Dari Catatan Akhir Tahun Foker LSM Papua : Papua Hanya Butuh Political Will

Jayapura – Forum Kerja sama (Foker) LSM Papua memprediksi tahun 2014 mendatang, produk hukum ataupun gagasan-gagasan untuk kemajuan pembangunan di Bumi Cenderawasih akan jalan di tempat.

Ketua Starring Comitte Foker LSM Papua, Sefter Manufandu mengatakan, gagasan berupa dialog Jakarta-Papua dan terutama pemberlakukan UU Otsus plus tidak akan terjadi di tanah Papua. Ini dikaitkan dengan 2014, adanya dua agenda penting pemilihan umum, diantaranya pemilihan calon anggota legislatif dan pemilihan presiden.

Pihaknya mengklaim yang hanya diperlukan Papua saat ini adalah kebijakan politik yang baik.

“Ide-ide dan produk hukum, seperti UU Otsus Plus atau UU Pemerintahan Papua dan juga gagasan tentang dialog Jakarta-Papua yang dicetuskan untuk melahirkan harapan baru, mustahil dapat dilakukan pada tahun mendatang,”

jelasnya kepada wartawan dalam keterangan persnya di Kantor Foker LSM, Senin (30/12).

Khususnya Otsus Plus yang saat ini berada di pintu gerbang, menurut Sefter, sebenarnya itu adalah proyek Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun hingga saat ini, plus yang dimaksudkan belum jelas.

“Papua hanya membutuhkan political will yang baik, untuk mempercepat proses-proses kapasitas tertentu. Hari ini yang lemahnya adalah berkaitan dengan bagaimana jangkauan pelayanan pemerintah yang maksimal. Dari sisi kesehatan, pendidikan maupun ekonomi kerakyatan,”

ujarnya.

Proyek lain yang dilakukan untuk kemajuan di Papua oleh Presiden SBY adalah Keberadaan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), yang mengklaim akan melakukan percepatan di tanah Papua. Namun sepanjang UP4B berjalan di Papua dan Papua Barat sejak 2011 silam, belum juga membawa perubahan yang berarti untuk masyarakat setempat.

“Dari sisi komparatif, Papua memiliki anggaran yang luar biasa dan ststus kewenangan khusus serta jumlah penduduk 1,8 juta. Dari sisi komparatif itu, dibutuhkan political will untuk mempercepat pembangunan Papua. Misalnya masalah kesehatan, dimana-mana terjadi pandangan tentang kesehatan Papua yang sangat buruk sekali. Mungkin ada satu atau dua rumah sakit yang berada di beberapa kabupaten yang dapat menjadi contoh yang baik. Ada juga bupati yang cerdas menjalankan aspek sosial,”

akunya.

Lebih gamblang Foker Papua mendesak Provinsi Papua dan Papua Barat melakukan suatu grand design untuk dapat memproteksi orang asli Papua beserta sumber daya alamnya (SDA), walaupun Papua masuk dalam koridor VI untuk MP3E yakni percepatan pembangunan ekonomi.

Misalnya saja di Teluk Cenderawasih sudah blok migas oleh Repsol, di Fakfak area wilayah Bomberai akan dibangun Minapolitan, didaerah Merauke dan sekitarnya telah ada MIFEE.

“Namun pada kenyataannya pendekatan lebih kepada eksploitasi sumber daya alam dan meminggirkan rakyat pemilik hak ulayat tanah dan menimbulkan aspek bencana sosial yang lain,”

bebernya.

Sementara itu Program Manajer Foker LSM, Abner Mansai menambahkan, perkembangan kehidupan masyarakat di tanah Papua sepanjang 2013, diwarnai dengan berbagai permasalahan, baik politik, HAM, pengelolaan SDA, masyarakat adat, isu Perempuan dan lain sebagainya.

“Hampir sebagian permasalahan ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Permasalahan-permasalahan ini juga sebenarnya merupakan akumulasi dari persoalan yang sama yang dari tahun ke tahun tidak tertangani dengan baik. Sebagai contoh adalah; pelanggaran HAM diberbagai daerah di tanah Papua masih saja terjadi, penyelesaian masalah Papua melalui dialog damai yang terus didorong oleh masyarakat Papua tidak mendapatkan respon positif dari Jakarta, pembabatan dan konversi hutan untuk kepentingan bisnis skala besar seperti perkebunan kelapa sawit dan pertambangan masih marak terjadi, eksploitasi Sumber daya alam (SDA) masih terus dilakukan baik legal maupun ilegal bahkan terjadi secara massif,” urainya.

Dari sisi lingkungan hidup, sambungnya, komitmen pemerintah daerah dalam mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim justru terjadi sebaliknya. Ini bisa dilihat dari semakin tingginya ijin investasi diberbagai daerah yang berpotensi merusak hutan, hanya dengan alasan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Disisi lain, perampasan terhadap tanah dan sumber-sumber hidup milik masyarakat adat, juga semakin marak terjadi. Sebagai contoh; perampasan tanah milik masyarakat adat Malind Anim di Merauke untuk kepentingan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), penambangan emas ilegal di Degeuwo (Paniai) belum dilesaikan dengan baik. Pendulangan pasir laut di pulau Panjang Fakfak, eksplorasi minyak dan gas alam di blok Domberai, pencurian kayu dihampir seluruh Tanah Papua, sama sekali tidak terkontrol bahkan seakan-akan dibiarkan begitu saja.

“Dari sisi politik dan pengelolaan pemerintahan daerah, muncul keinginan perubahan terhadap UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua dengan UU Pemerintahan Papua, atau apapun namanya nanti, ternyata menyebabkan pertentangan baru berbagai kalangan antara yang setuju (pro) dan yang tidak setuju (kontra) terhadap keinginan tersebut. Dan mungkin masih banyak lagi permasalahan sosial dimasyarakat yang tidak muncul dipermukaan, atau bahkan terpendam karena tidak menjadi perhatian,”

tandasnya. (lea/don/l03)

Selasa, 31 Desember 2013 10:59, BinPa

January 31, 2013 0

KAPAL PENGANGKUT LOGISTIK PEMILUKADA PAPUA TERBAKAR

Jayapura —Kapal LCT Fajar Lintas Irja yang mengangkut logistik Pemilukada Papua dari Kabupaten Supiori ke Pulau Mapia dan Meosbefondy dikabarkan terbakar, Senin (28/1).

Humas Polda Papua, Kombes Pol I Gede Sumerta Jaya mengatakan, sekitar pukul 08.40 WIT ada berita SOS dari kapal tersebut. Sinyal SOS itu dimonitor stasiun Pantai Jayapura dan Radio Pantai Pulau Mapia. Isinya, kapal yang berjarak sekitar 5 mill di atas laut Supiori, mengalami kebakaran dibagian belakang kapal.

“Sekarang kapal merapat di sekitar Kepulaun Sawendi setelah dibantu oleh masyarakat dan nelayan . Tim Basarnas Biak dalam perjalanan menuju Kepulaun Sawendi. Pihak ke tiga sementara sedang mencari kapal pengganti untuk mengangkut logistik Pemilukada ke Pulau Mapia dan Meosbefondy,”

kata I Gede Sumerta Jaya, Senin (28/1).

Menurutnya, untuk sementara penumpang kapal yang terdiri dari anggota Kodim lima orang, Marinir tujuh orang, Polisi tiga orang, masyarakat 17 orang, petugas santel tiga orang, petugas teknis SSB dua orang, pegawai Distrik Supiori Barat dua orang, dan ABK 10 orang. Mereka saat ini sedang berada di Desa Sawendi, Distrik Kepulauan Aruri.

“Tidak ada korban jiwa. Penumpang yang ada di atas kapal sebanyak 49 orang selamat. Kotak suara juga aman. Logistik untuk Pulau Mapia sendiri sebanyak 119 surat suara dan untuk Pulau Meosbefondi 346 surat suara,”

ucapnya.

Ia menambahkan, kapal SAR sudah berada di Desa Sawendi untuk evakuasi dan rencana membawa kotak suara ke Pulau Mapia dan Pulau Meosbefondi.

“Namun info terakhir, kotak suara di bawa ke Supiori dengan personil karena kapal SAR Biak 1 balik ke Biak dan tidak mau ke Pulau Mapia karena cuaca tidak mendukung, sehingga salah satu anggota KPUD, Bapak Rumbekwan akan melaporkan ini ke pusat untuk minta waktu pemilihan tunda,”

tandas I Gede.(Jubi/Arjuna)

Monday, January 28th, 2013 | 22:33:05, TJ

January 28, 2013 0

Prasasti Perdamaian Dunia Dibangun di Papua

JAYAPURA— Komite Perdamaian Dunia (The World Peace Committee) akan membangun Prasasti Perdamaian Dunia di Papua, tepatnya di Timika. Peletakan batu pertama akan dilakukan Menkopolhukam Joko Suyanto, Sabtu, (26/1).

Demikian disampaikan Kepala Divisi Pengembangan Wilayah Asia Pasific dan Oceeania Departemen Komunikasi Komite Perdamaian Dunia (The World Peace Committee) Hudi Wantoro kepada Bintang Papua di Jayapura, Senin (21/1). Dia mengatakan, pihaknya juga merencanakan membangun jalan Perdamaian Dunia di lokasi yang sama yang akan diresmikan Penjabat Gubernur Papua drh. Constan Karma.

Dia memaparkan, prasasti perdamaian ini direncakan dibangun setinggi 21 meter, yang mana pondasi pertama setinggi 5 meter berisi pesan-pesan dari para pimpinan Indonesia tertinggi sampai terendah. Misalnya, Presiden RI, pejabat lembaga tinggi negara, tokoh masyarakat, pengusaha, budayawan, seniman, kepala desa bahkan artis.
“Harapannya kalau semua komponen berkomitmen untuk menciptakan kedamaian, bisa diyakini pasti akan tercapai,” katanya.

Untuk pondasi kedua setinggi 4 meter, lanjutnya, berisi tulisan para suku ditambah dengan telapak tangan. Tulisan itu dimaksudnya untuk mengajak 267 suku besar agar bersama-sama menciptakan kedamaian di Papua.

“Kalau dilihat dari luar Papua sangat indah,” ujarnya.

Pondasi Tahap ketiga, kata dia, berisi pesan-pesan dari berbagai bahasa di Indonesia, baik itu bahasa daerah Aceh hingga bahasa daerah di Papua, yang terdiri dari berbagai suku.

“Kalau bahasa bisa dijadikan suatu simbol, maka Prasasiti ini bisa digunakan untuk pusat peradaban manusia,” tuturnya.
Disinggung jangka waktu pembangunan, Hudi mengemukakan bahwasanya menyusul letak lokasi Prasasti yang stategis dekat Pelabuhan diperkirakan bisa memakan waktu 4 hingga 5 bulan. Sementara biaya sendiri ditafsir mencapai miliaran rupiah.

Dia menambahkan, Komite Gong Perdamaian Dunia saat ini sudah membangun 46 prasasti di 46 negara. Sementara di Indonesia sendiri telah membangun 4 prasasti, masing-masing di Ambon, Kupang, Jepara, Yogyakarta dan Taman Perdamaian Dunia di Bali seluas 80 hektar dengan dilengkapi patung para tokoh international.

Dia mengatakan, Komite Gong Perdamaian Dunia adalah suatu lembaga international yang dideklarasikan di Jenewa Swiss dengan anggotakan 202 negara. Komite ini beranggotakan masyarakatnya, maupun pimpinan negara.(mdc/don/l03)

Senin, 21 Januari 2013 16:22, Binpa

January 22, 2013 0

OTK Kembali Beraksi, 1 Unit Mobil Operasional Polres Paniai Dibakar

Jayapura — Mobil operasional Polisi Resort (Pores) Paniai dengan nomor polisi 5516-XVII dibakar Orang Tak Dikenal (OTK). Dari data yang didapat tabloidjubi.com diketahui pembakar terjadi saat mobil dalam tahap perbaikan di bengkel Kurnia Sari, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai Papua, Kamis dini hari (17/1) sekitar pukul 03.00 WIT.

Diduga pelaku membakar mobil dengan cara menaruh rumput kering di bawah kepala mobil lalu dibakar. mobil itu sendiri sejak, Selasa (15/1) diperbaiki di bengkel karena mengalami kerusakkan dibagian ban,namun alat yang rusak sedang di pesan di ke Nabire.

Kronologis kejadian, pukul 03.00 WIT, seorang pekerja bengkel, Martinus (27) mendengar suara ledakkan, namun yang bersangkutan tidak menduga mobil tersebut terbakar. Saat ledakkan ke dua, barulah yang bersangkutan terbangun dan keluar rumah. Tapi api sudah melahap bagian depan mobil.

Pukul 03.15 WIT, Martinus meminta bantuan tetangganya, Tasya (41) untuk memadamkan api. Pukul 03.30 WIT api dapat dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Kapolda Papua, Irjen Pol Tito Karnavian saat dikonfirmasi membenarkan terbakarnya mobil operasional Polres Paniai. “Memang benar ada kendaraan truk Dalmas Polres Paniai yang rusak dimasukkan ke bengkel dan malam tadi terbakar. Kalau dilihat ada kemungkinan dibakar karena ada bekas-bekas rumput kering dibawah truk, padahal awalnya itu tidak ada,” kata Tito Karnavian, Kamis (17/1).

Menurutnya, terbakarnya mobil operasional Polres Paniai kemungkinan ada kaitannya dengan kelompok yang ada di wilayah itu. “Kemungkinan itu dibakar dan mungkin ada kaitannya dengan kelompok yang ada disitu, karena beberapa waktu lalu ada gesekan dan camp mereka terbakar. Kita akan lakukan langkah-langkah penegakan hukum dan langkah-langkah komunikasi,” tandas Irjen Pol Tito Karnavian. (Jubi/Arjuna)

Thursday, January 17th, 2013 | 19:01:05, TJ

January 17, 2013 0

Pelanggaran HAM di Papua Harus Dituntaskan

Jayapura — Orang Papua banyak yang sudah mati karena pelanggaran HAM. Tuntaskan pelanggaran HAM di Papua. Pernyataan ini dikatakan salah satu calon Gubernur Papua, Noakh Nawipa, saat menemui tabloidjubi.com di Jayapura, Papua, Rabu (16/1).

“Saatnya orang Papua hidup aman dan damai, tanpa kekerasan. Orang Papua sudah banyak yang mati, kita tidak ingin itu terjadi lagi,”

katanya.

Komisioner Komnas HAM RI asal Papua Natalius Pigai belum memberikan keterangan ketika dikonfirmasi media ini melalui telpeon genggamnya. Namuan, sedikitnya lebih dari 6.000 laporan pelanggaran yang dilaporkan ke Komnas HAM RI di Jakarta sepanjang tahun 2012. Dari Januari hingga Oktober lebih dari 4.000 yang dilaporkan.

“Hingga November-Desember total ada 6.000 lebih laporan yang masuk,”

kata Natalius, di Jakarta, Rabu 19 Desember 2012, seperti ditulis Kompas.com.

Karena itu, Nawipa berharap, selanjutnya, tidak terjadi lagi pelanggaran HAM di Bumi Cenderawasih.

“Kita tidak mau kalau itu (kekerasan) terjadi lagi. Orang Papua mau hidup tanpa kekerasan,”

ujar dia. (Jubi/Timoteus Marten)

Wednesday, January 16th, 2013 | 20:03:01, TJ

January 16, 2013 0

Pastor John Djonga: “Tak Ada Natal di Wamena”

Jayapura — Pastor John Djonga, tokoh agama Katolik di Wamena mengatakan, tidak ada Natal di Wamena. Hal ini disampaikan dalam Refleksi Natal 2012 dan Sambut Tahun Baru 2013 Para Pembela Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan Baptis Voice of Baptist Papua di Gedung P3W Padang Bulan, Kota Jayapura, Papua, Selasa (15/1).

“Tidak ada Natal di Wamena karena sejak 1 Desember 2012, dimulai dengan penembakkan hingga 31 Desember 2012. Kekerasan di Wamena memakan korban dari berbagai pihak, termasuk camat di Pirime,”

kata Pastor John Djonga saat menyampaikan materinya yang berjudul hak asasi manusia dari perspektif keadilan.

Menurut Pastor John Djonga, saat ini pihaknya sedang menyusun laporan berbagai kasus kekerasan yang terjadi di Wamena. Pembunuhan, penembakan terjadi sejak Januari 2012 dan laporan yang sedang disusun hingga saat ini sudah berjumlah 37 halaman.

“Dalam pengamatan saya selama beberapa bulan saya berada di Wamena, tidak ada media massa yang berpihak kepada rakyat,”

ungkap Pastor John Djonga dalam refleksi yang bertema Natal Membongkar Situs Kekerasan di Tanah Papua.

Bila berbicara dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi masyarakat di kampung-kampung, menurut Pastor John Djonga sama seperti melihat awan putih di kaki Gunung Cycloop, karena dalam pembangunan telah terjadi begitu banyak pelanggaran terhadap hak-hak rakyat terhadap pembangunan itu sendiri. kekerasan yang tidak berhenti.

“Dulu orang Wamena rajin berkebun dan hidup dari hasil kebunnya tetapi sekarang sudah tidak ada. Orang kampung dari Hepuba kalau mau beli sayur harus ke pasar di Kota Wamena,”

kata Pastor John Djonga lagi.

Dalam Refleksi Natal 2012 dan Sambut Tahun Baru 2013 Para Pembela Hak Asasi Manusia di Gedung P3W Padang Bulan ini hadir pula Fien Yarangga dari Jaringan Kerja Perempuan ‘Tiki’, Matius Murib mantan Anggota Komnas HAM Perwakilan Papua, Direktur KontraS Papua, Helena Olga Hamadi. (Jubi/Aprila Wayar)

Tuesday, January 15th, 2013 | 19:51:05, TJ

January 15, 2013 0

Pembayaran Korban Konflik Puncak Rp 17 M

JAYAPURA – Pembayaran terhadap para korban konplik Pilkada Kabupaten Puncak yang terjadi sekitar 2 tahun lalu akhirnya dibayarkan tuntas. Pembayaran ini atas kesepakatan Pemda Puncak dan DPRD Puncak, dianggarkan dalam APBD sebesar Rp 17 M lebih, dari total nilai itu.

Dari kesepatan korban yang mengalami luka-luka sebanyak 900 orang dibayaran santunan Rp. 1 juta perorang, dan korban meninggal sebanyak 300 orang mendapat santunan Rp. 300 juta perorang.
Calon Bupati Puncak, yang juga selaku Ketua DPRD Kabupaten Puncak, Elvis Tabuni, mengatakan, peristiwa konflik Pemilukada Kabupaten Puncak yang hampir berlangsung 2 tahun lalu yang telah menelan korban jiwa dan korban luka-luka baik di pendukung dirinya maupun pendukung Simon Alom sudah dituntaskan pembayarannya pada 21 Desember 2012 lalu.

“Pembayaran korban konflik Pemilukada Puncak itu sudah kami serahkan di Distrik Ilaga dan Distrik Gome oleh kelompoknya dan kelompok Simon Alom sudah terima. Kalau di Distrik Gome yakni kelompok saya sudah 100 persen tuntas penyelesaiannya,” ungkapnya kepada Bintang Papua, disela-sela acara ibadah syukur penyambutan Tahun Baru 2013 di kediamannya, Senin, (31/12) kemarin.

Dikatakan pihaknya mendapatkan Rp 900 juta, sebab korban pada pihaknya yang mengalami luka-luka mendapatkan santunan Rp. 1 juta perorang, dan korban meninggal sebanyak 300 orang, masing-masing mendapatkan santunan Rp 300 juta. Dijelaskan, kalau dana santunan tersebut, tidak diterima oleh kepala perang melainkan diterima langsung oleh para korban (khusus korban luka-luka) dan keluarga korban yang tewas. Sedangkan biaya transportasi, logistik, dan akomodasi tidak termasuk dalam angka itu tersebut, melainkan ditanggung masing-masing keluarga korban.

“Sekarang masyarakat senang, mereka ingin membangun daerah Puncak, dan masyarakat mengharapkan Pemerintah Kabupaten Puncak dan KPUD Kabupaten Puncak segera laksanakan Pemilukada agar masyarakat punya pemimpin yang defenitif,” jelasnya.

Khusus untuk Distrik Gome, tahapan pertama, tahapan kedua dan tahapan ketiga sudah selesai dilaksanakan, tinggal tahapan terakhir yaitu pesta adat.

“Tahap terakhir ini bisa dua atau tiga tahun baru dilaksanakan dan itu tidak masalah. Dan disepakati, setelah Pemilukada diselesaikan, pada tahun 2014 baru diadakan pesta adat,”
ujarnya.

Untuk itu, sementara ini masyarakat bekerja keras dan membuka kebun besar-besar di beberapa lokasi, baik itu kebun Ubi maupun kebun sayur. Hasil dari kebun dimaksud, dikumpulkan, baru digelar pesta adat makan bersama.

Pesta adat itu bertujuan juga untuk pembayaran utang, dimana waktu perang mereka datang membantu, disitu mereka potong babi, makan bersama dan mereka akan diselesaikan utang-utang itu. Disini keluarga korban yang tinggal jauh pun diundang dan makan bersama semua. Dalam aturan adat juga bahwa babi harus diserahkan antero/utuh kepada pihak korban.

“Bisa saja Kami drop beras, tapi itu membutuhkan biaya besar, akhirnya masyarakat sepakat untuk buka kebun besar-besar , mereka sudah kerja, ada yang sudah tanam pertama. Secara aturan,

Pemerintah Kabupaten Puncak, DPRD Kabupaten Puncak sudah sepakat untuk pembayaran korban konflik Pemilukada itu dengan dana APBD, dan itu sudah selesai, dan itu tidak ada tuntutan masyarakat kepada pemerintah lagi,” tandasnya.

“Pesta adat itu masing-masing kelompok, baik kelompok saya mapun kelompok Simon Alom. Pemerintah sudah cukup membantu beban yang besar itu, jadi pesta adat itu kami tidak kembali kepada pemerintah,” sambungnya.

Lanjutnya, dengan diselesaikannya pembayaran itu, dirinya mengajak semua pihak untuk bergandengan tangan menuju segala pembangunan Kabupaten Puncak. Dua tahun lalu kita saling menganggap musuh, tapi tahun baru ini kita lupakan semuannya dan jangan terulang kembali, segala kesalahan sama-sama memperbaikinya, kemudian kita bersatu dalam mewujudkan pembangunan daerah di segala fisik maupun orangnya, maupun hatinya rakyat Puncak.

“Kami orang Puncak dari Suku Dani, Nduga, Lem, Wano, dan suku Damal yang mendiami Kabupaten Puncak itu, mulai dari Distrik Doko, lari sampai di Distrik Kyawake adalah yang ber Ibu Kota di Ilaga. kami Puncak tidak membedakan suku, ras, golongan, tapi bersatu hati, bergandengan tangan membangun Kabupaten Puncak,” ujarnya.
Mengenai Bupati/Wakil Bupati terpilih, siapapun dia, Allah sudah siapkan. Namun, dari manusia sengaja mengacaukannya, mau merubah rahasia Allah itu, tapi harus diingat bagaimana pun tidak akan bisa merubah, tetap akan sesuai dengan rencana dan rahasia Allah itu akan terjadi.

“Ibaratnya, Tuhan Yesus lahir di kandang Betlehem, kita manusia tidak mengetahuinya, karena itu rahasia Tuhan. Sama halnya di Kabupaten Puncak, Bupati terpilih itu Allah sudah siapkan, tapi dari manusia berusaha mengacaukannya dengan berbagai cara,” tukasnya.

Dengan demikian, mari semua pihak bersama-sama bergandengan tangan untuk mendorong siapa yang dinilai senior dan mampu untuk membangun daerah ini dan rakyatnya, itu yang didukung, bukan untuk ambisi, untuk saling menjatuhkan, saling membenci, dan saling membunuh.
Terkait dengan pembayaran korban itu, dirinya dan semua Keluarga Besar Aslan Nawi Arigi dari Kabupaten Puncak melakukan ibadah ucapan syukur sekaligus dirangkaikan dengan ibadah penyambutan Tahun Baru 2013 di kediamannya.

Ibadah tersebut dengan Thema, Perubahan Dalam Rencana Paulus (2 Korintus, 12-24), dan Sub Thema, Mari Kita Bergandengan Tangan, Bersatu Hati Dalam Segala Aspek Pembangunan Menuju Kabupaten Puncak Baru Tahun 2013.(nls/achi/l03/@dv)

Kamis, 03 Januari 2013 09:25, Binpa

January 3, 2013 0

Awal Tahun Baru, OTK Kembali Beraksi di Papua

Jayapura – Penembakan misterius kembali terjadi di Kota Jayapura, Papua. Pada hari pertama Tahun Baru 2013, seorang ibu paruh baya, Malega Tabuni tertembak di kawasan Jalan Porasko Jayapura yang sering dipadati pejalan kaki dan kendaraan.

Malega dirawat intensif di Rumah Sakit Umum DOK II Jayapura sejak Selasa 1 Januari 2013 malam. Ibu berusia 43 tahun itu tertembus timah panas dari orang tak dikenal saat menunggu angkot untuk pulang ke rumahnya di Entrop, Jayapura.

Adik korban, Bani Tabuni menceritakan, saat kejadian, korban yang hendak pulang bersama ketiga rekannya sedang menunggu angkot di Jalan Porasko. Kemudian, tiba-tiba saja terdengar semacam tembakan dan saat itu juga Malega bersimbah darah. Malega mengalami luka di bahu kanan, tempat masuknya sebuah benda asing yang diduga proyektil peluru.

Hingga saat ini, Rabu (2/1/2013) sore, belum ada pernyataan resmi dari kepolisian soal kasus penembakan ini. Namun aparat kepolisian langsung merespon dengan melakukan pengecekan lokasi dimana Malega tertembak. Polisi juga tengah mengumpulkan para saksi di lokasi kejadian yang ramai saat insiden terjadi. (Riz) 02/01/2013 16:10, liputan6.com

January 2, 2013 0

Pelaku Penembakan Raja Ampat Didalami

Jayapura — Aparat terus melakukan penyelidikan intensif terhadap pelaku penembakan tujuh nelayan di Pulau Papan, Kampung Waigama, Distrik Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, Kamis (20/12) lalu sekitar pukul 18.00 WIT.

Seperti diberitakan media, dari pengakuan korban yang selamat, salah satu pelaku penembakan menggunakan celana loreng dan berambut cepak. Tak pelak pengakuan korban ini menimbulkan sejumlah penafsiran jika pelaku yang dimaksud merupakan oknum anggota TNI.

Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih, Jansen Simanjuntak saat dikonfirmasi tabloidjubi.com terkait isu yang beredar tersebut mengatakan, saat ini sedang didalami secara intensive.

“Sementara sedang didalami secara intensive. Menunjuk tersangka terhadap seseorang kan harus didukung dengan bukti dan saksi selain pengakuan. Saat ini tim investigasi sedang bekerja di Sorong, kita tunggu saja hasilnya ya,”

singkat Jansen Simanjuntak lewat pesan Black Berry Massengernya kepada tabloidjubi.com, Kamis (27/12).

Peristiwa penembakan itu sendiri terjadi, Kamis (20/12) lalu sekitar pukul 18.00 WIT. Namun baru diketahui, Minggu (23/12). Kabid Humas Polda Papua, I Gede Sumerta Jaya mengatakan, hal itu disebabkan karena peristiwa penembakan terjadi di wilayah terpencil.

“Lokasi berjarak kira-kira 4 hingga 5 jam perjalanan dari Raja Ampat. Korban adalah nelayan yang diduga sebagai tukang bom ikan. Selain jauh, lokasi kejadian juga sangat terpencil,”

kata I Gede Sumerta Jaya, Minggu (23/12) lalu.

Akibat penembakan itu empat orang dikabarkan tewas dan tiga lainnya mengalami luka tembak.

“Empat orang yang meninggal adalah La Tula (13), La Nuni (55), La Jaka (30) dan La Edi (20). Sementara tiga korban luka tembak adalah La Amu (20), La Udin (30) dan La Diri (20),”

jelasnya I Gede Sumerta Jaya. (Jubi/Arjuna)

Thursday, December 27th, 2012 | 20:55:26, TJ

December 27, 2012 0

Inilah Kasus Kekerasan di Papua Sepanjang 2012

Jayapura — Sejumlah kasus kekerasan yang masuk pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) sepanjang tahun 2012. Berikut sejumlah kasus kekerasan yang berhasil dicatat Lembaga Study dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM) Papua di Jayapura.

Dari media reales ELSHAM yang dibacakan Koordinator Advokasi ELSHAM Papua, Sem Rumbrar kepada wartawan di Abepura, Rabu (19/12) menyebut, aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan baik TNI maupun Polri, yang berhasil didata sepanjang tahun 2012 adalah penyerangan oleh polisi terhadap suporter Persipura di Stadion Mandala pada 13 Mei 2012, yang menyebabkan 18 orang mengalami gangguan pernapasan akibat tembakan gas air mata, serta menahan 6 orang lainnya dengan sewenang-wenang.

Penembakan oleh polisi terhadap 4 warga di Degeuwo pada 15 Mei 2012, yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 3 lainnya menderita luka-luka. Penyerangan oleh anggota TNI dari Batalyon 756 Wimane Sili terhadap warga di Honai Lama Wamena pada 6 Juni 2012, yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 14 lainnya mengalami luka serius. Penangkapan sewenang-wenang dan penyiksaan oleh aparat polisi terhadap 10 orang warga di kota Serui, ketika memperingati Hari Internasional bagi Penduduk Pribumi, pada 9 Agustus 2012.

Pembubaran paksa aksi demonstrasi KNPB di depan kampus Universitas Negeri Papua, Manokwari pada 23 Oktober 2012. Sebanyak 15 orang ditahan oleh polisi, 9 orang diantaranya mengalami penyiksaan, dan 2 orang lainnya mengalami luka tembak.Beberapa tindakan penembakan kilat oleh Polisi terhadap aktivis pro demokrasi yang tergabung didalam wadah Komite Nasional Papua Barat (KNPB) masih terus berlanjut. Aksi penembakan terhadap Ketua I KNPB, Mako Tabuni (34) pada 14 Juni 2012.

Aksi serupa kembali terulang di Wamena pada 16 Desember 2012, ketika aparat kepolisian menembak mati Ketua Militan KNPB Baliem, Hubertus Mabel (30 tahun). Masih dalam catatan itu tertera, tindakan kekerasan lain berupa aksi-aksi teror dan penembakan oleh OTK (Orang Tidak Dikenal) semakin meningkat, baik di tahun 2011 maupun 2012. Antara 5 Juli sampai 6 September 2011, telah terjadi 28 aksi penembakan yang menewaskan 13 orang dan melukai sedikitnya 32 orang. Sedangkan sepanjang tahun 2012, telah terjadi 45 aksi penyerangan oleh OTK, telah menewaskan 34 orang, melukai 35 orang dan menimbulkan trauma terhadap 2 orang.

Pengungsian internal yang terjadi di Keerom sejak Juli – November 2012, merupakan salah satu peristiwa yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Atas kerjasama ELSHAM Papua dan Gereja Katolik Keerom, 38 orang pengungsi yang telah menetap di hutan akhirnya dapat difasilitasi kembali ke kampung halaman mereka.

Sem Rumbrar mengatakan, mencermati kondisi sosial-politik yang dihadapi oleh orang Papua dewasa ini, ELSHAM Papua menyerukan agar pemerintah Indonesia membuka akses terhadap lembaga kemanusiaan internasional, jurnalis internasional maupun para peneliti asing untuk mengunjungi Papua dan memantau kondisi HAM. Pihak kepolisian Republik Indonesia segera mengungkap kepada publik, pelaku penyerangan dan penembakan misterius yang selama ini kerap terjadi di Tanah Papua.

Pemerintah Indonesia beserta kelompok-kelompok anti pemerintah diminta agar menempuh dialog sebagai cara untuk mengakhiri konflik dan kekerasan yang terus berlangsung di Tanah Papua. TNI dan Polri menghormati prinsip-prisip HAM Universal yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia. (Jubi/Musa)

December 19th, 2012 | 18:30:12,TJ

December 19, 2012 0