Kwamki Lama Bentrok Lagi

Jayapura – Sepertinya pertikaian kelompok warga di wilayah Kwamki Lama Timika tidak pernah habis-habisnya. Tentu saja ini menjadi ‘PR’ bagi pemerintah dan aparat keamanan setempat. Kali ini dua kelompok warga yang berada di Kwamki Lama Timika kembali bertikai, Selasa (28/12) sore. Akibatnya empat orang mengalami luka terkena anak panah. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Papua, Kombes Pol. Wachyono ketika dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Rabu (29/12) membenarkan terjadinya pertikaian warga tersebut. Menurutnya, pertikaian terjadi dipicu persoalan pembayaran denda adat atas kasus pemukulan yang terjadi awal Desember 2010.

“Pertikaian terjadi berawal dari proses bayar denda oleh kelompok Kiwak kepada kelompok Yolemal sebesar 10 juta rupiah dan satu ekor Babi, namun kelompok Yolemal tidak puas atas denda tersebut, hingga terjadi saling serang diantara kedua kelompok itu,” ujar Wachyono. Lanjutnya, pertikaian antara kelompok Benyamin Kiwak dan kelompok Yolemal terjadi di lapangan sepak bola Kwamki Lama. Beruntung karena kesigapan petugas yang langsung mendatangi lokasi kejadian dan mengamankan situasi sehingga pertikaian tidak berlanjut.

“Aparat Brimob dan personil dari Polres Mimika, hingga saat ini masih berjaga-jaga di lokasi kejadian. Untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi saling serang lagi diantara kedua kubu tersebut,” jelasnya. Ditambahkan, akibat pertikaian itu empat orang dari kedua kelompok menjadi korban terkena anak panah, hingga langsung dilarikan ke rumah sakit. Korban dari kelompok Kiwak: Kepala Suku, Benyamin Kiwak (40) luka pada kening kiri, dan Lanu Magai (20) luka pada kaki kiri, sementara dari kelompok Yolemal: Eranus Yolemal (28) luka tumit kiri dan Terianus Yolemal (25) luka telapak kaki kanan. (ar/don/03)

December 29, 2010 0

DPRD Mimika Dukung Pansus Otsus Papua

TIMIKA [PAPOS]- Rencana Dewan Perwakilan Daerah (DPD) membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengevaluasi kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua mendapat dukungan positif dari warga Mimika.

Anggota Komisi B DPRD Mimika, Wilhelmus Pigai kepada ANTARA di Timika, Senin mengatakan rencana pembentukan pansus Otsus Papua oleh DPD sangat positif mengingat selama ini pelaksanaan kebijakan Otsus di Papua yang sudah berjalan selama sembilan tahun belum pernah dievaluasi. “Bagi kami, hal ini sangat penting karena selama ini masyarakat Papua memberi penilaian bahwa kebijakan Otsus gagal,” kata Pigai.

Wakil rakyat dari Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) itu menegaskan

kebijakan Otsus Papua tidak bisa serta-merta dinilai gagal tanpa melalui sebuah evaluasi yang menyeluruh. Meski begitu, menurut Pigai, kebijakan Otsus Papua dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan orang asli Papua dalam penerapannya belum dilaksanakan sesuai amanat UU No 21 tahun 2001.

Sebagaimana informasi yang diterima, katanya, pansus Otsus yang dibentuk DPD akan menggelar forum diskusi terbatas masyarakat Papua di Jayapura untuk mengevaluasi Otsus. Menurut Pigai, evaluasi Otsus tidak bisa hanya sekedar dengan menggelar sebuah forum diskusi yang dihadiri oleh kalangan terbatas.

Agar hasil yang dicapai bisa maksimal, ia mengusulkan agar Pansus DPD mengundang seluruh komponen rakyat Papua dari 29 kabupaten/kota setempat termasuk dari Provinsi Papua Barat.

“Kami harapkan agar DPD mengundang semua unsur birokrat, DPRD, lembaga-lembaga adat, perguruan tinggi, tokoh gereja, pemuda, perempuan untuk terlibat dalam evaluasi Otsus sehingga hasil yang diperoleh bisa maksimal untuk kepentingan Papua ke depan,” pintanya.

Bila perlu, katanya, DPD mendesak Gubernur Papua Barnabas Suebu dan para bupati/walikota untuk turut memfasilitasi pertemuan dimaksud agar semua pihak bisa hadir. “Persoalan Otsus di Papua selama ini bukan pada tataran kebijakan, tetapi pada implementasinya. Selama sekian tahun uang yang mengalir ke Papua sudah belasan hingga puluhan triliun, rupiah tapi rakyat Papua tetap miskin,” jelas Pigai.

Tokoh masyarakat Mimika, Thomas Wanmang juga mendukung rencana melakukan evaluasi Otsus karena hingga saat ini rakyat di kampung-kampung di Papua belum sepenuhnya merasakan dampak dari kebijakan itu.”Kami tidak melihat ada perubahan yang berarti dalam kehidupan rakyat Papua selama era Otsus dan sebelum Otsus karena rakyat Papua tetap miskin dan tertinggal dalam berbagai aspek,” kata Thomas.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), John Ibo beberapa waktu lalu di Timika mengatakan lembaga yang dipimpinnya itu sangat mendukung rencana audit dana Otsus Papua yang sudah dikucurkan selama sembilan tahun sejak 2001.”Harus dilakukan. Seharusnya evaluasi dilakukan setiap tiga tahun, tapi kita sudah berjalan sembilan tahun belum pernah dievaluasi,” kata Ibo.

Ia menjelaskan, pada tahun 2005 Pemprov dan DPRP sudah merencanakan melakukan evaluasi Otsus namun urung terlaksana lantaran Pemerintah Pusat tidak hadir.Menurut Ibo, itu merupakan sebuah kerugian besar karena rakyat Papua tidak bisa mengetahui secara pasti apakah kebijakan itu benar-benar dilaksanakan secara baik atau tidak.[bel/ant]

Written by Bel/Ant/Papos
Tuesday, 14 December 2010 00:00

December 13, 2010 0

Masyarakat Papua Batal Dialog dengan Presiden

Selasa, 23 November 2010 01:50 WIB | Peristiwa | Politik/Hankam | Dibaca 775 kali

Jayapura (ANTARA News) – Rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berdialog langsung dengan para tokoh adat, agama, serta elemen masyarakat lainya di Jayapura, Papua, batal dilakukan.

“Sebenarnya setelah membuka kegiatan dan memberikan kuliah umum, lalu dijadwalkan akan berdialog perwakilan elemen masyarakat Papua, namun hal tersebut tepaksa dibatalkan karena Presiden harus balik ke Jakarta,” kata Thomas Warijo, Ketua Panitia Temu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Cenderawasih Jayapura, Senin.

Padahal, katanya, pihaknya juga berharap dengan kegiatan ini SBY juga bisa bertemu dengan Masyarakat Papua agar ada perhatian khusus dari SBY bagi kesejahteraan rakyat Papua nantinya.

“Namun dari rencana awal jam 14.00 WIT, akhirnya tidak jadi juga dan langsung Presiden berangkat kembali ke Jakarta,” tuturnya.

Dia menjelaskan, kegiatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan komitmen dan konsistensi mahasiswa se-Indonesia demi tercapainya masyarakat adil dan makmur di Negara Indonesia.

Sebelumnya Presiden Yudhoyono membuka kegiatan dan memberikan pencerahan dan beberapa agendanya, yakni melihat perkembangan pembangunan di Tanah Papua, dan melihat perkembangan korupsi di Papua serta menandatangani lima Universitas atau perguruan tinggi di Indonesia yang dikelola oleh Pemerintah Indonesia dan berada di wilayah perbatasan, pada Senin (22/11) pagi Pukul 09.00 WIT.

Presiden juga berada di Kampus Uncen sekitar dua jam, ratusan ribuan mahasiswa juga telah memenuhi auditorium Uncen, begitu juga di halaman kampusnya. Penjagaan oleh aparat gabungan TNI/Polisi terlihat memenuhi lingkungan kampus dan aula Uncen tempat Presiden Yudhoyono berada.

Kedatangan Kepala Negara ke Jayapura kali ini diharapkan mampu memberikan jawaban yang pasti terhadap masyarakat Papua yang selama ini masih terus berteriak.

Ia mengatakan seluruh masyarakat Papua sangat terbuka bagi Presiden bersama rombongan serta menjamin situasi aman selama orang nomor satu di Indonesia ini berada di daerah ini.

“Ini adalah salah satu penghormatan bagi kami terhadap Presiden yang meluangkan waktunya datang melihat secara langsung situasi Papua,” ujarnya.(*)
(ANT-186/A041/R009)

Ikuti berita terkini di handphone anda http://m.antaranews.com

November 23, 2010 0

Putra-putri Papua Diberikan Kesempatan Belajar di New Zealand

JAYAPURA [PAPOS] – Selama sepekan ini DPRP dua kali kedatangan tamu istimewa dari Negara sahabat Indonesia, diantaranya dari Negara Papua New Guinea dan duta besar untuk Negara Indonesia, Jumat [19/11] datang berkunjung ke DPRP. Duta besar New Zealand ini diterima langsung oleh wakil ketua DPRP, Yunus Wonda didampingi Kabag Humas DPRP.

Wakil ketua DPRP, Yunus Wonda kepada wartawan usai pertemuan mengatakan dalam pertemuan tersebut berbagai hal dibicarakan, salah satunya program pendidikan dan kesehatan di tanah Papua. Dimana pada saat itu duta besar New Zealand, David Taylor didampingi Dr. James Waite dan salah staf kedutaan mengatakan keseriusan dari Negara New Zealand untuk memberikan beasiswa kepada putra-putri Papua.

Tidak tanggung-tanggung sebagai bentuk keseriusannya, pemerintah New Zealand menyiapkan anggaran beasiswa bagi anak-anak Papua sebesar 70 juta U$ pertahun. Bahkan David meminta mulai bulan Januari putra-putri Papua sudah bisa belajar di New Zealand. Namun tentunya kata Yunus, putra-putri Papua yang ingin belajar di Negara New Zealand salah satu persyaratannya adalah bahasa Inggris harus baik. ‘’Sebelum anak-anak Papua berangkat ke New Zealand, mereka terlebih dahulu dilatih selama 6 bulan di Jakarta,’’ paparnya.

Menurut legislator partai Demokrat ini, program ini diprioritaskan bagi anak-anak Papua yang ingin menuntut ilmu di New Zealand, mulai dari jenjang pendidikan S1, S2 dan S3. Program beasiswa ini berlaku bagi Negara-negara Pasifik. Animo Negara-negara pasifik untuk menuntut ilmu di New Zealand cukup tinggi. Oleh karena Papua termasuk diwilayah Pasifik, maka pemerintah New Zealand memberikan prioritas bagi anak-anak Papua belajar disana. ‘’Mereka tidak membatasi anak-anak Papua yang belajar di New Zealnd, justru mereka memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya bagi putra-putri Papua belajar di New Zealand,’’ ujarnya.

Kesempatan emas ini menurut Yunus perlu disambut baik oleh pemerintah provinsi Papua. Untuk itu, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga harus segera mengambil langkah-langkah dengan menyiapkan putra-putri terbaik Papua untuk belajar ke New Zealand. ‘’Semakin banyak anak-anak Papua belajar di Luar Negeri, maka semakin bagus dalam peningkatan Sumber Daya Manusia Papua kedepan,’’ katanya.

Pada kesempatan itu pula menurut pria kelahiran Pegunungan ini kepada Dubes New Zealand menyampaikan untuk memberikan kemudahan-kemuadahan bagi anak-anak Papua yakni bebas visa sehingga anak-anak Papua yang ingin belajar di New Zealand. ‘’Saya tadi sampaikan juga kepada dubes New Zealand kalau bisa bagi para putra-putri Papua yang akan belajar nanti di Negara mereka diberikan kemudahan dengan memberlakukan bebas visa. Hal inipun ditanggapai secara positif oleh Dubes New Zealand. Bahkan ia berjanji hasil pertemuan Dubes dengan DPRP akan disampaika kepemerintahan di New Zealand. [bela]

Written by Bela/Papos
Saturday, 20 November 2010 00:00

November 22, 2010 0

Sambut Obama: Demo Freeport Serentak Di Tiga Kota

Uyung Sy – PME Indonesia

JAKARTA – Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Liga Perjuangan Nasional Rakyat Papua Barat (LPNR-PB), melakukan aksi demo tutup PT Freeport (PTFI), secara serentak di 3 Kota, Jakarta depan Plaza 89 kantor PTFI, Surabaya Pangasari PTFI dan areal PT Freeport Timika.

Dalam aksi di depan kantor PTFI Jakarta masa aksi memaksa masuk ke halaman gedung namun dihalangi oleh aparat yang telah berjaga sebelumnya. Masa sempat melakukan aksi pemblokiran jalan selama 30 menit yang menimbulkan kemacetan panjang di ruas Jl. Rasuna Said, Kuningan.

Koordinator aksi Rinto Kogoya saat ditemui PME , menyatakan aksi mereka kali ini untuk menegaskan bahwa kehadiran Freeport tidak memberikan manfaat bagi Rakyat Papua, serta menimbulkan pelanggaran HAM, kekerasan dan kerusakan lingkungan.

“Kami menutut Freeport ditutup, mereka bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan, kejahatan dan lingkungan,” papar Rinto, Jakarta, Selasa (10/11).

Sementara Ketua LPNR-PB, Arkilaus Arnesius Baho, menyerukan semua elemen masyarakat Papua untuk bersatu melakukan tutup Freeport serta meminta tanggung jawab Freeport atas kejahatan kemanusiaan dan kejahatan lingkungan di Papua.

“Aksi demo serentak di 3 kota ini sebagai kado sambutan kedatangan Obama ke Indonesia, selain kami menyerukan tutup Freeport dan menuntut penyelesaian kasus pelanggaran HAM secara menyeluruh dan tuntas, kami juga menyerukan penghentian kerjasama bilateral dibidang militer antara Indonesia dengan Amerika,” tegas Arki.

Dari informasi yang kami peroleh, dini hari tadi terjadi perusakan di bangunan dan mobil di HRD PTFI di Tembagapura.

http://pme-indonesia.com/news/?catId=5&newsId=2961

November 9, 2010 0

Tersangkanya 1 Perwira, 4 Tamtama – Kasus Video Kekerasan Sudah di Odmil

JAYAPURA—Kasus kekerasan dan penyiksaan terhadap warga Papua di Tinggi Nambut, Puncak Jaya oleh anggota TNI sebagaimana yang marak beredar di dunia maya (internet) kini pelakunya tidak bisa lagi ditutup-tupi. Apalagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah mengisyaratkan bahwa tersangkanya akan segera diadili. Terungkap, jika kasus ini melibatkan 5 tersangka. Kelima tersangka tersebut terdiri atas 1 perwira dan 4 tamtama TNI, dengan inisial Letda Css, Praka Shn, Pratu Ihk, Prada Js dan Prada Ok.

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Letkol Inf Susilo yang dihubungi Bintang Papua via telepon selularnya Selasa (02/11) mengatakan, meskipun hingga saat ini korban perlakuan kekerasan dan penyiksaan belum ditemukan, namun dari bukti video, kesaksian teman-teman tersangka dan pengakuan tersangka sudah dapat membawa kelima tersangka tersebut ke ranah hukum untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. “Kelima tersangka tersebut saat ini telah tiba di Jayapura dan telah selesai diperiksa, serta telah melalui proses penyelidikan, kasusnya pun sudah dimasukkan ke Odmil (Oditur Militer), kini tinggal menunggu sidang dan pemberian sanksi hukum sesuai KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer),” urainya.

Kapendam menjelaskan, penyelesaian kasus ini juga langsung ditangani oleh Mabes TNI di Jakarta, sehingga telah dibentuk tim khusus investigasi dari Pusat yang terdiri dari 10 orang.
“Penyelesaian dengan mengirimkan tim investigasi yang dilakukan oleh Panglima TNI ini bukan lantaran adanya tekanan dari pihak luar, namun respon langsung Panglima TNI,” tukasnya.
Sedangkan permasalahan mengenai peredaran video kekerasan tersebut, hingga saat ini pun pihak TNI belum dapat mengetahui siapa yang mengedarkan. “Yang jelas di sini ada campur tangan oknum yang tidak suka akan keberadaan TNI di Papua, sehingga memanfaatkan salah satu peristiwa seperti ini untuk memberikan kesan buruk di mata masyarakat,” pungkasnya.

Harus Disidangkan di Pengadilan HAM Sementara itu, KOMNAS HAM Perwakilan Papua menyarankan agar pengadilan lima anggota TNI yang terlibat video kekerasan dilakukan di Pengadilan HAM, karena sudah memenuhi unsur-unsur pelanggaran HAM dari kasus Puncak Jaya selama tujuh tahun ini.

“Ada unsur sistematis dan meluas dari operasi militer, ada korban jiwa, korban materiil dan terpaksa ada warga sipil yang mengungsi,” kata Wakil Ketua KIMNAS HAM Papua, Matius Murib SH kepada media via telepon, Selasa (2/11) kemarin.

Pertanggungjawaban bukan oleh lima orang secara person, katanya, tetapi harus ditingkat komando/institusi atau Negara, akar masalah Papua adalah soal Ideologi Papua Merdeka dan merampas kembali senjata.

Putusan pengadilan, sambungnya, harus memberikan rasa keadilan warga dan memberi efek jerah bagi aparat yang terus melakukan penyiksaan serta membunuh warga sipil di Papua selama ini.

“TNI harus bertindak professional dan rasional yang meyakinkan public, sikap menutup diri seperti ini tidak relevan di era demokrasi saat ini, Stop Kekerasan dan beri ruang bagi perdamaian sesuai prinsip-prinsip HAM yang berlaku,” tandasnya. (dee/hen)

November 2, 2010 0

Komnas HAM: Puncak Jaya Harus Steril

JAYAPURA—Guna kepentingan investigas dalam mengungkap kasus kekerasan dan penyiksaan terhadap rakyat sipil sebagaimana dalam rekaman video yang belakangan ini ramai dipublikasikan di dunia maya, Komnas HAM Pusat mendesak dan memberi batas waktu November mendatang, agar pasukan TNI/Polri ditarik mundur dari wilayah Tingginambut, Puncak Jaya.

“Jadi kita minta Panglima TNI/Polri, Kapolri, Pangdam serta Kapolda untuk menarik mundur seluruh pasukan, termasuk intelejen. Jadi bikin daerah itu steril betul dari penguasaan aparat TNI/Polri. Setelah mereka ditarik keluar baru nanti Tim Investigasi Komnas HAM akan masuk pada November. Tapi syaratnya adalah koordinasi dan semua pihak harus setuju termasuk TNI/Polri untuk memberikan kesempatan bagi Komnas HAM melakukan investigasi,” kata Wakil Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Mathius Murib yang dihubungi disela sela aksi unjukrasa di Halaman Gedung DPRP, Kamis (28/10) kemarin.

Menurut dia, sejak video beredar pihaknya telah meresponsnya baru dalam tahap membentuk tim dan sedang melakukan koordinasi internal di Jakarta maupun di Jayapura.

Dia mengatakan, Wakil Ketua Komnas HAM Pusat dan Tim berjumlah 6 orang baru pulang dari Jayapura dan telah berkoordinasi dan membentuk tim dan langkah langkah berikutnya yakni koordinasi dengan TNI/Polri.

“Kalau mereka sepakat kita minta mereka untuk beberapa waktu menarik pasukan dari wiayah Tingginambut. Kami pasti akan turun, tapi kami tak akan turun sebelum TNI/Polri ditarik keluar dari wilayah Puncak Jaya,” jelasnya. “Kalau memberikan kesempatan bagi Komnas HAM permintaan yang kedua TNI/Polri kosongkan wilayah Tingginambut. Kalau TNI/Polri masih ada baru Komnas lakukan investigasi itu tak mungkin.”

Apabila TNI/Polri masih berada di wilayah Tingginambut apa langkah langkah yang diambil Komnas HAM, menurut dia, sejauh ini pihaknya berharap petinggi TNI/Polri akan mendukung Komnas HAM. Jadi kami percaya TNI/Polri mau memberi ruang bagi Komnas HAM dengan cara menarik mundur pasukan mereka. Tim Komnas HAM akan turun November mendatang.

“Saat ini koordinasi di tingkat Provinsi dan Jakarta telah dilakukan. Intinya berkoordinasi dengan petinggi TNI/Polri. Kalau mereka sepakat untuk memberi ruang kepada Komnas HAM berarti syarat kedua mereka harus menarik pasukan dulu sementara,” tuturnya. (mdc)

October 30, 2010 0

SEORANG ANGGOTA TNI MENABRAK MOTOR DAN MENGANIAYA RAKYAT SIPIL MENGAKIBATKAN 4 ORANG LUKA-LUKA

.*) JAYAPURA – 5 warga papua barat kembali menjadi korban dari aparat penegak hukum. Kejadian berawal saat Ibu Marsita bersama Elmis Matuan dari arah kampung yoka kearah jalan pertigaan yoka – abe – sentani menggunakan motor. Sebelum masuk ke pangkalan ojek tepat dekat kios kecil yang ada dipinggir jalan kiri dari arah kampung yoka tiba-tiba dari arah yang sama menghantam ban belakang dari Bapa Elmis Matuan dan ibu Marsita, akibatnya Ibu Marsita yang sedang hamil 3 (tiga) bulan inipun terlempar sejauh 2 Meter dan tak sadarkan diri kemudian Elmis Matuan jatuh tidak terlalu jauh dari tempat dimana motor mereka jatuh dan pelakunya tidak kena apa-apa . Namun sang pelaku yang adalah seorang Anggota TNI dari den – ZIPUR 10 Waena ini begitu bangun dan berdir dari tempat dia jatuh ia berusaha melarikan diri sehingga salah seorang pemuda bernama Ano Wetipo yang kebetulan berada di TKP berusaha mengejarnya lebih duluan diikuti oleh dua orang temannya,yaitu Yonanis Pahabol (28) dan Edi Segenyap (29) .

Setelah melewati pagar depan Zipur Ano melihat pelaku menuju Pos penjagaan dan ia pun menuju kesana dengan maksud menyuruh pelaku agar membawa korban kecelakaan tadi ke RS terdekat agar mendapat perawatan medis dengan cepat, namun sang pelaku dan teman-teman tentaranya yang berjumlah 8 (delapan) orang bukannya mengakui akan kesalahan rekan mereka, malah mereka balik menyerang dan menganiaya Anton. Dan kedua teman Anton yang mengikutinya dari belakang Yonanis dan Edi Sekenyap melihat teman mereka mendapat penganiayaan (menggunakan ujung pistol) mereka pun ke sana untuk memberitahukan kepada para tentara –tentara itu bahwa Anton tidak salah,sedang berkata:”Tolong Pa orang yang salah bukan dia!!”,Namun lagi-lagi kedelapan orang itu pun balik menyerang Yonanis dan Edi. Kemudian jam 11:00 WPB ketiga korban ini dilarikan ke RS Abe untuk mendapat perawatan medis.

Dari penganiayaan para anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) ini mengakibatkan korban luka berat ketiga orang tersebut diatas,masing-masing menderita luka sobek dibagian kepala dan tangan. Yonanis Pahabol mendapat 6 (enam) jahitan dikepala,edi segenyap 8 (delapan) jahitan dikepala bagian tengah dan 4 (empat) jahitan lagi dikepala bagian belakang (hampir mengenai otak kecil),dan Anton Wetipo tulang kecil tangan kiri patah.

Kemudian korban kecelakaan ibu Marsita Matuan yang hamil 3 (tiga) bulan kondisi kritis dan belum sadarkan diri sampai jam 01:00 WPB,kemudian Elmis matuan hanya luka goresan dikaki kiri.

Setelah kejadian diatas jam 10:45 WPB para keluarga korban mendatangi POS Penjagaan Zipur untuk memastikan siapa pelakunya tanpa membawa benda-benda tajam, namun niat baik keluarga korban ini dibalas dengan bunyi senjata, dimana para anggota TNI begitu melihat keluarga korban datang menuju kompleks mereka, mereka mengeluarka TEMBAKAN peringatan SEBANYAK 16 KALI diakhiri dengan SATU TEMBAKAN terakhir ,dan 3 (tiga) orang didodong dengan senjata kemudian dipukul memakai ujung senjata, akibatnya salah seorang yang bernama Tommi Meage yang mendapat tendang dari sepatu laras tentara da besi dibagian tulang rusuk dan tangan mengalami bergeseran tulang kecil ditangan kanan.
Sementara itu pada saat para korban ini mendapat perawatan medis di RS Abepura tidak ada satupun para pelaku yang ke RS.

Kini masalah ini sendiri sudah ditangani oleh pihak berwajib untuk proses selanjutnya.

Mudah-mudahan pelakunya dihukum sesuai dengan berbuatannya atau diampuni atas berbuatannya oleh atasannya???

Aparat keamanan yang seharusnya menjadi teladan positif terhadap rakyat dengan tindakan yang positif, namun kenyataannya menjadi contoh yang negatif.

Katanya… Bapa dorang tuu…

—> Pengayom rakyat
—> Pelayan rakyat,dan
—> Pemersatu rakyat

Truss………??? Seorang Pelindung mana berlindunganmu….Pelayan mana pelayananmu……pemersatu kapan ko mempersatukan??.

*) Laporan langsung dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk diketahui dunia.
Foto – foto korban penganiayaan aparat ini bisa dilihat juga di : Sumber : http://jamaica-rastuna.tk/

October 23, 2010 2

Hari ini, Tiga Menko Kunjungi Papua

JAYAPURA [PAPOS]- Tiga Menteri Koordinator masing-masing Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan [Menkopolhukam], Marsekal TNI (Pur) Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat [Menkokesra], Agung Laksono dan Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Radjasa direncanakan Selasa [28/9] hari ini akan mengunjungi Papua. Direncanakan, selain ketiga Menteri Koordinator tersebut, akan hadir juga Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Menteri […]

October 17, 2010 0

Persoalan Masyarakat, Persoalan Gereja

JUBI — Ketua Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) Papua, Dr. Benny Giay, mengatakan, pelbagai persoalan masih mendera masyarakat di Tanah Papua. Tidak sedikit kalangan muda menghadapi persoalan pelik, mulai dari krisis jati diri akibat pengaruh budaya luar, minuman keras, HIV/AIDS, hingga tertutupnya ruang demokrasi.

“Banyak masalah terjadi setiap hari. Semua ini memaksa kita harus hadapi bersama, minimal setiap pribadi mau bangkit dan melawan permasalahan yang ada, bukan tunduk pasrah menerima begitu saja,” tutur Benny pada penutupan Pekan Rohani, Seni dan Olahraga (Proseni) Kingmi Papua II di Gereja Anthiokhia, Enarotali, Kabupaten Paniai, Sabtu (11/9) malam.

Menurutnya, persoalan di berbagai bidang, sosial, ekonomi, politik, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, tindak kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), sangat dirasakan oleh masyarakat Papua. “Terlalu besar eksesnya, sampai-sampai kitorang jadi lemah sekali.”

Untuk menghadapi dan menangkalnya, kata Benny, serahkan kepada Tuhan melalui doa dan tentunya bekerja. “Semua pihak, termasuk Gereja punya tanggungjawab untuk melihat masalah-masalah yang dihadapi masyarakat,” cetusnya.

Sesuai program kerja Sinode GKIP, sebut Giay, umat harus dibentengi dengan penguatan iman. Setiap orang sebagai ciptaan Tuhan perlu diperhatikan keluh kesah, masalah dan harapannya. ”Jemaat harus dibentengi. Para pemuda dan pemudi dibina imannya kemudian disertai pendampingan yang serius agar potensi mereka dapat dikembangkan di masing-masing bidang,” tandas dosen Sekolah Tinggi Theologia ‘Walter Post’ Jayapura.

Benny juga mengajak kepekaaan dan dukungan nyata dari denominasi Gereja lain menyikapi berbagai fenomena yang kian mengancam eksistensi umat Tuhan di Tanah Papua.

Kegiatan Proseni bertema “Berubah Untuk Menjadi Kuat” berlangsung selama enam hari (6-11/9), diikuti ribuan pemuda-pemudi dari 73 Klasis di Tanah Papua (Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat). (Markus You)

September 14, 2010 0