Apakah Papua Merdeka Ditentukan Oleh PBB, Eropa, Indonesia atau Melanesia ?

Ada cerita satu orang Papua, tokoh Papua Merdeka, yang tidak perlu disebutkan namanya, karena belia masih ada sebagai tokoh Papua Merdeka hari ini, pergi ke politisi pendukung Papua Merdeka di Australia dan bertanya kepada mereka

Apakah Papua bisa/ atau akan merdeka atau tidak?

Mendengar pertanyaan ini, para politisi tentu saja tidak menertawakan dia, tetapi mereka memberika penjelasan panjang-lebar tentang bagaimana Timor Leste bisa merdeka dan berdaulat di luar NKRI, walaupun perjuangan Kemercdekaan Timor Leste dimulai 10 tahun belakangan daripada perjuangan Papua Merdeka.

Sama halnya dengan itu, NKRI juga selalu, bukan sering tetapi selalu pulang-balik London, Canberra, New York, tiga negara ini, dengan pertanyaan yang sama,

Apakah West Papua masih diakui sebagai bagiand ari NKRI?

Jawaban mereka lebih to-the-point, mereka katakan secara terbuka dan lewat media internasional

Papua adalah bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pada saat disinggung tentang pelanggaran HAM yang tertjadi di Tanah Papua, memang mereka menyatakan “prihatin”, tetapi pada saat yang sama, dalam kalimat yang sama pula, mereka tetap menyatakan “mendukung West Papua di dalam NKRI”.

Jadi ada dua jawaban yang berbeda. Pertama di atas jawabannya diberikan dengan penjelasan tentang perjuangan lain menentang NKRI dan telah sukses. Pertanyaan kedua dijawab langsung, “Yes!” atau “No!” tanpa penjelasan dan contoh cerita.

Apa yang dilakukan pemimpin kemerdekaan Negara West Papua saat ini apakah sama dengan Diplomasi NKRI ataukah sama dengan diplomasi tokoh Papua Merdeka dia tas tadi?
Apakah kita merasa bahwa solusi Papua Merdeka ada di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), London, New York dan Canberra?
Apakah solusi Papua Merdeka ada di Jakarta?
Apakah solusi Papua Merdeka ada di Tanah Papua, kawasan Melanesia, dan di rumpun MSG?

Kita punya pilihan sekarang, dari pengalaman perjuangan yang lebih panjang daripada Timor Leste yang sudah ke garis final.

Apakah kita belajar dari keberhasilan teman-teman yang dulunya sama-sama berjuang?
Atau kita mem-photo-copy pendekatan penjajah sendiri, lalu-lalang di Eropa, Australia, Amerika Serikat dan PBB untuk meminta pendapat dan dukungan mereka?

Parah memang kalau pemimpin kita malah masih lalu-lalang di Eropa, PBB, Australia, Amerika Serikat menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak pantas dan tidak patut ditanyakan.

Mereka menunggu jawaban kita, mereka menunggu penjelasan kita, mereka menunggu rencana jangka panjang kita dalam konteks Asia Tenggara, Asia-Pasifik, Oceania, Pasifik Selatan dan MSG.

Mereka adalah pelaku pelanggaran HAM, mereka pelaku New York Agreement, mereka pelaku Pepera 1969, mereka pelaku penjajahan di Tanah Papua.

Yang perlu mereka ketehui hari ini bukan cerita-cerita tentang perilaku mereka sendiri terhadap kita lewat NKRI.

Yang mereka butuh hari ini ialah

“Apa artinya Papua Merdeka bagi orang Melanesia di West Papua sendiri?”

Dengan memahami gambaran dan arti Papua Merdeka itu-lah, mereka akan mendapatkan gambagaran yang jelas tentang keuntunga-keuntungan yang nyata, jelas dan dapat diukur dari kemerdekaan West Papua buat negara mereka masing-masing, buat Uni Eropa dan buat PBB.

Pahit tapi harus diakui, PBB hadir bukan untuk memecahkan persoalan dunia, tetapi untuk menghitung berapa besar porsi dari masing-masing anggotanya pada saat mereka menjadi anggota PBB. Dan menurut hukum alam, yang terkuat di dalam PBB mendapatkan keuntungan terbanyak. Dan yang terlemah tidak mendapatkan apa-apa.

Papua Merdeka memberikan sumabangan apa kepada anggota paling kuat itu?

Jawabanya bukan ada di PBB, bukan di Eropa, bukan di Australia, bukan di Amerika Serikat. Dia ada di ULMWP saat ini, waktu ini, hari ini, detik ini.Dan ULMWP secara hukum internasional dan politik internasional diakui dan resmi di kawasan Melanesia dan Pasifik Selatan saat ini. Statusnya dan politiknya tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun di dunia saat ini.

Maka itu ULMWP bertanggung-jawab menjelaskan “Wajah Papua Merdeka!”, bukan bertanya-tanya kepada orang-orang non-Melanesia dan melobi-lobi yang tidak-tidak kepada negara-negara non-Melanesia.

November 2, 2018 0

Australia Minta Maaf

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan Menhan Australia Marise Payne meminta maaf kepada Indonesia terkait adanya kasus pelecehan Pancasila yang dilakukan salah satu anggota “Australian Defence Force” (ADF).

“Menhan Australia sudah mengirimkan surat kepada saya pagi ini yang mengungkapkan permohonan maaf karena terjadinya insiden itu,” ujar Ryamizard di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis.

Selain mengirimkan surat permohonan maaf, menurut dia, Marise Payne juga telah menelepon dirinya secara langsung pada Kamis siang, dan kembali mengungkapkan penyesalannya atas kasus pelecehan Pancasila yang melibatkan anggota Angkatan Pertahanan Australia tersebut.

“Menhan Australia juga menyampaikan akan mengusut kasus ini sampai tuntas dan tegas dalam menindaklanjuti kejadian ini,” jelasnya.

Ryamizard mengatakan pihaknya telah menerima permintaan maaf itu dan menghormati sikap Australia tersebut.

“Nanti suratnya akan saya laporkan (ke Presiden),” katanya kemudian.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo telah menangguhkan sementara kerja sama militer dengan Australian Defence Force (ADF) sejak pertengahan Desember 2016.

Kapuspen TNI, Mayjen TNI Wuryanto, menuturkan kerja sama ditangguhkan karena ada beberapa masalah teknis yang perlu dibahas terkait hal tersebut. Namun, dia tidak merinci pembahasan teknis yang dimaksud.

Menurut dia, dengan adanya penangguhan ini latihan militer bersama dan pertukaran perwira antara Indonesia dengan Australia saat ini dihentikan.(Ant)

January 5, 2017 0

Kerjasama Militer RI-Australia Distop Tak Ganggu Perdagangan

Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita (ketiga dari kiri) dalam media briefing "Capaian Kinerja 2016 dan Outlook 2017" di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, hari Rabu (4/1). (Foto: Melki Pangaribuan) — Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita (ketiga dari kiri) dalam media briefing “Capaian Kinerja 2016 dan Outlook 2017” di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, hari Rabu (4/1). (Foto: Melki Pangaribuan)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, mengharapkan penghentian kerja sama militer antara Indonesia dengan Australia tidak mempengaruhi perdagangan kedua negara.

“Nah kalau dia hentikan kerja sama militer, ya sudah berhenti-henti sajalah, kenapa? Kita juga perang enggaklah. Bodo amat,” kata Enggar kepada satuharapan.com dalam media briefing “Capaian Kinerja 2016 dan Outlook 2017” di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, hari Rabu (4/1).

Menurut dia, harus dibedakan antara urusan perdagangan dengan militer antara kedua negara. ”Enggak ada urusannya dagangan sama perang. Kita enggak jual senjata. Cuma kita dulu saja, saya terima hibah Hercules yang dari Australia, yang jatuh,” kata dia.

Sebelumnya, media Australia, ABC, mengatakan materi yang berkaitan dengan Papua yang ditampilkan di pangkalan pasukan khusus Australia memicu Panglima TNI memutuskan menghentikan kerjasama militer dengan Australia.

ABC telah memperoleh konfirmasi dari seorang perwira Indonesia yang mengeluh tentang poster yang “menghina” Indonesia di pelatihan di markas Special Air Service (SAS) Australia di Perth pada bulan November tahun lalu.

Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI, Mayor Jenderal Wuryanto, mengatakan kerjasama antara Indonesia dengan Australian Defence Force (ADF) dihentikan dan berlaku dengan segera. ABC mengutip sumber yang dekat dengan insiden ini yang mengatakan bahwa materi yang dilaminating yang disebut memicu protes dari TNI adalah berkaitan dengan Papua, provinsi di Indonesia yang telah mencoba memperjuangkan penentuan nasib sendiri.

Menteri Pertahanan Australia, Marise Payne, membenarkan adanya keluhan dari TNI berkaitan dengan “beberapa bahan pengajaran dan komentar” pada fasilitas pelatihan bahasa Angkatan Darat di Australia. Ia juga membenarkan beberapa kerjasama militer dengan Indonesia dihentikan.

“Indonesia telah menginformasikan kepada Australia bahwa kerjasama pertahanan akan ditangguhkan,” kata Senator Payne dalam sebuah pernyataan.

“Akibatnya, beberapa interaksi antara organisasi pertahanan kedua negara telah ditunda sampai masalah ini diselesaikan. Kerjasama di bidang lain tetap berlanjut.”

ABC mendapat informasi bahwa 23 November tahun lalu, seorang pejabat ADF, Marsekal Mark Binskin, menulis kepada mitranya dari Indonesia tentang materi yang dianggap menyinggung.

Sebuah sumber diplomatik yang akrab dengan korespondensi tersebut mengatakan surat itu bermaksud meyakinkan militer Indonesia bahwa materi ofensif yang ditampilkan di Perth tidak mencerminkan pandangan Angkatan Bersenjata Australia.

Kepala Staf Angkatan Darat Australia Letnan Jenderal Angus Campbell juga menulis kepada mitranya dari Indonesia pada 24 November untuk meyakinkan dia bahwa Australia tidak mendukung materi tersebut.

January 5, 2017 0

Isu Papua Picu RI Stop Kerjasama Militer dengan Australia

ADF chief Air Chief Marsekal Mark Binskin (kiri) bersama Panglima TNI, Gatot Nurmantyo. (Foto: Department of Defence Australia)

CANBERRA, SATUHARAPAN.COM – Media Australia, ABC, mengatakan materi yang berkaitan dengan Papua yang ditampilkan di pangkalan pasukan khusus Australia memicu Panglima TNI memutuskan menghentikan kerjasama militer dengan Australia.

Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI, Mayor Jenderal Wuryanto, mengatakan kerjasama antara Indonesia dengan Australian Defence Force (ADF) dihentikan dan berlaku dengan segera. ABC mengutip sumber yang dekat dengan insiden ini yang mengatakan bahwa materi yang dilaminating yang disebut memicu protes dari TNI adalah berkaitan dengan Papua, provinsi di Indonesia yang telah mencoba memperjuangkan penentuan nasib sendiri.

“Indonesia telah menginformasikan kepada Australia bahwa kerjasama pertahanan akan ditangguhkan,” kata Senator Payne dalam sebuah pernyataan.

“Akibatnya, beberapa interaksi antara organisasi pertahanan kedua negara telah ditunda sampai masalah ini diselesaikan. Kerjasama di bidang lain tetap berlanjut.”

ABC mendapat informasi bahwa 23 November tahun lalu, seorang pejabat ADF, Marsekal Mark Binskin, menulis kepada mitranya dari Indonesia tentang materi yang dianggap menyinggung.

Kepala Staf Angkatan Darat Australia Letnan Jenderal Angus Campbell juga menulis kepada mitranya dari Indonesia pada 24 November untuk meyakinkan dia bahwa Australia tidak mendukung materi tersebut.

January 5, 2017 0

Sindiran tentang Papua Picu TNI Stop Kerjasama Australia

CANBERRA, SATUHARAPAN.COM – Semakin jelas pemicu TNI menghentikan kerjasama militer dengan Australia, setelah sebelumnya banyak diungkapkan bahwa alasan utama adalah karena adanya penghinaan terhadap Indonesia.

Kantor berita Fairfax Media, sebagaimana dikutip oleh berbagai media Australia, mengutip sebuah sumber yang membeberkan materi pelatihan dan diskusi dalam kerjasama pelatihan militer TNI dan Australia yang menjadi pemicu penghentian kerjasama. Ia mengatakan, kemungkinan memang ada bahan ajar yang menyinggung dan menghina. Namun bahan lain, adalah penilaian ilmiah kritis terhadap perilaku masa lalu militer Indonesia pada tahun 1965 atau invasi Indonesia Timor Timur (Timor Leste). Juga sindiran-sindiran politis tentang Papua.

Kantor berita itu mengutip keterangan Mufti Makarim, direktur eksekutif Institute for Defence, Security and Peace Study in Indonesia, yang mengatakan bahwa personel TNI yang menjadi pelatih dari Indonesia dalam kerjasama militer tersebut melaporkan bahan ofensif itu kepada atasannya ketika ia kembali ke Indonesia. Lalu TNI meminta hal itu diselidiki.

Kompas melaporkan bahwa berdasarkan perintah pada tanggal 29 Desember, Panglima TNI, Gatot Nurmantyo menginstruksikan semua kerjasama militer, termasuk pelatihan dengan Angkatan Pertahanan Australia, ditangguhkan.

Mufti mengatakan bahwa menurut pemberitahuan melalui Whatsapp yang belum dikonfirmasi, yang diyakini diedarkan oleh militer Indonesia, atasan para pelatih dari Indonesia meminta penyelidikan pada 9 Desember. Dia meminta agar pelatihan bersama ditunda sampai penyelidikan selesai.

Menurut pesan Whatsapp yang beredar, pelatih bahasa Indonesia Kopassus mendengar materi ofensif di kelas, termasuk bahwa almarhum pemimpin TNI, Sarwo Edhie Wibowo, adalah seorang pembunuh massal. Juga dikatakan bahwa seorang perwira TNI dibunuh temannya sambil mabuk.

Dia juga, menurut info lewat pesan WhatsApp, mengatakan melihat selembar kertas yang dilaminasi yang menghina Pancasila.

“Setelah ia kembali ke Indonesia, ia segera membuat laporan,” kata Mufti.

“Ini adalah permintaan yang adil oleh militer Indonesia bahwa sebuah penyelidikan akan diadakan,” kata Mufti kepada Fairfax Media.

“Saya percaya, saya berharap, bahwa ini tidak mencerminkan sikap Australia terhadap militer Indonesia dan ini hanya menunjukkan kurangnya pengawasan dari bahan ajar,” kata dia.

Sementara itu kepada themercury.com.au, Mufti juga mengatakan bahwa dalam sesi belajar pada pelatihan itu ada diskusi yang lebih bernuansa politik yang seharusnya tidak diangkat dalam forum itu.

“Sebagai contoh, selama sesi belajar, pelatih memberi sindiran tentang hal-hal yang menurut saya lebih tentang politik. Misalnya tentang Papua, Timor Leste dan tentang perilaku individu TNI di masa lalu. Kami tidak mengatakan TNI tidak memiliki masalah. Tetapi tidak berarti topik tentang itu bisa diajukan di forum itu,” kata Makarim.

Ia mengatakan forum seperti itu bukan tempat untuk tema sensitif dibahas.

Makarim mengatakan bahwa saling percaya antara kedua negara sekarang perlu dibangun kembali untuk memastikan TNI dapat mempercayai Australia lagi.

Media Australia juga mengutip laporan Tribunnews 29 Desember ketika Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, berbicara di kantor PP Muhammadiyah. Saat itu Panglima mengatakan sempat ada kerjasama agar Indonesia mengirimkan guru bahasa Indonesia, yang berakhir pada permohonan maaf dari pihak Australia.

Ia menyebut sempat guru bahasa Indonesia tersebut diminta untuk memberikan pekerjaan rumah kepada murid-muridnya, yang isinya antara lain propaganda Papua Merdeka.

“Papua adalah Melanesia, bahwa dia seharusnya menjadi negara sendiri. Maka saya tarik,” ujar Gatot Nurmantyo, menceritakan materi propaganda, yang disambut tepuk tangan dari warga Muhammadiyah yang mendengarkan pemaparannya.

Panglima TNI kemudian melayangkan protes, yang berbuntut permintaan maaf dari Panglima militer Australia.

Gatot Nurmantyo juga mengaku sempat menginstruksikan agar digelar investigasi atas insiden tersebut, sebelum akhirnya guru bahasa Indonesia itu ditarik.

Dalam pemaparannya itu ia tidak menyebutkan kapan insiden tersebut berlangsung, dan bagaimana detail dari insiden tersebut.

Ahli Indonesia di Australian National University (ANU) Dr Greg Fealy, mengatakan jika semua hubungan militer Indonesia-Australia diputus semata-mata atas dasar apa yang diduga ditemukan di Perth, itu merupakan reaksi yang berlebihan dari Jakarta.

January 5, 2017 0

Kelompok Gerakan Separatis Papua Ditolak Jadi Anggota MSG

TEMPO.CO, Honiara – Harapan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk menjadi anggota penuh Melanesian Spearhead Group (MSG) pupus. Permintaan gerakan separatis Papua itu ditolak dalam KTT Khusus MSG di Honiara, Kepulauan Solomon, Kamis, 14 Juli 2016.

Padahal, sebelumnya, ULMWP yakin akan diterima sebagai anggota penuh, sebuah pengakuan terhadap eksistensi dan dukungan bagi kemerdekaan Papua.

“Tidak ada tempat bagi ULMWP dalam masa depan MSG,” kata Desra Percaya, Direktur Jenderal Asia-Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, yang hadir dalam KTT sebagai Ketua Delegasi RI.

Dalam rilis yang disampaikan Kementerian Luar Negeri RI disebutkan, partisipasi aktif dan lobi intensif delegasi Indonesia berhasil meyakinkan para pemimpin MSG untuk tidak menerima aplikasi keanggotaan ULMWP. Delegasi yang hadir antara lain perwakilan lima provinsi bercorak budaya Melanesia Indonesia, yakni Maluku Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat.

KTT juga sepakat membahas pedoman keanggotaan yang akan diselesaikan pada September 2016 di Port Vila, Vanuatu. Salah satu kesepakatannya berupa pedoman keanggotaan yang dibuat dengan menghormati prinsip-prinsip hukum internasional, yang mengatur hubungan antarnegara, utamanya penghormatan terhadap kedaulatan dan non-intervensi terhadap urusan negara lain, sebagaimana tertuang dalam Persetujuan Pembentukan MSG.

Dalam konferensi tersebut, Desra menekankan komitmen Indonesia mendorong dan menjadikan MSG organisasi yang progresif melalui kerja sama pembangunan yang nyata serta dialog konstruktif guna mencapai tujuan bersama.

Desra juga mengundang semua anggota MSG berpartisipasi dalam Bali Democracy Forum pada 8-9 Desember 2016.

Saat KTT, dilantik Direktur Jenderal Sekretariat MSG yang baru, Duta Besar Amena Yauvoli asal Fiji. Selain itu, dibahas upaya penyelesaian masalah finansial yang dihadapi MSG.

MSG adalah organisasi kerja sama subkawasan Melanesia yang bertujuan mempromosikan dan memperkuat hubungan perdagangan antaranggota, pertukaran budaya Melanesia, serta kerja sama teknik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, pemerintahan yang baik, dan peningkatan keamanan.

Indonesia menjadi associate member MSG pada KTT ke-20 MSG di Honiara, Kepulauan Solomon, 2015, setelah sebelumnya aktif terlibat sebagai observer. Saat ini Indonesia mempertimbangkan secara positif menjadi anggota penuh.

NATALIA SANTI

July 15, 2016 0

Sengkarut Diplomasi Pasifik Selatan

23 June 2016, Angelo Wake Kako, Harian Indoprogress

NDONESIA membuat terobosan baru dalam membangun hubungan kerjasama antar negara. Jikalau pola kerjasama selama ini lebih fokus dengan negara-negara besar, atau negara Utara, maka kali ini Indonesia mencoba menjajaki negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Papua Timur (PNG), Fiji, Vanuatu, Kepulauan Solomon, dan sejumlah negara pasifik lainnya menjadi target kerjasama yang hendak dibangkitkan. Sebagai realisasinya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM langsung melakukan lawatan (Kompas, 13/2/2016). Salah satu misi yang dibawa adalah persoalan Papua. Pasifik Selatan menjadi penting ketika berbicara mengenai Papua. Bagaimanapun, rumpun bangsa penghuni negara-negara Pasifik Selatan merupakan bangsa Melanesia yang sama dengan suku bangsa di Papua, Maluku dan juga Nusa Tenggara Timur. sebagaimana diketahui bahwa Organisasi negara-negara Melanesia (Melanesian Spearhead Group) atau MSG telah memberikan tempat kepada Papua sebagai peninjau, dan isu pelanggaran HAM di Papua menjadi isu utama yang menjadi perjuangan MSG di dunia internasional. Pada titik inilah, diplomasi Pasifik Selatan dipandang mendesak.

Pertanyaan reflektifnya adalah manakah yang lebih penting antara diplomasi Pasifik Selatan sebagai ancaman eksternal keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) ataukah pembangunan yang berkemanusiaan di Papua, sebagai masalah internal terhadap ancaman disintegrasi bangsa? Ibarat api dan asap, riakan di wilayah Pasifik Selatan tidak akan pernah berhenti tatkala api di Papua tidak mampu dipadamkan. Singkatnya, pemerintah harus fokus pada penyelesaian masalah Papua. Pendekatan diplomasi Pasifik Selatan sedang menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia menjadikan masalah Papua sebagai propaganda dari negara lain yang ingin merongrong keutuhan NKRI. Hemat penulis, tanpa adanya kesadaran dan kejujuran dari pemerintah tentang permasalahan Papua, niscaya pendekatan apapun yang diakukan di Papua, ibarat membuang garam di laut.

Nasionalisme Papua

Pemerintah Indonesia sudah saatnya harus menyadari bahwa nasionalisme Papua itu ada. Dalam diri orang Papua terdapat nasionalisme ganda, yakni nasionalisme Papua dan nasionalisme Indonesia. Nasionalisme Papua berbasis pada ras Melanesia yang berkulit hitam dan berambut keriting, sementara nasionalisme Indonesia mengacu pada Bhineka Tunggal Ika. Penyemaian Nasionalisme Papua telah dilakukan oleh pemerintah Belanda sejak tahun 1925 melalui pendidikan formal berpola asrama, sementara penyemaian keindonesiaan baru dimulai sejak tahun 1945 (Bernarda: 2012). Nasionalisme Papua berawal dari munculnya sikap anti – amberi (orang bagian Timur yang membawa budaya Melayu) akibat kebrutalan perlakuan tentara jepang dan orang Maluku dan Sulawesi Utara pada saat itu. Selain itu, lambannya pembangunan dan sikap pemerintah belanda di Batavia yang mengabaikan masalah Papua memberikan kontribusi bagi kebangkitan nasionalisme Papua (Penders,2002)

Berangkat dari latar sejarah seperti itu, masih relevankah pengerahan pasukan ke wilayah Papua dalam jumlah yang besar dan memunculkan kekacauan dan keresahan bagi warga sipil Papua? Bukankah segala penindasan dan pelanggaran HAM yang selama ini terjadi di Papua semakin menumbuhkan nasionalisme Papua?

Perjumpaan penulis dengan beberapa mahasiswa Papua beberapa waktu lalu di Jayapura, semakin menguatkan asumsi bahwa aparat keamanan menjadi biang kerok kemarahan masyarakat Papua. Rupanya, sakit hati ketika sanak keluarganya yang meninggal tertembak timah panas aparat keamanan kian hari kian membatu. Apakah Otsus (otonomi khusus) dan janji pembangunan yang dikampanyekan Jokowi dapat mengobati sakit hati mereka?

Otsus dan Janji Damai

Berbicara tentang Otsus, pasti hanya ada satu hal yang terlintas, yakni membanjirnya uang dalam jumlah besar ke wilayah Papua. Besaran dana yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, malah melahirkan berbagai masalah seperti korupsi para elit lokal Papua. Lagi-lagi hasil diskusi dengan beberapa mahasiswa Papua, masih meyakini bahwa dana Otsus tidak lebih ibarat permen yang diberikan bagi anak Papua yang sedang merengek nasibnya. Besaran dana akhirnya menjadi tidak efektif untuk dikelola demi pembangunan masyarakat Papua, lantaran masyarakat memilih apatis. Apatisme tersebut sungguh beralasan, karena yang mereka butuhkan adalah kedamaian. Apa artinya segepok uang yang diterima tangan kanan, di saat bersamaan tangan kiri harus melepas kepergian sanak saudara yang harus meninggal karena hujaman peluru para serdadu? Apalah artinya sejumlah uang yang diperoleh sementara hidup hanya menunggu mati karena HIV AIDS menjadi “peluru lunak” yang mematikan lapisan generasi? Di sinilah, letak masalah pembangunan Papua. Papua harus dibangun dengan hati agar kedamaian senantiasa dirasakan oleh segenap insan penghuni cendrawasih.

Mengenai kedamaian di tanah Papua, sebenarnya pemerintah Indonesia sudah jauh hari memikirkannya sebelum melahirkan Otonomi Khusus bagi Papua. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua sudah mendorong dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dengan harapan untuk memperkuat integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komisi ini diharapkan dapat mempersempit kesenjangan interpretasi antara pihak Papua dan Jakarta, khususnya dalam aspek kesejarahan dan penyelesaian berbagai pelanggaran HAM yang terjadi. Sudah 15 tahun Undang-Undang ini berjalan, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi masih menjadi mimpi. Parahnya, di tengah penantian hadirnya komisi tersebut guna menyelesaikan aspek kesejarahan dan pelanggaran HAM di Papua, sejak Otsus berlaku, perilaku aparat keamanan semakin menjadi liar, seakan sedang berada di medan perang. Ratusan nyawa manusia Papua hilang di ujung senapan tanpa penyelesaian yang jelas. Ribuan warga Papua kehilangan kebebasan, mereka ditangkap, dipenjara atas nama “Makar”.

Pendekatan Kesejahteraan Berbasis Rekonsiliatif

Rekonsiliasi menjadi urgen. Rekonsiliasi tentu hanya bisa dilakukan apabila semua pihak berkomitmen untuk menghentikan seluruh gejolak berdarah yang sering terjadi di tanah Papua. Konsekuensi dari rekonsiliasi adalah tidak lagi terdengar berita hilangnya nyawa manusia Papua di ujung senapan tentara, Polisi ataupun orang tidak dikenal seperti yang selama ini sering terjadi. Hal yang paling ekstrim untuk dilakukan adalah dengan menarik pasukan bersenjata yang semakin banyak dikerahkan ke Papua. Pengerahan pasukan mengindikasikan bahwa negara masih menggunakan security approach dalam menangani masalah Papua yang sejauh ini dinilai gagal. Pendekatan keamanan tentu akan melahirkan berbagai masalah turunan yang tidak akan pernah menyelesaikan persoalan.

Semangat rekonsiliasi sebenarnya bertalian dengan pendekatan kesejahteraan dalam artian kesejahteraan batiniah. Untuk apa sejahtera kalau tidak mencakupi aspek lahiriah dan batiniah? Untuk apa memobilisasi pembangunan dengan sejumlah instrumen didalamnya tanpa memberikan rasa aman bagi masyarakat setempat? Sejumlah gebrakan pembangunan yang sudah dilakukan pemerintah patut diapresiasi. Kita menunggu kiranya pembangunan yang difokuskan untuk Papua, sekali lagi, tidak hanya menjadi “permen”, sebagai pemanis bibir belaka. Gebrakan pembangunan dengan mengedepankan semangat rekonsiliatif antara pemerintah Indonesia dan Masyarakat Papua adalah sebuah kemendesakan. Tanpa menghabiskan energi untuk berjibaku dengan pergolakan yang terjadi di Pasifik Selatan ataupun negara lainnya. Karena masalah sesungguhnya adalah bagaimana membangun Papua dengan hati. Bukan terjebak dengan gejolak yang terjadi di luar negeri. Mari wujudkan Papua sebagai tanah damai. Tunjukkan kepada pihak luar bahwa Indonesia mencintai Papua sebagai sesama saudara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.***

Penulis adalah mahasiswa pascasarjana Kajian Ketahanan Nasional UI/Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI Periode 2016-2018

June 23, 2016 0

Wale: Isu West Papua adalah Isu MSG dan PIF

Thursday, 10 September 2015, Megaphone PAPUA

Foto: Matthew C. Wale. (doc:www.parliament.gov.sb)

Port Moresby, Megaphone PAPUA – Matthew Wale di sela-sela pertemuan, kepada media mengatakan isu West Papua memang merupakan isu yang sensitif, perlu ada Indonesia dalam proses penyelesaiannya, diplomasi internasional memang tidak pernah memandang sesuatu dari segi moral, ini yang membuat permasalahan ini menjadi rumit.

“Seperti yang Anda tahu diplomasi internasional tidak pernah dilakukan atas dasar moral dan ini yang merubah semua menjadi rumit. Namun kami merasa karena masalah yang dihadapi masyarakat adat West Papua, imperatif moral jauh melampaui pertimbangan lain dan kami berharap bahwa para pemimpin akan naik ke tantangan dan membuat keputusan yang tepat untuk masalah ini, “kata Wale.

Matthew Wale juga mengatakan bahwa, Solomon Island dalam hal ini memahami bahwa isu ini memang sensitif, namun pertemuan ini menjadi tempat yang baik untuk Solomon menyampaikan aspirasi Rakyat Melanesia di West Papua.

“Kami menyadari bahwa masalah ini tidak berarti mudah tetapi kita melihat waktu yang tepat dan merasakan keadaan yang tepat untuk menyampaikan aspirasi rakyat dan juga ada informasi lebih lanjut di luar sana terkait situasi terkini di Papua Barat dan Forum Kepulauan Pasifik, pemimpin melanesia memiliki kewajiban moral untuk menangani masalah ini secara bertanggung jawab, “

lanjut Politikus Solomon Island ini.

Dia mengatakan orang Papua Barat adalah bagian dari Melanesia dan Pasifik dan karena itu masalah mereka relevan dengan ditangani oleh MSG dan Forum Kepulauan Pasifik.

“Pemerintah Solomon Island memahami ada sensitivitas pada masalah Papua Barat untuk keamanan Pasifik, terutama untuk Papua Nugini setelah berbatasan langsung dan juga kerja sama perdagangan antara negara-negara anggota Forum Pasifik dan Indonesia” ucap Wale.

Sementara itu Perdana Menteri PNG Peter O’Neil sebagai ketua dalam pertemuan yang memimpin Rapat ke 46 PIF, mengatakan kepada Press bahwa isu-isu yang dibahas kemarin di tingkat Menteri dan Pejabat akan dibahas secara rinci di retreat Pemimpin setelah pernyataan hasil akan dikeluarkan.[Hugo/MP]

September 10, 2015 1