Jonah Wenda: “Penembak Polisi di Lanny Jaya Bukan OPM”

Jayapura (29/11)—Jonah Wenda, Juru Bicara (Jubir) Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Papua Barat, mengatakan, pelaku penyerangan dan penembakan tiga polisi di Polsek Pirime, Lany Jaya, Papua bukan OPM, tetapi pihak yang ketiga yang ‘dipelihara’.

“Itu kelompok pihak ketiga yang digunakan untuk kacaukan keamanan dan juga untuk membunuh rakyat Papua dan menodai kemurnian perjuangan kemerdekaan rakyat Papua,”

kata Jonah Wenda di Tanah Hitam, Kota Jayapura, Papua, Kamis (29/11) siang.

Kata dia, TPN Papua Barat tidak akan pernah melakukan kontak fisik. Sejak tahun 2005 menyatakan kepada dunia untuk mendorong penyelesaian status politik Papua secara damai. Lanjut dia, jika pelakunya dari OPM, mereka tidak lari dan pasti bertanggung jawab, sebab, tujuan mereka bukan pengacau keamanan.

Jonah Wenda mempertanyakan oknum yang menamakan diri Goliat Tabuni itu. Ia juga mempertanyakan persoalan KTT TPN di Biak yang menurut dia, mandatnya dari Wakil Panglima Kodam Tabi, Kolonel Terry Satto yang menampung banyak orang dari luar Papua Barat.

“Terry Satto itu siapa dan kerjanya apa? Ini bisa mengotori tujuan perjuangan murni bangsa Papua Barat,”

kata Wenda lagi.

Menurut dia, adanya saling tuding setiap terjadi penembakan di Papua semestinya direspons pemerintah pusat dengan membuka ruang dialog.

Dia juga meminta kepada TNI/Polri untuk lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Prinsipnya kalau rakyat tidak diganggu dan diperhatikan dengan baik, pasti tidak ada kekacauan,”

kata dia.

Ia meminta pemerintah pusat untuk membebaskan semua tahanan politik Papua Barat dan segera membuka ruang perundingan dengan pengawasan pihak yang netral, menghentikan semua operasi militer di Tanah Papua, menghentikan semua program pemekaran kabupaten maupun provinsi dan juga pemilukada sebelum terjadi perundingan dengan rakyat bangsa Papua Barat lewat kelima juru runding Bangsa Papua Barat.(Jubi/Timo Marten)

Friday, November 30th, 2012 | 02:02:15, www.tabloidjubi.com

November 30, 2012 0

Polda Papua Melakukan Penambahan Pasukan Di Lanny Jaya

Lanny Jaya – Paska terjadinya penyerangan Polsek Pirime yang menewaskan 3 anggota kepolisian yang sedang berjaga oleh kelompok orang yang diduga OPM pada hasi Selasa (28/12) kemarin, pihak Kepolisian Darah Papua telah melakukan penambahan pasukan di lokasi kejadian dan daerah – daerah disekitar lokasi kejadian.

Dari informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan bahwa, sejumlah Pasukan tambahan telah didatangkan dari Jayapura menggunakan pesawat dan tiba di bandara Wamena pada hari ini. setibanya Pasukan tambahan ini dibandara Wamena, pasukan ini sempat mengeluarkan tembakan sebanyak 8 kali ke udara dan langsung menaiki kendaraan yang telah disiapkan menuju lokasi kejadian.

Selain itu, dari lokasi kejadian ( Pirime ) terjadi pembakaran terhadap rumah – rumah warga setempat oleh aparat Militer Indonesia dan mereka ( Militer Indonesia ) menahan 4 orang warga Papua dan dimasukan secara paksa kedalam mobil box milik Aparat.

Selain itu, Untuk membantu kerja Polda Papua dalam mengejar pelaku penyerangan Polsek Pirime kemarin, Pihak Kepolisian RI ( Kapolri ) akan mengirimkan tim khusus dari Brimob ke Papua dalam waktu dekat ini, dan memerintahkan kepada seluru jajaran kepolisian di Papua untuk meningkatkan kewaspadaan. [ wp ]

November 28, 2012 0

Pemda Puncak Siap Bayarkan Santunan Korban Konflik di Puncak

Catatan PMNews:

Col. TRWP Demianus Tary Wanimbo yang ikut tertembak waktu ia membela Elvis Tabuni waktu itu dibayar berapa ke TRWP? Ini perlu kejelasan dari setiap orang yang menggunakan tenaga anggota TRWP di West Papua.

JAYAPURA – Kemarin, (Senin, 26/11), Ketua DPRD Kabupaten Puncak, Elvis Tabuni, mengumpulkan keluarga korban, baik yang meninggal dunia maupun korban luka-luka, pada konflik Pemilukada Kabupaten Puncak beberapa waktu yang lalu.

Para keluarga korban dikumpulkan dalam acara adat bakar batuh khas masyarakat adat Pegunungan yang digelar di bukit Tanah Hitam, Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura.

Ketua DPRD Kabupaten Puncak, Elvis Tabuni, mengatakan, acara bakar batu dimaksud merupakan persiapan keberangkatan keluargan korban ke Ilaga, dimana disini para keluarga korban diberitahukan mengenai proses dan mekanisme pembayaran kepala korban perang tersebut.
“Warga yang datang disini, kami memberitahukan mengenai persiapan berangkat ke Ilaga, untuk pembayaran kepala korban perang, apalagi kami bersama warga sudah lama menunggu hal itu,” ungkapnya kepada wartawan di sela-sela kegiatan acara bakar batu di Tanah Hitam Gunung Abepura, Senin, (26/11).

Dijelaskannya, guna keabsahaan pembayaran kepala tersebut, sesuai dengan hasil konsultasi Pemda Kabupaten Puncak ke Polda Papua, Biro Hukum Setda Papua, Uncen Jayapura dan para pakar hukum, diusulkan agar dibuat payung hukum, agar pembayaran kepala tersebut tidak bermasalah dikemudian hari. Melihat hal itu Bupati Puncak dan Sekda Puncak kini sedang merumuskan Peraturan Daerah (Perda) mengenai hal dimaksud,

Lanjutnya, berdasarkan hasil konsultasi diri ke Pemda Puncak, kemarin, (Senin, 26/11) Bupati Puncak telah mengeluarkan memo untuk proses pencairan anggaran untuk pembayaran kepala tersebut, dan kini sedang dipersiapkan SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana).
Jika proses dipercepat, maka pihaknya dalam minggu ini akan berangkat ke Ilaga, termasuk disini keluarga korban juga harus berangkat ke Ilaga untuk menerima dana santunan itu, yang kesepakatannya dibayarkan pada 5 Desember 2012 mendatang.

“Sebenarnya pembayaran dilakukan pada akhir bulan ini, tetapi karena kegiatan yang sangat padat, seperti pelantikan Bupati Puncak Jaya, ada juga undangan Mendagri tentang e-KTP yang diwajibkan kepala daerah harus hadir, karena tidak bisa diwakilkan, maka kita undurkan tanggal pembayarannya,” tandasnya.

Ditambahkann, dana yang disiapkan Pemda Puncak sebesar Rp Rp 17 M lebih, yang nantinya dibagi menjadi dua, yaitu Rp Rp 9 M untuk korban yang pada pihaknya (massa pendukungnya,red) sebanyak 30 orang yang meninggal dan 900 orang yang luka-luka, sedangkan sisanya untuk korban pada pihak Simon Alom, dimana korban jiwa sebanyak 22 orang.

“Untuk korban pada massa Bapak Simon Alom saya tidak tahu persis. Sedangkan untuk bayar kepala per orangnya Rp 300 juta. Pembayaran kepala ini akan disaksikan langsung oleh Bupati Puncak, Polda Papua, Gubernur, juga ada undangan yang kami kirim ke Mendagri mengenai hal ini ,” jelasnya.

Terkait dengan itu, dirinya mengajak masyarakat untuk bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Pemda Puncak, karena meski berupa santunan, tapi ini upaya Pemda Puncak untuk membantu warganya yang terkena musibah.

“Prosesi ini adalah adat sejak dulu, sebelum pemerintah dan gereja ada, yang mana untuk bayar kepala masyarakat harus bekerja paling minimal 5 tahun sampai 6 tahun baru pembayaran kepala yang dalam bentuk ternak babi sebanyak 20-30 ekor lebih, tapi sekarang dihitung dengan pembayarannya rupiahkan,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Tokoh Pemuda Kabupaten Puncak, yang juga anak sulung dari Ketua KPU Puncak, Wakei Labene, secara singkat, menandaskan, pelaksanaan Pemilukada Puncak, pihaknya siap mendukung dan mensukseskannya, meski bapak di PAW-kan (pergantian antara waktu).

Dirinya juga mengajak semua pihak untuk jangan saling memprovokasi keadaan dengan alasan yang tidak masuk diakal, terutama menyangkut bapaknya di PAW-kan, tapi mari saling mendukung untuk yang terbaik bagi warga Kabupaten Puncak.(nls/don/l03)

Selasa, 27 November 2012 10:02, Binpa

November 27, 2012 0

Satgas Papua : ‘1 Desember Sakral Jangan Dikotori’

JAYAPURA—Menilai isu-isu yang berkembang menjelang 1 Desember sudah berlebihan, membuat SATGAS Papua mengeluarkan himbauan agar masyarakat tidak perlu takut dalam menghadapi momen tersebut.

Alex Baransano, Wakil I Bidang Komando SATGAS Papua yang menyambangi Bintang Papua Senin (26/11) malam menyerukan agar seluruh pihak dapat memandang momen tersebut dengan baik walau di dalamnya menyangkut banyak kepentingan, termasuk kepentingan politik.

“Masyarakat Papua dihimbau melihat (1 Desember) dengan baik, memang momen ini sangat sakral jadi jangan dikotori dengan aksi anarkis atau pun pengibaran bendera,”

ucapnya.

Lebih lanjut ia mengutarakan bahwa dibalik 1 Desember ada momen yang jauh lebih penting, yang itu momen Pemilihan gubernur Papua.

“Kami tidak mau orang Papua berkelahi di dapurnya sendiri, dan kami mengajak semua pihak untuk menyukseskan PILGUB agar putra Papua yang terpilih nantinya bisa membawa perubahan,”

tuturnya lagi.

Alex yang juga mengaku menjabat Komandan SATGAS Port Numbay berucap agar masyarakat jangan melihat hal ini sebagai hal yang menakutkan. Dan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan dibaliknya ia menegaskan agar mereka tidak mendahului kehendak Tuhan karena menurutnya ada waktu Tuhan untuk menentukan segalanya. Ditanya mengenai kemungkinan yang biasa terjadi pada saat 1 Desember seperti pengibaran bendera, ia berkomentar, belum ada pihak yang menjamin akan melakukan aksi tersebut.

“Tidak ada yang menjamin akan ada pengibaran bendera, bendera itu bukan mainan yang bisa dimainkan seenaknya saja, kadang dikibarkan lalu diturunkan,”

cetusnya.
Ia pun berani menjamin bahwa 1 Desember akan bisa dilalui dengan situasi yang aman, sehingga masyarakat tidak perlu takut dalam melakukan aktifitas.

Polri Tak Boleh Tembak Warga Sipil

Adanya isu yang berhempus 1 Desember mendatang akan terjadi konflik di sejumlah wilayah di Tanah Papua yang acapkali diperingati sebagau HUT TPN/OPM ditanggapi dingin Wakil Ketua DPRP Yunus Wonda, SH yang dikonfirmasi, Senin (26/1).

Kata dia, pihaknya menghimbau kepada aparat Polri memberikan keleluasaan warga yang ingin menyampaikan ibadah syukur saat 1 Desember mendatang.

“Kalaupun rakyat melakukan ibadah syukuran. Ya, ibadah syukuran dengan Tuhan. Itu hak setiap warga negara. Kita tak bisa melarang orang beribadah karena itu dilindungi UU. Tapi menciptakan situsi yang kondusif hingga ibadah syukuran berakhir,”

kata Wonda.

Namun, kata dia, bila pihak-pihak tertentu mengibarkan bendera Bintang Kejora, maka aparat Polri perlu melakukan pendekatan persuasif bukan justu melakukan pendekatan kekerasan dan represif seperti menembak mati dan menghilangkan nyawa warga sipil yang tak berdosa.

Politisi Demokrat ini menegaskan, pendekatan kekerasan dan represif menembak mati atau menghilangkan nyawa orang lain bukan solusi. Tapi pendekatan persuasif harus dibangun di Papua.

“Sudah terlalu banyak pertumpahan darah di Papua. Sudah waktunya mengakhiri dari semua itu, pendekatan yang dibangun selama ini oleh pihak aparat TNI Polri ini harus terus dibangun sekaligus komunikasi dengan masyarakat,”

tuturnya.

Terkait adanya ancaman dari pihak-pihak tertentu yang ingin mengibarkan Bintang Kejora khususnya di wilayah Jayapura Utara, Kapolsek Jayapura Utara AKP KR Sawaki, SE yang dihubungi terpisah mengatakan, pihaknya memberikan jaminan pada 1 Desember tak ada pengibaran bendera Bintang Kajora.

“Saya tak mau mendahului kekuasaan Tuhan, tapi naluri saya menjamin 1 Desember wilayah saya aman karena saya menjadi bagian dari masyarakat. Masyarakat menjadi bagian dari saya dan ada komitmen bersama yang telah dibangun ketika kami melakukan acara bakar batu bersama masyarakat di Kelurahan Angkasa,”

kata dia.

Dia mengatakan, bila ada pihak yang mengibarkan Bintang Kejora dalah provokator. Dan itu tetap disikapi secara serius oleh masyarakat adat baik secara hukum, budaya dan adat.

“Kami telah berjanji bersama untuk menjaga stabilitas, keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pendekatan humanis sebagaimana amanat Kapolda Papua ketika membuka Operasi Aman Matoa II,”

ujarnya. (ds/mdc/don/l03)

Selasa, 27 November 2012 10:10, www.bintangpapua.com

November 27, 2012 0

PAW Ketua KPU Puncak Ancaman Baru di Puncak

puncak 2 — Ketua FPNSPKP, Zakeus Wakerkwa, S.Sos yang didampingi Sekretaris, Aponi Kilungga, SE saat diwawan- carai.

Jayapura – Ketenangan masyarakat Kabupaten Puncak yang sedang menanti penyelesaian konflik, yaitu bayar kepala (pembayaran denda), pasca konflik Pemilukada yang menelan puluhan korban jiwa, kini terusik lagi. Ini menyusul adanya informasi Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua KPU Kabupaten Puncak, Nas Labene sesuai putusan No 17/DKPP-PKE-1/2012 tertanggal 21 November 2012.

Forum PNS Peduli Kabupaten Puncak (FPNSPKP) yang selama ini terus mengkritisi Kepemimpinan di Kabupaten Puncak, angkat bicara soal PAW Ketua KPU Puncak tersebut.

Forum ini, menilai pergantian Ketua KPU Puncak ini menjadi ancaman baru di Kabupaten Puncak. Soalnya, pergantian itu jelas mengundang kekecewaan masyarakat Puncak yang saat ini sedang menunggu penyelesaian pembayaran kepala.

“Masalah lama belum beres, kini kasus baru muncul lagi. Ini jelas membuat masalah di Puncak kian rumit, sementara Pilgub maupun Pemilukada Kabupaten Puncak sudah semakin dekat,”

jelas Ketua FPNSPKP, Zakeus Wakerkwa.S.S.os yang didampingi Sekretaris FPNSSPKP, Aponi Kilungga, SE kepada Bintang Papua di Abepura, Minggu (25/11).

Dijelaskan, PAW Ketua KPU Puncak ini menimbulkan tanda tanya besar, selain dilakukan disaat tahapan sudah mulai jalan, juga pergantian dilakukan hanya untuk ketua saja yakni Nas Labene.

“Harusnya kalau ganti, termasuk juga 4 anggota, karena itu satu paket, jika hanya ketua, ini menyisahkan tanda tanya besar ada apa di balik PAW ini,”

katnya penuh tanya. Dikatakan, PAW Ketua KPU dengan alasan diduga terlibat kepengurusan Partai Damai Sejahtera (PDS) dan tidak memenuhi syarat domisili, maka jelas ini alasannya klasik dan terkesan dibuat-buat.

“Nah, perta nyaannya, mengapa tak digugurkan saat verifikasi awal oleh KPU Provinsi, padahal saat itu banyak calon yang layak. Jika sekarang baru dijadikan alasan PAW Ketua KPU berarti ini ada kepentingan siapa lagi, dan KPU Papua harus bertanggung jawab dan jelih melihat ini,”

katanya.

KPU Papua diminta lebih teliti melihat PAW ini, jangan ada masalah baru lagi, kasihan rakyat dikorbankan. Begitu juga pemerintah pusat, jangan hanya lempar masalah ke Puncak, setelah itu diam tanpa solusi, akhirnya masyarakat jadi korban. Contohnya, adanya dualisme dukungan Parpol yang memicu konflik di Puncak, pusat hanya lempar masalah, tak ada solusi, lalu masyarakat yang bentrok.

“Ini jangan sampai terulang lagi, masyarakat Puncak sudah sangat butuh kedamaian, terutama menjelang Natal 2012,”

jelasnya.

Karena itu, Forum ini menawarkan dua alternatif supaya hal ini tidak menimbulkan persoalan baru. Pertama, biarkan Ketua KPU yang ada tetap menyelesaikan tugas-tugasnya menuntaskan Pilgub maupun Pemilukada Puncak. Kedua, jika mau di PAW sekalian 4 anggotanya. Penggantinya diambil dari calon-calon KPU yang memenuhi syarakat sebelumnya.

Namun menurut keduanya, PAW Ketua KPU Puncak yang berpotensi menimbulkan masalah baru ini, tak lepas dari kepemimpinan Caretaker Bupati Puncak Drs. James W Maniagasi yang dianggap gagal melaksanakan tugas yang diamanatkan, yakni menyelesaikan konflik dan menfasilitasi penyelenggaraan Pilgub dan pemilihan Bupati definitif.

“Kalau caretaker selalu berada di tempat tugas melakukan kordinasi yang baik dengan semua komponen, masalah PAW Ketua KPU ini jelas tidak terjadi, tapi kita lihat sendiri Caretaker tidak pernah di Puncak. Sudah 8 bulan dilantik, baru 5 kali ke Puncak. Dia lebih memilih habiskan waktu di Jayapura-Jakarta. Jadi bukannya menyelesaikan masalah, tapi membuat persoalan baru. Sebagai staf juga kami kecewa karena terpaksa kerja terpencar dimana-mana ,”

kata keduanya prihatin.

Dan terbuktinya, Penjabat Gubernur sebelumnya sudah pernah menegur Caretaker beberapa kali untuk ke tempat tugas, namun tidak diindahkan. Sambil menambahkan Forum PNS ini tidak punya kepentingan apa-apa, selain hanya mengkritisi kebijakan pemerintahan Puncak yang tidak jalan sebagaimana mestinya.

Untuk itu, Caretaker Gubernur Provinsi Papua yang baru drh. Constan Karma diminta segera mengganti Caretaker Kabupaten Puncak , Drs. James W Maniagasi, yang sejak awal dianggap bermasalah. Dalam hal ini Gubernur harus meninlanjuti hasil Putusan PTUN Jakarta Timur, No: 87/6/2012/PTUN-JKT tertanggal 2 Agustus 2012, tentang Perkara Surat Klarifikasi Pengangkatan, Drs James W Maniagasi sebagai Caretaker Bupati Puncak. Sebab putusan PTUN itu sudah jelas membatalkan Caretaker Bupati Puncak, lantaran terbukti bermasalah yaitu sudah pensiun dari PNS.

“ Selaku mantan Sekda, Bapak Constan Karma tahu masalah Puncak,dari a-z beliau tahu, begitu juga yang berhubungan masalah hukum.”

jelas Ketua Forum PNS Peduli Kabupaten Puncak , Zakeus Wakerkwa.S.S.os, kepada Bintang Papua, Sabtu (17/11), di Abepura. (don/don/l03)

Senin, 26 November 2012 11:25, www.bintangpapua.com

November 26, 2012 0

Sebby Sambom : 1 Desember Dekolonialisasi PBB, Bukan Kemerdekaan

JAYAPURA – Masih adanya perdebatan soal momen 1 Desember, tak luput dari perhatian aktivis Hak Asazi Manusia, Sebby Sambom yang saat ini masih dalam pelariannya di hutan. Ia menyampaikan bahwa momen tanggal 1 Desember bukanlah hari kemerdekaan, melainkan Dekolonialisasi PPB.

“Tidak perlu ada penaikan bendera, mungkin ibadah atau doa syukur, karena 1 Desember itu bukan kemerdekaan Papua, tetapi saat itu dekolonialisasi PBB yang disahkan dalam resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 dan nomor 1541 pada tahun 1960, itu adalah bagian dari persiapan kemerdekaan Papua Barat, sebab Belanda sebagai Negara yang menduduki wilayah Papua Barat saat itu berkewajiban memerdekakan atau memberika kemerdekaan kepada Papua Barat, jadi 1 Desember itu bukan kemerdekaan Papua,”

jelas Sebby saat dihubungi, Bintang Sabtu (24/11).

Masih menurut Sebby,

”Sayangnya, niat baik itu dimanfaatkan lain oleh Amerika, Indonesia dan PBB untuk menyerahkan Papua Barat ke pangkuan Indonesia,”

tandasnya.

Pada kesempatan tersebut, Sebby juga mengurai alasan dia dan beberapa rekannya melarikan diri ke hutan.

“Ada kelompok orang Papua lain yang iri hati dan cemburu dengan kerja kami, mereka bekerjasama dengan pihak ketiga untuk berusaha mengejar kami, mereka ingin menangkap kami dan membunuh kami, akhirnya saya dan beberapa aktivis lainnya memilih untuk bersembunyi, ini bulan keenam kami di hutan,”

ujarnya. Ketika dimintai kejelasan mengapa mereka harus dikejar, ditangkap dan dibunuh, Sebby mengatakan bahwa,

”Ada video perintah untuk membunuh saya, perintah itu dari Mathias Wenda, walaupun saya sangsi dan menduga itu direkayasa oleh kelompok tertentu yang sedang ‘bermain’, dan ada alasan-alasan lainnya, seperti stigma aparat terhadap kami, bahwa kami dianggap seperti teroris, sehingga mereka mengutus Densus 88 untuk mengejar kami,”

kata Sebby.

Situasi hingga saat ini menurut Sebby masih belum aman bagi dirinya dan beberapa aktivis lainnya, hal ini karena menurut dia aparat menurunkan Densus 88 untuk melakukan pengejaran terhadap mereka, walaupun dalam beberapa kesempatan Kapolda Papua menyampaikan bahwa sudah tidak ada Densus 88 di Papua.

“Kami di stigma oleh aparat sebagai teroris sehingga dengan alasan itu mereka bisa bebas menangkap dan menembak kami, padahal apa yang kami lakukan sepenuhnya adalah memperjuangkan hak-hak kami, dan hak itu adalah hak penentuan nasib sendiri, itu dijamin dan dilindungi oleh hukum internasional,”

ujarnya.

Ia juga mengklarifikasi bahwa yang dilakukan di Tingginambut, Mulia, adalah pelantikan Goliath Tabuni,

”Tidak ada Konferensi Tingkat Tinggi, hanya pelantikan, saya punya rekaman pembicaraan dengan tuan Goliath, kalau Bintang Papua mau saya bisa kasih rekamannya,”

tandas Sebby.

Tidak lupa Sebby berpesan kepada para aktivis dan masyarakat Papua,

”Jangan takut dan panik dengan keadaan seperti ini, saya juga berharap agar aparat keamanan hentikan menyerang kami, jangan lagi lukai perjuangan kami, karena apa yang kami lakukan adalah berjuang atas hak-hak kami dan ini adalah aspirasi kami,”

pungkas Sebby Sambom. (bom/don/l03)

Senin, 26 November 2012 11:25, www.bintangpapua.com

November 26, 2012 0

Di Sentani, Seorang Perwira TNI Tertembak

SENTANI – Minggu malam (25/11) sekitar pukul 21.00 WIT telah terjadi penembakan di belakang POm Bensin Sentani. Ternyata korbannya adalah seorang perwira TNI bernama Kapten Chk Konggeleg EB, sementara pelakunya diduga anggota Polisi berinisial Brigpol YT.

Kapolres Jayapura AKBP Roycke Harry Langie, SIK.MH melalui Kasat Reskrim Polres Jayapura AKP Steyven J. Manopo, SIK ketika dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut.

“Iya betul ada penembakan,”

tandasnya kepada Bintang Papua ketika dihubungi Bintang Papua melalui telepon celularnya Minggu malam (25/11) sekitar pukul 22.00 WIT.

Disebutkannya, korban mengalami luka tembak pada paha bagian kiri tembus sampai ke belakang.

“Dimana saat ini korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Yowari,”

imbuhnya.

Sedangkan tersangka diketahui berinisial Brigpol YT, yang saat ini sudah diamankan di Polres Jayapura untuk diperiksa lebih lanjut.

Dituturkan pula, penyebab penembakan tersebut, hingga saat ini masih diselidiki oleh pihaknya. Korban menurut informasi dan data yang berhasil dikumpulkan di lapangan merupakan anggota TNI pada kesatuan Kumdam. Sementara itu, ketika dikonfirmasikan kepada pihak TNI dalam hal ini Kapendam XVII/Cenderawasih, Letkol Inf Jansen Simanjuntak, pihaknya justru belum mendapatkan laporan mengenai kejadian ini.

“Saya belum dapat laporan dari anak buah,”

ujarnya ketika dihubungi Bintang Papua beberapa jam setelah peristiwa terjadi melalui telepon celularnya karena tengah berada di Nabire.

Ditambahkan, pihaknya akan segera mengkroscek kebenaran mengenai kejadian penembakan yang melibatkan anggotanya ini.”Yang jelas pelaku penembakan akan diproses,” tegasnya.

Sedangkan sesuai data lapangan, kronologis kejadian ini bermula sekira pukul 19.30 wit, Pelaku pulang ke rumahnya di jalan YPKP Sentani dari BUPER , sedangkan korban juga pada saat itu sedang berada di rumah tersebut. Selanjutnya terjadi percekcokan antara pelaku dan ibunya karena merasa iri dengan perlakuan Ibunya , Perlu dan dan Korban diketahui masih ada hubungan.ipar dimana korban adalah kaka ipar pelaku. Korban bermaksud melerai sehingga terjadi dorong mendorong antara keduanya. Selanjutnya pelaku melepas tembakan ke arah lantai 1 kali tetapi mengenai paha sebelah kiri korban.(dee/bom/don/l03)

Senin, 26 November 2012 11:16, www.bintangpapua.com

November 26, 2012 0

1 Desember, Polda Papua Prioritaskan Pengamanan di Tujuh Wilayah

Jayapura (24/11)—Polda Papua akan memprioritaskan tujuh wilayah di Papua dan Papua Barat dalam mengamankan perayaan 1 Desember, yang oleh sebagian masyarakat di Papua diperingati sebagai hari kemerdekaan bangsa Papua.

Wakapolda Papua, Brigjend Paulus Waterpauw mengatakan, di Papua, setidaknya terkosentrasi di lima wilayah dan dua wilayah di Papua Barat yang dianggap membutuhkan pengamanan.

“Dalam operasi kita ada lima wilayah yang menjadi prioritas, ditambah dengan Papua Barat dua, jadi tujuh. Di Papua Barat, yaitu Manokwari dan Sorong,”

kata Waterpauw kepada tabloidjubi.com, di Waena, Kota Jayapura, Sabtu (24/11) siang.

Di Papua, Kota Jayapura, Sentani, Keerom, Mimika, dan Wamena adalah daerah yang dianggap wilayah yang membutuhkan kemanan. Tapi Paulus tak menyebut jumlah personel polisi yang dibutuhkan. Namun pihaknya berupaya untuk melakukan koordinasi dengan sejumlah tokoh masyarakat, pemerintah daerah, warga masyarakat.

“Langkah-langkah yang kita lakukan cukup baik, kordinasi dengan pemerintah, para tokoh, dengan masyarakat,”

tegas mantan Kapolres Mimika ini.

Wakapolda berharap, situasi akan aman, berjalan baik, sehingga tidak mengganggu aktivitas warga lainnya. Brigjend Paulus mengimbau agar warga tidak mudah dipengaruhi oleh berbagai isu dan pemberitaan. Jika, ada masalah, kata dia, perlu membangun komunikasi yang baik.

Disebutkan, pihaknya sedang melakukan pendekatan dengan para tokoh masyarakat, di kampung-kampung yang dianggap perlu menemukan pemahaman yang sama, dengan melakukan penyuluhan, pengobatan masal, dan bakar batu. (Jubi/Timo Marten)

Saturday, November 24th, 2012 | 16:07:08, www.tabloidjubi.com

November 25, 2012 0

Telisik Teror dan Terorisme di Papua

Jayapura — Mungkin tidak semua warga yang mengingat kalau, akhir 2003 lalu ada telepon ancaman teror bom di Hotel Matoa tepat dijantung Kota Jayapura. Sembilan tahun kemudian 2012 Gedung DPRD Kabupaten Wamena diduga hancur karena kena bom.

Bukan hanya itu saja ancaman psikologis juga pernah dialami salah seorang rekan wartawan gara-gara menulis korupsi dan penyelewengan.

”Awas kalau ko tulis berita tra baik,”

pesan short message send(sms) dari si peneror.

Max Sanggenafa salah seorang aktivis lingkungan dan seorang guru dari Kabupaten Waropen menulis surat pembaca kepada Tabloid Jubi edisi cetak belum lama ini mengatakan sebenarnya masyarakat Papua sudah mengalami terror mental mulai dari pemberitaan drakula hingga kematian Theys Hiyo Elluay.

Ancaman terror fisik pun mulai timbul, ancaman peledakan Hotel Matoa hingga Kantor Dinas Koperasi Provinsi Papua pernah pula dideteksi aparat kepolisian karena disangka ada bom. Hampir semua pelaku peledakan bom di Pulau Jawa dan Bali, memiliki pengetahuan elektronika yang kuat karena berhubungan dengan bom waktu dan detonator. Memahami racikan bom dan pengetahuan kimia yang memadai. Apalagi mereka semua dikenal sebagai alumni Afghanistan.

Pengetahuan memakai bom di Papua, diawali dengan menggergaji bom-bom bekas tentara Sekutu Amerika Serikat dan Jepang saat Perang Dunia Kedua. Tidak semua orang memiliki pengetahuan menggergaji bom, karena bisa-bisa meledak dan tangan buntung atau pun kehilangan nyawa.

Serbuk bom berwarna putih dimasukan ke dalam botol Coca Cola karena tebal dan cocok untuk bom ikan. Sumbunya pun hanya memakai kabel yang telah diisi serbuk belerang. Saat mengemudi perahu si pemakai tinggal membakar dengan puntung rokok dan membuang ke laut tempat ikan ramai bermain.

Bukan hanya itu saja, pengetahuan lain yang dimiliki masyarakat di Papua adalah membikin dopis. Bahan peledak ini biasanya bersumber dari korek api berwarna merah yang dibungkus menyerupai mercon. Bahkan belakangan ada ditemui bom molotov dan barang-barang bukti lainnya berupa serbuk Trinitrotoluene Trinitrotoluene (TNT). Atau nama lainnya adalah 2-Methyl-1,3,5-trinitrobenzene 2,4,6-TrinitrotolueneTNT Trotyl Empirical formula C7H5N3O6.

Dalam kondisi demikian tentunya pihak aparat khususnya Kepolisian harus cepat tanggap dan siap menghadapi gejala-gejala tersebut. Walau pun bukan berarti asal menghantam dan mencurigai tanpa memiliki bukti-bukti yang cukup kuat.

Sebenarnya ancaman dan terror bom bukanlah sesuatu yang baru di dunia ini, sebab dalam novel Joseph Conrad’s berjudul The Secret Agent mengungkap kerja-kerja teror mulai dari bom surat hingga bom yang memiliki kekuatan amat dasyat. Mungkin novel Joseph Conrad bisa dianggap sebagai inspirasi bagi kaum teroris di dunia, khususnya saat Perang Dingin masih berkecamuk antara Komunis dan Kapitalis.

Selain itu sekitar 1982, Christopher Dobson and Ronald Payne menulis buku berjudul,The Terrorist Their Weapons, Leader and Tactics memasukan grup-grup terrorist dari seluruh dunia di Jerman ada group Baader Meinhof Gang( Red Army Faction),Jepang punya The Red Army(Sekigun). Palestina dengan peristiwa The Black September dalam peledakan bom di lokasi penampungan atlit Olimpiade Israel di Munich Jerman Barat. Kemudian Israel membalas dengan operasi terror pembalasan dendam Mossad. Irlandia Utara, IRA maupun Irish National Liberation Army(INLA).

Dobson dan Payne pun menulis peristiwa penyanderaan anak-anak Sekolah dalam kereta api di Assen Negeri Belanda yang dilakukan oleh Republik Maluku Selatan(RMS) pada 23 Mei 1976. Teroris model 1970 an telah melahirkan salah seorang pentolannya yang sangat ditakuti agen-agen rahasia saat itu termasuk Mossad. Teroris itu adalah Carlos atau nama aslinya Illich Ramirez Sanchez. Ia diduga kuat teroris binaan agen rahasia Uni Soviet saat itu,Komitet gosudarstvennoy bezopasnosti or Committee for State Security (KGB) . Badan inteleigen ini bertugas untuk keamanan nasional bekas negara adi daya Uni Soviet bertugas dari 1917 sampai dengan 1991 dan memiliki tugas internal security, intelligence, and secret police. Belakangan Carlos diadili di Pengadilan Amerika Serikat karena salah satu aktor terroris Perang Dingin.

Tumbangnya Uni Soviet dan negara-negara komunis bukan berarti terrorisme pun berkurang. Ciri-ciri teroris yang berada di bawah negara-negara Komunis saat itu, selalu menenteng AK47, pistol Barreta dan jenis-jenis senjata otomatis buatan Jugoslavia. Teror tak selamanya tak bisa selesai termasuk konflik-konflik kekerasan pun tak akan bisa berhenti sama sekali. Malahan belakangan semakin bertambah canggih dan sulit dideteksi, karena semua pihak ikut bermain demi kepentingan politik sesaat.

Awal 2000, tepatnya 11 September 2001, dunia dikagetkan dengan model terror baru tanpa senjata dan bom. Pesawat American Airline, AA No.11 menabrak bagian Utara World Trade Center (WTC) New York. Pesawat United Airline UA No 175 menabrak menara Selatan gedung WTC. Sejak peristiwa itu tuduhan diarahkan ke Osama Bin Laden semakin kuat. Insinyur Sipil kelahiran Ryadh 1957 orang yang paling dicari agen rahasia United State of America (USA), Central Intelellligen Agency (CIA).

Tudingan Amerika Serikat segera dibantah Osama dengan mengatakan,”Saya tidak terlibat, saya hanya seorang tamu di Afghanistan. Jika mereka punya bukti saya siap.” Belakangan Osama Bin Laden tewas ditangan militer USA tanpa melalui sebuah pembuktian di meja hijau. Bahkan Presiden Obama sendiri yang mengumumkan kematian Osama Bin Laden.

Gary Barnes dalam buku berjudul ,Osama Bin Laden, Teroris atau Mujahid? Menulis sepanjang sejarah, manusia telah saling menghancurkan sesamanya dalam berbagai medan pertempuran. Dan perang tidak pernah berakhir. Kekejaman terbukti tidak akan berakhir ketika kekejaman dibalas dengan kekejaman pula. “Yang bisa menghentikan kekejaman adalah kehidupan tanpa berbuat dosa.” (Jubi/Dominggus A Mampioper)

Friday, November 23rd, 2012 | 20:30:10, www.tabloidjubi.com

November 23, 2012 0

Kapolres Mimika Diminta Bangun Pos Polisi di Kwamki Lama

Mimika — Salah satu warga Kwamki Lama, Timika, Kabupaten Mimika, Papua, Esther Yarona meminta agar Kapolres Mimika segera membangun pos polisi, guna menjaga keamanan dan kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif.

“Saya bukan warga asli setempat, tetapi saya tinggal di Kwamki Lama sudah lama dan sangat sayangkan kondisi yang terjadi selama, dimana setiap masalah selalu berakhir dengan perang suku, bahkan jika masalah di tempat lain bisa dibawa ke Kwamki Lama,” ujar Esther Yarona, saat dalam diskusi dan tatap muka dengan Kapolres Mimika di Hotel Serayu, Timika, Kabupaten Mimika, Papua, Jumat (23/11).

Esther Yarona menjelaskan, selama ini banyak masalah yang terjadi, dimana kalau terjadi perang suku, pihak kepolisian bisa datang dan pergi, sehingga saat tidak ada aparat, maka warga kembali konflik perang suku. “Sebagai warga masyarakat tentu kami merasa terganggu dan hanya bisa menyaksikan atau menonton warga yang bertikai,” paparnya.

Dikatakan, selain masalah keamanan, saya juga melihat adanya masalah sosial lainnya, yang mana hampir setiap pertikaian atau konflik yang terjadi adalah karena masalah Minuman Keras (Miras). “Apakah Kwamki Lama bukan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga selalu saja terjadi konflik dan tidak pernah ditangani secara baik,” tanya Esther dalam penjelasannya kepada Kapolres.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Kapolres Mimika, AKBP Jeremias Runtini mengaku akan menjawab setiap aspirasi dan kebutuhan masyarakat akan rasa aman dari gangguan Kamtibmas. “Rencananya minggu depan akan dibangun pos polisi di Kwamki Lama, sehingga ini menjadi komitmen pihak kepolisian menjaga keamanan di daerah tersebut,” tandasnya. (Jubi/Eveerth Joumilena)

Friday, November 23rd, 2012 | 17:26:55, www.tabloidjubi.com

November 23, 2012 0