Sejarah Papua yang perlu diketahui oleh semua penduduk Bumi

Beberapa tahun lalu KontraS mendapatkan data penting bahwa pembunuhan Theys Eluay adalah pembunuhan yang telah direncanakan oleh negara. Theys dan dua orang tokoh lainnya dianggap memiliki pengaruh untuk membakar semangat perlawanan dan persatuan rakyat Papua.

Theys sampai saat ini masih disebut sebagai sosok yang kontroversi karena keterlibatannya dalam Pepera 1969. Dalam sebuah kesempatan, ia diwawancarai dan ia menjelaskan bahwa dirinya dipaksa, dibawah didalam mobil tanpa istri dan tanpa anak, diancam untuk harus memberikan suara.

Benar saja, insiden Trikora dan kejahatan militer diawal tahun 60an telah membuat banyak anak-anak asli dari Sentani yang terlibat dalam perjuangan politik rakyat Papua melarikan diri bahkan ada juga yang ditawan dan disiksa, dipaksa menelan sendal.
Cerita mengerikn itu segera menyebar ke seluruh Danau Sentani. Ketakutan akan kejahatan Indonesia memaksa orangtua-orangtua untuk menahan anak-anak mudanya untuk tidak terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Papua Barat.

Sebelum masa gelap 1969 itu tiba, rumah di Kampung dipenuhi buku, ada yang berjudulkan Papua dan ada juga buku dengan kumpulan teori. Tumpukan buku itu ada, tetapi pemilik buku itu telah melarikan diri ke PNG. Dari kampung-kampung ia dicari. Ia adalah kakek C.F, Kakak dari Alm Kakek yang melarikan diri ke timur PNG. Ketakutan mulai membayangi orangtuanya. Malam hari dengan cahaya bulan yang memberikan harapan, Yobe (panggilan untuk orangtua kakek/nenek) , membawah buku² itu menggunakan perahu, mendayungnya perlahan sampai ke pertengahan danau antara Kampung Yobe dan Kampung Yahim dan membuang buku-buku itu. Buku-buku itu segera tenggelam dan hilang bersama sedikit kepanikan Yobe yang sudah berhasil membuang buku-buku itu.

Seperti halnya buku yang tenggelam karena ketakutan, semangat perlawanan juga tenggelam di Danau Sentani sejak penggunaan kekerasan itu ditunjukan. Banyak orangtua menginginkan kemerdekaan dan hanya berani menyebutnya dalam doa. Banyak juga yang beranjak pergi dari semangatnya yang telah tenggelam, mengganti mimpinya dengan mimpi yang lain, memilih berteman dengan Indonesia dari pada harus dibunuh oleh Indonesia. Ini perna ditulis oleh salah satu anak Sentani lewat Bukunya, ia menuliskan tentang Perubahan Sikap Politik Masyarakat Sentani.

Dalam kegelapan ketakutan di Sentani. Theys Eluay hadir mendobrak ketakutan itu. Tidak ada orang Sentani yang akan membayangkan bahwa ada Ondofolo tanpa kekuataan magis, akhirnya memilih berdiri bukan hanya menjadi pemimpin di Kampungnya, tetapi membawah diri sebagai Pemimpin Bagi Rakyat Papua. Pilihannya hari itu berbanding terbalik dengan pilihan tokoh Sentani lainnya, yang sedang aktif-aktifnya dalam mendapatkan kekuasaan karena angin reformasi dan wangi desetralisasi kekuasaan telah sampai di Papua. Membuat mereka menjadi tak acuh terhadap kejahatan Indonesia atas Papua. Theys saat itu menjahit ketakutan ketakutan menjadi keberaniaan, Bintang Kejora pun berkibar.

Saat itu, dalam kepulangannya menghadiri undangan yang diberikan oleh Kopassus, ia diiringi oleh ucapan selamat tinggal yang disampaikan padanya “Selamat Jalan Pejuang Rakyat Papua”. Ucapan yang menjadi kode bahwa Theys akan segera dieksekusi.

Theys telah mati. Sebelum jazadnya dikubur ditahun 2001, ada pesan bertuliskan “Mati Satu Tumbuh Seribu” , tapi dengan hati yang terluka ditahun 2021 ini saya juga ingin menulis “Seribu Yang Datang Tidak Sama Seperti Satu Yang Pergi”
Semoga ini hanya menjadi luka sementara, luka karena belum ada figur dari Sentani yang bisa seperti dia.



Alm. Dortheys Hiyo Eluay dan Perjuangan Papua Merdeka ke Depan

Penculikan dan pembunuhan Ondofolo Dortheys Hiyo Eluay pada tanggal 10-11 November 2011 kini kita peringati dengan merenungkan kembali apa yang dapat dilakukan melanjutkan pekerjaan yang telah ditinggalkannya.

Sebelum itu perlu diperjelas tentang apa yang dilakukan anak-anak almarhum di Pendopo Theys Eluay Sentani, yaitu Deklarasi Damai yang menyatakan penculikan dan pembunuhan Alm. Theys Eluay tidak masuk sebagai kasus pelanggaran HAM berat dan dihapus saja dari kasus-kasus yang selama ini diperjaungkan OAP.

Memang dari satu sisi hukum yang mengatur protokol penyelesaian kasus-kasus HAM di dunia mengatakan pihak keluarga korban, baik itu pejabat publik, pemimpin politik, keluarga yang harus mengajukan gugatan ke lembaga-lembaga formal. Mereka sudah melakukan kemarin, menyatakan mereka tidak akan menuntut NKRI lagi atas penculikan dan pembunuhan ayah mereka.

Pertanyaan sekarang, apakah NKRI membunuh Theys karena almarhum adalah ayah mereka? Bukan! Ondofolo ini dibunuh karena dia pemimpin sebuah bangsa, memimpin sebuah perjuangan dari sebuah bangsa, sebuah wilayah negara yang sedang diperjuangkan untuk merdeka dan berdaulat di luar negara kolonial Melayo-Indos

Dengan alasan itu saja sudah jelas, anak-anak Theys Eluay tidak berhak apa-apa menghapuskan dari sejarah bangas Papua seolah-olah pembunuhan ayah mereka tidak pernah terjadi dan karena itu tidak usah dipermasalahkan.

Anak-anak Alm. Eluay boleh saja mencari aman, demi sesuap nasi, jabatan di pemerintah dan partai politik, mencari muka di tangan kolonial Melayo-Indos, tetapi itu tidak berarti mengalahkan dan menggugat hak bangsa Papua secara kolektif untuk menunttut dan memeprjuangkan keadilan di Tanah Papua.

Anak-anak Almarhum juga seharusnya sadar, bahwa saat pribadi mereka memaafkan Indonesia sebagai pembunuh, mereka tidak secara otomatis menghapus memoria passionis bangsa Papua. Itu keliru, dan itu melanggar hukum Tuhan, hukum adat, hukum alam dan hukum politik modern.

NKRI memang selalu memainkan trick di luar nalar, kehilangan akal sehat, dan tidak bermoral kemanusiaan, meng-halal-kan semua cara untuk mempertahankan NKRI yang diberikan Amerika Serikat untuknya. Ada banyak aspek, pertama karena NKRI tidak memandang orang Papua sebagai sepenuhnya manusia, sama dengan manusia Indonesia. Oleh karena itu, kalau ada orang Papua dibunuh, seharusnya dilupakan saja. Tidak usaha diingat-ingat dan yang harus diingat ialah NKRI harga mati. Nilai NKRI lebih besar dan lebih penting daripada nilai orang Papua dibunuh mati.

Kalau orang hilang akal, apapun akan dilakukan. Aturan-aturan tidak akan diperhatikan, norma-norma tidak akan diperdulikan. Tangan besi menjadi alat utama.

Bangsa Papua dan Negara Republik West Papua akan terus menuntut dan memperjuangkan pengakuan atas kemerdekaan negara, dan hal itu tidak dapat dibatalkan oleh satu-dua orang anak-anak Alm. Theys Eluay dengan alasan agama, iman percaya membatalkan kepahlawananan ayah mereka yang sudah dicatat secara kolektif oleh bangsa Papua dan negara Republik West Papua. Hak keluarga untuk mengampuni NKRI adalah hak pribadi, tetapi mereka tidak punya hak dan wewenang memaksa bangsa Papua dan Negara Republik West Papua melakukan hal yang sama.

Roh perjuangan damai yang dirintis Alm.Theys Eluay telah mangakar dan berbuah lebat di Tanah Papua. Perjuangan bersenjata dengan bergerilya secara praktis berhenti dan sampai saat ini pengaruhnya masih ada.

Perjuangan damai itu dilanjutkan oleh United LiberationMovement for West Papua (ULMWP), dan perjuangan akan terus belanjut sampai tujuan terakhir.

Persoalannya Mentalitas Pemimpin Papua Merdeka: “Isu ini Tidak Dipangku, tetapi Dibiarkan di Lantai”

Dalam bahasa Lani disebut

“Wone ninogome waganggwe lek, nggwen paga tepinuk obari kenok pogum, ninegen pepagagwi, ta nen wagangge kamun, awone mbanggwe kamun, yinuk nggiru negen, tuwam mban wakgwe.”

Amunggut Tabi dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP) mengatakan ini kepada PMNews awal bulan Maret 2017, jauh sebelum sejumlah hal berkembang belakangan ini, terlebih melihat perkembangan maneuver NKRI atas politik kawasan Pasifik Selatan, dalam kaitannya dengan ULMWP dan MSG.

TRWP bertanya lagi,

Siapa penanggungjawab isu ini pada saat ini? SekJend ULMWP? Jubir ULMWP? Anggota Komite Eksekutif ULMWP? Liaison Officer ULMWP? Siapa?

Dilanjutkan lagi oleh catatan berikut:

Ini perjuangan dengan nyawa ratusan ribu orang Papua, ini menyangkut penderitaan jutaan rakyat Papua, ini mengadung penderitaan ratusan ribu gerilyawan di Rimba New Guinea. Ini bukan masalah politik Pilkada, Politik jabatan, politik ekonomi, ini menyangkut nasib dan eksistensi sebuah ras di negara West Papua. Ini persoalan eksistensi, sangat mendasar, tidak boleh diperlakukan seperti ini.

Dilanjutkan lagi dalam bahasa Lani

Wologwe yi. Wone yi kinebe kwi’nogwe, kinakom tebe yinuk, wone yi kinogome wopinuk, ogut mambinuk, anggoma wapinuk, obangge yipinuk, awone mbaniyak. Neraket-keraket eriyak lek, an-kat yurak lek, kat meyuk-kat meya yurak lek. Ap Panggok.

Pada waktu isu ini dipangku, maka akan terjadi hal-hal berikut:

  1. Akan muncul satu orang pemimpin bangsa Papua, yang akan berbicara siang dan malam, bahwa isu dan perjuangan Papua Merdeka adalah urusannya, bebannya, masalahnya, yang dia harus selesaikan segera. Contohnya Dortheys Hiyo Eluay (Alm.);
  2. Akan muncul pemimpin bangsa Papua yang terbuka kepada semua orang Papua, baik secara Online, maupun secara Offline, akan berkomunikasi, akan bercerita, akan menerima pendapat dan akan menyampaikan pendapat, secara menyeluruh, secara inklusif; Contohnya Joko Widodo, Presiden Kolonial Republik Indonesia.
  3. Akan muncul pemimpin bangsa Papua yang mengundang semua organisasi yang memperjuangkan Papua Merdeka untuk menyampaikan program, kehendak, rencana dan masukan kepadanya; dan mengundang semua organisasi dimaksud untuk bergabung bersama-nya, di dalam lembaga yang dimpimpinnya dan di dalam langkah yang diambilnya; Contohnya Pemimpin Fretelin: Xanana Gusmao.
  4. Akan muncul pemimpin bangsa Papua yang setiap saat siap berkomunikasi dengan NKRI, dalam posisi sebagai pemimpin bangsa Papua untuk merdeka dan berdaulat di luar NKRI, tidak takut, tidak gentar, tidak ditawar-tawar, tetapi secara terbuka, secara jantan, secara tepat sasaran, dan tidak main kucing-kucingan, tidak main ketemu rahasia empat-mata, tetapi terbuka di media TV, di sidang, di konferensi pers dan sebagainya. Contohnya; Nelson Mandela (Alm.) dan M. Ghandi (Alm.)

Yang ada saat ini, para pemimpin bangsa Papua masing-masing mengurus kampanye mereka, masing-masing menganggap remeh satu sama lain, masing-masing menonjolkan keyakinan dna kemauan mereka, masing-masing mencurigai satu sama lain.

Semua orang Papua yang mencintai tanah-leluhurnya, yang mencintai cita-cita bangsanya, TIDAK AKAN PERNAH menunjukkan sikap dan kelakuan ini. Demi bangsa dan tanah air, dia akan menyerahkan semuanya, termasuk harga-diri, kemauan, rencana pribadi atau kelompoknya, akan dikorbankannya, termasuk nyawanya sendiri akan dia siap korbankan, demi satu hal: West Papua Merdeka di luar NKRI. Tetapi

Persoalannya Mentalitas Pemimpin Papua Merdeka: “Isu ini Tidak Dipangku, tetapi Dibiarkan di Lantai”

 

Mengenang 15 Tahun Penculikan Alm. Theys H. Eluay dan Hilangnya Aristoteles Masoka

Jayapura, (KM) – Bertempat di Kantor ELSHAM Papua, Padang Bulan, Kamis, (10/11/16), Solidaritas Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Papua melakukan konfrensi Pres dan menghasilkan lima tuntutan sebagai bentuk mengenang 15 Tahun Penculikan Tuan Alm. Theys Hiyo Eluay, Ketua Presedium Dewan Papua (PDP) dan Hilangnya Aristoteles Masoka pada tanggal 10 November 2001 di Jayapura.

Yang disebut Solidaritas Pelanggarana HAM di Papua diantarnya: SKP HAM Papua, (BUK)-Papua, KontraS Papua, SKPKC Fransiskan Papua, KPKC GKI, FIM, SONAMAPA, LBH Papua, ELS HAM Papua, ALDP, GEMPAR, AMPTPI, PMKRI, GMKI, Kingmi Papua, Mahasiswa dan Pemuda Papua.

Ini tuntutan mereka:

  1.  Menolak semua upaya pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Papua yang tidak sesuai dengan prosedur hukum dan mekanisme HAM PBB
  2. Menolak semua upaya pemerintah melalui non Judicial, pemenuhan  hak-hak korban tanpa penyelesaian proses hukum sesuai mendate undang-undang.
  3. Menolak semua upaya presiden Jokowi untuk penyelesaian kasus HAM di Papua melalui MENKOPOLHUKAM Wiranto sebagai aktor pelanggaran HAM masa lalu, Kopolda dan Kodam XVII Cendrawasih yang merupakan aktor-aktor kekerasan di Papua.
  4. Kapolda Papua dan Kodam XVII Cendrawasih klarifikasi berita di Bintang Papua tanggal 24 Julni 2016, yang menyebutkan bahwa Aristoteles Masoka berada di PNG dan segera melakukan invesitgasi terkait hilangnnya Aristoteles Masoka.
  5. Stop kekerasan di tanah Papua! Pemerintah Indonesia segera membuka akses untuk tim pencari fakta dari Pasifik dan pelapor khusus PBB untuk masuk ke Papua.

 

Pewarta          : Alexander Gobai

Argumen NKRI: Ide Papua Merdeka Sudah Tidak Relevan Lagi

Kalau sudah tidak relevan lagi, maka apa yang tetap relevan “NKRI Harga Mati?” Sangat tendensius, rasis dan fascis? Mengapa Melayu-Indonesia boleh merdeka tetapi Melanesia-Papua sudah tidak relevan lagi bicara Papua Merdeka?

Sangat ketinggalan zaman dalam konsep berpikir, karena kemerdekaan ialah hak segala bangsa, seperti ditulis sendiri oleh NKRI di dalam UUD 1945 mereka. Buktinya Inggris saja baru kemarin merdeka dari Uni Eropa. Merdeka bukan barang haram, bukan barang baru! Kalau haram, mengapa Indonesia merdeka dari Belanda? Kalau sudah bukan zamannya, mengapa Inggris sudah merdeka dari Uni Eropa, mengapa Skotlandia bicara referendum? Mengapa Irlandia Utara bicara referendum kemerdekaan? Siapa yang sudah tidak relevan: NKRI dengan segala dalilnya, ataukah ide Papua Merdeka?

Pada tahun 2000, pernah beredar di kalangan Aliansi Mahasiswa Papua (waktu itu organisasi Pemuda lain tidak ada di Tanah Papua), hanya ada TPN/OPM dan AMP.  Isu yang disebarkan oleh intelijen NKRI itu mengatakan bahwa akhir tahun 2000 ialah batas terakhir PBB berikan izin kepada seluruh bangsa di dunia untuk merdeka dari penjajahan. Kalau lewat dari tahun 2000, maka tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang akan didengarkan kalau berbicara kemerdekaan.

Akibatnya apa?

Theys Eluay dkk kebakaran jenggot! AMP kelabakan! TPN/OPM turun ke kota Port Numbay per tanggal 1 Desember 2000.

Ternyata apa? Enembalas tahun kemudian, tahun 2016, Inggris merdeka dari Uni Eropa. Ternyata pada tanggal 21 Mei 2006, Serbia dan Montenegro berpisah, karena Montenegro menyatakan diri merdeka.

Jadi, “Kapan tidak relevannya?” Siapa bilang “tidak relevan lagi?”

Bukankah ini sebuah retorika kampungan? Bukankah ini logika kanak-kanak? Apalagi, kalau ada orang Papua percaya degnan logika kanak-kanak dan kampungan ini, maka mereka lebih buruk daripada kampungan dan kanak-kanak.

Kaum Muda Papua Andalkan ULMWP Setelah Kematian Theys

Penulis: Eben E. Siadari 11:16 WIB | Selasa, 03 Mei 2016, satuharapan.com

Dibandingkan dengan Theys, secara institusional ULMWP lebih tepat untuk konteks saat ini dan lebih berdampak secara internasional.

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Setelah kematian pemimpin adat Papua yang kharismatik, Theys Hiyo Eluway, belum ada tokoh pemersatu Papua dalam memperjuangkan tuntutan politik rakyat Papua. Namun, adanya wadah pergerakan politik kaum muda Papua yang disebut United Liberation Movement for West Papua, arah gerakan Papua lebih jelas.

Hal ini dikatakan oleh peneliti Lembaga Ilmu Penegtahuan Indonesia (LIPI) yang mendalami permasalahan Papua, Adriana Elisabeth, menjawab pertanyaan satuharapan.com. Adriana dimintai pendapatnya tentang peristiwa ditangkapnya ratusan aktivis ULMWP di Jayapura Senin (2/5) yang menuntut diberikannya hak penuh sebagai anggota bagi ULMWP di organisasi sub-regional, Melanesian Spearhead Group (MSG).

Adriana Elisabeth juga diwawancarai sehubungan dengan akan diadakannya konferensi tentang Papua oleh International Parliamentarians for West Papua (IPWP) di London, pada 3 Mei. Pertemuan yang digagas oleh ULMWP itu  mengagendakan perumusan strategi untuk penyelenggaraan penentuan nasib sendiri bagi Papua, paling tidak akhir dekade ini. Paling tidak 95 politisi dan anggota parlemen dari berbagai negara menandatangani dukungan bagi penentuan nasib sendiri Papua. Sejumlah pemimpin negara Pasifik dijadwalkan hadir dalam pertemuan itu.

Menurut Adriana, walaupun Theys tak ada lagi dan belum ada tokoh pemersatu di antara berbagai faksi perjuangan rakyat Papua seperti Theys, keberadaan ULMWP membuat arah gerakan Papua lebih jelas dalam mendorong agenda politik untuk menuntut penyelesaian pelanggaran HAM di Papua, pelurusan sejarah politik Papua, dan referendum menuju kemerdekaan politik.

Memang, kata dia, kaum muda yang membentuk ULMWP tidak bisa dibandingkan dengan Theys yang karismatik. Namun, baik ULMWP maupun Theys sama-sama memiliki peran mempersatukan gerakan Papua. “ULMWP lebih tepat untuk konteks saat ini dan secara institusional lebih berdampak di tingkat internasional,” kata dia.

Mengenai pertemuan IPWP di London, menurut Adriana, hal itu harus tetap dicermati dan diantisipasi. “Untuk mengantisipasi perluasan isu Papua secara internasional, sekecil apa pun pengaruhnya perlu diupayakan untuk dicegah,” tutur dia.

Ia mengakui belum tahu apa agenda pertemuan tersebut. “Tetapi mungkin akan ada update tentang ‘kemajuan’ penyelesaian kasus HAM di Papua, khususnya di masa Jokowi. Komitmen presiden untuk menyelesaikan seluruh kasus HAM tahun ini termasuk di Papua, kalau secara politis tentu tidak sejalan dengan proses rekonsiliasi yang memerlukan beberapa tahap, seperti pengakuan, restorasi, kompensasi dan seterusnya,” kata Adriana.

Namun, penyelesaian HAM, kata dia, dapat dimasukkan sebagai salah satu agenda dialog nasional. Ini menjadi bagian dari mediasi untuk perdamaian jangka panjang di Papua.

Menurut Adriana, upaya ULMWP dalam menggalang dukungan internasional tidak boleh dianggap enteng. Ia mencontohkan Juru Bicara ULMWP, Benny Wenda, terus berupaya menggalang dukungan internasional, terutama dengan mengusung kasus-kasus kekerasan di Papua yang mengarah pada pelanggaran HAM. Di antaranya dengan menggalang dukungan dari Benua Hitam Afrika.

Adriana menambahkan, pemerintah memang telah memberikan otonomi khusus kepada Papua lewat UU Otsus. Ini, dalam hemat Adriana, merupakan bagian dari pemberian hak menentukan nasib sendiri, dalam pengertian Papua diberikan otoritas untuk mengatur daerahnya sendiri. Ini tampak, misalnya, dari posisi kepala daerah d itangan orang asli Papua. Juga alokasi dana Otsus.

Namun demikian, Adriana mengakui dalam implementasinya, UU Otsus Papua yang harus tetap mengacu pada “template” nasional yang juga berlaku di daerah lain di Indonesia, membuat hak menentukan nasib sendiri itu tidak optimal.
“Apabila yang dimaksud self-determination adalah memperoleh kebebasan politik secara penuh, maka hal ini tidak akan pernah diberikan oleh Pemerintah Indonesia,” kata Adriana.

Adriana mengatakan, perjuangan Papua untuk menentukan nasib sendiri adalah proses yang akan memakan waktu sangat panjang. Ia tidak yakin dapat diselesaikan dalam satu dekade.

Theys Hiyo Eluay ditemukan terbunuh di mobilnya di Jayapura pada 10 November 2001. Wikipedia mencatat, penyidikan  pembunuhan ini mengungkapkan bahwa pelakunya adalah oknum-oknum Kopassus, yang kemudian telah dipecat secara tidak hormat.

Eluay dimakamkan di sebuah gelanggang olahraga di tempat kelahirannya di Sentani, pada sebuah tanah ada yang sudah diwakafkan oleh para tetua suku. Pemakamannya dihadiri kurang lebih 10.000 orang Papua.  Sebuah monumen kecil di jalan raya antara Jayapura dan Sentani didirikan untuk mengenang pembunuhan itu.

Editor : Eben E. Siadari

Kematian Theys Eluay: Megawati Buat Masalah, Jokowi Harus Selesaikan

Yogyakarta, MAJALAH SELANGKAH — Tanggal 10 November, Indonesia peringati sebagai hari pahlawan. Orang Papua sejak 10 November 2001 peringati sebagai hari pahlawan juga. Tokoh sentral bangsa Papua, Dortheys Hiyo Eluay dibunuh militer Indonesia.

10 November 2014, di Yogyakarta, mahasiswa Papua dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) peringati 13 tahun kematian Theys. AMP Yogyakarta bikin nonton bersama dan diskusi. Melawan Lupa, itu tema yang diangkat.

Hari Minggu (10/11/14), Victor Mambor, pemimpin redaksi Jubi merilis artikel mengenai kematian Theys. Judulnya Kami Tak Pernah Lupa Pembunuhan 13 Tahun Lalu.

Sabtu, 10 November 2001, pukul 10.30 Waktu Papua (WP), Komandan Satgas Tribuana (Kopassus) Kol. Inf. Hartomo datang menjemput Theys Hiyo Eluay, pemimpin besar Papua, di rumahnya. Berselang setengah jam kemudian, Theys berangkat dari rumah menuju Hotel Matoa untuk mengikuti rapat Presidium Dewan Papua (PDP).

Namun pemimpin besar Papua ini tak pernah pulang ke rumahnya di Sentani. Esok harinya, 11 November 2001, Theys Hiyo Eluay ditemukan sudah tak bernyawa dalam mobilnya di KM 9, Koya, Muara Tami, Jayapura.

Tubuh Theys dalam posisi duduk terlentang dan kedua kakinya memanjang ke depan. Di bagian pusat perutnya ada bekas goresan merah lembab. Tak ada yang menyangkal, Theys meninggal karena dibunuh.

Mambor di tulisannya menjelaskan para pembunuh Theys hanya dikenai hukuman yang paling berat 3 setengah tahun. Bahkan para pembunuh naik pangkat.

Mambor mengutip penelitian Made Supriatna, seorang peneliti dan wartawan lepas menulis di situs indoprogress.com. Hartomo (Akmil 1986) yang saat pembunuhan terjadi berpangkat Letkol, sekarang sudah menyandang pangkat brigadir jenderal dan menjabat sebagai Komandan Pusat Intel Angkatan Darat (Danpusintelad).

Terdakwa lain, Mayor TNI Donny Hutabarat (Akmil 1990), sempat menjabat sebagai Komandan Kodim 0201/BS di Medan, dan sekarang menjabat sebagai Waasintel Kasdam Kodam I/Bukit Barisan.

Sementara, Kapten Inf. Agus Supriyanto (Akmil 1991), yang juga terlibat dalam pembunuhan itu, sempat menduduki jabatan sebagai komandan Batalion 303/Kostrad.

Perwira terakhir yang terlibat dalam pembunuhan Theys adalah Lettu Inf. Rionardo (Akmil 1994). Sekarang dia diketahui menjabat sebagai Paban II Srenad di Mabes TNI-AD.

Sempat mendengarkan Emanuel Gobay bicara mengenai kematian Theys. Gobay, seorang sarjana hukum. Ia saat ini bantu-bantu di Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta. Ia menilai, negara belum memberikan rasa adil pada hampir semua kasus HAM di Papua. Lebih-lebih soal kematian Theys Eluay.

“Kita semakin tidak percaya akan hukum yang ada di Indonesia.Tapi kita tidak bisa tinggal diam.”

Dalam hati kecil, tampak sekali, Gobay telah pesimis negara yang namanya Indonesia ini akan mengusut tuntas kasus pembunuhan seorang Theys yang menurutnya pantas disebut bapak Demokrasi dan HAM Indonesia yang dilupakan ini.

“Theys beraksi sebelum kran-kran jaminan demokrasi berupa hukum dan undang-undang diluncurkan. Ia beraksi jauh sebelum Munir. Tapi Indonesia lupakan dia. Mungkin karena ia juga menjadi ikon pemersatu dan perjuangan kemerdekaan Papua, dianggap separatis dan dilupakan.”

Mengenai pengadilan militer yang menghukum beberapa eksekutor lapangan, Gobay kecewa. “Mereka (para eksekutor yang diadili) pelaksana lapangan. Ada otak yang mengatur. Adili di pengadilan sipil, para perancang dan otak di balik kematian Theys.”

“Atau jangan-jangan negara Indonesia adalah otak di balik kematian Theys,” tegas Gobay.

Theys tidak sendiri saat kematian. Sopir pribadinya, Aristoteles Masoka, juga hilang sejak kejadian itu. Sekarang 13 tahun.

Victor Mambor dalam tulisan yang sama menulis, ada kelompok masyarakat sipil yang melakukan investigasi kasus pembunuhan almarhum Theys Eluay ini berhasil menemukan saksi yang kemudian mengaku membawa Aristoteles Masoka ke Markas Satgas Tribuana Kopassus di Hanurata-Hamadi.

Saksi ini mengaku berada di sekitar Perumahan Pemda I Entrop-Jayapura, saat aksi penculikan terhadap Theys Hiyo Eluay terjadi. Menurut saksi ini, mereka melihat sebuah mobil kijang berwarna gelap menghadang sebuah mobil kijang yang juga berwarna gelap yang kemudian diketahui milik Theys Eluay.

Dari mobil yang menghadang, dua orang turun lalu memukul Aristoteles kemudian mencoba menariknya keluar pintu. Dua orang ini berhasil merebut mobil yang ditumpangi oleh Theys Eluay. Mobil ini kemudian melaju dan berhenti sekitar 50 meter dari tempat kejadian. Tubuh Aristoteles terlempar keluar mobil.

Aristoteles berlari dan minta tolong kepada saksi. Saksi kemudian membawa Aritoteles ke Markas Satgas Tribuana Kopassus di Hanurata-Hamadi atas permintaan Aristoteles. Aristoteles diturunkan sekitar lima meter dari markas Kopassus ini. Inilah informasi terakhir yang diketahui tentang Aristoteles Masoka.

Elias Petege, aktivis HAM dari Papua berkesempatan kami wawancarai. Petege menjelaskan, masa kepemimpinan Jokowi yang datang dari payung partai PDI Perjuangan lebih pantas untuk dituntut mengusut tuntas kasus ini.

“Rakyat Papua tak lupakan kasus ini. Terindikasi Megawati di bawah payung PDI Perjuangan menghabisi nyawa Theys dan Aristoteles Masoka waktu itu. Dan kini Jokowi-JK berkuasa saat ini dibawah payung PDI. Karena itu Jokowi harus selesaikan masalah warisan PDI Perjuangan,” tegas Petege melalui seluler.

Menurut Petege, kasus ini dilakukan secara terencana dan sistematis oleh negara. “Karena itu, Komnas HAM harus berani membuka kembali hasil tim pencari fakta dan menindaklanjutinya untuk mengungkap tuntas kasus ini,” jelasnya.

Menurut Petege, ada dua hal yang belum terungkap dari 13 tahun umur kasus ini.

Pertama, siapa dalang pembunuh Theys, karena 7 orang yang diadili di pengadilan militer adalah pelaku lapangan, bukan pelaku utama atau otak/pemikirnya. Ungkap siapa aktor/pelaku utama. Adili di pengadilan sipil, bukan militer.

Kedua, ungkap dimana keberadaan Aristoteles Masoka, sopir pribadi Theys yang hilang hingga saat ini tanpa jejak. Selidiki, temukan dan adili di pengadilan sipil, siapa saja yang menghilangkan saksi kunci peristiwa pelanggaran HAM ini.

“Megawati buat masalah. Jokowi harus berani menyelesaikannya saat ini,”  tegas Petege. (Topilus B. Tebai/MS)

Adat Tidak Punya Protab tentang Penanganan Kepolisian NKRI di Tanah Papua

A Papua New Guinean wearing traditional garb. ...
A Papua New Guinean wearing traditional garb. Taken in Bago-Bago, Papua New Guinea in 2005, by Jon Radoff; photographic gear was a Pentax istDS with a 400mm zoom lens. (Photo credit: Wikipedia)

Secara khusus menanggapi pernyataan Ketua LMA Papua Lenis Kogoya berikut:

“Kepolisian hanya melaksanakan tugasnya yaitu melindungi rakyat jadi mereka sudah bertindak sesuai dengan adat, kasih dan budaya,”

maka dengan ini saya selangku Pemangku Adat dan Alam Papua, dari Komando Barisan Operasi Khusus menyampaikan pesan singkat dan telapon kepada redaksi PMNews dengan pesan-pesan sebagai berikut:

Pertama bahwa dalam adat Papua tidak pernah mengenal yang namanya “Prosedur Tetap Penanggulangan demonstrasi orang Papua di Tanah Papua oleh NKRI“, dan juga tidak pernah ada produk hukum adat Papua menyangkutnya.

Yang kedua, selain itu, secara tegas dinyatakan bahwa “adat” di manapun dia berada, di Jawa, di Selandia Baru, di Afrika, di New Guinea, tidak mengatur prosedur tetap penanganan keamanan oleh aparat kepolisian. Aparat kepolisian ialah bagian dari masyarakat modern, tidak ada kaitannya dengan masyarakat adat dan hukum adat. Oleh karena itu, media SuluhPapua.com supaya berhenti menyebarkan berita-berita yang menyesatkan tentang LMA dengan pernyataan-pernyataan yang merusak pemahaman orang Papua tentang adat dan peraturan-peraturan dalam adat.

Berita SuluhPapua.com seharusnya menyampaikan catatan-catatannya tentang apakah pernyataan oknum yang menamakan diri sebagai Ketua LMA itu benar-benar dia Ketua LMA Papua atau tidak, dan apakah ada Protab Hukum Adat Papua yang disusun oleh LMA Papua berjudul “Penanganan Kondisi Keamanan Papua oleh Kepolisian NKRI”. Kalau seandainya yang dimaksud ialah hukum NKRI yang diterapkan ke atas tanah dan bangsa Papua, maka harus dikatakan sesuai Protab Kepolisidan NKRI, bukan protab adat, rujukannya bukan kepada hukum adat, apalagi Hukum Adat Papua.

Hukum Adat Papua jelas-jelas dan pasti memihak kepada aspirasi dan perjuangan bangsa Papua, adat tidak pernah menentang rakyat dan bangsa yang punya adat itu sendiri, apalagi membenarkan teror, intimidasi dan penangkapan serta pembunuhan oleh kaum lain.

Yang ketiga, LMA Papua sejak pendiriannya oleh Alm. Dortheys Hiyo Eluay bertujuan untuk membela dan mempertahankan kehadiran dan kejayaan NKRI di Tanah Papua, dari Sorong sampai Samarai. Oleh karena itu, kami mohon semua orang Papua agar tidak tertipu oleh orang-orang Papua yang mengatas-namakan Adat atau masyarakat Adat atau hukum adat, karena adat bukanlah prosedur tetap, bukan politik dan tidak adat hubungannya dengan negara. Adat mengurus makan dan minum, hidup dan mati, sopan-santun, tatakeramah berperilaku di dalam interkasi antar umat manusia, bukan diantara kaum terjajah dan pihak penjajah, bukan antara kepolisian dan rakyat sipil, dan seterusnya.

Adat bukan milik NKRI, adat bukan milik Lenis Kogoya, adat bukan untuk dipolitisir, Adat Papua tidak mengatur prosedur tetap penangangan demonstrasi dan kegiatan-kegiatan publik masyarakat Papua oleh Polisi Penjajah Indonesia. Adat berakar di dalam tanah-air, berkarya untuk tanah air, bersahabat dan bercengkrama dengan alam-sekitar di tanah airnya sendiri, mulai sejak sebuah makhluk terlahir ke muka Bumi, sampai kembali lagi ke perut Bumi.

Yang dilakukan Lenis Kogoya bersama NKRI ialah politik adu-domba atau devide et impera, politik sangat murahan dan tidak berbobot, sebuah bentuk premanisme politik yang memalukan bagi Masyarakat Adat maupun bagi sebuah negara-bangsa modern.

 

Salam untuk Semua,

 

 

Atas nama Alam dan Adat Papua, New Guinea, negeri yang tidak rakus, ramah, damai dan kaya akan budaya karena adatnya yang kental dengan alamnya.

Enhanced by Zemanta

Kapankah Konflik di Atas Tanah Papua Berakhir

elluay
Theys Hiyo Elluay (3 November 1937-10 November 2001)(Jubi/ist)

Jayapura“Kami berjuang bukan untuk mendirikan negara Papua Merdeka, tapi kemerdekaan Papua Barat yang sudah ada supaya dikembalikan. Ingat kami rakyat Papua Barat tidak mendirikan negara di atas negara. Tapi pihak lain yang  mendirikan negara di dalam negara Papua Barat. Jadi pihak lain yang mendirikan negara di dalam negara Papua Barat.  Hak inilah yang harus diluruskan.

Begitulah kutipan wawancara dengan mendiang Theys Hiyo Elluay dalam buku berjudul, Babak Baru Perlawanan Orang Papua yang ditulis mantan Pemimpin Redaksi (Pemred) Tabloid Jubi, Mohammad Kholifan.

Elluay lebih mendorong perjuangan meluruskan sejarah Bangsa Papua dan memilih jalan damai lewat politik sopan santun. Bahkan salah satu pentolan Presidium Dewan Papua(PDP) lebih mengutamakan perjuangan harus melalui beberapa tahap.

Pertama, dialog terbuka antara masyarakat Papua Barat di Jakarta dengan masyarakat Papua di Provinsi Irian Jaya. Kedua dialog nasional antara masyarakat Papua Barat dengan Presiden BJ Habibie. Hasilnya tim seratus menghadap Presiden BJ Habibie.

” Pulang dan renungkan,”

pesan mantan Presiden BJ Habibie kepada tim seratus dari Provinsi Irian Jaya.

Ketiga, dialog, internasional antara Pemerintah Indonesia, Belanda dan Amerika Serikat.

“Jadi kalau sudah merdeka perjuangan Papua Merdeka selesai,”

kata  almarhum Theys Hiyo Elluay. Sayangnya Elluay harus tewas sebelum menyelesaikan semua agenda dan cita-citanya untuk  mengembalikan hak merdeka orang Papua.

Prof Dr Nazaruddin Sjamsuddin dalam bukunya berjudul,  Integrasi Politik di Indonesia, menulis  jika dikaji dalam perpekstif sejarah, maka  puncak permasalahan integrasi politik Irian Jaya bermula pada perbedaan pendapat antara pihak Indonesia dan Belanda di dalam Konfrensi Meja Bundar(KMB) pada akhir 1949. Akibatnya kedua belah pihak bertekad untuk memperkuat posisi masing-masing.

Seiring dengan meningkatnya tekanan-tekanan  militer Indonesia, pada April 1961 Belanda mendirikan Dewan Nieuw Guinea atau  Nederlands Niueuw Guinea Raad. Pemerintah Belanda di Nederland Nieuw Guinea juga mendirikan pendidikan bagi calon Pamong Praja, mendirikan Polisi Papua dan Batalion Papua.

Melangkah lebih jauh lagi tulis Prof Dr Nazaruddin Sjamsudin, Belanda membentuk pula Komite Nasional Papua yang menggantikan Dewan Nieuw Guinea. Komite ini bertugas untuk merencanakan pembentukan sebuah negara Papua yang merdeka.

Perkembangan Komite Nasional Papua dan penaikan bendera Bintang  Kejora bersanding dengan Bendera Belanda di Kota Hollandia (Jayapura sekarang)  pada 1 Desember 1961. Momen inilah yang membuat Presiden Sukarno pada 19 Desember 1961 mengomandokan Trikora( Tiga Komando Rakyat) di alun-alun  Jogyakarta antara lain memerintahkan penggagalan pembentukan pembentukan negara Papua.

Pemerintah Indonesia dan Belanda sama-sama berpacu dengan waktu untuk mempersiapkan pilihan bagi rakyat Papua. Indonesia dengan tekadnya mengembalikan Irian Barat ke dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sedangkan Belanda berusaha mendorong  Nenderlands Nieuw Guinea   menjadi negara merdeka melalui proses dekolonisasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia(LIPI),  Muridan Wijoyo  menjelaskan Pepera itu digelar untuk menjalankan perintah dari perjanjian New York pada 1962, yang menyebutkan untukmemastikan apakah Papua bagian dari NKRI atau bukan harus dilakukan Pepera. Pepera 1969 dihadiri  sebanyak 1025 anggota Dewan Musyawrah Pepera(DMP) termasuk alm Theys Hiyo Elluay yang juga ikut sebagai perwakilan rakyat Papua. Berbeda dengan Muridan Wjoyo, penelitian ilmiah Prof. Dr. Droglever dari negeri Belanda  telah menyimpulkan kalau Penentuan Pendapat Rakyat Pepera), 1969 tidak demokratis, cacat hukum dan moral(Jubi/Dominggus A Mampioper)

Monday, December 17th, 2012 | 20:22:04, TJ

11 November Harus Mempersatukan Orang Papua

Jayapura (2/11)—Momen peringatan kematian Theys Eluay, 11 November 2012 harus mempersatukan orang Papua. Pasalnya persatuan sudah menjadi agenda Dewan Adat Papua (DAP) dan Presedium Dewan Papua (PDP).

“DAP dan PDP harus bicara peringatan kematian Theys,” kata Thomas Syufi, Presiden Federasi Mahasiswa Militan Papua (FMMP) kepada tabloidjubi.com di Prima Garden Abepura, (1/11). Dia menambahkan DAP dan PDP harus membuat sesuatu yang mempersatukan semua orang Papua.

“DAP dan PDP harus buat satu kegiatan yang mempersatukan semua orang Papua. Ini peting karena sekarang ini terjadi fragmentasi pergerakan di Papua,”katanya.

Menurut Syufi, sampai kepada penyatuan, semua pergerakan harus bersatu.

“Sekarang, semua harus bersatu pada 11 November. DAP, PDP, KNPB, Front Pepera, NRFPB dan lainya harus bersatu,”

katanya.

Dikatakan persatuan ini penting untuk melihat kembali perjalanan dan melihat arah perjuangan. “Kita perlu merefleksikan kematian tokoh Papua. Kontemplasi dan proyeksi itu penting bagi perjalanan orang Papua,”katanya. Dalam rangka melihat masa lalu perjuangan tokoh Papua, Theys Eluay, FMMP akan menyelengrakan beberapa kegiatan dalam rangka memperingati kematian tokoh ini.

“Kita akan buat ceremonial seperti diskusi, ibadat atau bagi-bagi bungga,”

katanya akan melibat sejumlah organ lain yang berkepentingan dengan penentuan nasib sendiri.

Berhubungan dengan komentar pemerintah di media, tidak ada Negara yang mendukung Papua Merdeka, Syufi menilai itu retorika politik. Syufi mengajak rakyat Papua selalu optimis meraih kemerdekaan sampai titik darah penghabisan.

“Rakyat Papua harus optimis dengan langka persatuan. Suara tidak ada Negara yang mendukung Papua itu tidak benar. Negara manapun tergantung pada situasi politik. Rakyat Papua harus optimis,”

katanya. (Jubi/Mawel)

November 2, 2012 | JUBI

Up ↑

Wantok Coffee

Melanesia Single Origin Coffee

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny