KASAD Kunjungi Prajurit Terdepan NKRI

Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo saat diawawancarai wartawan

JAYAPURA—Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo, Jumat (09/09) kemarin mulai melakukan kunjungan ke wilayah Papua. Pada hari pertama Kasad menyempatkan diri menemui seluruh perwira segarnisun Jayapura dan memberikan arahan. KASAD tiba di Markas Kodam XVII/Cenderawasih sekitar pukul 10.00 WIT. Kedatangan KASAD ke Papua untuk mengetahui langsung kondisi prajurit yang saat ini sedang bertugas di garis depan NKRI wilayah Timur. Kasad juga ingin mengetahui kendala-kendala dan kekurangan yang dialami prajurit selama menjalankan tugas yang menjadi tanggungjawab di masing-masing satuan.

“Keberadaan saya di Papua ini adalah wujud keinginan saya sejak saya diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat yaitu tatap muka dengan prajurit saya yang terdepan. Saya akan mendukung habis-habisan prajurit saya disini yang dalam tugas pokoknya menjaga tetap tegaknya NKRI,” kata KASAD Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo saat memberi arahan didepan prajurit Kodam XVII/Cenderawasih.

Selain itu, kedatangan KASAD ke Papua juga untuk mengetahui prajurit yang bertugas sebagai satuan tugas pengamanan di perbatasan , bagaimana kondisi terakhirnya. Langkah ini sebagai bentuk pembinaan khususnya bagi prajurit penjaga perbatasan. Kedatangan KASAD ini, juga sebagai bentuk pemberian motivasi bagi prajurit TNI yang selama ini bertugas wilayah Kodam XVII/Cenderawasih dan menjaga pos-pos di perbatasan. Namun yang paling ditekankan adalah, agar prajurit TNI terdepan ini tidak melakukan pelanggaran-pelangaran yang dapat mengganggu tugas negara .

“Diharapkan supaya prajurit penjaga perbatasan tidak melakukan pelanggaran-pelangaran atau mengulangi hal yang sama pada masa yang akan datang. Sebab apabila prajurit terdepan penjaga perbatasan selalu melakukan pelanggaran maka akan mempengaruhi tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada negara,” tekan KASAD.

Pada kunjungan hari pertama di Jayapura, setelah memberikan arahan kepada prajurit di Makodam. KASAD dan rombongan menuju pos Kaliasin untuk menerima paparan Dankolakopsrem 172/PWY dan dilanjutkan meninjau pos perbatasan. Pada sore hari Kasad meninjau pembangunan musium Kodam yang saat ini masih dalam tahap penyelesaian.
Sedangkan pada malam hari KASAD melakukan tatap muka dengan Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan muspida propinsi Papua. Dalam kunjungan kerja di wilayah Kodam XVII/Cenderawasih yang direncanakan 3 (tiga) hari ini , selain Jayapura KASAD juga akan menemui prajuritnya yang berada di Wamena, Timika dan Merauke pada kunjungan ini KASAD didampingi Aspam, Asops dan Kadispenad. (dee/don/l03)

BP, Jumat, 09 September 2011 19:33

September 9, 2011 0

KNPB Klaim Ada Skenario Dalam Berbagai Peristiwa Kekerasan yang Sering Terjadi

Mako Tabuni, Buchtar Tabuni, dan Victor Kogoya saat member keterangan pers

JAYAPURA – Munculnya aksi kekerasan hingga menimbulkan korban jiwa yang belakangan sering terjadi di Papua, dan bahkan menjurus pada issu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan), diklaim oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB), sebagai sebuah scenario pihak tertentu. “Ini sebuah sekenario pihak tertentu, supaya dana itu cair. Ini bagian teror atau intimidasi supaya rakyat sipil tidak mengungkapkan hak-hak dasarnya,” ungkap Ketua I KNPB, Mako Tabuni didampingi Ketua Umumnya, Buchtar Tabuni dan Ketua KNPB Konsulat Indonesia, Victor Kogoya, saat menggelar jumpa pers di Prima Garden Abepura, Selasa (6/9). Meskipun demikian, diyatakan bahwa pihak KNPB tidak akan terpengaruh. “Kami sebagai media rakyat Papua Barat akan tetap terus menyuarakan hak-hak yang menjadi aspirasi murni rakyat Papua Barat,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut juga diungkapkan terkait penangkapan oleh aparat gabungan TNI dan Polri dan penahanan 15 orang (13 sudah dilepas) oleh aparat kepolisian di Mapolresta Jayapura, yang menurutnya adalah jemaat Baptis Wahno, Kelurahan Wahno, Distrik Jayapura Selatan.

Dikatakan bahwa proses penangkapan dan pemeriksaan yang berlangsung di Mapolresta Jayapura dilakukan tanpa prosedur dan juga dilakukan dengan cara kekerasan. “Alasan penangkapan dan penyiksaan belum jelas, sementara dugaan terkait dengan penyerangan yang terjadi di Kampung Nafri 1 Agustus lalu, aparat belum mampu menangkap pelaku sebenarnya,” ungkapnya.

Selain itu, menurutnya juga ada anak berusia 9 tahun bernama Dessy Kogoya yang menghilang bersamaan penggrebekan dan penangkapan 15 orang di rumah Biben Kogoya (Ketua RT 08) Kelurahan Wahno Rabu (31 Agustus 2011) sekitar pukul 05.00 WIT.

“Indikasinya anak tersebut diculik saat aparat gabungan melakukan penyerangan. Sampai saat ini pihak orang tua korban masih melakukan pencarian di seluruh wilayah Jayapura,” ungkapnya.

Atas kekerasan dan hilangnya seorang anak dibawah umur tesebut, KNPB berharap dibentuk sebuah tim khusus oleh DPRP bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bertugas menyelidiki dan mengungkap secara menyeluruh. Sehingga dapat diketahui kasus yang sebenarnya.(aj/don/l03)

BintangPapua.com, Selasa, 06 September 2011 16:25

September 8, 2011 0

TPN/OPM Dideadline Kembalikan 2 Pucuk Senjata

Ketua Sinode Gereja KINGMI di Tanah Papua Pdt. Benny Giay didampingi Pdt. Albert Kesya, Wakil Ketua Komnas HAM Papua Matius Murib serta Ketua Komisi A DPRP Ruben Magay menyikapi rencana operasi pengejaran dan penyisiran TPN/OPM di DPRP, Jayapura, Selasa (6/9).

JAYAPURA—Adanya ancaman dari aparat Polres Paniai agar Panglima TPN/OPM John Yogi segera menyerahkan dua pucuk senjata api hingga batas akhir Rabu (7/9) dan apabila tak diindahkan, aparat kepolisian akan melakukan operasi pengejaran dan penyisiran, mendapat penolakan dari Badan Pengurus Harian Sinode Gereja Kemah Injil Indonesia (KINGMI) di Tanah Papua. Pasalnya, apabila dilakukan operasi pengejaran dan penyisiran terhadap TPN/OPM pimpinan John Yogi yang membawa lari dua pucuk senjata, maka dikhawatirkan akan mengorbankan ratusan bahkan ribuan warga sipil yang tak berdosa. Demikian disampaikan Ketua Sinode Gereja KINGMI di Tanah Papua Pdt. Dr. Benny Giay didampingi Ketua Departemen Litbang KINGMI di Tanah Papua Pdt. Albert Kesya MA, Wakil Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Matius Murib ketika melakukan audiensi dengan Ketua Komisi A DPRP Ruben Magai SIP, guna menyikapi isu rencana operasi pengejaran dan penyisiran terhadap TPN/OPM pimpinan John Yogi yang membawa lari dua pucuk senjata.

Ketua Sinode Gereja KINGMI di Tanah Papua Pdt. Dr. Benny Giay menegaskan menyikapi isu rencana operasi penyisiran dan pengejaran TPN/OPM sebagaimana terjadi di seluruh Gereja di Paniai bahwa Polres setempat telah menyampaikan pengumuman pada Rabu (7/9) akan dilakukan operasi penyisiran dan pengejaran terhadap TPN/OPM untuk mengembalikan dua pucuk senjata yang dirampasnya.

Karena itu, lanjutnya, pihaknya meminta Komisi A DPRP, Polda Papua memberikan ruang kepada pimpinan masyarakat dan Gereja untuk melakukan negosiasi dan berbicara dengan John Yogi dan kawan kawan. Pasalnya, sesuai laporan umat di Paniai bahwa Selasa (6/9) aktivitas pemerintah dan warga lumpuh dan cukup banyak warga yang terpaksa mengungsi lantaran trauma. Hal ini menyusul isu rencana operasi penyisiran dan pengejaran TPN/OPM di Paniai.

“Kami minta Komisi A DPRP dan Kapolda dapat mengambil langkah langkah guna mencegah jatuhnya banyak korban warga sipil,” katanya kepada Bintang Papua di Ruang Kerja Ketua Komisi A DPRP, Jayapura, Selasa (6/9).

Ketua Departemen Litbang KINGMI di Tanah Papua Pdt. Albert Kesya MA menegaskan, isu rencana penyisiran dan pengejaran terhadap TPN/OPM diawali ketika umat tengah melakukan Camping Rohani di Kampung Madi, Distrik Enaro, Kabupaten Paniai pada tanggal 26 Juli 2011 yang tak jauh dari lokasi yang diduga markas TPN/OPM. Tapi tiba tiba aparat Brimob Paniai menyerbu dan merampas barang barang termasuk 40.000 butir peluru, uang cash Rp 50 Juta, 12 Hand Phone, 10 pasang anak panah, 1 unit sepeda motor Yamaha RX King dirampas aparat Brimob.

Wakil Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Matius Murib terkait hal ini menegaskan 3 hal yang perlu diperhatikan baik aparat pemerintah, aparat keamanan serta elemen masyarakat. Pertama, tak ada lagi pembenaran yang digunakan siapapun sipil atau militer untuk melakukan kekerasan dan jatuh korban. Pasalnya, perlakuan kekerasan dan penyiksaan ditolak lembaga HAM diseluruh dunia termasuk di Indonesia yang sudah meratifikasi tentang kekerasan dan penyiksaan.

Kedua, untuk menghindari jatuhnya korban warga sipil perlu dilakukan negosiasi yang membutuhkan waktu lama dan tak bisa didead line seperti itu.

Karena itu, tambahnya, semua pihak yang berkepentingan polisi, tokoh tokoh yang ada harus sabar dan melakukan fungsi negosiasi dengan pimpinan TPN/OPM.

“Bagaimanapun juga warga disana seperti John Yogi dan rombongan masih bisa mendengar dan mengerti,” tukasnya.

Dijelaskannya, tak ada alasan yang bisa dipakai untuk memaksa, hari ini Rabu (7/9) dilakukan operasi penyisiran dan pengejaran terhadap TPN/OPM di Paniai. Konteksnya harus lebih luas dan senjata milik negara harus berada di tangan negara. Tapi tak bisa dipakai sebagai justifikasi untuk dilakukan operasi penyisiran dan pengejaran terhadap TPN/OPM.

“Kalau mau lihat ini tak relevan. Kalau mau melihat masalah senjata secara keseluruhan. Ada puluhan pucuk senjata yang ada di pihak yang tak berwewenang untuk memegang senjata,” tukasnya.
“Karena itu tak bisa memaksakan kehendak yang pada akhirnya mengorbankan warga sipil. Itu tak diharapkan.

Menurutnya, semua orang akan menggunakan senjata ataupun barang lain sebagai alat bargaining untuk tujuan tertentu. Tapi apabila memaksanya untuk mengembalikan senjata tak pernah menyelesaikan soal.
Ketua Komisi A DPRP Ruben Magai SIP menandaskan pihaknya menghimbau kepada Kapolda Papua Irjen Drs BL Tobing untuk melakukan pendekatan kemasyarakatan dan bukan pendekatan militerisme yang justru membuat masyarakat ketakutan dan traumatis. (mdc/don/l03)

BintangPapua.com, Selasa, 06 September 2011 16:25

September 8, 2011 0

Sipil Tak Berhak Menyimpan Senjata

JAYAPURA—Anggota Komisi A DPRP dr Johanes Sumarto menegaskan, pihaknya membenarkan tindakan aparat Polres Paniai yang memberikan batas waktu atau deadline kepada Panglima TPN/OPM John Yogi di Paniai untuk segera mengembalikan dua pucuk senjata yang diduga dirampasnya dari tangan aparat pada 26 Juni 2011 lalu.

Apabila dua pucuk senjata ternyata belum dikembalikan sesuai batas waktu yang diberikan, maka aparat Polres Paniai akan melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap TPN/OPM tersebut. Demikian disampaikan Johanes Sumarto ketika dihubungi Bintang Papua diruang kerjanya, Rabu (7/9). Dia mengatakan, seorang warga sipil seperti John Yogi tak berhak memiliki atau menyimpan senjata. Apalagi senjata tersebut dirampasnya dari tangan aparat yang tengah melakukan tugas keamanan.
“Itu adalah tindakan pidana yang hukumannya sangat berat,” tandasnya.

Namun demikian, lanjutnya, pihaknya juga mendukung upaya Ketua Sinode Gereja Kemah Injil Indonesia (KINGMI) di Tanah Papua Pdt. Dr Benny Giay melakukan negosiasi dengan warga sipil untuk mengembalikan dua pucuk senjata itu.

Karena itu, ucapnya, pihaknya menyarankan agar pihak Gereja mengadakan negosiasi kepada John Yogi agar ia mengembalikan senjata yang dirampasnya kepada pemerintah. Perlu juga dilakukan pendekatan dengan pihak Kapolda Papua Irjen Pol Drs BL Tobing. Apabila Kapolda setuju atau tidak dilakukan penyisiran dan pengejaran terhadap TPN/OPM. Tapi dua pucuk senjata itu harus segera kembali menyangkut keamanan dan ketertiban di daerah.

Dia menyampaikan beberapa alternatif yang bisa digunakan terkait rencana penyisiran dan pengejaran terhadap TPN/OPM. Pertama, negosiasi dilakukan pihak Gereja yang difasilitasi Polri. Kedua, tetap dilakukan penyisiran sesuai aturan diperbolehkan. Tapi pihak Gereja atau Komnas HAM Perwakilan Papua diikutsertakan untuk menghindari kekerasan, penyiksaan terhadap warga sipil dan lain lain. “Apabila mereka ikut pasti lebih terjamin,” katanya.

Ketiga, pihak Gereja tak boleh menghalangi John Yogi diproses hukum karena siapapun warga negara mempunyai kedudukan sama dihadapan hukum agar orang juga jera melakukan tindak pidana.
“Kalau tak dilakukan tindakan hukum maka orang akan seenaknya sedikit sedikit melakukan negosiasi padahal pidana itu tak ada negosiasi,” tukasnya.

Terpisah, Angota Komisi C DPRP Albert Bolang SH menegaskan, pihaknya menentang tindakan polisi yang melakukan penyisiran. Pasalnya, hukum di Indonesia tak mengenal adanya penyisiran. Kata kata penyisiran yang kini menjadi bahasa bahasa yang seolah olah gampang dibuat itu sebenarnya mengundang ketakutan kepada masyarakat karena traumatik masyarakat di daerah Pegunungan cukup besar dengan kata kata penyisiran.

Alangkah eloknya, urai pakar hukum ini, apabila tak dilakukan penyisiran, tapi kembalikan kepada aturan hukum. Kalau ada pelaku tindak pidana silakan dikeluarkan surat penangkapan dan kemudian bisa melakukan penangkapan terhadap siapa pelaku tindak pidana karena pelaku tindakan pidana itu tanggungjawabnya adalah orang perorangan bukan dikolektifkan. Sehingga harus ada bahasa yang enak didengar dan tak membuat masyarakat terkungkung dari bahasa yang menakutkan itu. “Di wilayah Pegunungan sudah traumatik terhadap kata kata yang sifatnya akan melibatkan seluruh masyarakat disana,” ungkapnnya. “Kalaupun polisi mengambil langkah ambilah langkah hukum misalnya dijadikan tersangka kemudian kalau dia sudah tertangkap jadikanlah dia terdakwa dan dihukum sesuai aturan hukum.” (mdc/don/l03)

BintangPapua.com, Kamis, 08 September 2011 00:11

September 8, 2011 2

Aparat Dinilai Salah Tangkap

JAYAPURA- Sementara itu, Socratez Sofyan Yoman dalam press releasenya yang diterima Bintang Papua menilai penangkapan yang dilakukan aparat gabungan TNI/Polri pada tanggal 31 Agustus 2011, salah sasaran, sebab yang ditangkap adalah masyarakat sipil yang ditangkap bukan pelaku pembakaran mobil di Skyline pada 6 Juli 2011 dan pelaku pembunuhan masyarakat sipil di Nafri, 1 Agustus 2011. “ Ini upaya-upaya aparat Negara untuk mengintimidasi, meng-kriminalisasi Gereja Baptis Papua yang selama ini dengan konsisten dan konseskwen menyuarakan penderitaan umat dan melawan kekerasan dan ketidakadilan di Tanah Papua. Kami sudah bertemu dengan dua orang yang ditahan pada tanggal 31 Agustus 2011 di ruang tahanan Polresta Jayapura dan mereka yang disangkakan pelaku ini mengaku kepada saya bahwa mereka tidak terlibat dan mereka dipaksa untuk mengaku sebagai pelaku. Tetapi, kami dari pihak Gereja tidak mau membuka semua laporan kami dan kami akan mengumumkan laporan kami secara resmi kepada publik minggu depan,jelasnya.

Pertanyaan kami adalah apakah dua orang yang dipaksa mengaku pelaku ini mempunyai kemampuan untuk membunuh empat orang dan melukai hampir delapan orang di Nafri pada 1 Agustus 2011? Bagaimana penyerangan dan pembunuhan dengan teknik yang cepat dan rapi itu dilakukan oleh dua orang sipil ini? Logikanya ialah dua orang ini bisa ditangkap oleh banyak orang penumpang yang ada di dalam mobil waktu penyerangan itu? Tidak susah dari banyak orang penumpang itu untuk menghadapi dua orang ini?

Saya sampaikan kepada aparat keamanan mencari dan menangkap pelaku yang sesungguhya. Orang Tak dikenal (OTK) itu harus dicari dan ditangkap bukan rakyat kecil yang dikambinghitamkan. Sandiwara dan rekayasa seperti ini harus dihentikan, karena hanya menghancurkan wibawa Pemerintah dan aparat keamanan itu sendiri di mata publik Indonesia dan masyarakat Internasional. Aparat telah gagal mengayomi rakyatnya. Aparat keamanan sedang berperang melawan rakyatnya sendiri. Aparat keamanan sedang berperang dengan OTK. OTK itu siapa? OTK itu dari mana? OTK itu ada di mana?

Saya juga sangat heran kepada perilaku aparat keamanan. Bagaimana datang menangkap masyarakat sipil dengan perlengkapan senjata lengkap. Dan yang paling menakutkan adalah dua mobil datang dengan orang-orang memakai topeng. Maksud apa dan mengapa harus memakai topeng? Apakah yang menggunakan topeng ini bisa dikategorikan Orang-Orang Tak di Kenal (OTK) itu???

Perilaku aparat yang sangat tidak terpuji. Sikap yang sangat memalukan. Maaf, Anda sekalian, aparat keamanan, Anda tidak akan menghentikan suara Gereja Baptis Papua. Kami tidak sendirian di Tanah ini. Kami tidak sendirian di planet ini. Umat Tuhan di planet ini sedang melihat dan menyaksikan apa yang Anda lakukan di atas Tanah Papua ini.

Kami harap dan kami minta kepada aparat keamanan bebaskan dua orang sipil yang ditahan itu. Jangan menyakiti dan melukai hati nurani umat Tuhan.

Saya menutup press release ini dengan mengutip pengakuan aparat kepolisian bahwa mereka mengalami kesulitan untuk menangkap pelaku.

“Polisi tidak memiliki saksi sehingga kesulitan mengungkap pelaku kekerasan karena tidak ada saksi. Kita mau dapat informasi dari mana kalau tidak ada saksi. Kalau pun ada yang tahu peristiwa tersebut, tapi tidak mau memberikan kesaksiannya karena takut terhadap pelaku. Kita ketahui itu faktor-faktor luar yang menyebabkan pihak kepolisian kewalahan mengungkap pelaku kekerasan beruntun di kota Jaya dua bulan terakhir ini” ( Kabid. Humas Polda Papua, Kombes Polisi Wachyono, 27 Agustus 2011, di Hotel Aston Jayapura).

Aparat keamanan lebih mudah dan gampang menangkap penduduk sipil karena memang misi dan tujuan Pemerintah Indonesia ada di menduduki Papua adalah menjajah secara ekonomi, politik, keamanan dan pemusnahan etnis Melanesia secara sistematis, terprogram dan struktural.

Kekerasan, Kejahatan dan rekayasa, ketidakadilan, penindasan, diskriminasi dan eksploitasi seperti yang terjadi terhadap umat Tuhan atas nama keamanan Negara di Tanah Papua tidak bisa dibiarkan dan tidak bisa ditoleransi. Kehormatan dan integritas umat manusia harus dijaga.

Semua pihak, ada di Tanah Papua, kita bersama-sama hidup saling menghormati dan menjaga Papua sebagai rumah kita. Kita harus melawan kekerasan dan ketikadilan. Kejahatan terhadap kemanusiaan harus dilawan di atas Tanah ini.(*/don/l03)

BintangPapua.com, Jumat, 02 September 2011 17:10

September 2, 2011 1

Kongres Rakyat Papua III atau Kongres WPNA/Bintang-14 Pertama itu?

Terkait dengan isu-isu yang berkembang di tanah air belakangan ini, terutama rencana Kongres Rakyat Papua III, 2011 yang telah PMNews muat secara berturut-turut selama seminggu belakangan, maka Panglima Tertinggi Komando Revolusi West Papua, Gen. Mathias Wenda sebagai penasehat WPNews Group Online Services menyampaikan teguran keras kepada PMNews dengan mempertanyakan, “Apa itu Kongres Rakyat Papua III, atau itu Kongres WPNA/Bintang-14 Pertama?”

—-

Untuk Informasi Penyelenggara Silahkan Click di SINI

Tidak seperti biasanya, WPNews yang selalu menghubungi Gen. Wenda untuk meminta pendapat, tetapi kali ini secara langsung Gen. Wenda menyampaikan pesan dengan nada keras dan penuh tanda-tanya menyangkut rencana penyelenggaraan Kongress Rakyat Papua III, 2011, yang menurut Ketua Panitia Selvius Bobby akan diselenggarakan bulan September 2011.

Berikut petikan pesan (sebenarnya ini bukan wawancara, tetapi petikan pesan dan pertanyaan PMNews):

Gen. TRWP Mathias Wenda (TRWP): Selamat malam anak-anak, bapak minta permisi, mau bicara sedikit saja, tidak terlalu penting tetapi mungkin ini penting untuk rakyat seluruhnya.

Papua Merdeka! News (PMNews): Selamat malam. Salam Hormat, Terimakasih untuk menghubungi kami. Kami siap mendengar.

TRWP: Begini, saya baca berita-berita yang anak-anak kasih naik itu berita tentang Kongres Rakyat Papua yang ketiga. OK, itu baik sekali. Tetapi saya sebagai orang tua yang melahirkan dan membesarkan kalian merasa menyesal karena ternyata anak-anak yang saya lahirkan itu berpolitik seperti ini? Saya duduk pikir, “Kenapa anak-anak ini punya model politik masih begini terus? Kenapa tambah tahun tambah dewasa, tambah modern, tambah pandai berpolitik itu tidak terjadi? Yang terjadi, tambah umum, tambah sekolah, tambah modern, tambah pandai,politiknya masih tinggal di tempat. Bukan tinggal di tempat lagi, mundur kebelakang.

Kenapa anak-anak main politik mundur ke belakang begitu?

PMNews: Minta maaf, sekali lagi minta maaf. Apakah kami salah memuat berita tentang Kongres Rakyat Papua III, 2011 ini?

TRWP: Bukan salah muat, memang harus dimuat. Tetapi bapak menyesalnya kenapa sampai berita politik Papua Merdeka masih bernada sumbang seperti itu? Kenapa nadanya tidak pas dengan irama politik sekarang? Kenapa menyanyikan lagu-lagu lama? Kenapa nadanya nada-nada lama? Kenapa anak-anak main politik sporadis seperti ini? Ini politik orang-orang abad lalu, orang-orang tua saya punya politik, bukan politik era pascamodern.

PMNews: Bapak, ini anak-anak yang bergelar Doktor dari Papua seperti Pater Neles Tebay, Dr. Jack Rumbiak, dan orang Papua terpelajar yang ada bikin.

TRWP: Itu doktor yang orang barat kasih mereka, lihat cara mereka main, saya akan cabut gelar-gelar doktor itu karena politik yang mereka main dengan gelar mereka tidak pas, meleset jauh sekali.

PMNews: Apakah ini artinya Bapak tidak setuju dengan rencana Kongres ini?

TRWP: Masalahnya bukan segampang tanya setuju-tidak setuju begitu. Masalahnya tadi, kenapa orang Papua masih putar lagu lama?

PMNews: Maksud lagu lama?

TRWP: Lagu lama artinya, cara, pendekatan, gerakan, format, tujuan, sponsor, penggagas, penanggungjawab, semuanya berputar pada lingkaran setan yang sama, lingkaran yang bertujuan MEMATIKAN PERJUANGAN PAPUA MERDEKA.

PMNews: Berarti Komando yang Bapak pimpin menolak dan menganggap Kongres Rakyat Papua III ini? Alasan dasasrnya karena orang-orang yang terlibat dalam persiapan ini tidak mendukung Papua Merdeka?

TRWP: Jangan ambil kesimpulan terlalu jauh dan paksa saya untuk setuju begitu. Saya tidak bicara mengenai orang per orang. Yang saya maksudkan ialah cara, pendekatan, gerakan, format dan seterusnya tadi. Saya dari sejak muda terlibat dalam perjuangan ini, dan saya tahu persis gejala seperti ini sudah melibatkan saya berulang-ulang, ulang dan ulang.

Ada yang pernah datang ke Markas Pusat Pertahanan, minta saya bikin Kongres di hutan, lalu mereka bilang “Kami bersatu menjadi satu barisan. Saya tidak ikut, saya bubarkan mereka. Tetapi mereka ke luar negeri, mereka bilang kami sudah bersatu, mereka umumkan nama-nama orang dengan tugas-tugas yang mereka buat sendiri di jalan-jalan, lalu mereka bialng saya sudah setuju.” Ini kelakuan nenek-moyang tetek-bengek dari mana?

Ini anak-anak muda, tetapi sedang memainkan politik yang tidak tahu berasal dari ajaran guru siapa. Orang tua tidak pernah begini, nenek-moyang tidak pernah begini, kami sekarang juga tidak begitu. Ini anak-anak siapa yang ajar mereka main politik seperti ini?

PMNews: Bisa bapak kasih contoh, cara atau pendekatan dan sebagainya yang Bapak sebut tadi yang perlu kita cermati dengan baik?

TRWP: Baik, sudah jelas itu. Tetapi saya kasih tahu satu saja. Ada saja orang Papua, tua atau muda, di dalam atau di luar negeri, di kampung atau di hutan, ada saja yang tiba-tiba muncul, tidak tahu dari mana asal-usul idenya, tiba-tiba langsung bilang, “Kita mau bikin kongress bulan depan!” Wah-wah, wah, ini acara bayar maskawin, atau acara tukar-cincin?

Generasi sekarang dan ke depan jangan sama dengan generesi saya. Generasi saya pantas. Bapak Nicolaas Jouwe dulu main politik lebih bagus, tidak sama dengan dia pu cucu-cucu sekarang. Sebuah acara yang diselenggarakan untuk nasib sebuah bangsa dan Tanah yang besar ini tidak bisa seorang anak tiba-tiba muncul di panggung politik lalu bicara, “Saya mau bikin kongress!” Eh, eh, eh, ini bukan barang main-main. Ini nasib sebuah bangsa dan sebuah Tanah yang besar.

Itu baru dari segi politik, saya tidak masuk ke aspek hukum, dari hukum revolusi. Kalau hukum revolusi, maka memang siapa saja boleh berbicara, tetapi semuanya harus diatur menurut alunan suara yang sedang berkembang, bukan mengeluarkan nada-nada sumbang di tengah-tengah paduan suara yang sedang bernyanyi. Artinya, jangan bikin panggung terlepas satu dengan lain, jangan juga bernyanyi di atas panggung orang lain, seolah-olah itu panggungmu, padahal tidak. Jangan juga membiarkan orang sembarangan datang naik panggungmu dan bernyanyi semaunya.

Itu maksudnya, sudah jelas?

PMNews: Kami coba simpulkan dulu. Apakah bapak maksudkan bahwa KRP III, 20111 ini tidak sah? Atau supaya orang Papua tidak ikut?

TRWP: Tadi kalau sudah catat kalimat saya, baca baik-baik, saya tidak katakan begitu sama sekali. Yang saya bilang itu bahwa [stickyright]”Hai anak-anak, mari kita mainkan politik bangsa dan Tanah Papua sesuai irama politik global, jangan putar lagu lama, jangan putar lagu sendiri dan berpaduan sendiri. Kita ada dalam sebuah dan sekali lagi satu panggung. Panggung itu namanya panggung politik global. Ini era globalisasi. Semua yang terjadi di manapun di dunia, berada dalam satu irama.[/stickyright]Lain dengan waktu Indonesia merdeka. Waktu itu ada dua paduan suara, yang satu dipandu Amerika Serikat, lainnya dipandu Uni Soviet. Jadi, kita bisa menyanyi semau kita, sambil tunggu siapa yang menyambut lagu kami. Makanya permainan politik agak mudah waktu itu. Sekarang semuanya jadi satu, selagu, senada, sepanggung, seirama. Nah di tengah-tengah ini, politik orang Papua selalu menyanyikan lagu-lagu sumbang. Itu yang saya maksud. Kami di hutan saja sudah ikit paduan suara global itu, kamu di kota tinggal bikin apa? Mata buta?”

Kamu yang sekolah belajar apa? Belajar politik dan praktekkan dalam konteks politik global. Bukan politik untuk kepentingan golongan atau kelompok, tetapi mengatasnamakan bangsa. Ini politik yang sudah basi, tidak perlu dipakai, buang ke tong sampah saja.

PMNews: Kami mau mengakhiri tetapi mau tanya sekali lagi. “Jadi kesimpulannya, apakah KRP III, 2011 ini merupakan lanjutan dari KRP II, 2000? Dan apakah dengan demikian Bapak mendukung?”

TRWP: Jangan tanya saya, tanyakan kepada rakyat. Saya bicara di sini sebagai orang yang sudah hampir setengah abad ikut dan memimpin dalam perjuangan ini. Bukan seperti orang-orang yang baru muncul menjadi pahlawan siang-bolong. Saya bicara bukan untuk saya, karena saya sudah tua, jadi apa gunanya saya manfaatkan politik ini untuk kepentingan saya. Sama sekali tidak ada. Saya telah bersumpah dan menyerahkan hidup saya untuk perjuangan ini. Oleh karena itu, kalau ada anak-anak yang mempermainkannya, saya muncul untuk menegur. Itupun sebatas suara orang tua kepada anaknya. Kalaupun anak itu mau dengar atau tidak, itu urusannya. Tetapi akhirnya vonis benar dan salah akan dijatuhkan oleh tanah dan bangsa Papua. Sejarah akan mencatat. Dan bapak bicara di sini tidak mewakili kepentingan orang atau organisasi, tetapi mewakil Revolusi West Papua Merdeka.

August 29, 2011 12

Pemilihan Lagi, Timotius Murib Pimpin MRP

JAYAPURA – Meski pada akhir Mei 2011 lalu unsur pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP) telah dipilih yaitu Dorkas Duaramuri sebagai ketua, Pdt. Herman Saud sebagai wakil ketua I dan Timotius Murib sebagai wakil ketua II, namun Jumat (26/8) kemarin pemilihan unsur pimpinan MRP itu dilakukan lagi alias diulang.
Dalam rapat pleno pemilihan tersebut akhirnya terpilih Timotius Murib sebagai ketua, Hofni Simbiak sebagai wakil ketua I, dan Engelbertha Kotorok sebagai wakil ketua II.

Ketua MRP Sementara Joram Wambrauw menjelaskan, pemilihan ulang unsur pimpinan MRP ini dilakukan menyusul adanya surat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI pada 14 Agustus 2011 dan disusul kembali surat dari Mendagri pada 23 Agustus 2011 terkait pemilihan Ketua MRP Provinsi Papua yang baru.

“Dengan adanya dua surat dari Mendagri itu, maka pemilihan ketua MRP yang lalu dibatalkan dan kemudian dilakukan pemilihan ulang melalui pemungutan suara secara mufakat,” katanya.

Joram menjelaskan, mekanisme yang diatur dalam Peraturan MRP sebelumnya yaitu dalam Peraturan MRP No.1 tahun 2011 diulang lagi dengan Peraturan MRP No.2 Tahun 2011 yang kemudian diperbaharui lagi menjadi Peraturan MRP No.3 Tahun 2011 sehingga mekanismenya dengan mengajukan calon dimulai dari kelompok kerja (pokja) adat , pokja perempuan dan pokja agama.

“Dari masing-masing pokja diajukan sedikitnya 3 (tiga) orang sebagai bakal calon, kemudian hanya 1(satu) orang saja yang diikutkan dalam pemilihan, yang mana dari proses itu maka pokja adat yang keluar sebagai ketua yaitu Timotius Murib, pokja agama sebagai wakil ketua I yaitu Hofni Simbiak, dan pokja perempuan sebagai wakil ketua II yaitu Engelbertha Kotorok,” jelasnya.

Joram juga menjelaskan, dengan dilakukannya pemilihan ketua MRP yang baru, maka para anggota MRP yang berasal dari wilayah Provinsi Papua Barat akan dikembalikan ke daerahnya. “Dengan demikian pemilihan yang lalu luntur dengan sendirinya,” terangnya.

Di tempat yang sama, Timotius Murib selaku Ketua MRP terpilih periode 2011-2016 mengatakan ini tugas berat yang dipercayakan kepada dirinya, oleh sebab itu perlu kerjasama yang baik, sebab ada banyak persoalan yang harus dikerjakan.

Setelah dilantik nanti, dirinya akan melakukan pembenahan dalam berbagai program, baik pendek, menengah maupun panjang.

“Pemilihan gubernur dalam waktu dekat ini harus dilihat keaslian orang tua asli Papua dengan mengacu UU Otsus, sehingga bagi abang-abang atau bapak-bapak yang merasa dirinya gado-gado sebaiknya mengundurkan diri,” tegasnya.

Sementara itu, Koordinator Program The Institut for Civil Strengthening (ICS) Papua, Yusak Reba menilai bahwa pemilihan ketua MRP yang dilakukan oleh anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) jilid II kemarin sore bakal membuat kredibilitas dan komitmen kerja dari anggota MRP itu dipertanyakan.

“Soal pemilihan itu oke-oke saja, namun bagi saya dengan pemilihan ulang seperti ini sudah membuktikan bahwa kinerja dari MRP diragukan. Apakah bisa menjalankan fungsi sebagai pengawal Otsus atau kah tidak,” tuturnya.

Sebab Kata Yusak, dari awal saja sebagian anggota MRP Papua Barat sudah ke provinsinya, hanya karena kepentingan politik, sehingga kinerja mereka sudah bisa dipertanyakan, karena kehadiran mereka ternyata bukan untuk memproteksi hak-hak dasar orang asli, sebagaimana diatur dalam undang-undang Otsus, namun yang dilakukan sudah keluar jauh. “Hal ini harus menjadi catatan bagi anggota MRP di Papua. Jangan sampai hal yang sama lagi terjadi bagi anggota MRP di Papua,” tegasnya.

“Jika selama ini kita katakan Pusat yang tidak melaksanakan Otsus dengan baik di Papua, ternyata orang Papua sendiri yang malah merusak Otsus di Papua, ini bisa terlihat dari lembaga MRP,” sambungnya.
Yusak bahkan mengkritisi persoalan di dalam MRP jilid II kali ini, di mana waktunya hanya terbuang percuma untuk mengurusi persoaln internal MRP. Sementara banyak persoalan hak-hak dasar orang asli Papua yang harus dilihat oleh MRP ternyata banyak yang terlewat.

“Saya tidak persoalkan siapa yang menjadi Ketua MRP, hanya saja saya sangat mengharapkan agar ketua yang baru bisa menyusun agenda yang baik, sehingga MRP ke depan bekerja dengan program yang jelas. Jangan hanya kerja dengan moment saja,” tambahnya.

Yusak juga mengharapkan agar masyarakat asli Papua bisa ikut mengawasi kinerja anggota MRP ke depan. “Saya berharap masyarakat Papua harus ikut mengawal kinerja MRP,sehingga tugas dan tanggungjawabnya bisa dilaksanakan sesuai dengan amanat Otsus,”katanya.(ado/nal/cak/fud)

Sabtu, 27 Agustus 2011 , 05:26:00

August 27, 2011 1

Bintang Kejora dan Keluarga, Alasan Boaz Tinggalkan Timnas

Lebih Bernilai Luhur Berbangga atas Nama Bangsa Sendiri daripada Ikut-Ikutan Meramaikan Pesat Penjajah

TEMPO Interaktif, Jakarta – Boaz Salossa, penyerang Tim Nasional Indonesia menegaskan, tak pernah terbersit niat untuk keluar dari timnas. Ia menyesal beberapa pendapat menuding dirinya tak nasionalis.

“Saya tetap akan perkuat timnas. Timnas bagi saya sangat penting, saya hanya pulang melihat keluarga karena situasi di Papua berbeda dengan daerah lain,” kata Boaz, Senin 22 Agustus 2011, malam.

Lebih Bernilai Luhur Berbangga atas Nama Bangsa Sendiri daripada Ikut-Ikutan Meramaikan Pesta Penjajah yang Siang-Malam Membantai dan Menyusahkan Tanah dan bangsa Sendiri

Boaz mengatakan, alasan utamanya meninggalkan rekan-rekannya bertarung melawan Palestina di Solo, bukan disengaja tetapi karena kondisi keamanan di Papua yang bisa mengancam keluarganya. “Papua saat ini lagi tidak aman, ada penembakan dan pengibaran bendera Bintang Kejora membuat saya harus pergi melihat keluarga” ujarnya. “Situasi saya berbeda dengan rekan lain. Kalau mereka, keluarganya sangat dekat dan bisa bertemu kapan saja, saya tidak. Kalau terjadi apa-apa dengan keluarga saya di Papua, saya paling yang bertanggungjawab,”

Ia memahami kerinduan banyak pendukung timnas saat ini yang menginginkan dirinya harus merumput. “Saya penuh dengan dilema, tapi dari pelatih sendiri sudah mengijinkan saya pulang. Bagi pelatih, keluarga adalah yang nomor satu, dia bisa memahami itu dan tidak mempermasalahkannya,” ujarnya.

Boaz berjanji akan kembali bergabung dengan timnas pada 3 September mendatang. “Saya hanya butuh beberapa hari, selanjutnya saya akan full di Timnas,” katanya.

Selain Boaz, pemain Persipura lainnya yang meninggalkan timnas yakni Ian Kabes. Alasannya serupa dengan Boaz, urusan keluarga. “Saya mohon agar pendukung timnas tidak menganggap kepergian saya ini sebagai masalah besar, saya tetap akan buktikan bahwa Indonesia bisa berkiprah di dunia internasional,” ucapnya.

Dibabak pra kualifikasi piala dunia 2014, Indonesia berada di Grup E bersama Iran, Bahrain, dan Qatar. Boaz memastikan sudah akan kembali sebelum melawan Bahrain nanti. “Saya akan kembali secepatnya,” katanya.

JERRY OMONA

August 22, 2011 0

Hanya Karena Iri Ternak Sapi, Ayah dan Anak Dituduh Anggota TPN/OPM

JUBI, EPOUTO, sebuah kampung di tepian Danau Tage yang kini pusat ibukota Distrik Yatamo, pada tiga puluh tahun silam, merupakan daerah sasaran operasi militer. Kala itu operasi militer digencarkan di seluruh wilayah Paniai. Pasukan militer diturunkan dengan berbagai sandi operasi untuk memburu Jenderal Thadeus Johny Kimema Jopari Magai Yogi –Panglima TPN/OPM Devisi II Makodam Pemka IV Paniai– yang sedang bergerilya di rimba Papua. Bersama pasukannya, Yogi keluar masuk hutan dan keberadaannya meresahkan warga di perkampungan yang disinggahi.

Tidak sedikit warga sipil dituding mendukung perjuangan Yogi. Nama-nama mereka dikantongi pihak militer, atas laporan “kaki tangan” yang juga warga setempat.

Akhir tahun 1998, Ferdinandus Tekege, salah satu pemuda Epouto, dituduh sebagai anggotanya Thadeus Yogi. Oleh beberapa oknum yang ternyata masih kerabat keluarga, Fery –sapaan akrab Ferdinandus Tekege– dilaporkan kepada pihak aparat di Enarotali, ibukota Distrik Paniai Timur, bahwa ia adalah salah anggota TPN/OPM dan sering menyelamatkan keluarga Yogi.

Tak pelak, atas jasa informan, Fery langsung diburu militer. Ia saat itu Pewarta di Paroki St. Fransiskus Assisi Epouto sekaligus menjabat Sekretaris Desa Epouto. Karena tak berhasil, istri, anak-anak serta kerabat keluarganya yang jadi target operasi. Mereka dihukum dan dianiaya.

Fery karena merasa terancam, memilih hengkang dari kampung halamannya. Meninggalkan rumah, istri dan anak-anak serta ternak piaraan. Hidup di belantara hutan, berpindah-pindah dari satu gunung ke gunung yang lain selama beberapa tahun lamanya.

Di saat operasi militer masih berlangsung, keluarga terdekat Ferdiandus Tekege masih terus diincar. Sekalipun tak ada kaitan dengan aksi Yogi, juga bukan simpatisan TPN/OPM, beberapa orang di Epouto dipukul, dihukum, direndam selama berjam-jam dalam parit bahkan di Danau Tage. Tindakan represif pasukan militer kala itu sungguh tragis! (Lihat “Seri Memoria Passionis: Laporan Situasi Hak Asasi Manusia di Wilayah Paniai dan Tigi, Irian Jaya; Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura, Oktober 1998).

***

KISAH kelam masa lalu kembali menimpa Ferdinandus Tekege. Orang yang tidak senang dengan keberadaan keluarganya, rupanya belum habis. Diam-diam, oknum tertentu melaporkan kepada pihak kepolisian bahwa ia dan anak sulungnya, Siprianus Tekege, bagian dari TPN/OPM yang bermarkas di Eduda.

Sebuah pesan singkat dari seorang polisi, beredar luas. “Ferdinan Tekege dan Siprianus Tekege harus ditangkap, disiksa dan dibunuh atau dikubur hidup-hidup. Karena mereka dua adalah TPN/OPM yang dengan bebasnya ke sana – ke mari di kota Enaro”.

Demikian isi SMS yang mengagetkan seorang Kepala Dinas di Pemkab Paniai. Identitas kedua orang yang disebutkan dalam pesan singkat itu dikenal baik oleh Kepala Dinas tadi. Segera menghubungi nomor handhpone Fery dan Sipri, tapi tidak aktif. “Oh, berarti tidak ada di Enarotali. Mungkin sudah ke kampung,” pikir sang Kepala Dinas.

Ia langsung mencari orang-orang yang hendak ke Epouto. Dengan maksud, isu melalui SMS itu bisa disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ferdinandus Tekege tercatat sebagai PNS di salah satu SKPD. Sedangkan anaknya, Siprianus Tekege sementara masih menunggu SK CPNS Formasi tahun 2009. Keduanya selama ini tinggal di rumah mereka, di Epouto. Karena belum ada perumahan dinas di Enarotali ataupun Madi. Setiap hari kerja, mereka dua berangkat dari Epouto menuju kantornya dengan terlebih dahulu menyeberang Kali Yawei. Dari Enarotali selanjutnya menggunakan jasa ojek atau bus Pemda ke Madi, begitupun sebaliknya. Hanya hari tertentu bermalam di Enarotali.

Semenjak beberapa hari terakhir situasi keamanan di wilayah Paniai tidak kondusif, banyak orang pulang kampung. Kepala Dinas berpesan kepada seorang lelaki paru baya, “Segera ke Epouto dan tolong bawa surat ini.” Diatas secarik kertas berisi kutipan SMS itu tertera pula tandatangannya, supaya bisa meyakinkan mereka dua.

Rabu 17 Agustus 2011, sekitar pukul 16.15 WIT, pemuda yang membawa kabar tiba di Potibutu. Segera setelah sodorkan surat dari Kepala Dinas, Fery langsung membuka dan membaca dengan suara lantang isi surat. Beberapa orang yang ada di rumahnya, tidak percaya. Tapi, setelah surat itu dilihatnya langsung, isak tangis pun memecah kesunyian sore itu.

Dalam suasana haru, anak istri dan sanak familinya melepas Fery dan Sipri keluar dari rumah. Meninggalkan kampung halaman dan mengungsi ke hutan.

Selama tinggal di hutan, keduanya harus berhadapan dengan situasi baru. Dingin. Hujan. Lapar dan haus juga tak bisa terhindarkan. “Sobat, sekarang ini kami dua sedang lapar sekali. Perut kosong, dari kemarin kami dua tidak makan dan minum,” Sipri mengirim SMS kepada seorang sahabatnya, Kamis (18/8) siang.

Tak ada tempat istirahat, Fery berusaha mengumpulkan kayu seadanya untuk bikin pondok di tengah hutan. Sipri dari pagi sudah lemas, karena lapar. Sesekali ia berusaha mengusir nyamuk-nyamuk hutan yang terus menggigitnya.

“Heran, di kampung kami ternyata masih ada orang berhati busuk. Mereka pergi lapor yang tidak-tidak. Kenapa bapak dan saya dituduh seperti begitu?,” keluh Sipri.

***

BUAH hati dari pasangan (alm) Nicolaus Tekege dan (alm) Lusia You itu menikah dengan Yohana Yeimo, tahun 1985. Ferdinandus Tekege dikaruniai 9 anak. Lima putra dan empat putri. Siprianus Tekege, anak pertamanya. Siprianus sendiri mempunyai satu anak, buah kasih dengan istrinya, D. You.

Ayah dan anak ini menyelesaikan pendidikan tinggi dari kampus yang sama: Universitas Satya Wiyata Mandala (USWIM) Nabire. Ferdinandus mendapat titel Sarjana Sosial (S.Sos) dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan (FISIP), tahun 2005. Sedangkan Siprianus, alumni Fakultas Pertanian. Dengan gelar Sarjana Perternakan (S.Pt) yang diraihnya medio 2009, pria kelahiran 14 Agustus 1986 itu diterima sebagai CPNS setelah mengikuti tes pada formasi 2009 lalu.

Sejak muda, Fery tergolong ulet dalam menafkahi keluarganya. Memelihara beberapa jenis ternak seperti kelinci, ayam dan babi, juga mengembangkan usaha pertanian di lahan warisan orang tuanya. Hingga kini usaha ternak masih dilanjutkan, bahkan ternak sapi miliknya berkembang sangat pesat. Jumlahnya puluhan ekor.

“Selama ini saya dengan bapak biasanya hanya mengurus ternak sapi milik kami. Mencari nafkah buat keluarga dengan susah payah. Tapi, hanya masalah kecil di kampung, orang pergi lapor ke pihak polisi bahwa kami dua masuk dalam anggota Yogi di Eduda. Ini aneh sekali.”

Tuduhan oknum warga sekampung sebagaimana dilaporkan kepada pihak kepolisian, diduga kuat karena dilatarbelakangi iri hati atas ternak sapi. “Iri hati dan mereka beberapa kali berusaha mau hilangkan nyawa kami,” kata Ferry.

Inisiatif melarikan diri ke hutan, menurut dia, semata-mata menjaga keselamatan nyawa setelah beberapa hari terakhir beredar isu adanya perang di Paniai. “Jangan sampai kami jadi korban.”

Laporan yang diterima pihak polisi, hanya akal-akalan dari “kaki tangan” mereka yang selama ini memang menjadi informan. Lantaran terlanjur “makan gaji” setiap bulan, terpaksa informan mengemas isu sedemikian rupa. Dengan harapan, bisa tetap eksis sebagai “pengumpul informasi” di lapangan.

Namun, dituduh sebagai pengikuti Yogi, terlalu berlebihan. Kecaman dari berbagai pihak pun dialamatkan kepada oknum pelapor. “Kami kutuk orang-orang itu,” ujar Kepala Suku Distrik Yatamo, Amandus Youw, Jumat (19/8) siang.

Bagi Amandus, tuduhan kepada Fery dan Sipri itu tidak berdasar. Oknum informan dianggap telah merekayasa fakta dan membohongi “atasan”. “Kapolres Paniai maupun anggotanya tolong jangan percaya omongan dari orang yang datang melaporkan,” tegasnya.

Amandus kemudian minta kepada si pelapor untuk segera menarik laporan palsu itu. “Supaya damai, karena kalau tidak, bisa saja nanti diselesaikan secara adat.”

Sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, Kepala Suku dan Tokoh Masyarakat Paniai mengharapkan kepada pihak kepolisian tidak cepat mengambil kesimpulan apalagi sampai melakukan tindakan penangkapan atau penyiksaan.

Himbauan itu bukan hanya kepada bapak dan anak yang telah mengungsi ke hutan sejak empat hari lalu. Hal sama tentunya berlaku bagi semua orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Paniai. Aparat keamanan harus memberi warga masyarakat rasa aman menyusul makin derasnya berbagai isu belakangan ini. Apalagi pasca kontak senjata dan rentetan tembakan pada puncak peringatan HUT ke-66 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Soeharto, Enarotali, Rabu (17/8) lalu, sudah seharusnya pemerintah daerah dan aparat keamanan setempat menyatakan “Paniai Damai” agar kepanikan warga tidak berlangsung terus menerus.

“Seperti yang kemarin-kemarin itu jelas bikin semua orang takut. Jadi, Muspida harus segera bertanggungjawab terhadap situasi keamanan di Paniai,” ujar Kepala Suku Mee, Yafet Kayame, Sabtu (19/8) pagi di Enarotali.

Amandus sependapat. Ia juga meminta, penyebaran informasi tidak untuk menakut-nakuti orang. Semua pihak mesti berusaha menciptakan suasana tenang agar aktivitas sehari-hari bisa dilanjutkan kembali.

“Khusus Fery dan Sipri, jika ada masalah di kampung, selesaikan di kampung. Jangan malah saling jual hanya untuk dapat harga rokok,” tegasnya. “Apalagi, laporan masuk ke polisi menjelang aksi penyerangan dari TPN/OPM, lantas mereka dua dicap sebagai anggota yang harus ditangkap dan lain-lain, padahal orang yang lapor itu tidak senang atau karena ada masalah pribadi,” tutur Amandus.

Tuduhan sebagai anggota atau pengikuti Yogi, ujar Aman, harus dipulihkan. Warga tidak boleh dengan mudah distigma seperti itu. Orang Papua khususnya Suku Mee masih trauma dengan operasi militer masa lalu. “Saya kira, soal tuduhan itu perlu dipertanyakan langsung kepada Kapolres Paniai.”

Fery dan Sipri sebagai kepala keluarga, tentu saja sangat dinanti-nantikan istri dan anak-anak mereka. Kehilangan kehangatan suami sekaligus ayah sudah dirasakan selama empat hari terakhir. “Kalo nanti terjadi apa-apa sama mereka dua, apakah Polres dan si pelapor mampu menjamin kehidupan anggota keluarganya di kampung? Laporan ke polisi itu rekayasa, sangat tidak benar, jadi tolong ditarik kembali. Mereka dua warga biasa dan sehari-harinya bekerja untuk menafkahi keluarga,” tuturnya.

Seiring isu pendropan aparat keamanan ke Paniai, makin mengkhawatirkan kerabat terdekat Fery dan Sipri, jangan sampai ada operasi pengejaran. “Tuhan, lindungilah bapak dan anak saya,” Mama Yeimo sembari meneteskan air mata.

“Setahu saya tidak ada warga yang masuk DPO,” kata sebuah sumber di Mapolres Paniai menanggapi SMS berisi tuduhan itu.

***

SETELAH ditelusuri, ada beberapa hal yang kemungkinan besar bertujuan menjerat Fery dan Sipri. Pertama, pada pengangkatan Sekretaris Kampung (Sekkam) se-Kabupaten Paniai sebagai PNS tahun 2010 lalu, Ferdinandus Tekege yang juga staf di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Paniai, mendapat SK Sekkam Epouto. SK dari Pemerintah Pusat itu kemudian dipersoalkan oleh beberapa pihak yang tidak menghendaki ia merangkap dua jabatan sekaligus.

“Memang banyak kali mereka perkarakan saya soal SK Sekretaris Kampung. Untuk mendapat kejelasan sekaligus menyelesaikan polemik, kami sama-sama ke Bagian Pemdes dan sudah pula bertemu langsung dengan Sekda, tapi dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Paniai tidak berwenang untuk bisa merubah SK Pemerintah Pusat,” tutur Fery sembari menambahkan, “Jawabannya begitu dan meski jalan sudah buntu, mereka masih terus ngotot minta SK itu.”

Yang kedua, ada orang tertentu iri hati terhadap usaha ternak sapi milik keluarganya yang kini berkembang baik. Pernah pula menuduh Fery mengambil seekora anak sapi milik David Tatogo. “Itu saya sudah jelas. Jadi, saya tidak ada masalah. Tapi, mungkin dua hal ini yang melatarbelakangi mereka menuduh saya sebagai anggota Yogi,” katanya.

Persoalan yang seharusnya bisa ditangani baik di kampung, tetapi justru dikemas dengan cara meniupkan tuduhan tidak mendasar oleh oknum tidak bertanggungjawab agar amarahnya terlampiaskan karena telah diketahui pihak berwajib, memaksa mereka dua harus bertahan di tengah hutan. Sudah empat hari menahan gigitan nyamuk. Menahan haus dan lapar. “Entah kapan kami dua akan kembali ke kampung untuk bisa berjumpa dengan seluruh anggota keluarga di rumah?.” ***

Markus Youw (Wartawan tabloidjubi.com)

August 20, 2011 0

Kasus Jambret – Pelaku Utama Lolos dengan Barang Bukti

Jayapura- Pelaku utama aksi jambret yang sempat membuat panik warga di sekitar lingkaran Abepura saat dilakukan penangkapan, ternyata kabur dengan membawa barang curian.

Kasus Pencurian dengan tindak kekerasan (Curas) yang terjadi di perumnas 3 Kamis (18/8) ini berujung dengan dilumpuhkannya 2 pelaku dengan tima panasa milik anggota polisi Polsek Abepura

Meski para pelaku ditangkap, namun barang bukti curian berupa Hp Nokia E63 , uang tunai sebesar Rp 1,1 juta berhasil dibawa kabur oleh pelaku utama yang diduga merampas barang milik korban.

Hal ini di ungkapkan oleh Kapolres Kota Jayapura AKBP Imam Setiawan SIK saat ditemui wartawan di Mapolresta Jayapura kemarin. “ Barang bukti hasil curian berupa Hp E63 dan uang tunai milik korban masih berada di tangan pelaku utama dan sampai saat ini kami pihak kepolisian masih terus berupaya mencari dan menangkap pelaku uatama yang meloloskan diri dengan membawa lari barang hasil curian,”katanya .

Berkaitan dengan pelaku jambret yang mengaku adalah anggota KNPB Kapolres Kota Jayapura AKBP Imam Setian SIK mengatakan” bahwa itu berdasarkan pengakuan yang bersangkutan saat diperiksa pihak kepolisian.

Sementara itu, Jumat (19/8) Mako Tabuni dan Muktar Tabuni beserta anggota KNPB mendatangi kantor polisi kota Jayapura guna memastikan apakah salah satu pelaku penjambretan itu benar- benar salah satu anggota KNPB .

Mako Tabuni yang didampingi Muktar Tabuni beserta pengacara KNPB bertemu kapolresta Jayapura Imam Setiawan SIK.

Mako Tabuni kepada sejumlah wartawan mengatakan, pihaknya datang untuk meminta bukti apakah benar pelaku tersebut adalah aktifis dari KNPB atau bukan.

Lebih lanjut Mako menegaskan KNPB bukan musuh dari pihak kepolisian. “ Kami selalu bekerja sama dengan pihak kepolisisan di tiap kegiatan yang kami lakukan selama ini, namun akhir- akhir ini ada saja kejadian yang mengatasnamakan KNPB dan kami tidak terima karena ini sudah sangat merusak cirtra dari KNPB, kami minta agar kepolisisan mengusut tuntas kasus ini karena ada oknum dari pihak ke tiga yang mengatas nama kan KNPB,” tegas Mako.

Terkait dengan kedatangan Mako tabuni Ke Polres Jayapura Kota, kapolres Jayapura Kota mengatakan “ mereka datang untuk klarifikasi terkait oknum yang mengaku aktifis dari KNPB dan kami sudah melakukan pemeriksaan hanya pengakuan saja tanpa barang bukti tidak memberikan jawaban kalu oknum pelaku jambret itu adalah aktifis KNPB tegas Imam.

Lebih lanjut Imam mengatakan, “jika selama ini KNPB tak pernah melakukan tindakan yang anarkis dalam tiap kegiatan mereka dan juga tindakan criminal,” tegas Imam memberikan aplos kepada Mako Tabuni dan KNPB tegas Imam.(cr32/don/l03)

August 20, 2011 0