Uskup Jayapura Bantah Bantu Separatis

Ditulis oleh Wilpret/Papos

Jayapura [PAPOS] – Terkait dengan berita The Jakarta Post, 8 Agustus 2010, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia melarang CORDAID sebuah lembaga donor Belanda yang memberikan bantuan kepada sejumlah daerah yang terdapat di Indonesia termasuk Papua, alasannya Cordait dicurigai membantu kelompok separatis Papua dan menjalankan usaha komersial.

Sebagai Uskup Keuskupan Jayapura dan Ketua Forum Konsultasi Para pemimpin Agama [FKPPA] di Tanah Papua, Uskup Leo Laba Ladjar, OFM menyampaikan tanggapan dan penjelasan guna meluruskan pemahaman yang keliru, untuk menghapus kecurigaan mengenai bantuan Cordaid untuk masyarakat Papua.

Menurutnya, Ada tiga pokok yang secara langsung melibatkan diri dalam kunjungan ke Mindanao Philipina yang bertujuan untuk menciptakan Tanah Papua Zona Damai.

Dimana, kata Uskup, Pertukaran program di Mindonao, Philipina yang menimbulkan kecurigaan pemerintah adalah program FKPPA yang didanai Cordaid yaitu kegiatan kunjungan FKPPA ke Mindanao pada 29 November 2008 sampai 4 Desember 2008.

Kunjungan pertama berlangsung dikota Zamboanga, Mindanao Selatan dengan rombongan sebanyak 9 orang terdiri atas tujuh pemimpin agama di Papua, Sekretarian FKPPA dan seorang pejabat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua. Selaku Uskup Jayapura dan Ketua FKPPA, Leo Laba Ladjar ikut serta dalam rombongan itu.

Dijelaskan, Sasaran program FKPPA adalah membangun Papua tanah damai, karena dari tahun ke tahun berbagai usaha bersama dari semua pemimpin agama di Papua turut menciptakan damai di Papua ini.

Ternyata hal seperti itu terjadi di Minadao, Philipina dimana diketahui bahwa terdapat gerakan agama-agama dengan tujuan yang sama membangun perdamaian di daerah itu, gerakan itu sudah berusia lebih 25 tahun. Dan telah terbentuk “ Bishops Ulama Conference (BUC). BUC sudah berhasil menggerakkan kaum muda berbagai agama untuk membangun perdamaian.

Papua ingin melakukan hal yang sama, sehingga para pemimpin agama di Papua melakukan study banding di Mindanao yang telah berhasil menciptakan perdamaian sesame antara agama. Cordaid bersedia membantu para pemuka agama di Papua untuk belajar dari BUC guna membangun perdamaian di Tanah Papua. Untuk itulah diprogramkanlah kunjungan FKPPA ke Mindanao.

Selama berada di Zamboanga, Mindanao Selatan rombongan FKPPA bertemu dengan para pemuka agama umat Islam untuk melaksanakan kegiatan bersama dan bersama-sama dengan mahasiswa menggelar pawai keliling kota untuk semua agama dengan tetap mengusung tema sentral yaitu “ Membangun Perdamaian” .

Dari Zamboaga rombongan FKPPA mengunjungi Davao. Di sana bertemu dan berdialog dengan para ulama dan Uskup-Uskup setempat. Hadir dalam acara itu pejabat dari Konsulat RI di Davao. Semua aktifitas dilaporkan secara transparan kepada Konsulat RI, tidak ada yang dirahasikan.

Dengan demikian semua menjadi jelas bahwa apabila kegiatan pertukaran program Papua dan Mindanao ini akhirnya dicurigai oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk membangun kelompok-kelompok separatis di Tanah Papua maka kecurigaan itu ”tidak benar”. FKPPA ke Minadanao untuk melihat langsung dan belajar semanagat “Membangun Perdamaian” untuk nantinya dikembangkan di Papua menuju “ Papua Tanah Damai”.

“ Yang menjadi pertanyaan apakah kami yang tergabung dalam FKPPA ini adalah separatis ?. Sesuangguhnya tidak masuk akal sehat dan hati nurani yang bersih, bahawa semua uasaha baik untuk “ membangun Papua Tanah Damai” pada akhirnya dicurigai sebagai gerakan separatis?,” katanya.

Lebih jauh dijelaskan, Bantuan Cordaid kepada gereja Katolik di Papua khususnya untuk Rumah Sakit “Dian Harapan Jayapura dan Sekretariat keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura.

“ Bantuan untuk Rumah Sakit Dian harapan digunakan untuk operasionalnya untuk melengkapai semua peralatan rumah sakit,” katanya.

Sedangkan untuk bantuan ke Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura merupakan perangkat kerja Keuskupan Jayapura bekerja untuk mendampingi masyarakat/umat beragama di Tanah Papua agar dapat hidup secara adil dan damai serta menghormati HAM sekaligus ikut bersama-sama umat beragama lainnya membangun buaya adil dan damai serta menghormati HAM.

“Kehadiran SKP sangat terasa manfaatnya terlebih di tengah permasaahan masyarakat Papua yang semakin kompleks yang sering mengedepankan “ Budaya kekerasan‘ dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dari budaya damai. SKP mengembangkan suatu mekanisme dialog dan pemantau kondisi HAM yang semuaanya bermuara pada Membangun Papua Tanah Damai,” ujar Uskup Leo Laba Ladjar. [wilpret]

September 9, 2010 0

Komnas HAM Ungkap Adanya Operasi Militer di Puncak Jaya

TEMPO Interaktif, Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengungkapkan adanya operasi militer yang digelar di Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Hal itu diungkapkan oleh Wakil ketua Komnas HAM, Yoseph Adi Prasetyo berdasarkan laporan masyarakat, dalam rapat kerja bersama Komisi Hukum DPR di Jakarta, Jumat (3/9). “Operasi itu permintaan Pemerintah daerah,” ujarnya kepada wartawan.

Latar belakang diberlakukannya operasi itu, kata Yoseph, dikarenakan adanya beberapa aksi protes warga terhadap bupatinya yang diduga terlibat kasus dugaan korupsi atau sebagainya. Dalam rangkaian aksi itu, lanjut dia, ada insiden penyerangan pos polisi di puncak jaya, ditenggarai dibelakang peristiwa ini adalah Organisasi Papua Merdeka (OPM), pimpinan Buliat Tabuni. “Lalu semua pendemo digeneralisir sebagai OPM,” katanya.

Setelah itu, kata Yoseph, Bupati Puncak Jayawijaya, Lukas Enembe mengatakan semua pihak yang merongrong pemerintahannya disebut sebagai OPM. Makanya, lanjut dia, sang bupati mengundang batalayon 753 dari Nabire untuk melakukan operasi militer dengan dana pemda. Selain batalyon itu, lanjut dia, Lukas juga mengundang brigade mobil dari Kelapa Dua dan Detasemen Khusus 88. “Diberlakukanlah operasi militer itu pada April tahun ini,” ujarnya. Operasi tersebut, lanjut dia, masih berlaku hingga sekarang.

Yoseph juga menerangkan jika banyak masyarakat kini meminta Komnas HAM untuk datang ke Puncak Jaya dan melihat sendiri operasi yang dirasakan menakutkan bagi masyarakat. Sudah ada jumlah angka masyarakat yang tewas, tapi masih diverifikasi Komnas HAM. “Sekitar 50 orang warga diketahui meninggal, itu data Komnas Papua dari sejak diberlakukannya operasi ini. Masih perlu pendalaman,” katanya.

Etha Bullo politisi partai demokrat dengan daerah pemilihan Puncak Jayawijaya membantah temuan itu. Dia mengatakan, itu hanya sebuah upaya persuasi agar keamanan lebih kondusif. “Tidak benar itu ada korban meninggal. Baru saja Lukas telepon saya dan baik-baik saja,” ujarnya.

SANDY INDRA PRATAMA

September 3, 2010 0

Ratusan Massa Padati Lapangan Sinapuk Wamena

WAMENA-Ratusan massa yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) memadati lapangan Sinapuk Wamena, Rabu (1/9). Massa yang dikoordinir oleh KNPB wilayah Pegunungan Tengah Papua ini tiba di Lapangan Sinapuk Wamena sekitar pukul 10.30 WIT.

Massa membawa sejumlah spanduk dan pamplet yang bertuliskan: Referendum adalah solusi terbaik untuk menyelesaikan status politik Papua, Kami bukan melayu kami Melanesia, Pepera 1969 cacat hukum dan moral, Kami Bangsa Papua Barat mendukung gugatan status politik Bangsa Papua Barat untuk menempuh jalur hukum Internasional dan tulisan lainnya.

Sebelum orasi, kegiatan tersebut diawali dengan ibadah syukur yang dipimpin pdt Philipus Soma, setelah ibadah dilanjutkan dengan orasi-orasi dari beberapa perwakilan lembaga.

Menurut Ketua KNPB Wilayah Pegunungan Tengah Papua, Simeon Dabi, kegiatan yang pihaknya gelar merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap upaya yang dilakukan oleh IPWP dan ILWP yang membawa persoalan Papua ke mahkamah international.

“Aksi ini adalah bagian dari dukungan rakyat Papua yang ada di Pegunungan Tengah untuk mendukung IPWP dan ILWP yang membawa masalah Papua ke PBB 3 September 2010, dimana kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan di dalam negeri tetapi juga di luar negeri seperti Australia, Belanda dan Inggris,”jelasnya kepada wartawan seusai orasi.

Dengan aksi tersebut kata Simeon Dabi, pihaknya berharap semua persoalan Papua dapat diselesaikan melalui jalur hukum internasional, karena persoalan Papua tidak bisa diselesaikan secara nasional.

“Sampai sekarang masalah Papua jika dibicarakan secara nasional tidak ada selesainya, sehingga satu-satunya jalan adalah harus dibicarakan di tingkat international, dengan begitu persoalan Papua bisa diselesaikan secara bermartabat,”tandasnya.

Ditempat yang sama Koordinator Umum Warpo Wetipo mengungkapkan, aksi kali ini dihadiri sekitar 600 massa yang berasal dari berbagai komponen mulai dari kalangan pemuda, aktivis, mahasiswa dan masyarakat umum yang ingin berjuang mendapatkan kebenaran dan keadilan.
Setelah orasi massa meninggalkan tempat dengan mendapat pengawalan dari personil Polres Jayawijaya. (lmn/nan)

September 2, 2010 0

Setelah Ancam-Mengancam Polda Papua vs. Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua

Setelah beberapa kali Polda Papua melayangkan Surat Panggilan atau panggilan terbuka lewat media massa kepada Rev. Sofyan Yoman dan bahkan mengancam untuk menjemput paksa, baru-baru ini Pemuda Baptis Papua juga mengancam akan menduduki Kantor Polda Papua.

Semtara itu Rev. Yoman bersikukuh sebagai pemimpin Gereja bahwa apa yang dikatakannya benar dan punya bukti, dan berbicara sebagai seorang Gembala Jemaat yang ditindas, dianiaya dan dibunuh serta sebagai tuan tanah di Bumi Cenderawasih. Maka beliau mempersilahkan Polda Papua boleh datang ke tempatnya kalau hendak mengetahui informasi lebih lanjut tentang kebenaran yang dinyatakannya dalam media masa sebelumnya terkait pelanggaran HAM akibat operasi militer di Puncak Jaya selama 4 tahun belakangan.

Memang tanah Papua adalah tanah leluhur bangsa Papua, tetapi tanah itu sementara ini sedang diduduki bangsa lain, dengan hukum dan pemerintahan asing yang kini dipaksakan berlaku di Tanah leluhur bangsa Papua. Sebagai dampaknya, siapa saja yang dianggap mengusik keberadaan pemerintah dan hukum asing itu terancam bakalan dipanggil, dipenjarakan, diteror, hingga dibunuh. Itu bukan sebuah prakiraan, tetapi fakta selama hampir setengah abad ini.

Setelah Polda Papua mengancam memanggil paksa, kini Pemuda Baptis mengancam Polda Papua menduduki kantor Polda Papua.

Apa yang sedang dipersiapkan NKRI membaca tanggapan ini?

1. NKRI sedang mencari-cari alasan tambahan, selain alasan pengungkapan kebenaran tentang kekerasan di Puncak Jaya, mereka akan menahan Rev. Yoman dengan alasan tambahan lain, bukan dengan alasan kekerasan di Puncak Jaya yang sudah ketahuan dan sudah mendapat tanggapan Pemuda Baptis itu;

2. NKRI sedang menunggu peristiwa atau aksi-aksi Pemuda Papua atau masyarakat Papua pada umumnya yang akan mereka stigmakan sebagai tindakan yang membahayakan negara dan Rev. Sofyan Yoman akan dijadikan sebagai pelindung, penasehat, pengarah, atau apa saja, yang dampaknya akan menjerat Rev. Yoman.

3. Rev. Yoman jelas-jelas sudah masuk satu-satunya pemimpin Papua di dalam negeri saat ini yang menjadi target utamaoperasi intelijen. Oleh karena itu, kapan saja dapat terjadi apa saja oleh siapa saja. Beliau dapat diculik, dapat ditabrak, dapat diracuni, dapat dibuat apa saja. Semua orang Papua semestinya sudah tahu selama hampir setengah abad ini bagaimana cara NKRI menangani kasus-kasus seperti ini.

Melihat kondisi ini, West Papua News menyarankan pertama-tama kepada Pemuda dan Anggota Jemaat-Jemaat Gereja Baptis dan semua orang Papua agar:

1. Menjaga Rev. Sofyan Yoman dengan piket selama 24 jam, kelengahan akan dimanfaatkan untuk memangsa,

2. Semua perjalanan harus dilakukan dengan pengawalan ketat, tidak mengendarai mobil sendiri, bahkan tidak menggunakan satu kendaraan saja, tetapi dengan kendaraan pengawal di depan atau di belakang.

3. Pemuda Baptis setidaknya tidak hanya mengancam untuk menduduki Kantor Polda Papua, tetapi sejak ancaman itu dikeluarkan sudah ada reaksi dari Polda Papua entah reaksi terbuka ataupun tertutup. Maka secara logis, oleh karena itu Pemdua Baptis Papua patut menjadi pengawal Ring 1 dari Rev. Sofyan Yoman. Kalau gagal, maka tentu Pemuda gereja dan suku lain akan mempertanyakan pertanggung-jawaban Pemuda Baptis Papua yang sudah berani mengancam Polda Papua seperti ini.

4. Selebihnya dari itu, memang sudah saatnya pempimpin Papua perlu berdiri di Bumi Cenderawasih, bukan di pengasingan, untuk mengumpulkan segala sumberdaya dan kekuatan yang ada untuk mempersatukan Tanah Papua yang sudah dipecah-belah menjadi dua provinsi itu, dan sedang diusahakan menjadi tiga dan empat itu, agar tetap menyatu dan berdiri sebagai satu bangsa, satu jiwa, satu tanah air, satu tujuan dan satu perjuangan.

5. Sementara itu, semua elemen Pemuda dan jemaat, serta pemimpin gereja-geraja di Tanah Papua hendaknya berdiri di samping, di depan, di belakang Rev. Yoman untuk menunjukkan kepada NKRI, "Cukup sudah!", "Enough is enough!" setidaknya tidak secara emosional dan sporadis, tetapi secara terstruktur dan tekun, bermartabat dan bertanggungjawab, secara damai dan demokratis.

Tokoh agama dan tokoh gereja pada khususnya sudah banyak berbuat banyak membela penderitaan anggota jemaatnya di seluruh dunia. Kalau ditulis maka buku riwayat para tokoh agama dan gereja di dunia itu begitu panjang, ada yang menyedihkan, ada yang membangkitkan semangat. Contoh terdekat dan terbaru adalah Uskup Belo di teman-teman serumpun Timor Leste. Kini Belo Papua sudah lahir, "APAKAH ORANG PAPUA MAMPU MEMBESARKAN DAN MEMELIHARANYA???"

Kalau tidak, sebainya tidak usah bicara "Merdeka", karena itu sebuah penghinaan dan penghianatan kepada diri, hargadiri dan identitasnya sendiri, sebuah kebodohan yang konyol.

August 31, 2010 0

Tugas Kenegaraan MRP Belum Selesai

JAYAPURA [PAPOS] – Masa tugas kerja Majelis Rakyat Papua [MRP] akan berakhir bulan Oktober 2010 mendatang. Namun mengingat tugas atau pekerjaan yang menyangkut kenegaraan MRP belum rampung sepenuhnya sehingga jabatan MRP perlu diperpanjang demi kepentingan Negara.

Demikian disampaikan Ketua Komisi A DPR Papua membidangi pemerintahan, Otsus, hukum dan HAM, Ruben Magai, S.IP kepada wartawan ketika ditemui diruang kerjanya, Senin [30/8] pagi.

“Sebagai Ketua Komisi A DPR Papua saya sangat mendukung jabatan MRP diperpanjang oleh Mendagri. Pasalnya sejumlah tugas yang berkaitan dengan kepentingan Negara belum rampung dikerjakan. Apalagi MRP sebagai jabatan lembaga negara dan diakui oleh Negara yang ditetapkan dalam PP Nomor 54 tahun 2004,” jelas Ruben.

Adapun alasan politisi Partai Demokrat mendukung jabatan MRP perlu diperpanjang diantaranya Perdasus soal pengangkatan MRP hingga kini masih dalam rancangan peraturan daerah khusus [Raperdasus]. Termasuk evaluasi otsus harus dilakukan bersama MRP. Pasalnya, sebagai lembaga kultur MRP punya data, bahkan mereka yang memfasilitasi rakyat ke DPRP untuk menyampaikan aspirasi soal kegagalan otsus serta tuntutan masyarakat agar Otsus dievaluasi. Nah, ini yang menjadi pertimbangan dari Komisi A DPRP sehingga pihaknya mendukung sepenuhnya jabatan MRP diperpanjang oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri. “Saat ini telah dibentuk badan khusus evaluasi Otsus oleh DPRP,” imbuhnya.

Bahkan ia tidak sependapat terhadap sorotan yang dialamatkan ke MRP akhir-akhir ini terkait aspirasi masyarakat yang menolak otsus dan meminta Otsus dievaluasi. Ada kesan MRP hanya menciptakan permasalahan. Padahal apa yang dilakukan MRP menurut Ruben adalah tugas mereka sebagai lembaga cultur. Banyak masyarakat yang tidak mengerti apa tugas dari MRP sehingga hanya menyalahkan MRP. Padahal dari sisi UU MRP adalah melaksanakan tugasnya sesuai dengan UU Nomor 21 tahun 2001.

“Jadi keberadaan MRP saat ini sangat dibutuhkan dalam upaya melakukan evaluasi Otsus. MRP punya peranaan dalam memberikan bobot penilaian terhadap perjalanan Otsus di Papua,” terangnya.

Dikatakan jika tidak ada aral melintang, Raperdasus soal keanggotan MRP sesuai agenda kerja DPR Papua, Raperdasus akan ditetapkan menjadi Perdasus pada awal September ini. “Kita harapkan semua elemen masyarakat mendukung keberadaan MRP sebagai lembaga cultur di Papua sehingga sejumlah tugas-tugas kenegaraan ini bisa rampung secepatnya,” imbuhnya. [bela]

Ditulis oleh Bela/Papos
Selasa, 31 Agustus 2010 00:00

August 30, 2010 0

Melanie Higgins, Tanyakan Soal Pemanggilan Sokrates

JAYAPURA—Pemanggilan Duma Sokrates Sofyan Yoman oleh Polda Papua rupanya mendapat perhatian tersendiri Pemerintah Amerika.

Hal ini terbukti dengan pertemuan Sekretaris I Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Melanie Higgins dengan Ketua Umum BPP PGGB Duma Sokratez Sofyan Yoman di Swesbel Hotel Jayapura, rabu (25/8) lalu.

Dalam pertemuan tersebut, sebut Yoman, Melanie Higgins ini langsung melayangkan pertanyaan perihal pemanggilan dirinya oleh Polda Papua. “Pada awalnya ibu Melaine langsung tanya pemanggilan saya dari pihak kepolisian, jadi saya jawab bahwa kebenaran harus ditegakkan dan keadilan harus diperjuangkan,” jelas Yoman.

Meski Sokrates tidak menyebutkan secara terperinci materi pembicaraan yang dilakukan bersama Sekretaris I Dubes As tersebut, namun dari topik pembicaraan sudah jelas bahwa pendeta yang diidentikkan sebagai pendeta Separatis ini banyak membeberkan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Amerika di Tanah Papua.

“Saya sampaikan kepada beliau bahwa saya sebagai gembala umat hanya penyambung lidah rakyat Papua yang tertindas dalam segala bidang,” ungkapnya.

Ia mengatakan, dari pembicaraan tersebut, selaku gereja ia meminta kepada Pemerintah Amerika bahwa ketidakadilan yang melukai dan melecehkan martabat manusia harus diakhiri di atas Tanah Papua.

“Karena saya tahu ibu datang ke Papua sebagai perwakilan pemerintah Amerika. Amerika, Indonesia dan Papua adalah sama-sama manusia ciptaan dan gambar Allah, tidak ada yang besar dan hebat dari yang lain,” tandas Sokrates Yoman.

August 27, 2010 0

FGPBP Ancam Duduki Polda Papua

JUBI — Forum Gerakan Pemuda Baptis Papua (FGPBP) mengancam akan menduduki Kantor Kepolisian Daerah (Polda) Papua, kalau saja tetap dilakukan pemanggilan terhadap Socratez Sofyan Yoman.

Sofyam Yoman merupakan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua. Sebelumnya Yoman mengeluarkan statement bahwa TNI – Polisi ikut bermain di dalam kasus-kasus yang terjadi di Puncak Jaya.

“Polda Papua sebenarnya harus bisa menyikapi secara dingin dan bijaksana atas masalah ini, ini sebagai masukan dan kritikan dari masyarakat,” ujar Ketua FGPBP, Turius Wenda, Kamis (26/8).

Wenda menilai bahwa setiap warga negara berhak menyampaikan pendapatnya dalam bentuk apapun, sebab UUD 1945 pasal 28 jelas melindunginya. “Polda harus lebih dewasa terhadap apa yang disampaikan lewat media apa saja,” tutur Wenda.

“Ini semacam satu scenario dan ada agenda titipan untuk memusnahkan dan membunuh karakter pemimpin umat Tuhan di tanah Papua,” tambahnya.

FGPBP juga meminta Forum Gereja Baptis se-dunia (BWA) untuk menyurati Presiden Indonesia, agar menghentikan pemanggilan terhadap Pdt. Socratez Sofyan Yoman.

“Apabila desakan ini tidak diindakan, maka kami seluruh umat Baptis di Tanah Papua akan menduduki Polda Papua,” tandasnya. (Eveerth Joumilena)

August 26, 2010 0

Balada Negeri “Baku Tawar”

Editorial BintangPAPUA.com

Isu demi isu terus mengemuka di media, masalah demi masalah terus menumpuk di benak masyarakat awam, seakan – akan negeri ini penuh dengan 1001 macam masalah, lantas kita semua dibuat bertanya – Tanya apa yang dilakukan oleh para petinggi dan penguasa di negeri ini ? Mengapa masih seperti ini ? begitu sulitkah menyelesaikan tumpukan masalah yang menyelimuti negeri ini, tidak di pusat tidak di Papua, tidak di tingkat kabupaten.

Masalahnya kita ketahui, penyebabnya teridentifikasi, tapi yang kurang adalah kesungguhan dan keseriusan para penguasa untuk menuntaskan masalah tersebut dalam tempo yang sesingkat – singkatnya, kebiasaan menunda – nunda pekerjaan dan masalah masih menjadi budaya bangsa kita.
Kalau bisa lama kenapa harus dipercepat ?? atau kalau bisa di persulit kenapa harus di pergampang, jadi semua berkelakuan aji mumpun dan terkesan tumpukan masalah itu dibiarkan menjadi sebuah bom waktu yang sewaktu – waktu dapat di ledakkan dan menjadi pemicu bagi upaya – upaya pengelabuan terhadap public atas sebuah kepentingan besar yang harus disembunyikan esensi dan substansinya.

Di tingkat pusat, jejalan masalah mulai dari kompor gas, century, DPR yang malas, sampai dengan iring – iringan rombongan Presiden yang membuat jalanan tambah macet hanya sebatas wacana, tidak ada kesungguhan dari pemerintah untuk menuntaskannya hingga tuntas … tas … tas.

Di tingkat Provinsi Papua, persoalan Otsus, Referendum, MRP,Freeport, keamanan di Puncak jaya yang tidak pernah usai, dan sejumlah kebijakan – kebijakan lainnya masih menjadi satu tumpukan persoalan yang tidak pernah habis – habisnya di perdebatkan, karena tidak ada kesungguhan dan keseriusan dari pemerintah menuntaskannya.

Di tingkat kabupaten, persoalan pemekaran yang tidak memberikan dampak signifikan, aspirasi pemekaran, masalah pemilukada, dan seabreg masalah lainnya termasuk masalah terror kepada wartawan juga menjadi tumpukan masalah yang belum tertangani.

Itu semua karena kita terjebak pada rutinitas kehidupan dan keseharian kita, kita terbiasa
berasumsi bahwa masalah – masalah yang muncul adalah dinamika, sehingga tidak perlu terlalu di risaukan, kita melihat apa yang terjadi di semua tingkatan adalah proses pembelajaran yang tidak perlu terlalu di khawatirkan selama tidak mengganggu kepentingan kita.

Pandangan – pandangabn picik semacam inilah yang membuat Negeri ini menjadi negeri 1001 masalah, untuk lepas dari masalah ini tidak ada cara lain selain apa yang di tuliskan Pong Harjatmo di atasp Gedung MPR beberapa waktu lalu, JUJUR, ADIL dan TEGAS.

Kalau ketiga sikap ini tidak ada pada mental dan cara piker pengelola negeri ini, maka selamanya negeri ini akan menjadi negeri 1001 masalah, jadi tidak ada cara lain, dari sekarang kita harus jujur melihat masalah yang ada dengan merujuk pada ketentuan peraturan (hukum) yang ada, jangan lagi hokum kita belokkan demi kepentingan yang mampu membayar.

Pengelola negeri harus adil terhadap rakyatnya, bukan adil terhadap kroni dan kepentingan kelompoknya saja, karena rakyat tidak menuntut harus sama banyak dengan yang didapatkan oleh para penguasa dan pejabat, rakyat hanya minta standarisasi kesejahteraan yang relative tidak memberatkan, rakyat tidak minta dilayani dan diperlakukan seperti raja, tapi cukup dengan murahkan harga, mudahkan anak – anak sekolah, sediakan dokter dan obat disaat mereka sakit, dan jangan bodohi dan bohongi mereka.

Satu hal lagi yang hilang dari mental para penguasa negeri ini adalah KETEGASAN, kita sudah tidak berani tegas kepada anak buah yang melanggar, kita tidak berani menindak bawahan yang berlaku curang apalagi bila bawahan kita itu adalah bagian dari tim sukses kita menduduki kursi kekuasaan kita, karena tidak adanya ketegasan itulah semuanya di buat mengambang, dan penguasa berpikir, biarkan rakyat berkicau, kalau mereka capek, pasti akan berhenti dengan sendiri.

Demokrasi yang kita kembangkan masih demokrasi tuli, karena semua rakyat di berikan kebebasan seluas – luasnya untuk bersuara tapi tidak ada kemauan dari penguasa untuk mendengarkan dan mewujudkannya dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. (***)

August 13, 2010 0

Sokrates Tidak Gentar !

Duma Sokrates Sofyan YomanJAYAPURA—Meski ada ancaman penjemputan paksa oleh polisi, namun Ketua Umum Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja-Gejereja Baptis di Papua, Duma Sokrates Sofyan Yoman, tidak gentar.

Tokoh vocal ini, justru menilai Polda Papua tidak adil dalam menjalankan dan menerapkan hukum di Tanah Papua, pasalnya berbicara soal kasus Puncak Jaya, tidak sedikit pihak yang sering menuding keterlibatan aparat TNI/Polri, namun ironisnya yang dipanggil hanya dirinya. “Sangat prihatin atas sikap dan perilaku penegak hukum yang tidak adil dan tidak profesional,” terang Duma Sokrates Sofyan Yoman melalui pesan singkatnya yang diterima media, Rabu (11/8) malam kemarin.

Yoman menyebutkan ketidakadilan ini terbukti karena pihak lain juga banyak mengkritisi masalah keamanan di Kabupaten Puncak Jaya, namun mereka sampai hari ini tidak pernah mendapatkan pemanggilan dari Polisi.

“saya menduga aparat penegak hukum melayani pesan sponsor untuk menekan saya sebagai pimpinan gereja,” dugaan pendeta muda yang selalu kritis dengan pemerintah.

Oleh karena itu, Sokrates yang sudah terbilang siap menghadapi segala kemungkinan yang bakal terjadi pada dirinya, mengungkapkan bahwa, dirinya tidak akan pernah lari dan siap bila polisi akan lakukan upaya paksa pada dirinya.“Kalau mau datang tangkap paksa, saya tetap tunggu di kantor atau di rumah. Saya tidak pergi kemana-mana, karena disinilan tanah leluhur kami,” tantang Yoman yang terlihat tidak ragu lagi dengan sikap kritisnya.

Sekedar diketahui, Yoman juga pernah menolak eksekusi Mahkamah Agung pada bulan April lalu yang melarang keras peredaran buku hasil karyanya ke pasaran, bahkan Yoman juga secara terang-terang pada program Kick Andi yang ditayangkan Metro TV, Yoman secara terang-terangan menolak larangan MA tersebut.

Gereja Baptis, sambung Yoman menilai aparat keamanan sedang membelenggu dan memenjarakan nilai keadilan dan demokrasi yang sedang bertumbuh sekarang ini.
Gereja Baptis Papua, tegas Yoman, mendesak pihak DPR Papua memanggil Pangdam XVII Cenderawasih dan Kapolda Papua untuk menjelaskan penanganan serta strategi dalam penanganan persoalan puncak yang sudah menjelang enam tahun.

“DPRP harus memanggil Pangdam dan Kapolda untuk jelaskan mengapa kasus Puncak Jaya dari tahun 2004 sampai 2010 tidak pernah berakhir, siapakah aktornya dan siapa yang diuntungkan yang menyebabkan korban pada rakyat kecil,” desak Yoman. (hen)

August 11, 2010 0

Sokrates Tolak Panggilan Polda

Duma Sokrates Sofyan Yoman

JAYAPURA—Panggilan Polda Papua bernomor B/792/VIII/2010 tertanggal 7 Agustus terhadap Duma Sokrates Sofyan Yoman, terkait pernyataannya yang dinilai memojokkan TNI/Polri soal kasus Puncak Jaya, tidak dipenuhi atau ditolak yang bersangkutan.

Duma Sokrates mengatakan, jangan pernah berpikir bahwa aparat keamanan yaitu TNI/Polri adalah pemilik kebenaran atau segala-galanya. Ini paradigma lama yang tidak relevan lagi dengan era saat ini. “Saya tidak akan pernah hadir untuk memenuhi undangan klarifikasi dari pihak Polda Papua bernomor B/792/VIII/2010 Dit Reskrim Polda Papua tertanggal 7 Agustus 2010,” tegas Ketua Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja-Gereha Baptis Papua itu kepada Bintang Papua, kemarin .

Duma Sokrates mengatakan bahwa pernyataan yang disampaikan lewat media Jumat pekan lalu adalah benar, disertai dengan data-data yang akurat tentang keterlibatan aparat keamanan dalam kasus berkepanjagan yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya.

“Pernyataan yang disampaikan oleh saya bukan asal omong, kami mempunyai alasan, data dan pengalaman. Pemerintah dan aparat keamanan salah menilai dan salah mengerti terhadap kami, kami bukan bangsa bodoh, tuli, bisu dan buta,” ingat Yoman.

Gereja, kata Yoman, bukan sub ordinat (bawahan) pemerintah dan aparat keamanan. Gereja baptis Independen, otonom dan mandiri. Dalam prinsip dan roh ini, Gereja Baptis selalu menyuarakan suara kenabian bagi umat tak bersuara dan tertindas. “Kami heran, persitiwa kekerasan yang terjadi sejak tahun 2004 di kabupaten Puncak Jaya tidak pernah berakhir sampai tahun 2010, mengapa aparat keamanan yang mempunyai intelijen tidak berfungsi untuk mendeteksi kelompok-kelompok yang dianggap OPM yang membuat kacau,” tanya duma Yoman.

“Harapan kami, aparat keamanan harus berhenti bersandiwara di Tanah Papua ini, terutama pihak kepolisian tidak pantas memanggil saya, karena saya adalah tuan dan pemilik negeri serta ahli waris tanah ini,” ungkapnya.

Harus berhenti panggil-panggil Orang asli Papua, sarannya, tetapi mari kita hidup bersama secara bermartabat setara dan terhormat. “Jangan terus jadikan umat Tuhan seperti hewan buruan dengan stigma-stigma yang merendahkan martabat umat Tuhan,” tambahnya.

Dikatakan, “Sudah saatnya semua kekerasan dan sandiwara dihentikan, demi keadilan, perdamaian dan HAM,” tandasnya. (hen)

Minggu, 08 Agustus 2010 21:17

August 9, 2010 6