan data-data akurat menjelang Dialog Jakarta-Papua untuk penyelesain konflik Papua, ditanggapi DPD RI.

Menurut Anggota DPD RI Dapil Papua Drs Paulus Sumino, Dialog Jakarta—Papua bisa berjalan, apabila tak ada gangguan keamanan seperti aksi penembakan dan kekerasan.
“Dialog Jakarta—Papua dibutuhkan situasi yang sangat kondusif supaya bisa bicara dengan baik,” kata Sumino saat diwawancarai Bintang Papua via posel pada Kamis (6/9).

Dia mengatakan, DPD RI mensyukuri, Presiden telah tanggap dan merespons rencana Dialog Jakarta-Papua . Maka itu, stake-holders (pemangku kepentingan) harus mulai merumuskan konsep dialog yang bisa diterima semua pihak, agar konflik Papua bisa segera tuntas seperti Aceh.

Disisi lain, konsep tersebut juga harus memperhatikan sikap politik negara negara besar seperti USA, Australia, Inggris, Belanda, Kanada dan lain-lain yang memberikan dan menghargai integritas NKRI.

Karenanya, lanjut dia, DPD RI telah merancang atau membangun skenario (scenario building) menjelang Dialog Jakarta—Papua meliputi 4 tahap. Antara lain, tahap I Pra Dialog, semua pihak melakukan evaluasi dan konsolidasi, tahap II pelaksanaan, tahap III tindaklanjut daripada Dialog Jakarta-Papua dan tahap IV evaluasi.

“Dialog Jakarta- Papua ini akan dihadiri 10 kelompok diantaranya kelompok masyarakat adat, Cendikiawan Papua, LSM, pemerhati Papua, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan lain-lain,” katanya. Sesuai agenda, jelas Sumino, Dialog ini juga akan melibatkan kelompok TPN/OPM yang berada di hutan dan para diplomat TPN/OPM di luar negeri.

“DPD RI minta agar para diplomat di luar negeri jujur kepada rakyat Papua juga melaporkan hasil dari luar negeri signifikan nggak. Kalau signifikan menuntut merdeka kita cari jalan terhormat untuk kembali. Kita belajar juga dari Aceh,” ucapnya.

Sumino menambahkan, Tim Kerja dalam rangka mengawasi Otsus termasuk masih menindaklanjuti evaluasi Pansus DPD RI. Revisi UU Otsus, pengawasan dan pelaksanaan UU Otsus mengingat kekurangan pemerintah pusat, Gubernur, DPRP, MRP dalam hal menindaklanjuti UU Otsus termasuk Peraturan Pemerintah, Perdasi dan Perdasus.
“Yang belum dibuat DPRP supaya dibuat. Fungsi MRP perlu dijalankan sesuai misi UU Otsus. Jangan kurang, juga jangan lebih,”tutur dia. (mdc/don/l03)

September 6, 2012 0

Albert Hasibuan: Jaringan yang Dibangun JDP Harus Didukung

Rabu, 05 September 2012 21:21, http://bintangpapua.com

DR Albert Hasibuan didampingi saat diwawancarai wartawan usai bertemu MRP Rabu (5/9).

JAYAPURA – Trust atau kepercayaan menjadi prasyarat utama untuk membangun ruang dialog Jakarta-Papua yang menjadi salah satu agenda dari kedatangan Tim Kerja Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) di bawah pimpinan DR Albert Hasibuan selama beberapa hari di Papua.

Hal itu diungkapkan Ketua Tim Kerja dari Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum dan HAM DR Albert Hasibuan, saat ditemui wartawan usai bertemu dengan unsur pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP), Rabu (5/9)
Selain itu, menurutnya, proses menuju dialog juga musti didukung pemerintah, baik di tingkat Provinsi Papua maupun pusat. “Usaha-usaha Jaringan Damai Papua yang dirintis oleh jaringan damai Papua (JDP) itu harus didukung oleh pemerintah daerah, bahkan pemerintah pusat,” jelasnya.

Setelah itu, menurutnya adalah menuju proses selanjutnya yaitu berbicara tentang materi-materi apa yang akan dibahas dalam pelaksanaan dialog. “Karena hal tersebut juga sangatlah penting,” tandasnya.

Dari pertemuan yang telah digelar dengan DR Benny Giay dan Pater Neles Tebay termasuk Foker LSM dan MRP, menurutnya dialog tersebut sangat penting dan didambakan oleh masyarakat Papua untuk dilaksanakan demi menempuh jalan buntu penyelesaian masalah yang ada di Papua.

Hal itu karena, Otsus yang semua diharapkan bisa menjadi jalan tengah, dianggap gagal oleh masyarakat Papua, karena penyaluran dananya yang tidak menyentuh masyarakat. “Dan itu adalah salah satu sumber permasalahan utama,” jelasnya.
Masalah penyaluran dana yang sangat besar tersebut, menurutnya menjadi tanda tanya. “Pemerintah pusat menyampaikan bahwa telah banyak mengeluarkan dana khusus untuk Papua. Yang jadi pertanyaan kemana dana- dana itu?,” ungkapnya. Hal senada disampaikan Wakil Ketua I MRP, Pdt Hofni Simbiak, bahwa jalan dialog adalah untuk menjawab kebuntuan yang terjadi dalam upaya menyelesaikan masalah di Papua.

“Dialog dangan representasi kultural sangatlah penting, oleh karena itu perlu dibangun trust (kepercayaan) dalam rancangan dialog yang ada, sehingga masyarakat tidak merasa takut dalam dialog yang nantinya akan dilaksanakan,” ujarnya kepada Wartawan di kesempatan yang sama.

Menurutnya, pembicaraan masalah pelurusan sejarah yang mendapat penilaian sebagai tindakan yang menjurus makar atau stigma sparatis harus dihapus. “Sehingga kami minta anggapan-anggapan ini dihapuskan karena yang akan duduk dalam dialog adalah orang Papua yang juga merupakan warga Negara Indonesia,” ujarnya.(ven/aj/don/l03)

September 5, 2012 0

Wantimpres Bidang KumHAM Dorong Dialog Papua-Jakarta

Selasa, 04 September 2012 21:00, http://bintangpapua.com/

JAYAPURA – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Hukum dan Hak Asassi Manusia (KumHAm), Dr. Albert Hasibuan, SH mengharapkan dialog antara Pemerintah Pusat dan Papua dapat dilaksanakan dalam masa pemerintahan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal ini diungkapkan anggota dewan pertimbangan Presiden bidang hukum dan hak asasi manusia Dr. Albert Hasibuan, SH. kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, Selasa (4/9) kemarin di ruang kerja Sekda Provinsi Papua yang diterima oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua, Drs. Elia I. Loupatty.

Menurutnya dari hasil pertemuan Pemprov Papua telah disetujui bahwa masalah yang menimbulkan kebuntuan, status quo dan hal ini sudah muncul dari berbagai pihak. “Kunjungan ini untuk memberikan manfaat yang besar dalam dialog nantinya, sehingga dialog antara Jakarta-Papua dapat dilakukan,” katanya.

Lanjut Hasibuan, dirinya mengharapkan agar dialog Jakarta-Papua dapat dilakukan di Papua, agar dapat dihadiri oleh semua elemen masyarakat Papua dan Pemerintah Pusat. Minimalnya dapat dilaksanakan dalam masa pemerintahan Presiden RI. SBY, karena diharapkan Papua dapat menjadi tanah yang penuh dengan kedamaian dan rakyatnya dapat hidup sejahtera. “Oleh karena itu, dalam kunjungan kali ini adalah untuk menghimpun berbagai materi persoalan untuk dijadikan meteri pada dialog nantinya,” jelasnya. Dalam pertemuan tadi (kemarin, red) dengan Pemprov Papua menanyakan perspektif Pemda Papua mengenai masalah – masalah apa saja yang terjadi dan perlu didahulukan seperti masalah kesehatan, pendidikan serta masalah Otonomi Khusus (Otsus). “Otsus itu yang perlu dilaksanakan, agar Otsus menjadi suatu Undang-Undang (UU) atau produk hukum yang berguna bagi masyarakat Papua. Jadi itu data-data ini nantinya akan dilengkapi dengan pemikiran dari sudut keamanan Polda Papua, TNI dan besok (hari ini, red) anggota Wantimpres Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (KumHAM) akan kembali melakukan pertemuan dengan tokoh gereja, sehingga untuk mendapatkan gambaran yang konkrit dan materi-materi yang bisa didahulukan,” imbuhnya.

“Saya memang menyadari sudah banyak kunjungan ke Papua, namun kita berharap dan akan berusaha untuk menghubungkan agar laporan saya kepada bapak Presiden SBY menjadi suatu laporan yang berbeda dan lebih praktis agar dapat dilaksanakan,” tuturnya.

Ditanya tanggapan Pemprov Papua mengenai adanya rencana dialog ini, dirinya mengaku Pemprov Papua menyambut baik adanya rencana dialog ini. “Saya mengatakan kepada mereka bahwa perlu ada dialog untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi oleh Pemprov Papua dan apabila dialog diadakan maka masalah yang ada dapat dibicarakan, tetapi dapat juga diselesaikan oleh semua pihak, pentingnya dialog ini untuk menembus keadaan status quo terhadap masalah yang terjadi di Papua,” terangnya.

Namun itu, lanjutnya mengenai dimana tempat pelaksanaan dialog nanti, dirinya belum mengetahui apakah dialog akan dilakukan di Papua atau di Jakarta. “Saya akan menyampaikan materi ini kepada bapak Presiden SBY. Walaupun kita berharap dialog dapat dilakukan di Papua, tetapi masalah tempat pelaksanaan dialog itu urusan pemerintah Pusat,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua, Drs. Elia I. Loupatty mengatakan, pada pertemuan tersebut rombongan anggota Wantimpres Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (KumHAM) menyampaikan misi mengenai dialog antara Jakarta-Papua. “Penting bagi saya terkait pesertanya tidak menjadi soal, yang mana menjadi soal yaitu bagaimana soal pesertanya, makanya harus dirumuskan secara baik,” jelasnya.

Loupatty mengatakan, konteksnya ada pada dialog tetapi mengenai pesertanya harus dipertimbangkan lagi. Dan jangan merugikan siapa-siapa, anggota Wantimpres Bidang Hukum dan HAM akan menjembatani untuk dengan semua pihak sekaligus menjaring semua aspirasi masyarakat Papua. “Sebenarnya tugas pemerintah adalah mengarah dan menuju pada kesejahteraan rakyat dan secara bertahap dan berkesinambungan secara terus menerus yang selalu dilakukan oleh institusi pemerintah daerah, Sedangkan hal-hal lain ada pada institusi lain,” tukasnya. (mir/mdc/don/l03)

September 4, 2012 0

PAPUA AKAN TERUS ADA KONFLIK

Minggu, 02 September 2012 15:48, http://bintangpapua.com

JAYAPURA—Masih terus terjadinya konflik dan kekerasan di Papua, mengundang komentar dari Sekjen Presidium Dewan Papua (PDP) Thaha Alhamid. Ia mengatakan, sangat sulit untuk meredam konflik di Papua selama ketidakadilan itu masih ada dimana-mana, serta penegakan hukum tidak dijalankan dengan baik.
Dikatakan, semua pihak yang ada harus membuka komunikasi sosial politik, agar tak semua kasus harus berujung pada aksi kekerasan sebagaimana peristiwa aksi penembakan konvoi kendaraan pengangkut logistik dan melukai seorang sopir truk bernama Tilu alias Kasera (26) di Jembatan Besi, Distrik Tingginambut, Puncak Jaya, Rabu (29/8
“Untuk Papua saya lihat seperti itu, penegakan hukum penting dan ketikadilan sosial harus segera diatasi. Selama ada ketidakadilan sosial konflik terus terjadi. Apalagi penegakan hukum lemah,” ujar Thaha Alhamid ketika dihubungi via ponsel, Minggu (2/9).

Dia mengatakan, aparat penegak hukum d Papua hanya sibuk kalau ada aksi unjukrasa tentang referendum atau pengibaran bendera Bintang Kejora, tapi jika ada kasus dugaan korupsi uang rakyat mereka cenderung lambat penanganan. “Itu yang saya sebut penegakan hukum di Papua cenderung diskriminatif,”katanya.
Ditambahkan, “Kita harus jujur halaman rumah Polisi masih kotor. Didalam masih ada intrik-intrik, like and dislike. Artinya bagaimana mereka bisa efektif mengawasi kepentingan Kamtibmas,” ujar dia. (mdc/don/l03)

September 2, 2012 0

Panglima Papua Merdeka Tolak Perundingan dengan Indonesia

Kamis, 23 Agustus 2012 01:30 WIB
VIVANEWS

PAPUA – Panglima Tertinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat/Organisasi Papua Merdeka, John M Yogi menyatakan pihaknya tidak bersedia berunding dengan Pemerintah Indonesia.

“Hormat Jhon M Yogi kaliber 45, panglima tertinggi TPN/PB-OPM kawasan Papua menyampaikan bahwa segala tawaran dari NKRI seratus persen ditolak keras,” kata dia dalam surat pernyataannya, Rabu 22 Agustus 2012.

Termasuk, dia menambahkan, menolak seratus persen rencana referendum yang ditawarkan dalam Musawarah Besar Kongres Papua dan sidang segi tiga.

“Kami pihak TPBN OPM menolak keras, dan kami hanya menerima hak kedaulatan bagi bangsa Papua Barat serta siap menerima dekolonisasi penentuan nasib sendiri bagi bangsa Malanesia,” ujar Jhon.
Jhon mengancam, bila dekolonisasi tidak segera direalisasikan, bangsa Papua akan terus berjuang untuk kemerdekaannya. “Saya tegaskan TPN/PB-OPM siap berperang melawan dengan NKRI sampai Papua Merdeka,” tuturnya.

Ia juga meminta Indonesia, Inggris, Amerika Serikat, Belanda, Australia, dan Italia bertanggung jawab atas banyaknya orang Papua yang menjadi korban pelanggaran HAM.

“Kami orang Papua banyak yang menjadi korban, jadi Belanda, Amerika, Australia, Inggris, Italia, Indonesia dan negara-negara lain segera tanggung jawab atas nyawa orang Papua di hadapan duniawi dan surgawi,” tegas Jhon.

Sementara itu, pascapenembakan anggota polisi oleh kelompok OPM pimpinan John Yogi, situasi Enaritali, Ibukota Paniai dikabarkan mencekam. Ratusan warga ketakutan, karena 15 warga diduga disiksa dan lima rumah dibakar.

Namun, Kapolres Paniai AKBP Anton Diance saat dikonfirmasi membantah hal itu. “Tidak ada penyiksaan dan pembakaran, polisi dalam melakukan pengejaran sesuai prosedur,” tuturnya.

Kapolres juga mengaku bahwa sampai saat ini, pihaknya masih terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku. “Kami masih buru pelaku, yang diduga kelompok OPM pimpinan John Yogi,” tegas Anton.[]

sumber : viva

August 23, 2012 0