JAYAPURA – Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua, Drs.Willem Ch.Rumbino,MM, mengatakan, Tanah Papua tidak maju, mandiri dan sejahtera rakyatnya, karena antara orang asli Papua sendiri saling mencelakai.
Artinya bahwa orang Papua yang satu dengan yang lainnya tidak mau melihat sesamanya duduk dalam sebuah jabatan atau kehidupan sudah mulai membaik (meningkat kesejahteraan hidupnya) mereka berusaha menjatuhkan dengan segala cara sesamanya yang sudah maju kehidupannya itu.
Hal lainnya, adalah sesama orang Papua tidak saling mendengar, mereka pada umumnya saling mempertahankan prinsip. Disamping itu pula, salah satu faktor lainnya yakni, Papua memiliki ratusan suku dan beragam bahasa daerah, sehingga terkadang hal itu menjadi hambatan dalam berkomunikasi.
“Papua tidak maju karena ratusan suku, dan bergam bahasa, itu hambatan pembangunan, tidak ada bahasa Papua yang mempersatukan,”
ungkapnya dalam memberikan sambutannya pada kegiatan pagelaran seni dan budaya di Ekspo Waena, belum lama ini. Menurutnya, selama ini masyarakat selalu menyatakan bahwa Papua kaya dan indah, tapi tidak ada upaya untuk menggali dan memperindahnya khususnya kekayaan alam akan seni dan budaya misalnya yang perlu ditingkatkan dan dilestarikan, sebab jika tidak, tentunya dalam 5 tahun atauu 10 tahun mendatang seni dan budaya asli Papua akan hilang.
Dengan demikian, diharapkan ada apresiasi dan kemauan masyarakat dalam memperluas kesempatan masyarakat untuk menikmati dan mengembangkan potensi yang luar biasa di Tanah Papua ini, demi kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan hidupnya, salah satunya tentang seni budaya ini.
“Seorang harus kreatif, dituntut untuk menata dan menciptakan karya-karya baru yang bermutu, memiliki nilai estetika yang tinggi, tapi juga mempunyai nilai ekonomis, sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat, dengan demikian seniman akan mendapatkan nilai tambah untuk menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya,”
Jayapura — West Wits Mining Ltd (WWM), perusahaan Australia yang beroperasi di lokasi penambangan emas Degeuwo mengklaim terus membuat kemajuan di Proyek Emas Sungai Degeuwo (Derewo), Provinsi Papua, Indonesia.
WWM mengaku kini telah membangun kantor perwakilan tetap mereka di sekitar situs aluvial, lokasi tambang.
“Vin Savage, salah satu direktur Perusahaan, baru-baru ini telah melakukan kunjungan ke situs aluvial dalam hubungannya dengan personil Perusahaan lokal dan eksplorasi.”
sebut WWM dalam rilisnya kepada tabloidjubi.com, 20/11.
WWM juga mengklaim keterlibatan berkelanjutan dengan penduduk asli setempat adalah bagian penting dari program sosialisasi Perusahaan yang diakui berjalan dengan baik. Prioritas utama perusahaan saat ini adalah untuk membangun sebuah lapangan terbang untuk mendukung situs aluvial. Saat ini ada tiga surveyor di situs dan staf pendukung yang sedang melakukan survei lapangan terbang dan akses jalan antara landasan, kamp dan operasi awal di situs aluvial. Selanjutnya, para surveyor akan mensurvey infrastruktur pasokan air dan fasilitas penyimpanan yang mendukung rangkaian aluvial. Para surveyor ini, menurut WWM dikontrak dalam waktu 30 hari.
“Operator peralatan pengolah tanah telah tiba di lokasi. Mekanik juga sekarang melayani mesin yang akan memungkinkan pembangunan jalan yang akan dilakukan bersamaan dengan selesainya survei.”
sebut WWM.
Dalam kaitannya dengan Pemerintah Daerah, WWM mengatakan mereka terus berkomunikasi dengan Departemen Pertambangan Papua, Departemen Kehutanan Papua dan Kantor Gubernur Papua untuk mempercepat mengeluarkan Izin Kehutanan.
Seorang ahli geologi eksplorasi tambahan telah direkrut oleh WWM. Saat ini geolog tersebut sedang membangun database distribusi geologi dan emas. Tim eksplorasi Perusahaan akan memulai kegiatan pengambilan sampel minggu ini di Wopogi.
Juli 2011, Paniai Gold Ltd, perusahaan yang menguasai wilayah penambangan emas di Degeuwo menjual saham kepemilikannya di proyek Sungai Degeuwo kepada WWM Ltd untuk paket saham biasa, saham kinerja dan pilihan. Proyek Sungai Degeuwo ini dilakukan diatas lebih dari 128.000 hektar petak pertambangan dan eksplorasi. Proyek ini didirikan sebagai perusahaan patungan antara Paniai Gold Ltd dan pihak lokal (pengusaha, pemda dan masyarakat). Namun sebagian besar masyarakat lokal, sampai saat ini masih menolak kehadiran penambangan tradisional maupun modern di lokasi sungai Degeuwo ini karena dinilai akan membawa penyakit sosial pada masyarakat lokal. (Jubi/Victor Mambor)
Jubir KNPB, Wim R. Medlama (berkacamata) didampingi anggotanya ketika memberikan keterangan persnya kepada wartawan di Prima Garden Jayapura, Selasa, (20/11)
JAYAPURA -Tudingan miring dari Koordinator Dalam Negeri Negara Repoblik Papua Barat, Theopilus Mandowali, S.Pd versi Presiden Yance Hembring, bahwa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) merupakan organisasi piaraan Negara Kesatuan Repoblik Indonesia (NKRI), nampaknya mendapat tanggapan serius dari Juru Bicara (Jubir) KNPB, Wim R. Medlama.
Menurutnya, tudingan seperti itu merupakan tudingan yang sudah kuno, karena rakyat sudah tahu siapa sebetulnya selama ini berjuangan keras dalam memediasi aspirasi rakyat di dunia internasional.
“Itu hanyalah tudingan kuno, kita lihat di lapangan, siapa yang bekerja nyata untuk rakyat Papua dan siapa yang hanya duduk berkoar-koar untuk lakukan propaganda,”
ungkapnya dalam keterangan persnya kepada wartawan di Prima Garden Jayapura, Selasa, (20/11).
Dijelaskan, KNPB selama secara diplomaasi melakukan aksi-aksi perjuangan dalam memperjuangan aspirasi rakyat menuju kemerdekaan yang berdaulat, yang dalam hal ini demi mendapatkan pengakuan dan dukungan dunia internasional melalui Negara-negara anggota PBB, sementara Yance Hembring selama ini ada dimana dan tidak terdengar perjuangannya. Khusus mengenai pernyataan bahwa Yance Hembring telah melakukan gugatan Pepera di PTUN Jayapura dan Mahkamah Agung (MA) dan telah berjuang sehingga Papua Barat telah terdaftar menjadi anggota PBB, baginya itu hanya pernyataan kuno, dan pernyataan yang hanya untuk menipu rakyat.
Lanjutnya, saat ini KNPB terus berupaya memediasi kepentingan rakyat Papua dalam memperjuangkan aspirasi rakyat Papua di dunia internasional, dan perjuangan KNPB tidak akan pernah menyerah sampai kapan pun.
Disinggung soal peringatan 1 Desember 2012, pihaknya kini sedang bernegosiasi dengan Polda Papua untuk memperoleh ijin dalam melakukan demonstrasi damai, dan juga ijin untuk melaksanakan kegiatan lainnya dalam memerihkan hari kemerdekaan bangsa Papua Barat dimaksud.
“Mengenai pengibaran Bendera Bintang Kejora (BK) kami tidak lakukan, karena itu bukan hal yang main-main, itu merupakan simbol Negara yang wajib hukumnya dihargai. Dalam kegiatan KNPB terbuka untuk siapapun, silakan warga non Papua datang untuk ikut ibadah dan ikut kegiatan yang dilakukan KNPB,”
imbuhnya.
Terkait dengan itu, dirinya juga sangat menyayangkan sikap aparat keamanan yang senantiasa mengintimidasi rakyat dengan segala tindakannya, hal ini membuat rakyat menjadi trauma. Sebut saja, pada Senin, (19/11), warga Papua hendak mengikuti ibadah syukur di Aula STAIN GIDI Sentani dalam rangka memperingati HUT KNPB ke-4, disini aparat keamanan memeriksa warga yang hendak beribadah.(nls/don/l03)
JAYAPURA—Polda Papua membutuhkan pesawat terbang untuk mendukung kegiatan keamanan dan ketertiban , terutama ketika terjadi konflik di wilayah Pegunungan atau Pemilukada. “Kami kesulitan menghadapi medan yang serba berat untuk memobilisasi pasukan ketika pecah konflik, apalagi Polsek dan Polres membutuhkan dukungan pasukan pengamanan,” kata dia.
Menanggapi hal ini Ketua Komisi III DPR RI Gede Pasek Suwardika ketika kunjungan kerja di Polda Papua, Jayapura, Rabu (7/11) mengutarakan, pihaknya menganggarkan pembelian 1 unit pesawat terbang di APBN 2013.
“Kalau kita lihat problematikanya, maka kami segera mengadakan 1 unit pesawat terbang untuk mempercepat kinerja lembaga-lembaga mitra,”
katanya.
Karenanya, kata dia, pihaknya menilai permintaan Polda Papua sangat rasional karena Papua tak bisa disamakan dengan daerah-daerah lain di tanah air.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Said Mohamad yang juga adalah Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengatakan, pihaknya segera mendorong untuk anggaran pengadaan 1 unit pesawat terbang.
“Papua dan Aceh adalah daerah yang diberlakukan Otsus, sehingga Polda Papua juga harus diperlakukan khusus. Bila Jateng menggunakan mobil logikanya di Papua menggunakan pesawat terbang,”
TIMIKA—Jajaran kepolisian akan membentuk tim khusus (timsus) untuk menangani berbagai aksi teror penembakan yang kerap terjadi di areal PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, Papua.
Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Polisi Tito Karnavian yang dihubungi dari Timika, Rabu mengatakan tim khusus tersebut dibentuk di tingkat Polres Mimika yang bertugas memetakan dan menyelidiki sampai tuntas setiap kali terjadi insiden penembakan.
“Tim harus menangani setiap kasus secara serius sampai tuntas. Jangan sampai saat ada kejadian diselidiki ramai-ramai, tapi setelah itu hilang,”
kata Tito.
Kapolda Papua, Tito Karnavian bersama rombongan pekan lalu selama dua hari mengunjungi areal pertambangan PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Mimika. Selama berada di Tembagapura, Tito Karnavian meninjau area tambang terbuka (open pit) Grasberg, dan meninjau operasi tambang bawah tanah (underground).
Menurut Kapolda Papua, dengan dibentuknya tim khusus di Polres Mimika untuk menangani berbagai kasus teror penembakan di areal Freeport maka diharapkan ke depan jika masih terjadi kasus tersebut akan segera ditangani lebih serius.
Pasalnya, berbagai kejadian teror penembakan yang kerap terjadi di areal Freeport sejak 2009 hingga 2012 sebagian besar tidak pernah terungkap siapa pelakunya. Selama periode itu, telah terjadi puluhan hingga ratusan kali teror penembakan oleh kelompok bersenjata tak dikenal di areal Freeport dan telah menewaskan lebih dari 20 orang baik karyawan, anggota Polri, anggota satuan pengamanan internal perusahaan maupun masyarakat biasa yang berprofesi sebagai pendulang tradisional.
Situasi Papua Kapolda Papua, Tito Karnavian menegaskan bahwa saat ini situasi keamanan di wilayah Papua dan Papua Barat aman dan terkendali.
Ia mengatakan sejumlah kasus kriminal seperti teror bom di Wamena sudah ditangani dan sudah terungkap para pelakunya. Demikian pula halnya dengan kasus penemuan bahan peledak di Timika juga sedang ditangani. Saat ini enam orang warga yang diduga terkait penemuan bahan peledak tersebut masih ditahan di Polres Mimika.
“Saya tidak mau melihat para pelaku dari kelompok mana, tetapi yang jelas kita tangani sesuai prosedur hukum. Kalau mereka melanggar hukum maka kita proses. Siapapun juga yang melanggar hukum kita proses,”
JAYAPURA—Kapolda Papua Irjen. Pol. Drs. M. Tito Karnavian, MA mengklaim pola pengamanan di areal PT. Freeport Indonesia di Tembagapura, Mimika, yang selama ini diterapkan perlu ditinjau ulang, yang mana anggota hanya melakukan penjagaan dan patrol tanpa ada langkah-langkah proaktif dan pendekatan kemanusiaan.
Demikian disampaikan Kapolda usai acara kunjungan kerja Komisi III DPR RI di Polda Papua, Jayapura, Rabu (7/11). Katanya, engamanan selama ini sangat tidak efektif, karena polanya hanya penjagaan dan patroli, tanpa langkah-langkah pro-aktif, termasuk mendekati masyarakat yang melakkan penyerangan. Kita kan sudah tahu jaringannya, tinggal melakukan pendekatan kemanusiaan,” kata dia.
Menurut Kapolda, dengan pola lama, anggota yang melakukan penjagaan di arel Freepoort tidak mengetahui siapa yang melakukan penyerangan. Hal itu mengakibatkan timbulnya spekulasi pihak aparat yang merekayasa aksi penyerangan di Freeport.
“Polisi yang melakukan pengamanan Freeport diibaratkan seperti dalam aquarium, karena mereka hanya melakukan patroli, tanpa siapa tahu yang menyerang,”
paparnya.
Kapolda juga mengakui, jajaran kepolisian sudah mengetahui pelaku penembakan yang kerap terjadi diarel PT Freeport Indonesia dengan tafsiran berjumlah 70 orang. Sementara anggota Polri dari Brimob yang melakukan pengamanan berjumlah 700 personel dan TNI berkisar 100 lebih.
“Kita tahu siapa yang sering lakukan penembakan, mereka berjumlah 70 orang dan kami mau lebih proaktif dengan memasuki mereka untuk mempengaruhi mereka,”
Pdt.Lepius Biniluk,S.Th saat diwawancarai wartawan usai menyampaikan khotbahnya pada HUT MRP yang ke-7 Selasa (31/10), kemarin.
JAYAPURA—Sejarah perjalanan UU No 21 Tahun 2001 yang turut melahirkan lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP), yang kemudian anggaran otsus dalam jumlah trilyunan digelontorkan pemerintah pusat ke Papua, ternyata tidak berjalan sesuai yang diharapkan, yakni membawa damai sejahtera di hati rakyat Papua.
Menurut Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Tanah Papua (PGGP), Pdt.Lipius Biniluk,S.Th bahwa kondisi itu disebabkan karena para pemimpin di tanah Papua mulai dari MRP, DPRP dan Pemerintah Provinsi Papua. bahkan pemerintah kabupaten/kota berjalan sendiri-sendiri dengan egonya.
Hal lainnya adalah karena terkesan para pemimpin dan masyarakat di tanah Papua telah menghancurkan adat istiadat dan budayanya sendiri, sebagaimana hal itu terjadi pada budaya Yerusalem pada jamannya Nabi Yehemia.
Akibatnya, rakyat masih berada dalam kemiskinan, keterbelakangan, bahkan rakyat bebas saling bunuh membunuh (termasuk perang antar suku), sementara aparat keamanan tidak bisa berbuat banyak dalam menghentikan pertumpahan darah yang terjadi. “Impian rakyat asli Papua belum dilaksanakan secara murni dan konsukwen. Cukup sudah sikap saling menghancurkan satu sama lain, jangan lagi menghancurkan adat istiadat dan budaya rakyat di Papua. Rakyat Papua sudah sangat kecewa dengan leadership para pemimpin di tanah Papua ini,” ungkapnya kepada wartawan usai membawa Firman Tuhan pada Ibadah Syukur HUT Majelis Rakyat Papua (MRP) ke-7 di Kantor MRP, Rabu, (31/10).
Dijelaskannya, rakyat Papua membutuhkan pemimpin seperti Nabi Nehemia, yaitu orang yang birokrasi sejati, pemimpin adat sejati, budayawan sejati, dan rohaniwan sejati, yang tidak menyombongkan dirinya, tapi sangat takut dan pada perintah Tuhan.
Dimana, saat Nabi Nehemia menjadi Gubernur Yerusalem, ia tidak menyombongkan dirinya, tetapi setiap harinya berdoa dan berpuasa meminta pengampunan dari Tuhan atas dosa-dosa dan kejahatan rakyat Yerusalem, yang akhirnya melalui Nabi Nehemia Yerusalem dipulihkan secara total, yang akhir ada shaloom (damai sejahtera) Allah terwujud di Yerusalem.
“Kembalilah dan berdoa pada Allah mu, maka Allah mu pasti memulihkan semuanya. Kalau anda berperkara dengan Allah, maka Allah akan berperkara dan memberkati hidup anda. Nehemia tampil dikehancuran budaya bangsanya dan memulihkannya, karena kemurahan Tuhan,” imbuhnya.
Untuk itulah, para pemimpin di tanah Papua harus seperti Nabi Nehemia, jangan suka menipu-nipu rakyat dengan uang dan lainnya, karena hal itu hanya menghancurkan rakyat Papua dan tidak ada kedamaian.
Soal keberadaan Majelis Rakyat Papua (MRP), dirinya menyatakan dengan usia yang ke-7 tahun ini, MRP masih berjalan tertatih-tatih, dan diibaratkan MRP seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Pasalnya, MRP mempunyai kewenangan, hanya saja kewenangan itu dibungkam oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab, apalagi MRP tidak memiliki anggaran.
Sebagaimana diketahui, HUT MRP Ke 7 yang jatuh pada 31 Oktober 2012, diperingati dalam sebuah perayaan resepsi bersama yang dihadiri semua unsur pimpinan dan anggota MRP Papua dan undangan lainnya diantaranya hadir juga Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano, perwakilan DPRD Kota Jayapura, Gubernur Papua yang diwakili Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Papua, Wilem. C.H Rumbino unsur pimpinan TNI dan POLDA yang diwakili Brigjen. Paulus Waterpauw dan undangan lainnya.
Acara resepsi sendiri diawali dengan ibadah yang dipimpin Ketua PGGP, Pdt. Lipius Biniluk. Dalam khotbah kenabiannya, Pendeta Lipius Biniluk menyampaikan, 7 tahun keberadaan Majelis Rakyat Papua di tengah tengah perubahan sistim kemasyarakatan yang radikalisme trasformasi, dimana masyarakat kita butuh seorang figur pemimpin radikal, namun tanpa kekerasan dan mau belajar dari tokoh Nehemia dalam Kitab Perjanjian Lama yang bergumul kepada Tuhan tentang nasib bangsa dan tanah airnya.
Nehemia dalam menghadapi situasi masyarakatnya yang hancur, tak mengeluh kepada manusia, dia tak memberontak melakukan perlawanan, meski struktur struktur budaya masyarakatnya telah dihancurkan, ia merendahkan diri dihadapan Tuhan dan berdoa, karena keyakinannya, hanya Tuhalah yang mampu membawa perubahan dan pembaharuan dalam masyarakatnya itu.
Pendeta Biniluk menyampaikan pesan Nehemia yang dapat dijermahkan, Papua saat ini butuh pemimpin di tengah krisis kepemimpinan di Tanah Papua. Masyarakat di Papua butuh pemimpin radikal yang dapat menterjemahkan keradikalan itu dalam spirit seorang tokoh Nehemia, jangan MRP dibiarkan sendiri, ajak MRP duduk bersama sama untuk bicara masa depan Papua ditengah krisis kepemimpinan di Papua saat ini. Bukti nyata tentang adanya krisis kepemimpinan di Papua dapat dilihat dari belum adanya kepala Daerah, Gubernur yang dipilih dan pelaksanaan Pilgub terulur ulur terus. Hal ini jelas menunjukan adanya krisis kepemimpinan, Papua butuh pemimpin baru yang leandhership.
Namun menjadi pemimpin bukan menggunakan radikalisme semu, melainkan radikalisme pemimpin yang dengan cara keradikalannya itu membawa perubahan di tengah masyarakat Papua. Demikian pesan kenabian singkat yang disampaikan Pendeta Lipius Biniluk dalam ibadah resepsi Hut MRP ke 7. ( nls/Ven/don/LO1)
JAYAPURA—Hari ini (Rabu, 31/12) Majelis Rakyat Papua (MRP) yang lahir berdasarkan UU No 21 Tahun 2001 genap berusi 7 tahun. Usia tersebut tentunya jika diistilakan, sama seperti seorang anak yang baru menduduki bangku sekolah dasar kelas 2. Namun, bagi MRP jilid 2 ini adalah usia yang matang yang harus berbenah diri dalam memberdayakan, memandirikan dan mensejahterakan masyarakat Papua khususnya masyarakat asli Papua melalui regulasi (aturan) yang dibuat di lembaga MRP. Ketua MRP, Timotius Murib, mengatakan, usia yang ke-7 adalah usia yang harus dibenahi agar kehadiran lembaga MRP benar-benar memberikan kontribusi yang nyata dan berkualitas bagi masyarakat asli Papua, sebagaimana amanat dari UU No 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus
Diakuinya, pada MRP jilid pertama, sudah banyak hal yang dilakukan demi kepentingan orang asli Papua, tapi dalam perjalanannya banyak terjadi hambatan, sehingga menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi MRP jilid yang kedua, yakni dimasa kepemimpinannya itu. “Memang ada hal-hal yang menjadi hambatan dan catatan penting bagi kami diperiode ke-2 MRP,” tandasnya kepada wartawan dalam keterangan persnya di kediamannya, Selasa, (30/10).
Dijelaskannya, sejak MRP jilid 2 dilantik, berada dalam situasi yang sulit, dimana MRP pecah menjadi dua, yakni MRP dan MRPB (Majelis Rakyat Papua Barat), ini tentunya menjadi dilemma yang cukup berat, sehingga dalam masa 6 bulan MRP tidak bekerja. Atas dasar itulah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memerintahkan untuk dilaksanakan pemilihan pimpinan MRP yang baru, sehingga akhirnya terpilih unsur pimpinan MRP sebagaimana sekarang ini.
Menurutnya, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan guna membawa kemandirian dan kesejahteraan bagi masyarakat asli Papua disegala aspek kehidupan. Ada sejumlah agenda yang telah dituntaskan pihaknya, beberapa diantaranya melaksanakan reformasi birokrasi sumber daya manusia (SDM) di Sekretariat MRP, juga menyetujui Perdasus No 6 Tahun 2011 tentang pemilihan gubernur/wakil gubernur Provinsi Papua.
Kemudian, membentuk Pansus pemekaran, dan dari masing-masing Pokja bentuk Panja-Panja yang bertugas untuk membahas mengenai rancangan peraturan daerah khusus Perdasus) seperti mengenai Gender (perempuan), tanah adat/hak ulayat dan lainnya, yang nantinya dikeluarkan menjadi keputusan MRP menjadi turunan dari UU No 21 Tahun 2001 tersebut. “Banyak pekerjaaan yang belum kami kerjakan, tapi tentunya kami upayakan dan usahakan semuanya dapat dikerjakan demi mengangkat harkat dan martabat masyarakat asli Papua, terutama kehidupan sosial ekonominya, pendidikannya, kesehatannya dan aspek lainnya,” tukasnya.
Soal Konsep Pemekaran
Mengenai pemekaran, Timotius Murib mengatakan, keinginan memekarkan Kabupaten kabupaten baru di beberapa Daerah di Papua oleh masyarakat sudah diminta oleh masyarakat berkali- kali kepada DPRP maupun ke MRP atau pihak Eksekutif.
Meski dalam pemberitaan MRP sebelumnya kepada media ini bahwa apapun pemekaran daerah kabupaten yang tidak membawa keuntungan bagi masyarakat asli Papua, tetap MRP sebagai lembaga representatif kultural tidak mengijinkan pemekaran kabupaten baru atau daerah otonomi baru dilakukan, karena keinginan pemekaran itu datangnya dari segelintir orang yang punya kepentingan.
Namun dalam beberapa waktu belakangan ini, keinginan untuk melakukan pemekaran daerah otomoni baru begitu menguat, terutama keinginan masyarakat di wilayah Pegunungan Papua, terakhir keinginan masyarakat lima distrik di Kabupaten Puncak Jaya yang menginginkan pemekaran Kabupaten Yamo.
Menurut Murib, untuk memenuhi keinginan masyarakat itu, tidak spontan mendapatkan respon hingga langsung pemekaran dilakukan. MRP punya pendapat untuk menyatakan sikap dalam pemekaran itu, tetapi untuk melakukan suatu pemekaran daerah ada langkah langkah administrasi yang harus dipenuhi, apakah daerah yang akan dimekarkan itu layak atau tidak. Sebab melakukan pemekaran butuh penilaian kelayakan fisik maupun administrasi.
Jadi secara fisik MRP telah lakukan peninjauan lokasi daerah daerah yang akan dimekarkan, sedangkan syarat administrasi diperlukan beberapa dokumen administrasi yang harus mereka penuhi yang menyatakan pemekaran daerah kabupaten baru itu memenuhi syarat, diantaranya adalah, luas wilayah, jumlah penduduk, tersedianya Sumber Daya Alam yang dapat dikelola menjadi sumber pendapatan asli daerah( PAD) setelah daerah itu dimekarkan.
Hal hal ini menjadi syarat administrasi, sebaliknya syarat fisikpun demikian. Ia melihat aspirasi pemekaran yang datang bertubi tubi kemeja MRP maupun DPRP sudah ditanggapi baik MRP maupun DPRP dengan melakukan kunjungan lapangan. Diakui, memang ada sejumlah aspirasi yang disampaikan ke MRP yang saat ini sedang dibahas dengan DPRP dan hasilnya akan dibawah dalam Paripurna DPRP, selanjutnya ditetapkan Kabupaten pemekaran mana saja yang dianggap layak untuk ditindaklanjuti. Oleh karena itu, menurut MRP, keinginan masyarakat itu perlu dijawab dengan cara melakukan kunjungan ke daerah dan MRP akan menyurat resmi ke masyarakat yang menginginkan daerahnya dimekarkan jadi kabupaten baru.
Kemudian, lanjut Murib, MRP juga akan melihat jumlah penduduk yang sekarang berkembang, termasuk melihat perkembangan penduduk orang asli Papua yang jumlahnya satu juta lebih ini, kemudian kalau pemekaran ini terus dilakukan, maka keberadaan penduduk asli Papua in i perlu dilihat dengan cara MRP membentuk Panja. Dengan keberadaan Panja MRP itu, akan dilihat kira kira jumlah penduduk asli Papua itu dimana, kira kira daerah calon pemekaran itu berapa banyak yang dihuni oleh orang asli Papua.
Dengan demikian pemekaran itu juga berguna bagi keberadaan penduduk asli Papua didaerah pemekaran baru. Sebab pemekaran apapun bila dilakukan, Sumber Daya Manusia syarat utama dan letaknya disitu. Demikian ungkap Murib, MRP berharap setelah pemekaran itu jadi, maka SDM yang ada itulah yang harus bekerja sebagai pegawai negeri harus menikamati hasil pembangun daerah pemekaran itu adalah orang asli Papua. Demikian hal ini menjadi sebuah konsep pemikiran dari MRP tentang pemekaran daerah otonomi baru yang mengikutsertakan peran orang asli Papua, ujar Murib
Jadi tak semata mata ada aspirasi langsung ada pemekaran, tidak, kami harus melihat kira kira manfaat yang akan diterima masyarakat asli Papua setelah pemekaran, itu hal yang menjadi prioritas. Diakui memang akhir akhir ini, beberapa kali dirinya bersama dengan DPRP melakukan kunjungan ke daerah aspirasi pemekaran kabupaten Rovaer, Waropen yang menjadi tunututan masyarakat sehingga kami turun, ujar Murib
Namun tidak serta merta begutu turun langsung dimekarkan, tidak. Hal ini perlu dipahami masyarakat. Tetapi dimana MRPmelakukan kunjungan itu, untuk melihat sejumlah kelyakan kelayakan yang sudah diatur dalam undang undang, Peraturan Pemerintah yang dalam Undang undang Otsuspun mengamantkan demikian yakni tujuan dari pemekaran untuk orang asli Papua setelah dilakukan pemekaran itu apa? hal ini menjadi catatan penting MRP memberikan persetujuan tentang perlunya pemekaran kabupaten maupun provinsi yang diminta oleh masyarakat.
Murib mengakui, memang setelah adanya aspirasi pemekaran daerah otonomi baru atau kabupaten pemekaran baru, baik MRP maupun DPRP belum pernah duduk bersama untuk membicarakan masalah ini. Namun semnetara iniMRP dan DPRP lebih fokus berkunjung ke daerah yang perlu dikunjungi dalam rangka melihat kondisi fisik dan administrasi.
Lebih lanjut dikatakan, dirinya sebagai Ketua MRP telah melakukan komunikasi dengan pihak DPRP dalam hal ini ketua I Yunus Wonda, agar setelah kunjungan ke daerah ini dilakukan kedua lembaga ini, maka DPRP dan MRP harus duduk sama sama bicara dalam rangka memberikan pertimbangan tengan pemekaran ini yang kaitannya dengan keberadaan orang asli Papua. (nls/ven/don/lo1)
Jayapura – Berbicara Sumber Daya Manusia (SDM) perempuan asli Papua, sebenarnya tidak kalah dengan kaum adam, hanya saja peluang tidak diberikan, sehingga kesan yang ada Perempuan asli Papua tidak mampu. Salah satu contoh, adanya kuota 30 % kursi yang diberikan di legislative, tapi kenyataannya tidak terealisasi dengan baik.
Demikian diungkapkan Ketua Pokja Perempuan Majelis Rakyat Papua (MRP), Ibu Rode Ros Muyasin, AM.Pd kepada Bintang Papua, Jumat (12/10), kemarin.
Dikatakan, karena peluang dibatasi, akibatnya perempuan asli Papua masih sangat jarang menduduki posisi yang strategis, baik di bidang pemerintahan maupun bidang lainnya, termasuk politik. Padahal lanjutnya, jika saja kesempatan itu diberikan seluas-luasnya, maka pasti perempuan Papua juga mampu.
Selain itu lanjutnya, ada factor lain yang membuat mereka tidak dapat bersaing yakni adanya permainan-permainan kotor dan menjatuhkan. Untuk itulah, pihaknya mendorong semua pihak agar ke depan keterlibatan perempuan Papua jangan lagi dibatasi, sebaliknya harus diberikan ruang untuk bisa berkompetisi di berbagai bidang kehidupan. Sebab ini adalah bagian dari tiga amanat UU Otsus, perlindungan, keberpihakan dan pemberayaan asli Papua. Menyoal adanya kuota 30 % kursi untuk perempuan di legislative, dikatakan jika berbicara masalah keadilan, semestinya harus porsinya sama-sama 50:50 persen. Tapi kenyataannya 30 persen saja yang diberikan masih juga ada masalah. Termasuk 11 kursi di DPRD yang diperuntukkan bagi orang asli Papua sampai sekarang tidak jelas. Karena itu, melalui Pokja Perempuan MRP mendorong semua pihak, saatnya perempuan Papua diberikan porsi yang sama dengan laki-laki. “ Jangan lagi ada diskriminasi masalah gender, dan stigmatisasi bahwa perempuan Papua tidak mampu, perempuan Papua juga bisa,”kata Rode Ros Muyasin, AM.Pd sedikit ‘menantang’. (don/don/l03)
JAYAPURA—Disaat pemerintah pusat membahas usulan pemekaran sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat, justru masyarakat Kuyawage terdiri dari pendeta, tokoh adat, tokoh perempuan, pemuda dan mahasiswa menyampaikan aspirasi menolak pemekaran Kabupaten Puncak Trikora, baik melalui surat maupun bertemu langsung dengan Komisi A DPRP. . Merekapun menyampaikan, ada kelompok-kelompok tertentu yang memalsukan tandatangan Panglima Tertinggi TPN/OPM wilayah Tinggi Nambut, Goliat Tabuni ketika mengirim surat kepada DPD RI untuk percepatan pembentukan Kabupaten Puncak Trikora. Hanya saja, Komisi A DPRP tak memperlihatkan tanggal berapa surat aspirasi tersebut diterimanya.
Sekretaris Komisi A DPRP Julius Miagoni, SH mengungkapkan hal ini ketika dikonfirmasi, Senin (8/10) terkait informasi yang disampaikan Anggota DPD RI Dapil Papua Drs. Paulus Sumino yang diterima Bintang Papua di Jayapura, Minggu (7/10) bahwa Tim DPD RI merencanakan mengunjungi dua Kabupaten Pemekaran di Papua masing-masing Puncak Trikora dan Numfor pada 15-18 Oktober mendatang. Miagoni menyampaikan, masyarakat Kuyawage menyampaikan saat ini belum membutuh pemekaran Kabupaten, karena ide ini hanya keinginan kelompok tertentu yang menyampaikan ancaman kepada pemerintrah pusat, apabila Puncak Trikora tak dimekarkan, maka masyarakat setempat menuntut Papua Barat merdeka.
Dikatakan, sebuah daerah yang direncanakan dimekarkan harus memenuhi 3 persyaratan selain persyaratan UU. Pertama, jumlah penduduk harus lebih dari 10.000 orang. Apalagi marginalisasi orang Papua kini menjadi isu internasional. Kedua, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) diharapkan diperhatikan secara bijaksana. Ketiga, rentang kendali juga harus dilihat.
“Ke-3 persyaratan ini sangat penting di Papua. Bila tak dipenuhi dikwatirkan terjadi malapetaka, karena urusan pemekaran berarti pula menggerus APBN” tukas dia.
“Silakan DPD RI setuju pemekaran Puncak Trikora, tapi DPRP akan lebih selektif lagi,” imbuhnya.
Kedepan, kata dia, pihaknya ingin mencari waktu terbaik untuk mempertemukan kedua kelompok di Puncak Trikora baik kelompok pro pemekaran maupun kelompok tolak pemekaran, agar keduanya memiliki persepsi yang sama tentang untung rugi yang didapat dari pemekaran tersebut.
Sebelumnya Paulus Sumino yang dihubungi via ponselnya, Minggu (7/10) menyatakan, Panglima Tertinggi TPN/OPM wilayah Tingginambut Goliat Tabuni memberikan dukungannya menyangkut rencana pemekaran Kabupaten Puncak Trikora, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Puncak Jaya, yang disampaikan melalui surat yang dikirim kepada DPD RI. Namun, tak disebutkan kapan surat dukungan tersebut diterima DPD RI tersebut.
Sumino mengatakan, dukungan pemekaran Kabupaten Puncak Trikora tersebut dilihatnya sebagai suatu upaya rekonsiliasi dari pihak TPN/OPM.
“Kami menyambut baik dukungan yang disampaikan Pak Goliat Tabuni untuk diperjuangkan bersama semua komponen,” lanjutnya.
Terkait dukungan tersebut, kata dia, Tim DPD RI direncanakan melihat dari dekat persiapan pemekaran Kabupaten Puncak Trikora pada 15-18 Oktober mendatang. Selanjutnya Tim DPD RI lainnya mengunjungi wilayah pemekaran Kabupaten Numfor yang merupakan pecahan dari Kabupaten Biak Numfor.
Mantan Ketua Komisi B DPRP ini menjelaskan, pihaknya menyampaikan kepada Gubernur Papua dan DPRP selayaknyalah membuat grand desain pemekaran wilayah pemekaran wilayah. Hal ini dimaksud agar perjuangan pemekara Kabupaten tak dilakukan Tim Pemekaran masing-masing Kabupate, tapi dilakukan secara bersama-sama.
Sebagaimana diwartakan, DPRP kini mulai mempersiapkan pembahasan usulan pemekaran Kabupaten di Papua sebanyak 31 Kabupaten. (mdc/don/l03)
Papua Merdeka News 