Kapolresta Jayapura AKBP Alfred Papare (Jubi/Levi)
Jayapura – Kapolresta Jayapura, AKBP Alfred Papare megatakan, dalam rangka peringatan kembalinya Papua ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 1 Mei mendatang, pihak Kepolisian telah mempersiapkan sebanyak kurang lebih 1000 personil untuk pengamanan.
“Mereka akan disiagakan di beberapa titik, seperti Expo Waena, Perumnas Tiga Waena dan daerah Yapis Dok Lima Jayapura, serta Lingkaran Abepura,”
ungkap Alfred ke tabloidjubi.com di Kantor Walikota Jayapura, Selasa (23/4).
Selain pengamanan, kata Alfred, aparat keamanan baik dari TNI/Polri di Kota Jayapura akan melaksanakan pengamanan terhadap kegiatan- kegiatan yang akan dilakukan seperti razia siang dan malam.
“Pada prinsipnya kita tak memberikan ijin ke siapapun masyarakat untuk menggelar acara dalam peringatan 1 Mei itu,”
jelasnya.
Kegiatan sosial yang lain seperti Parade di Taman Imbi dan pawai Walikota Jayapura. Sampai hari ini, Kota Jayapura sejuah ini aman. Peringatan hari kembalinya NKRI ini juga memperlihatkan kepada masyrakat Papua siapa yang menjadi pahlawan nasional asal Papua. (Jubi/Sindung)
Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Christian Zebua (Jubi/Levi)
Jayapura – Pangdam XVII/Cenderawasih akan terus mencoba meredam isu yang beredar, pada 1 Mei mendatang akan ada penyerangan yang dilakukan kelompok bersenjata.
“Ada isu yang mengatakan, 1 Mei nanti mereka akan melakukan suatu gerakan dan penyerangan, tapi kita coba redam itu. Masa sih sesama saudara saling menyerang, tapi kalau mereka ganggu kita pasti akan merespon dengan keras bersama polisi. Tak akan saya biarkan rakyat atau prajurit terganggu, itu sudah pasti,”
kata Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Christian Zebua kepada wartawan usai melakukan pertermuan dengan Komisi I DPR RI, Sasana Karya Kantor Gubernur Papua-Jayapura, Senin (22/4).
Menurut dia, dengan adanya isu penyerangan itu, pihaknya sudah coba komunikasikan, kalau memang ada beda paham silahkan, namun jangan sampai harus saling membunuh.
“Kalau mereka dengan bersenjata, pasti saya hantam dan tumpas. Saya tidak akan biarkan rakyat atau prajurit terganggu,”
tambahnya.
Saat ditanya dari kelompok mana yang akan melakukan penyerangan, ujar Pangdam, media lebih banyak tahu, karena ada ditulis.
“Saya sebenarnya tidak terlalu serius menanggapi itu, biasalah saudara-saudara kita mungkin tidak merasa puas, tapi intinya kita siap mengantisipasi itu,”
tegasnya.
Menyinggung soal Kasus Sinak, jelas Pangdam, masalah ini sudah ditangani oleh pihak Kepolisian dan pelakunya sudah kami tangkap, karena memang negara kita ini adalah negara hukum.
“Siapapun tidak boleh melanggar hukum. Jangankan mereka bersenjata, panglimapun tidak boleh melanggar hukum, ada konsekuensinya kalau melanggar hukum dan itu harus tegas. Saya dan Kapolda tegas menangani itu, tidak akan bermain-main,”
ujarnya.
Pada kesempatan itu juga, Pangdam menyampaikan, dengan adanya pertemuan dengan DPR RI, dirinya berharap Komisi I bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Papua.
“Soal Papua, sebenarnya tidak seperti apa yang kadang-kadang disuarakan di Jakarta. Pasalnya masyarakat kita tidak ada kok yang menyatakan diri mau merdeka dan sebagainya. Inikan hanya elit-elit tertentu saja. Masyarakat kita pada dasarnya senang kok dengan kesejahteraanya meningkat. Jadi mulai tingkat kabupaten/kota kerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan, sementara TNI menciptakan kondisi aman,”
katanya.
Sekadar untuk diketahui, perayaan 1 Mei atau hari kembalinya Papua ke pangkuan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) rencananya akan dipusatkan di wilayah Sorong, Papua Barat. Dimana perayaan itu akan dilakukan oleh Gubernur Papua Barat beserta perangkatnya dibantu oleh jajaran TNI. (Jubi/Alex)
Warga Distrik Tigi Barat saat pertemuan (Jubi/Markus You)
Deiyai — Masyarakat di Distrik Tigi Barat, Kabupaten Deiyai, Senin (15/4) kemarin dibuat tegang lantaran tersiarnya isu bahwa seseorang telah menyelundupkan amunisi berupa 36 butir peluru. Isu penyelundupan itu dicium pihak keamanan. Aparat gabungan Polri dan TNI diturunkan ke Kampung Tenedagi untuk menyita dan mengungkapnya. Namun isu itu tak terbukti.
Kepala Kampung dan Tokoh Gereja bersama masyarakat setempat justru kaget dengan isu yang disebarkan oknum tertentu. Mereka kepada aparat keamanan yang tiba di Tigi Barat dengan segala peralatan perang, katakan, tidak ada gerakan tambahan yang dilakukan oleh warga kampung.
“Kemarin situasinya memang sempat tegang, tapi isu itu sebetulnya sangat tidak benar. Kami justru kaget dengar isu penyelundupan amunisi, wah siapa dan kapan, sedangkan disini selama ini aman-aman saja,”
ungkap Amos Agapa, Kepala Suku Mee di Distrik Tigi Barat, Selasa (16/4) siang.
Sebelumnya, melalui pesan singkat beredar isu penyelundupan amunisi. Katanya, ada warga Kampung Tenedagi menyimpan 1 magasin berisi 36 butir peluru. Tak disebutkan jenis peluru dan senjatanya.
Kepala Distrik Tigi Barat, Fransiskus Ign. Bobii, S.Ap saat dikonfirmasi tabloidjubi.com, menegaskan, isu ditiupkan oknum tak bertanggungjawab. Ia bahkan menyesalkan isu tersebut, karena berdampak ketegangan di tengah masyarakat Tigi Barat.
“Selama ini daerah kami aman. Tidak pernah ada gerakan tambahan, apalagi sampai masyarakat bikin organisasi terlarang. Jadi, semua komponen mengutuk keras pelaku penyebar SMS bohong terkait isu penyelundupan amunisi di Tenedagi,”
tutur Frans.
Menyikapi isu tersebut, Kepala Distrik bersama para tokoh melakukan koordinasi dengan semua pihak. Termasuk Muspida. Selain memberi rasa aman warga, juga untuk mengecek kebenaran isu penyelundupan amunisi yang disebarkan oknum tertentu.
Untuk mengantisipasi kemungkinan buruk terkait isu penyelundupan amunisi, kata Kepala Suku Mee di Distrik Tigi Barat, Amos Agapa, mulai Senin malam warga bersama aparat kampung membuat pos penjagaan di pintu masuk Tigi Barat.
“Wilayah Tigi Barat dan umumnya Deiyai selama ini aman-aman saja. Jadi, jangan ada oknum pengacau di daerah ini,”
ujar Marselus Badii, Wakil Kepala Suku Mee di Distrik Tigi Barat.
Selain karena santer dengan isu penyelundupan amunisi, kehadiran aparat keamanan di distrik itu juga turut menegangkan situasi. Walaupun kehadiran aparat TNI dan Polri di sana untuk menjalankan tugas pengamanan. Dengan usaha baik dari semua pihak, situasi kembali normal.
“Kami koordinasikan dengan Muspida, dan situasi sudah aman, sehingga kami himbau kepada masyarakat untuk kembali beraktivitas seperti biasa,”
Jakarta —Papuans Behind Bars (Orang Papua di Balik Jeruji), sebuah proyek tentang tahanan politik di Papua Barat melaporkan hingga akhir Maret 2013 terdapat 40 Tahanan Politik Papua dalam penjara di Papua.
Dalam laporan itu menulis, sepanjang Maret terdapat peningkatan pelaporan terkait penangkapan sewenang-wenang, penahanan, penyiksaan dan pelecehan terhadap warga sipil di Papua Barat. Terdapat penangkapan di Sarmi, Manokwari dan Paniai.
“Terjadi peningkatan dalam bulan Maret. Sebelumnya, pada Februari Tahanan Politik Papua berjumlah 35 orang. Pada Maret naik menjadi 40 orang,”tulis dokumen itu.
Seperti dilaporkan Papuans Behind Bars, tahanan Politik Papua yang berada dalam penjara hingga Maret 2013 adalah:
Tahanan
Tanggal Penahanan
Dakwaan
Hukuman
Kasus
Dituduh melakukan kekerasan?
Kekhawatiran dilaporkan sementara proses hukum?
LP/Penjara
Markus Yenu
6 Maret 2013
106
Dalam persidangan
Demonstrasi Manokwari dan pertemuan KNPP
Tidak
Tertunda
Manokwari
Isak Demetouw (alias Alex Makabori)
3 Maret 2013
110; Pasal 2, UU Darurat 12/1951
Dalam persidangan
Dituduh TPN/OPM
Tidak
Tertunda
Sarmi
Daniel
Norotouw
3 Maret 2013
110; Pasal 2, UU Darurat 12/1951
Dalam persidangan
Dituduh TPN/OPM
Tidak
Tertunda
Sarmi
Niko Sasomar
3 Maret 2013
110; Pasal 2, UU Darurat 12/1951
Dalam persidangan
Dituduh TPN/OPM
Tidak
Tertunda
Sarmi
Sileman Teno
3 Maret 2013
110; Pasal 2, UU Darurat 12/1951
Dalam persidangan
Dituduh TPN/OPM
Tidak
Tertunda
Sarmi
Matan Klembiap
15 Februari 2013
110; Pasal 2, UU Darurat 12/195112/1951
Dalam persidangan
Afiliasi dengan Terianus Satto dan Sebby Sambom
Tidak
Ya
Tahanan polisi, Jayapura
Dukungan atas para Tapol itu datang dari berbagai pihak. Pada tanggal 1 Maret, Komunitas Melbourne Papua Barat mengadakan malam peningkatan kesadaran di Kindness House di Melbourne. Bersama dengan makanan dan nyanyian, acara ini juga menunjukkan sebuah film diproduksi oleh Peter Woods, yang berisi rekaman dari dua kunjungan terakhirnya ke Papua Barat.
Dikabarkan, Film ini disambut antuasias oleh 50 orang, dan mengungkapkan sejauh mana demonstrasi publik besar menuntut kemerdekaan di Papua Barat selama 12 bulan paska Kongres Ketiga Rakyat Papua pada Oktober 2011. Film ini akan siap diuncurkan pada pertengahan Mei 2013. Acara ini menggalang dana AUD300 untuk mendukung tahanan politik di Papua Barat.
Sebuah koalisi LSM termasuk Komisi HAM Asia (AHRC), Koalisi Internasional untuk Papua (ICP) dan Survival International (SI), tanggal 12 Maret 2013 lalu mengajukan pernyataan lisan bersama kepada sesi persidangan ke-22 di Dewan HAM PBB.
Papuans Behind Bars mengabarkan, pernyataan tersebut menujukan peningkatan penganiayaan dan penangkapan sewenang-wenang aktivis politik dan pembela HAM di Papua Barat, dengan berkedok usaha melawan terrorisme.
Kasus penyiksaan 20 tahanan di penjara Abepura, penangkapan tujuh orang di Depapre sehubungan dengan aktivis pro-kemerdekaan dan penangkapan dan perlakuan kejam terhadap Yunus Gobai disorot dalam pernyataan untuk menggambarkan masalah kekerasan yang sedang berlangsung dan impunitas di Papua Barat. Pernyataan tersebut menyerukan dialog damai di bawah mediasi netral, akses terbuka ke Papua dan pembebasan semua tahanan politik.
Dukungan juga datang dari Herman Wainggai, seorang mantan tahanan politik yang kini membela hak asasi manusia orang Papua di Amerika Serikat, sudah mengadakan acara dalam rangka Kampanye Pembebasan Tahanan Politik di Papua Barat.
Kampanye ini bertujuan untuk menginformasikan masyarakat umum tentang masalah yang dihadapi di Papua Barat dan untuk memperoleh dukungan bagi pembebasan para tahanan politik. Wainggai ditangkap pada tahun 2002 dan dituduh dengan pasal makar untuk peran dia dalam mengorganisir acara di mana Bendera Bintang 14 dikibarkan.
Sementara, di Inggris, Benny Wenda juga terus menyeruhkan untuk pembebasan para Tapol di Papua.
Diketahui, tujuan Papuans Behind Bars adalah memberikan data yang akurat dan transparan, dipublikasi dalam bahasa Inggris dan Indonesia, untuk memfasilitasi dukungan langsung terhadap para tahanan dan meningkatkan diskusi dan kampanye lebih luas sebagai dukungan terhadap kebebasan berekspresi di Papua Barat.
Papuans Behind Bars adalah satu proyek kolektif yang dimulai oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil Papua yang bekerjasama dalam rangka Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakat Hukum dan HAM di Papua. Ini adalah gagasan kelompok bawah dan mewakili kerjasama yang lebih luas antara para pengacara, kelompok-kelompok HAM, kelompok-kelompok adat, para aktivis, wartawan dan para individu di Papua Barat, LSM-LSM di Jakarta, dan kelompok-kelompok solidaritas internasional.
Proyek ini menyimpan data lebih dari 200 tahanan politik saat ini dan bekas tahanan politik dan website – http://www.papuansbehindbars.org akan diluncurkan akhir bulan ini.
Website ini akan mempublikasikan semua perkembangan terbaru secara bulanan, memberikan tanda waspada terhadap peristiwa penangkapan dalam kaitannya dengan masalah politik dan informasi perkembangan terkini yang memberi dampak terhadap para tahanan politik.
Diinformasikan, data iniadalah bagian ketiga dari seri ini. Papuans Behind Barsmengatakan, menerima pertanyaan, komentar dan koreksi serta bisa dikirimkan melalui info@papuansbehindbars.org. (GE/Ist/MS)
Kapolda Papua, Irjen Pol Tito Karnavian. (Jubi/Arjuna)
Jayapura – Kepolisian Daerah (Polda) Papua terus berupaya menuntaskan insiden penembakan yang menewaskan delapan anggota TNI dan empat warga sipil di Tinggi Nambut, Puncak Jaya dan Sinak, Kabupaten Puncak, Papua, Jumat (21/2) lalu.
Kapolda Papua, Irjen Pol Tito Karnavian mengatakan, peristiwa di Tinggi Nambut pelakunya sudah jelas yakni GT. Yang bersangkutan bahkan mengakui itu. Namun untuk kasus Sinak Polda masih akan memangil sejumlah pihak untuk dimintai ketarangan.
“Nanti kita cross ceck dengan memanggil beberapa orang untuk kita dengar keterangannya. Termasuk Cabup di sana, Elvis Tabuni, anggota DPRD Puncak, Revinus. Ada beberapa hal yang mau kita cross ceck. Satu orang yang ditangkap di Sinak, namun bukan tersangka langsung. Dia terkait kasus lain. Penembakan Trigana yang dulu, tapi dia mengetahui kasus Sinak,”
kata Tito Karnavian, Rabu (3/4).
Menurutnya, kasus Sinak cukup banyak saksi, termasuk korban yang masih hidup. Namun Kapolda tak ingin menjelaskan secara detail karena hal tersebut merupakan strategi penyidikan.
“Yang jelas dari beberapa pemeriksaan saksi, kita harus memanggil beberapa orang lagi, yang saya sebutkan tadi. Terkait GT, kita akan kaji dulu untuk kita terbitkan DPO secara jelas. Dengan dasar hukum alat-alat bukti yang kuat,”
ujarnya.
Dikatakan, bisa saja nantinya Polisi akan melibatkan TNI jika akan melakukan penangkapan. Ini karena sudah ada progresnya untuk perbantuan TNI kepada Polri ditahun 2013.
“Namun secara umum situasi keamanan di Papua termasuk pasca sidang MK terkait Pilkada Puncak juga aman,”
Puncak Jaya – Komandan Operasi TPNPB-OPM menuding Penembakan Heli Missionaris dilakukan oleh Pos TNI Puncak Senyum. Jendral TPNPB-OPM Goliath Tabuni tidak bertanggung jawab atas penembakan Heli Missionaris di Puncak Jaya, dikatakan Komandan Operasi TPNPB-OPM Puncak Jaya (Legakak Telenggen), kemarin (28/03/2013) kepada Admin WPNLA.
Tudingan Polda Papua tidak benar, bahwa kelompok sipil bersenjata Pimpinan PW menembak Heli Missionaris VIDA PK-HME pada Selasa (26/3) sekitar pukul 11.30 WIT di Puncak Senyum, Kabupaten Puncak Jaya itu.
Heli Missionaris tersebut yang dipiloti oleh dua orang asal Argentina dan Inggris itu. Penembakan Heli Missionaris yang terjadi di Puncak Senyum, Kabupaten Puncak Jaya, Panglima Tinggi TPNPB-OPM tidak bertanggungjawab. Karena saat ini (TPNPB-OPM) tidak ada perintah operasi atau Perintah penembakan Heli Missionaris.
Hal itu, dikatakan oleh Komandan Operasi TPNPB-OPM Lekkagak Telenggen, via telpon seluler kepada Admin WPNLA. Kata Legkagak
“ anggota kami disini semua ada di Markas, waktu penembakan terjadi itu, dan kami belum ada komando dari Panglima Tinggi, maka belum bisa dilakukan penembakan Heli itu, yang jelas itu TNI Pos Puncak Senyum yang tembak”,
tuturnya kepada WPNLA.
Membenarkan pelaku penembakan adalah TNI Pos Puncak Senyum, karena Heli Missionaris VIDA PK-HME kena tembak saat melewati dekat Pos Puncak Senyum.
Sementara, informasi yang diterima Admin WPNLA, tudingan Polda Papua bahwa pelaku Penembakan Heli adalah oknum PW adalah tidak benar. Karena PW dan rombongannya, saat penembakan terjadi mereka berada di Kampung Pilia, tetapi bagimana mungkin seperti tudingan Polda Papua. Jelas Polda Papua menyembunyikan kesalahan TNI, sebetulnya pelaku TNI Pos Puncak Senyum, berarti Polda menyembunyikan fakta, kesalahan TNI sebagai actor penembakan Heli Missionaris.
Apa lagi selama dalam perjuangan, TPN-OPM belum pernah tembak Helicopter atau Pesawat Zending Missionaris dari tahun 1965 sampai kini. Karena sebelum Orang Malayu Indonesia datang di tanah milik Bangsa Papua Barat, Missionaris lebih duluan berada di Papua dan melayani umat Tuhan di Tanah Papua.
Selain itu, Lekkagak juga mengatakan bahwa sekarang ini kami sedang sibuk dengan cari mayat, salah satu warga yang dikabarkan TNI culik buang, atas nama: Balinggok Kogoya, JK, Pria (29) tertanggal (26/03/2013) di Tingginambut, Puncak Jaya. Sampai saat ini mayat orang tersebut yang sedang dicari-cari belum ditemukan, ujarnya.
Terkait tudingan Polda Papua terhadap oknum PW atas penembakan Heli Misssionaris itu, TPNPB-OPM berada di wilayah Distrik Tingginambut, jauh dari 20 KM jarak antara Pos TNI Puncak Senyum dan Markas TPNPB-OPM. Kemudian jarak keberadaan PW yang dituding Polda, adalah lebih 10 KM dari Puncak Senyum antara Pilia. TPNPB-OPM juga tidak mungkin perdekatan dengan Pos TNI, karena keduanya adalah musuh.
TNI dan Polda Papua kerja sama, dalam scenario bersama prajurit TNI Pos Puncak Senyum menembak Heli Missionaris. Motifnya, dengan sengaja TNI menembak Heli Missonaris supaya menjatuhkan nama baik perjuangan TPNPB-OPM dalam komando Nasional, dibawah Pimpinan Panglima Tinggi Jendral Goliath Tabuni, dimata dunia Internasional maupun Nasional.
Sebab, TPN-OPM memperjuangkan kemerdekaan atau Hak Politik Penentuan Nasib Sendiri bagi bangsa Papua Barat. TPN-OPM bukan Kriminal, Pengacu Keamanan dan stigma-stigma lain yang TNI/POLRI stigmakan selama ini.
Upaya TNI/Polri kejar TPNPB-OPM tidak berhasil, sehingga melakukan tindakan pemerkosaan terhadap wanita dan menembak masyarakat sipil yang tidak bersalah. Sama hal terjadi penembakan heli ini pun scenario Polda dan TNI.
Karena TPNPB-OPM perang sesuai aturan hukum perang alias Geneva Convention, dan TNI/Polri melanggar hukum perang Geneva Convention. Bagimana pandangan Negara luar terhadap TNI-Polri di Papua, sangat disayangkan kok Negara yang sekian lama merdeka belum tahu aturan perang. Sembarang menewaskan masyarakat sipil hal ini TNI/Polri benar-benar melanggar HAM.
Terkait penembakan Heli itu, Kepala Staf Umum TPNPB-OPM Mayjen Teriyanus Satto mengatakan bahwa
“Penembakan itu skenario Aparat Keamanan Indonesia, jelas pelakunya TNI. Karena perjuangan TPNB-OPM justru semakin tersutruktur standar militer saat ini, maka itu upaya aparat militer Indonesia untuk menjatuhkan perjuangan TPNPB-OPM yang sudah terstruktur standar militer ini, dimata Internasional dan Nasional. itu jelas”,
ungkap Satto.
Sambungnya, “harap kepada semua TPNPB-OPM di Seluruh tanah Papua, semua komado daerah tetap berjuang dengan agenda yang ada, jangan muda terprovokasi dengan scenario aparat Indonesia yang sedang bangun atau skenariokan dengan jelas-jelas saat ini, atau pun hasutan-hasutan lain”,kata Satto.
WAMENA [PAPOS] – Bentrokan pascaterbunuhnya Kabag Pemerintahan Nduga oleh anggota DPRD Nduga, di Wamena, Sabtu (23/3) lalu, mengakibatkan 2 korban meninggal dari kedua kubu serta korban luka-luka yang belum diketahui jumlahnya.
Situasi hari ketiga di Kampung Elekma, tempat terjadinya bentrok sejak Minggu (24/3) lalu, berangsur-angsur kondusif. Sejak pagi, tidak ada pergerakan dan konsentrasi massa dari kedua belah pihak yang terlipat bentrok.
Pantauan Papua Pos di Kampung Elekma dan sekitar daerah Sinakma, masyarakat sudah memulai aktifitas seperti biasa. Kegiatan ekonomi di Pasar Sinakma pada pagi hari juga sudah kembali normal. Namum sejumlah petugas gabungan TNI-Polri masih terlihat berjaga-jaga di Kampung Elekma, Distrik Napua.
Terlihat juga beberapa warga masih berlalu lalang dengan membawa senjata tajam dan panah di kampung tersebut, dan beberapa kelompok-kelompok kecil dari masing-masing kubu masih terlihat berkumpul namun tidak ada aktifitas untuk melanjutkan perang.
kapolres Jayawijaya AKBP Fernando S Napitupulu, Sik ketika ditemui Papua Pos, Selasa kemarin mengatakan, saat ini situasi sudah berhasil dikendalikan, dan sudah ada komitmen untuk melakukan mediasi dan kesepatakan damai dari Bupati Nduga.
“Sudah ada kesepakatan tadi (kemarin, red) dengan pak Bupati Nduga, beliau akan bertemu dengan tokoh-tokoh dari masing-masing pihak untuk segera mencari solusi terbaik dan menghentikan peperangan,” jelas Kapolres.
Kapolres juga mengatakan, sampai dengan kemarin, korban yang meninggal dari kedua belah pihak diketahui berjumlah dua orang. Salah satunya berasal dari Suku Lanny. Sedangkan korban luka-luka dirinya tidak mengetahui secara pasti.
“Yang meninggal ada dua orang, dan salah satunya adalah dari suku Lanny, korban yang luka kita tidak tahu secara pasti, karena mereka tidak mau dibawa ke rumah sakit. Mereka langsung dibawa k erumah mereka jadi kita kesulitan mengetahui jumlah pasti korban luka-luka,” terang Kapolres Napitupulu.
Disinggung adanya aksi balasan dari salah satu kubu yang meninggal akibat peperangan tersebut, katanya ia sudah bertemu dengan pihak terkait dan mereka sudah menyatakan untuk berdamai dan tidak berperang lagi.
“Mereka sepakat berdamai, tidak melanjutkan perang. Mudah-mudahan semuanya sesuai rencana sehingga bisa diselesaikan dengan cara damai, tidak ada pertumpahan darah lagi,” tukasnya. (atz)
Rabu, 27 Maret 2013 00:54, Ditulis oleh Atis/Papos
Jayapura – Heli milik misionaris dengan nomor penerbangan VIDA PK-HME, Selasa siang, ditembak kelompok sipil bersenjata (KSB) saat melintas di Gurage, kawasan Puncak Senyum, Kabupaten Puncak Jaya.
Heli nahas itu tiba di lapangan terbang Mulia sekitar pukul 11.20 WIT dengan membawa BBM jenis oli pesanan Yajasi, bersama dua penumpang. Namun kedua penumpang tersebut tidak turun saat berada di lapangan terbang Mulia. Demikian dikutip dari antara, Selasa (26/3).
Setelah membongkar muatan, sekitar pukul 11.34 WIT, heli tersebut terbang kembali ke Wamena.
Saat terbang dan melintas di kawasan Puncak Senyum (Gurage) ditembak oleh KSB hingga mengenai kaca depan atau kokpit, namun heli tetap terbang dan mendarat di Wamena.
Dandim Puncak Jaya Letkol Inf Jo Sembiring ketika dihubungi mengakui adanya insiden tersebut seraya menambahkan dari laporan yang diterima terungkap heli naas itu terbang tidak melintas melewati rute yang biasa dilalui pesawat-pesawat yang hendak keluar dari Mulia.
“Laporan yang diterima terungkap heli tersebut saat kembali ke Wamena, melintas di kawasan yang selama ini menjadi basis KSB dan rute tersebut tidak pernah dilintasi,”
kata Letkol Inf Sembiring.
Sementara itu, akibat tembakan yang mengenai kokpit heli milik misionaris sejumlah perusahaan penerbangan membatalkan penerbangannya ke Mulia. (Jubi/Ian/merdeka.com)
Paniai — Ketegagan antara Aparat Keamanan Indonesia dan Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) di Paniai Pasca pembubaran Markas TPN-OPM Pimpinan Jhon Yogi, Cs di Eduda pada Oktober 2012 lalu dinilai masih terus berlanjut. Situasi ini belum menjadi perhatian publik lokal, nasional dan internasional.
Demikian dikatakan Aktivis Sekretariat Perdamaian dan Keadilan (SKP) Keuskupan Timika, Provinsi Papua, Marko Okto Pekei melalui Pers Release yang dikirimkan kepada majalahselangkah.com, Senin, (25/3/13)
Kata dia, saat ini aparat keamanan bukannya berkurang, malah bertambah banyak. Pada 24 Februari 2013 lalu misalnya, kata dia, masyarakat menyaksikan kedatangan aparat keamanan di Paniai dengan mengendarai 53 kendaraan darat dari Nabire.
Mako mengutip informasi salah seorang anggota polisi yang mengabarkan bahwa pada bulan Februari itu telah ditambah ratusan personil Brimob Polda Papua. Akibatnya, masyarakat, terutama para pemuda dan bapak-bapak tidak bebas beraktivitas karena takut dicurigai sebagai anggota TPN-OPM.
“Dalam ketegangan itu sedang terjadi pula pemeriksaan pada malam hari di tengah perumahan warga, penangkapan tidak prosedural, penganiayaan, penyiksaan dan penghilangan. Dua kasus terakhir misalnya, pada Jumat, 22 maret 2013 sekitar pukul 15.30 waktu setempat Satgas Brimob menembak mati seorang pemuda, Stefanus Yeimo di Kopo (Paniai),”
katanya.
Ia menjelaskan, saat itu, korban bersama rekannya hendak membeli rokok di salah satu kios di Uwibutu, Madi. Tiba-tiba mobil berkaca gelap parkir di depan mereka dan entah mengapa, aparat keamanan yang turun dari mobil tersebut langsung menangkap kedua pemuda. Mereka melepaskan diri, namun dipatahkan aparat dengan menembak hingga 3 peluru bersarang ditubuh korban.
Kata dia, akhirnya, Stefanus Yeimo meninggal dunia pada pukul 18.00 waktu setempat dan dikebumikan keluarganya, Sabtu 23 Maret di kampung Kopo, Paniai.
Tidak hanya itu, seorang pemuda suku Moni juga dianiaya sekelompok anggota Timsus 753 di Uwibutu Madi, Sabtu 23 Maret, pukul 21.30 waktu setempat. Katanya, setelah aparat menangkap korban tersebut, ia dipukul, ditendang dan ditarik badannya di aspal jalan raya.
“Saat itu, beberapa warga sempat menyaksikan tindakan kekerasan aparat tersebut yang kemudian mereka menarik masuk ke dalam pos dan menyiksa korban sepanjang malam hingga ia dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) untuk mendapatkan perawatan medis,”
katanya dalam Release itu.
Salah satu anggota keluarga bersaksi, pemuda itu awalnya datang mengunjungi anggota keluarga yang sakit di RSUD Paniai dalam kondisi mabuk. Tetapi, kata dia, ia baik-baik saja, tidak mabuk parah dan pulang sekitar pukul 21.30 waktu setempat. Dalam perjalanan kembali, ia ditangkap Timsus. Mereka pukul, siksa dia sampai kondisinya berat, maka tentara sendiri membawa ke RSUD Paniai.
Mahasiswa Paca Sarjana Resolusi Konflik, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini menjelaskan, kasus pemuada Moni ini adalah kasus kekerasan ke 14 yang terjadi di Paniai selama 3 bulan terakhir dalam tahun 2013 ini.
Untuk itu, ia meminta semua pihak, khususnya Pemerintah Daerah setempat, DPRD, Dewan Adat Paniai dan jurnalis untuk tidak membiarkan situasi tersebut terus berlanjut. Ia juga meminta semua pihak mengedepankan pendekatan persuasif .
“Sejauh mana semua pihak membangun komunikasi dengan kedua kelompok agar masyarakat Paniai tidak terus menjadi korban dari tahun ke tahun?,”
tanya Marko.
Hingga berita ini ditulis, media ini belum berhasil konfirmasi Polda Papua atau kepolisian setempat. (GE/MS)
WAMENA [PAPOS] – Buntut penikaman terhadap salah satu pejabat Pemerintah Kabupaten Nduga oleh salah satu anggota DPRD Nduga, Sabtu (23/3) lalu, berlanjut dengan perang suku. Perang yang dimulai Minggu (24/3) di mana saling serang antara pihak korban dan pelaku, masih berlanjut hingga Senin (25/3) dengan jumlah massa yang lebih banyak.
Pantauan Papua Pos, akibat dari perang suku tersebut, daerah Pasar Sinakma Wamena, aktifitas ekonomi lumpuh. Kios-kios dan toko serta los pasar yang tiap harinya berjualan hasil bumi masyarakat setempat, Senin pagi sampai dengan sore hari tidak ada aktifitas jual-beli. Para pedagang lebih memilih menutup usahanya untuk sementara.
Informasi yang berhasil dihimpun Papua Pos, aparat gabungan TNI-Polri sudah bersiaga dan berjaga-jaga di lokasi terjadinya peperangan untuk mencegah meluasnya aksi tersebut. Namun aparat tidak bisa berbuat banyak untuk mengatasi konflik antarsaudara tersebut. Aparat hanya berjaga-jaga dan berusaha menenangkan massa dengan pendekatan persuasif.
Pada sore hari sekitar pukul 16.00 Wit, Wakapolda Papua, Brigjen PolPaulus Waterpauw bersama Bupati Jayawijaya Wempi Wetipo, S.Sos, SH, M.Par bersama petinggi TNI-Polri langsung menuju ke lokasi peperangan untuk melakukan mediasi dan berdialog dengan kedua warga yang terlibat pertikaian.
Di depan massa dari pihak korban, Wakalpolda mengatakan untuk dapat menahan diri dan tidak main hakim sendiri. Semua perkara ada jalan keluarnya, bisa diselesaikan dengan jalan damai. ”Kita berharap masyarakat tidak melanjutkan peperangan ini. Tadi saya sudah bertemu dengan Bupati Nduga dan telah menyampaikan maksud dan tujuan kami,” kata Wakapolda.
Ia menegaskan, jangan ada lagi pertumpahan darah dan korban. “Hentikan peperangan, kita bisa bicara dan selesaikan masalah ini dengan baik, kita tidak harapkan masalah ini menjadi lebih besar dan meluas,” tegas Paulus.
Kehadiran dirinya bersama pemerintah dan petinggi TNI-Polri adalah untuk melakukan mediasi dan dialog dengan kedua belah pihak yang bertikai. Dirinya juga mengatakan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya peristiwa ini.
Kalau bisa permasalahan ini diproses secara hukum karena ada aturan dan ada hukumnya. Jangan berhadapan satu dengan yang lain lalu saling menyakiti dan melukai sampai saling membunuh. “Kita mau ke depan semua dapat melihat kehidupan yang lebih baik. Kita mau maju dan hidup lebih baik daripada yang sekarang. Jadi kalau ada masalah seperti ini, mari diselesaikan dengan baik,”ajak Wakapolda Waterpauw di hadapan massa dari pihak korban.
Pada waktu yang sama, Bupati Jayawijaya Wempi Wetipo juga mengatakan pihaknya tidak menghendaki jatuhnya korban hanya karena persoalan-persoalan seperti ini. ”Saya tidak mau masyarakat mati sia-sia hanya karena persoalan seperti ini,” ujar Wempi.
Mengenai jatuhnya korban dari kedua belah pihak, Wempi mengatakan akan bertanggung jawab bersama Bupati Nduga.
Jumlah korban dari kedua belah pihak yang bertikai belum diketahui secara pasti. Baik korban luka-luka maupun yang meninggal dunia. Saat ini pihak TNI-Polri bersama pemerintah setempat masih melakukan mediasi terhadap pihak korban maupun pelaku.
Diberitakan harian ini sebelumnya, seorang anggota DPRD Kabupaten Nduga inisial RK menikam salah satu pejabat daerah tersebut, yakni Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan, Yustinus Gwijangge, S.Ip hingga meninggal dunia, Sabtu (23/3).
Pelaku RK nekad melakukan aksinya saat memprotes akan adanya pemekaran distrik dalam waktu dekat yang disampaikan oleh Bupati Nduga dalam rapat koordinasi pada salah satu hotel di Wamena, Sabtu lalu. Selain menikam kabag pemerintahan, pelaku juga melukai seorang pelajar dan rekannya sesama anggota DPRD dengan senjata tajam yang dibawanya. [atz]
Selasa, 26 Maret 2013 00:42, Ditulis oleh Atis/Papos
“Laporan yang diterima terungkap heli tersebut saat kembali ke Wamena, melintas di kawasan yang selama ini menjadi basis KSB dan rute tersebut tidak pernah dilintasi,”
Papua Merdeka News 